Efek Domino Putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023, Kurnia Zakaria : 44 Kepala Daerah  Hingga Selesai Periode

Desember, 27, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Efek Domino Putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023, 44 Kepala Daerah  Hingga Selesai Periode. Dalam pasal 201 ayat (5) UU No.10 tahun 2016 sebagaimana telah diubah UU No.6 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No.2 tahun 2020 tentang Perubahan UU No.10 tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juncto UU No 12 tahun 2008 tentang UU Perubahan Pertama UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto UU No.13 tahun 2022 tentang Perubahan Pertama UU No.11 tahun 2012 tentang Sistematika Perundang-undangan.

Hal itu diungkapkan pakar hukum Dr Kurnia Zakaria, masih lanjutnya, pihak pemohon Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestiono Dardak, Walikota dan Wakil Walikota Bogor Bima Arya dan Dedie A. Rachim, Walikota Gorontalo Marten A. Taha, Walikota Padang Hendri Sapta dan Walikota Tarakan Khairul mengajukan Uji UU Pilkada dengan UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai UU No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua UUU No.8 tahun 2011 tentang Perubahan Pertama UU No.24 tahun 2003 tentang MK juncto pasal 29 ayat (1) huruf a UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Para Pemohon adalah Kepala Daerah terpilih dalam Pilkada serentak ke-3 yang diselenggarakan KPU, KPUD Provinsi dan KPUD Kota/ Kabupaten serentak pada 17 Juni 2018 yang lalu di 170 Daerah, untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Walikota/ Bupati.

Pilkada serentak diselenggarakan di Indonesia sesuai rencana pertama, bulan Desember tahun 2015, pilkada serentak ke-dua Februari tahun 2017, ke-tiga pada 17 Juni 2018, ke-empat yakni 9 Desember 2020, dan ke-lima akan diselenggarakan 27 November 2024, yang diusulkan agar dipercepat oleh KPU ke DPR bulan September 2024. Dan Pilkada serentak ke-enam tahun 2029.

Para Pemohon terpilih dalam Pilkada Serentak ke-tiga, dilantik akan habis masa jabatannya tahun 2023-2024. _Gubernur Maluku dilantik 24 April 2019 dengan akhir masa jabatan 24 April 2024,

_Wakil Gubernur Jawa Timur dilantik 13 Februari 2019 habis masa jabatan 13 Februari 2024,

_Walikota dan Wakil Walikota Bogor dilantik 20 April 2019 habis masa periode 20 April 2024,

_Walikota Gorontalo dilantik 2 Juni 2019 habis masa periode 2 Juni 2024,

_Walikota Padang Sumatera Barat dilantik 13 Mei 2019 habis masa periode 13 Mei 2024,

_Walikota Tarakan Kalimantan Utara dilantik 1 Maret 2019 habis masa periode 1 Maret 2024.

Dalam putusan MK No.143 tahun 2023 pada 23-12-2023 mengabulkan permohonan Kepala Daerah yang dalam Pilkada serentak tahun 2018 dapat diperpanjang hingga habis periode tahun 2024, sesuai Pasal 201 ayat (5) UU No.10 tahun 2016,walaupun dilantik tahun 2019 karena masa jabatannya habis sebelum 3 bulan penetapan pilkada serentak, yakni 27 November  2024. Walaupun ada usulan dari KPU agar mempercepat Pilkada serentak pada bulan September. Dalam Putusan MK agar Kepala Daerah menuntaskan program kerjanya.

Putusan MK No.143 tahun 2023 tidak berlaku untuk Kepala Daerah terpilih pada Pilkada 2020, karena MK tidak membatalkan Pasal 201 ayat (7) dan (8) UU No.10 tahun 2016 juncto Pasal 202 UU No.10 tahun 2016. Sesuai Putusan MKRI No. 67 Tahun 2021 juncto Putusan MKRI No.95 Tahun 2022 juncto Putusan MKRI No.62 Tahun 2023.

Tentu munculnya putusan MK N0.143 tahun 2023 bisa merubah putusan MK sebelumnya serta ada perubahan UU No.6 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan UU No.10 tahun 2016 tentang Perubahan UU Pilkada karena kaedah hukum bahwa Putusan MK terakhir mencabut Putusan sebelumnya, walaupun diputuskan dalam hari yang sama. Akan tetapi Putusan yang terakhir dibacakanlah yang berlaku merubah UU (aturan perundang-undangan), walaupun belum ada peraturan perundang-undangan yang dirubah saat itu.

Mengingat Putusan MK RI No.90 tahun 2023 walaupun melanggar UU No.7 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2023 tentang Perubahan UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU No.19 tahun 2023 masih berlaku dan belum dirubah. Artinya Kepala Daerah hasil Pemilihan Serentak 2020 dapat mengajukan Uji UU mengenai pasal 201 dan pasal 202 UU No.10 tahun 2016 dengan UUD NRI tahun 1945, seharusnya Pilkada serentak diselenggarakan pada 27 November 2024 dan Desember tahun 2025 atau Januari 2026 baru ada Pilkada, berikutnya tahun 2030. Kompensasi uang dan uang pensiun tidak dapat mengganti Program Kerja Pemerintahan dan Janji Kampanye okeh Kepala daerah terpilih, hasil Pemilu bukan hasil Pengangkatan atau Penunjukkan Pemerintah.

Saya tidak setuju bila ada Kepala Daerah yang ditunjuk dan diangkat, baik oleh Presiden maupun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan/ atau Kota/ Kabupaten. Apalagi setelah ada UU IKN No.3 tahun 2022 bahwa DKI Jakarta bukan lagi menjadi Ibukota negara.

Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan DKJ seharusnya mencabut status Walikota maupun Bupati baik dari segi Administratif yang ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur, sehingga Rakyat ber-KTP Jakarta dapat memilih Kepala Daerah tingkat Kota/ Kabupaten dan juga memilih anggota DPRD Kota/ Kabupaten.

Republik Indonesia adalah Negara Hukum, bukan Negara kekuasaan dan Hukum Liberal (Hukum dibuat untuk dasar mempertahankan kekuasaan dan kepentingan mayoritas politik dan kapitalis /status quo atau sekarang dikenal Oligarki Kekuasaan) .

Biaya Pemilu memang besar, tetapi lebih baik daripada memakai sistem Politik Dinasti dan Nepotisme, dimana Rakyat akan tertindas dan semakin melarat, bisa menambah angka kemiskinan dan pengangguran semakin besar. Sedangkan tenaga kerja diambil alih tenaga kerja asing (TKA Cina dan Ekspatriat) serta modal asing merajalela, hak daulat rakyat atas tanah akan semakin tidak ada lagi, Hak Milik bisa dipunyai Warga Negara Asing (WNA) atau Korporasi Asing ( PMA ).

Efek Putusan MK No.143 tahun 2023 berpengaruh pada masa Jabatan Kepala Daerah hasil Pilkada serentak tahun 2018 yang dilantik tahun 2019 antara lain :

1. Gubernur Riau

2. Gubernur Maluku

3. Gubernur Maluku Utara

4. Gubernur Lampung

5. Walikota Probolinggo Jawa Timur

6. Walikota Bogor Jawa Barat

7. Walikota Pidie Jaya Aceh Darussalam

8. Walikota Tegal Jawa tengah

9. Walikota Madiun Jawa Timur

10. Walikota Kediri Jawa Timur

11. Walikota Padang Sumatera Barat

12. Walikota Gorontalo Gorontalo

13. Walikota Tarakan Kalimantan Utara

14. Walikota Subulusalam Aceh Darussalam

15. Bupati Polewali Mandar Sulawesi Barat

16. Bupati Tegal Jawa Tengah

17. Bupati Kolaka Sulawesi Tenggara
18. Bupati Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
19. Bapati Lebak Banten
20. Bupati Donggala Sulawesi Tengah
21. Bapati Garut Jawa Barat
22. Bupati Magelang Jawa Tengah
23. Bupati Sampang Jawa Timur
24. Bupati Padang Lawas Sumatera Utara
25. Bupati Rote Ndao Nusa Tenggara Timur
26. Bupati Wajo Sulawesi Selatan
27. Bupati Luwu Sulawesi Selatan
28. Bupati Kubu Raya Kalimantan Barat
29. Bupati Sanggau Kalimantan Barat
30. Bupati Langkat Sumatera Utara
31. Bupati Deiyai Papua Tengah
32. Bupati Tabalong Kalimantan Selatan
33. Bupati Biak Numfor Papua
34. Bupati Lampung Utara Lampung
35. Bupati Ciamis Jawa Barat
36. Bupati Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
37. Bupati Mimika Papua Tengah
38. Bupati Kerinci Jambi
39. Bupati Deli Serdang Sumatera Utara
40. Bupati Dairi Sumatera Utara
41. Bupati Tapanuli Utara Sumatera Utara
42. Bupati Pinrang Sulawesi Selatan
43. Bupati Cirebon Jawa Barat
44. Bupati Gunung Mas Kalimantan Tengah;

Artinya, Presiden seharusnya menunjuk dan mengangkat para Pejabat Kepala Daerah tersebut saat habis masa periode jabatannya. Presiden dan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) harus patuh pada putusan MK RI No.143 Tahun 2023 ini. Dan saran saya, agar hasil Pilkada serentak tahun 2020 kembali mengajukan uji review UU 10 tahun 2016 sebagaimana telah diubah
Perpu No.2 tahun 2020 dan ditetapkan menjadi UU No. 6 Tahun 2020 terhadap UUD NRI tahun 1945. Republik Indonesia harus berdasarkan negara hukum dan rakyat yang berdaulat, ” tandas Dr. Kurnia Zakaria. (Rmn)

Kenal Pamit Polda Kepri, Komitmen Menuju Pemilu 2024 Aman

Desember, 27, 23

Batam – Cakranusantara.net | Dalam kelanjutan rangkaian acara Sertijab, setelah upacara sertijab, dilanjutkan dengan Acara Kenal Pamit Karo SDM Polda Kepri, Dirreskrimsus Polda Kepri dan Dirresnarkoba Polda Kepri di Polda Kepri.

Bertempat di Gedung Lancang Kuning, hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Kepri, Wakapolda Kepri, Irwasda Polda Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri, Kapolresta Barelang, Ketua Daerah Bhayangkari Kepri Ny. Retno Dewi Yan Fitri, Wakil Ketua Daerah Bhayangkari Kepri Ny. Detta Asep Safrudin, Wakil Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Kepri, Pengurus Daerah Bhayangkari Kepri dan Pengurus YKB se-Kepri dan personel Polda Kepri berkumpul untuk meriahkan suasana acara tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., menyampaikan bahwa serah terima jabatan dilakukan sebagai bagian dari upaya penyegaran dan regenerasi dalam institusi Polri melalui sistem _tour of duty_ dan _tour of area_. Saat ini, kita bersama-sama berada di ruangan ini untuk melaksanakan acara kenal pamit antara pejabat lama dan pejabat baru dari Karo SDM, Dir Resnarkoba, dan Dirreskrimsus Polda Kepulauan Riau. Acara ini juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan pejabat lama serta memberikan pengantar kepada pejabat baru yang akan memulai tugasnya di lingkungan Polda Kepri.

“Regenerasi yang telah dipersiapkan seperti ini merupakan bagian dari siklus berkelanjutan untuk memperkuat eksistensi dan juga sebagai bentuk penghargaan dari organisasi kepada personil Polri yang dianggap mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, kehadiran pejabat baru di setiap satuan kerja dan bidang harus dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan. Hal ini akan memberikan kontribusi positif dalam memantapkan tatanan manajerial sumber daya manusia Polri,” ucap Kapolda Kepri. Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H.

Lebih lanjut, Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusi yang telah diberikan selama ini yang dimana telah mampu memberikan sumbangan yang signifikan terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas kinerja di Polda Kepri secara keseluruhan. Terima kasih atas prestasi yang telah capai selama bertugas di Polda Kepri.

“Kepada pejabat yang baru, saya mengucapkan selamat datang di Polda Kepri. Tantangan tugas ke depan akan semakin berat, namun saya yakin dan percaya bahwa dengan pengalaman, kepemimpinan, motivasi, dan dedikasi tinggi yang dimiliki bersama-sama dengan kami dalam keluarga besar Polda Kepri, dapat mengatasi semua tantangan tersebut. Saya berharap agar muncul inovasi dan terobosan kreatif dari Anda, yang dapat dirasakan oleh institusi ini dan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, pada khususnya. Segera menyesuaikan diri dan mengenal ruang lingkup di tempat yang baru,” ujar Kapolda Kepri. Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H.

“Terakhir, Saya juga menghimbau kepada seluruh personil Polda Kepri untuk menjaga kondusifitas keamanan di tempat tinggal kita, terutama berkaitan dengan rangkaian tahapan pemilu 2024. Mari kita tidak mudah terpecah belah atau terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan isu-isu, baik melalui media sosial maupun media elektronik. Tingkatkan kewaspadaan dalam melaksanakan tugas, dan bersama-sama kita berkomitmen untuk membentuk tim kerja yang solid dan membangun kerja sama yang baik dalam memperkuat Polda Kepri. Ini adalah langkah penting untuk menjaga keamanan dan kelancaran proses pemilu, serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan institusi,” – tutup Kapolda Kepri. Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H. (Sl/ Red)

Ini Jumlah Daftar Pemilih Tetap se Jateng Dari 35 Kabupaten/ Kota

Desember, 27, 23

Semarang, Jateng – Cakranusantara.net | Jawa Tengah (Jateng) merupakan salah satu provinsi di pulau Jawa, selain Jawa Timur dan Jawa Barat. Dengan penduduk sebanyak ratusan juta jiwa, yang saat ini memiliki 28.289.413 daftar pemilih tetap (DPT).

Jateng memiliki 35 Kabupaten/ Kota, terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah dengan luas wilayah selebar 34.337 KM².

Berikut adalah DPT tiap Kabupaten/ Kota se wilayah Jawa Tengah pada Pemilu 2024 :

1. Kabupaten Cilacap : 1.506.430 pemilih
2. Banyumas : 1.382.671 pemilih
3. Purbalingga : 772.268 pemilih
4. Banjarnegara : 794.899 pemilih
5. Kebumen : 1.075.219 pemilih
6. Purworejo : 616.206 pemilih
7. Wonosobo : 693.625 pemilih
8. Magelang : 1.007.591 pemilih
9. Boyolali : 825.630 pemilih
10. Klaten: 971.518 pemilih
11. Sukoharjo: 678.576 pemilih
12. Wonogiri: 845.364 pemilih
13. Karanganyar: 707.967 pemilih
14. Sragen: 760.294 pemilih
15. Grobogan: 1.125.968 pemilih
16. Blora: 704.285 pemilih
17. Rembang: 498.303 pemilih
18. Pati: 1.037.584 pemilih
19. Kudus: 642.666 pemilih
20. Jepara: 914.996 pemilih
21. Demak: 896.901 pemilih
22. Semarang: 803.113 pemilih
23. Temanggung: 616.057 pemilih
24. Kendal: 796.097 pemilih
25. Batang: 619.689 pemilih
26. Pekalongan: 734.636 pemilih
27. Pemalang: 1.141.209 pemilih
28. Tegal: 1.242.454 pemilih
29. Brebes: 1.511.717 pemilih
30. Kota Magelang: 97.109 pemilih
31. Surakarta: 439.009 pemilih
32. Salatiga: 146.267 pemilih
33. Semarang: 1.239.669 pemilih
34. Pekalongan: 230.626 pemilih
35. Tegal: 212.800 pemilih

Total ada sebanyak 28.289.413 daftar pemilih tetap

Lebih lanjut, KPU juga mencatat pemilih penyandang disabilitas di Jawa Tengah, yakni berjumlah 187.501 orang. Jenis disabilitas yang terbanyak ialah disabilitas fisik dan mental yang masing-masing sebanyak 80.258 orang dan 44.851 orang. Red

Penuh Keakraban, Open House : Perayaan Natal Bersama Dandim Pati

Desember, 25, 23

Pati – Cakranusantara.net | Menyambut hari Raya Natal penuh suka cita, itu yang dirasakan umat Kristiani bersama keluarga.

Kesan penuh suka cita tersebut juga terasa di wilayah kabupaten Pati khususnya saat Komandan Kodim 0718/Pati yang merayakan hari raya Natal 25 Des tahun 2023 bersama keluarga dan seluruh anggota Kodim 0718/Pati.Senin,(25/12/2023).

Sederhana namun penuh kekeluargaan dalam acara open house di rumah dinas Komandan Kodim 0718/Pati. Terlihat Dandim Pati Letkol Inf Jon Young Saragi,S.Sos bersama ketua Persit KCK Cabang XXXIX Ny. Silvia Jon Young Saragi menyambut kedatangan ratusan anggota yang mengucapkan hari raya Natal.

“dalam hal ini,Sebagai bentuk acara syukur hari Natal, yang bertujuan memperkuat soliditas keluarga besar kodim 0718/Pati Sinergitas TNI – Polri dan Pemerintah, serta bentuk kebersamaan berbagi kasih Dandim 0718/Pati bersama warga. Harapannya, damai Natal ini menjadi bagian untuk kita semua,.ungkap Komandan Kodim 0718/Pati Letkol Inf Jon young Saragi,S.Sos.

Bukan hanya tamu internal satuan, banyak juga dari satuan lain serta tokoh masyarakat yang turut menghadiri acara tersebut.

Forkopimda Kabupaten Pati juga hadir, diantaranya adalah Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama, S.I.K., M.H bersama PJU Polresta Pati. (Bi)

Pelaku Curanmor Vespa di Desa Tlogorejo Tlogowungu Dikecrek Polisi

Desember, 25, 23

Curanmor
Pelaku kaos putih dan Kanit Reskrim Polsek Tlogowungu Aipda Eko Prasetya Putro, SH

Pati – Cakranusantara.net | Unit Reskrim Polsek Tlogowungu Polresta Pati berhasil ungkap kasus perkara tindak pidana pencurian sepeda motor jenis vespa milik Hasan As’ari (36) Warga Desa Tlogorejo Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Senin (25/12/2023).

Kapolsek Tlogowungu IPTU Munjahid  melalui Kanit Polsek Tlogowungu, Aipda Eko Prasetya Putro menjelaskan, jika waktu kejadian Senin (25/12) sekira pukul 08.00 WIB, kendaraan motor (Ranmor) jenis Vespa P150 X  nomor polisi H-6283-BB hilang ketika terparkir di samping rumah korban beralamat di Desa Tlogorejo, RT.4/RW.2, Kecamatan Tlogowungu.

“Polsek Tlogowungu telah mengamankan pelaku seorang lelaki berinisial DAP (25) warga Desa Tlogorejo sekira pukul 12.56 WIB, beserta barang bukti (BB) di lokasi persembunyian di lahan kosong belakang gudang sarang burung lawet turut Desa Tlogorejo,” tuturnya.

Curanmor
Kanit Reskrim Polsek Tlogowungu Aipda Eko Prasetya Putro, SH dan Pelaku Curanmor serta Ranmor Vespa yang dicuri

Adapun Modus operandi, pelaku masuk pekarangan rumah ketika Pemilik sedang tidur, sekitar pukul 08.00 WIB. Ketika pemilik bangun motornya sudah raib.

“Keadaan Ranmor tersebut sudah rusak (mogok), tidak bisa dihidupkan karena sudah lama tidak dipakai. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian di taksir sebesar Rp. 4 Juta,” ujarnya. (Rohman)

Dandim Bersama Polri dan Forkopimda Patroli Kunjungi Sejumlah Gereja

Desember, 25, 23

Pati – Cakranusantara.net | Dandim 0718/Pati bersama Forkopimda menggelar patroli skala besar guna memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) saat malam Natal 2023, Minggu (24/12/2024).

Patroli skala besar tersebut, mengunjungi sejumlah gereja dan Pos Pengamanan (Pospam) hingga Pos Pelayanan (Posyan) Nataru di Kabupaten Pati.

“Untuk memastikan situasi Kamtibmas dalam keadaan kondusif, juga untuk memberikan motivasi kepada personel yang melaksanakan pengamanan di sejumlah titik tersebut,” ungkap Dandim 0718/Pati Letkol. Inf. Jon Young Saragi S.sos.

Dalam kesempatan tersebut, Dandim menekankan beberapa hal untuk menjadi pedoman oleh segenap anggota guna mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugas. Diantaranya, menyiapkan mental dan fisik serta menjaga kesehatan, deteksi dini dengan memetakan dinamika dan fenomena yang berkembang sebagai langkah antisipasi dalam mencegah aksi berpotensi meresahkan masyarakat,

“Meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan dalam melaksanakan pengamanan dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya aksi teror dan kriminalitas, serta melaksanakan pengamanan secara profesional dan humanis,” pungkas Dandim. (bsa)

Editor : Rohman

Dankoharmatau Menyambut Kasau Kunker di Lanud Husein Sastranegara

Desember, 25, 23

Bandung – Cakranusantara.net |  Komandan Koharmatau Marsekal Muda TNI Oki Yanuar, S.T., didampingi Ketua PIA Ardhya Garini Gabungan Koharmatau Ny. Rina Oki Yanuar menyambut kedatangan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) beserta Ketua Umum (Ketum) PIA Ardhya Garini di Wisma Sompil Basuki Lanud Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/12/2023).

Kunjungan kerja Kasau, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., CSFA., didampingi Ketum PIA Ardhya Garini dan pejabat utama TNI Angkatan Udara. Kunjungan kerja Kasau dengan agenda peresmian gedung Mako Lanud Husein Sastranegara, Bandung.

Hadir pada kesempatan tersebut para pejabat TNI AU Badan Koordinasi Daerah (Bakorda) Bandung. (Pen Koharmatau).

Polri Beri Tips Nikmati Libur Nataru 2024 Dengan Aman Nyaman dan Selamat

Desember, 24, 23

Jakarta, Cakranusantara.net | Polri menggelar Operasi Lilin dalam rangka pengamanan natal 2023 dan tahun baru 2024. Dalam operasi ini yang digelar mulai tanggal 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024 melibatkan 129.923 personel gabungan baik TNI, Polri dan stakeholders lainnya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, puncak arus mudik libur natal diprediksi terjadi pada Jumat, 22 Desember dan Minggu, 24 Desember 2023. Kemudian arus balik libur natal diprediksi terjadi pada Selasa, 26 Desember dan Rabu, 27 Desember 2023.

“Sementara puncak arus mudik libur tahun baru yaitu pada Jumat, 29 Desember 2023 dan arus balik Selasa, 2 Januari 2024,” kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/12/2023).

Dalam kesempatan ini, Sandi pun memberikan tips untuk masyarakat yang hendak berpergian mengisi libur natal dan tahun baru agar nyaman, aman dan tenang. Pertama yakni jaga kesehatan diri dan kebugaran fisik.

Selain itu, jika menggunakan kendaraan pribadi maka harus memeriksa kelaikan kendaraan sebelum berangkat. Jika menggunakan transportasi umum, maka disiapkan tiket baik saat mudik maupun balik.

“Lalu periksa kembali keamanan rumah yang akan ditinggalkan seperti kelistrikan, kompor dan air,” ujarnya.

Selanjutnya persiapkan bekal yang cukup saat perjalanan mudik dan balik. Tak lupa juga menyiapkan e-toll jika menggunakan kendaraan pribadi melewati jalan tol.

“Jangan lupa juga bawa obat-obatan atau P3K jika diperjalanan terjadi keadaan sakit,” katanya.

Untuk masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi, Sandi juga meminta agar berhenti dan istirahat jika sudah dalam keadaan lelah mengemudi. Hal ini guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan.

“Manfaatkan rest area yang telah disiapkan jika lelah berkendara. Patuhi segala arahan petugas di lapangan agar selamat dan aman,” ujarnya.

Guna mengamankan dan memperlancar arus mudik dan balik saat libur natal dan tahun baru, Sandi menuturkan, pihaknya bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga sudah mengatur pembatasan operasional angkutan barang di ruas jalan tol.

Untuk arus mudik libur natal, pembatasan akan berlangsung mulai Jumat, 22 Desember pukul 00.00 WIB hingga Minggu, 24 Desember pukul 24.00 WIB. Sementara pada arus balik libur natal mulai Selasa, 26 Desember pukul 00.00 WIB hingga Rabu, 27 Desember pukul 08.00 WIB.

Tahap kedua saat arus mudik libur tahun baru, pembatasan dilakukan mulai Jumat, 29 Desember pukul 00.00 WIB hingga Sabtu, 30 Desember pukul 24.00 WIB. Sementara arus balik libur tahun baru pembatasan dilakukan mulai Senin, 1 Januari 2024 pukul 00.00 WIB hingga Selasa, 2 Januari 2024 pukul 08.00 WIB.

“Pembatasan kendaraan angkutan barang juga dilakukan di ruas non tol dengan waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Pembatasan kendaraan angkutan barang dikecualikan bagi kendaraan membawa BBM, uang, pupuk, hewan ternak, pakan ternak dan sembako,” ucapnya.

Lebih lanjut, Sandi menuturkan, Polri juga akan mengeluarkan diskresi untuk menerapkan kebijakan contraflow jika terjadi kepadatan kendaraan di ruas jalan tol. Namun, kebijakan ini bersifat situasional dan dinamis tergantung kondisi di lapangan.

“Kebijakan contraflow telah dipersiapkan guna mengurai kepadatan kendaraan di ruas jalan tol. Untuk itu masyarakat bisa selalu mengupdate melalui media massa dan media sosial. Selalu menyimpan nomor-nomor penting untuk mengetahui kondisi lalu lintas dan terjadi permasalahan,” katanya.

Dengan semua upaya yang dilakukan Polri dan pemerintah, ia pun berharap masyarakat bisa berlibur bersama keluarga atau ke kampung halaman dengan aman, nyaman dan selamat saat berangkat maupun kembali ke kota asal.

“Polri akan senantiasi memberikan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan berlibur maupun ke kampung halaman saat libur natal dan tahun baru,” katanya. (Sl/ Red)

Kucing-kucingan Dengan APH, Pengelola Tambang Batu Ilegal di Guwo Tlogowungu Operasikan Alat Berat

Oktober, 21, 24

Alat Berat
Kiri : Alat berat sebelum/ sesudah di operasikan, kanan : alat berat saat di operasikan

Pati – Cakranusantara.net | Pengelola tambang batu ilegal di Desa Guwo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah main kucing-kucingan dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Pasalnya, ia mengoperasikan alat berat belum koordinasi dan tanpa izin, Sabtu (23/12/2023).

Berdasarkan data yang dihimpun media ini, menemukan adanya tambang batu ilegal tersebut. Ironisnya, tidak ada koordinasi dengan pihak kepolisian mulai Polsek hingga Kepolisian Resort Kota (Polresta Pati).

Hal itu diketahui saat tim awak media konfirmasi ke Kapolsek Tlogowungu, IPTU Munjahit, SH., MH, melalui Kanit Polsek Tlogowungu, Aipda Eko Prasetya Putro mengatakan, bahwa sejauh ini pihak pengelola belum ada koordinasi.

“Mereka belum pernah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Sektor (Polsek), jika mau mengoperasikan alat berat di Desa Guwo,” terangnya singkat.

Kasat Reskrim, Kompol Onkoseno G Sukahar melalui Ipda Arief Tri Hasanta menuturkan hal yang sama, bahwa pihaknya tidak tahu jika selama ini ada usaha pertambangan batu di Desa Guwo  Kecamatan Tlogowungu.

“Sejauh ini, pihak pengelola belum pernah ada yang koordinasi dengannya, nanti akan segera kami tindaklanjuti dengan adanya informasi itu,” tegasnya.

Sementara itu, Helper alat berat jenis Ekskavator saat dimintai keterangan menuturkan, jika alatnya nanti baru akan mulai beroperasi setelah pukul 08.00 WIB, usai bancakan.

“Setelah melakukan selametan baru akan mulai mengupas tanahnya, supaya batunya kelihatan. Sehingga bisa diambil untuk dijual,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Karnawi pengelola tambang Batu saat disinggung alat berat yang digunakan untuk bekerja tersebut milik siapa?, menjawab, jika alat itu milik Bambang, yang pada awalnya mau menggunakan kepunyaan Antok, namun tidak jadi.

“Sebelumnya, mau memakai alat milik antok namun tidak jadi karena tidak mau. Jadi ia harus memakai alat berat jenis Ekskavator yang lain,” jawabnya. (Rmn)

Koharmatau Terus Mempertahankan Tradisi

Desember, 23, 23

Bandung – Cakranusantara.net | Serah Terima Jabatan Wakil Komandan (Wadan) Koharmatau, dari Marsekal Pertama TNI Joseph Rizki P., S.T., M.I.Pol., kepada Marsekal Pertama TNI Talawide, S.T, berlangsung di Makoharmatau, Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/12/2023).

Adapun rangkaian Sertijab, Wadan melaksanakan tradisi yang terus dipertahankan dari generasi ke generasi. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus menerus karena dinilai bermanfaat menumbuhkan semangat, motivasi dan loyalitas yang perlu dilestarikan yang bermakna mentransmisikan tugas dan kebiasaan dari pemimpin kepada pemimpin berikutnya yang bertujuan mempertahankan budaya.

Tradisi yang dilaksanakan antara lain penyerahan kunci ruangan, pemasangan papan nama dan pemasangan foto mantan Wadan.

Tradisi disaksikan langsung Ny. Justina Joseph Rizki dan Ny. Joice Talawide, dan pejabat Koharmatau. (Pen Koharmatau)