Rakor Lintas Sektoral Operasi Lilin Seligi 2023 Dalam Rangka Pengamanan Nataru

Desember, 20, 23

Batam – Cakranusantara.net | Dalam rangka kesiapan pengamanan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Polda Kepri gelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral. Hadir dalam kegiatan Karoops Polda Kepri Kombes Pol. Ulami Sudjaja, S.H., Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Drs. Junaidi, M,Si., Kasi Ops Kasrem 033/WP Kolonel Inf. Mahmud, Asops Lanud Raja Haji Fisabilillah, Pejabat Utama Polda Kepri, Kepala PT. Jasa Raharja Provinsi Kepri, Kepala BMKG Provinsi Kepri, Kepala Basarnas Kelas A Tanjungpinang, Kepala BPBD Provinsi Kepri, Kepala dinas kesehatan Provinsi Kepri, Kabid Operasi Kantor Bakamla Zona Maritim Barat, Kepala dinas Pariwisata Provinsi Kepri. Hari Rabu (20/12/23).

Dalam Sambutannya, Karoops Polda Kepri Kombes Pol. Ulami Sudjaja, S.H., mengatakan Tujuan kita yaitu mempersiapkan sebaik-baiknya untuk menyambut Nataru yang melibatkan banyak pihak, kegiatan ini dilakukan semi rutin. Untuk perkembangan-perkembangan saat ini dapat kita atasi dengan baik.

Dalam pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) pada dasarnya Polri bersama dengan lembaga terkait siap mengantisipasi dengan baik hal-hal yang bakal terjadi, seperti kelancaran arus lalu lintas, keamanan saat ibadah, dan kenyamanan di tempat wisata, terkait pengaturan arus lalu-lintas, beberapa strategi dapat disiapkan diantaranya dengan cara pengerahan personel, pendirian pos pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu dengan tujuan terwujudnya situasi dan kondisi kamtibmas dan kamseltibcar lantas yang aman, kondusif dan terkendali, baik sebelum, pada saat dan sesudah Nataru.”

Catatan penting dalam pengamanan yang sudah disampaikan terkait dengan antisipasi peristiwa teror. Densus 88 Antiteror Polri diminta melakukan pengungkapan, sedangkan jajaran lainnya melakukan pengamanan serta penjagaan agar terjaminnya keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam merayakan Nataru,” Tegas Karoops Polda Kepri Kombes Pol. Ulami Sudjaja, S.H.

“Sebelum mengakhiri Rapat kordinasi ini saya mengingatkan kepada Polres/Ta jajaran untuk menggandeng semua pihak, termasuk organisasi masyarakat (ormas), dalam menjaga Natal dan tahun baru sehingga tercipta kondisi yang aman dan kondusif.” Tutup Karoops Polda Kepri Kombes Pol. Ulami Sudjaja, S.H.

(Sl/ Red)

Salah Satu Penambang Batu di Pamotan Rembang Manipulasi Data, Menggunakan Izin CV Bali Terang Palsu

Desember, 20, 23

Rembang
Empat dump truk bermuatan batu dan Kanit ll Tipidter Polres Rembang

Rembang – Cakranusantara.net | Kanit ll Tipidter Polres Rembang, Niko Arif Zulkarnaen disinyalir memberikan informasi palsu. Lantaran, pernyataannya bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh ESDM Blora, Jawa Tengah terkait IUP OP CV Bali Terang yang merupakan legalitas untuk melakukan kegiatan penambangan.

Hal itu menyusul, lantaran Kepala ESDM Blora Wilayah Kendeng Selatan, Hadi Santoso menemukan ada kejanggalan terkait dokumen SK IUP OP CV Bali Terang, ada pemalsuan dokumen.

“Ada satu SK yang sama dengan SK perpanjangan, data SK IUP OP (Operasi Produksi) ini berbeda dengan data SK IUP Ekplorasi yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah,” kata Hadi kepada sejumlah wartawan di kantornya, Senin (18/12/2023) lalu.

Ia juga mengaku, ESDM menemukan ada sejumlah data yang janggal pada SK IUP OP CV Bali Terang. Setelah dibandingkan antara data IUP OP dengan IUP Ekplorasi.

“Ada perbedaan kode wilayah pada SK IUP OP dan SK IUP Eksplorasi. Selain itu, dalam draf penulisan nomer keputusan, legalitas tanda tangan, kode wilayah dan lampiran peta wilayah juga salah,” tuturnya.

Baca Juga : CV Bali Terang Diduga Palsukan Dokumen IUP OP,ESDM Temukan Kejanggalan

Baca Juga : Salah Sasaran, Empat Dump Truk Yang Menginap di Polres Rembang Bisa Diambil

Baca Juga : Tambang Batu Ilegal di Pamotan Rembang, Empat Dump Truk Bermuatan Diamankan Polisi

Permasalahan mulai muncul saat Satuan Reserse Krimimal (Satreskrim) Unit ll Tipidter Polres Rembang mengamankan Empat unit dump truck yang dipergunakan mengangkut material hasil tambang dari wilayah Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang yang diduga belum mengantongi legalitas.

“Awalnya kita menerima aduan masyarakat terkait adanya dump truck yang mengangkut hasil tambang di indikasikan belum berijin, terus ditindak lanjuti dan kita amankan,” ungkap Kanit ll Tipidter Polres Rembang pada beberapa waktu yang lalu.

Setelah mengamankan Empat unit dump truck, ia meminta kepada pihak-pihak terkait untuk menunjukan dokumen legalitas tambang tersebut, guna proses penyelidikan lebih lanjut.

“Kita kirimkan undangan klarifikasi terkait dokumen-dokumen legalitas tambang, setelah dicek ternyata dokumenya lengkap, selanjutnya dump truck tersebut dikembalikan ke pemiliknya masing-masing,” pungkasnya.

(Yusuf/ Jan)

Press Release Capaian Kinerja 2023, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati Komitmen Tingkatan Pelayanan

Desember, 20, 23

Pati, Cakranusantara.net | Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati menggelar press release capaian kinerja tahun 2023 di aula Kantor Imigrasi, Rabu 20 Desember 2023. Dalam pemaparannya, kepala kantor Erwin Hariyadi menyampaikan beberapa capaian dalam kurun waktu satu tahun ini.

Salah satunya adalah pelayanan paspor ke luar negeri. Dikatakan, pada tahun 2023 ini ada sebanyak 50.105 pemohon paspor yang datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI. Pemohon yang datang tidak hanya datang dari wilayah naungan seperti Pati, Jepara, Rembang, dan Blora. Melainkan ada yang dari Kudus, Demak, Grobogan, dan wilayah lainnya.

Erwin mengatakan, jumlah ini mengalami kenaikan ketimbang pemohon di tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 39.516 pemohon. Dimana, paspor untuk umroh dan haji adalah yang paling banyak disamping paspor wisata.

“Jadi di akhir tahun ini, kita beri gambaran kerja kita apa saja. Untuk pemohon paspor ada kenaikan dari tahun kemarin sebesar 26,80 persen. Kenaikan ini dikarenakan dulu ada pandemi, sehingga animo masyarakat terutama untuk umroh ada peningkatan,” ucap Erwin.

 

Selain pelayanan paspor dalam bentuk kartu, pihaknya juga sudah melakukan pembaruan dengan membuka layanan paspor elektronik dengan menggunakan chip. Adanya paspor ini, kata Erwin, untuk memudahkan penggunaan paspor tanpa menggunakan kartu fisik.

“Terus di pertengahan tahun kemarin kita sudah ada cerovery, paspor menggunakan chip. Jadi disini sudah ada, masyarakat tidak perlu ke Semarang. Sampai saat ini sudah ada 591 pemohon. Fungsinya sama, cuman bedanya ada chipnya. Karena di beberapa negara sudah menerapkan paspor elektronik,” imbuhnya.

Untuk memudahkan kepengurusan paspor dan mendekatkan diri dengan masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati di tahun 2023 ini juga telah melakukan jemput bola melalui program Eazy Paspor.

Erwin menambahkan, dalam melakukan jemput bola ini, masyarakat bisa mengaku permohonan terlebih dahulu kepada pihaknya untuk kemudian dilakukan pembuatan paspor sesuai dengan lokasi yang diinginkan pemohon.

“Dalam hal pelayanan, kita juga terus mendekatkan diri kepada masyarakat, kita lakukan jemput bola. Misalnya ada suatu pesantren yang mau berangkat ke umroh, jadi kita kesana. Siapa saja yang minta ada permohonan, kita bisa datang kesana,” tandas dia.

Disamping kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Kantor Imigrasi juga sudah lima kali melaksanakan sosialisasi atau talk show melalui kanal radio untuk menyampaikan program-program dan kemudahan terutama dalam kepengurusan paspor.

(Ts)

Perdagangan Motor dan Mobil ke Timor Leste Masih Terus di Kembangkan Polresta Pati

Desember, 20, 23

Pati, Cakranusantara.net | Masih dalam pengembangan kasus ekspor kendaraan mobil dan motor Ilegal yang sempat dibekuk kepolisian Polresta Pati, diduga masih banyak jaringan bertangkai lainya yang terlibat dalam kejahatan tersebut, Rabu (20/12/2023).

Terkait perkembangan Kasus penadahan kendaraan bermotor yang di duga akan di jual ke luar negeri (Timor-timor). Awalnya penangkapan yang di Pati ada 2 orang, dan kemudian di kembangkan lalu menangkap 2 orang (Suami istri) lagi di Boyolali.

Kasat Reskrim,Kompol Onkoseno G Sukahar, saat di temui di ruangannya, menyampaikan, mereka ini adalah suatu jaringan, contohnya di Pati ini, mereka berperan untuk mengumpulkan kendaraan-kendaraan hasil kejahatan.

“Mereka mengumpulkan kendaran-kendaraan hasil kejahatan, baik itu tindak pencurian, penggelapan maupun fidusial, kemudian dari dia di salurkan ke pihak Boyolali yang sudah kita tangkap juga,” jelasnya.

Baca Juga : Timor Leste, 42 Ranmor dan 7 Mobil Diamankan Satreskrim Polresta Pati

Baca Juga : Pengiriman Motor Bodong ke Timur Leste Berhasil Digagalkan Polresta Pati

Dari situ, masih lanjutnya, masih ada pihak lain lagi yang masih kita lakukan pendalaman dan pencarian, dan untuk saat ini masih dalam proses penyidikan di Polresta Pati.

“Kami saat ini sudah koreksi dengan JPU (Jaksa Penuntut Umum) juga, untuk masalah tahap penyerahan tersangka dan barang bukti,” tegasnya.

“Dari oprasi ini, kita sudah cari identitas yang punya kendaraan-kendaraan, dan sudah kita panggil untuk atas nama yang pertama tersebut,” tambahnya.

“Untuk sejauh ini pemilik kendaraan yang dari Pati sudah ada yang mendatangi dan sudah 2 unit motor yang identitasnya sesuai, saat ini sudah di kembalikan kepemilikannya,” tutupnya.

Untuk berkasnya sendiri sudah dalam penyidikan dan kemudian nanti berkasnya akan di kirim ke Kejaksaan Negeri Pati.

(Ts)

Kabintalid Koharmatau : Komunikasi Kunci Membangun Keluarga Bahagia Sejahtera dan Harmonis

Desember, 20, 23

Bandung – Cakranusantara.net | Membangun keluarga bahagia, sejahtera, dan harmonis memerlukan komunikasi yang baik, saling pengertian, serta saling mendukung antara suami dan istri, dan jangan ragu untuk berbagi tanggung jawab dalam membangun fondasi yang kuat dalam keluarga.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pembinaan Mental dan Ideologi (Kabintalid) Koharmatau Letkol Sus M. Deni Abdulah, S.Ag., saat memimpin sholat Dhuha dan ceramah agama di Masjid As-Sulthon, Koharmatau, Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/12/2023).

Lebih lanjut Kabintalid menyampaikan, dalam membangun keluarga harmonis dan sejahtera diperlukan komunikasi terbuka, saling pengertian, serta kerja sama dalam mengatasi tantangan merupakan kunci untuk mencapai tujuan berumah tangga. Dengan menjaga nilai-nilai positif dan memberikan dukungan, keluarga dapat tumbuh secara bersamaan menuju kehidupan yang lebih baik, tambah Kabintalid.

Sholat Dhuha dan ceramah yang dilaksanakan rutin setiap hari rabu, bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan guna diperoleh keberkahan dan keberlimpahan dari Allah Swt. (Pen Koharmatau)

Korupsi Dana Seleksi Perangkat Desa, Mantan Kades Tambakromo Diamankan Polisi

Desember, 20, 23

Pati – Cakranusantara.net | Unit Idik III Tipidkor (Tindak Pidana Korupsi) Satrekrim Polresta Pati telah melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan seleksi perangkat Desa Tambakromo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati.

Dalam kasus tersebut satu tersangka SY (58) mantan Kepala Desa Tambakromo diamankan oleh Sat Reskrim Polresta Pati.

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kasat Reskrim Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar mengatakan kronologisnya Pada kurun waktu tanggal 09 Januari 2016 Pemdes Tambakromo melaksanakan pengisian perangkat desa untuk formasi jabatan yaitu Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, Kasi Kesra, Staf Seksi Pembangunan, Staf Kadus.

“Dalam pelaksanaannya dibentuk panitia pengisian perangkat desa dan dibuatkan tata tertib pengisian perangkat Desa Tambakromo tahun 2016 Bahwa dalam RAB panitia pelaksanaan pengisian perangkat desa menetapkan biaya pendaftaran sebesar Rp. 2 Juta dan biaya pelaksanaan sebesar Rp. 375 juta”, ungkapnya.

Kasat Reskrim menuturkan Dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Tambakromo di ikuti oleh 7 orang calon perangkat desa sehingga terkumpul dana pendaftaran dan dana untuk pelaksanaan pengisian perangkat desa sebesar Rp. 389 juta, namun uang yang terkumpul tersebut tidak dimasukan terlebih dahulu ke kas desa atau pendapatan asli desa tetapi dikelola dan disimpan oleh bendahara panitia.

“Atas perintah Kepala Desa uang tersebut dibagi habis kepada panitia dan dalam pelaksanaan pembagian honor panitia tidak sesuai dengan rencana anggaran pelaksanaan yang sudah ditetapkan, setelah dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 200.132.785, dan tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan uang”, lanjutnya.

Atas kejadian tersebut tersangka SY melanggar Primer pasal 2 ayat (1) Subsider pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

(Humas /Rmn)

CV Bali Terang Diduga Palsukan Dokumen IUP OP,ESDM Temukan Kejanggalan

Desember, 20, 23

Blora – Cakranusantara.net | Kepala saksi (kasi) geologi meniral dan batu bara (geominerba) kantor cabang dinas wilayah kendeng selatan, Kabupaten Blora, Jawa tengah buka suara terkait ligelitas CV Bali Terang.

Kasi ESDM wilayah kendeng selatan Blora, Hadi Susanto saat ditemui sejumlah awak media di kantor mengatakan, ada kejanggalan terkait perpanjangan izin CV Bali Terang.

“Satu SK yang sama dengan SK perpanjangan data IUP Op (operasi produksi) ini berbeda dengan data SK IUP Ekplorasi yang di terbitkan oleh pemerintah Jawa tengah,” katanya, Senin (18/12/2023).

Baca Juga : Tambang Batu Ilegal di Pamotan Rembang, Empat Dump Truk Bermuatan Diamankan Polisi

Baca Juga : Salah Sasaran, Empat Dump Truk Yang Menginap di Polres Rembang Bisa Diambil

Hadi menilai, ESDM juga menemukan ada beberapa data kejanggalan perpanjangan izin, CV Bali Terang,setelah ia membandingkan data IUP Op, dengan data iup Ekplorasi.

Masih lanjutnya, menurutnya ada perbedaan kode wilayah pada SK IUP OP dan SK IUP Ekplorasi,selain itu, dalam draf penulisan nomer keputusan, legilitas tanda tangan, terus kode wilayah yang salah dan lampiran peta wilayah juga salah,” ujar Hadi,

Ia mengaku, pihak ESDm sudah berkordinasi dan menyampaikan kejanggalan terkait perpanjangan izin CV Bali Terang ke Aparat penegak hukum (APH).

“Pak Niko kemarin bertanya, apakah izin atas nama CV Bali Terang itu sah dalam legilitas perijinannya,,? Ya saya sampaikan ada kejanggalan, ketika kita sandingkan dengan SK IUP perpajangan, dan APH akan segera kroscek kebenaran data di lapangan tersebut,” pungkasnya,

(Ys/ Ijan)

Tingkatkan Awareness Siswa, MTsN 1 Pati Gelar Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini dan Anti Kekerasan Seksual

Desember, 20, 23

Pati – Cakranusantara.net | Dalam rangka meningkatkan kesadaran sekaligus membuka wawasan siswa terhadap maraknya kasus pernikahan usia dini dan kekerasan seksual, MTsN 1 Pati menggelar kegiatan penyuluhan dengan mendatangkan narasumber dari Dinas Sosial Bidang PPPA Kabupaten Pati. Kegiatan berlangsung pada Selasa (19/12) di indoor madrasah, diikuti oleh seluruh siswa.

Kepala MTsN 1 Pati, Ali Musyafak saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa siswa MTsN 1 Pati tergolong sebagai orang-orang yang beruntung. Pasalnya, di saat kebanyakan siswa sekolah lain sudah menikmati hari libur, siswa MTsN 1 Pati masih mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh madrasah.

“Kalian adalah orang-orang yang beruntung dan khoiro ummatin atau sebaik-baiknya umat. Kalian mampu menahan hawa nafsu untuk bermain gadget, bermalas-malasan di rumah. Kalian tetap istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasulullah di madrasah. Ini adalah suatu anugerah yang luar biasa untuk kalian,” tegasnya.

Syafak menambahkan, untuk mengisi jeda akhir semester gasal, pihaknya berusaha menyuguhkan berbagai kegiatan positif untuk para siswa. Selama dua hari ke depan, penyuluhan dan sosialisasi akan berlangsung di MTsN 1 Pati dengan tema yang berbeda dan menarik.

“Mulai hari ini dan dua hari ke depan kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu luar biasa yang mungkin tidak didapatkan oleh siapapun. Untuk itu, pada kesempatan berharga ini, tolong diikuti dan didengarkan dengan baik,” pesan Syafak mengakhiri sambutannya.

Pemateri, Anggia Widiati menjelaskan bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Ia menyebutkan, pernikahan usia dini di wilayah Kabupaten Pati mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022.

“Data pernikahan dini di Kabupaten Pati mengalami peningkatan, tahun 2021 sebanyak 333, di tahun 2022 menjadi 574 dengan kasus perceraian pada tahun 2021 mencapai 2.322 dan di tahun 2022 sebanyak 2.711,” rincinya.

Anggia mengatakan, kasus pernikahan dini diakibatkan karena kurangnya pendidikan, gaya pacaran yang berisiko, pengaruh media sosial, dan pergaulan bebas. Pernikahan dini juga dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan bagi anak yang menikah pada usia dini, antara lain stres, putus sekolah, dan masalah ekonomi.

“Untuk pecegahannya sendiri ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu wajib belajar 12 tahun, tingkatkan minat, bakat, dan kreatifitas anak, jogo konco, memberikan pengetahuan tentang reproduksi, dan menyebarluaskan informasi ‘Jo kawin bocah’,” ujarnya.

Di akhir sesi, Anggia mengajak seluruh siswa untuk ikut menyemarakkan jingle ‘Jo Kawin Bocah’ dengan memperagakan gerakan secara bersama-sama.

Sementara itu, Deni Herbyanti, yang dalam hal ini memberikan penyuluhan anti kekerasan seksual menekankan, jika terjadi pelecehan ataupun pembulian pada diri siswa maka sangat dianjurkan berani melakukan tindakan dengan melapor kepada sahabat, guru, ataupun keluarga.

“Belajar berani speak up. Jika tidak berani ada kanan-kiri yang bisa memfasilitasi menyampaikan. Teman-teman yang lain yang melihat temannya dilecehkan atau dibully juga bisa speak up. Jangan menutup mata dan telinga untuk hal-hal yang tidak baik. Mulai sekarang harus berani menjadi pelapor dan pelopor,” imbaunya.

Sama halnya Anggia, di akhir sesi, Deni juga mengampanyekan stop bullying.

“Bullying, Stop! Stop Bullying! Yes, We can!,” tutupnya.

(Ts)

Jelang Nataru Pemkab Pati Gelar Rakor Ekuinda

Desember, 19, 23

Pati – Cakranusantara.net | Pemerintah Kabupaten Pati menggelar rapat koordinasi (rakor) Ekuinda (Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan) dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Pati Tahun 2023. Rakor tersebut digelar di Ruang Penjawi, Selasa (19/12) pagi.

Kegiatan yang dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Sekretaris Daerah (Sekda) Pati, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait tersebut membahas sejumlah hal, di antaranya: Pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas (BBG), liquefied petroleum gas (LPG), dan listrik, Persiapan Posko Terpadu Nataru 2023/2024 dan Pengamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam arahannya, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengatakan, rakor Ekuinda kali ini merupakan hal yang sangat penting, oleh karena itu perlu dicermati dengan baik terkait langkah-langkah antisipatif terhadap aktivitas masyarakat pada dua agenda besar tersebut Natal dan Tahun Baru (Nataru) agar tidak terjadi permasalahan.

“Saya mengimbau agar peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dapat semakin dioptimalkan dalam melaksanakan pemantauan harga dan ketersediaan barang yang terfokus kepada beberapa kebutuhan pokok seperti beras, gula, cabai, telur ayam ras, dan bawang,” ungkapnya.

Henggar menambahkan, bahwa terkait ketersediaan BBM, BBG, LPG, dan listrik, diperlukan adanya koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan ketersediaan jumlah dan stok energi dalam rangka antisipasi kelangkaan stok akibat peningkatan konsumsi masyarakat.

Potensi pergerakan masyarakat pada Liburan Nataru yang diperkirakan mengalami peningkatan hingga 143,65% dari tahun 2022 dan Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu daerah tujuan perjalanan terbesar, yakni 13,8% (sekitar 14,86 juta orang) dan menjadi daerah asal pergerakan terbesar mencapai 13,21% atau sekitar 14,22 juta orang.

Oleh karena itu, Pj Bupati Pati meminta agar Posko Terpadu Nataru 2023/2024 pada titik strategis yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan 24 jam dan terhubung dengan Posko Terpadu Provinsi Jawa Tengah dapat beroperasi secara maksimal agar dapat memantau kondisi lalu lintas jalan serta memberikan layanan yang memadai bagi para pengendara.

Pj Bupati Pati menjelaskan bahwa dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat perlu koordinasi untuk mengintensifkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, baik aparat keamanan (TNI/Polri), jajaran pemerintahan, pelaku usaha, dan lainnya untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta terjadinya potensi bencana baik banjir, longsor, atau kebakaran di wilayah rawan bencana. (po/AP)

Simpatisan PDI-P Ugal-ugalan Bikin Gaduh Suasana di Depan RM Saptorenggo, Ketua Bawaslu Pati Teledor

Januari, 4, 24

Ketua
Supriyanto Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati

Pati – Cakranusantara.net | Simpatisan Partai Persatuan Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akrab disapa PDI-P ugal-ugalan. Pasalnya, disela-sela acara Ndopi Bareng Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di rumah makan Saptorenggo menggeber-geber suara motornya hingga terdengar bising di telinga.

Aksi yang sudah dilakukan ratusan simpatisan pendukung salah satu partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2024 “PDI-P” itu mengganggu kenyamanan Ketum PSI Kaesang Pangarep pada Minggu (17/12) hingga harus keluar melihat siapakah dia. Hal itu membuktikan jika Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kecolongan atau teledor.

Ketua Bawaslu Pati, Supriyanto Saat dikonfirmasi mengatakan, mengaku kecolongan dengan kehadiran ratusan simpatisan PDI-P yang membuat keramaian dengan menggunakan atribut partai.

“Bersama Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pati, pihak Bawaslu sebelumnya tidak mendapat laporan adanya aksi kampanye terbuka yang dilakukan oleh ratusan simpatisan itu,” ucapnya, Selasa (19/12/2023).

“Kejadian kemarin diluar prediksi. Tidak ada pemberitahuan ke Polres ataupun ke kami terkait kegiatan yang dilakukan oleh segerombol orang yang membawa atribut peserta Pemilu. Saya sudah ketemu pimpinan DPC, bahwa itu diluar kendali partai,” ungkapnya.

Disinggung, apakah aksi tersebut melanggar kode etik kampanye atau tidak, Supriyanto sudah menerjunkan tim untuk mencari tahu apakah aksi tersebut menyalahi aturan atau tidak. Selanjutannya, dirinya meminta agar masyarakat bersabar menunggu hasil investigasi Bawaslu.

“Kami sudah melakukan penelusuran, beberapa informasi mengatakan bahwa kelompok tersebut berasal dari Juwana. Kita tunggu saja dari tim yang bertugas disana. Nanti kalau sudah memenuhi unsur pelanggaran, kami sampaikan ke Gakkumdu,” lanjutnya.

Supriyanto juga mengatakan, jika pihaknya tidak bisa serta-merta memutuskan apakah aksi kampanye terbuka yang membuat kegaduhan dan keresahan masyarakat lain itu ada unsur pelanggaran Pemilu.

“Kita harus tahu dari berbagai sudut pandang. Pidana Pemilu itu macam-macam, unsurnya memenuhi atau tidak masih dikaji. Tapi di undang-undang, bahwa mengganggu proses jalannya kampanye adalah hal yang dilarang,” cetusnya.

Ia juga menghimbau, agar masyarakat tidak terpancing dengan aksi-aksi kampanye yang berpotensi memecah belah. Terlebih di tahun politik seperti saat ini.

“Supriyanto mengkhawatirkan jika sampai terjadi perpecahan di kalangan masyarakat, terutama karena adanya perbedaan pilihan politik,” himbau Ketua Bawaslu.

(Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media belum Konfirmasi ke kordinator partai politik PDI-P maupun ketua DPC PDI-P).

(Rmn)