Personel Koharmatau Mengikuti Kegiatan Olahraga Menuju Personel Sehat dan Bugar

Januari, 5, 24

Bandung – Cakranusantara.net | Dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kebugaran prajurit dan PNS Koharmatau, Komando Pemeliharaan Materiel TNI Angkatan Udara (Koharmatau) secara rutin melaksanakan olahraga setiap Selasa dan Jumat. Kegiatan ini tidak hanya menjadi momen untuk memeriksa kesiapan operasional, namun juga sebagai sarana untuk membangun kebersamaan dan semangat korsa di antara personel Koharmatau. Bandung, Jumat (05/01/2024)

Setelah pelaksanaan apel pagi Dankoharmatau, para pejabat, prajurit dan PNS Koharmatau melanjutkan aktivitas dengan berolahraga yang diarahkan untuk meningkatkan kebugaran fisik. Kegiatan olahraga melibatkan berbagai jenis aktivitas, mulai dari senam peregangan hingga latihan kekuatan, yang dirancang untuk memperkuat tubuh dan menjaga kesehatan secara keseluruhan.

Komandan Koharmatau Marsekal Muda TNI Oki Yanuar, S.T., menyatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga sebagai wujud perhatian terhadap kesejahteraan mental dan emosional prajurit. “Melalui rutinitas ini, kita tidak hanya menciptakan prajurit yang tangguh secara fisik, tetapi juga yang seimbang secara emosional dan mental,” ujarnya.

Prajurit Koharmatau memberikan respons positif terhadap kegiatan olahraga, menganggapnya sebagai langkah yang menyeluruh untuk memastikan kebugaran dan kesiapan dalam menjalankan tugas kedinasan. Langkah ini sejalan dengan semangat “Siap Siaga” yang menjadi moto Koharmatau, menegaskan bahwa kesehatan adalah faktor kunci dalam menjalankan tugas-tugas Koharmatau dengan optimal. (Pen Koharmatau)

Mafia Lapas, Ferdi Sambo Tidak Tidur di Lapas Salemba Saat Malam

Januari, 5, 24

Jakarta  – Cakranusantara.net | Kasus Alvin Lim yang menyatakan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo tidak tidur di sel Lapas Salemba saat malam, tapi di ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Salemba. Sedangkan, Terpidana Bharada Eliezer hanya sempat difoto-foto saat di Lapas Salemba tetapi hanya satu hari lalu dibawa keluar.

Dalam analisis Dr. Kurnia Zakaria, bahwa bila Polisi apalagi sekelas Ferdy Sambo harus ‘diamankan‘ karena bisa saja ada sesama Narapidana (Napi) yang pernah ada masalah hukum Pidananya ditangani Ferdy Sambo saat menjadi Kanit Reskrim Polres Metro, Jakarta Barat pindah ke Kanit Ditreskrimum, Polda Metro Jaya, berlanjut menjadi Kapolres Purbalinga lalu mutasi Kapolres Brebes, Polda Jawa Tengah naik menjadi Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri lalu mutasi Kadiv Propam merangkap Ketua Satgas Merah Putih Mabes Polri, yang kapasitasnya melebihi Tupoksi wewenang Kapolda, Kepala Densus 88, Satgas Judi Online dan Judi, serta Kepala BNN.

“Sehingga kemananan pasti terancam bila tidak dikawal khusus saat di Lapas. Preman ‘John Kei’ sebagai salah satu gangster Jagodetabek saja dikawal anak buahnya secara sukarela masuk menjadi napi bersama bosnya luka-luka berat saat kelompok Kei berseteru dengan Kelompok Napi Teroris pada 7 November 2017 lalu di Lapas Permisan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah,” tuturnya.

Saat ini John Kei masih ditahan menjadi Narapidana, dalam Kasus pembunuhan anak buah saingannya kelompok Nus Kei di Bekasi masih menerima telepon dari saingannya saat ditahan di Lapas Salemba 23 November 2023 lalu. Dalam UU Pemasyarakatan No.22 tahun 2022 dan Permenkumham No.6 tahun 2023 tentang tata tertib Lapas.

“Warga Binaan tidak boleh memiliki Telepon Genggam dan tidak ada pengawalan khusus (bodyguard) apalagi dapat Pelayanan Khusus daripada Warga Binaan lain apalagi sedang menjalani Hukuman Seumur Hidup. Tetapi Penjara ada dunia tersendiri, berbeda dengan dunia diluar penjara. Relasi kuasa dan Kekuatan Kapital disini yang berkata, jadi dulu ada kejadian di Rutan ada Tahanan bunuh diri karena “ketidakmampuan finansial dan tidak tahan lagi jadi bulan-bulanan budak” dan tidak punya keberanian bisa menang bertarung,” ungkapnya.

Harga Rokok Sampoerna Mild isi 16 batang di Rutan Salemba seharga Rp.50.000,00. Nasi Bungkus Padang isi Ayam Opor harganya Rp 50.000,00. Pengalaman saya mendampingi Klien sidang Online Perkara Pidana di dalam Rutan Salemba dan Rutan Tangerang merasakan “hawa udara yang berbeda” saat di area ruangan Aula Kantor dan Aula Ruang Jenguk saja tidak akan kuat bertahan bila sudah didalam.

“Itupun kita masih bisa Jajan Makan minum sambil dampingi klien sidang online. Kurnia Zakaria juga merasakan sempat masuk ke Lapas Tangerang Pemuda, Lapas Serang, Lapas Nusakambangan. Lapas Pondok Bambu dan Lapas Cipinang saat mengajar kelas jauh PTS FH UBK dan FH UNIAT beberapa tahun lalu maupun bertugas sebagai Kuasa Hukum Klien Perkara Pidana,”

“Terpidana Alvin Lim di Lapas Sukamiskin sempat ditawari Mafia Hukum bisa pindah ke Lapas Cipinang dengan membayar sebesar 50 juta rupiah dengan bonus cuti 10 hari diluar Lapas. Namun, Kalapas Salemba Beni Hidayat membantah pernyataan Alvin Lim tetapi mengapa dirinya dipindahkan ke Lapas Cibinong Bogor,” tutup Kurnia. (Rmn)

, , , , , , , , , , , , , ,

Indri Dianiaya Suami, Kurnia Zakaria : Tidak Dikenakan Pasal KDRT, Ada Apa Dengan Polisi?

Januari, 5, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Kasus Indri yang dianiaya suaminya M Reza Maulana di kampung Kelungbaya Baru, Desa Barengkok, Kecamatan Kibin Cikande, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis, 5 Oktober 2023 lalu sudah ditangani Polsek Cikande oleh Unit 3, Aipda Ali Nurdin dan Tersangka Reza sempat ditahan selama 7 hari pada bulan Desember 2023, karena diduga melanggar pasal 352 KUHP, telah terbukti menampar istrinya, tetapi merasa tidak puas, saat keluar jelang tahun baru (29/12/2023) menelpon Indri bahwa dirinya sudah bebas, sehingga istrinya merasa tidak puas.

Hal itu diungkapkan oleh Dr. Kurnia Zakaria sebagai pengamat Hukum Pidana Kriminolog dan akademisi sekaligus salah satu Advokat dari organisasi Peradi pada Kamis (4/1/2024). Masih lanjutnya, melihat ada kesalahan dalam proses penyidikan seharusnya Kapolsek Cikande, Polres Serang, Polda Banten Kompol Andi Surya Kurniawan menegur bawahannya, bahwa pihak penyidik harus mengenakan pasal 44 jo pasal 5 ayat (1) huruf a UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dimana sanksi hukumnya paling lama 5 tahun penjara karena pasal 352 KUHP sanksi hukumnya paling lama 6 bulan penjara sehingga penyidik tidak wajib menahan Tersangka.

Kurnia menyarankan pada Indri, sebaiknya bercerai dengan suaminya karena perilaku karakternya melakukan kekerasan fisik akan bisa terulang dikemudian hari dan mungkin bisa bertambah parah. Karena pola kekerasan seorang individu merupakan karakter.

“Dimana merasa didominasi relasi kuasa dan mungkin karena dididik sejak dini dengan kekerasan atau ada trauma dimasa kecil. Sehingga bila suaminya sadar harus berobat ke Psikiater/ Psikolog, bukan hanya Guru Spriritual semata. Apalagi ada indikasi suami menelpon kembali, korban bukan untuk minta maaf tetapi “seperti psywar” atau perang urat syaraf. (Rmn)

Penggalangan Opini Publik, Kurnia Zakaria : Lembaga Survei Atau Timses

Januari, 5, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) pada Rabu, 14 Februari 2024 nanti dan pilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024 banyak muncul Lembaga Survei bersifat Lembaga Otonom Kampus dan juga Lembaga Survei yang didirikan para aktivis maupun Akademisi yang bersifat Idealisme, Lembaga Kajian Opini Publik, yang berwawasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun yang bersifat sosial Politik maupun bersifat Komersial (Bisnis).

“Cikal bakal Lembaga Survei di Indonesia diawali oleh Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) didirikan sejak 19 Agustus 1971 oleh Emil Salim, Ali Sadikin, Soemitro Djojohadikusumo serta Nono Anwar Makarim. Dan disusul tanggal 1 September 1971 didirikan lembaga kajian Keilmuan (think thank) Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia oleh Ali Moertopo, Jusuf Wanandi, Benny Moerdani, Harry Tjan Silalahi, Soedjono Hoermadani, Daoed Josoef, dan Hadi Soesastro,” hal itu diungkapkan oleh Dr. Kurnia Zakaria, Kamis (4/1/2024).

Sudah jelas saat Orde Baru (Orba) Lembaga ini menjadi Lembaga Penasehat Ekonomi Sosial Budaya Politik dan Keamanan Pemerintah, ABRI, dan Bakin/Bais (Lembaga Intelijen Nasional Negara). Dalam Pemilu tahun 2019 data Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis Lembaga Survei yang diperbolehkan secara sah dan diijinkan survei jejak pendapat Pemilu, Calon Legislatif maupun Calon Kepala Daerah maupun Presiden serta jejak hitung cepat hasil pemilu (quick count) antara lain;

1. Lembaga Survei Kebijakan Publik (LSKP) berdiri 20 Mei 2005 yang dirikan oleh Andi Yudha Yunus dan kawan-kawan dipimpin Sunarto Ciptoharjono.

2. Konsultan Citra Indonesia (KCI) didirikan Denny JA sebagai perusahaan riset konsultan politik dipimpin Adjie Alfaraby.

3. Citra Publik Indonesia didirikan Denny JA dengan direkturnya Hanggoro Doso Pamungkas.

4. Indikator Politik Indonesia pimpinan Burhanuddin Muhtadi.

5. Lembaga Survei Indonesia (LSI) didirikan 17 September 2003 didirikan Yayasan Pengembangan Demokrasi Indonesia dipimpin Djayadi Hanan.

6. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) diidrikan oleh Denny JA.

7. Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) didirikan dan dipimpin Hendri Satrio.

8. Poltracking Indonesia didirikan tahun 2012 dipimpin Hanta Yudha AR.

9. Charta Politika Indonesia didirikan dan dipimpin Yunarto Wijaya.

10. Indo Barometer didirikan dan dipimpin Muhammad Qadari.

11. Litbang Kompas didirikan Gruop Media Kompas didirikan oleh Jakoeb Utama.

12. Saiful Mujani Research Center (SMRC) didirikan Saiful Mujani.

13. Indekstat Konsultan Indonesia dipimpin Rikola Fendri.

14. Jaringan Suara Indonesia berdiri 8 Agustus 2008 didirikan Widdi Aswindi, Fajar S. Tamin, Popon Lingga Geni, Eka Kusnayadi, dan Nukie Basuki.

15. Populi Center berdiri 6 Juni 2012 dipimpin Afrimadona.

16. Jaringan Isu Publik (JIP) bekerjasama dengan Denny JA.

17. Cyrus Network didirikan Hasan Nasbi.

18. Rakata Institute dipimpin Eko Kuswanto.

19. Lembaga Survei Kuadran dipimpin Didi Wahyudi.

20. Indodata dipimpin Danis TA Wahidin.

21. Celebes Research Center dipimin Hermain Heizer.

22. Indomatrik didirikan Husin Yazid tahun 2009.

23. Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis).

24. Center for Strategic andd International Studies (CSIS) berdiri tahun 1971.

25. Voxpol Center Research & Consultant dipimpin Pangi Syarwi Chaniago

26. Fixpoll Media Poliing Indonesia dipimpin Mohammad Anas RA.

27. Arus Survei Indonesia (ASI) dipimpin Ali Rifan.

28. Konsepindo Research and Consulting berdiri tahun 2008 dipimpin Veri Muhlis Arifuzzaman.

29. Polmark Indonesia dipimpin Eep Saefulloh.

30. Parameter Konsultindo berdiri 31 Mei 2006 dipimpin Agus Aribowo.

Sekarang bermunculan antara lain :

1. Lembaga Ide Cipta Research and Consulting (ICRC) dipimpin Hadi Suprapto Rusli,

2. Lembaga Survei Pusat Polling Indonesia (Puspoll), Roy Morgan Poll, Soegeng Sarjadi Syndicated pimpinan Soegeng Sarjadi.

Selanjutnya para Lembaga Survei membentuk Perhimpunan Survei Opini Piblik Indonesia (PERSEPI) pimpinan Phillip J. Vermonte.

Tanggal 8 November 2022 para tenaga ahli lembaga survei membentuk Asosiasi Peneliti Persepsi Publik Indonesia (ASPEPPI). Lembaga survei banyak digunakan para politikus dari Partai Politik maupun Perorangan sebagai survei jejak pendapat dan elektabilitas calon Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif maupun jejak pendapat kepuasan masyarakat atas kinerja Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah.

“Tidak ada lembaga survei yang bekerja atas kemandirian karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Finansial yang dimiliki. Lembaga Survei sekarang berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) bukan lagi persekutuan Perdata ataupun Yayasan. KPK dan ICW pernah merilis berita Berita dugaan Korupsi Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah periode 2013-2023 Ben Ibrahim S. Bahat yang ingin mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur (Cagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) dan istrinya Ary Egahni sebagai Calon Anggota DPR dari Partai Nasdem juga membayar Poltracking Indonesia sebagai Lembaga Survei Politiknya sebesar Rp. 300 juta, dan Indikator Politik Indonesia untuk jejak pendapat di daerah pemilihannya guna mendongkrak elektabilitas keduanya,” rincinya.

Artinya Lembaga Survei bersifat komersil dan mencari keuntungan, tentu saja bisa diduga hasil Surveinya dicari yang bisa membuat Kliennya senang. Metode Sampling bisa bersifat Probality maupun Non Probality. Kurnia Zakaria jiga menyakini, metode yang digunakan Probality untuk melihat kemungkinan apakah berhasil meraih suara cukup atau kurang, sehingga perlu menggunakan metode non probality dengan waktu yang lebih lama sampai dicari responden yang bisa menyenangkan klien.

“Masyarakat tidak mengerti tentang metode pengambilan sample (contoh) responden yang terpilih benar atau tidak, apakah memberikan data yang benar atau bukan diisi sendiri oleh Kuesioner tapi oleh Petugas Pengumpul Data. Hasil data Responden juga bisa dipermainkan sesuai Pesanan. Metode Kuantitatif dipakai sebagai Metode Kualitatif. Data Statistik yang digunakan tetapi Data Pustaka yang dipakai, bisa dibayangkan hasil Penelitian dan keterbatasan waktu juga diragukan Validitas Datanya,” ujarnya.

Contoh, dari hasil jejak Pendapat Capres Survei tertinggi yang dilakukan 5 Lembaga Survei pada bulan Mei 2023 SMRC dan Charta Politika mengumumkan survei tertinggi adalah Ganjar Pranowo, sedangkan Indikator, Litbang Kompas dan LSI Denny JA adalah Prabowo Subianto. Artinya kemungkinan responden yang berbeda dan wilayah yang berbeda tetapi bagaimana bila Responden yang sama dan penyebaran random samplingnya sama apakah hasilnya sama, tetapi tidak mungkin kecuali bila nanti saat Survei Quick Count (Hitung Cepat Hasil Pemilu) bila berbeda dapat diragukan hasil surveinya dan bila sebagian besar hasilnya sama hanya berbeda presentase tentu diduga ada kecurangan Pemilu bila didapati berbeda dengan hasil Akhir perhitungan suara hasil Pemilu KPU.

“KPU memberi ijin 18 Lembaga Survei pada Pemilu tahun 2009. Meningkat pada Pemilu tahun 2019 KPU memberi ijin survei kepada 40 Lembaga Survei. Sedangkan Pemilu serentak tahun 2024 pihak KPU telah memberi ijin sebanyak 56 Lembaga Survei. Pemenang Pemilu Langsung adalah mereka yang bisa mengambil the heart and the mind of voters (pemilih berdaulat sebagai penentu akhir dalam sistem one man one vote) disebut voting behavior,” ujarnya.

Seharusnya Lembaga Survei harus bersifat Profesional, Tranparansi dan Kredibilitas. Pertarungan antar Lembaga Survei menyebabkan pertarungan mencari Popularitas dan dapat menjangkau seluruh daerah di 38 Propinsi di Republik Indonesia. PERSEPI dan ASPEPPI harus tegas menegakkan Kode Etik Profesi Surveyor Indonesia.

“Lembaga Survei menggunakan data pertanyaan maksud dan tujuan penelitian lalu sasaran Responden, Waktu, Tempat, cara Kuesioner, lalu Pengumpulan hasil Kuesioner dalam bentuk Statistik. Data penelitian akan berpengaruh terhadap Biaya Penelitian. Random sampling harus tepat dan akurat. Dapat diprediksi apakah dapat sesuai Hipotesis atau tidak pada hasil akhirnya,” sambungnya.

Dalam rekruitment kuesioner dan pembantu peneliti dapat dipercaya dan profesional. Pengumpulan hasil data responden dan menganalisis data tidak berbeda jauh dengan hipotesis. Pengumpulan data responden dapat dilakukan online, email, jejak pendapat melalui media sosial, telepon ataupun tatap muka. Lembaga Survei bersifat Penelitian Survei Longitudinal dimana penelitian secara periodik dan terus menerus artinya bisa saja Survei diadakan tiap sebulan sekali atau tiap dua minggu sekali.

“Lembaga Survei mendekati pemilu biasanya sibuk mengadakan survei, baik yang dibayar maupun mandiri, dengan tujuan untuk meraih Popularitas dan Kepercayaan kepada pemilih, tetapi pasti tidak sama hasilnya tergantung sasaran responden dan wilayah random sampling. Metode Sampling Probalitas yang dimaksud adalah peluang atau kemungkinan suatu kejadian, ukuran tentang kemungkinan atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa (event) yang akan terjadi di masa mendatang,” ujarnya.

Tujuannya tentu untuk membantu kita mengambil putusan serta meramalkan apa yang terjadi dikemudian hari. Dalam perdagangan dikenal Business Plan. Dalam metode probalitas memakai sistem acak sederhana sampling yaitu memakai sistem acak tiap daerah yang diprediksi disesuaikan sebanding/ sasaran dengan hipotesis awal. Misalnya, Jakarta diambil Daerah Kelurahan Gondangdia, Jakarta Pusat dengan dibandingkan Kelurahan Tebet Barat, Jakarta Selatan dengan Kelurahan Taman Sari, Jakarta Barat.

“Sistem kedua, sampling Cluster merupakan pengambilan beberapa kelompok secara acak dari populasi, kemudian mengambil semuanya atau sebagian elemen saja pada setiap kelompok yang terpilih menjadi sampel. Misalnya, Jakarta mengambil responden daerah kompleks yang sebagian besar penghuninya orang keturunan atau responnden daerah pemukiman yang didominasi oleh suku tertentu, walaupun tempatnya berbeda. Metode Systematical Random Sampling dimana hanya unsur pertama saja dari sampel dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu,” terangnya.

Metode lainnya adalah Stratified Random Sampling yang merupakan proses pengambilan sampel melalui cara pembagian populasi ke dalam strata dan menggabungkannya untuk menaksir parameter populasi. Kemudian, Metodologi Non Probality Sampling merupakan pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama kepada anggota populasi dan penentuannya tidak acak. Pengambilan sampel dari populasi bisa jadi karena kebetulan atau faktor penentu dari peneliti.

“Jenis metodenya Convenience/ Accidental Sampling (sampling kebetulan), jadi secara kebetulan responden ditemui di halte, stasiun/ terminal/ bandara, café/ pasar, sekolah/ kampus. Metode lainnya Purposive Sampling (sampel dengan kriteria tertentu), pengambilan responden berdasarkan kriteria peneliti seperti orang yang ditanya yang hanya pemakai Iphone Apple, Pengunjung di Mall saja,” lanjutnya.

Metode lainnya Quota Sampling (sampel kuota) hampir sama dengan metode stratified, bedanya adalah pengambilan sampel dari setiap kelompok tidak bisa diambil secara acak. Namun berdasarkan keinginan peneliti dengan jumlah sampel dibatasi (quotum) dari setiap grup yang ditentukan.

“Metode Saturation Sampling (sampel jenuh) cara pengambilannya, mengikutsertakan semua anggota populasi dalam setiap periode yang berbeda artinya dalam mengambil sampel cukup ambil pemimpin kelompok masyarakat mewakili kelompoknya. Metode lainnya Snowball Sampling (sampel bola salju) merupakan sampel yang diambil secara berantai dari ukuran kecil ke ukuran besar,” tambahnya.

  • Dalam proses pelaksanaan Metode Penelitian Survei adalah dengan cara :
  1. Menetapkan daftar pertanyaan yang sasaran tujuan pengadaan survei
  2. Menyelesaikan Audiensi Target sasaran survei
  3. Cara pengambilan data survei
  4. Analisis hasil survei
  • Dalam mengambil alasan mengadakan survei adalah :
  1. Manfaat dan Tujuan Survei seperti Investasi Minimun tapi hasil Maksimal, Sumber daya serbaguna untuk mengambil putusan, dan Data Andalan Optimis/ Pesimis).
  2. Apa yang akan dihasilkan dari Survei
  3. Pahami sasaran Responden
  4. Penyajian media apa dalam penggunaan survei

Strategi pencapaian hipotesis awal survei dan harus ada rencana cadangan untuk perbaikan hasil survei atau uji survei kembali.

  • Karakteristik Metode Survei untuk meghasilkan;
  1. Sikap, Pengetahuan, Kepercayaan, Kemampuan dan Populasi
  2. Data tertulis
  3. Hipotesis awal dan Hipotesis Akhir
  4. Margin error minimal mendekati angka 0 dan Maksimal mendekati 1

Kunker Hari Ke-2, Dandim Pati Berkunjung di Tiga Koramil

Januari, 4, 24

Pati, Cakranusantara.net | Komandan Kodim 0718/Pati Letkol Inf Jon Young Saragi, S. Sos beserta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Cabang XXXIX Dim 0718/Pati Ny. Silvia Jon Young Saragi melanjutkan kunjungan kerja (Kunker) di koramil jajarannya. Kamis,(04/01/2024).

Kujungan hari ke-2 diawali dari Koramil 14/Gunungwungkal dilanjutkan Koramil 06/Margoyoso dan Koramil 21/Trangkil.

Seperti kunker sebelumnya, Dandim bersama Ketua Persit Kodim Pati melaksanakan acara tatap muka dengan Prajurit serta Persit Koramil yang dikunjungi.

Dalam pengarahannya, Dandim menyampaikan agar seluruh anggota terus menjaga kesehatan, melaksanakan dinas dengan baik serta menyayangi keluarga.

“Saya berharap seluruh anggota menjaga kesehatan dengan melaksanakan olahraga secara rutin. Karena dengan kondisi badan yang sehat, kita akan dapat melaksanakan dinas dengan baik,” kata Dandim.

“Yang tidak kalah penting adalah menjaga keharmonisan keluarga, sayangi keluarga kalian. Dengan begitu maka kalian akan bisa berbuat yang terbaik untuk satuan, masyarakat serta Bangsa dan Negara,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut Dandim juga mengingatkan serta menegaskan kembali kepada seluruh anggota tentang Netralitas TNI dalam Pemilu tahun 2024 agar betul-betul dipahami serta dilaksanakan.

Bawaslu Pati, Aksi Simpatisan PDI-P Geber-Geber Motor di Halaman RM Sapto Renggo Itu Ranah Kepolisian

Januari, 4, 24

Pati – Cakranusantara.net | Aksi puluhan simpatisan berbendara Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) yang menggeber motor saat acara Ngopi Bareng Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Rumah Makan (RM) Sapto Renggo beberapa waktu lalu tidak masuk dalam pelanggaran Pemilu.

Pasalnya, dalam acara tersebut bukan merupakan ajang Kampanye. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, Supriyanto pada Rabu (3/1/2024) saat dikonfirmasi di kantornya.

Sejauh ini, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) telah melakukan penelusuran terkait hal itu. Diantaranya, penelusuran terhadap pengelola RM Saptorenggo, Penanggungjawab kegiatan hingga ke terduga pelaku yang memobilisasi massa.

“Dari hasil kajian bersama pengelola dan penanggung jawab acara menyatakan bahwa kegiatan yang dihadiri oleh Ketum PSI, Kaesang Pengarep bukan kegiatan kampanye, tapi diskusi dan ngopi bareng bersama relawan. Untuk kegiatan kampanye yang sesuai STTB dilakukan di TPI Juwana,” ungkapnya.

Disisi lain, Mas Kaesang Pangarep selain Ketum PSI juga Putra Presiden pasti dikawal Paspampres, jadi setiap ada kegiatan selalu dilaporkan ke Polresta Pati selaku pemangku keamanan. Meski begitu, Bawaslu masih melakukan penelusuran, karena kejadian itu melibatkan dua kelompok peserta Pemilu, disatu sisi melibatkan ketua Parpol, dan satu sisi ada massa dari Parpol.

“Itu akan dipastikan terlebih dahulu, apakah yang berada di luar sapto renggo melakukan aktivitas mirip seperti kampanye dari salah satu Partai Politik (Parpol), maka akan dikaji dan dilakukan penelusuran lebih lanjut,” ujarnya.

Baca Juga : Simpatisan PDI-P Ugal-ugalan Bikin Gaduh Suasana di Depan RM Saptorenggo, Ketua Bawaslu Pati Teledor

Baca Juga : Bikin Bising, Penggunaan Knalpot Brong Pasca Kampanye Bakal Ditindak Polisi

Baca Juga : Ketua DPRD Pati Minta Pemda Fokus Pileg Terlebih Dahulu

“Nanti kalau hasilnya terbukti, kita akan sampaikan, dan saat ini dugaan pelanggaran Pemilu masih jauh dari cukup bukti, untuk diteruskan ke Gakumdu, soal administrasi masih didalami,” ucapnya.

Supriyanto menepis adanya salah satu relawan yang masuk ke halaman RM Sapto Renggo dengan menggeber motor dan menggunakan atribut partai. Menurutnya, kalaupun aktivitas di dalam RM Sapto Renggo itu kegiatan kampanye, lalu ada upaya seseorang yang menghalangi proses kampanye, maka itu bisa diancam dengan pidana Pemilu, tapi kalau bukan maka tidak bisa.

“Jadi itu tidak masuk dalam pelanggaran Pemilu, karena tidak saat kampanye, jadi masuk ke ranah pidana umum, dan itu ranahnya pihak Kepolisian yang bisa untuk menindaklanjuti,” tuturnya. (Rohman)

Pj Bupati Pati Tandatangani NPHD Pilkada Tahun 2024

Januari, 4, 24

Pati – Cakranusantara.net | Bertempat di Ruang Pringgitan, Kamis (4/1), Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024 bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pati Supriyanto.

Acara tersebut juga turut dihadiri oleh Sekda Pati, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala BPKAD, serta Kepala Kesbangpol.

Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengatakan, NPHD ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyelenggarakan Pilkada di Tahun 2024.

Menurutnya, penandatanganan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Henggar pun berharap, penandatanganan ini dapat bermanfaat bagi Bawaslu dan tugas Bawaslu dapat terlaksana dengan baik.

“Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan teman-teman Bawaslu Kabupaten Pati dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa ada tugas yang terselip satupun”, pungkasnya. (fn /AP)

Apel Satuan Kerja di Satuan TNI Merupakan Wadah Silaturahmi

Januari, 4, 24

Bandung – Cakranusantara.net | Apel Satuan Kerja (Satker) bagi prajurit Koharmatau tidak hanya sebagai kewajiban bagi prajurit dan PNS, namun juga sebagai momen untuk memperkuat silaturahmi antar prajurit guna bertukar informasi yang relevan dan bermanfaat dalam mendukung tugas. Koharmatau, Bandung. Kamis (4/1/2024).

Melalui apel satker prajurit dapat meningkatkan komunikasi terbuka, saling pengertian, memberikan umpan balik konstruktif yang dapat membantu menciptakan hubungan kedinasan harmonis antara atasan dan bawahan.

Menghadapi perkembangan dunia khususnya digital, penting untuk mengedepankan disiplin dalam penggunaan media sosial, menjauhi konten kontroversial, namun turut menyebarkan informasi yang bersifat positif dan mendukung citra satuan Koharmatau. Pelatihan dan pedoman yang jelas mengenai penggunaan media sosial juga dapat membantu menjaga kewibawaan satuan. (Pen Koharmatau)

Bikin Bising, Penggunaan Knalpot Brong Pasca Kampanye Bakal Ditindak Polisi

Januari, 4, 24

Pati – Cakranusantara.net | Penggunaan Knalpot Brong pasca Kampanye tahun 2024 ini yang bikin Bising bakal ditindak Polisi, saat diketahui menggeber-geber di tempat umum atau sampai mengganggu warga masyarakat. Pasalnya, berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya.

Hal itu diungkapkan oleh Kasatlantas Polresta Pati, Kompol Asfauri saat menggelar Konferensi Pers pemusnahan barang bukti (BB) knalpot brong di halaman belakang Gedung Eks Polwil Pati yang didampingi oleh Wakasatlantas, AKP Parsa beserta jajaran. Masih lanjutnya, penindakan ini memang dirasa perlu guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dalam berlalu lintas.

Baca Juga : Satlantas Polresta Pati Musnahkan Ribuan Knalpot Brong, Bakal Dibuat Monumen

Kompol Asfauri juga mengaku, akan bersurat kepada semua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai politik (Parpol) yang ada di Kabupaten Pati, agar menghimbau pada relawan-relawannya supaya menggunakan knalpot yang sesuai spektek.

“Apabila masih tetap didapati menggunakannya, maka kami akan mengambil tindakan tegas. Diharapkan menjelang masa kampanye saat Pemilu tahun 2024 ini para relawan dari semua Kader tidak memakai kendaraan yang berknalpot brong,” tegasnya, Rabu (3/1/2024).

Selain itu, dalam UU Lalu Lintas (Lalin) pasal 285 menegaskan, bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor utamanya roda dua, yang tidak memenuhi kelayakan teknis atau layak jalan, seperti spion, klakson, kecepatan, termasuk knalpot brong diancam pidana kurungan 1 bulan, atau denda paling banyak 250 ribu rupiah.

“Kami juga sudah memberikan himbauan kepada para pelaku usaha (penjual Knalpot Brong) maupun bengkel untuk tidak menjual atau memasang knalpot jenis tersebut, karena dalam segi aturan dilarang,” ujarnya. (Rmn)

Satlantas Polresta Pati Musnahkan Ribuan Knalpot Brong, Bakal Dibuat Monumen

Januari, 4, 24

Pati – Cakranusantara.net | Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pati musnahkan ribuan Knalpot Brong, dan juga bakal dibuat menjadi monumen raksasa yang akan dipasang di Alun-Alun Pati.

Hal itu diungkapkan oleh Kasatlantas Polresta Pati, Kompol Asfauri saat menggelar konferensi Pers di halaman belakang Gedung Eks Polwil Pati. Masih lanjutnya, sebanyak 1500 knalpot brong berbagai merek dimusnahkan, yang merupakan hasil dari penindakan baik secara perfentif, dan refresif.

“Jumlah sebanyak itu diperoleh dari hasil razia sepanjang tahun 2023. Kemudian ditambah tahun sebelumnya, yang  jumlahnya mencapai bekisar 3600 an sekian,” ungkapnya, Rabu (3/1/2024).

Selanjutnya, 2500 Knalpot brong dari hasil sitaan tersebut pada tahun ini rencananya bakal diabadikan, untuk dibuat menjadi sebuah monumen raksasa, panjang 5 Meter dengan lebar 2 Meter.

“Monumen tersebut dibentuk menjadi ikonnya Kabupaten Pati, yakni berbentuk Ikan Bandeng. Yang kemudian bakal di pasang di Alun-Alun Kabupaten Pati, tepatnya sebelah barat atau areal Air Mancur,” ujarnya.

Nantinya knalpot brong ini akan disampaikan ke masyarakat bawah, bahwa knalpot jenis ini memang tidak bisa digunakan. Disamping itu, selain tidak dapat digunakan, juga mengganggu masyarakat lainnya.

“Selain mengganggu, juga ada ancaman pidananya, yakni hukuman denda sebanyak 250 ribu rupiah atau kurungan selama 1 Bulan,” tandasnya. (Rmn)