Mitode Hukum Pembuktian

April, 30, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Pengantar metode Hukum Pembuktian, Hukum Pembuktian memberikan pemahaman agar kita dapat memahami mengenai proses pemeriksaan pidana dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat persidangan dengan menggunakan analisis yuridis normatif dan yuridis empiris. Dengan pembuktian dalam proses di Pradilan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, sehingga dengan hukum pembuktian mengedepankan keadilan di atas kepastian hukum, sehingga tercapai tujuan lebih jauh dari setiap sistem peradilan. Hukum pidana dalam pembuktian memberikan pemahaman dalam proses pemeriksaan dari Pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan? Mata dalam hukum Pidana pembuktian memberikan Ilmu pengetahuan tentang kajian proses pemeriksaan perkara pidana mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat persidangan.

  1. METODE PENEMUAN FAKTA SECARA AQUSATOIR DAN INQUSATOIR

Kajian ini tentu kita akan memahami tentang dua persoalan yang terkait dengan motode dalam proses menggali dan menemukan adanya fakta sebuah peristiwa dengan menggunakan dua motede yaitu aqusatoir dan inqusatoir. Hal ini tentu merupakan cara tersendiri dalam menggali dan menemukan fakta yang kemudian berakhir pada ditemukannya sebuah peristiwa pidana, lalu adanya si pelaku itu sendiri. Akan cukup menarik ketika kemudian metode ini bisa dijalankan dengan baik oleh pihak yang memiliki kewenangan, dan tidak boleh menyalahi prosedural hukum yang berlaku sebagaimana melalui KUHAP nya yang telah mengaturnya dengan benar.

Sebagai langkah awal tentu menjadi bagian penting untuk memahami materi adalah bagaimana kemudian bisa mendefinisikan satu persatu dari dua istilah tersebut, agar tidak keliru dalam menerapkan dalam tataran praktek dan sehingga persoalan menjadi jelas, yang pada prinsipnya mencari dan menemukan sebuah peristiwa pidana tidak timbul persoalan baru, apalagi kemudian sampai melanggar hukum.

Berbicara mengenai metode ini, tentu di setiap negara memiliki cara yang berbeda-beda, antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Termasuk negara yang menggunakan system Anglo Amerika dan Eropa Continental. Pendekatan dengan metode ini sesungguhnya harus bisa memberikan kejelasan sebuah fakta sekalipun tentu berbeda antara metode yang satu dengan metode lainnya. Kemudian untuk memberikan jawaban tentang bagaimana atau metode mana yang bisa digunakan atau tepat bisa dijadikan sebuah ukuran dalam penerapan system metode tersebut. Hal ini, keduanya tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, kiranya kita mencoba untuk memahami dari masing-masing pengertian metode tersebut yang setidaknya bisa memberikan suatu gambaran dan bisa memberikan penjelasan tentang pengertian dari dua metode tersebut.

Inquisatoir merupakan arti kata yang bisa diartikan sebagai bentuk pemeriksaan. Yang mana hal ini menganggap bahwa tersangka merupakan objek, yang harus diperiksa berhubung dengan suatu pendakwaan. Dan pemeriksaan ini merupakan pendengaran si tersangka tentang dirinya.

Aquisatori merupakan bentuk pemeriksaan didalam persidangan, dan kebebasan dalam memberikan dan mendapatkan penasehat hukum, hal ini menunjukan bahwa tersangka dipandang sebagai subjek dan berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan. Penting untuk dipahami dalam metode proses ini adalah pihak-pihak yang ada dalam metode aqusatoir tentunya adalah terdakwa, penasehat hukum, hakim, penitra dan jaksa.

Perbedaan pemeriksa Inqusatoir terletak pada tempat pemeriksaannya. Inqusatoir diperiksa ditingkat penyidikan, tersangka dijadikan sebagai objek, sedangkan Penasehat Hukumnya bersifat pasif. Saksi tidak disumpah, sehingga sumpah disini bukan merupakan alat bukti yang sah kecuali dalam Pasal 116 ayat 1 KUHP. Sedangkan Aquastoir pemeriksaan ditingkat pengadilan, terdakwa dijadikan sebagai subjek, penasehat hukum bersifat pasif, saksi disumpah, sehingga sumpah merupakan alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 160 ayat 3 KUHP.

Dengan demikian bahwa Inquisatoir itu sendiri dianut dalam pasal 164 HIR diantaranya adalah:

a) Bukti surat; dalam bukti surat ini dalam pembuktiannya tentu harus berhubungan dengan suatu peristiwa, sehingga alat bukti surat ini bisa menjadi kekuatan dalam pembuktian. Dan yang terpenting dalam pembuktian alat bukti berupa surat ini tentu harus memiliki keabsahan, dan dalam konteks kasus pidana misalnya bisa berupa contoh hasil dari otopsi atau hasil dari keterangan oleh seorang ahli dalam bidang keilmuan tertentu yang dalam keterangannya disampaikan di luar pengadilan. Sehingga kemudian jika segala sesuatu tidak ada atau tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau sekalipun memuat tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung sebuah pemikiran, maka tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.

b) Bukti saksi; sehubungan dengan alat bukti berupa keterangan saksi ini, tentu memiliki kekuatan dalam pembuktian ketika saksi itu terpenuhinya syarat sah nya seorang saksi, yang dalam ketentuan KUHAP adalah saksi harus mendengar, melihat dan mengalami. Ketentuan ini harus menjadi dasar utama seorang saksi yang bisa dipertanggungjawabkan keterangannya ketika disampaikan didalam persidangan di depan Majelis Hakim. Pasal 1 angka 26 KUHAP memberikan ketentuan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Ini yang merupakan prinsip dasar ketentuan alat bukti sehubungan dengan saksi.

c) Sangkaan; Persangkaan pada intinya merupakan bentuk kesimpulan oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (Pasal 1915 KUHPerdata), Pasal 173 HIR, Pasal 310 RBg. Kamudian persangkaan juga diaritkan uraian hakim, dari fakta yang terbukti menyimpulkan fakta yang tidak terbukti. Sekalipun memang telah ditegaskan dalam undang–undang bahwa persangkaan itu merupakan bagian dari alat pembuktian, para ahli hukum tidak puas dengan ketentuan tersebut, maka dikemukakanlah berbagai dalih untuk menggugurkan ketentuan tersebut, antara lain yang dikemukakan oleh Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., oleh karena persangkaan adalah kesimpulan belaka, maka dalam hal ini yang dipakai sebagai alat bukti sebetulnya bukan persangkaan itu, melainkan alat bukti lain, misalnya kesaksian atau surat–surat atau pengakuan suatu pihak, yang membuktikan, bahwa suatu peristiwa adalah terang ternyata (peristiwa).

d) Pengakuan; pengakuan ini merupakan alat bukti yang ketentuannya diatur didalam Pasal 1923 KUHPerdata, dan Pasal 174 HIR. Yang pada prinsipnya adalah pengakuan merupakan bentuk pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan dimuka hakim atau dalam sidang pengadilan. Dalam kontek pembuktian yang menyangkut pengakuan ini merupakan bagian dari apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagain.

e) Dan sumpah. Memahami alat bukti sumpah ini juga menjadi bagian yang tak kalah penting dalam konsep pembuktian, karena hal ini menyangkut kejujuran dan pertanggungjawaban seseorang dalam kesaksiannya dengan membawa mambawa nama Tuhan. Sumpah merupakan sebagai alat bukti atau keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan. Agar orang yang bersumpah dalam memberikan keterangan atau pernyataan itu takut atas murka Tuhan apabila ia berbohong. Rasa takut ini merupakan bagian dari pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan hal yang sebenar-benarnya.

  • S. Tarif, SH., dalam pendapatnya mengatakan sebagai berikut “tersangka sebagai objek yang harus diperiksa”. Pemeriksaan ini berupa pendengaran, keterangaan-keterangan tersangka tentang dirinya, dan biasanya pemeriksa sudah apriori berkeyakinan bahwa memang kesalahannya tersangka, sehingga sering terjadi paksaan terhadap tersangka untuk mengaku kesalahannya sehingga kadang-kadang dilakukannya penganiayaan.
  • Menurut pendapat Abdurrahman SH. system Inquisatoir adalah suatu system pemeriksaan yang memandang seseorang tertuduh sebagai subjek dalam pemeriksaan yang berhadapan dengan para pemeriksa dengan kedudukan yang lebih tinggi dalam suatu pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup. Pendapat lain menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam metode Inqusatoir adalah tersangka, penasehat hukum dan polisi.

Pihak-pihak yang ada dalam metode aquisatoir adalah Terdakwa, Penasehat Hukum, Hakim, Panitra, dan Jaksa. Hal ini kiranya dapat memberikan gambaran yang jelas terkait metode aquisatoir bahwa keterlibatan terdakwa sangat penting. Sehingga kalau toh terdakwa tidak bisa hadir dalam proses pemeriksaan maka proses untuk mencari fakta yang dilakukan pada saat persidangan tidak boleh dilakukan, mengingat dalam kasus pidana adalah mencari kebenaran materiil sehingga ketika terdakwa tidak bisa hadir maka tidak boleh dilanjutkan persidangannya.

Hal tersebut diatas memberikan suatu gambaran terkait dengan proses persidangan yang berjalan dengan agenda pembuktian dengan dihadiri oleh para pihak, dengan menunjukan barang bukti, alat bukti, dan keterangan dari saksi-saksi yang kemudian di konfrontir oleh terdakwa. Proses ini menggambarkan sebagai bentuk proses menggali sebuah fakta yang harus digali melalui proses pembuktian di pengadilan. Kiranya bisa memberikan suatu penjelasan dan pemahaman terhadap publik khususnya fakultas hukum yang mendapatkan matakuliah hukum pembuktian. Menjadi sangat penting ketika ada sebuah ilustrasi atau contoh yang bisa menjawab kajian materi dengan dikaitkan proses pembuktian secara praktik dilapangan.

  • Prof Mr. Dr. L.J Van Apeldoorn mengemukakan sebagai berikut:

“Sifat accusatoir dari acara pidana yang dimaksud adalah prinsip dalam acara pidana, pendakwa (penuntut umum) dan terdakwa berhadapan sebagai pihak yang sama haknya, yang melakukan pertarungan hukum (rectsstrijd) di muka hakim yang hendak memihak. kebalikannya ialah asas “inquisitoir” dalam mana hakim sendiri mengambil tindakan untuk mengusut, hakim sendiri bertindak sebagai orang yang mendakwa, jadi dalam mana tugas orang yang menuntut, orang yang mendakwa dan hakim disatukan dalam satu orang.”

2. CATATAN AKHIR

Dengan demikian apa yang telah dijelaskan diatas, tentu bisa memberikan suatu gambaran atau penjelasan sebagai berikut:

a) Keududukan tersangka sangat lemah dan tidak menguntungkan karena dalam system inquisitoir tersangka masih dianggap sebagai barang atau objek yang harus diperiksa. Para petugas pemeriksa atau pendakwa biasanya mendorong atau memaksa tersangka untuk mengakui kesalahanya dengan cara pemaksaan bahkan seringkali dengan penganiayaan.

b) Bersifat rahasia atau tertutup, ini berarti bahwa pemeriksaan pidana dengan menggunakan system inquisitoir khusus pada pemeriksaan pendahuluan masih bersifat rahasia sehingga keluarga dan penasihat hukumnya belum berkenan mengetahui atau mendampingi si tersangka.

c) Tersangka belum boleh menghubungi penasihat hukumnya.

d) Penguasa bersifat aktif sedangkan tersangka pasif.

Dengan demikian bahwa hal ini yang harus diperhatikan dan dikaji bagi para hakim atau Jaksa Penuntut Umum, dan termasuk Terdakwa melalui kuasa hukumnya untuk menggali dan menemukan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terjadi. Karena proses diluar pengadilan dalam arti proses penyelidikan atau penyidikan bisa saja terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum atau proses dalam menggali keterangan terhadap tersangka telah terjadi intimidasi terhadap tersangka, maka perlu dan penting untuk dibuktikan kembali melalui proses pembuktian di persedingan, melalui proses pemeriksaan barang bukti, alat bukti dana tau keterangan dari para saksi atau pun keterangan dari Terdakwa itu sendiri. Pertemuan ke II

Baca Juga : Perkenalan Hukum Pembuktian Dalam Sistem Peradilan

Baca Juga : Hukum Pembuktian Sesi Satu

Hukum Pembuktian Sesi Satu

Mei, 1, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Hukum Pembuktian sesi Satu, yakni segala sesuatu yang selalu berhubungan dengan Pembuktian

A. Arti Hukum Pembuktian

Hukum Pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur hukum guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewanangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan dan melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.

B. Sumber-Sumber Formal Hukum Pembuktian

Sumber-sumber pembuktian sebagai berikut :

  1. UU ;
  2. Doktrin atau pendapat para ahli Hukum ;
  3. Yurisprudensi/putusan pengadilan.
  4. Pengertian Pembuktian

  Menurut Van Bummulen dan Moeljatno, membuktikan bahwa memberikan kepastian yang layang menurut akal tentang :

  1. Apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi;
  2. Apa sebab demikian;

D. Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

E. Pihak Yang Berhak Mengajukan Alat Bukti

  Pengajuan alat bukti yang sah menurut UU di dalam persidangan dilakukan oleh :

  1. Penuntut Umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya;
  2. Terdakwa atau penasehat hukum terdakwa, jika ada alat-alat bukti yang bersifat meringankan atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.

Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, hala ini merupakan jelmaan asas praduga tak bersalah (Pasal 66 KUHAP). Jadi pada prinsipnya yg membuktikan kesalahan terdakwa adalah Penuntut Umum.

F. Hal-hal Yang Harus Dibuktikan

Dasar pemeriksaan persidangan adalah surat dakwaan (untuk perkara biasa) atau catatan dakwaan (untuk perkara singkat) yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari, tanggal, jam serta sebagaimana di dakwakan. Oleh karena itu, yang dibuktikan dalam persidangana adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dianggap melanggar ketentuan tindak pidana.

G. Tujuan Dan Kegunaan Pembuktian

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

  1. Bagi PU pembuktian adalah merupakan usaha untuk menyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan
  2. Bagi Hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni adanya alat-alat bukti yang ada dipersidangan, baik yang berasal dari PU maupun terdakwa.
  3. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian adalah merupakan usaha sebaliknya untuk menyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu, terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya, bukti tersebut disebut bukti kebalikan. Pertemuan 1 ke-2

Baca Juga : Perkenalan Hukum Pembuktian Dalam Sistem Peradilan

Perkenalan Hukum Pembuktian Dalam Sistem Peradilan

Mei, 1, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Perkenalan pembuktian hukum dalam sistem peradilan oleh sejumlah para pakar hukum yang dianut di Indinesia. Dimana beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dari istilah sistem pembuktian seperti berikut :

a) Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

b) Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim dalam memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.

Dari hal tersebut maka kita dapat mengambil benang merah bahwa, konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHAP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

  1. keterangan saksi;
  2. keterangan ahli;
  3. surat;
  4. petunjuk; dan
  5. keterangan terdakwa.

Didalam KUHP terdapat beberapa sitem pembuktian yang lumrahnya, sering digunakan dalam system pengadilan, yakni :

a) Conviction In Time atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata.

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah setidak-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.

b) Conviction In Raisone atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional.

Sistem pembuktian Conviction In Ralsone masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti yang sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian convition in raisone harus dilandasi oleh “reasoning” atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus ‘reasonable” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

c) Positif Wettelijks theore atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang- Undang Positif .

Terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti yang sah menurut undang- undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem positif wetteljik sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. Positief wettelijk bewijstheori systeem di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka, dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.

d) Negative Wettelijk atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif.

Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut:

” hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya“.

Jika dilihat dari konteks Pasal 183 KUHAP, maka dapat dambil kesimpulan bahawa KUHAP di Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat negative wettelijk. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik beracara yang lumrah terjadi pada pengadilan Indonesia yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan berbagai macam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdsarkan bukti-bukti tersebut.

Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan negative wettelijk istilah ini berarti : wettelijk berdasarkan undang-undang sedangkan negative, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Pertemuan 1

Tabrakan Beruntun di Jalan Pantura Pati-Kudus Timur Pabrik Kacang Dua Kelinci, Begini Kronologinya

April, 30, 24

Pati – Cakranusantara.net | Tabrakan beruntun libatkan sejumlah Kendaraan Bermotor (Kbm) di jalan Pantura Pati-Kudus area timur Pabrik Kacang Dua Kelinci, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, diduga karena  kurang konsentrasi, Selasa (30/4/2024).

IPDA Apri Hermawan, S.H., M.H, Kanit Gakkum Satlantas Polresta Pati saat dikonfirmasi melalui pesan singkat via WhatsApp menuliskan, bahwa pada Senin (29/4/2024) sekira pukul 18.25 WIB Kbm Honda Odyssey dengan Nomor Polisi (Nopol) AA-8915-CN berjalan dari arah timur menuju ke barat.

“Sementara, dari arah yang berlawanan berjalan Spm Honda Vario bernopol K-4547-NG (barat ke timur), searah dibelakangnya Honda Scoopy bernopol K-2275-ZU, lalu Honda Scoopy bernopol K-2275-ZU, dan Honda Vario K-3178-JW,” tulisnya.

Sesampai di tempat kejadian, Pengemudi Kbm Honda Odyssey diduga kurang konsentrasi, yang berjalan terlalu kekanan kemudian menabrak tiga kendaraan tersebut.

“Identitas Pengemudi Kbm Honda Odyssey diketahui bernama Fendi Maulana warga Desa Jepangpakis, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Dengan membawa penumpang atas nama Sulistiyo, warga Desa Terban, Kecamatan Jekulo,” tambahnya.

Sedangkan, Pengemudi Spm Honda Vario bernama Indah Sulistiyo warga Desa Pagerharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati. Kemudian pengemudi Spm Honda Scoopy atas nama Arif Bayu Nugraha.

“Pengemudi Spm Honda Vario K-3178-JW atas nama Masjid warga Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang mengalami luka Patah kaki kiri. Lalu ke Empat korban yang mengalami luka-luka dilarikan ke Rumah Sakit Keluarga Sehat (KSH) Pati,” jelas IPDA Apri.

Kanit Gakkum juga menghimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Pati, agar selalu berhati-hati dan berdoa sebelum berkendara, dan tertib dalam berlalu lintas.

“Sebab, fatalitas akibat timbulnya kecelakaan lalulintas (Lakalantas), salah satunya adalah melakukan pelanggaran dalam lalu lintas. Misalnya, menerobos lampu merah,” himbau IPDA Apri. (Rohman)

Polresta Pati Gelar Nobar Timnas Indonesia Vs Uzbekistan Bersama Ribuan Masyarakat

April, 30, 24

Pati – Cakranusantara.net | Polresta Pati menggelar nonton bareng (nobar) Indonesia vs Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U23, bertempat di Halaman belakang Mapolresta Pati, Senin 29 April 2024, malam.

Nobar dihadiri Oleh Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Dandim 0718 Pati Letkol Inf Jon Young Saragi, Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama bersama Wakapolresta Pati AKBP Dandy Ario Yustiawan, PJU Polresta Pati, Personel Polresta Pati dan sekitar 1000 orang penonton warga Masyarakat Kabupaten Pati.

Dalam kegiatan tersebut Polresta Pati mendatangkan UMKM yang menyediakan makanan minuman secara gratis untuk penonton Nobar.

Tidak hanya di Mapolresta Pati, acara nobar semifinal Piala Asia Indonesia vs Uzbekistan juga digelar di 20 Polsek Jajaran Polresta Pati yang sangat mendapat antusias dari Warga Masyarakat.

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama mengatakan nobar ini bertujuan untuk memberikan semangat dan doa kepada Timnas Indonesia yang telah melaju gemilang hingga babak semifinal Piala Asia U-23.

Selain itu, acara nobar ini juga menjadi momen untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat Khususnya Kabupaten Pati.

Melalui kegiatan nobar ini diharapkan dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara pihak kepolisian dan masyarakat, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pati. (Humas)

Baca Juga : Semifinal : Polsek Tlogowungu Nobar Pertandingan Timnas Piala Asia U-23 Semifinal

Semifinal : Polsek Tlogowungu Nobar Pertandingan Timnas Piala Asia U-23

April, 30, 24

Pati – Cakranusantara.net | Kepolisian Sektor (Polsek) Tlogowungu, Polresta Pati gelar Nonton Bareng (Nobar) Pertandingan Timnas dalam Piala Asia U-23 babak semifinal, Selasa (30/4/2024).

Kapolsek Tlogowungu, IPTU Mujahit munuturkan bahwa, pihaknya melaksanakan Nobar di Angkringan ojo dibanding-bandingke, turut Desa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati

“Acara Nobar pertandingan Timnas Indonesia dengan uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U-23 sebagai wujud support terhadap Timnas Indonesia,” tuturnya.

Ikut hadir dalam kegiatan tersebut, Camat Tlogowungu Tony Romas Indriarsa beserta Staf, Danramil 13/Tlogowungu Kapt Inf Tri Sucipto beserta anggota, Caleg DPRD Dapil 1 Pati terpilih Samsi dan Iriyanto Budi Utomo, Asper BKPH Regaloh, Perwakilan Pasopati Tlogowungu, Tomas, Toga serta tamu Undangan lebih kurang 60 orang,” imbuhnya.

Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan semangat nasionalisme, dan sebagai upaya cooling system pasca pelaksanaan Pemilu 2024.

“Selama pelaksanaan Nobar berlangsung dengan aman, tertib, lancar dan kondusif,” pungkas IPTU Mujahit. (Rohman)

Pj Bupati Pati Hadiri Sosialisasi Penerimaan Serdik Baru TK Hingga SMP

Mei, 1, 24

Pati – Cakranusantara.net | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (disdikbud) Kabupaten Pati lakukan sosialisasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) serta Sekolah Menengah Pertama.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula sanggar kegiatan belajar (SKB) Disdikbud Kabupaten Pati, dan secara resmi dibuka oleh Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Senin (29/4/2024) pagi.

Turut hadir dalam sosialisasi tersebut, Plt Kepala Disdikbud Kabupaten Pati, Tulus Budiharjo, Sekretaris Disdikbud Kabupaten Pati, Paryanto, Ketua PGRI Kabupaten Pati, Winarto serta Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pati, Sarpan, serta para Kepala Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Pati.

PPDB atau Penerimaan Peserta Didik Baru selalu menjadi momen yang dinanti oleh para calon siswa baru, pasalnya setiap calon siswa pasti telah memiliki sekolah yang menjadi idaman mereka.

Hal itulah yang melatarbelakangi pemerintah untuk memberikan sosialisasi yang nantinya dijadikan pedoman dan acuan bagi para Kepala Sekolah dalam menjalankan PPDB baik tingkat TK, SD maupun di tingkat SMP.

Plt Kepala Disdikbud Kabupaten Pati Tulus Budiharjo, melaporkan bahwa sosialisasi PPDB tahun 2024 ini dilaksanakan dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya bagi warga negara dengan usia sekolah, dengan tetap menjaga mutu, proses, output serta outcome, sehingga dapat mensukseskan wajib belajar 9 tahun serta tidak ada siswa yang putus sekolah.

“Jadi tujuan sosialisasi PPDB ini adalah menyampaikan petunjuk operasional pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, tahun ajaran 2024-2025, dalam rangka mewujudkan PPDB yang obyektif, trasparan, akuntabel dan tidak diskriminatif,” katanya.

Melalui sosialiasai ini, Tulus berharap agar PPDB di Kabupaten Pati dapat berjalan dengan lancar.

Sementara itu Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati yang telah memfasilitasi sosialisasi PPDB tahun 2024-2025 pagi ini.

Ia menyebut bahwa pelaksanaan PPDB sudah di depan mata, sesuai jadwal nanti akan dilaksanakan pada 13 – 14 Mei 2024.

“Sehingga dalam menghadapi PPDB ini perlu suatu pengaturan-pengaturan, perlu regulasi-regulasi sehingga jangan sampai di beberapa sekolah itu ada yang tidak dapat murid. Karena saya pernah melihat itu, kok iso ya” ungkapnya.

Untuk meminimalisir kejadian tersebut, Pj Bupati memerintahkan Plt Kepala Disdikbud Kabupaten Pati untuk bisa memfasilitasi serta mengatur PPDB ini.

Henggar mengakui, saat ini masih banyak orang tua yang kepingin mensekolahkan anaknya di sekolahan-sekolahan memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik.

“Jangan sampai disatu sisi ada sekolahan yang sampai nolak-nolak siswa, tapi ada sisi lain ada sekolahan yang tidak dapat siswa. Inilah yang harus bisa kita selesaikan dengan secara bijak,” tandasnya. (Doni)

Ciptakan Rasa Aman Menjelang Pilkada, Polres Kendal Melaksanakan Patroli Skala Besar

April, 29, 24

Kendal – Cakranusantara.net | Menjelang Pilkada Polres Kendal menggelar patroli skala besar dalam rangka menjaga kondusifitas dan memelihara keamanan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di wilayah Kabupaten Kendal, Senin (29/4/2024).

Kegiatan Patroli skala besar tersebut di ikuti Kabagren Kompol Amin Supangat, Kasat Samapta AKP Untoro Beni, KBO Polair Iptu Sutrisno, KBO Satreskrim Iptu Rozikin, KBO Satreskoba Iptu Andi Yulianto, Pawas Iptu Sanhaji, Kanit Kamsel Sat Lantas IPDA Karyono, Kanit Sat Intelkam IPDA Ari Candra dan seluruh personel Polres Kendal.

Selanjutnya Personil Polres Kendal Melaksanakan Kegiatan Patroli yang ditingkatkan (KRYD) di sepanjang Jalan Pantura Kaliwungu sampai Weleri guna mengantisipasi terjadinya tawuran, balap liar dan tindak kriminalitas lainnya.

Kapolres Kendal AKBP Feria Kurniawan SIK melalui Kabagren Kompol Amin Supangat mengatakan Kegiatan Patroli KRYD dalam rangka mencegah gangguan kamtibmas serta harkamtibmas di wilayah hukum Polres Kendal.

“Kita laksanakan kegiatan patroli skala besar ini dengan tujuan adalah untuk menciptakan Harkamtibmas dan memberikan rasa aman nyaman bagi masyarakat diwilayah Kabupaten Kendal serta memberikan himbauan kepada remaja yang berkumpul (cegah hal yang tidak diinginkan),”jelas Kapolres Kendal.

Pada saat personel melaksanakan patroli selalu menghimbau kepada masyarakat terutama yang sedang berkumpul di area jalan supaya tidak melaksanakan balap liar karena selain membahayakan diri sendiri juga membahayakan pengguna jalan lainnya.

“Patroli skala besar yang kami laksanakan ini tujuannya adalah untuk memberantas aksi balap liar, tawuran serta mengurangi potensi timbulnya gangguan Kamtibmas lainnya. Polres Kendal akan selalu hadir ditengah-tengah masyarakat dalam memberikan rasa aman dan nyaman untuk masyarakat Kabupaten Kendal terutama pada saat malam hari dimana masyarakat banyak menghabiskan waktunya bermalam di Kabupaten Kendal menjadi aman dan nyaman,” pungkas Kabagren Polres Kendal. (Teguh)

Pemkab Kendal Gelar Nobar di Alun Alun

April, 29, 24

Kendal – Cakranusantara.net | Untuk memeriahkan sekaligus mendukung timnas Indonesia menghadapi Uzbekistan dalam putaran semi final Piala Asia 2024 di Qatar. Pemerintah Kabupaten Kendal akan menggelar nonton bareng di alun alun Kendal Senin (29-4-2024)

Bupati Kendal diperkirakan akan berbaur dengan masyarakat untuk menonton bersama mereka.

Sebelumnya, pada putaran semi final melawan Korea Selatan juga telah menggelar nobar di RTH Kaliwungu.

Bupati bersama masyarakat juga ikut menyaksikan even tersebut.

Untuk persiapan, sekitar 20 petugas PUTR melakukan bersih-bersih lapangan.

Heru S selaku pengawas mengatakan, bersih bersih dan pembenahan di lakukan agar masyarakat lebih nyaman ketika nonton tim kebanggaan Indonesia.

Sementara itu nonton bareng juga di gelar di alun alun Sukorejo. Di tempat tersebut bahkan ada hiburan musik akustik.

Bagus Bimo Alit, tokoh masyarakat setempat mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan hiburan pada masyarakat luas sekaligus mendukung timnas Indonesia U-23.

“Dengan kegiatan ini akan menumbuhkan nasionalisme dikalangan masyarakat,” kata Bimo yang juga Ketua DPD Partai Golkar ini.

Nobar memang dilaksanakan di sejumlah tempat lainnya, halaman Pendopo Kecamatan Weleri.

Camat Dwi Cahyo mengatakan, Forkopimcam Weleri akan ikut menyaksikan nonton bareng ini. Disamping itu, ada tokoh masyarakat, tokoh agama dan lainnya.

“Juga ada hiburan musik akustik, kegiatan ini juga terbuka untuk umum. Dengan tema ‘Dalam Rangka Meningkatkan Nasionalisme dan Cooling Sistem Pasca Pemilu 2024,” kata Dwi Cahyo. (Teguh)

Tutup Bimbingan Manasik Haji, Pj Bupati Ingatkan Jemaah Jaga Kesehatan

April, 28, 24

Pati – Cakranusantara.net | Bertempat di Lapangan Alugoro Pati, Penjabat Bupati Pati, Minggu (28/4), menghadiri penutupan bimbingan manasik haji. Turut hadir pula dalam acara tersebut, Kepala Kemenag Kabupaten Pati, dan para calon jemaah haji yang mengikuti penutupan bimbingan manasik haji.

Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro dalam sambutannya menyampaikan bahwa tahun ini terdapat calon jemaah haji ini yang terbagi menjadi kloter 76, 77, 78, 79, dan 80.

“InsyaAllah untuk kloter 76 gabungan dengan Kabupaten Jepara, kemudian untuk kloter 77-79 utuh dari Kabupaten Pati, sedangkan kloter 80 gabungan dengan Kabupaten Rembang”, ujarnya.

Henggar pun berharap agar bimbingan manasik haji yang telah dilaksanakan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman para calon jemaah terkait rukun dan sunnah pelaksanaan ibadah haji, sehingga nantinya dapat memudahkan semua dalam melaksanakan ibadah.

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Pati atas nama Pemerintah Kabupaten Pati mengucapkan banyak terima kasih.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara dan para pembimbing manasik, sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik dan sukses”, ucapnya.

Tak lupa ia berpesan kepada calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan dan stamina. Pj Bupati menerangkan, seluruh kebutuhan dan kesehatan para jemaah haji sangat menjadi perhatian khusus bagi seluruh panitia. Sebab, Pj Bupati tidak ingin ada jemaah yang mengalami sakit saat keberangkatan hingga pulang ke tanah air.

“Saya juga berpesan agar para calon jamaah senantiasa menjaga dan mempersiapkan kondisi kesehatan karena pelaksanaan ibadah haji butuh kekuatan fisik”, tambahnya.

Di akhir sambutannya ia berpesan kepada calon jemaah haji untuk memperbanyak doa baik sebelum perjalanan maupun saat pelaksanaan ibadah haji.

“Saya turut mendo’akan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan, kelancaran dan keselamatan dalam proses ibadah haji hingga kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur”, ujarnya.

Sementara itu menurut Kepala Kantor Kemenag Pati Ahmad Syaikh, mengatakan bahwa jumlah jemaah yang melakukan pelunasan sebanyak 1632 jemaah dan jumlah jemaah haji yang berangkat tahun ini sejumlah 1626 jemaah. (*/ Rohman)