Mei, 1, 24

Mei, 1, 24

April, 23, 24

Batam – Cakranusantara.net | Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Purwiyanto, menerima kunjungan tim dan peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) 33 Kelompok Belajar (Pokjar) V Polri di Gedung Marketing Center BP Batam, Senin (22/4/24). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang program dan kebijakan arah pembangunan di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Direktur Pengamanan Aset BP Batam, Brigjen Pol. Rudi Hananto Nugroho, dan Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, serta Wakapolresta Barelang AKBP Syafrudin Semidang Sakti, SIK, MH.
Irjen Pol Drs. Tomex Korniawan selaku Pimpinan Rombongan Sespimti 33 Pokjar V, mengungkapkan bahwa mereka secara khusus mengangkat tema pemahaman strategi, terutama terkait dengan pembangunan Indonesia di masa depan. Ia menekankan pentingnya Batam sebagai kawasan strategis bagi Indonesia, yang dinilai impresif dalam pengembangan infrastruktur dan potensi ekonomi.
“Batam dipandang sebagai patokan dan alat analisis untuk peserta Sespimti Polri ke-33 tahun 2024, terutama dalam konteks hubungan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kota (Pemkot), serta pertumbuhan kota yang pesat dan erat kaitannya dengan negara tetangga.” Ungkap Irjen Pol Drs. Tomex Korniawan selaku Pimpinan Rombongan Sespimti 33 Pokjar V.
Selanjutnya, Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Purwiyanto, menyambut kunjungan tersebut dengan apresiasi yang tinggi. Ia menyatakan bahwa paparan yang diberikan terkait kondisi ekonomi dan tugas BP Batam memberikan pengetahuan yang luas bagi peserta, yang diharapkan dapat memperkuat langkah dan tugas ke depan dengan dukungan utama dari Polri.
Terakhir, Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si, menambahkan untuk masyarakat yang ingin mengadukan atau melihat peta kerawanan serta memerlukan bantuan kepolisian dapat menghubungi Call Center polisi 110 atau unduh aplikasi Polri Super Apps di Googleplay/APP Store.
April, 23, 24

Batam – Cakranusantara.net | Seorang penumpang wanita dari penerbangan Batik Air ID 6862 rute Jakarta-Batam, Natalia Tin Mariati, mengalami sakit mendadak saat tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Minggu (21/4) malam. Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., yang juga turut dalam penerbangan tersebut, langsung memerintahkan Kapolsek Kawasan Bandara Internasional Hang Nadim untuk memberikan pertolongan pertama dan memastikan Natalia mendapatkan akses kesehatan yang cepat dan tepat.
“Kami mendapat laporan dari Kapolda Kepri mengenai keadaan penumpang yang membutuhkan pertolongan. Tim kami segera merespons dengan cepat,” ungkap Kapolsek Kawasan Bandara Iptu Davinsi Josie Sidabutar, S.Tr.K., S.I.K., M.H.
Kapolsek Kawasan Bandara beserta Personel Polsek Kawasan Bandara dan Avsec Bandara segera merespons perintah dari Kapolda. Selanjutnya langsung melakukan pertolongan dan membantu memastikan Natalia mendapatkan akses kesehatan yang cepat dan tepat.
Setelah mendapatkan pertolongan awal di bandara, keluarga Natalia segera menjemputnya. Dengan keputusan keluarga, Natalia tidak perlu dirujuk ke rumah sakit atau menggunakan ambulance. Mereka berencana membawa Natalia untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut di Malaysia.
“Kejadian ini juga menjadi pembelajaran penting bagi maskapai penerbangan dan pihak bandara untuk selalu meningkatkan pelayanan dan memberikan perhatian terhadap kondisi kesehatan para penumpang. Kesigapan dan kepedulian semua pihak dalam situasi darurat seperti ini patut terus dijaga dan ditingkatkan,” tutur Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H.
“Respons cepat dan koordinasi antar instansi terbukti menjadi kunci dalam menghadapi situasi darurat. Ini menjadi pengingat bagi semua pihak untuk selalu siap dan tanggap dalam menghadapi setiap situasi darurat yang mungkin terjadi, terutama di lingkungan yang selalu dinamis seperti bandara. Apresiasi untuk tim yang telah bertindak cepat dan profesional dalam menangani kasus ini. Semoga Natalia Tin Mariati segera pulih dan mendapatkan perawatan medis yang memadai di Malaysia.” Tutup Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H.
Kejadian ini menunjukkan kepedulian Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., terhadap masyarakat. Kapolda Kepri selalu sigap dan proaktif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.
Terakhir, Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si, menambahkan untuk masyarakat yang ingin mengadukan atau melihat peta kerawanan serta memerlukan bantuan kepolisian dapat menghubungi Call Center polisi 110 atau unduh aplikasi Polri Super Apps di Googleplay/APP Store.
April, 23, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Dasar Hukum Administrasi Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pengertian juga Ruang Lingkupnya.
A. Pengertian dan Ruang Lingkup
Dasar hukum pengelolaan keuangan daerah adalah PP No. 12/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah (PP No.58/2005). Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan , pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Mengapa keuangan daerah itu penting/ karena keuangan daerah adalah salah satu aspek yang memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemerimaan dan Pengeluaran Daerah.
Tujuan dari pengelolaan keuangan daerah adalah agar kekayaan yang dimiliki daerah dapat digunakan dengan efektif dan efesien. Disamping itu adalah untuk mendistribusikan sumber daya regional dan meningkatkan kesejahteraan. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, pendapatan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah dan aspek lain yang dikuasai pemerintah daerah untuk kepentingan umum. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
Prinsip yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain: otorisasi oleh legislasi, komprehensif, keutuhan anggaran, non-discreasionary appropriation, periodic, akurat, jelas dan diketahui.
Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah. Kepala Daerah dapat melimpahkan kewwenanganya kepada pejabat perangkat daerah untuk melakukan tugas pengelolaan. Pejabat perangkat daerah terdiri atas SekDa, Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Hal ini berarti kepala daerah atau pejabat perangkad daerah yang telah diberi kewenangan memiliki tugas untuk mengelola keuangan daerah termasuk membuat laporan.
Laporan Keuangan adalah penyajian informasi terkait keuangan daerah, yang meliputi arus kas, belanja, pembiayaan,pendapatan, kewajiban, asset dan ekuitas dana.
Mengacu pada UU No. 32 dan No. 34 tahun 2004 ,:
B. Perusahaan Keuangan Daerah
Sesuai UU No. 23/2014 tentang Pemda, pemda tidak harus memiliki BUMD, namun BUMD dapat menjadi pertimbangan bagi daerah untuk menjadi sarana dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. BUMD dapat didirikan oleh pemda dan pendirianya ditetapkan dengan perda pasal 331 angka dan angka 2 UU PEMDA. Berdasarkan UU PEMDA pasal 331 angka 3, BUMD itu terbagi dua, yaitu perusahaan umum daerah (perumda) dan perusahaan perseroan daerah (perseroda).
Perumda merupakan BUMD dimana keseluruhan modalnya dimiliki oleh satu daerah saja dan tidak berbentuk saham. Perseroda adalah BUMD dimana modalnya terbagi bentuk saham dimiliki oleh beberapa daerah. Dalam pengelolaan perumda maupun perseroda diperlukan sebuah konsep pengelolaan yang sesuaidengan karakteristik dan jenis BUMD itu sendiri. Hal ini merupakan tugas kepala daerah sesbagai pemegang kekuasaan dalam BUMD. Sesuai dengan kewenanya, setiap pemerintah daerah wajib menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayananan atas kebutuhan dasarnya.
Karakteristik BUMD secara garis bear memiliki sifat sosia; dan sifat komersiil. Dalam PP No.54/2017, telah dibedakan tujuan umum dan tujuan khusus pendirian BUMD. Menurut pasal 8 dan penjelasanya, tujuan pendirian BUMD pemda diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tingi bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.Sementara tujuan khusus Perseroda adalah memupuk keuatungan dan sepenuhnya tunduk pada UU PT sehingga dapat memberikan manfaat bagi perekonomian daerah pada umumnya.
C. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
Untuk kepentingan pelaksanaan APBD, maka sebelum dimulainya suatu tahun anggaran kepala daerah sudah harus menetapkan pejabat-pejabat berikut:
Suatu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa penetapan pejabat oleh kepala daerah tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan penetapatan pejabat lainya dalam rangka pelaksanaan APBD dapat didelegasikan oleh kepala daerah kepada kepala SKPD.
Menurut ketentuan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Semua penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah Kuasa Bendahara Umum menerima nota kredit.
Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah dilaksanakan melalui cara-cara sbb:
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa untuk kepentingan pelaksanaan APBD dan/atau penatausahaan kuangan daerah, kepala daerah perlu menetapkan pejabat fungsional untuk tugas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.untuk itu bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya dan harus melaporkanya kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melalui PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Penatausahaan atas penerimaan dilaksanakan dengan menggunakan buku kas, buku pembantu per rincian obyek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian. Sedangkan buktiu penerimaan dan/atau bukti pembayaran yang diperlukan untuk penatausahaan anggaran adalah:
Adalah semua arus uang yang keluar dari kas daerah, yaitu antara lain: penyediaan dana, permintaan pembayaran, perintah membayar, pencairan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
D. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan daerah kepaa pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan penglolaan keuangan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Sementara itu DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan yang dilakukan DPRD bukan pemeriksaan, tetapi pengawasan yang lebih mengaah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
Merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efesien dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK. UU No.15/2006 tentang BPK:
Bab III Bagian Pertama: BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Lembaga Negara lainya, BI, BUMN, Balai Layanan Umum, BUMD dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara.
BAB III pont 6: hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara diserahkan kepada DPD, DPR dan DPRD. Dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara umum kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota
BAB III Bagian Kedua: meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainya, BI, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara. (Rohman)
April, 23, 24

Batam – Cakranusantara.net | Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., sambut kedatangan Lemhanas RI dalam rangka kegiatan Lokus Kajian Jangka Panjang Ditjian Hankam dan Geografi DEBIDJIANSTRAT Lemhanas RI di Wilayah Hukum Provinsi Kepri Tahun 2024 di Rupatama Polda Kepri. Senin (22/4/2024).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wagub Lemhanas RI Letjen. TNI Eko Margiyono, M.A., Deputi Pengkajian Strategik Lemhanas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni M.P., Marsda TNI Hedezzul, S.Sos., Mayjen TNI (Purn) DR. I. G. Putu Buana, Marsma TNI Rolland D.G Waha, Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., PJU Polda Kepri, dan Tim Lemhanas RI.
Dalam sambutannya Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., menjelaskan bahwa tujuan diadakannya kegiatan ini ialah untuk melakukan analisis mendalam terhadap karakteristik kejahatan transnasional, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, serta strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan transnasional yang terjadi di wilayah Kepri. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya membangun sinergi yang solid dan berkelanjutan antar berbagai pihak guna mencapai tujuan bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kepulauan Riau.
“Karakteristik wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari kepulauan menjadikannya salah satu provinsi dengan tingkat ancaman kejahatan yang tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, Polda Kepri beserta instansi terkait dalam kegiatan ini berkolaborasi dan bekerjasama menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Kepri. Melalui analisis menyeluruh terhadap dinamika keamanan lokal dan faktor-faktor yang memengaruhinya, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang efektif dan adaptif untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul serta memanfaatkan peluang yang ada dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan di Provinsi Kepulauan Riau,” Jelas Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H.
Lebih lanjut Wagub Lemhanas RI Letjen. TNI Eko Margiyono, M.A., dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas sambutan baik yang diberikan oleh Polda Kepri. “Kegiatan ini juga bertujuan untuk menyikapi ancaman serius dari Kejahatan Transnasional terorganisir yang semakin merajalela, terutama dengan wilayah perbatasan yang semakin terbuka serta teknologi yang semakin canggih. Perdagangan manusia terutama wanita, perdagangan narkoba dan penyelundupan senjata telah menjadi lebih terstruktur dan sulit diatasi, mengingat kompleksitasnya. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak terkait agar dapat menuntaskan masalah ini secara menyeluruh dan mencegahnya terulang di masa depan. Memahami dengan baik kemampuan dan tantangan yang dihadapi merupakan kunci dalam merumuskan strategi pemberantasan kejahatan yang efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Kepri kedepannya,” Tutur Wagub Lemhanas RI Letjen. TNI Eko Margiyono, M.A.
“Pentingnya melindungi aspek Hak Asasi Manusia (HAM) dan mendorong upaya pencegahan kejahatan transnasional yang terorganisir menjadi fokus utama dalam Forum Group Discussion (FGD) ini. Dengan adanya kerja sama lintas sektor dan lintas negara, diharapkan dapat dihasilkan masukan yang tepat dan mendalam untuk menjadi bahan kajian dalam merumuskan rekomendasi yang akurat. Rekomendasi ini nantinya akan disampaikan langsung oleh Lemhanas kepada Presiden RI sebagai langkah konkret dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional yang terorganisir, yang tidak hanya efektif tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip HAM,” Tutup Wagub Lemhanas RI Letjen. TNI Eko Margiyono, M.A.
Terakhir, Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si, menambahkan untuk masyarakat yang ingin mengadukan atau melihat peta kerawanan serta memerlukan bantuan kepolisian dapat menghubungi Call Center polisi 110 atau unduh aplikasi Polri Super Apps di Googleplay/APP Store.
Mei, 18, 25
Abstract
Pemeriksaan suatu perkara pidana menjadi bagian yang tidak terpisahkan didalam suatu proses peradilan yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (materiile waarheid) salah satu usaha yakni dengan menggunakan ilmu bantu kedokteran forensik, Namun sayangnya dilapangan banyak sekali Aparat Penegak Hukum Termasuk Hakim yang tidak memanfaatkan semaksimal mungkin metode yang diperbolehkan oleh Hukum Acara Indonesia untuk menghadirkan kebenaran dan keadilan dalam suatu perkara Pidana Khususnya Pembunuhan. Artikel ini memberikan kejelasan kedudukan dan pengaruh Alat Bukti Kedokteran Forensik terhadap Pertimbangan Hakim. Penelitian ini merupakan Penelitian Normatif. Bahwa Kedudukan keterangan ahli forensik berdiri pada sifat dualisme alat bukti keterangan ahli, Pada suatu sisi alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau Visum et Repertum tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli pada sisi yang lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti surat, namun pengambilan keputusan akan sifat dualisme alat bukti keterangan ahli Forensik terletak pada keyakinan hakim dalam membuat putusan. Ilmu kedokteran forensik berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang akan menimbulkan akibat luka pada tubuh atau yang menimbulkan gangguan kesehatan atau yang menimbulkan matinya seseorang (causal verbend).
Kata Kunci: Pembuktian; Pembunuhan; Kedokteran Forensik
jurnal : kedokteran forensik
Oleh : abdul rohman
diterbitkan pada 22 April 2024
April, 22, 24

Pati, Cakranusantara.net | Masih ingat kasus salah satu aparatur Desa Kosekan kecamatan Gabus yang viral dan sempat di Demo oleh ratusan warga yang menuntut aparat Desa Inisial “JM” untuk di pecat dengan kesalahan fatal, pasalnya JM tidak patut berada di pemerintahan desa dengan adanya bukti vidio mesum bersama salah satu istri sah Warganya sendiri, warga menilai hal tersebut jelas memalukan pemerintahan Desa Kosekan.
Kabar terkini kasus tersebut sudah ditangani oleh Pemkab Pati dan masih dalam penanganan hukum oleh Polresta Pati, sementara dalam urusan penanganan oleh Pemkab menurut pantauan awak media perkara tersebut di limpahkan penangananya kepada Instansi Dispermades kabupaten Pati, yang di tunjuk langsung oleh PJ Bupati Pati Henggar Budi Anto.
Tri Haryana, Plt Kepala Dispermades Kabupaten Pati membenarkan adanya pelimpahan penanganan kasus hal tersebut oleh PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro 22/4/2024 saat dikonfirmasi awak media melalui telepon WA, menurutnya perkara tersebut sudah ditanggapi dan ditangani sesuai aturan yang ada,
“Ya kami sudah menangani perkara itu sesuai aturan perbup 56, dan sudah saya sampaikan ke camat Gabus untuk diteruskan ke kepala Desa, untuk dinon aktifkan sementara sampai selesai urusan pelaporan di Polresta Pati, agar tidak tumpang tindih penangananya” tegasnya.
Namun saat di singgung awak media perbuatan tersebut apakah masuk salah satu kategori pelanggaran berat, sedang, atau ringan ia tak memberikan jawan,
“Tanya saja sama pak camat katanya waktu warga pada demo ada disitu” imbuhnya.
Disisi lain inisial “DI” pihak yang dirugikan oleh “JM” akan tetap mengusut tuntas secara hukum dengan banyaknya dukungan warga, bahwa warga Desa Kosekan juga tidak menerimakan jika JM hanya di berhentikan sementara saja, seharusnya JM di pecat saja dengan tidak hormat atas segala kesalahan fatal yang sudah di lakukannya.
” Saya tetap menuntut keadilan atas perbuatan JM yang sudah sengaja merusak rumah tangga saya, saya juga berharap penuh dalam penanganan perkara ini pihak kepolisian Polresta Pati dan Pemkab Pati tidak berpihak dengan orang yang salah” tuturnya. (Doni)
Januari, 12, 25

Pati – Cakranusantara.net | Desa
Wonosekar, Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, mulai tanggal 30 kemarin sampai puasa selesai gelar giat Pasar Ramadhan Pesona Wisata kali tempur atau gunung tempur. Kepala Desa Wonosekar, Mohamad Zaenuri
saat di hubungi melalui via telfon WhAtshap menyampaikan, alhamdulillah kegiatan ini berlangsung lancar dan antusias sekali.
Januari, 12, 25
Itsbat Nikah Voluntair dan SK Perceraian. Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah; Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Para pemohon, sebagai berikut:
jurnal : peradilan agama
oleh : abdul rohman
April, 24, 24

Pati – Cakranusantara.net | Big Bos New Azzaro mendukung penuh Irjend Pol. Ahmad Luthfi dalam mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) periode 2024-2029, Minggu (21/4/2024).
Saran, Big Bos Audio dan Lighting (Sound Sistem) New Azzaro yang suaranya saat ini mampu mengguncang Dunia serta Lightingnya menghiasi Jagad raya saat ditemui dirumahnya mengucapkan, bahwa dia bersama dengan crewnya bakal mendukung penuh Irjend Pol. Ahmad Luthfi yang saat ini masih menjabat sebagai Kapolda Jateng untuk maju sebagai calon Gubernur.
“Dia mendukung Kapolda Jateng untuk maju sebagai calon Gubernur, yang kebetulan sebentar lagi sudah purna tugas (pensiun) dari jabatannya,” ucapnya.
Provinsi Jateng sebentar lagi akan menghadapi pesta Demokrasi, tentunya semua kalangan masyarakat harus memilih kandidat yang benar-benar memikirkan nasib Rakyat, khususnya di wilayah Jawa Tengah.
“Nampak, dukungan dari berbagai kalangan juga sudah terus bergulir dalam memilih kandidat. Bahkan akan sampai mendeklarasikan diri untuk mendukungnya,” sambungnya.

Setelah menjadi Orang Nomer Satu di Institusi Kepolisian ini pensiun, maka ia mendesak agar beliau masih tetap mau untuk mengabdikan diri terhadap Bangsa dan Negara.
“Tentunya, dengan menjadi Orang nomer Wahid di Jateng, akan bisa terus mengabdi untuk Negara. Sebab, Bapak Kapolda sudah bisa dipastikan mampu dalam menata birokrasi mulai tingkat Kabupaten, kecamatan, hingga ke pelosok Desa,” imbuhnya.
Lantaran, pastinya sudah sangat menguasai medan atau keadaan yang ada di Jateng karena sudah sering blusukan. Big Bos New Azzaro bersama crewnya memastikan bakal segera mendeklarasikan dukungan.
“Jarak dekat ini, dia akan mendeklarasikan diri dalam mendukung Irjend Pol. Ahmad Luthfi menjadi Calon Gubernur (Cagub) Jateng,” tutup Big Bos New Azzaro asal Kabupaten Pati. (Doni)