Polri Ungkap Keberhasilan Amankan World Water Forum ke-10 di Bali

Mei, 22, 24

Bali – Cakranusantara.net | Polri terlibat dalam pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali. Penyelenggaraan event internasional yang dihadiri beberapa kepala negara dan delegasi sejauh ini terbilang cukup aman dan sukses.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, keberhasilan Polri mengamankan penyelenggaraan KTT WWF tak terlepas dari persiapan yang matang.

“Bapak Kapolri selalu menginstruksikan ke Kaops Puri Agung dengan konsep perencanaan dengan matang termasuk bagaimana manajemen risiko dalam operasional kepolisian dan bagaimana mengantisipasinya, maka implementasi saat ini alhamdulilah situasi baik kondusif dan terselenggara dengan lancar,” kata Trunoyudo di Bali, Rabu (22/5/2024).

Kemudian, kata Trunoyudo, konsep operasi pengamanan yang dilakukan Polri adalah operasional terpadu sinergi antara Paspampres, TNI, dan Stakeholder Kementerian Lembaga.

“Kemudian di ruangan inilah (command center) dilakukan dinamisator oleh Kaposko yang kemudian bagaimana menggerakan seluruh pola pengamanan baik itu secara internal dengan satgas yang ada di Operasi Puri Agung serta pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.

Trunoyudo yang juga menjabat Kasatgas Humas Operasi Puri Agung menyampaikan beberapa apresiasi dari tokoh masyarakat, agama, adat di Bali termasuk delegasi dan beberapa pimpinan Kementerian Lembaga dengan keramahan yang dilakukan anggota Polri dalam pengamanan.

Menurutnya, keramahan ini juga berasal dari masyarakat Bali yang memberikan suatu pengertian dan menjadi kultur ramah tamah sehingga delegasi juga nyaman.

“Selain sinergi dan kolaboratif juga tidak luput dari tokoh-tokoh di Bali sehingga situasi menjadi nyaman dan lancar,” katanya.

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menuturkan, pengamanan yang dilakukan Polri dalam penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ini adalah agenda rutin kepolisian setiap adanya event internasional di Indonesia.

“Polri selalu dilibatkan dalam event-event internasional tidak hanya di bali. Polri juga mengamankan event di Jakarta, Danau Toba dan berbagai event internasional. Tentu menjadi kewajiban tugas pokok, fungsi dan peran Polri,” ucapnya.

Harapannya, dengan adanya penyelenggaraan event WWF ini, Trunoyudo mengatakan generasi muda dapat melestarikan dan merawat alam serta air di masa mendatang.

“Untuk harapan tentu menjadi isu krusial salah satunya air. Menuju Indonesia emas generasi muda menjadi saksi sejarah sehingga ke depan Presiden Indonesia mengharapkan generasi penerus bisa melestarikan dan merawat alam dan air secara khususnya,” katanya.

Henggar Hadiri Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria

Mei, 22, 24

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Rabu (22/5), menghadiri Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria di Hotel New Merdeka. Acara ini juga dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Forkopimda dan tamu undangan lainnya.

Beberapa hal menjadi fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Pati ini, diantaranya terkait berhektare-hektare lahan di kawasan tanah timbul serta kawasan hutan yang tersebar di tiga desa di Kabupaten Pati yang dikaji sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Ketiga desa tersebut, menurut Henggar ialah Desa Sumbermulyo, Kecamatan Tlogowungu, di mana terdapat ratusan bidang tanah kawasan hutan dalam penguasaan masyarakat.

Kemudian Desa Dororejo Kecamatan Tayu dan Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti yang di dalamnya terdapat kawasan tanah timbul yang dikuasai dan dikelola masyarakat.

Reforma agraria sendiri merupakan program strategis nasional yang bertujuan menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih berkeadilan.

Tujuan tersebut dicapai melalui penataan aset yang disertai penataan akses untuk kemakmuran rakyat.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Jaka Pramono, mengatakan bahwa fokus GTRA Kabupaten Pati memang di tiga desa tersebut.

“Pertama di kawasan hutan di Dukuh Jatiurip, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Tlogowungu. Di sana ada kurang lebih 540-an bidang dikuasai oleh masyarakat yang sejak sebelum kemerdekaan sudah bermukim di situ,” kata dia.

Karena statusnya masuk kawasan hutan, kata Jaka, lahan yang dikuasai masyarakat tersebut belum bisa dilegalisasi asetnya lewat sertifikat tanah.

“Begitu juga tanah-tanah timbul di Desa Bakalan dan Dororejo. Berawal dari terjadinya endapan di situ, kemudian ada penguasaan, masyarakat pun mengelolanya. Tetapi karena statusnya, Letter C juga belum ada pada waktu itu, maka butuh penegasan. Hadirlah negara untuk memberi penegasan itu,” paparnya.

Untuk diketahui, tanah timbul merupakan daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, atau pulau timbul.

Tanah timbul dikuasai oleh negara. Namun tanah timbul dengan luasan paling luas 100 meter persegi merupakan milik dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul dimaksud.

Adapun terhadap tanah timbul dengan luas lebih dari 100 meter persegi dapat diberikan hak atas tanah asalkan mendapat rekomendasi Kementerian ATR/BPN dan pemanfaatannya sesuai rencana tata ruang.

Menurut Jaka, luasan tanah timbul yang dikuasai masyarakat di Desa Dororejo mencapai 46 hektare dan di Desa Bakalan 26 hektare.

“Melihat sejarahnya, sejak tahun 70-an sudah ada penguasaan,” jelasnya.

Reforma Agraria hadir dalam konteks penataan aset ketika banyak terjadi penguasaan tanah oleh masyarakat tetapi kepastian hak kepemilikannya belum terwujud.

“Bisa atau tidaknya, itu nanti prosesnya (dibahas) dalam diskusi kami supaya itu bisa diberikan pada masyarakat. Karena pengelolaan tanah timbul memang diatur tersendiri,” ujarnya.

Jaka menegaskan, pemberian hak atas tanah timbul memang membutuhkan mekanisme tersendiri.

Sebab, cara perolehannya tidak dengan kegiatan perdata seperti jual-beli, hibah, maupun tukar menukar.

“Dasarnya hanya dia menguasai dan mengelola sudah cukup lama. Maka di situlah negara hadir untuk memberikan kepastian hak,” ucap Jaka.

Menurutnya, reforma agraria di tanah kawasan hutan prosesnya lebih panjang karena melibatkan pemangku kebijakan yang lebih luas.

“Tentu harus dilepaskan dari kawasan hutan baru boleh kami berikan legalisasi aset. Ini menyangkut kementerian lain juga yang jadi pengelola (KLHK-red.),” jelas Jaka.

Karena itulah, dalam kegiatan ini pihaknya menghadirkan narasumber-narasumber kompeten untuk memberi pemahaman kepada GTRA Pati tentang bagaimana agar tanah timbul dan kawasan hutan bisa dimiliki dan dikuasai masyarakat secara legal dengan ketentuan yang ada.

Adapun narasumber yang dihadirkan ialah Direktur Penatagunaan Tanah Kementerian ATR/BPN Wartomo serta Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XI Jawa Tengah.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengatakan, rapat koordinasi GTRA dilakukan untuk penajaman tujuan reforma agraria.

“Intinya bagaimana reformasi agraria mampu memetakan lagi dan menyelesaikan permasalahan yang sampai saat ini terjadi. Di Pati yang sudah terpetakan ada tiga tempat, yaitu Desa Sumbermulyo yang ada tanah kawasan hutan yang dikuasai masyarakat di sana. Berikutnya tanah timbul di Dororejo dan Bakalan,” ujarnya.

Henggar berharap objek reforma agraria di tiga desa ini mampu dipetakan dengan baik oleh GTRA.

“Sehingga terselesaikan dengan baik dan jangan sampai justru muncul permasalahan baru,” tandasnya. (Rohman)

Irjen Pol Ahmad Luthfi ; 3 Pilar agar dirikan rumah Restorasi of Justice

Mei, 22, 24

Pati – Cakranusantara.net | Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi perintahkan 3 Pilar dirikan rumah Restorasi of justice di Desa, tersebut arahan saat kegiatan Silaturahmi bersama Forkompimda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tiga Pilar Kabupaten Pati bertempat di Hall Hotel New Pemuda Jl. Pemuda No. 243 Pati. Rabu (22/5/2024).

Irjen Pol Ahmad Luthfi menjelaskan telah mengarahkan Kesatuan terkecil di tingkat Desa (3 Pilar), rapatkan barisan jaga Kamtibmas jelang Pilkada.

“Oleh karena itu penting saya kumpulkan tiga pilar, mau tidak mau jaminan Keamanan harus diberikan oleh pengendali wilayah di Desa“

“3 Pilar Representasi Negara di Desa yang bisa mengambil Keputusan agar tidak terjadi Konflik, dirikan rumah rumah untuk menyelesaikan masalah secara Restorasi of Justice guna melayani masyarakat,” kata Kapolda.

Juga di sampaikan Kapolda bahwa rasa aman hak setiap warga, rasa aman merupakan investasi yang harus di jaga dalam rangka pembangunan di kabupaten Pati, untuk mengakselerasi pembangunan perlu jaminan Keamanan yang di ciptakan oleh Polri sinergi dengan masyarakat.

“kita tidak mungkin hanya mengandalkan APBN dan APBD, karena bisa mengalami defisit, Kebijakan pemerintah menggunakan Investor hanya bisa di lakukan jika daerah aman“

“Rasa aman merupakan investasi yang akan kita berikan dengan cara apapun, 3 Pilar merupakan aset Negara dalam rangka menciptakan rasa aman tersebut,“ kata Irjen Pol Ahmad Luthfi mengakhiri sambutannya. -ewara- Rohman

Perkuat Sinergitas TNI-Polri : Bidpropam Polda Kepri Gelar Rakornas

Mei, 22, 24

Batam – Cakranusantara.net | Bertempat di Hotel Beverly Batam, telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) POM TNI – Propam Polri dan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Propam jajaran Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini mengusung tema “Sinergitas Pom TNI dan Propam Polri dalam Rangka Mencegah Terjadinya Konflik antara Prajurit TNI dan Anggota Polri”. Selasa (21/5/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., Irwasda Polda Kepri Kombes. Pol. Sri Satyatama, S.I.K., M.H., M.M., M.Han., Danpom Kogabwilhan I Kolonel CPM Novem Janri Rajagukguk, S.H., M.Th., Danpom Ko Armada I Danpom Koarmada I Kolonel Laut (PM) Didik Wahyudi,M.Tr. Hanlan .,M.M., Kepala Seleksi Intelijen II Bea Cukai Tipe B Batam Bapak Didik Mujiyono, Kabid Propam Polda Kepri Kombes Pol Ferry Irawan S.IK., M.M, pejabat utama Polda Kepri, para komandan POM TNI di Kepulauan Riau, serta Kasi Propam jajaran wilayah.

Dalam sambutan Kapolda Kepri yang dalam hal ini disampaikan oleh Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menegaskan pentingnya peran POM TNI dan Propam Polri dalam pengawasan di lapangan sesuai dengan arahan Panglima TNI dan Kapolri. Beliau juga menekankan pentingnya sinergitas TNI-Polri untuk mencegah terjadinya konflik antara prajurit TNI dan anggota Polri.

“Beberapa penekanan kepada para peserta rakor untuk dipedomani dan dilaksanakan, antara lain: Manfaatkan kegiatan ini sebagai sarana berbagi informasi, penyamaan persepsi, dan cara bertindak dalam menangani berbagai permasalahan tugas di lapangan, Meningkatkan rapat koordinasi internal maupun dengan instansi terkait dalam rangka tukar menukar informasi, Lakukan evaluasi tugas di bidang pengawasan dan pemeriksaan, baik yang dilaksanakan secara rutin maupun khusus, Berpikir out of the box dalam rangka antisipasi kemungkinan penyimpangan yang dilakukan anggota dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tingkatkan solidaritas dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas di lapangan.” Tegas Kapolda Kepri yang dalam hal ini disampaikan oleh Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H.,

Selanjutnya Kabid Propam Polda Kepri Kombes Pol Ferry Irawan S.IK., M.M., menambahkan bahwa Rakornis ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas dan solidaritas POM TNI dan Propam Polri di Kepulauan Riau. Beliau juga berharap agar Rakornis ini dapat menjadi sarana berbagi informasi, penyamaan persepsi, dan cara bertindak dalam menangani berbagai permasalahan tugas di lapangan.

“Rakornis ini merupakan cerminan wujud sinergitas TNI dan Polri yang sudah terjaga strukturnya. Saya berharap kegiatan ini bukan hanya seremonial belaka namun dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan tugas”. Jelas Kabid Propam Polda Kepri Kombes Pol Ferry Irawan S.IK., M.M.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembagian doorprize dan foto bersama, serta berbagai paparan dari pejabat terkait, termasuk dari Kabid Propam Polda Kepri, Kabid P2 Bea Cukai Tipe B Batam, Danpomgabwilhan, Dirlantas Polda Kepri, Dirreskrimum Polda Kepri, Dirreskrimsus Polda Kepri, Dirresnarkoba Polda Kepri, dan Dirpolair Polda Kepri.

Pada akhir Rakornis, diharapkan agar sinergitas dan soliditas POM TNI dan Propam Polri di Kepulauan Riau dapat terus terjaga. Hal ini penting untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Kepulauan Riau.

“Terakhir, untuk masyarakat yang ingin mengadukan atau melihat peta kerawanan serta memerlukan bantuan kepolisian dapat menghubungi Call Center polisi 110 atau unduh aplikasi Polri Super Apps di Googleplay/APP Store.– tutup Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si.

Soal Kasus Vina, Anggota DPR Yakin Polisi dapat Tuntaskan: Jangan Terprovokasi

Mei, 22, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Mohammad Rano Al Fath yakin bahwa pihak kepolisian dapat mengungkap kasus pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki pada 2016 silam yang kini kembali mencuat usai film kematian korban ditayangkan.

Al Fath menuturkan, dalam pengungkapan kasus ini, Polda Jawa Barat dibantu dengan Bareskrim Polri. Dengan begitu, ia pun yakin proses penyelidikan akan berjalan komprehensif dan transparan.

“Saat ini Bareskrim sudah turun tangan untuk memberikan petunjuk dalam penyelidikan kasus ini. Saya yakin bahwa dengan kehadiran Bareskrim, proses penyelidikan akan berjalan lebih komprehensif dan transparan,” kata Al Fath kepada wartawan, Selasa (21/5/2024).

Ia pun berharap dengan turunnya Bareskrim, semua bukti yang relevan dapat terungkap. Sehingga nantinya dalam kasus ini memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

“Polri sekarang sudah dilengkapi dengan personel maupun teknologi yang jauh lebih mumpuni dibanding 8 tahun lalu, jadi saya minta kita bisa optimalkan penggunaan sumber daya Polri untuk menahan DPO tersangka kasus dan membongkar kasus ini hingga akarnya,” katanya.

Dalam kesempatan ini, ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan kepada pihak berwenang dalam menjalankan tugasnya, serta tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Kami di Komisi III akan terus memantau jalannya proses hukum ini dan memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan tanpa pandang bulu,” katanya.

Mantan Kabareskrim Minta Publik Sabar dan Tak Berasumsi Terkait Kasus Vina

Mei, 22, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Ito Sumardi turut menyoroti perkembangan kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016 silam.

Dia meminta masyarakat untuk bersabar menunggu dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan kasus tersebut kepada Polda Jawa Barat. “Saya kira kita perlu menunggu proses penyidikan, sambil menunggu kita harus menghindari sangkaaan kepada orang yang tidak didukung dengan buki yang cukup. Karena ini memiliki konsekuensi hukum,” ujarnya kepada wartawan, Senin (20/5/2024).

Di sisi lain, Ito mengatakan Mabes Polri atau dalam kasus ini Bareskrim juga telah ikut memberikan bantuan berupa asistensi kepada penyidik Polda Jawa Barat. Kendati demikian, Ito mengakui pengungkapan kasus Vina menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik.

Pasalnya, kata dia, peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Agustus 2016 atau sekitar 8 tahun yang lalu. Sehingga, menurutnya diperlukan ketelitian untuk menelusuri kembali kasus tersebut.

“Tentunya Polda harus meruntut dari kejadian 8 tahun yang lalu yang memang tidak mudah. Karena penyidiknya sudah pindah, pimpinan yang sudah pindah, dan juga banyak faktor yang bisa terjadi distorsi,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Ito mengingatkan agar masyarakat tidak sembarangan menimbulkan pelbagai spekulasi di media sosial dan menunggu informasi resmi dari aparat yang berwenang.

“Kalau kita mengatakan seolah-olah orang itu terlibat tapi belum didukung oleh bukti-bukti tentunya ada konsekuensi hukum,” tuturnya.

PJ Bupati Pati Hadiri Pelatihan Perkumpulan Petani Pemakai Air

Mei, 21, 24

Pati – Cakranusantara.net | Pj Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro, menghadiri Pelatihan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di ruang Penjawi Setda Pati, Selasa (21/3). Acara ini juga dihadiri oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Bapperida, Sekretaris DPUTR, dan para tamu undangan.

Dalam sambutannya, Henggar menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pelatihan ini. Menurutnya, pelatihan ini penting untuk meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola sumber daya air.

“Air adalah sumber kehidupan yang sangat vital. Ketersediaan air yang cukup dan berkualitas merupakan syarat mutlak untuk menunjang aktivitas pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian di Kabupaten Pati,” ujar Henggar.

Ia menambahkan, pengelolaan sumber daya air yang baik dan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk memastikan kebutuhan para petani dapat tercukupi secara optimal.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya perlu dirancang berbagai program strategis oleh beberapa pemangku kepentingan yang fokus pada penyediaan dan pengelolaan air,” jelas Henggar.

Henggar menuturkan, beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait program strategis tersebut, di antaranya dalam hal pengembangan dan perbaikan infrastruktur pengairan.

“Termasuk saluran-saluran irigasi dan waduk. Hal ini penting untuk memastikan distribusi air yang lebih merata dan efisien ke seluruh lahan pertanian,” ujarnya.

Dengan pembinaan ini, Henggar berharap para petani memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam mengelola dan memanfaatkan air secara efektif dan efisien.

Sementara itu, Sekretaris DPUTR Kabupaten Pati, Kristina Inti Retnoningrum, mengatakan bahwa tujuan pelatihan ini adalah untuk melaksanakan DPA dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2024, yaitu kegiatan pelatihan P3A.

“Pelatihan ini memberikan pelatihan kepada P3A atau masyarakat pengguna jaringan irigasi yang berada di Kabupaten Pati dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam mengelola jaringan irigasi di wilayah masing-masing,” jelas Kristina.

Kristina berharap, melalui pelatihan ini, kapasitas dan kompetensi para peserta dalam pengelolaan sumber daya air dapat meningkat.

“Saya yakin, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder, kita dapat mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani serta masyarakat Kabupaten Pati secara keseluruhan,” tandas Kristina.

Buka Festival Kuliner, Henggar Luncurkan Sobo Joyo

Mei, 21, 24

Pati – Cakranusantara.net | Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Senin malam (20/5), menghadiri pembukaan Festival Kuliner UMKM dan Peluncuran Program Sobo Joyo di Stadion Joyokusumo.

Henggar hadir bersama dengan Kapolresta Pati, Kasdim Pati, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Pati serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Festival ini yang akan berlangsung dari 18 Mei hingga 8 Juni ini menampilkan berbagai stand yang menawarkan makanan, pakaian, kerajinan, serta berbagai wahana permainan.

Dalam sambutannya, Henggar Pj Bupati menekankan tentang potensi besar Stadion Joyokusumo yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, mulai dari olahraga hingga wisata kuliner dan kegiatan refreshing.

“Stadion Joyokusumo ini tidak hanya menjadi tempat untuk olahraga, tetapi juga sebagai destinasi wisata kuliner dan tempat untuk refreshing,” ujar Henggar.

Lebih lanjut, Pj Bupati juga mengumumkan peluncuran program Sobo Joyo, sebuah inisiatif yang dikembangkan oleh Dinporapar Pati untuk memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas Stadion Joyokusumo.

“Program Sobo Joyo ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk lebih mencintai olahraga, terutama di kompleks Stadion Joyokusumo yang kaya akan fasilitas dan kegiatan olahraga,” tambah Henggar.

Program ini menurut Pj Bupati juga bertujuan untuk mendukung para atlet dalam berlatih serta untuk menyediakan sarana olahraga dan rekreasi bagi masyarakat umum.

“Kesehatan fisik dan mental adalah prioritas, dan kami berharap program ini dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat,” harap Henggar.

Festival kuliner UMKM dan program Sobo Joyo ini, imbuh Pj Bupati, juga diharapkan dapat menjadi langkah maju dalam pengembangan pariwisata dan olahraga di Kabupaten Pati. (Doni)

Polda Jateng Ungkap Kasus Penadahan Motor Transnasional

Mei, 21, 24

Semarang – Cakranusantara.net | Polda Jateng ungkap kejahatan tindak pidana Penadahan Sepeda motor transnasional, kata Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi saat memimpin Press Conference di Lobby Mapolda Jateng, Selasa (21/5/2024).

Dikatakan kasus kejahatan Transnasional tindak pidananya Penadahan Sepeda motor tersebut melibatkan 2 Negara yakni Indonesia dan Vietnam.

Modus Operandi Tindak Pidana adalah Pengiriman Sepeda Motor tanpa dokumen resmi dari Indonesia ke Vietnam.

“Pelaku mencari kendaraan Sepeda motor Leasing kemudian dibeli dengan harga murah, lalu dikirim ke Surabaya untuk di bawa ke Luar Negeri yang sebelumnya telah dimodifikasi Spedometer dibuat Nol Kilometer seolah kendaraan baru,” jelas Irjen Pol Ahmad Lutfi.

Lanjut Ahmad Luthfi, dari tindak kejahatan tersebut telah di amankan 2 (dua) tersangka inisial S (38), warga Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak dan A (39), Warga Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak berikut barang bukti 80 unit SPM (Sepeda Motor).

Pelaku dijerat dengan pasal 480 KUHP dan/ atau 481 KUHP Kasus Tindak Pidana penadahan dengan ancaman pidana 7 tahun.

Sementara itu, salah satu tersangka S dalam keterangannya sebagai pemodal mengaku untuk 1 unit kendaraan, pihaknya menyediakan dana Rp. 17 juta dan mendapatkan keuntungan 1,5 juta rupiah setiap kendaraan.

Sedangkan tersangka A mendapatkan keuntungan 500 ribu rupiah setiap kendaraan, yang di perolehnya dengan cara mencari melalui media sosial Facebook.

“Saya mencari sepeda motor lewat grup Jual beli STNK Only di Facebook dengan keuntungan Rp. 500 ribu per motor,” ujarnya.

Di akhir sesi Kapolda Jateng menghimbau kepada Dealer atau Finance maupun Masyarakat yang merasa dirugikan untuk segera melaporkan ke Polda untuk mendapatkan penanganan secepatnya.

“Kepada Finance atau masyarakat yang di rugikan silahkan datang ke Polda untuk mengecek dan segera kita tangani” pungkasnya. (Teguh)

Long Weekend Saat WWF Berlangsung, Polda Jatim Tambah Personel di Pelabuhan Ketapang

Mei, 21, 24

Banyuwangi – Cakranusantara.net | Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto akan menambah jumlah pasukan yang berjaga di Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi saat libur panjang akhir pekan mendatang.

Libur panjang akan dimulai pada peringatan Hari Waisak 23 Mei, kemudian berlanjut cuti bersama pada tanggal 24 Mei, dan hari libur Sabtu – Minggu, 25 – 26 Mei.

“Yang perlu Kami antisipasi, tanggal 23 adalah hari libur Waisak dan kemudian cuti bersama. Lanjut libur sampai Minggu. Kami akan siagakan personel yang cukup di sini,” kata Kapolda saat meninjau PelabuhanKetapang, pada Senin (20/5/2024).

Dalam peninjauan itu, Kapolda didampingi para pejabat utama Polda Jatim, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Nanang Haryono dan para pejabat utama Polresta Banyuwangi.

Saat ini, Polda Jatim menerjunkan 3 satuan setingkat kompi (SKK) di PelabuhanKetapang dan sekitarnya.

Pihaknya akan menambah 3 SKK lagi untuk melapisi satuan yang telah bertugas di sana.

“Jadi 3 SKK ditambah 3 SKK lagi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan rutin yang ditingkatkan karena saat libur panjang nanti WWF di Bali juga masih berlangsung,”ujar Kapolda Jatim.

Dengan personel 6 SSK ditambah back-up dari petugas di pelabuhan dan termasuk pelibatan TNI, Kapolda Jatim berharap mana kala ada peningkatan arus pergerakan pada hari libur, mudah-mudahan tidak ada hal yang signifikan.

Irjen Pol Imam menambahkan, PelabuhanKetapang terpantau landai dalam lima hari pelaksanaan Operasi Pura Agung 2024.

Operasi ini digelar untuk meningkatkan pengamanan di wilayah penyangga di Banyuwangi selama pelaksanaan World Water Forum (WWF) di Bali.

“Alhamdulillah selama lima hari ini, semua terpantau landai. Peningkatan arus pergerakan baik mobil, motor, maupun orang menuju Bali, tidak ada peningkatan signifikan. Masih normal dan di bawah 10 ribu penumpang per hari,” tambahnya.

Pihaknya berharap, kondisi landai tersebut akan berlanjut hingga rampungnya pelaksanaan WWF pada 25 Mei mendatang.

Dalam peningkatan pengamanan ini, kepolisian juga menambah jumlah kamera pengawas CCTV di wilayah PelabuhanKetapang. Baik di area akses masuk maupun area dalam.

“Ada 58 CCTV yang terpasang di area Pelabuhan Ketapang. Tambahan CCTV ini bisa memantau perkembangan,” tutup Kapolda Jatim.