Srikandi Diluncurkan, Sekda Sebut Bakal Ada Efisiensi Kertas dan Tinta

Mei, 21, 24

Pati – Cakranusantara.net | Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Jumani, Senin (20/5/2024), menghadiri launching aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Pendopo Kabupaten Pati.

Aplikasi Srikandi ini merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, dengan target pengguna yaitu seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Sekda Jumani, aplikasi berbasis data kearsipan berskala nasional ini nantinya wajib dilaksanakan dan diimplementasikan di semua kabupaten kota.

“Ini memang luar biasa, kita memang sudah ada aplikasi E-Layang ya, untuk aplikasi persuratan dan lain sebagainya. Meski sementara ini kita di Kabupaten Pati memang agak terlambat, tapi nanti kita bertekad di Dinas Kearsipan untuk segera bisa berimplementasi lah ya di aplikasi Srikandi”, tuturnya.

Ia menambahkan, nantinya akan ada banyak manfaat yang dihasilkan dari aplikasi Srikandi ini.

“Misalnya ada akademisi mau riset itu kan tinggal membuka link atau website dari semua dinas, OPD, dan datanya termasuk dari sana. Jadi untuk penelitian sejarah, atau mungkin di aparat penegak hukum juga bisa memperoleh manfaatnya”, tambahnya.

Sekda Jumani menjelaskan, jika aplikasi ini berjalan, akan menghasilkan efisiensi yang luar biasa sehingga penggunaan kertas, tinta dan lain sebagainya akan lebih sedikit.

“Jadi kita harapkan nanti tahun depan kalau bisa nanti tidak hanya di OPD saja, kecamatan saja, tapi sampai ke desa. Jadi nanti surat itu nggak manual lagi, nggak perlu ngirim lewat kertas, jadi nanti bersifat nasional surat dari semua kementerian ke daerah itu lewatnya situ semua, digital kearsipan”, tandasnya.

Meski dari sisi implementasi Srikandi Kabupaten Pati termasuk agak terlambat, namun di sisi lain Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati meraih penghargaan Simpul Jaringan Terbaik rangking 1 Nasional pada puncak perayaan Hari Kearsipan ke-52, yang diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dan Kepala ANRI, Imam Gunarto, di Banyuwangi Jawa Timur. (Rohman)

Pj Bupati Pati Terima DAK Sub Bidang KB TA 2024

Mei, 21, 24

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Sub Bidang KB Tahun Anggaran (TA) 2024 di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (20/5/2024).

Bantuan DAK ini diserahkan oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Ema Rachmawati dalam acara Rakerda Program (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Program Keluarga Berencana) Bangga Kencana Tahun 2024.

Hadir dalam acara tersebut Asisten Pemerintah Dan Kesra Provinsi Jawa Tengah, Perwakilan dari BKKBN Pusat, Bupati dan Walikota se Provinsi Jawa Tengah beserta Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten dan Kader KB Provinsi Jawa Tengah.

Pj Bupati saat diwawancarai usai acara mengatakan Kabupaten Pati menerima dana alokasi khusus untuk sub bidang KB Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 13.061.182.000,-.

“Jadi Kabupaten Pati ini mendapatkan DAK sub bidang KB yang terdiri dari DAK fisik reguler Rp 830.921.000,- dan DAK non-fisik / BOKB sebesar 12.230.261.000,-,” jelas Henggar.

Ia mengungkapkan anggaran ini nantinya digunakan untuk pengentasan stunting yang ada di Kabupaten Pati.

“Dan semoga nanti dapat bermanfaat khususnya untuk penanganan stunting di Kabupaten Pati. Harapan nya nanti sebelum Oktober sudah dapat kita laksanakan semuanya,” ujar Pj Bupati.

Pj Bupati berharap dana alokasi khusus ini dapat membawa kemajuan dalam pengentasan stunting di Kabupaten Pati.

“Mudah-mudahan apa yang kita terima ini semuanya bermanfaat bagi kita yang berada di Kabupaten Pati dan semoga angka stunting di Kabupaten Pati dapat turun dengan drastis,” pungkasnya. (Rohman)

Ada Penyelenggaraan WWF ke-10, Pelaku UMKM di Bali ‘Kecipratan’ Dampak Positifnya

Mei, 20, 24

Bali – Cakranusantara.net | Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024 tak hanya berdampak positif bagi nama baik bangsa. Namun, UMKM di Bali juga ikut merasakan dampak positif dari penyelenggaraan event internasional yang dihadiri belasan ribu peserta ini.

Salah satu yang ikut merasakan yakni pengusaha katering bernama Laily Rahmawati Dewi. Ia yang mempunyai usaha katering nasi kotak, kue kotak, prasmanan beralamat di Denpasar mengaku kebanjiran pesanan imbas penyelenggaraan WWF.

“Untuk dunia bisnis ini saya banyak kebanjiran order untuk nasi kotaknya di kegiatan WWF. Ini untuk panitia-panitia banyak sekali alhamdulilah bersyukur lah. Saya yakin semuanya akan berdampak pada UMKM yang ada di Bali terutama di Denpasar,” kata Laily di Bali, Senin (20/5/2024).

Selain itu, ia mengajak wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk tetap datang ke Bali meskipun saat ini ada penyelenggaraan WWF.

Menurunya, para wisatawan tetap bisa menikmati keindahan pulau Dewata lantaran rasa aman dan nyaman yang dilakukan TNI-Polri dalam penjagaan WWF.

“Banyak tamu domestik maupun luar negeri untuk datang dan tak ada ngaruhnya ada WWF untuk tidak datang ke bali. Tamu domestik dan luar negeri silahkan datang ke Bali semuanya aman, tidak ada dampak yang dikhawatirkan,” katanya.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI-Polri yang siaga dan siap mengamankan WWF namun tetap membuat nyaman masyarakat maupun wisatawan.

“Saya mengapresiasi baik TNI maupun Polri sangat luar biasa persiapannya, kesigapannya, karena apa saya warga Bali, alhamdulillah, matur suksma untuk TNI maupun Polri sangat luar biasa tidak ada perbedaan,” katanya.

Bahkan, dengan adanya penyelenggaraan WWF ini, ia yakin akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya di Bali.

“Sangat berpengaruh sekali kalau usaha. Karena di usaha ini saya yakin dengan adanya WWF ini sangat berdampak positif bagi perekonomian,” ujarnya.

Diketahui bahwa dalam pengamanan WWF ke-10 di Bali, TNI-Polri mengedepankan pengamanan yang humanis dimana tetap siaga jelang, saat dan pasca penyelenggaraan WWF, namun tidak menghambat aktivitas masyarakat sehingga perekonomian di Bali khususnya UMKM semakin meningkat efek penyelenggaraan WWF.

Hari Ini Polisi Amankan Opening Ceremony WWF Ke-10 di Bali

Mei, 20, 24

Bali – Cakranusantara.net | Polri amankan 3 venue utama World Water Forum (WWF) yang berlangsung hari ini. Agenda Opening Ceremony WWF pagi ini di Bali Internasional Convention Center (BICC) menjadi salah satu titik yang diamankan Polri.

Karopenmas Divisi Hums Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan bahwa Kapolri, pejabat Ops Puri Agung 2024 hingga Kapolda Bali, memantau opening ceremony di Posko Command Center 91 di ITDC.

“Hari ini tepatnya 20 Mei 2024 adalah kegiatan Opening Ceremony yang ada di lingkungan ITDC. Persiapannya adalah saat ini kami dari posko ITDC bisa memonitor, Bapak Kapolri beserta pejabat dari Ops Puri Agung dan Bapak Kapolda (Bali) sedang melakukan pengawasan, monitoring dan pengendalian dari posko Command Center 91 di ITDC,” terang Brigjen Trunoyudo, Senin (20/5/2024).

Adapun 3 venue WWF yang diamankan Polri hari ini yaitu BICC, Hotel Grand Hyatt, dan Bali Nusa Dua Convention Center. Beberapa persiapkan sudah dilaksanakan Polri untuk mengamankan WWF, seprti Tactical Floor Game, Latpraops, hingga sinergi dengan TNI serta stakeholder lainnya.

“Perlu diketahui dari 43 negara yang dipersiapan baik dari kepala negara, pemerintah kemudian juga ministerial, partisipan, dan juga ada 4 organisasi internasional,” ujar Karopenmas.

Karopenmas mengatakan, Polri menyiapkan 242 personel untuk pengamanan agenda utama WWF hari ini. Mulai dari persiapan opening ceremony, saat opening ceremony, hingga akhir agenda hari ini.

Terkait persiapan opening ceremony, Karopenmas mengatakan Brimon bersama Detasemen K9 sudah melakukan sterilisasi venue. Selain itu ada pengamanan berlapis dan pengawalan para delegasi hingga venue opening ceremony.

“Tadi kami sampaikan dari Paspampres untuk ring 1, kemudian TNI ring 2 dan Polri dan stakeholder lainnya ada pada ring 3. Tentunya ini menjadi kebanggaan bagi indonesia event yang betul-betul menjadi kepercayaan dunia internasional, maka kami juga menghimbau terimakasih, apresiasi dan partisipasi dengan turut serta, kearifan lokalnya juga ikut serta berpartisipasi serta seluruh elemen masyarakat,” kata dia.

Sekda Pati Pimpin Upacara Peringatan Harkitnas 2024

Mei, 20, 24

Pati – Cakranusantara.net | Pemerintah Kabupaten Pati laksanakan upacara peringatan ke-116 Hari Kebangkitan Nasional (harkitnas) tahun 2024. Harkitnas yang jatuh pada 20 Mei ini menjadi sebuah momentum bersejarah yang selalu mengingatkan kita pada semangat persatuan dan kebangkitan bangsa.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Jumani yang bertindak sebagai inspektur upacara mengingatkan pentingnya memahami dan mengenang perjalanan panjang para pahlawan dalam membangun kesadaran kebangsaan, yang akhirnya memuncak pada proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Sekda Jumani membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia, Budi Arie Setiadi, dalam peringatan ke-116 Harkitnas tahun 2024.

Salah satu poin sambutan Menkominfo antara lain menilik sejarah Boedi Oetomo yang menjadi simbol kebangkitan nasional.

“Lebih dari seabad lalu, tepatnya pada 20 Mei 1908, lahir organisasi Boedi Oetomo, yang di masa itu telah menumbuhkan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hari berdirinya Boedi Otomo inilah yang kelak menjadi simbol dari Hari Kebangkitan Nasional yang kita rayakan hari ini,” sebut Jumani saat membacakan sambutan Menkominfo, Senin (20/5/2024) pagi.

Upacara diikuti oleh Perwakilan Forkopimda, seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, seluruh Camat se Kabupaten Pati serta perwakilan OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Pati.

Pada akhir sambutan, Sekda Jumani mengingatkan, bahwa kebangkitan kedua merupakan momen terpenting bagi kita pada hari ini. Sehingga kita semua diharapkan untuk menatap masa depan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri, dan keyakinan.

“Kemajuan telah terpampang di depan mata. Momen ini mesti kita tangkap agar kita langgeng menuju mimpi sebagai bangsa. Tidak mungkin lagi bagi kita untuk berjalan lamban, karena kita berkejaran dengan waktu. Di titik inilah, seluruh potensi sumber daya alam kita, bonus demografi kita, potensi transformasi digital kita, menjadi modal dasar menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (Doni)

Kabar Baik, Tol Demak-Tuban Tahun 2025 Mulai Pembebasan Lahan

Juli, 1, 25

Cakranusantara.net, Pati || Wacana pembangunan mega proyek jalan tol Demak-Tuban yang akan melintasi Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang hingga kini belum terealisasi. Padahal, pembahasan studi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sudah dilakukan pada tahun 2022 silam.

Terkait hal ini, anggota Komisi V DPR-RI Sudewo angkat bicara. Pihaknya yang membidangi masalah infrastruktur menyebut, saat ini rencana pembangunan tersebut sudah dilakukan studi oleh para ahli.

Jika tak ada aral melintang, kata Sudewo, pada akhir tahun 2024 ini sudah akan dilaksanakan lelang untuk menentukan pihak manakah yang akan memenangkan tander terhadap pengerjaan proyek tol Demak-Tuban.

“Rencana pembangunan jalan tol Demak Tuban saat ini masih berproses. Studinya sudah selesai dilakukan, kemudian akhir tahun nanti akan dilakukan lelang investor siapa yang siap untuk berinvestasi membangun jalan tol,” ungkapnya, Kamis (16/5/2024).

Setelah menetapkan investor, anggota DPR-RI dari Dapil III Jawa Tengah ini mengungkapkan, pembebasan lahan akan segera dilakukan. Sesuai dengan hasil studi, sebanyak 39 desa di 9 kecamatan di Kabupaten Pati akan terkena dampak dari mega proyek ini.

Terkait anggaran, Sudewo belum bisa memastikan jumlah yang akan dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hanya saja, sangat dimungkinkan nantinya pemerintah akan berhutang dengan negara lain disamping menggunakan APBN (Alokasi Pendapatan Belanja Negara).

“Pemerintah juga akan menggunakan APBN serta loan atau utang luar negeri. Insyaallah di tahun 2025 mulai dilakukan pembebasan lahan,” tambah Sudewo.

Tentunya, pria asal Desa Slungkep, Kecamatan Kayen ini meyakini, keberadaan jalan tol Demak-Tuban yang akan melintasi Kabupaten Pati mampu membawa kemajuan khususnya dari segi perekonomian masyarakat.

Disamping itu, kalau jalan tol ini dibangun tentu akan mendongkrak perekonomian Kabupaten Pati dan saya akan konsen bersama Menteri PUPR

“Kemacetan yang seringkali terjadi di ruas jalan Pantura Pati bisa terurai dengan adanya jalan tol,” tutupnya. Rif

Satlantas Polresta Pati Laksanakan Kegiatan Ramp Check Serentak

Mei, 20, 24

Pati – Cakranusantara.net | Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian  Resort Kota (Polresta) Pati laksanakan laporan kegiatan Ramp Check serentak antisipasi kecelakaan menonjol, Senin (20/5/2024).

Hal itu diungkapkan Kasatlantas Polresta Pati, Kompol Asfauri melalui KBO Satlantas Polresta Pati, Iptu Muslimin, masih lanjutnya, untuk dasar-dasar kegiatan antara lain ; UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan,

“Surat Telegram Kepala Daerah Jawa Tengah Nomor: ST/692/V/OPS.1./2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Ramp Check serentak antisipasi kecelakaan menonjol yang terjadi di Subang Jawa Barat,” ungkapnya.

Kegiatan itu berlangsung pada Sabtu (18/5/2024), pukul 08.00 sampai dengan 11.00 WIB di Terminal Kembang Joyo Pati, dan PO. Bus Shakira Perdana. Dengan sasaran Kendaraan Bus angkutan umum dan wisata.

“Personel yang dilibatkan, Kanit Kamsel Satlantas Polresta Pati Ipda Gunawan Sutrisno, Kasidokes Ipda Jasmani⁠, PS. Kasubnit 1,2,3 unit Kamsel, 2 Anggota Kamsel, Kabid Pengendalian dan Operasional Dishub Kab. Pati Nita Agustinigtyas bersama 10 Personel Dishub, 2 Personel Jasa Raharja, 2 Personel Bapenda Kab. Pati, 1 Wartawan Aneka Fakta,” sambungnya.

Dengan bentuk dan hasil kegiatan,  melaksanakan pengecekan terhadap Bus angkutan umum dan wisata meliputi, kelengkapan administrasi kendaraan dan pengemudi. Dalam Pelaksanaan Rump Check dilakukan terhadap kendaraan Bus angkutan umum sebanyak 21 unit bus , dengan pengecekan berupa dokumen kendaraan, kelengkapan kendaraan dan teknis laik jalan kendaraan.

“Unsur Administrasi yakni, Buku Uji, Kartu Pengawasan Izin Operasional, SIM dan STNK. Dan Unsur Teknis Utama diantaranya, Sistem Penerangan, Pengereman, Kondisi Kaca depan, Ban, dan Sabuk Keselamatan,” ujarnya.

Kemudian, Unsur Teknis Penunjang, Pengukur Kecepatan, Sistem Penerangan, Spion, Wiper, Klakson, Kapasitas tempat duduk, perlengkapan kendaraan dan tanggap darurat. ⁠Melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap sopir bus oleh Dokes Polresta Pati.

“Kegiatan Ramp Check terhadap Bus Angkutan dilaksanakan oleh satlantas Polresta Pati beserta instansi terkait guna mengantisipasi, dan meminimalisir kejadian kecelakaan menonjol yang di sebabkan faktor kendaraan yang tidak layak jalan. Sehingga perjalanan Mudik dan Balik selamat sampai tujuan dan nyaman,” tutupnya. (Rohman)

Kapolda Jateng : 3 Pilar mewakili Negara Harus Menarik Penampilan

Mei, 20, 24

Kendal – Cakranusantara.net | Kapolda Jawa Tengah (Jateng) mengatakan 3 Pilar mewakili Negara, harus menarik Penampilan, tutur kata dan sikap perilaku. Kapolda mengatakan hal itu saat memberikan sambutan pengarahan pada kegiatan Silaturahmi Kamtibmas dengan Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Kendal di Pendopo Bahurekso, Senin (20/5/24).

Dalam acara tersebut turut hadir PJU Polda Jateng, Forkopimda Kabupaten Kendal, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Ormas serta 3 Pilar se Kabupaten Kendal (Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa).

Acara di awali dengan sambutan Bupati Kendal Dico M Ganinduto, menyebut bahwa Irjen Pol Ahmad Luthfi merupakan Mentor dalam memimpin, sejak saya menjabat Bupati hingga hari ini, dan beliau merupakan salah satu sosok yang telah memotivasi keberhasilan dalam memimpin di Kabupaten Kendal selama 3 tahun terakhir ini,” kata Dico.

Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan tujuan kegiatan adalah merumuskan keamanan di wilayah jelang gelaran Pilkada.

Pada kesempatan ini kita berkumpul merumuskan keamanan di wilayah, saat bangsa Indonesia melakukan ekspansi kegiatan yang sedang berjalan dalam rangka pembangunan Nasional dan gelaran Pilkada yang akan kita lakukan.

“3 pilar itu pimpinan terkecil yang harus mampu mengendalikan wilayahnya, kalian juga harus menarik dari segi Penampilan, Tutur kata dan Sikap perilaku karena anda Etalase mewakili Negara jadi harus menarik dan berwibawa,” kata Kapolda.

Dikatakan pihaknya selalu melakukan pengecekan terkait Sinergitas 3 Pilar di masing masing wilayah.

“Saya harus lakukan Cek, Re Chek, Cros Chek dan final Check terkait Sinergitas Tiga Pilar, karena rekan-rekan merupakan ujung tombak pemerintahan yang paling kecil mewakili negara di mana anda bertugas,“ katanya.

Ibarat mata tombak kalian (3 Pilar) harus mampu mengendalikan wilayah di tingkat Desa, mulai sekarang rapatkan barisan dalam rangka Harkamtibmas dan pembangunan di desanya” Pungkas Irjen Pol Ahmad Luthfi. (Teguh)

Kapolresta Pati Pimpin Upacara Hari Kebangkitan Nasional, Sampaikan Amanat Kemenkominfo RI

Mei, 20, 24

Pati – Cakranusantara.net | Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama memimpin Upacara Hari Kebangkitan Nasional yang bertemakan “Bangkit untuk Indonesia Emas”, Bertempat di Halaman Apel Mapolresta Pati. Senin (20/05/2024) pagi.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh para Pejabat utama Polresta Pati, para Kapolsek jajaran Polresta Pati, Personel Polri dan ASN Polri Polresta Pati.

Adapun rangkaian upacara diisi dengan pengibaran Bendera Merah Putih, mengheningkan cipta, pembacaan Teks Pancasila oleh Inspektur Upacara, pembacaan teks UUD 1945, pembacaan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI dalam rangka peringatan ke-116 Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2024 oleh Inspektur Upacara.

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama dalam membacakan sambutan tersebut menyampaikan, lebih dari seabad lalu, tepatnya pada 20 Mei 1908, lahir organisasi Boedi Oetomo, yang di masa itu telah menumbuhkan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hari berdirinya Boedi Otomo inilah yang kelak menjadi simbol dari Hari Kebangkitan Nasional yang kita rayakan hari ini.

Lanjut Kapolres menyampaikan, Boedi Oetomo menjadi awal mula tempat orang belajar dan berdebat tentang banyak hal, seperti pentingnya pendidikan barat bagi rakyat Hindia Belanda serta penyebaran pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang priayi atau bukan. Dari sana timbul pula pemikiran tentang pentingnya memperluas keanggotaan yang mencakup seluruh rakyat Hindia Belanda.

“Apa yang telah dirintis Boedi Otomo dilanjutkan oleh banyak organisasi lain yang muncul belakangan. Nasionalisme Jawa khas Boedi Oetomo diperluas menjadi nasionalisme yang mencakup keseluruhan orang-orang di Hindia Belanda. Pendidikan yang hanya ditujukan pada priayi Jawa diperluas menjadi pendidikan untuk seluruh rakyat Bumiputera. Perjuangan memajukan kebudayaan Jawa diperluas menjadi perjuangan politik mengusir penjajahan Belanda. Perluasan dari cita-cita yang telah ditumbuhkan oleh Boedi Oetomo mencapai titik puncaknya pada proklamasi kemerdekaan”, ucapnya.

Lebih lanjut, Sebelum Boedi Oetomo, adalah Kartini, perempuan dari kota kecil Jepara, yang mengawali lahirnya gagasan kemerdekaan, kebebasan, kesetaraan, keadilan, persaudaraan dan kemajuan, melalui tulisan-tulisannya yang tersiar ke penjuru dunia. Dialah yang menggodok aspirasi-aspirasi kemajuan di Indonesia untuk pertama kali muncul sejak lebih dari seabad lalu. Di tangannya kemajuan itu dirumuskan, diperinci, dan diperjuangkan, untuk kemudian menjadi milik seluruh bangsa Indonesia.

“Embrio Indonesia lahir dari kemajuan modern dan pencerahan, dari kaum muda berpendidikan yang tidak kehilangan identitas ke-Indonesiaannya. Embrio Indonesia lahir dari keragaman pikiran para “kaum muda” sebagai “embrio bangsa”. Di tangan kaum muda terdidik inilah cita-cita kemerdekaan dan kebebasan dirumuskan dan diperjuangkan”, lanjutnya.

Apa yang digagas Boedi Oetomo, Kartini dan para embrio bangsa, kemudian dirumuskan Bung Karno sebagai “jembatan emas”. Kemerdekaan dibayangkan Bung Karno sebagai sebuah “jembatan emas” yang akan membawa bangsa Indonesia menikmati kehidupan sejahtera lahir dan batin di atas tanah sendiri.

“Hari ini, kita berada pada fase kebangkitan kedua, melanjutkan semangat kebangkitan pertama yang telah dipancangkan para pendiri bangsa. Berbeda dengan perjuangan yang telah dirintis lebih dari seabad yang lalu, kini kita menghadapi beragam tantangan dan peluang baru. Kemajuan teknologi menjadi penanda zaman baru”, pungkasnya.

Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan bersama lagu Padamu Negeri, pembacaan doa, dan Andhika Bhayangkari. (Humas)

Kasus 271 Trilyun, Kurnia Zakaria : Terapkan Pasal Kejahatan Lingkungan dan TPPU

Mei, 20, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Penyelewengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. TIMAH Tbk. (Persero) tahun 2015-2022 dalam tata niaga komoditas timah di Bangka Belitung yang dilakukan oleh mantan Dirut PT. Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani bersama-sama 15 orang tersangka lain yang sudah ditangkap dan lebih dari 142 orang masih dianggap sebagai saksi, Minggu (19/5/2024).

Ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB University) Bambang Heru Sahardjo menyampaikan kerugian negara sebesar Rp.271.069.688.018.700,00 dimana kerugian kerusakan kawasan hutan senilai Rp 223,367 triliun dan kerusakan kawasan non hutan senilai Rp. 47,7 triliun dan luas kerusakan lingkungan 170.900.462 hektar. Dalam kasus ini Kerusakan lingkungan terdiri dari kerugian ekologis sebesar Rp.183,7 triliun, Kerugian Ekonomi Lingkungan sebesar Rp. 74,4 triliun, Kerugian Biaya Pemulihan Lingkungan mencapai Rp 12,1 triliun.

Perhitungan Ahli didasari Permen Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Permen LH No.7 Tahun 2014 ini kalau hanya berdasarkan pelaksanaan Pasal 90 ayat (2) UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agak kurang tepat dikaitkan dengan UU Tindak Pidana Korupsi karena lebih bersifat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan ataupun di dalam Pengadilan.

Perkara ini lebih bersifat Keperdataan, tetapi bila dikaitkan dengan Hukum Pidana pihak Kejaksaan Agung harus memakai dasar hukum Konstitusi yaitu pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memastikan pemulihan kerusakan lingkungan dan para pihak yang telah merusak harus bayar ganti rugi biaya pemulihan kerusakan lingkungan. Kewenangan negara tak hanya mengatur, mengurus, membuat kebijakan, melakukan pengawasan, tetapi juga bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan terjadi pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan, termasuk untuk pemulihan lingkungan yang rusak.

Masalah Korupsi adalah persekongkolan jahat dalam komoditas timah dan pengelolaan eksplorasi dan eksploitasi tambang timah ilegal menjadi legal, jadi ada kerugian negara dalam hal penerimaan pajak dan restribusi pertambangan, artinya ada pelanggaran Tindak Pidana UU Minerba, UU Lingkungan Hidup, dan Perpajakan yang juga diterapkan kepada para tersangka yang berjumlah 16 orang bukan hanya dikenakan UU Tipikor dan UU TPPU.

Modus Operandi Kasus Tipikor 271 T

Tersangka  SG (Suwito Gunawan) alias AW (Komisaris PT SIP/Starindo Inti Perkasa), dan tersangka MBG (MB Gunawan) (Direktur PT SIP) memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Timah tahun 2018, tentang sewa menyewa peralatan processing peleburan timah bersama tersangka Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (Dirut PT Timah) dan Emil Ermindra (Direktur Keuangan PT Timah). Pada saat itu Suwito Gunawan menyuruh MB Gunawan untuk menandatangani kontrak kerjasama dengan PT Timah untuk menyediakan bijih timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka seperti CV Bangka Jaya Abadi, dan CV Rajawali Total Persada guna mengakomodir pengumpulan bijih timah ilegal dari IUP PT Timah yang seluruhnya dikendalikan MB Gunawan.

Kemudian baik biji maupun logam timah dijual ke PT Timah kembali. Biaya pelogaman timah di PT. SIP selama tahun 2019-2022 sebenarnya 975 miliar rupiah sedangkan tagihan ke PT Timah harus bayar 1,7 triliun rupiah. Untuk melegalkan kegiatan perusahaan-perusahaan boneka PT Timah membuat Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan sisa hasil pengolahan mineral timah.

Selain itu MBG dan SG mengakomodir penambang-penambang timah liar di wilayah IUP PT Timah, lalu hasilnya dikirim ke perusahaan smelter milik SG maupun ke PT Refined Bangka Tin milik Harvey Moeis. Lalu hasil pemberian kejahatan tersebut dibuat seakan-akan dana Corporate social responsibility (CSR) yang dikelola manager PT. QSE Helena Lim untuk pencucian uang.

Kurnia Zakaria memberikan Solusi, dalam hal bentuk kecurangan Fraud adalah perbuatan melawan hukum dalam dunia bisnis dengan tujuan keuntungan pribadi ataupun merugikan orang lain. Menurut Fraud Triangle Theory, orang melakukan kecurangan (fraud) termasuk korupsi. Fraud Triangle adalah tekanan (pressure), kesempatan (opportunity) dan pembenaran (rationalization) yang dikemukakan Donald R. Cressy tertarik pada embazzlers “trust violators” atau pelanggar kepercayaan atas amanah yang telah diterima/ disandang kepada mereka untuk menjaga kekayaan negara malah berkhianat dengan merampok.

Dalam korupsi komoditi timah milik IUP PT. Timah bukan hanya korupsi finansial belaka, tetapi kerusakan lingkungan dan ketidak adilan sosial bagi masyarakat Bangka Belitung. Konsep principal agent problem mempertunjukkan ketidakharmonisan kepentingan pemegang saham BUMN (negara dan rakyat) secara pricipal dan direksi/manajemen PT. Timah (agent).

Kegagalan dalam sistem monitoring dan kontrol internet memberikan celah bagi agen untuk berindak demi keuntungan pribadi yang berujung pelanggaran hukum dan penyelewengan anggaran proyek. Penambangan ilegal dan penjualan hasil tambang BUMN mewarnai korupsi 271 triliun rupiah PT Timah merupakan manifestasi dari konflik kepentingan dan asimetrik informasi yang ekstrem, dimana agen memiliki banyak pengetahuan dan keuntungan dari aktivitas koruptif daripada pemegang saham atau principal pemilik modal.

Kasus IUP Ilegal PT Timah di Bangka belitung menunjukkan Fraud Triangle, dimana Tekanan (pressure), kesempatan (opportunity dan rasionalisasi, dimana tekanan untuk memenuhi ekspetasi keuangan yang tidak realitis, dikombinasikan dengan kontrol internal yang lemah, menciptakan kesempatan untuk korupsi. Semantara itu, budaya organisasi yang membenarkan atau bahkan mendorong perilaku koruptif memungkinkan individu untuk merasionalisasi tindakan mereka sebagai sesuatu yang normal atau diperlukan.

Para pelaku bisnis dan pimpinan BUMN tentu saja semakin cerdas, untuk mencari celah-celah bisnis demi melakukan praktik korupsi, nantinya berdalih tindakan yang diambil adalah kebijakan bisnis semata dan bisa mendatangkan risiko keuntungan bagi BUMN atau sebaliknya merugikan. Untuk mencegah Tindak pidana Korupsi perlu pendekatan Holistik yang memperkuat mekanisme pengawasan dan kontrol, meningkatkan transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas direksi dan manajemen, serta penegakan hukum dan disiplin kerja sangat diperlukan. Mencakup tugas pengawasan melekat pada Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan terhadap Kinerja Direksi dan manajemen perusahaan apalagi perusahaan Go Public harus memenuhi standar tata kelola operasional dan manajemen yang memenuhi standar perusahaan terbuka.

Pengungkapan informasi operasional dan keuangan perusahaan yang terbuka akan meningkatkan akuntabilitas, berinisiatif membangun budaya anti korupsi dengan meningkatkan penegakan kode etik/ SOP dan sistem whistleblowing, insentif berperilaku etis tentu akan memperkuat integritas organisasi. Peningkatan kesadaran korupsi sejak awal dengan hidup sederhana dan malu jika hidup tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan dan kewajaran. Setiap pimpinan manajemen harus transparansi, akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya pencegahan korupsi harus didukung kuat dari top manajemen hingga level terbawah dalam organisasi perusahaan untuk menegakkan prinsip-prinsip etik dan bertanggung jawab atas segala tindakan kinerja mereka. Menerapkan standar good corporate gonvernance yang baik dan selalu mengevaluasi secara periodik dan memperbaiki sistem yang rusak, membangun kembali kepercayaan dan memastikan tata kelola PT Timah Tbk. (Persero) agar dilaksanakan dengan bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan transparansi dan akuntanbilitas laporan kinerja perusahaan dan laporan keuangan. Bangkit dari keterpurukan dengan manajemen terbuka dan gunakan orang-orang fresh and clean. Membantu aparat penegak hukum membuang orang bermasalah dan terbuka terhadap proses hukum yang berjalan. Ganti semua yang terlibat dengan orang yang baru kalau perlu dari orang luar, jujur dan profesional. Putus Generasi Rusak di PT Timah Tbk. (Persero), bukan diakuisisi maupun dimerger.