Korupsi Dana BOS TA 2020 Kemendikbud Ristek Dikti

Mei, 19, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | SK Kemendikbud Ristek Dikti No.719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan dalam kondisi khusus, dikenal dengan sistem belajar sistem Daring (online) yang disebut suga Belajar Merdeka (Tingkat Dasar dan menengah), Kampus Merdeka (Tingkat Pendidikan Tinggi) dalam pengejawantahan Permendikbud Ristek Dikti No. 20 Tahun 2020 tentang Juknis Alokasi Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Reguler, BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan untuk Pendidikan Dasar.

Hal itu diungkapkan oleh Dr. Kurnia Zakaria selaku Pakar Hukum dan Dosen di sejumlah Universitas di wilayah Jakarta, masih lanjutnya, Permemdikbud No.19 Tahun 2020 tentang Juknis BOS untuk Pendidikan Dasar dan menengah, Permendikbud No.24 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja, dan Permendikbud No.25 Tahun 2020 tentang Skema Keringan UKT mahasiswa PTN serta Surat Edaran Kemendikbud Ristek Dikti No.3 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada satuan Pendidikan, PP No.21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Bresar (PSBB), Keppres No.7 dan 11 tahun 2020, Permenkes No.9 Tahun 2020 dan Fatwa MUI No.14 Tahun 2020 tentang beribadah saat PSBB, Permenkeu No.198/PMK.07/2020 dan Permendagri No.24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemda.

“Saat itu PSBB di Indonesia dikenal istilah “Lock down” dimana ada larangan keluar rumah tanpa ijin seluruh wilayah Indonesia mulai 16 Maret 2020 diberlakukan “Physical Distancing” dalam dunia pendidikan hingga Juli 2021. Dengan Pembelajaran tatap Muka Terbatas (maksimal 50% kapasitas per ruangan saat PPKM tahun 2021),” lanjutnya, Minggu (19/5/2024).

Dalam Inpres No.4 Tahun 2020 jucto Keppres No.11 tahun 2020 Presiden Jokowi menginstruksikan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga negara, pemerintah Pusat maupun Daerah untuk me-refocusing anggaran APBN dan APBD disusul SE KPK No.8 Tahun 2020 tentang penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Dalam Evaluasi Pelaporan Keuangan Anggaran BOS sebetulnya berlapis ada Review Laporan Keuangan (LK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Pengendalian Inter dan pelaporan keuangan (PIPK), Rancangan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN).

“Ternyata dalam Laporan K-7 Laman Kemendikbud Ristek Dikti Tahun 2020-2021 kegiatan SMA dan SMK Negeri berjalan seperti sediakala (bukan online/daring) sehingga anggaran pengadaan barang dan jasa penyediaan multimedia pembelajaran sekolah justru meningkat, BOS untuk kegiatan ektrakurikuler meningkat padahal saat itu ditiadakan/libur hingga batas waktu ditentukan. Kemudian, dana BOS untuk pemeliharaan sarana dan prasarana (Sarpras) juga meningkat padahal sekolah dan kampus diliburkan,” ujarnya.

Pelaksanaana bursa kerja khusus pelajar/ mahasiswa (magang/PPKL) praktik kerja industri dan praktik kerja lapangan tetap ada padahal kantor, perusahaan dan pabrik tutup dimana pola kerja karyawan/ buruh WFH maupun Pembatasan Waktu dan Sosial Terbatas maksimal 50% kapasitas kerja, banyak kasus PHK masal terjadi saat itu. Pendidikan dan Pelatihan Guru dan Sertifikasi Kompetensi Guru tetap diselenggarakan walaupun memakai sistem Webinar tapi Laporan Anggaran ada Diklat Offline. Justru saat itu banyak bisnis sewa ruangan dan penginapan tutup hingga bangkrut. Kegiatan penerimaan siswa baru SD hingga SMA/SMK tetap ada tetapi memakai sistem online bukan offline sedangkan anggaran justru meningkat, serta ada anggaran untuk pengembangan Perpustakaan dan peningkatan Biaya Rutinitas PLN, Telkom-Indohome (WIFI) serta PDAM meningkat, padahal yang ada, Guru /Petugas TU Piket di sekolah selama setahun Maret 2020-Juli 2021.

Dalam hal ini Kurnia menduga “ada kesalahan dalam dunia pendidikan di Indonesia” seperti banyak penyelewengan anggaran pendidikan dan dana BOS terjadi karena beberapa hal seperti ;

1. Memalsukan Laporan Keuangan seperti mengadakan kegiatan pembelajaran offline fiktif tetap ada seperti pembelajaran tatap muka, kegiatan pendidikan jasmani olahraga renang dan atletik tetap dilakukan, jam pelajaran sekolah seperti sediakala dari jam 06.30-hingga jam 14.00 WIB (SD) jam 15.00 untuk SMP/SMA/SMK, orientasi siswa baru pengenalan sekolah tetap ada.

2. Untuk Dana Kepala Sekolah menyetor dana BOS kepada pengelola Dana BOS di Disdikbud Pemda maupun Kemendikbud untuk kelancaran pencairan anggaran DAK/ DAU maupun BOS serta diduga biaya “siluman”, administrasi dalam APBN Tahun 2020 anggaran Dana BOS senilai 54 triliun rupiah untuk seluruh Indonesia.

3. Dana BOS yang dicairkan diduga dikorupsi Kepala Sekolah dan bendahara Sekolah.

4. Pemalsuan Dana BOS untuk anggaran mark-up guru honorer.

5. Pemalsuan bukti pembayaran pembelian alat Sarpras pendidikan Fiktif dengan pengadaan alat komunikasi dan komputer baru, dimana pembelajaran jarak jauh (PJJ) disamakan dengan pembelajaran tatap muka (PKM).

6. Tidak adanya investigasi dan verifikasi data di lapangan, dengan alasan sedang PSBB, hanya pengecekan data di Laman Kemendikbud Ristek Dikti saja.

7. Dan info dari berbagai sumber sejak dilantik 23 Oktober 2019 Menteri Nadiem Makarim jarang ada di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Pendidikan Tinggi,  Jl. Jendral Sudirman, Senayan, Gelora,  Tanah Abang, jakarta Pusat, tapi diduga menurut rumor yang beredar bila ingin bertemu berada di kantor CBD Dharmawangsa, Jakarta Selatan, dimana sifat Leadership dan Pengawasan di Kemendikbud Ristek Dikti jadi pertanyaan besar?

8. Ketidakjelasan visi misi Kementerian di bawah Nadiem Makarim lebih menciptakan karakter manusia “pekerja” bukan manusia yang kreatif dan berinovasi dan kurikulum merdeka menjadi beban tersendiri karena banyak beban “administrasi dan pelaporan” bagi para staf pengajar.

9. Pemahaman pelajar/ mahasiswa terhadap budi pekerti dan beretika merosot, penghargaan siswa terhadap guru dan dosen tidak ada lagi, budaya masyarakat Timur ditinggalkan, lebih mengagungkan-agungkan pola kebarat-baratan sesuai dengan pengalaman Nadiem Makarim sendiri, dimana dari SD hingga Perguruan Tinggi semuanya ditempuh di luar negeri.

Dr. Kurnia Zakaria sependapat dengan Howard Abadinsky dalam bukunya Organized Crime bahwa Kejahatan Korupsi dalam dunia Pendidikan adalah suatu kegiatan usaha yang tidak bersifat ideologis, melibatkan sejumlah orang dalam interaksi sosial yang erat, disorganisasi berdasarkan hirarki, dan terdapat paling tidak tiga tingkatan, demi kepentingan mengamankan keuntungan dan kekuasaan dengan melibatkan diri dalam kegiatan legal maupun ilegal. Kedudukan-kedudukan dalam hirarki dan kedudukan-kedudukan yang berhubungan dengan fungsi khusus diberikan atas dasar pertimbangan hubungan kekerabatan atau pertemanan, atau pertimbangan rasional berdasarkan keahlian.

“Kedudukan-kedudukan tersebut tidak tergantung pada seseorang yang menduduki waktu tertentu. Kedudukan permanen dijabat oleh seseorang yang memang betul-betul akan mempertahankan keutuhan kegiatan usaha dan aktif dalam mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi kejahatan tidak ada persaingan tetapi ada pembagian kerja dan pembagian keuntungan dan mencegah adanya pengkhianatan dan kebocoran informasi. Mempergunakan ancaman dan penyuapan untuk penegakan disiplin kepatuhan pada organisasi sepanjang mendapatkan keuntungan dari penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan wewenang dalam jangka waktu yang lama. Keanggotaan terbatas, tertutup dan “terlindungi” dari proses hukum. Sistem aturan tidak tertulis tapi keberlakuannya tanpa legasisasi, tetapi aturan dibuat untuk kepentingan organisasi kejahatan. Organisasi ini tidak bersifat resmi dan tidak perlu ada pengakuan legalitas dari negara.

Kurnia Zakaria juga mengadopsi pendapat Marshall B. Clinard and Richard Quinney dalam bukunya Criminal Behavior Systems : A Typology bahwa Kejahatan Dalam dunia Pendidikan kita bercirikan :

1. Mempunyai struktur hirarki dengan pola hubungan yang bersifat mutual dan privilese.

2. Mengendalikan monopoli atau membangun pengaruh terhadap setiap lapisan tingkatan pendidikan dan struktur organisasi dalam Kemendikbud Ristek Dikti dari Pusat hingga Daerah Tingkat kecamatan.

3. Menggantungkan diri pada penggunaan ancaman dan menyingkirkan bagi yang tidak mau ikut aturan yang dibuat.

4. Memelihara kekebalan hukum dan kelanggengan.

5. Memperoleh keuntungan keuangan yang luar biasa dan kontinyu.

DPR Apresiasi Jenderal Sigit Atas Penghargaan Bagi Satrio

Mei, 19, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | DPR RI mengapresiasi Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo yang memberikan penghargaan kepada calon siswa (casis) Bintara Polri, Satrio Mukti. Penghargaan berupa lolos seleksi Bintara jalur disabilitas itu diberikan usai Satrio menjadi korban begal di Jakarta Barat hingga jarinya putus.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan menyebut, langkah ini belum pernah dilakukan Kapolri lainnya sebelum Jenderal Sigit.

“Sangat memperhatikan hal-hal yang luput dari perhatian kita, karena selama ini kan semuanya berdasarkan formalitas dan prosedural karena syarat-syaratnya apa, tahap prosedurnya seperti apa, itu yang harus diikuti,” jelas Trimedya, Minggu (19/5/24).

Selain itu, dia memandang apa yang dilakukan Jenderal Sigit diharapkan juga bisa diberikan kepada disabilitas lainnya.

“Setelah dia dibegal lalu dia jadi disabilitas, kan begitu, itu juga bentuk perhatian Kapolri terhadap korban victim, mudah-mudahan itu memberikan semangat kepada yang lain dan seharusnya bukan disabilitas korban victim saja, tetapi juga disabilitas yang lain juga dapat mendapat porsi juga, tentu dengan sangat terukur,” ujarnya.

Di sisi lain, dia meminta Kapolda Metro Jaya Irjen. Pol. Karyoto memperhatikan persoalan begal. Irjen. Pol. Karyoto diharapkan memberikan keamanan kepada masyarakat dengan tak ada lagi kejadian seruoa.

“Fenomena begal ini ternyata di Jakarta belum selesai, itu tugas Kapolda Metro dan Pemprov DKI, harus sinergi. Tidak larut dalam argumen-argumen nggak perlu bahwa ini begini-begini, yang jelas begal itu secara faktual masih ada, ya selesaikan lah. Kita minta, karena ini Ibu Kota Negara, kita minta perhatian tinggi dari Pak Kapolda Metro,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada calon siswa (Casis) Bintara Polri yang menjadi korban begal hingga jari tangannya putus. Dia adalah Satrio Mukhti (18).

Jenderal Sigit merekrut Satrio untuk ikut pendidikan Bintara Polri melalui jalur khusus disabilitas.

“Bapak Kapolri prihatin dengan kejadian yang dialami casis tersebut. Namun Bapak Kapolri pun bangga, casis tersebut memiliki keberanian melawan komplotan begal, dan casis tersebut tetap semangat ingin mengikuti rekrutmen,” ungkap Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen. Pol. Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Jumat (17/5/24).

Persiapan Polri Amankan Opening Ceremony World Water Forum ke-10 di Bali

Mei, 19, 24

Bali – Cakranusantara.net | Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus Kade Putra Narendra mengatakan, pihaknya bersinergi dengan seluruh stakeholders seperti TNI, BSSN, BIN, BNPB dan Pemprov Bali dalam upaya pengamanan penyelenggaraan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF).

Sebanyak 5.791 personel telah disiapkan untuk pengamanan event internasional yang digelar pada 18-25 Mei 2024 ini.

“Tentunya kita mengutamakan tindakan preemtif dan preventif. Kami juga ersinergi dengan TNI untuk berkolaborasi dengan BSSN, BIN, kemudian dengan juga BNPB. Hal itu untuk mengantisipasi tindakan yang tidak kita inginkan, semisal ada bencana alam itu sudah dikoordinasikan secara baik,” kata Ida Bagus di Pos Command Center 91 ITDC, Nusa Dua, Bali, Minggu (19/5/2024).

Terkait dengan acara opening ceremony penyelenggaraan WWF pada Senin besok 20 Mei 2024, Ida Bagus menuturkan, pengamanan dibagi menjadi tiga ring. Ring 1 pengamanan dilakukan Paspampres, ring 2 dari TNI sebagai pengamanan wilayah dan ring 3 dari Polri yang menyangkut objek-objek maupun pengawalan, rute dan parkir.

“Polri sudah kita gladikan dan telah dicek pimpinan dengan satgas-satgas yang ada. Sebanyak 8 satgas untuk membackup untuk kegiatan ini,” katanya.

Lebih lanjut, ia pun menyebut masyarakat khususnya yang berada di Bali sangat mendukung penyelenggaraan WWF ini. Bahkan, ia mengatakan, masyarakat membantu mengamankan wilayahnya masing-masing.

“Masyarakat bersosialisasi dengan kita dengan stakeholder dari TNI maupun Pemprov juga. Mereka justru senang, adapun pengamanan seperti pecalang juga membantu kita dan di bawah koordinasi kita,” ujarnya.

Komonitas Nelayan Tradisional Pati Dukung Irjen Pol Ahmad Luthfi Maju Cagub Jateng

Mei, 19, 24

Pati – Cakranusantara.net | Dukungan terus mengalir, dukungan dan apresiasi terus mengalir dari masyarakat Pati Jawa Tengah kepada Irjen Pol Ahmad Luthfi dalam bursa calon gubernur pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024 mendatang, di samping banyaknya foto foto Jenderal Bintang dua ini yang terpasang berisikan dukungan dan harapan kepada orang nomor satu di jajaran begambar Borobudur ini untuk menerima dan mau menjadi Gubernur Jawa Tengan, selain itu juga kali ini dukungan langsung diberikan kepada Irjen Pol. Ahmad Luthfi ini dari komumitas Nelayan tradisional yang ada di Kab. Pati.

silent majority update, – Bagi Para ketua koordinator Nelayan tradisional tersebut tersebut Sosok Irjen Pol Ahmad Luthfi, adalah sosok perwira tinggi Polri yang sangat dikenal masyarakat Jawa Tengah, selama empat tahun menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah, ia dinilai memiliki ketegasan tidak pandang bulu dalam penyelesaian kasus kata Bpk Utomo ketua Koordinator Nelayan Tradiaional Trimulyo Juwana, selama memimpin Polda jawa Tengah serta terbukti mampu menjaga kerukunan dalam berkeragaman, keamanan dan kondusivitas wilayah Jawa Tengah, dan sangat terlihat Jenderal bintang dua yang sangat menguasai ilmu intelejen ini dekat dan memahami kultur Masyarakat Jawa Tengah sehingga tanpa ragu turun langsung ke Masyarakat untuk memahami dan merasakan langsung apanyang dikehendaki masyarakat Jawa Tengah.

Demikian juga Hal yang sangat berkesan menurut Ketua koordinator Nelayan tradisional Pecangaan Kecamatan Batangan Bpk. Suwaji, kesigapan Bpk Kapolda atas musibah banjir yang ada di Pati, beliau turun langsung dan menyempatkan hadir memberi dorongan moril dan bantuan yang dibutuhkan masyarakat terang tokoh Nelayan tradisional Kecamatan Batangan, Minggu (19/5/2024)

Demikian juga disampaikan oleh ketua nelayan tradisional Bwndar Kec Juwana Bpk. Askuna bahwa Irjen Pol. Ahmad Luthfi sangat ideal untuk memimpin Jawa tengah sebagai Gubernur mendatang.

Semenjak ia menjabat 1 Mei 2020, beberapa program unggulan telah digaungkan untuk meningkatkan intensitas kehadiran polisi di tengah masyarakat termasuk bantuan2 langsung kepada masyarakat pesisir, di antaranya Jumat Berkah, Polda Jateng Hadir, anjangsana dan Jumat Curhat.

Mengalirnya apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat Jawa Tengah dari berbagai kalangan termasuk diwilayah Pati untuk di calonkan dalam bursa Pilgub 2024, bukti bahwa Masyarakat Pati sangat mendambakan sosok figur seperti Irjen Pol. Ahmad Luthfi untuk memimpin Jateng kedepannya.

Dalam berbagai kesempatan Irjen Pol. Ahmad Luthfi mengatakan, sampai saat ini ia masih fokus dalam memberikan pelayanan kepolisian, serta menjaga Kamtibmas dengan leluasa dan tanpa jarak dengan masyarakat.

“Dengan kedekatan dan terbukanya komunikasi ini, akan berdampak pada respons cepat pada setiap penanganan kasus, serta penyelesaian permasalahan sosial masyarakat,” ujar Kapolda Jateng.

Dengan banyaknya dukungan masyarakat kepada Irjen Pol. Ahmad Luthfi, di setiap kesempatan Jenderal Bintang dua ini masih tetap fokus dan berbuat untuk Jawa Tengan serta masih belum menanggapi serius berbagai dukungan atas dirinya yang di harapkan masyarakat untuk terus mengabdi di Jawa Tangah, sehat dan panjang umur Jenderal semoga harapan warga Pati untuk Panjenengan bisa memimpin Jawa Tengah dapat terwujud, Aamiin. (Rohman)

Parkir Liar Minimarket di Jakarta Menjadi Sorotan Publik

Mei, 18, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Maraknya Juru Parkir (Jukir) liar di Minimarket, menjadi pertanyaan warga masyarakat sekitar, pertanyakan bekingnya siapa. Pasalnya, mereka berani melakukan parkir liar di minimarket Daerah Jakarta.

Dr. Kurnia Zakaria menanggapi hal itu, bahwa sebetulnya mereka adalah bagian dari aparat keamanan rt/rw setempat atau anggota Ormas tertentu yang menguasai lahan, tetapi mereka biasanya ada setoran baik ke pihak polsek maupun dishub dan satpol PP per periode, perminggu bisa juga perbulan,

“Ada juga setoran ke pemilik lahan /ormas penguasa lahan maupun ke kas rt/rw. Rata-rata jukir itu pengangguran dan diduga suka minum. Mereka juga disinyalir sering kedapatan pakai obat maupun narkoba,” terangnya, Jum’at (17/5/2024).

Kalau dari teori subkultur pekerjaan Jukir liar adalah pekerjaan yang paling mudah didapatkan tidak perlu persyaratan, cukup modal berani, nekad, kuat berpanas-panasan, berdebu, dan pertemanan. Pekerjaan ini juga penuh dengan persaingan antar kelompok karena menjanjikan penghasilan tetap dan tidak perlu keluar tenaga maupun pikiran, santai pekerjaannya. Siapa yang kuat itu yang menang.

“Tentu saja orang-orang yang bekerja penggunaan, rendah segi tingkat pendidikan, malas, tidak punya kemampuan skill apapun, mudah putus ada, suka nongkrong-nongkrong, maka ini kategori kejahatan jalan premanisne, pengemis dan penganen,” ujarnya.

Jukir liar pekerjaan paling mudah dan ringan, tidak perlu syarat pendidikan. Jam kerja diatur sendiri, serta baju bebas. Biasanya, jika ada video viral baru aparat beraksi, selama masih aman dibiarkan saja. Parkir gratis di kantor pemerintahan mengapa harus diberi karcis dan ada penunggunya, masalahnya tarif juga ditentukan bukan sukarela.

“Uang retribusi parkir adalah pendapatan pemda paling besar dibawah pajak pbb. Makanya mereka berinduk pada komunitas masyarakat setempat/ pemuda kampung atau Ormas Ormas tertentu. Mereka akan lebih kuat bila Ormas itu semakin besar dan dilibatkan kegiatan pejabat. Bila ada kesempatan berbeda tentu sangat pemimpinlah yang tampil dan akan mendapatkan pembagian paling besar, dan risiko ditanggung anak buah,” tandas Dr. Kurnia yang merupakan Pakar Hukum dan Dosen di sejumlah Universitas di Jakarta. (Rohman)

Kodim Pati Gelar Tes Kesegaran Jasmani Periodik I Tahun 2024

Mei, 17, 24

Pati – Cakranusantara.net | Anggota Kodim 0718/Pati beserta anggota dinas jawatan TNI AD Korem 073/Makutarama yang berada di wilayah kabupaten Pati mengikuti tes kesegaran jasmani (Garjas) periodik I tahun 2024.

Para peserta Garjas adalah Perwira pertama (Pama), Bintara, Tamtama serta PNS TNI AD dipusatkan di Kompi C Yonif 410/Alugoro Pati. Sedangkan renang dasar dilaksanakan di kolam renang Namira Regaloh kecamatan Tlogowungu.

Tes kesamaptaan jasmani merupakan syarat mutlak bagi prajurit sebagai persyaratan untuk Usul Kenaikan Pangkat (UKP) di jajaran Angkatan Darat, baik Perwira, Bintara maupun Tamtama.

Dalam arahannya, Dandim 0718/Pati Letkol Inf Jon Young Saragi, S.Sos menekankan tentang kewaspadaan faktor keamanan serta keselamatan personel selama kegiatan garjas.

“Ini merupakan kegiatan rutin, namun jangan sampai kita semua terlena. Utamakan keselamatan personel dalam kegiatan ini, dan bagi anggota yang sakit jangan dipaksakan untuk melaksanakan kegiatan fisik,” kata Dandim.

Dandim juga menyampaikan agar seluruh peserta Garjas untuk mengikuti ketentuan serta peraturan yang berlaku, dan mengikuti seluruh arahan dari tim Jasrem 073/Makutarama.

“Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan kelancaran, keselamatan, kesehatan dan keberhasilan apa saja yang kita kerjakan,” tandas Dandim.

Selama pelaksanaan tes Garjas dipantau langsung oleh tim asistensi dari Jasrem 073/Makutarama yang dipimpin oleh Pajasrem 073/Mkt Kapten Inf Antoni Manik. (Tejo)

Kapolresta Pati Pimpin Apel Kesiagaan TPPK di Satuan Pendidikan

Mei, 16, 24

Pati – Cakranusantara.net | Kapolresta Pati Polda Jawa Tengah Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama memimpin kegiatan Apel Kesiagaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan satuan pendidikan. Apel dilaksanakan di Lapangan Upacara SMK Negeri 2 Pati, Kamis (16/05/2024).

Hadir dalam Apel tersebut sejumlah Perwira Polresta Pati, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah diwakili Kepala Cabdin wil lll Prov. Jateng, MKKS Kab. Pati, Forkopimcam Margorejo. Diikuti Kepala Sekolah, Staf dan Pengajar SMK Negeri 2 Pati, siswa SDN Muktiharjo 1, SMPN 2 Pati, SLBN Sukoharjo Pati, SMAN 1 Pati, SMA PGRI 1 Pati, SMKN 4 Pati dan SMKN 2 Pati.

Dalam amanatnya, Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama mengatakan antara lain, komunitas pendidikan yang merupakan bagian strategis dalam penyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. SDM yang mengembangkan nilai-nilai untuk terwujudnya Profil Pelajar Pancasila.

“Momen pagi hari ini adalah bagian dari sebuah upaya untuk pencapaian tujuan tersebut. Sehingga pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan menjadi bagian dan ditetapkan sebagai salah satu episode Merdeka Belajar,” kata Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama.

Disampaikan, kolaborasi semua pemangku kepentingan harus dihadirkan di setiap satuan pendidikan agar mampu memastikan bahwa lingkungan satuan pendidikan merupakan tempat/rumah yang aman (save house) bagi seluruh warga satuan pendidikan.

“Kehadiran satuan pendidikan yang aman harus kita yakini akan mampu menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya minat, bakat, dan talenta peserta didik yang bermuara pada keunggulan dari masing-masing peserta didik dan satuan pendidikan. Harus kita pahami bahwa kebutuhan rasa aman adalah kebutuhan dasar yang harus disediakan kepada seluruh warga satuan pendidikan,” lanjutnya.

Terbitnya Permendikbud Nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan harus benar-benar diimplementasikan secara cermat dan berkelanjutan. TPPK yang dibentuk disetiap satuan pendidikan dan satgas pencegahan kekerasan dan penanganan kekerasan yang dibentuk di setiap pemerintahan daerah harus mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana amanat permendikbud dimaksud.

Melalui Apel itu juga digencarkan Gerakan “Ayo RUKUN” (Aksi gotong-roYOng beRantas Kekerasan dan perUNdungan) yang telah di-launching oleh Pj Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 25 November 2023 bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Diharapkan nantinya gerakan “Ayo RUKUN” ini yang akan menjadi inspirasi di setiap satuan pendidikan.

Kapolresta Pati mengajak para peserta Apel Kesiagaan TPPK, untuk menjadikan momentum tersebut untuk bergandengan tangan mewujudkan lingkungan satuan pendidikan yang aman dan nyaman, satuan pendidikan yang menyenangkan. Sehingga dapat mewujudkan Zero Tindakan Kekerasan dalam berbagai bentuk di satuan pendidikan.

“Polri siap berkolaborasi dengan satuan pendidikan. Dan menjadi salah satu tugas Polri adalah memberikan pengayoman, menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi kita semua,” pungkasnya. (Humas)

Pemkab Pati Serahkan Tanah Hibah untuk Polresta, TNI AD dan AL

Mei, 16, 24

Pati – Cakranusantara.net | Bertempat di Ruang Paringgitan Pendopo Kabupaten Pati, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro didampingi Kepala BPKAD, Rabu (15/5), menyerahkan tanah hibah Pemkab kepada Polresta, TNI AL dan TNI AD.

Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengatakan tanah hibah dari pemerintah Kabupaten Pati kepada Polresta dan TNI AD lokasinya berada di Tlogowungu, tepatnya di depan kantor kecamatan Tlogowungu yang saat ini digunakan sebagai kantor Polsekta dan kantor Koramil Tlogowungu.

Adapun TNI AL mendapatkan lahan yang berada di Dukuhseti, yang digunakan sebagai pangkalan TNI AL.

“Tentunya nanti ketiganya akan menambah pengamanan di Kabupaten Pati dan mudah-mudahan ke depannya segera diselesaikan pembangunannya oleh instansi masing-masing”, tutur Henggar.

Pj Bupati Pati juga berharap penyerahan tanah hibah ini akan dapat meningkatkan kinerja dan semangat ketiganya dalam melayani masyarakat di Kabupaten Pati. (Tejo)

Hadiri Wisuda Perdana STTP Pati, Pj Bupati Berikan Pesan Untuk Wisudawan

Mei, 16, 24

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro, menghadiri wisuda angkatan pertama Sekolah Tinggi Teknik Pati (STTP) yang diselenggarakan di Gedung STTP Pati. Dalam sambutannya, Pj Bupati Henggar memberikan semangat kepada 32 wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan tugas belajar di STTP.

Pj Bupati Henggar menekankan pentingnya keberanian dalam meraih prestasi.

“Sing penting wani. Karena keberanian ini adalah modal mutlak bagi penjenengan semua para wisudawan wisudawati,” ujarnya.

Pj Bupati juga berharap agar para wisudawan terus mengembangkan ilmu yang telah didapat dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, bahkan mampu menciptakan usaha sendiri.

Kepala STTP Joko Suratno mengatakan bahwa wisuda ini merupakan wisuda sarjana pertama STTP sejak berdiri pada tahun 2018 untuk program studi teknik elektro dan informatika.

“Wisuda pada hari ini diikuti oleh 32 wisudawan, yang terdiri dari program Informatika 20 dan teknik elektro 12 wisudawan,” terangnya.

Ia mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan tugas dan meraih prestasi yang telah diraih.

“Semoga semua yang telah diperoleh selama belajar di STTP ini memberikan semangat dan bekal dalam berjuang dan berkarya di tengah-tengah masyarakat,” tandasnya.

Dua wisudawan terbaik dengan predikat cumlaude pada wisuda kali ini adalah Agus Riyanto dari teknik elektro dan Muhammad Nor Salam dari program informatika. (Doni)

Gelar Razia Knalpot Brong, Satlantas Polresta Pati Tilang 39 Pelanggar

Mei, 16, 24

Pati – Cakranusantara.net | Satuan Lalulintas Polresta Pati melakukan penindakan pelanggar Lalu Lintas yang potensial menyebabkan kecelakaan dan kendaraan dengan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau knalpot brong.

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kasat Lantas Kompol Asfauri mengatakan pihaknya menggelar razia knalpot brong secara hunting system, mobiling dan deteksi aksi pada lokasi Dalam kota, Jalan Pati-Margorejo, Jalan Pati-Tayu, Jalan Pati-Gabus, Jalan Pati-Gembong, Jalan Lingkar Selatan dan Pantura Pati.

“Kegiatan dilaksanakan secara hunting sytem oleh 5 Tim, masing-masing Tim berjumlah 5 personel dipimpin perwira pengendali,” kata Kasat Lantas pada Selasa (14/05/2024).

Dia katakan, Hasil kegiatan telah menindak pelanggaran knalpot tidak sesuai Spektek/Brong, sebanyak Tilang 39 pelanggar, dengan Barang bukti 17 Sepeda motor dan 22 Knalpot Brong.

“Ini dilakukan karena ada laporan masyarakat yang mengeluhkan penggunaan knalpot brong dan sesuai Maklumat Kapolda Jateng”, pungkasnya.(Humas)