Polda Kepri Gelar Rakernis dan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Humas

Mei, 15, 24

Batam – Cakranusantara.net | Polda Kepri menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polda Kepri dan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Humas Tahun 2024 di Hotel Beverly Kota Batam, Selasa (14/5/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., PJU Polda Kepri, Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau Bpk. Hamdani, S.Sos., Ketua PWI Provinsi Kepulauan Riau Bpk. Andi Gino, Ketua IJTI Provinsi Kepulauan Riau Bpk. Gusti Yenosa, para PPID Satker dan Operator Polda Kepulauan Riau, serta para Kasihumas beserta Operator PID Satwil Jajaran Polda Kepulauan Riau.

Dalam sambutannya, Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., membacakan amanat dari Bapak Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., yang menyatakan bahwa Rakernis ini merupakan momen yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kemampuan profesi, menguatkan komitmen, dan menyamakan persepsi tentang tugas/peran kehumasan Polri dalam rangka mendukung stabilitas kamtibmas yang kondusif.

“Selain itu, rakernis ini juga merupakan sarana untuk kita bersama-sama mendukung program pemerintah pada tahun 2024, yang menitikberatkan pada percepatan transformasi ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan dipengaruhi oleh perkembangan situasi secara nasional, regional maupun internasional dapat tetap tumbuh dan berkembang dengan baik. Sejalan dengan hal tersebut, Rakernis Humas Polda Kepri Tahun 2024 mengangkat tema Humas Polri yang Presisi Siap Mendukung Stabilitas Kamtibmas yang Kondusif dalam Proses Demokrasi Guna Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” ujar Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H.

Lebihlanjut, Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menjelaskan juga bahwa Tugas dan fungsi humas dipengaruhi oleh dua fenomena yaitu fenomena demokratisasi dan fenomena teknologi informasi. Pengertian fenomena demokratisasi ini dimana kekuasaan ada di tangan rakyat. Artinya, bagaimana mendapatkan legitimasi dan dukungan publik, Polri harus mampu untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik.

“Humas merupakan garda terdepan untuk membangun opini publik terhadap kinerja Polri, maupun terhadap informasi _up to date_ yang diminta masyarakat. Menyikapi tuntutan masyarakat tersebut maka perlu adanya pembenahan terhadap teknologi informasi yang dimiliki sehingga output yang diharapkan humas ke depan mampu memberikan informasi positif dengan cepat dan akurat kepada masyarakat,” tutur Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H.

Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memberikan penekanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas Fungsi Kehumasan Polri, yaitu:

• Tingkatkan hubungan kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua lapisan masyarakat, terutama dengan kalangan pers dan instansi terkait lainnya.
• Tingkatkan kemampuan menghimpun dan mengolah serta mendistribusikan informasi secara merata, menyeluruh, cepat, tepat, dan akurat.
• Manfaatkan jaringan Sistem Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) untuk mendukung tugas-tugas kepolisian.
• Agar merespon dengan baik tentang kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat.
• Tingkatkan terus kemampuan dan profesionalisme anggota pengemban fungsi kehumasan dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan.

Usai membacakan amanat Kapolda Kepri, Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menambahkan beberapa penekanan bahwa Fungsi Kehumasan sekarang sangat penting sekali untuk dikuatkan. Struktur organisasi andalan sekarang adalah tugasnya sebagai pemberi informasi.

“Yang pertama apabila ada masyarakat yang meminta informasi kepada kita, kita harus memberikan informasi tersebut. Jika kita tidak menjawab, ada konsekuensi hukumnya. Yang kedua dalam menjawab era demokrasi sekarang yang merupakan era kebebasan media,” tutur Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H.,

Lebihlanjut, Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., juga mengucapkan terimakasih banyak kepada Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si., yang telah mengadakan pelatihan sangat bermanfaat ini.

“Terkait Pilkada nanti di bulan Oktober, kompetisinya sudah terasa dari sekarang. Kita harus menjadi cooling system. Jika ada orang melempar isu-isu tidak benar, kita harus langsung mengklarifikasinya. Tugas kita adalah sebagai pendingin atau cooling system. Berikan informasi yang benar kepada masyarakat sehingga mereka tahu jika ada berita tidak benar, kita langsung klarifikasi, jangan malah menambah ketidakbenaran tersebut,” ujar Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H.

Dalam kesempatan yang sama, Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si., menyampaikan rasa terimakasih kepada Bapak Wakapolda Kepri dan seluruh tamu undangan yang telah hadir.

“Humas Polri ini adalah bagaimana kita menyatukan informasi yang objektif dan terpercaya. Humas Polri saat ini sudah menjadi fungsi operasional sama seperti fungsi operasional lainnya. Apa yang dikerjakan oleh fungsi kepolisian, jika tidak ada humas, masyarakat tidak akan tahu,” ujar Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si.

Lebih lanjut, Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si., mengatakan kepada seluruh peserta dan teman-teman semuanya harus memahami bahwa sebagai anggota Polri, teman-teman juga merupakan agen kehumasan.

“Kita memiliki UU tentang pers, yang artinya setiap orang mempunyai hak untuk menyampaikan informasi dan ada juga Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si.

Kemudian, Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si., memberikan contoh kecil sewaktu menjadi Kabidhumas Polda Lampung yang dimana terkait video viral Bima di TikTok, presiden sampai turun ke Lampung. Ini artinya media sosial bisa dilihat oleh semua orang tanpa terkecuali. Inilah tugas kita sebagai fungsi Humas Polri.

“Terakhir, kepada masyarakat yang ingin mengadukan atau melihat kejahatan serta memerlukan bantuan kepolisian dapat menghubungi Call Center polisi 110 atau unduh aplikasi Polri Super Apps di Googleplay/APP Store,”- Tutup Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si.

Rakernis ini dilanjutkan dengan foto bersama, pemberian cindera mata dan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan yang membahas tentang berbagai topik terkait kehumasan Polri, seperti strategi komunikasi publik, pemanfaatan media sosial, dan membangun hubungan dengan media.

Nanda Sidabalok

Mei, 18, 25

ABSTRAK
Saat ini perfume atau minyak wangi bukan lagi sekedar dipakai untuk acara-acara tertentu saja, tetapi sudah digunakan setiap hari untuk menunjang aktifitas pemakainya. Di tahun 90an perfume atau minyak wangi hanya dipakai oleh kalangan tertentu saja dan tak jarang digunakan hanya pada saat-saat tertentu seperti saat menghadiri pesta, saat bekerja dan saat beribadah saja, dan penggunanya pun rata-rata dari usia remaja sampai dewasa. Saat ini perfume sudah menjadi barang konsumsi dari setiap lapisan Masyarakat dan dari setiap kalangan usia mulai dari lapisan Masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan sampai Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dan juga sudah digunakan dari kalangan usia mulai dari usia balita, remaja, dewasa, tua dan bahkan juga usia lansia. Dari banyaknya bahan baku pembuatan perfume atau minyak wangi yang mudah didapat, banyaknya penyedia jasa promosi atau iklan baik melalui media-media massa dan juga internet, banyaknya jasa-jasa delivery yang bisa digunakan untuk membantu pendistribusian barang serta banyaknya minat dari masyarakat itu sendiri tentu saja menjadikan ini sebagai salah satu peluang bisnis yang cukup menjanjikan.

jurnal : hukum dagang

oleh : nanda sidabalok

PDF

Wakapolda Kepri Hadiri Pembukaan Pelatihan Peningkatan Kemampuan APIP Dalam Penanganan Perkara Tipikor

Mei, 13, 24

Batam – Cakranusantara.net | Wakapolda Kepri menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dalam rangka acara pembukaan Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Provinsi Kepri. Senin (13/5/2024).

Acara ini dilaksanakan di Hotel Best Western Premiere Panbil Batam dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Irjen. Pol. Didik Agung Widjanarko, S.I.K., M.H., Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., Kapolresta Barelang, Wadirreskrimsus Polda Kepri, Aspidus Kejati Bapak Mukharom, S.H., M.H., Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepri Ibu Emmy Mutiarini, S.E., Ak., M.Si., Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepri Bapak Mardiyanto Arif Rakhmadi, Ak. M.M., Hakim Tinggi dari Pengadilan Tinggi Kepri Ibu Eliwarti, S.H., M.H., Inspektur Provinsi Kepri dari Inspektorat Daerah Provinsi Kepri Bapak Sutan Irmendas, S.E. Ak., Direktur Koorsup Wilayah 1,Edi Suryanto, Ak, M.M., Koordinator Pelatihan Ferdian Adi Nugroho, S.H., M.H., dan seluruh peserta yang mengikuti pelatihan.

Dalam sambutannya, Irjen. Pol. Didik Agung Widjanarko, S.I.K., M.H., selaku Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan acara ini. Saya berharap pelatihan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, khususnya bagi para peserta pelatihan.

“Seperti yang kita ketahui, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, membawa perubahan signifikan dalam struktur dan kewenangan KPK. Salah satu perubahan yang paling penting adalah KPK tidak lagi menjadi lembaga independen, melainkan masuk dalam kekuasaan penuh Mahkamah Konstitusi (MK),” jelas Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Irjen. Pol. Didik Agung Widjanarko, S.I.K., M.H.

Kemudian, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Irjen. Pol. Didik Agung Widjanarko, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 juga mengatur tentang tugas pokok KPK, yang tertuang dalam Pasal 6A. Tugas pokok KPK tersebut meliputi:

1. Pencegahan: Melakukan kegiatan pencegahan korupsi, yang dilaksanakan oleh dua kedeputian. Kedeputian Pencegahan bertugas terkait pelaporan Laporan KPN, serta pelaporan dan investigasi. Kedeputian Koordinasi bertugas melakukan koordinasi dengan instansi pelayanan publik, pemerintah daerah, dan instansi yang berwenang untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Monitoring: Melakukan kajian terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Apabila dalam kajian tersebut ditemukan adanya potensi korupsi, KPK dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan.
3. Supervisi: Melakukan supervisi terhadap penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK, kejaksaan, dan Kepolisian.
4. Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan: Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
5. Eksekusi: Melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Melalui pelatihan ini, saya berharap para peserta dapat memahami dengan lebih baik tentang tugas pokok KPK, khususnya dalam hal pencegahan dan penanganan perkara Tipikor. Saya juga berharap agar pelatihan ini dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara APH dan APIP dalam pemberantasan Tipikor di Provinsi Kepri,” Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Irjen. Pol. Didik Agung Widjanarko, S.I.K., M.H.

Dalam kesempatan yang sama, Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa pelatihan yang dilaksanakan pada hari ini memiliki arti yang sangat strategis, sebagai sarana membangun integrasi di antara kelembagaan, menjaga sinergi, dan meningkatkan komitmen di seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) negara kita dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Seperti yang kita ketahui, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, meningkatkan komitmen bersama sangatlah penting, karena tindak pidana korupsi dinilai semakin berkembang dan memerlukan perhatian yang lebih serius dari kita semuanya. Dalam menghadapi kondisi tersebut, diperlukan kerjasama yang semakin intens dan peningkatan kapasitas dari seluruh instansi penegak hukum bersama pengawas intelijen serta pemerintah lainnya,” tegas Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H.

Kemudian diakhir sambutannya, Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menuturkan bahwa saya yakin dan optimis, kegiatan ini sangat mampu mendorong serta memperkuat stakeholder lainnya, terutama dalam rangka membangun kesadaran dalam setiap elemen bangsa bahwa tindak pidana korupsi merupakan musuh bersama yang harus kita tangani secara bersama-sama.

“Terakhir, kepada seluruh peserta pelatihan, saya harapkan dapat mengikuti pelatihan ini dengan penuh kesungguhan dan memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi,” – tutup Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H.

Terakhir, Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si., menambahkan pesan kepada masyarakat yang ingin mengadukan atau melihat peta kerawanan serta memerlukan bantuan kepolisian dapat menghubungi Call Center polisi 110 atau unduh aplikasi Polri Super Apps di Googleplay/APP Store.

Kapolda Kepri Resmi Tutup Kejuaraan Pencak Silat

Mei, 13, 24

Tanjungpinang – Cakranusantara.net | Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., resmi menutup Kejuaraan Pencak Silat dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-78 di TCC Mall Tanjungpinang dilaksanakan dengan sukses pada hari Minggu (12/5/2024).

Acara penutupan tersebut dihadiri oleh Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., beserta PJU Polda Kepri, Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol. H. Ompusunggu, S.I.K., M.Si., serta berbagai pejabat dan panitia pelaksana. Tidak ketinggalan, peserta dan atlet Pencak Silat turut meramaikan acara penutupan ini.

Dalam sambutannya, Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan Kejuaraan Pencak Silat yang berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 10 hingga 12 Mei 2024. Berkat kerjasama dan sinergi yang solid, seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Tanpa kerjasama dan dukungan dari semua pihak, acara ini tidak akan berjalan semeriah dan sesukses ini.

“Bagi para pemenang, saya ucapkan selamat dan teruslah berlatih untuk meraih prestasi yang lebih tinggi lagi dan saya terus mendoakan agar selalu berprestasi dan mengharumkan nama Kepri di kancah nasional maupun internasional. Bagi yang belum mendapatkan juara, jangan berkecil hati. Jadikan ini sebagai cambuk untuk terus berlatih dan menjadi yang terbaik di masa depan,” ucap Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H.

Lebih lanjut, Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., berharap Kejuaraan Pencak Silat dapat menjadi agenda tahunan Polda Kepri dan kedepannya dapat ditingkatkan skalanya menjadi kejuaraan nasional maupun internasional. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana yang sudah melaksanakan kejuaraan Pencak Silat dalam rangka Hari Bhayangkara ke 78 ini sampai dengan selesai,” tutur Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H.

Diakhir sambutannya, Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., menutup sambutannya dengan penuh rasa syukur dan menyatakan bahwa Kejuaraan Pencak Silat dalam rangka Hari Bhayangkara ke-78 di Kepulauan Riau tahun 2024 ini resmi ditutup pada hari Minggu, 12 Mei 2024, pukul 21.15 WIB. Marilah kita bersama sama mengobarkan tekad dan prestasi yang baik dengan membawa nama baik provisi Kepri. Kepri adalah Kita.

Terakhir, Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si., menambahkan pesan kepada masyarakat yang ingin mengadukan atau melihat peta kerawanan serta memerlukan bantuan kepolisian dapat menghubungi Call Center polisi 110 atau unduh aplikasi Polri Super Apps di Googleplay/APP Store.

Acara penutupan Kejuaraan Pencak Silat ini diakhiri dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang dan foto bersama.

Hukum Pajak, Pokok Bahasan Concursus, Pasal 63-65 dan 76 KUHP

Mei, 13, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Hukum Pajak, Pokok Bahasan Concursus, Pasal 63-65 dan 76 KUHP, tentang Nie Bis In Idem, Pasal 76.KUHP, tentang Lampau waktu Penuntutan dan Lampau waktu menjalani pidana pada Tindak Pidana Pajak, Pasal 78-80 KUHP.

I. Tindak Pidana Perpajakan.
1. Sanksi administrasi ini diperuntukkan bagi mereka para wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum pajak yang bersifat administrative. Sanksi semacam ini tidak tertuju pada sanksi fisik wajib pajak, melainkan lebih kepada penambahan jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh wajib pajak itu sendiri.

Sanksi administrasi terhitung pada saat dikenakan kepada wajib pajak dengan jangka waktu tertentu, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang perpajakan. Jangka waktu yang  ditentukan itu sebagai suatu kepastian
hukum yang tidak boleh dilanggar oleh pihak-pihak terkait, karena adanya legalitas dari Negara dalam bentuk Undang-undang. Baik pejabat dan wajib pajak haruslah patuh terhadap
ketentuan yang ada dalam undang-undang.

Merujuk pada pasal 1 ayat 8 UU PPDSP yang menyatakan bahwa utang pajak adalah pajak yang harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kanaikan sebagaimana yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari hal itu, dapat dikatakan bahwa sanksi administrasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan utang pajak.

2. Sanksi Administrasi Berupa Bunga
Pasal 13 ayat 2 UU KUP, yang didalamnya diatur mengenai sanksi administrasi berupa bunga men sanksi terhadap jumlah kekurangan pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, karena berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang kurang dibayar. Sanksi berupa bunga sebesar dua persen sebulan, untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. Serupa tapi tak sama, hal senada juga terdapat dalam pasal 11 ayat 2 UU BPHTB, tetapi
hanya diberlakukan untuk jumlah kekurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dalam surat ketetapan BPHTB. Apabila berdasarkan keterangan atau pemeriksaan lain ternyata jumlah BPHTB yang terutang kurang dibayar, dikenakan sanksi bunga sebesar dua persen sebulan dalam jangka waktu
paling lama 24 bulan.

Selanjutnya, untuk besar bunga 48% dari jumlah pajak penghasilan, pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang
mewah yang tidak atau kurang dibayar. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 13 ayat 5 UU KUP mengenakan sanksi ini kepada wajib pajak yang setelah jangka waktu lima tahun tersebut dipidana kareana melakukan tindak pidana kasus perpajakan atau tindak pidana lain yang mengakibatkan kerugian pada Negara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Adanya besar bunga yang diberikan
kepada wajib pajak yang nakal dimaksudkan agar para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tidak melampaui jangka waktu yang ditentukan sehingga terhindar dari pengenaan sanksi administrasi.

3. Sanksi Administrasi berupa Denda

Dalam hukum pajak tidak hanya bunga saja yang bermain untuk kemudian dijadikan sebagai sanksi administrasi. Sanksi berupa denda juga ikut mengambil peran dalam upaya penegakan.

4. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Adanya sanksi administrasi berupa bunga dan denda yang dikenakan pada wajib pajak yang mangkir atau  melanggar ketentuan aturan hukum pajak agaknya tidak cukup untuk
membuat mereka menjadi insane yang taat pada pajak. Dalam hal ini maka sanksi berupa kenaikan diberikan kepada mereka yang melanggarnya. Sanksi ini ditujukan kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas terhadap jumlah pajak yang terutang. Pada
hakikatnya sanksi ini bertujuan agar wajib pajak tidak berupaya untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak karena hal tersebut dapat merugikan Negara. Sebagaimana termaktub dalam Undang-undang
KUP pasal 13 ayat 3 yang memuat sanksi administrasi berupa kenaikan yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas jumlah PPh, PPn, dan PPnBM yang terutang dalam surat ketetapan ;
a. 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.
b. 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong
atau dipungut, tetapi tidak atau kurang disetorkan.
c. 100% dari PPn dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.

5. Sanksi Pidana
Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUP tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi.

Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak
pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Sedangkan, tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut
setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, dan berakhirnya masa pajak.

2. Kejahatan.

Sanksi pidana pada kejahatan ini diatur dalam beberapa pasal, dimulai dari Pasal 39 KUP menggunakan sanksi kumulatif antara pidana denda hingga denda 2 kali pajak terutang, dan dengan pidana penjara minimal 2 tahun.

II. Concursus/ Perbarengan.

1. Concursus Idealis pasal 63 KUHP yaitu adanya satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan atau undang-undang, maka perbuatan yang diniatkan untuk dicapai atau yang dituju, yang diatur dalam suatu peraturan, itulah yang diterapkan atau yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana, atau satu peraturan yang terberat dari beberapa peraturan yang dilanggar yang dijatuhkan pada pelakunya. Contoh, A menganiaya si B yang posisinya bersebelahan dengan kaca, dan A melempar B dengan benda keras dari balik kaca sehingga mengenai kepala si B hingga luka. Dalam kasus ini, terdapat satu perbuatan yaitu melempar si B tapi perbuatan itu melanggar dua aturan yaitu melukai berat kepala si B diancam dengan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan
ancaman pidana 5 tahun. Tetapi dengan penganiayaan yang dilakukan oleh A itu, sekaligus merusak kaca milik orang lain, maka perbuatan A tersebut juga melanggar pasal 170 KUHP dalam hal ini adalah pengrusakan. Apakah kedua pasal itu di jatuhkan pada si A, tentu tidak. Tetap yang dijatuhkan pada A satu pelanggaran saja, sebab timbulnya pengrusakan adalah satu kesatuan dengan penganiayaan.

Sebagai konsekwensi logis dari penganiayaan pada B melalui pelemparan batu pada kepala B yang saat itu posisinya berada dibalik kaca. Dan akibat yang diniatkan oleh A adalah melukai si B, bukan merusak atau memecahkan kaca. Karena itu pasal yang diterapkan hanya satu pada si A, yaitu Pasal 351 ayat 2 KUHP, sedangkan pecahnya kaca karena tidak diniatkan oleh A tidak di pertanggung jawabkan pada A, sebab hal itu merupakan satu kesatuan dengan penganiayaan atas B. Sebab Tidak mungkin dapat melukai si B tanpa merusak kaca. Berbeda halnya jika setelah melempar si B, lantas Amir kembali merusak atau memecahkan kaca. Maka dalam hal ini terdapat dua perbuatan yang satu sama lain terpisah sehingga kedua perbuatan tersebut dapat di tuntut pertanggung jawabannya dari si A.

2. Concursus berlajut pasal 64 KUHP. Yaitu adanya beberapa tindak pidana atau lebih dari satu yang sejenis atau yang sama sifatnya dan dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan dan belum pernah diputus oleh Pengadilan. Jika sudah pernah diputus oleh pengadilan disebut sebagai Recidivis atau Pengulangan menjadi pemberatan pidana.

Penggunaan Perbarengan atau concursus ini dalam prakteknya dirumuskan dalam surat dakwaan jaksa penuntut sebagai dakwaan tunggal. Pada dakwaan tunggal misalnya terdakwa bersalah melanggar pasal 364 jo pasal 362 KUHP jo pasal 64 KUHP. Artinya terdakwa didakwa melakukan pencurian biasa dan dilakukan secara berlanjut atau berulangkali. Berarti sudah beberapa kali terdakwa melakukan pencurian berat tersebut, misalnya pencurian pertama mengambil uang senilai Rp. 1 juta melanggar pasal 364 KUHP tidak di proses karena pencurian ringan, nilainya dibawah Rp. 2,5 juta, dan minggu berikutnya pelaku kembali mencuri sebesar Rp. 2 juta, maka uang yang dicuri menjadi senilai Rp. 3 juta, tidak lagi sebagai Pencurian ringan tapi pencurian biasa sehingga pasal yang diterapkan pada pencurian kedua yang nilainya Rp. 5 juta adalah pasal yang lebih berat ancaman pidananya yaitu Pasal 362 KUHP, dengan Ancaman pidana 5 tahun dan pelaku sudah dapat ditahan sesuai syarat objektif dari Penahanan pasal 20 KUHAP. Dakwaan pasal-pasal tersebut harus dibuktikan jaksa penuntut dan pidana yang dapat dijatuhkan hanya satu pidana saja yang terberat yaitu 5 tahun.

3. Concursus Realis Pasal 65 KUHP.
Pada Concursus ini terdapat beberapa perbuatan atau tindak pidana yang tidak sejenis tapi dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan maka pasal yang diterapkan adalah pasal yang terberat ancaman pidananya ditambah sepertiga dari pasal terberat. Misalnya, pada malam hari si A memperkosa si B, setelah selesai korbannya si B minta tolong membuat si A ketakutan dan lari di tengah jalan ia dihadang oleh si C, dan A spontan menganiaya si C hingga luka berat. Maka pasal yang dipersangkakan kepada A adalah Pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan dangan ancaman pidana 12 tahun Dan Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan luka berat ancaman pidananya 5 tahun. Maka Jaksa merumuskan persangkaan polisi tersebut dalam Surat Dakwaan Kumulatif yaitu A bersalah melanggar pasal 285 KUHP dan bersalah melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP. Hakim Pengadilan akan memutus dengan menjatuhkan satu ancaman pidana terberat ditambah sepertiga, yakni pasal 285 dan 351 KUHP. Maka Hakim memutus menjatuhkan pidana maksimum 12 tahun ditambah sepertiganya (4 tahun) maka menjadi 16 tahun. Jika kedua tindak pidana tersebut dilakukan oleh pelaku dalam waktu dan tempat yang berbeda maka pada pelaku dijatuhkan pidana pasal 285 KUHP dan Pasal 351 (1) KUHP, total maksimum 17 tahun penjara.

III. Nie Bis in Idem
Tidak boleh menjatuhkan pidana dari segala tuntutan, maka atas perbuatan yang sama itu tidak boleh dilakukan
penuntutan lagi. Jadi, apabila misalnya putusan pembebasan terdakwa disebabkan oleh suatu kekeliruan belaka dalam penuntutannya, maka kemudian penuntutan tidak boleh diulangi dengan maksud memperbaiki kekeliruan itu.
Asas hukum ne bis in idem juga diatur dalam perkara perdata dalam pasal 1917 KUHPerdata, bahwa tidak boleh memutus dua kali terhadap perkara yang sama.

Demikian juga halnya Nie bis in idem diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) BAB III Bagian Keempat tentang Hak Memperoleh Keadilan. Pasal 18 ayat (5) berbunyi : “Setiap orang tidak dapat
dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap“.

Ketentuan pasal tersebut sejalan dengan Asas-Asas Dasar HAM sebagaimana Pasal 2 berbunyi : “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak
asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati
melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan“.

Dengan demikian dasar ajaran ne bis in idem adalah untuk kepentingan
suatu kepastian dan ketentraman hidup bermasyarakat : Guna menjunjung
tinggi kemuliaan hukum serta kepentingan-kepentingan hakim sebagai alat perlengkapan negara, memberikan kepastian hukum bagi orang yang sudah pernah diputus perkaranya.

IV.  Lampau waktu atau Daluwarsa.
1. Daluwarsa penuntutan diatur dalam hukum pidana dengan dasar atau alasan-alasan sebagai berikut :

1. Dengan berlalunya waktu yang agak lama, ingatan akan kejadian yang ada telah hilang, sehingga kemungkinan pembuktiannya menjadi rumit bahkan bukti kemungkinan telah lenyap.
2. Semakin kaburnya kebutuhan untuk terus menerus mengejar/ menuntut tersangka karena telah terlalu lamanya berlalu kejadian/ delik itu dan ingatan manusia terhadapnya juga semakin menipis.
3. Semakin sukarnya menemukan alat pembuktian terhadap delik. Adapun ketentuan Daluwarsa atau lampau waktu, diatur dalam pasal 78-79 KUHP tentang Daluwarsa Penuntutan perkara pidana dan Pasal 80 KUHP tentang Daluwarsa menjalani Putusan Hakim.

Pasal 78 KUHP

Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa :

a. terhadap semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;

b. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;

c. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;

d. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Pasal 79 KUHP

Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut :

a. terhadap pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang daluwarsa itu mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan;
b. terhadap kejahatan dalam pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
c. terhadap pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor tersebut.

Pasal 80 KUHP

Setiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum. Sesudah dihentikan, dimulai lagi tenggang daluwarsa yang baru.

Jadi jika pelaku baru ditemukan setelah masa daluwarsa berakhir, maka ia memang tidak dapat lagi dituntut ke hadapan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya yang dilakukan pada masa lalu. Hal ini tentu akan dirasakan adanya ketidakadilan bagi korban, namun tetap perlu diatur demi tercapainya kepastian hukum dalam proses penuntutan. Bagi tersangka sendiri, tidaklah mudah untuk menjalani hidup dan melarikan diri selama bertahun-tahun dengan perasaan takut tertangkap. Sehingga hal ini sudah dianggap sebagai hukuman dan penderitaan tersendiri bagi tersangka selama masa pelarian.

Perlindungan Hukum bagi Korban. Namun disisi lain terhadap korban, negara tetap memberikan perlindungan hukum dengan mengatur adanya hak-hak korban, walaupun memang tidak banyak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, setidaknya aturan yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi korban antara lain terdapat dalam ketentuan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :
1. Mengatur adanya hak korban untuk mengajukan keberatan dalam bentuk upaya hukum praperadilan terhadap tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan.
2. Mengatur adanya hak keluarga korban untuk menolak dilakukannya otopsi atau penggalian kubur.
3. Hak untuk menuntut ganti kerugian atas terjadinya tindak pidana.
Namun hak-hak ini tentu gugur dengan sendirinya jika masa penuntutan terhadap tindak pidana tersebut telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP.

Pasal 78 KUHP

Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa :
1. Terhadap semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;
2. Terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. Terhadap kejahatan yang diancam dengan menjawab pokok pertanyaan anda, daluwarsa penuntutan diatur dalam hukum pidana dengan dasar atau alasan-alasan sebagai berikut:

a. Dengan berlalunya waktu yang agak lama, ingatan akan kejadian yang ada telah hilang, sehingga kemungkinan pembuktiannya menjadi rumit bahkan bukti kemungkinan telah lenyap.
b. Semakin kaburnya kebutuhan untuk terus menerus mengejar/menuntut tersangka karena telah terlalu lamanya berlalu kejadian/delik itu dan ingatan manusia terhadapnya juga semakin menipis.
c. Semakin sukarnya menemukan alat pembuktian terhadap delik. Adapun ketentuan Daluwarsa atau lampau waktu, diatur dalam pasal 78-79 KUHP tentang Daluwarsa Penuntutan perkara pidana dan Pasal 80 KUHP tentang Daluwarsa Menjalani Putusan Hakim.

Pasal 78 KUHP

Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa :

a. terhadap semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;

b. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;

c. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;

d. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Pasal 79 KUHP

Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut :

a. terhadap pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang daluwarsa itu mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan;
b. terhadap kejahatan dalam pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
c. terhadap pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengaii pasal 558a, tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor tersebut.

Pasal 80 KUHP

Setiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum. Sesudah dihentikan, dimulai lagi tenggang daluwarsa yang baru. Jadi jika pelaku baru ditemukan setelah masa daluwarsa berakhir, maka ia memang tidak dapat lagi dituntut ke hadapan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya yang dilakukan pada masa lalu. Hal ini tentu akan dirasakan adanya ketidakadilan bagi korban, namun tetap perlu diatur demi tercapainya kepastian hukum dalam proses penuntutan. Bagi tersangka sendiri, tidaklah mudah juga untuk menjalani hidup dan melarikan diri selama bertahun-tahun dengan perasaan takut tertangkap. Sehingga hal ini sudah dianggap sebagai hukuman dan penderitaan tersendiri bagi tersangka selama dalam masa pelariannya.
Jadi jika pelaku baru ditemukan setelah masa daluwarsa berakhir, maka ia memang tidak dapat lagi dituntut ke hadapan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya yang dilakukan pada masa lalu. Hal ini tentu akan dirasakan adanya ketidakadilan bagi korban, namun tetap perlu diatur demi tercapainya kepastian hukum dalam proses penuntutan. Bagi tersangka sendiri, tidaklah mudah juga untuk menjalani hidup dan melarikan diri selama bertahun-tahun dengan perasaan takut tertangkap. Sehingga hal ini sudah dianggap sebagai hukuman dan penderitaan tersendiri bagi tersangka selama dalam masa pelariannya.

Perlindungan Hukum Bagi Korban

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)
Mengatur adanya hak korban untuk mengajukan keberatan dalam bentuk upaya hukum praperadilan terhadap tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan. Mengatur adanya hak keluarga korban untuk menolak dilakukannya otopsi atau penggalian kubur. Hak untuk menuntut ganti kerugian atas terjadinya tindak pidana.
Namun hak-hak ini tentu gugur dengan sendirinya jika masa penuntutan terhadap tindak pidana tersebut telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP. pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4.Terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Bagi orang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Pasal 79 KUHP
Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:
1. Terhadap pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang daluwarsa itu mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan terhadap kejahatan dalam pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang daluwarsa dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
2. Terhadap pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengaii pasal 558a, tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor tersebut.

Pasal 80 KUHP

Setiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum. Sesudah dihentikan, dimulai lagi tenggang daluwarsa yang baru. Jadi jika pelaku baru ditemukan setelah masa daluwarsa berakhir, maka ia memang tidak dapat lagi dituntut ke hadapan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya yang dilakukan pada masa lalu. Hal ini tentu akan dirasakan adanya ketidakadilan bagi korban, namun tetap perlu diatur demi tercapainya kepastian hukum dalam proses penuntutan. Bagi tersangka sendiri, tidaklah mudah juga untuk menjalani hidup dan melarikan diri selama bertahun-tahun dengan perasaan takut tertangkap. Sehingga hal ini sudah dianggap sebagai hukuman dan penderitaan tersendiri bagi tersangka selama dalam masa pelariannya.

Perlindungan Hukum Bagi Korban
Namun di sisi lain, terhadap korban, negara tetap memberikan perlindungan hukum dengan mengatur adanya hak-hak korban, walaupun memang tidak banyak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun setidaknya aturan yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi korban antara lain terdapat dalam ketentuan sebagai berikut :
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)
Mengatur adanya hak korban untuk mengajukan keberatan dalam bentuk upaya hukum praperadilan terhadap tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan.
Mengatur adanya hak keluarga korban untuk menolak dilakukannya otopsi atau penggalian kubur.
Hak untuk menuntut ganti kerugian atas terjadinya tindak pidana.
Namun hak-hak ini tentu gugur dengan sendirinya jika masa penuntutan terhadap tindak pidana tersebut telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP. Pokok Bahasan Minggu VI tentang.

I. Tindak Pidana Pajak.

II. Concursus, Perbarengan Tindak Pidana Pajak. Pasal 63-65 KUHP.

III. Tentang Nie Bis In Idem dalam Tindak Pidana Pajak, Pasal 76.KUHP.

IV. Tentang Lampau waktu Penuntutan dan Lampau waktu menjalani pidana pada Tindak Pidana Pajak, Pasal 78-80 KUHP. Dosen ; Houtlan N, SH. , MM., MH.

Kapolres Kendal Pimpin Apel, Berikan Pesan Pada Siswa

Mei, 13, 24

Kendal – Cakranusantara.net | Kapolres Kendal, AKBP Feria Kurniawan memimpin apel pagi di SMA Negeri 1Kendal, kegiatan tersebut, diikuti oleh seluruh siswa siswi dan guru serta perwakilan tim TPPK (Tim Pecegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan) dari tiap sekolah se Kabupaten Kendal di lapangan SMA N 1 Kendal, Senin (13/5/2024).

Kapolres menyampaikan bahwa kehadiran Polres Kendal dalam memimpin apel pelajar di sekolah merupakan wujud sinergritas antara pihak Kepolisian dengan sekolah untuk melakukan pembinaan kepada pelajar tentang bahayanya Narkoba, Pergaulan bebas, tawuran dan Buling di lingkungan sekolah.

“Pelajar adalah penggerak pembangunan bangsa, karena itu para pelajar harus mampu membantu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Kalian adalah calon-calon pemimpin bangsa, karena itu mari jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini, perkuat toleransi umat beragama, jauhi narkoba, pergaulan bebas, tawuran dan Buling di lingkungan sekolah masing masing,” ucap Kapolres Kendal.

Ditambahkan bahwa ini dilakukan sebagai langkah tegas Polres Kendal terkait adanya aksi-aksi tawuran antar sekolah yang mulai ramai terjadi di kalangan pelajar.

“Saat ini mulai ramai adanya postingan di Medsos terkait maraknya aksi-aksi tawuran dikalangan pelajar di Kabupaten Kendal, ini sebagai langkah antisipasi Polri hadir di sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi dan himbauan Kamtibmas melalui apel pagi hari senin”, pungkasnya. (Teguh)

Kapolda Kepri Lepas Jamaah Haji Kloter Satu

Mei, 12, 24

Batam  Cakranusantara.net | Menyambut kedatangan bulan haji yang sebentar lagi akan dimulai, Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., bersama Gubernur Prov. Kepri H. Ansar Ahmad S.E., M.M., dan Anggota Komisi 8 DPR RI Dr. Ahmad M.Si., pimpin pelaksanaan pelepasan jamaah Haji Klokter 1 Embarkasi Batam tahun 2024 yang Bertempat di Aula Arafah 2 Asrama Haji Batam. Minggu (12/5/2024).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh PJU Polda Kepri, Kapolresta Barelang, Ketua DPRD Prov. Kepri diwakili oleh Wakil Ketua III DPRD Prov. Kepri, Ketua DPRD Kab. Bintan, Ka Kanwil Kementrian Agama Prov. Kepri, Walikota Batam, Walikota Tanjungpinang, Bupati Bintan, Bupati Natuna, Ketua PPIH Embarkasi Batam, Ka. Kan Kemenag Kabupaten/kota Se Prov. Kepulauan Riau, Ketua DWP Kanwil Kemenag Kepulauan Riau, Ketua DWP Kemenag Kabupaten/kota Se Prov. Kepri, dan Seluruh Jemaah Haji yang hadir

Dalam sambutannya, Anggota Komisi 8 DPR RI, Dr. Ahmad M.Si, menyampaikan ucapan terima kasih atas kesabaran para jamaah haji yang telah menunggu dengan sabar selama 10-15 tahun. Ia juga mengapresiasi para peserta jamaah haji yang berjumlah 241.000 Orang atas kesungguhan mereka dalam memenuhi syarat-syarat haji, termasuk dalam hal kesehatan, sesuai dengan kebijakan pemerintah. Serta menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan penuh kepada para jamaah haji dengan menjamin pelayanan makanan dan minuman yang diberikan secara berkala selama tiga kali sehari.

“Kami berharap kepada pendamping dan para petugas untuk selalu siap membantu dan melayani para bapak dan ibu yang akan berangkat dalam menjalani ibadah haji ini. Selain itu, kami juga mengucapkan selamat kepada seluruh jemaah haji dan mengingatkan mereka untuk menjaga kesehatan tubuh masing-masing selama perjalanan. Kami berharap agar jumlah jemaah haji yang berangkat dan yang kembali tidak mengalami penurunan, sehingga semangat dan keberkahan dari ibadah haji ini dapat terus berlanjut,” Ucap Anggota Komisi 8 DPR RI, Dr. Ahmad M.Si.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad S.E., M.M., dengan tulus memberikan pesan dan doa kepada seluruh jemaah haji yang akan berangkat. Beliau mengajak untuk menjaga kekompakan, kesehatan, dan saling bahu-membahu selama menjalani ibadah haji. Perhatian khusus juga disuarakan untuk lansia yang akan berangkat, serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kesuksesan pelaksanaan haji ini.

Kemudian Kapolda Kepri, Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., turut memberikan pesan kepada para jamaah haji untuk selalu mengedepankan keselamatan dan keamanan dalam menunaikan ibadah haji. Dalam suasana yang penuh kekhidmatan, beliau menyoroti betapa pentingnya menjaga aspek keselamatan dan keamanan, terutama mengingat jumlah besar jamaah haji yang akan melakukan perjalanan menuju tanah suci. Pesan tersebut menjadi panggilan bagi setiap jemaah haji untuk memperhatikan tata tertib dan protokol yang ditetapkan demi kelancaran dan keamanan selama perjalanan ibadah mereka.

“Pelepasan jemaah haji Embarkasi Batam tahun 2024 bukan hanya sekadar seremoni, tetapi menjadi titik awal bagi perjalanan spiritual ribuan jemaah. Dengan doa dan semangat kebersamaan yang mengiringi, diharapkan setiap langkah yang dijalani oleh jemaah haji akan membawa berkah dan keselamatan. Semoga ibadah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan ini mendatangkan keberkahan bagi seluruh jamaah haji dan menjadi landasan spiritual yang kokoh bagi mereka,” Tutup Kapolda Kepri, Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H.

Terakhir, Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H. M.Si., menambahkan pesan “Kepada masyarakat yang ingin mengadukan atau melihat kejahatan serta memerlukan bantuan kepolisian dapat menghubungi Call Center polisi 110 atau unduh aplikasi Polri Super Apps di Googleplay/APP Store,”- Tutup Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si.

Kapolda Kepri Ajak Alumni Setukpa Polri Untuk Jadi Sosok Polisi Penolong Masyarakat

Mei, 12, 24

Batam – Cakranusantara.net | Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan kekompakan, Alumni Setukpa Polri (Sekolah Pembentukan Perwira Polri) asal Polda Kepulauan Riau, Polda Kepri menggelar acara Halal Bi Halal di Hotel Golden View. Minggu (12/5/2024).

Acara ini dihadiri oleh Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., Irwasda Polda Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri, Kapolresta Barelang, sebanyak 281 orang dari 321 orang Alumni Setukpa Polri Polda Kepri dan Purna Bhakti Alumni Setukpa Polri serta tamu undangan lainnya.

Setukpa Lemdiklat Polri atau Sekolah Pembentukan Perwira Polri adalah sekolah kedinasan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pembentukan perwira Polri yang bersumber dari anggota Polri.

Dalam sambutannya, Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan kegiatan Halal Bi Halal Alumni Setukpa Lemdiklat Polri Polda Kepri dengan baik dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdian dari para alumni Setukpa Lemdiklat Polri Polda Kepri yang telah menjaga keamanan dan kondusifitas di wilayah Kepri.

Kapolda Kepri juga juga menghimbau agar menjadi seorang Anggota Polri yang dapat menghayati nilai-nilai Tri Brata & Catur Prasetya, serta mampu menjadi Polisi penolong dalam hal kebaikan kepada masyarakat sebagai wujud Harkamtibmas.

Selanjutnya, Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., menekankan terkait dengan pengamanan Pemilu 2024, saya berharap para alumni dapat mengambil peran aktif dalam menjaga jalannya pesta demokrasi dengan penuh integritas dan profesionalisme.

Kemudian, dalam kesempatan yang sama Ketua Alumni Setukpa Polri Polda Kepri, AKBP Rudi Syahriadi Idris, S.E., M.M., menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolda Kepri atas izin dan dukungannya sehingga acara Halal Bi Halal ini dapat terlaksana dengan lancar. Halal Bi Halal ini merupakan tradisi tahunan yang selalu dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri.

“Dari 321 alumni Setukpa Polri Polda Kepri yang masih aktif, 281 orang hadir dalam acara tersebut. Saya merasa bangga atas kesempatan dan peluang yang diberikan oleh Kapolda Kepri dan jajarannya kepada para alumni untuk menduduki berbagai jabatan penting,” ujar Ketua Alumni Setukpa Polri Polda Kepri, AKBP Rudi Syahriadi Idris, S.E., M.M.

Lebih lanjut, AKBP Rudi Syahriadi Idris, S.E., M.M., menyampaikan rasa bangga kepada para alumni yang bertugas di luar Polda Kepri atas dedikasi dan kepedulian mereka terhadap masyarakat. Seperti yang diarahkan oleh Bapak Kapolda saat beliau masih menjabat Wakapolda Kepri, setiap angkatan selalu mengadakan kegiatan ulang tahun dan bakti sosial untuk membantu masyarakat.

“Kami yakin bahwa dengan semangat dan inovasi baru, para alumni Setukpa Polri Polda Kepri akan mampu menjalankan tugas mereka dengan lebih baik dan memberikan kontribusi yang positif bagi institusi Polri dan masyarakat,” ucap AKBP Rudi Syahriadi Idris, S.E., M.M.

Selanjutnya, salah satu Senior Purnawirawan Perwira Alumni Setukpa Polri Polda Kepulauan Riau Kombes. Pol. Purn. Isman Noviardi, S.H, M.H., mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan kata sambutan pada malam hari ini.

“Seperti yang kita lihat, topik acara malam ini adalah Halal Bi Halal. Halal Bi Halal ini merupakan satu tradisi yang sudah membudaya bagi masyarakat Indonesia. Kalau kita melihat esensi dari Halal Bi Halal ini hanya ada dua, yaitu saling memaafkan dan meningkatkan jalinan silaturahmi. Ini esensi kalau kita simak makna dari Halal Bi Halal ini,” jelas Kombes. Pol. Purn. Isman Noviardi, S.H, M.H.

Lebihlanjut, Kombes. Pol. Purn. Isman Noviardi, S.H, M.H., mengharapkan Semoga dengan Halal Bi Halal ini, persaudaraan dan silaturahmi antar alumni Setukpa Polri Polda Kepri semakin kuat. Marilah kita jadikan momen ini sebagai sarana untuk saling mengingatkan dan mendukung dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Terakhir, Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H. M.Si., menambahkan pesan “Kepada masyarakat yang ingin mengadukan atau melihat kejahatan serta memerlukan bantuan kepolisian dapat menghubungi Call Center polisi 110 atau unduh aplikasi Polri Super Apps di Googleplay/APP Store,”- Tutup Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si.

Ormas dan LSM Kendal Menghendaki Pilkada Tanpa Money Politik

Mei, 12, 24

Kendal – Cakranusantara.net | Dalam Pilkada serentak serentak pada November 2024 mendatang Forum Komunikasi Ormas dan LSM melaksanakan audensi dengan Ketua DPRD di Ruang Paripurna, Sabtu (11-5-2024).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Badan Kesbangpol, Alfebian Yolando serta perwakilan dari Ormas maupun LSM.

Audiensi diisi dengan dialog, yang di jawab langsung oleh Ketua DPRD maupun Kepala Kesbangpol.

Dalam dialog terungkap, sebagian dari mereka menghendaki agar Pilkada tidak ada money politik. Karena akan menghasilkan pemimpin yang memiiki uang.

Namun realita yang ada sangat sulit untuk menghilangkan budaya tersebut. Dan money politik itu sendiri terkadang di mulai dari partai politik peserta pemilu.

Dikatakan oleh Ketua DPRD Kendal Muhamad Makmun, Money politik memang tidak di perbolehkan dalam pesta demokrasi. Akan tetapi kita semua sulit menghilangkannya.

“Ada beberapa faktor yang menjadikan hal itu sulit dihilangkan. Termasuk dari segi SDM maupun kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hal lainnya adalah Bupati berasal dari Kendal bukan luar daerah,” katanya.

Nur Rokhim, peserta audiensi menambahkan, bahwa Bupati pribumi lebih mengetahui seluk beluk Kabupaten Kendal, serta karakter masyarakatnya.

“Orang luar daerah biasanya yang memiliki duit banyak, sehingga terpilih menjadi bupati,” ujarnya.

Kepala Kesbangpol mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormas dan LSM ini. Intinya kita memiliki wacana untuk memilih pemimpin terbaik yang di kehendaki masyarakat. (Teguh)

Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Tlogowungu – Bapoh Sudah Dikerjakan

Mei, 11, 24

Pati – Cakranusantara.net | Pekerjaan Rehabilitasi ruas jalan Tlogowungu – Bapoh (Bumiayu) sudah dikerjakan oleh pihak rekanan CV Jaya Padma, dua hari lagi selesai, Sabtu (11/5/2024).

Yoni, Pelaksana CV Jaya Padma saat dilokasi mengatakan bahwa pihaknya sejauh ini sudah menjalankan pekerjaannya sejak beberapa hari yang lalu. Dan hari ini sudah masuk ke tahap akhir, yaitu pengaspalan.

“Sebelumnya, terlebih dahulu ditinggikan dengan ketinggian 30,2 Centi Meter (CM), tepat pada bagian rawan banjir, yakni sebelah timur jalan yang habis di rabat itu,” katanya.

Untuk target peninggian jalan sesuai ketentuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pati adalah 40 CM sepanjang 250 M, dari total panjang 693 Meter, dan lebar 4 M. Dengan nominal anggaran sebesar Rp. 943.312.000.

“Aspal yang digunakan jenis AC-Base, target ketinggian aspal 8 CM setelah dilindas oleh dua alat berat jenis selender dan Tire Roller. Tahap pengaspalan ini diperkirakan selesai dalam waktu tiga hari,” tambahnya.

Sumijan, Pengawas DPUTR Pati menambahkan, dalam pengawasan pelaksanaan oleh pihak rekanan CV Jaya Padma itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan atau spesifikasi. Yakni, dengan ketinggian aspal 8 CM, Lebar 4 M, dan Panjang 693 M.

“Pelaksanaannya sudah sangat baik, bisa kita lihat bahwa suhu panas dari Aspal tersebut 150 derajat. Sehingga mampu mengeluarkan hawa yang sangat panas dan asap, sehingga memiliki daya rekat yang kuat,” tambahnya.

Satrio, warga yang kebetulan melintas mengatakan, dengan adanya peningkatan jalan ini yang pelaksanaannya sudah sangat bagus, aspalnya bisa menjadi awet. Asalkan, kendaraan atau armada jenis truk yang lewat muatannya tidak melebihi kapasitas.

“Beban muatan truk pengangkut tanah urug atau batuan tidak terlalu Overload maka aspalnya pasti tidak akan menjadi cepat penyok atau berakibat cepat rusak,” tuturnya. (Rohman)