Pati – Cakranusantara.net | Secara umum dalam perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan orang yang menggunakan agunan milik orang lain itu tidak sah menurut hukum di Indonesia.
1. Prinsip kesetaraan (Paritas) berarti, seorang pihak tidak dapat menyerahkan sesuatu yang bukan miliknya sebagai jaminan. Dalam kasus ini, seseorang tidak memiliki hak atas agunan yang digunakan sebagai jaminan, sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak sah.
Sebagaimana tercantum dalam Pasal :
1. 1440 KUHPerdata, bahwa jaminan harus berupa hak atas sesuatu yang dimiliki oleh peminjam atau pemberi jaminan. Dalam kasus ini, seseorang tidak memiliki hak atas agunan, sehingga perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat jaminan yang diatur dalam pasal 1440 KUHPerdata.
2. Pasal 1423 KUHPerdata bahwa penggunaan sesuatu yang bukan milik sendiri sebagai jaminan tanpa izin dari pemiliknya dapat dipertanyakan. Dalam kasus ini, seseorang menggunakan agunan milik orang lain sebagai jaminan tanpa izin dari pemiliknya, sehingga perjanjian tersebut dapat dipertanyakan.
3. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320 menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- Suatu hal tertentu
- Suatu sebab yang halal. Dalam kasus ini, syarat kesepakatan dan sebab yang halal tidak terpenuhi, karena menggunakan sertifikat milik orang lain tanpa izin berarti ada unsur ketidakjujuran dan melanggar hukum.
Penggunaan sertifikat milik orang lain tanpa izin, yang digunakan sebagai jaminan pinjaman juga dapat dikenai sanksi pidana. Ada beberapa undang-undang yang mengatur hal ini, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang terkait perbankan dan kredit :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penggunaan sertifikat milik orang lain tanpa izin dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan atau penipuan. Pasal-pasal yang relevan meliputi ;
a. Pasal 263 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
a. Pasal 266 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat yang isinya dipalsukan, atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
b. Undang-Undang Perbankan juga memiliki ketentuan mengenai tindakan yang dapat dikenakan sanksi terhadap bank dan pihak terkait dalam hal pelanggaran ketentuan perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank harus melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pelanggaran terhadap prinsip ini bisa dikenakan sanksi administratif maupun pidana, tergantung dari jenis pelanggarannya.
c. Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah juga mengatur tentang jaminan utang yang menggunakan sertifikat tanah. Penggunaan sertifikat tanah milik orang lain tanpa izin bisa dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan berpotensi dikenakan sanksi pidana.
Sanksi Bagi Debitur dan Bank
a. Debitur, Jika terbukti debitur menggunakan sertifikat milik orang lain tanpa izin, debitur dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan KUHP, baik untuk pemalsuan maupun penipuan.
b. Bank, Jika bank terbukti terlibat atau lalai dalam verifikasi sertifikat yang digunakan sebagai jaminan, bank dapat dikenakan sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan dalam kasus tertentu, pejabat bank dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti terlibat secara aktif dalam tindak pidana tersebut.
Perjanjian pinjam meminjam antara bank dan seseorang yang menggunakan sertifikat orang lain sebagai jaminan tanpa izin dari pemilik sertifikat tidak sah berdasarkan hukum di Indonesia.
Terdapat beberapa alasan hukum yang mendasari ketidakabsahan perjanjian tersebut :
1. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320 KUH Perdata: Menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Suatu hal tertentu Suatu sebab yang halal Dalam kasus ini, syarat kesepakatan dan sebab yang halal tidak terpenuhi, karena menggunakan sertifikat milik orang lain tanpa izin berarti ada unsur ketidakjujuran dan melanggar hukum.
2. Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan: Bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini, bank harus memastikan bahwa jaminan yang digunakan sah dan tidak bermasalah hukum. Jika bank menerima sertifikat milik orang lain tanpa izin pemiliknya, bank telah melanggar prinsip kehati-hatian ini.
3. Hak tanggungan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah: Mengatur bahwa untuk penjaminan dengan hak tanggungan, diperlukan persetujuan dari pemilik tanah atau benda yang dijaminkan Tanpa izin pemilik, penggunaan sertifikat tersebut sebagai jaminan tidak sah.
Dampak Ketidakabsahan Perjanjian Tidak Mengikat Secara Hukum:
- Perjanjian pinjam meminjam yang menggunakan sertifikat orang lain tanpa izin pemiliknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini berarti, baik bank maupun debitur tidak bisa menuntut hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut.
- Potensi Gugatan: Pemilik sertifikat yang sah bisa menggugat perjanjian tersebut dan meminta pembatalan perjanjian serta pengembalian sertifikat. Pemilik juga bisa menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat penggunaan sertifikatnya tanpa izin. Sanksi Hukum selain ketidakabsahan perjanjian, tindakan menggunakan sertifikat milik orang lain tanpa izin juga bisa dikenakan sanksi pidana.
Seperti tindak pidana pemalsuan dan penipuan adalah pelanggaran serius yang dapat berujung pada hukuman penjara bagi pihak yang terbukti bersalah. Dengan demikian, perjanjian pinjam meminjam antara bank dan seseorang yang menggunakan sertifikat milik orang lain tanpa izin tidak sah berdasarkan hukum di Indonesia.
Bank dan debitur harus memastikan bahwa semua dokumen jaminan yang digunakan dalam perjanjian adalah sah dan telah mendapatkan izin dari pemilik yang sah.
Komentar