oleh

Firman Soebagyo Gelar Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2024

Cakranusantara.net, Pati | Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI) Dapil lll Jateng gelar sosialisasi kebijakan pengelolaan ruang laut tahun 2024 di Pati Hotel, jalan Jenderal Soedirman, Nomor 60, Desa Plangitan, Kecamatan/ Kabupaten Pati, Jum’at (22/11/2024).

Dalam kegiatan ini menggandeng Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dan Direktorat Jenderal (Dirjend) Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menerangkan diantaranya tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati dapil lll Pati, Nanda Yahya Prasetya mengeluhkan, bahwa petani Garam untuk wilayah Juwana ketimur harganya kurang stabil. Sehingga ini perlu untuk dilakukan penanganan.

“Harga Garam anjlok, sebabkan petani merugi. Untuk itu, kami memerlukan paparan dari pak Firman untuk memberikan pencerahan kepada petani, sekaligus bisa dijadikan bahan pembahasan di DPR-RI,” keluhnya.

Dirjend Pengelolaan Ruang Laut KKP, Balok Budiyanto menambahkan, kita harus menjaga laut, karena jika laut sehat ikan juga akan berkembang biak dengan baik. Selain itu, hutan magrove juga perlu untuk dipelihara, sebab bisa menyerap karbon.

“Hutan magrove ini mendapatkan nomor Dua (2) di dunia. Kemudian, masalah garam yang baik dan bagus untuk dikonsumsi yang mengandung 8,7 dan ini perlu untuk ditingkatkan,” terangnya.

Anggota Komisi IV DPR-RI Dapil lll Jateng, Firman Soebagyo dalam paparannya memaparkan, bahwa dalam membuat Kapal 30 GT itu madalnya mencapai Rp. 4 sampai 5 Milyar, belum lagi kalau sudah jadi, ketika hendak berlayar pasti butuh perbekalan yang habisnya juga sama hingga mencapai Milyaran rupiah. Saat hendak berlyar mereka pasti berhutang di toko-toko langganan masing-masing, tetapi ketika pulang banyak regulasi yang diatur oleh Negara, ada melautnya dibatasi, dan lainnya.

“Dari situlah, ia (Firman) merasa kasihan dengan para nelayan (wong cilik) jika dalam mengurus perijinan nya susah, ada dibeberapa Dinas. Untuk itu, saya meminta kepada pemerintah agar membuat kebijakan yang simpel, yakni dibuat seperti BPKB Kendaraan bermotor (Ranmor),” pintanya.

Kemudian, mengurus perizinan kapal sebaiknya harus dijadikan satu yakni di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Disini nanti pemerintah akan kita kritisi, ketika ada nelayan yang berlayar dan batas melautnya melebihi batas karena dia mengejar ikan, jangan sedikit-sedikit dipidana. Dari mana rakyat bisa makan kalau dipidana, seharusnya negara hadir untuk melindungi rakyatnya.

“Belajarlah seperti di Rumania, jika orang salah itu harus diberikan peringatan, bukan justru dicari celah untuk dipidanakan. Hingga akhirnya menjadi tambahan beban Negara, karena orang dipenjara itu memberikan tempat tidur, makan dan minum gratis. Posisi-posisi seperti ini yang akan kita perbaiki agar menjadi baik, dan saya ada di kedua-duanya. Selanjutnya, menyinggung masalah bulog dan lainnya,” terang Firman Soebagyo. Rohman

Komentar

Tinggalkan Balasan