Pj Bupati Pati Hadiri Tabligh Akbar Dalam Rangka Milad Muhammadiyah Ke-112

November, 30, 24

Cakranusantara.net, Pati | Pj Bupati Pati Sujarwanto Dwiatmoko, Sabtu (30/11), menghadiri Tabligh Akbar dalam rangka Milad Muhammadiyah Ke 112 di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati (30/11/2024).

Acara ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh diantaranya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, pimpinan Muhammadiyah dari tingkat pusat hingga daerah, Forkopimda Pati, dan para tamu undangan lainnya.

Dalam kegiatan yang mengusung tema “Mewujudkan Kemakmuran untuk Semua” tersebut, Sujarwanto mengucapkan selamat kepada Muhammadiyah.

“Milad Muhammadiyah selalu menjadi momentum penting, karena Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar, telah berkontribusi luar biasa di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hingga dakwah,” ujarnya.

Kemudian dalam sambutannya, Abdul Mu’ti berbagi pengalaman menarik saat memasuki Sukolilo.

“Sepanjang perjalanan, anak-anak SD berbaris di pinggir jalan melambaikan bendera merah putih menyambut kedatangan saya. Ada kejadian lucu, ketika seorang anak SD berkata Pak Menteri, sekolahku teter (rusak-red)”, tutur Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menurut Mu’ti, cerita ini mencerminkan antusiasme anak-anak, sekaligus menjadi tantangan yang harus diatasi dalam memperbaiki infrastruktur pendidikan.

Abdul Mu’ti pun menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

“Kita harus memastikan tidak ada anak yang putus sekolah dan memberikan akses pendidikan berkualitas. Muhammadiyah, dengan jaringan pendidikannya yang luas, dapat menjadi mitra strategis dalam mencetak generasi unggul yang berdaya saing,” ujarnya.

Sementara itu Penjabat Bupati Pati Sujarwanto Dwiatmoko dalam sambutannya mengatakan bahwa Muhammadiyah telah menjadi garda terdepan dalam membawa perubahan umat melalui dakwah dan semangatnya dalam ber-fastabiqul khoirot (berlomba-lomba dalam kebaikan-red).

“Kehadiran Muhammadiyah di Pati telah membantu membangun masyarakat yang religius, berpendidikan, dan berkeadaban mulia”, tambahnya.

Menutup sambutannya, Sujarwanto mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam menjaga proses demokrasi di Pati.

“Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menjaga demokrasi dengan baik. Semoga Kabupaten Pati terus maju dan sejahtera,” pungkasnya.

Sindikat Mafia Jual Beli Jabatan Perangkat Desa Tanjungrejo Margoyoso Pati Belum Tersentuh Hukum

November, 30, 24

Cakranusantara.net, Pati | Merasa kebal hukum kades dan kroni kroninya, pada intinya dalam laporan pengaduan saya kepada Kapolri cq Bareskrim Mabes Polri dengan adanya sindikat mafia kekuasaan dalam pengisian perangkat desa Tanjungrejo dan pengangkatannya yang dilakukan oleh oknum pejabat yang terkait yaitu kades Tanjungrejo, Camat Margoyoso dan Bupati Pati dan pihak kampus Universitas Indonesia di Jakarta menggunakan sistem LJK, tes LJK diselenggarakan di Semarang,” ujar Suwignyo, sabtu tgl (30/11/24).

Berkaitan dengan pencalonan perangkat desa, kepala desa sudah tidak melaksanakan perintah UU Desa No. 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 4 huruf 4 prinsip pemerintahan yang akuntabel, transparan, proposional, efektif dan efisien, serta bebas dari KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme),” tuturnya.

Namun ternyata calon perangkat yang dikondisikan oleh kepala desa sebagai pilihannya adalah dalam satu keluarga suami istri dan saudara kandung dan ada calon yang ada hubungan keluarga dari kepala desa Tanjungrejo,” sambungnya.

Dari sudut pandang calon saja sudah berbau KKN, kalau benar-benar kepala desa melaksanakan UU Desa dengan transparan, proposional warga masyarakat desa Tanjungrejo pasti banyak yang berminat melamar menjadi perangkat desa Tanjungrejo karena perangkat desa mempunyai penghasilan berupa bengkok yang luas rata-rata hampir 4 ha masih ada tambahan penghasilan siltap dari pemda kab. Pati dan penduduk desa Tanjungrejo hampir 6000 jiwa dan sangat tidak masuk akal kalau calon perangkat desa diisi hanya masing-masing 1 keluarga, jelas dalam pengangkatan perangkat desa yang dikuasai oleh mafia kekuasaan oleh oknum pejabat yang terkait pasti ada perbuatan curang, kong kalikong, dan suap menyuap / jual beli jabatan,” terangnya.

Posisi jabatan yang kosong tahun 2024 sebagai berikut.

1. Kaur Keuangan yang dijabat oleh Waji karena meninggal dunia.

2. Kepala Dusun yang dijabat oleh Sudarto karena purna tugas.

3. Kasi Pemerintahan yang dijabat oleh Munasiri karena purna tugas sebelum tahun 2024.

Dengan adanya kekosongan perangkat desa Tanjungrejo kepala desa mengajukan permohonan pengisian perangkat desa kepada Bupati Pati melalui Camat Margoyoso sehingga Bupati Pati mengabulkan permohonan pengisian perangkat desa pada tanggal 11 September 2024, Bupati Pati mengirimkan surat kepada kepala desa Tanjungrejo yang intinya kepala desa sudah diizinkan untuk membuka pendaftaran calon perangkat desa dan pada 7 Oktober 2024 pihak panitia membuka pengisian perangkat desa Tanjungrejo dan pada tanggal 14 Oktober 2024 pihak panitia menutup pengisian perangkat desa.

Sebetulnya kalau tidak ada Permendagri 2015 dalam pasal 4 huruf d bagi calon perangkat minimal 2 orang kalau tidak memenuhi persyaratan Permendagri akan ditolak oleh camat maka Sdr. Haryono yang akan menduduki jabatan kepala dusun sudah mempersiapkan istrinya yang akan mendampinginya dan Sdr. Imam yang akan menduduki posisi jabatan Kaur Keuangan mempersiapkan adiknya yang akan mendampinginya dan posisi jabatan kasi pemerintahan yang akan menduduki jabatan Lilik Ernawati sebagai pendampingnya adalah saudara dari kakeknya,” kata Suwignyo.

Karena semua sudah diatur oleh kepala desa dikhawatirkan kalau sampai akhir pendaftaran tidak ada calon lain yang mendaftar pasti akan ditolak agar untuk melengkapi Permendagri Tahun 2015 Pasal 4 huruf d.

Ternyata setelah akan ditutup akhir pendaftaran ada calon ikut yang mendaftar Sdr. Sutriman calon kasi pemerintahan dan Sdr. Aris calon kepala dusun, untuk posisi jabatan kaur keuangan hanya 2 calon kakak beradik. Dari segi calon saja sudah ada unsur kolusi yang diatur oleh mafia kekuasaan,” tandasnya.

Tentang tes ujian bagi calon perangkat desa Tanjungrejo diduga ada kebocoran jawaban soal dari pihak kampus sebab yang bisa mengakses pihak kampus adalah kepala desa dan camat maka nilai yang didapat calon yang menjadi pilihan Kepala Desa rata 90 ke atas sampai 95.

Ini sudah saya prediksi sebelumnya, ujian dilaksanakan siapa yang jadi, yang diangkat perangkat desa dan nilainya berapa semua perkiraan saya tidak salah, tepat semua yang jadi kepala dusun adalah Sdr. Haryono, Kaur Keuangan adalah Imam, Kasi Pemerintahan adalah Lilik Ernawati,” jelasnya.

Menurut hemat saja nilai calon perangkat desa Tanjungrejo yang menjadi pilihannya kepala desa nilai batas kewajaran Sdr. Lilik Ernawati mendapat nilai 95, Haryono mendapat nilai 93,50, Imam mendapat nilai 90 sedangkan yang lawannya tidak lulus hanya nilai 43, 43, 49. Hanya Aris yang lulus mendapat nilai 68 dan sangat janggal.

Rata-rata calon yang jadi sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak, daya pikir pasti agak berkurang, kok bisa menggarap soal 100 hanya salah 5, 7, 10 soal saja kalau tidak diseting tidak mungkin.

Soal bengkok perangkat desa yang sedang diisi kepala desa tidak berwenang untuk menjual / melalui lelang karena bengkok sesuai dikonversi UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) menjadi hak pakai. Hak pakai adalah hak penghasilan yang berkaitan dengan jabatan perangkat desa. Jadi yang berhak bengkok adalah perangkat yang sudah dilantik oleh kepala desa Tanjungrejo.

Karena sudah dilelang uang hasil lelang bengkok harus disita sebagai barang bukti karena kepala desa menjual bengkok tidak ada dasar hukumnya karena bengkok tidak dalam keadaan kosong jabatannya telah diisi pada tahun 2024, jabatan kosong juga pada tahun 2024.

Karena kepala desa berani menjual bengkok dengan lelang tanpa ada dasar hukumnya mungkin sudah ada kong kalikong dengan calon yang bakal dijadikan perangkat desa dianggap sebagai jual beli jabatan, suap dan kolusi, perbuatan curang karena semua itu ada peristiwa akan terjadinya tindak pidana.

Saya sebagai warga berhak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, karena akan terjadinya tindak pidana kepada aparat penegak hukum karena pelaku mafia (sindikat) kekuasaan yang dilakukan oleh oknum pejabat yang terkait pengangkatan perangkat desa harus diberantas sesuai hukum yang berlaku UU No. 20 tahun 2001 perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi,” tutup Suwignyo.

Squad Nusantara DPC Pati Gelar Jum’at Berkah, Bagikan 600 Porsi Makan Gratis

November, 30, 24

Cakranusantara.net, Pati | Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, organisasi masyarakat Squad Nusantara DPC Pati menggelar kegiatan Jumat Berkah dengan menyiapkan 600 porsi makan gratis kepada warga dari berbagai kalangan. Acara ini berlangsung di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, di mana masyarakat dari berbagai latar belakang antusias menyambut kegiatan tersebut, Jumat (29/10/2024).

Ketua squad nusantara Pati, Donny Eko menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen ormas untuk terus hadir dan berbagi dengan masyarakat sesuai instruksi Pembina pusat Jenderal Pol. (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.

“Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan. Ini juga sebagai bentuk syukur atas kebersamaan yang terus terjalin dari semua pihak,” ujarnya.

Selain berbagi makanan, acara ini juga menjadi momen spesial bagi ormas untuk menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan Sudewo – Candra sebagai Bupati terpilih Kabupaten Pati dan pasangan Ahmad Luthfi -Taj Yasin sebagai Gubernur terpilih Provinsi Jawa Tengah.

“Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Sudewo – Candra dan Bapak Ahmad Luthfi -Taj Yasin atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Semoga kepemimpinan beliau membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” tambah donny.

Kegiatan diakhiri dengan doa bersama untuk kelancaran tugas para pemimpin terpilih dan untuk keberkahan masyarakat Kabupaten Pati dan Provinsi Jawa Tengah Kehadiran kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat sosial tetapi juga mempererat rasa kebersamaan dan solidaritas di tengah masyarakat, Squad Nusantara hadir sebagai ormas yang humanis dan tidak menakutkan bagi masyarakat.

Pj Bupati Pati Tinjau Lokasi Luapan Sungai Tanjunganom-Angkatan Lor

November, 30, 24

Cakranusantara.net, Pati | Penjabat Bupati Pati, didampingi Dandim 0718/Pati, Perwakilan BBWS Juwana, Kepala Harian BPBD, Camat Gabus, dan Camat Tambakromo, melakukan peninjauan langsung ke luapan sungai di Desa Tanjunganom, Kecamatan Gabus dan Angkatan Lor, Kecamatan Tambakromo, Jumat (29/11/2024). Peninjauan ini dilakukan menyusul hujan deras yang mengguyur wilayah Pati pada Rabu (27/11) lalu.

Dalam peninjauannya, Pj Bupati Pati Sujarwanto Dwiatmoko mengungkapkan bahwa meskipun tanggul tidak jebol, namun adanya aliran air yang deras telah melemahkan struktur tanggul. Oleh karena itu, perbaikan dan penguatan tanggul langsung dilakukan, terutama di daerah yang rawan.

“Hujan deras kemarin sore langsung viral beritanya pagi harinya. Air melintas saja, tanggulnya tidak jebol. Namun sedikit mengurai lagi kekuatan tanggul. Nah hari ini kita lihat untuk kembali perkuatan tanggul, di Angkatan kidul juga tanggulnya akan diperkuat,” ujar Pj Bupati Pati.

Selain perbaikan tanggul, Pj Bupati juga menyoroti pentingnya perbaikan jembatan yang menghambat aliran material hanyut.

Dan itu juga akhirnya menyebabkan kekuatan alirannya terhambat. Tidak langsung lancar,” terangnya.

Lebih lanjut, Pj Bupati mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, terutama dalam hal kebersihan sungai. “Saya juga mengimbau masyarakat jangan sampai buang sampah sembarangan di sungai karena akan membuat susah aliran airnya. Potongan-potongan bambu dan semacamnya tolong dirawat, masing-masing harus bisa membersihkan sungai,” tegasnya.

Pj Bupati menambahkan, bahwa perbaikan langsung dilakukan. “Sudah langsung diperbaiki, tidak boleh ditunda. Kalau ditunda nanti ada lintasan lagi bahaya itu,” tegasnya.

Pj Bupati juga menyampaikan normalisasi sungai dan pembuatan talud ini merupakan penanganan jangka panjang. Selain itu, beliau juga mengusulkan perbaikan jembatan agar lebih melengkung ke atas dan tidak memiliki penyangga di tengah, sehingga dapat memperlancar aliran air.

Senada dengan Pj Bupati, Dandim 0718/Pati juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. “Harapannya tidak hanya dari pemerintah, kita dari TNI dan juga POLRI, serta segenap komponen lainnya berharap, ayo sama-sama kita tingkatkan kesadaran agar kita jangan membuang sampah sembarangan ke sungai,” ujar Dandim.

Dandim juga menyampaikan usulan agar ada satu unit amfibi guna membantu normalisasi sungai dan penebalan tanggul. “Mungkin perlu di standby-kan 1 unit amfibi untuk bisa melakukan aktivitas normalisasi sungai, pembersihan sungai, dan penebalan tanggul yang ada di seputaran aliran-aliran sungai yang rentan terhadap terjadinya luapan air,” usulnya.

Pimpin Upacara HUT Korpri, Pj Bupati Ingatkan Soliditas ASN dalam Membangun Negeri

November, 30, 24

Cakranusantara.net, Pati | Dalam suasana khidmat, Penjabat (Pj) Bupati Pati memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-53 yang digelar di Alun-alun Simpang Pati, Jumat (29/11/2024).

Upacara tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, jajaran Forkopimda, para pimpinan OPD, camat, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma wanita, dan para tamu undangan.

Dalam amanatnya, Pj Bupati Pati membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya peran KORPRI dalam pembangunan bangsa.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh anggota KORPRI dan menyampaikan apresiasi atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan selama lebih dari setengah abad.

“Tema HUT KORPRI tahun ini adalah KORPRI untuk Indonesia. Ini tentu sangat tepat untuk menggambarkan peran KORPRI dalam perjalanan bangsa ini,” ujar Pj Bupati Pati saat membacakan sambutan Presiden.

Sujarwanto juga menyampaikan bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, KORPRI akan bertransformasi menjadi Korps Pegawai ASN RI.

Transformasi ini, imbuhnya, diharapkan dapat memperkuat soliditas ASN sebagai pemersatu bangsa dan menjadi wadah untuk mempercepat penyebaran informasi program pemerintah kepada masyarakat.

“Saya berharap KORPRI menjadi satu-satunya organisasi yang menaungi ASN, sehingga tidak ada dualisme dalam pembinaan ASN,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pj Bupati Pati menambahkan bahwa dalam rangka HUT KORPRI, banyak prestasi yang telah diraih oleh para ASN di Kabupaten Pati. Hal ini, menurut Pj Bupati, menunjukkan dedikasi dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas.

“Saya berharap seluruh ASN di Kabupaten Pati dapat terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam bekerja, serta berperan aktif dalam mendukung program-program pemerintah,” sambung Pj Bupati Pati.

Pada kesempatan yang sama, Sujarwanto juga menyerahkan penghargaan Satyalancana kepada sejumlah ASN yang telah mengabdi selama 30, 20, dan 10 tahun tanpa cela.

Selain itu, berbagai perlombaan pun diselenggarakan dalam rangka HUT Korpri.

“Banyak ajang-ajang prestasi dan perlombaan yang diselenggarakan untuk menyemangati agar anggota Korpri selalu peka terhadap kondisi dan memiliki keterampilan-keterampilan lain untuk menunjang profesionalismenya,” tambah Sujarwanto.

Dalam konteks suksesi kepemimpinan nasional, Pj Bupati Pati juga mengapresiasi peran aktif ASN dalam mendukung pelaksanaan Pemilu Serentak.

“Kawan-kawan Korpri telah berperan dengan sangat baik dalam mendorong pemilu yang baik,” ujarnya.

Upacara peringatan HUT KORPRI ke-53 di Kabupaten Pati, sambung Sujarwanto, juga menjadi momentum bagi ASN untuk meneguhkan komitmen dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

“Dengan semangat kebersamaan dan profesionalisme, diharapkan ASN dapat terus berkontribusi dalam membangun Kabupaten Pati yang lebih baik”, tuturnya.

Di akhir upacara, Pj Bupati memberikan santunan terhadap anak yatim dan fakir miskin sebagai bentuk kepedulian KORPRI terhadap masyarakat Pati dan dilanjutkan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP).

Lembaga Pemantau Pemilihan Perisai Demokrasi Bangsa Bakal Laporkan Pihak Yang Berupaya Merusak Demokrasi

November, 29, 24

Cakranusantara.net, Pati |  Lembaga Pemantau Pemilihan Independen Perisai Demokrasi Bangsa bakal laporkan pihak-pihak pemasang spanduk diduga bermuatan provokatif yang berpotensi memecah belah masyarakat pada Pilkada 2024, Jum’at  (29/11/2024).

Diketahui, spanduk-spanduk itu bertuliskan “Ono Kecurangan Ning Pilkada Jateng Laporke Bolo-jawa, dilengkapi dengan scan barcode” yang dipasang hampir di tiap Kecamatan se wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, khususnya pada saat masa tenang dan juga setelah pemungutan suara.

Ketua Umum (Ketum) Perisai Demokrasi Bangsa, Muhammad Rikza Hasballa menyatakan prihatin atas beredarnya spanduk-spanduk provokatif tersebut. Ia menilai bahwa tindakan ini merupakan upaya merusak Demokrasi, dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan daerah.

“Kami melihat ada upaya untuk merusak demokrasi melalui penyebaran spanduk-spanduk itu. Tindakan ini dirasa sangat tidak bertanggung jawab dan dapat memicu konflik di kalangan masyarakat,” ujar Rikza.

Tim Perisai Demokrasi Bangsa telah memantau secara intensif situasi di lapangan, dan menemukan sejumlah spanduk yang bermuatan provokatif. Spanduk-spanduk tersebut berisi pesan-pesan yang menghasut dan berpotensi menimbulkan perpecahan masyarakat, kami telah mengumpulkan bukti-buktinya.

“Ia berharap, agar pihak berwenang dapat menindak tegas para pelaku penyebaran spanduk-spanduk tersebut. Hal ini dianggap penting guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Riksa mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga demokrasi dan menolak segala bentuk upaya untuk merusak tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” papar Ketum Perisai Demokrasi Bangsa.

Selain itu, pihaknya juga akan meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) serta Bawaslu Kabupaten Pati agar melakukan penindakan terkait spanduk-spanduk tersebut.

“Apakah nanti ada tindakan dari Bawaslu maupun Satpol-PP Pati untuk menertibkan banner itu. Dimana Satpol-PP selaku penegak Peraturan Daerah (Perda),” punkas Rikza. Rohman

Sekda Hadiri Gathering Pemkab Bersama PPAT Se-Kabupaten Pati

November, 30, 24

Cakranusantara.net, Pati | Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Jumani, menghadiri acara gathering yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Pati bersama PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) se-Kabupaten Pati di Hotel Safin (28/11/2024).

Acara ini juga dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati, Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Pati beserta jajaran, serta para PPAT yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pati, termasuk sejumlah hadirin dan tamu undangan.

Dalam wawancara, Jumani menyampaikan bahwa acara ini bertujuan untuk membangun kebersamaan antara Pemerintah Kabupaten Pati dan para PPAT.

Ia berharap kegiatan ini dapat mempererat komunikasi dan hubungan yang baik antara kedua pihak, sehingga tugas-tugas BPKAD dan para PPAT dapat berjalan lebih lancar.

“Melalui pertemuan ini, kita berharap dapat saling mendukung dalam menjalankan tugas dan membangun persepsi yang sama terkait isu-isu yang ada, khususnya yang berhubungan dengan BPKAD dan PPAT,” ujar Jumani.

Ia pun menambahkan bahwa hubungan yang harmonis itu sangat penting untuk mendorong kelancaran sub-sektor pendapatan di Kabupaten Pati, terutama dalam hal BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).

Menurut data per 22 November 2024, target perolehan BPHTB Kabupaten Pati yang ditetapkan sebesar Rp 36.000.000.000,00 telah terealisasi lebih dari target, yakni mencapai Rp 37.083.890.543,00 atau 103 persen dari target yang ditetapkan.

“Ini adalah capaian luar biasa, dan kami mengapresiasi peran serta PPAT dalam mencapai target tersebut,” tambahnya.

Kegiatan ini, lanjutnya, merupakan momentum penting dalam memperkuat kerjasama antara pemerintah dan PPAT di Kabupaten Pati, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan dan pendapatan daerah.

Dengan adanya komunikasi yang terjalin dengan baik, imbuh Jumani, diharapkan PPAT dapat semakin mendukung pencapaian berbagai program dan target pemerintah daerah.

Bunyi Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku

November, 28, 24

Cakranusantara.net, Jakarta | Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborators di dalam perkara Tindak Pidana Tertentu (Tipidter), Kamis (28/11/2024).

1. Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

2. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir kesatu di atas, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif.

3. Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) tahun 2003 antara lain mengatur sebagai berikut:

Ayat (2): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu “mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Ayat (3): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (Justice Collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

4. Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes 2000);

5. Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 telah pula meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi tersebut, oleh karena itu nilai-nilai moralitas hukum dari konvensi tersebut sepatutnya diadopsi di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait;

6. Perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) memang telah diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:

(1) Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.

(2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.

Akan tetapi disadari bahwa ketentuan tersebut di atas masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya.

7. Dengan merujuk pada nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut diatas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada Para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya;

8. Pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) adalah sebagai berikut:

a. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya;

b. Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.

9. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) adalah sebagai berikut:

a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;

b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;

c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

i. menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau

ii. menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

d. Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

i. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang Bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan

ii. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2011, ditandatangani Ketua Mahkamah Agung, Harifin A Tumpa. Editor : Rohman

RSU dr Suwondho Kendal Memasuki Usia ke-91 Tahun

November, 28, 24

Cakranusantara.net, Kendal | RSUD dr Suwondho, Kendal tanggal 28 November 2024 memasuki usia ke-91 tahun. Usia yang cukup tua untuk sebuah lembaga dan sudah barang tentu pelayanan yang ada lebih maksimal dan profesional.

“Harapannya dengan momentum ulang tahun ini pelayanan yang ada lebih maksimal dan profesional” kata Giri Kusuma bersama dr Muhamad Wibowo selaku Wakil Direktur RSUD dr Suwondho kepada media ini di ruang kerjanya, Kamis (28/11/2024).

Dikatakan, sebagai lembaga milik pemerintah daerah pelayanan maksimal pada masyarakat menjadi tujuan utama. Kedepannya pelayanan lebih bagus lagi.

Bila saat ini masih banyak kekurangan dan sejenisnya itu menjadi keterbatasan kami. Yang peningkatan maksimal kepada masyarakat menjadi tujuan kami.

Kaitannya dengan ulang tahun itu sendiri sebelumnya ada berbagai lomba antar ruangan yang telah dilaksanakan.

Lomba tersebut adalah lomba pindah tepung 5 orang, lomba masukin pensil 5 orang, lomba estafet karet 5 orang, dan lomba balap karung helm 2 orang.

Untuk kegiatan juga ada hadiah juara 1 Rp 1.000.000 juara 2 dan 3 masing masing Rp 750.000 dan Rp 500.000. Disamping itu, ada ziarah ke makam dr H Suwondho dan nantinya akan ada pengajian.

“Kegiatan ini untuk lebih mengakrabkan antar karyawan yang ada” kata Giri Kusuma.

Sebagai informasi tambahan dalam waktu dekat RSUD dr Suwondho akan membuka klinik Vertilitas dan Estetika. Vertilitas berkaitan dengan kesuburan kandungan, Estetika dengan kecantikan. Teguh

Bupati Dico dan Istri Lakukan Pencoblosan di TPS 01 Kelurahan Tunggulrejo

November, 28, 24

Cakranusantara.net, Kendal | Hari Rabu tanggal 27 November 2024 ada Pilkada serentak pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Kendal, serta pemilihan kepala daerah lain di seluruh Indonesia.

Bupati Dico bersama istri Wyyne Chacha Frederica melakukan pencoblosan di TPS 01 Kelurahan Tunggulrejo yang terletak kantor kelurahan setempat.

Dico datang bersama istri sekitar pukul 09.00 langsung melakukan pendaftaran. Selanjutnya menunggu sebentar dan mendapatkan surat suara terus melakukan pencoblosan di bilik suara.

Kepada awak media yang sudah menunggu mengatakan sejauh ini proses pemilihan berjalan tertib dan lancar.

Di wilayah Kabupaten Kendal setelah dilakukan monitoring berjalan sebagaimana mestinya sesuai harapan kita semua.

Selanjutnya bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik sebagaimana pilihan masyarakat.

“Dalam kontestasi ini menang atau kalah hal yang biasa ada yang menang berarti ada yang kalah,” kata Dico.

Menurutnya yang menang bisa melanjutkan kepemimpinan sebelumnya, baik Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah maupun Bupati dan Wakil Kendal.

Ditanya tentang pilihannya, memang rahasia. Istrinya tidak tahu pilihan saya, saya juga tidak tahu pilihan istri.

Sementara itu Ketua KPPS 01 Kelurahan Tunggulrejo Supriyati mengatakan ada 400 orang yang melakukan pencoblosan, termasuk Bupati Dico dan istrinya. Teguh