Kajari Kendal Musnahkan 58 Barang Bukti Tindak Pidana Umum

November, 25, 24

Cakranusantara.net, Kendal | Kejaksaan Negeri Kendal Senin 25 November 2024 bertempat di kompleks kantor setempat berhasil memusnahkan 58 barang bukti tindak pidana umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkratch).

Hadir pada kesempatan tersebut Kejari Lila Nasution SH M Hum dan jajarannya, Ketua Pengadilan Negeri Kendal, Perwakilan dari Polres, BNN, Dinas Kesehatan dan undangan lainnya.

Lila Nasution didampingi Muhammad Agung Wibowo SH MH selaku Kasi Intel mengatakan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap periode Mei-November 2024.

Yang dimusnahkan dengan rincian perkara Narkotika 10 perkara, Kesehatan/psikotropika (11), Perlindungan Anak (7), Perjudian (8) dan perkara lain ( obat mercon, pencurian, penggelapan dll) ada 22 perkara.

Sementara barang bukti yang dimusnahkan Shabu/narkotika 98,49464 gram, Pil 24.375 butir, pakaian senjata tajam dan lainnya.

Ditambahkan, kegiatan ini merupakan salah satu tugas dan fungsi kejaksaan dalam melakukan eksekusi barang bukti perkara tindak pidana umum.

Selain itu menurut Lila Nasution juga sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam penegakan hukum pidana khususnya penyalahgunaan narkoba dan tawuran di Kabupaten Kendal.

Disamping itu agar menjadi perhatian bersama dalam meminimalisir angka kriminalitas. Teguh

Polres Kendal Ajak Orang Tua Awasi Anak Akan Bahaya Media Sosial

November, 24, 24

Cakranusantara.net, Kendal | Kegiatan Jumat Curhat Polres Kendal yang digelar di angkringan depan Stadion Baru Kebondalem, Kasat Reskrim AKP Rizky Ari Budianto, menyampaikan pesan penting kepada orang tua terkait pengawasan anak-anak, terutama dalam penggunaan media sosial, Jum’at (22/11/2024).

Acara yang dimulai pukul 08.00 WIB ini dihadiri sekitar 60 warga dari Kelurahan Kebondalem dan sekitarnya. Dalam sambutannya, AKP Rizky mengingatkan bahaya yang mengintai anak-anak melalui perangkat digital, termasuk media sosial.

“Kami mengimbau orang tua untuk lebih ketat mengawasi aktivitas anak-anak di media sosial dan isi ponsel mereka. Banyak konten yang dapat memengaruhi perilaku, termasuk ajakan yang tidak bertanggung jawab dari pihak tertentu,” tegasnya.

Menurut AKP Rizky, pengawasan terhadap anak harus mencakup aktivitas online dan offline. Orang tua diingatkan untuk memperhatikan dengan siapa anak-anak mereka berinteraksi, baik di dunia maya maupun di lingkungan sehari-hari.

“Kita harus waspada terhadap konten atau komunikasi yang menyimpang, termasuk ajakan negatif yang dapat mengarah pada tindakan melanggar hukum, seperti tawuran,” tambahnya.

Kasat Reskrim juga menyarankan agar orang tua memanfaatkan program ini sebagai sarana untuk berdiskusi dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi dalam mendidik anak-anak di era digital.

Pesan tersebut disambut baik oleh warga Kebondalem. Salah satu peserta, Ani (45), mengaku bahwa dirinya semakin sadar akan pentingnya mengawasi aktivitas anaknya di media sosial.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat. Saya jadi tahu bagaimana cara mendampingi anak menggunakan HP dengan bijak. Polisi memberikan panduan yang jelas,” ujarnya.

Selain memberikan imbauan, Polres Kendal juga membuka sesi tanya jawab untuk mendengar unek-unek warga. Salah satu masukan yang menarik adalah usulan pemasangan CCTV di lingkungan perumahan sebagai upaya preventif menjaga keamanan.

“Dengan kerja sama antara masyarakat dan Polri, kami berharap kasus-kasus yang melibatkan anak-anak bisa ditekan,” imbuh AKP Rizky.

Kegiatan Jumat Curhat ini ditutup dengan suasana ramah tamah, menciptakan kedekatan antara aparat kepolisian dan masyarakat. Program ini membuktikan bahwa Polri serius dalam menjawab tantangan zaman sekaligus mempererat hubungan dengan warga. Teguh

Pendistribusian Pilkada 2024 Dapat Pengawalan Ketat Dari Polres Kendal

November, 24, 24

Cakranusantara.net, Kendal | Polres Kendal melaksanakan pengawalan ketat terhadap pendistribusian logistik Pilkada 2024 dari Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kendal yang berlokasi di Wisma Haji, Kelurahan Bugangin, Kecamatan Kendal. Logistik tersebut didistribusikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di seluruh wilayah Kabupaten Kendal. Minggu, (24/11/2024).

Barang yang dikirim meliputi kotak suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup), bilik suara, dan berbagai dokumen serta perlengkapan pendukung lainnya. Setiap armada pengiriman terdiri atas truk CDD yang telah disiapkan untuk masing-masing kecamatan dengan total sepuluh kendaraan.

Polres Kendal mengerahkan personel dari berbagai satuan, termasuk anggota Sat Intelkam, anggota Polsek jajaran, serta personel pengamanan khusus gudang KPU. Setiap truk dikawal oleh mobil backbone Polsek dan anggota yang telah ditugaskan. Keamanan diprioritaskan untuk memastikan logistik tiba di lokasi PPK masing-masing tanpa gangguan.

Kapolres Kendal, AKBP Feria Kurniawan, menegaskan bahwa pengawalan ini adalah bagian dari komitmen Polres Kendal untuk menjaga kelancaran proses Pilkada 2024. “Pengawalan ketat ini dilakukan untuk memastikan logistik Pilkada sampai di tujuan dengan aman dan tepat waktu. Kegiatan berjalan lancar dan terkendali tanpa kendala berarti,” ujarnya.

Beberapa lokasi distribusi pada hari tersebut mencakup Kecamatan Limbangan, Boja, Rowosari, Ringinarum, dan Kaliwungu Selatan. Setiap pengiriman didampingi oleh sopir truk yang bertugas serta anggota pengamanan untuk memastikan kelengkapan barang.

Gudang Logistik KPU di Wisma Haji menjadi pusat pengelolaan sebelum logistik disalurkan ke masing-masing PPK. Proses ini direncanakan berlangsung selama dua hari, yakni 22 dan 23 November 2024, dengan pengawasan ketat oleh aparat keamanan dan pihak terkait.

Dengan pengawalan ketat pendistribusian logistik, Polres Kendal memastikan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024. Sinergi antara aparat keamanan, penyelenggara pemilu, dan petugas pendukung lainnya menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga integritas proses demokrasi. Teguh

Abdul Rohman

Januari, 12, 25

 

Pengertian Hak Tanggungan Menurut UU No.4 tahun 1996

Sebelum membahas lebih jauh mari kita ketahui terlebih dahulu tentang Pengertian Hak tanggungan, hak tanggungan adalah hak jaminan yag dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi : “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah”. Namun, sebelum UU Hak Tanggungan terbentuk, hak tanggungan mengenai tanah berlaku ketentuan hipotek sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Dengan adanya UU Hak Tanggungan, maka ketentuan hipotek dalam KUHPerdata menjadi tidak berlaku lagi. Dimana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Hak Tanggungan menentukan bahwa pada prinsipnya jumlah tanah yang dibebani hak tanggungan tidak terpengaruh oleh akibat pembayaran angsuran hutang. Hak tanggungan membebani secara utuh objek hak tanggungan dan setiap bagian dari padanya. Dengan telah dilunasinya sebagian dari hutang yang dijamin, tidak berarti terbebasnya sebagian objek Hak Tanggungan dari beban Hak Tanggungan. Karena Hak Tanggungan membebani seluruh objek Hak Tanggungan untuk sisa hutang yang belum dilunasi. Kemudian dalam Pasal 3 Ayat (2) UU Hak Tanggungan menentukan bahwa Hak Tanggungan dapat diberikan untuk satu hutang yang berasal dari satu hubungan hukum atau untuk satu hutang atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum. Contohnya, kredit sindikasi, yang memiliki pengertian seorang debitur memperoleh kredit lebih dari 1 (Satu) bank yang dituangkan hanya dalam 1 perjanjian kredit, dengan 1 Akta Perjanjian Hak Tanggungan (APHT). Jadi, pemberian jaminan berupa 1 Hak Tanggungan kepada beberapa kreditur secara pari passu, yang memiliki pengertian beberapa pihak dalam suatu kontrak, klaim, kewajiban diperlakukan sama).

jurnal : hukum jaminan

oleh : abdul rohman

PDF

Abdul Rohman

Januari, 12, 25

 

Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Sesuai Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999

Dalam ilmu hukum penyelesaian sengketa merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa antara beberapa pihak baik secara individu maupun kelompok, perlu kita ketahui bersama bahwa penyelesaian sengketa ada dua cara diantaranya melalui Litigasi atau melalui Pengadilan dan Non Litigasi atau diluar Pengadilan. Dalam penyelasaian sengketa non-litigasi atau yang biasa dikenal Penyelesaian Sengketa Alternatif atau PSA dapat dilakukan dengan cara :

Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Penilaian Ahli, Arbitrase. Dimana Arbitrase ini nanti dapat diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan undang–undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam pasal 70, 71, dan 72. Dari keenam alternatif yang paling umum digunakan para pihak dalam penyelesaian sengketa adalah Konsultasi, Mediasi, Negosiasi, dan Arbitrase. Keempat alternatif ini yang paling tidak formal adalah Negosiasi, karena negosiasi pasti bakal mementingkan kebutuhan masing-masing pihak. Namun meski begitu tujuannya tetap satu, yakni untuk mencari timbulnya sebuah kesepakatan dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan yang sudah terjadi lantaran adanya klaim perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok pada objek yang sama. Lantaran adanya klausa arbitrase dalam suatu kontrak tertentu pasti menimbulkan akibat hukum, dimana sengketa yang terjadi sebenarnya bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya. Hal mana secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 jo Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Lalu bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase?. Sedangkan suatu sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dalam arbitrase, dibutuhkan tiga pihak, yaitu pelapor, terlapor, dan arbiter atau pihak penengah. Arbiter adalah pihak yang memiliki sifat netral dengan keduanya yang mengawal proses perundingan.

jurnal : arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

oleh : abdul rohman

PDF

Pj Bupati Pati Hadiri Rakor Desk Persiapan Pilkada

November, 23, 24

Cakranusantara.net, Pati | Pj Bupati Pati, Sujarwanto Dwiatmoko, hari ini (22/11/2024) menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Desk Persiapan Pilkada di Ruang Penjawi, Setda Kabupaten Pati.

Rakor ini dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Bawaslu Pati, Kepala KPU Pati, serta para camat.

Dalam kesempatan tersebut, Sujarwanto Dwiatmoko mengungkapkan pentingnya monitoring dan persiapan matang jelang pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Menurutnya, rakor ini dilakukan untuk memantau sejauh mana kesiapan pelaksanaan Pilkada serta mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin muncul, baik dari sisi logistik, keamanan, maupun teknis lainnya.

“Kami hadir untuk memantau perkembangan pelaksanaan Pilkada dan memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Hari ini, kami sudah membahas langkah-langkah antisipasi, terutama untuk memastikan logistik, listrik, internet, dan penanganan bencana berjalan dengan baik,” kata Sujarwanto dalam wawancara usai rapat.

Sujarwanto juga menegaskan bahwa pada masa tenang, pihaknya telah mempersiapkan operasi penertiban alat peraga kampanye (APK) yang akan dimulai pada 24 November 2024, pukul 08.00 WIB. “Kami akan membersihkan APK yang masih terpasang, dan hasil penertiban tersebut akan segera dipindahkan ke tempat yang aman,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sujarwanto menyebutkan bahwa pada hari-hari menjelang pemungutan suara, pihaknya akan terus memantau persiapan di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dimulai pada 26 November 2024.

“Kami akan terus memantau jalannya persiapan hingga hari H pemungutan suara pada 27 November. Setelah itu, proses perhitungan suara akan dilakukan di tingkat kecamatan pada 2-3 Desember dan di tingkat kabupaten pada 6-7 Desember,” ujarnya.

Sujarwanto juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan keamanan yang telah dipersiapkan oleh pihak kepolisian dan TNI.

Dengan berbagai persiapan yang matang, Sujarwanto berharap Pilkada 2024 di Kabupaten Pati dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sukses, tanpa adanya hambatan yang berarti.

Perades Desa Tanjungrejo Margoyoso Diduga Penuh Kecurangan, Bakal  Berurusan Dengan Polisi

November, 24, 24

Cakranusantara.net, Pati | Dugaan kecurangan Pengisian Perangkat Desa (Perades) di Kabupaten Pati terus menyeruak. Terbaru, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati diduga terlibat dalam jual-beli Jabatan.

Suwignyo, salah satu warga yang merasa adanya ketidakadilan. Lantaran ada proses jual-beli jabatan, dan kolusi di desanya merasa muak. Akhirnya, dengan gagah berani melaporkan kecurangan ini kepada pihak Kepolisian.

Tak tanggung-tanggung, Kepala Desa (Kades) Tanjungrejo, Camat Margoyoso, dan Pj Bupati Pati dilaporkan ke Kapolri.

Ketiga pejabat itu diduga kuat terlibat dalam jual-beli jabatan perangkat desa yang belum lama ini barusaja dilaksanakan. Sebab, tiga jabatan kosong yakni Kepala Dusun, Kaur Keuangan, dan Kasi Pemerintahan diduga kuat sudah diisi oleh kerabat kades.

“Dari dulu memang pengangkatan perangkat desa Tanjungrejo diduga dikuasai sindikat mafia kekuatan yaitu kepala desa, camat, dan Pj Bupati. Bisa dilihat dari perangkat yang terpilih. Ini jelas sudah settingan kades,” kata Suwignyo, Jumat 22 November 2024.

Bahkan sebelumnya, dirinya sudah menduga adanya permainan kotor ini. Salah satunya adalah tebakan skor nilai ujian tertulis dan juga siapa saja yang bakal dilantik sebagai perades.

“”Sebelumnya saya sudah menduga berapa nilainya dan siapa yang akan diangkat sebagai perangkat desa. Kasusnya pasti Haryono, Kasi Pemerintahan itu Lilik Ernawati, dan Kaur Keuangan yang jadi Imam. Nilainya pasti 90-95,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wignyo juga sudah mewanti-wanti kepada Pj Bupati dan Tata Pemerintahan agar mengawasi pengisian perades di Tanjungrejo. Sebab, dari tahun ke tahun proses atau mekanisme pengisian selalu bermasalah.

“Sebelum ujian perangkat desa, saya sudah bersurat ke Pj Bupati dan Tata Pemerintahan. Intinya diduga ada kebocoran soal dan jawaban ujian tertulis dari penguji,” tandasnya. Tim

Rumah Aspirasi Firman Soebagyo Serahkan Bantuan Alat Pengelolaan Limbah Hewan

November, 23, 24

Cakranusantara.net, Pati | Rumah Aspirasi Anggota Komisi IV DPR-RI, Firman Soebagyo serahkan bantuan sarana pengelolaan limbah ternak menjadi kompos Tahun 2024 kepada Tiga kelompok, diantaranya berkah suket ijo dari Desa Bakaran Kulon, Kecamatan Juwana, Sidodadi 2 Desa Lengkong, dan berkah Santosa Desa Kedalon, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati di halaman Kantor Aspirasi Firman Soebagyo, Jum’at (22/11/2024).

Firman Soebagyo, mengatakan bahwa hari ini kita sah menyerahkan program bantuan dari lingkungan hidup, berupa inpal yang nilainya mencapai 200 jutaan untuk pemberdayaan masyarakat, dengan harapan bisa membantu masyarakat dalam mengelola kotoran hewan. Dan ini dirasa tepat, sebab disana sudah mendapatkan bantuan sapi.

“Ini sangat sejalan dengan programnya, disamping itu untuk menjaga aspek lingkungan agar tetap bersih, serta bisa meningkatkan program swasembada pangan, jadi ini dirasa sangat tepat untuk kita serahkan. Tak lupa, kami juga meminta pertanggungjawaban pada kelompok yang menerima serta kepala desa, dan teman-teman DPRD untuk ikut memantau agar ini selalu dioptimalkan dan benar-benar dimanfaatkan untuk kemasyarakatan,” terangnya.

Jangan sampai program yang kita berikan ini nilainya cukup besar, kalau kita pinjam di Bank saja butuh jaminan sertifikat, ini tidak sama sekali, tidak ada pemungutan dan jaminan apa-apa. Ini betul-betul kita siapkan untuk diberdayakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Disini ada Bu Ning sebagai pimpinan Komisi di DPRD fraksi Partai Golkar, agar ikut memantau bersama dengan mas Nanda yang juga membidangi di Pertanian dan Perikanan supaya betul-betul mengawal jangan sampai ada yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,” pinta Firman Soebagyo.

Sementara itu, Perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati, Agil mengutarakan, bahwa program ini sangat bermanfaat untuk kelompok tani, guna meningkatkan program pemerintah di hal ketahanan pangan.

“Juga untuk menjaga lingkungan, dengan adanya pengomposan kotoran di lingkungan ternak akan mengurangi polusi gas metan yang mengganggu terhadap perubahan iklim di sekitar kita,” tambah Agil.

Sri Wahyuningati, Anggota DPRD Kabupaten Pati juga menambahkan, jika bantuan ini diketahui sudah yang kesekian kalinya, yang jelas ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat, kali ini untuk pengolahan limbah. Menurutnya, ini agar bisa memaksimalkan dalam memproduk pengolahan limbah ternak.

“Diharapkan, ini tidak hanya sesaat namun bisa-benar bisa dimanfaatkan, sehingga nanti tidak ditanyakan lagi, tapi ketika melakukan pengelolaan bisa menghasilkan, supaya nanti uangnya juga bisa digunakan untuk melakukan perawatan jika ada mesinnya yang rusak,” harapnya. Rohman

Skor Pengabdian Tidak Dihitung, Fachurudin Gagal Dilantik Menjadi Perangkat Desa Suwatu

November, 24, 24

Perades 2024
Foto : Fachrudin, Calon perangkat Desa yang tidak dilantik oleh Kades Suwatu

Cakranusantara.net, Pati | Fachrudin, seorang calon perangkat desa di desa Suwatu, kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati meminta keadilan. Lantaran tidak diluluskan dalam seleksi untuk formasi Kaur Perencanaan.

Alumni S-1 Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo Semarang ini bakal melakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Fachrudin mengaku, seharusnya ia yang terpilih dalam seleksi dalam pengisian perangkat desa (Perades) untuk formasi tersebut.

Dalam formasi itu hanya ada dua pelamar. Fachrudin dan Triana N S. Fachrudin mendapat nilai ujian 43, sedangkan Triana 33.

“Saya seharusnya punya skor pengabdian sebagai wakil ketua RT, tapi skor pengabdian tidak muncul. Kalau diberikan seharusnya saya mendapat nilai 73. Dengan rincian 43 ditambah skor pengabdian 30. Untuk Triana tidak memiliki pengabdian,” ungkap Fachrudin.

Namun, jabatan Kaur Perencanaan oleh pihak Kepala Desa (Kades) dinyatakan tidak ada yang lulus. Sehingga tetap kosong dan tidak ada yang dilantik. Ketika saya tanya, alasannya nilai ujian di bawah 50 jadi tidak lulus.

“Padahal regulasi yang saya tahu, termasuk di desa-desa lain kok nilai ujian tertulis di bawah 50 tetap bisa ditambah dengan skor pengabdian. Seperti kasus di dukuh Tapen, Desa Tawangharjo, Kecamatan Wedarijaksa yang sempat viral kemarin. Nilainya juga di bawah 50 kemudian ditambah skor pengabdian,” paparnya.

Karena itu, Fachrudin meminta keadilan atas kasus tersebut. Seharusnya, dirinya dapat dilantik dengan jabatan Kaur Perencanaan. Maka ia menyoroti seleksi perangkat desa di desanya diduga bermasalah. Disinyalir banyak kejanggalan seperti Imam Aziz (jabatan sekdes) ijazah SD tidak punya aslinya. Dan untuk Rizqi Miftahul Ulum pengabdian sebagai sekretaris RT.02, RW.03 dan bendahara karang taruna sangat diragukan, karena selama ini tidak pernah menjabat di desa Suwaduk sesuai pengabdian tersebut.

“Di Desa Suwatu sendiri ada tiga formasi, yakni Kaur Perencanaan, Sekretaris Desa (Sekdes) dan Kaur Keuangan, masing-masing ada dua peserta. Di formasi lain, lanjut Fachrudin diduga ada masalah, seperti untuk jabatan Sekdes itu calon yang punya nilai tertinggi atas nama Imam Aziz bermasalah di ijazah karena tidak bisa menunjukkan ijazah SD yang asli dan hanya ada legalisir,” terangnya.

Sedangkan, kaur keuangan yang dapat nilai tertinggi Rizky M Ulum sebenarnya tidak punya pengabdian, akan tetapi diduga dibuatkan oleh kepala desa sehingga nilainya menjadi tinggi.

“Yang nomor dua Khoirul Umam malah sebenarnya yang punya pengabdian sebagai Ketua RW, namun tidak dimunculkan nilai pengabdiannya. Memang di pengisian perangkat desa di sini tidak pelamarnya jadi para peserta ini membawa calon pendamping masing-masing yaitu saudara atau sendirinya. Karena minimal tiap formasi jabatan harus ada dua calon,” jelas Fachrudin.

Dari ketiga formasi itu, dua diantaranya sudah dilakukan pelantikan. Untuk jabatan Kaur Perencanaan ditinggal dan tidak diisi hingga hari ini. Fachrudin juga menduga, dikosongkannya jabatan Kaur Perencanaan karena dirinya tidak memberikan sejumlah uang seperti yang diminta oleh Kepala Desa.

“Sebelum proses seleksi, saya dimintai uang 200 juta lewat telpon, tapi saya tidak mau, saya memilih ujian secara mandiri. Mungkin karena saya tidak mau itulah jadi tidak diluluskan,” pungkasnya.

Dan pada sore ini, sekitar pukul 14.30 WIB, saat tim meminta hasil uji dari pihak ketiga Universitas Indonesia (UI) hanya dikasih berita acara oleh ketua panitia, Jauhari. Katanya, hasil ujian dari pihak ketiga sudah dibawa oleh Camat Tlogowungu,” tutup Fachurudin. Tim

1.876 Pemilih di Kendal Terancam Tidak Bisa Menggunakan Hak Pilih

November, 22, 24

Cakranusantara.net, Kendal | KPU Kabupaten menyelenggarakan rapat koordinasi kaitan pemungutan dan penghitungan surat di Aula KPU Kendal pada Kamis, 21 November 2024 (kemarin).

Dalam rapat tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kendal menyampaikan data, jika masih ada sebanyak 1.876 pemilih yang terdaftar dalam DPT belum melakukan perekaman E-KTP.

Bawaslu Kendal ikut menyoroti hal tersebut, karena hal ini berpotensi menghilangkan hak pilih pemilih. Ketua Bawaslu Kendal, Hevy Indah Oktaria mengatakan, bahwa sesuai dengan PKPU 17/2024 pasal 19 menyatakan, Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS antara lain pemilih KTP-elektronik yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang tidak terdaftar di keduanya tidak dapat memilih.

Pasal ini menunjukkan bahwa identitas KTP-el merupakan dokumen wajib yang harus dibawa di TPS. Sedangkan, pemilih terdaftar dalam DPT, yang belum melakukan perekaman belum mempunyai dokumen resmi KTP-el.

“Karena belum melakukan perekaman, maka calon pemilih tersebut belum punya KTP, maka ketika di TPS seyogyanya tidak diperkenankan untuk nyoblos sesuai peraturan PKPU, kecuali nanti ada petunjuk teknis yang berbeda dari KPU RI mengenai ini,” ujar Hevy.

Dalam rapat tersebut, Bawaslu meminta KPU Kendal untuk lebih intens berkoordinasi dengan Disdukcapil, untuk jemput bola terhadap pemilih yang belum melakukan perekaman.

Disdukcapil telah melakukan langkah aktif dengan membuka layanan “X-treme (Extra Time Melayani), sebagai upaya maksimal untuk melayani perekaman pemilih yang sudah berusia 17 tahun sampai tanggal 27 November mulai pukul 08.00 s/d 12.00 WIB.

Lokasi Pelayanan dibagi dibeberapa titik yaitu Kantor Disdukcapil Kendal, Kantor UPTD Wilayah 1 Weleri, 2 Kaliwungu, 3 Sukorejo, dan 4 Boja.

Bawaslu Berharap KPU Kendal beserta jajarannya aktif untuk mendorong pemilih yang belum melakukan perekaman untuk datang ke titik lokasi pelayanan agar hak pilihnya tidak hilang.

Selanjutnya, Bawaslu Kendal bekerjasama dengan Disdukcapil juga telah melakukan sosialisasi pengawas partisipatif melalui Bawaslu goes to school. Tujuannya mendorong pemilih pemula yang belum melakukan perekaman e-KTP agar segera melakukannya, supaya nanti bisa menggunakan hak pilihnya pada 27 November mendatang. Teguh