Membenahi Pengadilan Tipikor: Menjaga Hukum Dari Kekuasaan dan Kekuasaan Dari Korupsi

Agustus, 16, 26

Cakra
Photo di ruang pelayanan terpadu satu pintu Mahkamah Agung

Cakranusantara.net, Opini Hukum || Korupsi bukan sekadar persoalan hilangnya uang negara. Korupsi adalah persoalan kekuasaan. Ketika kewenangan yang diberikan negara digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu, maka yang dirusak bukan hanya keuangan negara, tetapi juga kepercayaan publik, kepastian hukum, dan sendi-sendi pemerintahan.

Karena itu, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada keberhasilan menangkap tersangka. Tidak cukup pula hanya dengan menghadirkan penyidik yang kuat dan penuntut yang berani. Pada akhirnya, seluruh proses pemberantasan korupsi akan diuji di ruang pengadilan.

Di situlah letak pentingnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pengadilan Tipikor seharusnya menjadi benteng terakhir dalam memastikan bahwa pemberantasan korupsi berjalan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan tekanan politik, kepentingan kekuasaan, atau opini publik.

Namun, pertanyaannya kemudian: apakah keberadaan Pengadilan Tipikor saat ini sudah cukup untuk menjawab kebutuhan tersebut?

Jawabannya menurut saya: belum.

Yang diperlukan bukan sekadar mempertahankan keberadaan Pengadilan Tipikor, melainkan melakukan pembenahan secara menyeluruh agar lembaga tersebut benar-benar mampu menjalankan fungsi peradilan yang independen, profesional, transparan, dan berintegritas.

Korupsi dan Problem Kekuasaan

Korupsi pada dasarnya merupakan penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan diberikan kepada pejabat atau penyelenggara negara untuk menjalankan kepentingan publik. Ketika kewenangan tersebut dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, maka terjadi penyimpangan terhadap tujuan awal pemberian kewenangan tersebut.

Karena itu, korupsi tidak dapat dilihat hanya sebagai persoalan moral individu.

Korupsi juga merupakan persoalan sistem.

Birokrasi yang panjang, kewenangan yang terlalu luas, lemahnya pengawasan, ketidaktransparanan, konflik kepentingan, serta rendahnya akuntabilitas merupakan kondisi yang dapat menciptakan ruang bagi korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sendiri menempatkan korupsi sebagai kejahatan yang serius. Dalam konsideran UU Nomor 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Artinya, korban korupsi sesungguhnya bukan hanya negara sebagai institusi.

Masyarakat juga menjadi korban.

Ketika anggaran pembangunan dikorupsi, yang kehilangan bukan sekadar angka dalam laporan keuangan negara. Yang hilang dapat berupa jalan yang tidak terbangun, sekolah yang tidak layak, layanan kesehatan yang tidak maksimal, bantuan sosial yang tidak sampai kepada penerima, dan berbagai pelayanan publik yang seharusnya diterima masyarakat.

Maka, pemberantasan korupsi merupakan bagian dari perlindungan terhadap kepentingan publik.

Mengapa Pengadilan Tipikor Harus Dibenahi?

Pengadilan Tipikor lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan mekanisme peradilan yang secara khusus menangani perkara korupsi.

Sebelumnya, keberadaan Pengadilan Tipikor berkaitan dengan Undang-Undang tentang KPK. Kemudian, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan dualisme pengadilan perkara korupsi, dibentuklah undang-undang tersendiri mengenai Pengadilan Tipikor.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 menjadi dasar khusus keberadaan Pengadilan Tipikor. Undang-undang tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 29 Oktober 2009 serta mencabut ketentuan mengenai Pengadilan Tipikor dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Pembentukan pengadilan khusus tersebut tentu bukan tanpa alasan.

Perkara korupsi mempunyai karakteristik yang kompleks. Perkara dapat melibatkan pejabat publik, pengusaha, korporasi, transaksi keuangan, pengadaan barang dan jasa, kebijakan pemerintahan, hingga pencucian uang.

Karena itu, hakim yang memeriksa perkara korupsi dituntut memiliki pemahaman yang lebih luas dibandingkan sekadar memahami hukum pidana secara umum.

Tetapi persoalannya tidak berhenti pada kompetensi.

Integritas hakim justru menjadi persoalan yang jauh lebih fundamental.

Hakim yang memiliki kemampuan hukum tinggi tetapi tidak memiliki integritas dapat menjadi persoalan serius bagi pemberantasan korupsi.

Sebaliknya, hakim yang berintegritas tetapi tidak memiliki kompetensi yang memadai juga dapat mengalami kesulitan menghadapi perkara korupsi yang kompleks.

Maka, pembenahan Pengadilan Tipikor harus bertumpu pada dua hal sekaligus: kompetensi dan integritas.

Pengadilan Tidak Boleh Menjadi Alat Kekuasaan

Ada satu prinsip yang tidak boleh ditawar dalam pemberantasan korupsi: pengadilan harus bebas dari intervensi.

Perkara korupsi sering kali menyentuh kepentingan politik dan ekonomi. Terdakwanya dapat merupakan pejabat publik, politisi, pengusaha, birokrat, atau orang yang mempunyai jaringan kekuasaan.

Dalam situasi seperti itu, hakim berada pada posisi yang sangat menentukan.

Hakim harus berani mengatakan benar ketika memang benar dan salah ketika memang salah.

Namun keberanian tersebut hanya mungkin tumbuh apabila hakim benar-benar independen.

Pengadilan tidak boleh menjadi alat untuk menghukum seseorang karena tekanan politik. Sebaliknya, pengadilan juga tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi seseorang hanya karena memiliki kekuasaan atau pengaruh.

Di sinilah prinsip equality before the law (asas persamaan dihadapan hukum) harus benar-benar diwujudkan.

Hukum harus berlaku sama terhadap orang biasa maupun orang yang memiliki jabatan.

Jangan sampai pemberantasan korupsi menjadi tajam kepada mereka yang tidak memiliki kekuasaan, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan.

Putusan Bebas Bukan Berarti Pengadilan Gagal

Dalam membicarakan Pengadilan Tipikor, ada satu hal yang juga perlu ditegaskan.

Putusan bebas tidak boleh otomatis dipandang sebagai bukti bahwa hakim tidak serius memberantas korupsi.

Pengadilan bukan lembaga penghukum.

Pengadilan adalah lembaga yang menguji dakwaan berdasarkan alat bukti dan hukum yang berlaku.

Jika unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, hakim memiliki kewajiban hukum untuk membebaskan terdakwa.

Prinsip ini justru merupakan bagian penting dari negara hukum.

Karena itu, kritik terhadap putusan bebas harus diarahkan pada argumentasi hukum dalam putusan, bukan semata-mata pada hasil akhirnya.

Apakah alat bukti telah dinilai secara tepat?

Apakah unsur pasal telah ditafsirkan secara konsisten?

Apakah pertimbangan hakim logis dan dapat dipertanggungjawabkan?

Apakah terdapat perbedaan penerapan hukum terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar menghitung berapa banyak terdakwa yang bebas atau dipidana.

Dengan demikian, pembenahan Pengadilan Tipikor bukan berarti membuat pengadilan menjadi mesin penghukum. Pembenahan justru harus membuat pengadilan semakin independen dan semakin mampu menegakkan hukum secara objektif.

Hakim Ad Hoc dan Hakim Karier

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah komposisi hakim.

Keberadaan hakim ad hoc dalam perkara korupsi pada dasarnya dimaksudkan untuk memperkaya perspektif dan menghadirkan kompetensi tertentu dalam pemeriksaan perkara.

Namun, hakim ad hoc tidak boleh secara otomatis dianggap lebih baik atau lebih keras daripada hakim karier.

Ukuran utamanya tetap harus sama: integritas, kompetensi, independensi, dan kemampuan menerapkan hukum.

Karena itu, perdebatan mengenai apakah hakim ad hoc harus lebih banyak atau hakim karier harus lebih dominan seharusnya tidak berhenti pada soal jumlah.

Yang jauh lebih penting adalah bagaimana sistem seleksi memastikan bahwa siapa pun yang duduk dalam majelis hakim benar-benar memiliki kualitas dan integritas.

Jangan Sampai Pengadilan Tipikor Terjebak Politik Lokal

Perluasan Pengadilan Tipikor ke daerah memiliki sisi positif. Masyarakat akan lebih mudah memperoleh akses terhadap pengadilan khusus perkara korupsi.

Namun, perluasan tersebut juga memiliki risiko.

Korupsi di daerah sering kali berkaitan erat dengan hubungan politik lokal. Kepala daerah, anggota DPRD, birokrasi, pengusaha, dan kelompok kepentingan dapat memiliki hubungan yang saling beririsan.

Jika tidak dirancang secara hati-hati, pengadilan yang berada di lingkungan politik lokal berpotensi menghadapi tekanan yang lebih besar.

Karena itu, pembentukan dan penguatan Pengadilan Tipikor di daerah harus dibarengi sistem perlindungan independensi hakim, pengawasan yang efektif, serta mekanisme seleksi yang bebas dari kepentingan politik lokal.

Jangan sampai pengadilan yang dibentuk untuk memberantas korupsi justru masuk ke dalam pusaran kekuasaan yang hendak diawasi.

Pembenahan Tidak Boleh Hanya Berupa Penambahan Pengadilan

Pembenahan Pengadilan Tipikor tidak identik dengan memperbanyak jumlah pengadilan.

Jumlah bukan ukuran utama.

Yang lebih penting adalah kualitas.

Jika jumlah pengadilan bertambah tetapi hakimnya tidak cukup, aparatur tidak memadai, anggaran terbatas, pengawasan lemah, dan fasilitas tidak mendukung, maka perluasan tersebut justru dapat menimbulkan persoalan baru.

Karena itu, kebijakan pembenahan harus mempertimbangkan beban perkara, luas wilayah, ketersediaan hakim, kompetensi aparatur, kebutuhan anggaran, serta kemampuan pengawasan.

Prinsipnya sederhana: lebih baik memiliki pengadilan yang tidak terlalu banyak tetapi kuat, daripada memiliki banyak pengadilan tetapi lemah.

Transparansi Adalah Kunci Kepercayaan

Pengadilan juga harus semakin terbuka.

Masyarakat harus dapat mengetahui proses dan putusan perkara melalui mekanisme informasi yang mudah diakses.

Transparansi bukan berarti masyarakat boleh mencampuri proses pemeriksaan perkara. Transparansi berarti proses administrasi dan putusan dapat dipertanggungjawabkan.

Putusan hakim harus menjelaskan dengan terang mengapa seorang terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah.

Argumentasi hukum harus dapat dibaca dan diuji oleh masyarakat, akademisi, praktisi hukum, maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian, transparansi justru menjadi instrumen untuk memperkuat independensi, bukan mengurangi independensi.

Pemberantasan Korupsi Tidak Boleh Mengorbankan Negara Hukum

Ada kecenderungan dalam masyarakat untuk menganggap bahwa semakin berat hukuman yang dijatuhkan, semakin baik pemberantasan korupsi.

Pandangan tersebut dapat dipahami dari sisi moral.

Tetapi dari perspektif hukum, pemberantasan korupsi harus tetap berada dalam koridor negara hukum.

Terdakwa tetap memiliki hak untuk membela diri. Alat bukti harus diuji. Dakwaan harus dibuktikan. Hakim harus independen.

Pemberantasan korupsi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan prinsip keadilan.

Sebab, apabila hukum boleh dilanggar dengan alasan memberantas korupsi, maka kita justru sedang membangun persoalan baru: negara yang memberantas kejahatan dengan mengabaikan hukum.

Itulah sebabnya Pengadilan Tipikor harus menjadi tempat bertemunya dua kepentingan yang sama-sama penting: ketegasan terhadap korupsi dan perlindungan terhadap prinsip negara hukum.

Dari Menghukum ke Mencegah

Pemberantasan korupsi juga tidak boleh hanya berorientasi pada pemidanaan.

Pengadilan memang berada pada tahap akhir dari proses penegakan hukum. Tetapi putusan pengadilan juga harus memberikan pesan pencegahan.

Jika penyalahgunaan kewenangan selalu berakhir pada proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka akan muncul efek pencegahan.

Namun efek tersebut tidak akan cukup apabila sistem pemerintahan masih membuka ruang korupsi.

Karena itu, pemberantasan korupsi harus berjalan bersamaan dengan reformasi birokrasi, transparansi anggaran, digitalisasi pelayanan publik, perbaikan pengadaan barang dan jasa, penguatan pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta mekanisme pengaduan masyarakat.

Pengadilan Tipikor adalah benteng terakhir. Tetapi benteng terakhir tidak boleh menjadi satu-satunya benteng.

Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dengan dimulai dari Kepastian Bahwa Hukum Bekerja

Konsep good governance tidak hanya berbicara mengenai birokrasi yang bersih.

Ia juga berbicara mengenai akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, efektivitas, partisipasi masyarakat, dan perlakuan yang adil.

Semua prinsip tersebut membutuhkan sistem peradilan yang dapat dipercaya.

Pemerintahan akan sulit disebut bersih apabila masyarakat tidak yakin bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat diproses secara adil.

Karena itu, pembenahan Pengadilan Tipikor pada hakikatnya merupakan bagian dari pembangunan tata kelola pemerintahan.

Ketika hakim bekerja independen, aparatur pengadilan bekerja profesional, proses persidangan transparan, putusan dapat dipertanggungjawabkan, dan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi, maka kepercayaan terhadap hukum akan meningkat.

Sebaliknya, jika pengadilan dipersepsikan dapat dipengaruhi oleh kekuasaan, maka pemberantasan korupsi akan kehilangan legitimasi sosialnya.

Penutup: Pengadilan Harus Menjadi Benteng, Bukan Bayang-Bayang Kekuasaan

Indonesia telah memiliki perjalanan panjang dalam pemberantasan korupsi. Regulasi telah berkali-kali diperbaiki. Lembaga penegak hukum telah dibentuk. Pengadilan khusus telah dilahirkan.

Namun, persoalan korupsi belum selesai.

Karena itu, pembenahan Pengadilan Tipikor bukan pilihan tambahan, melainkan kebutuhan.

Pembenahan tersebut harus diarahkan pada tiga prinsip utama: independensi, integritas, dan kompetensi.

Independensi memastikan hakim tidak tunduk kepada kekuasaan.

Integritas memastikan kewenangan hakim tidak disalahgunakan.

Kompetensi memastikan putusan yang lahir memiliki dasar hukum dan pertimbangan yang kuat.

Ketiganya harus berjalan bersama.

Kita tidak membutuhkan Pengadilan Tipikor yang hanya dikenal karena banyaknya orang yang dipidana. Kita membutuhkan pengadilan yang dipercaya karena setiap putusannya lahir dari proses yang adil, transparan, independen, dan berdasarkan hukum.

Sebab, tujuan akhir pemberantasan korupsi bukan sekadar memenuhi penjara.

Tujuan akhirnya adalah memastikan kekuasaan kembali kepada tujuan awalnya: melayani kepentingan masyarakat dan menjalankan negara berdasarkan hukum.

Dan karena itu, membenahi Pengadilan Tipikor pada hakikatnya adalah membenahi salah satu benteng terakhir negara dalam melawan penyalahgunaan kekuasaan.

By : Abdul Rohman, S.H.

Chandra: 2026 Bukan Lagi Masanya Tawuran, Saatnya Ukir Prestasi

Agustus, 16, 26

 

Cakranusantara.net, Pati || Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan, 2026 bukan lagi zamannya generasi muda terlibat tawuran. Pelajar harus memanfaatkan energi dan kreativitasnya untuk berprestasi serta mengharumkan nama Kabupaten Pati.

Pesan itu disampaikan Chandra saat menghadiri Closing Ceremony Futsal Cup di GOR Safin Arena, Kecamatan Trangkil, Sabtu malam (15/8/2026).

Kompetisi tersebut diikuti tim futsal pelajar SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Pati. Menurut Chandra, kompetisi olahraga menjadi ruang positif bagi pelajar untuk membangun karakter, mengasah kemampuan, sekaligus memperkuat persaudaraan.

“Terus tingkatkan prestasi dan bawa nama baik Kabupaten Pati di berbagai kompetisi,” ujar Chandra.

Ia menilai ajang seperti ini tidak sekadar mencari juara. Kompetisi pelajar juga menjadi bagian dari proses menemukan bibit-bibit atlet muda potensial yang nantinya dapat dibina hingga mampu bersaing di tingkat nasional.

Namun, Chandra mengingatkan agar pencapaian prestasi tetap dibangun dengan menjunjung tinggi sportivitas.

“Yang paling penting dalam setiap cabang olahraga adalah sportivitas,” tegasnya.

Bupati Cup Disiapkan

Pemkab Pati, lanjut Chandra, akan memperluas ruang kompetisi bagi pelajar melalui rangkaian Bupati Cup. Sejumlah cabang olahraga, seperti sepak bola, futsal, tenis, dan baseball, akan dipertandingkan mulai September hingga akhir 2026.

“Ke depan, kegiatan seperti ini akan terus kita laksanakan secara rutin melalui Bupati Cup,” katanya.

Chandra berharap keberlanjutan kompetisi tersebut mampu menciptakan ekosistem pembinaan olahraga yang lebih terarah. Dengan begitu, potensi pelajar Pati tidak berhenti pada kompetisi tingkat daerah, tetapi dapat berkembang hingga tingkat nasional.

Pada kesempatan tersebut, Chandra juga memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menjaga pertandingan tetap aman dan sportif.

“Selamat kepada para pemenang. Terima kasih kepada seluruh peserta karena kompetisi ini dapat berjalan lancar, aman, dan sportif,” tuturnya.

Futsal Cup menempatkan SMKN 2 Pati sebagai juara pertama. SMAN 3 Pati menjadi runner-up, disusul MAN 1 Pati sebagai juara ketiga dan SMAN 2 Pati sebagai juara keempat.

Closing Ceremony turut dihadiri Wakil Kapolresta Pati, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati, serta Camat Trangkil.

Ajang tersebut diikuti tim futsal pelajar SMA/SMK/MA se-Kabupaten Pati bersama pendamping, pelatih, dan suporter.

Chandra ke Paskibraka Pati: Jangan Tegang, Kalian Sedang Mengukir Sejarah

Agustus, 15, 26

Cakranusantara.net, Pati || Dua hari jelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra memberi pesan tegas kepada anggota Paskibraka Kabupaten Pati 2026: jangan tegang, jangan begadang, dan jangan sia-siakan latihan yang sudah dijalani.

Pesan itu disampaikan Chandra saat mengukuhkan Paskibraka Kabupaten Pati di Pendopo Kabupaten Pati, Sabtu (15/8/2026).

Para anggota Paskibraka akan menjadi petugas pengibaran dan penurunan Sang Merah Putih pada upacara 17 Agustus 2026 di Alun-Alun Pati. Chandra meminta mereka tampil tenang dan percaya diri, bukan terbebani tekanan.

“Jangan terlalu tegang dan stres saat bertugas. Nikmati prosesnya dengan gembira karena kalian adalah putra-putri terbaik Kabupaten Pati yang siap mengukir sejarah pada pengibaran bendera 17 Agustus 2026,” ujar Chandra.

Menurutnya, tugas Paskibraka bukan sekadar menjalankan rangkaian gerakan upacara. Momentum tersebut menjadi kesempatan bagi para anggota untuk mencatatkan pengalaman penting dalam sejarah peringatan kemerdekaan di Kabupaten Pati.

Karena itu, kondisi fisik harus dijaga. Chandra secara khusus mengingatkan para anggota agar tidak begadang, tetap berolahraga, menjaga ibadah, serta mengikuti seluruh arahan pembina dan pelatih.

“Jangan begadang. Tetap olahraga pagi, rajin beribadah, dan nikmati prosesnya. Ikuti arahan pembina dan pelatih agar semuanya terasa lebih ringan,” tegasnya.

Chandra juga mengapresiasi kerja keras TNI, Polri, pembina, dan pelatih yang telah membentuk para anggota Paskibraka sejak awal pelatihan hingga siap bertugas.

“Dari yang awalnya benar-benar masih nol, sekarang sudah sampai seperti hari ini. Terima kasih kepada TNI, Polri, para pembina, dan pelatih yang sudah bekerja keras membimbing mereka,” katanya.

Ia menekankan, hasil latihan harus terlihat ketika berada di lapangan. Kekompakan, ketepatan gerakan, dan kedisiplinan menjadi hal yang tidak boleh ditawar.

“Latihan yang sungguh-sungguh harus ditunjukkan melalui gerakan yang harmonis dan rapi. Adik-adik semua akan mengisi sejarah Kabupaten Pati pada tahun 2026,” tutur Chandra.

Chandra meminta seluruh anggota menjaga fokus hingga detik terakhir. Jangan sampai kondisi fisik maupun tekanan mental mengganggu penampilan pada hari pelaksanaan.

“Jaga fisik, cermati semua yang sudah dilatih oleh para pelatih, dan tetap semangat. Semoga pelaksanaan tanggal 17 Agustus berjalan lancar,” pungkasnya.

Dengan pengukuhan tersebut, Paskibraka Kabupaten Pati 2026 resmi siap menjalankan tugas. Pada 17 Agustus nanti, mereka akan berdiri di tengah Alun-Alun Pati membawa nama daerah dalam salah satu prosesi paling sakral dalam peringatan kemerdekaan.

Bukan sekadar mengibarkan bendera. Mereka diminta tampil sebagai putra-putri terbaik Pati dan mengukir sejarah.

Sungai Bango Kembali Kotor, Chandra Soroti Limbah Tapioka

Agustus, 15, 26

Cakranusantara.net, Pati || Sungai Bango di Desa Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso, kembali dipenuhi sampah dan dugaan limbah industri tapioka. Ironisnya, kondisi tersebut muncul lagi hanya beberapa waktu setelah sungai dibersihkan.

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra turun langsung mengecek kondisi sungai, Sabtu (15/8/2026). Penyusuran dilakukan bersama DPUTR, DLH, Camat Margoyoso, tokoh masyarakat, dan perwakilan petambak.

Dalam penyusuran hampir 500 meter, tumpukan sampah ditemukan kembali memenuhi aliran sungai. Kondisi serupa bahkan disebut berlanjut hingga kawasan muara laut.

Chandra menilai persoalan ini tidak bisa terus ditangani dengan pola bersih-bersih. Tanpa menghentikan sumber pencemaran, Sungai Bango hanya akan kembali kotor dalam hitungan bulan.

“Walaupun ditangani dan dibersihkan berulang kali, dalam satu hingga dua bulan kondisinya akan kembali seperti ini jika sumber masalahnya tidak diselesaikan,” tegas Chandra.

Sorotan utama diarahkan pada pengelolaan limbah industri tapioka. Chandra meminta para pengusaha memastikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dikelola secara benar sebelum limbah dibuang ke lingkungan.

“Kami sangat mengharapkan komitmen dari para pengusaha tapioka untuk mengelola IPAL-nya dengan benar,” ujarnya.

Namun persoalan tidak hanya datang dari aktivitas industri. Sampah rumah tangga juga masih ditemukan dibuang langsung ke sungai.

Chandra meminta masyarakat menghentikan kebiasaan tersebut.

“Kepada masyarakat, kami juga mengimbau dengan sangat, agar tidak lagi membuang sampah ke aliran sungai,” katanya.

Dampak pencemaran mulai dirasakan petambak. Kualitas air yang terganggu disebut berdampak terhadap aktivitas pertambakan dan perekonomian warga Desa Bulumanis Lor.

Pemkab Pati pun tidak ingin persoalan tersebut berhenti pada imbauan. DLH akan mengumpulkan para pengusaha tapioka untuk membahas pengelolaan limbah sekaligus mendorong kepatuhan terhadap pengelolaan IPAL.

“Intinya adalah komitmen dari pengusaha-pengusaha tapioka untuk tidak membuang langsung sampah atau limbahnya di aliran sungai ini,” tegas Chandra.

Pemerintah daerah selanjutnya akan memperkuat monitoring Sungai Bango. Penanganan diarahkan pada sumber pencemaran, bukan sekadar mengangkat sampah yang sudah telanjur memenuhi sungai.

Chandra menegaskan, Sungai Bango tidak boleh terus menjadi tempat pembuangan sampah maupun limbah. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diminta menjalankan tanggung jawab masing-masing agar pencemaran tidak terus berulang dan aktivitas pertambakan warga tetap terjaga.

Jembatan Wedusan Mulai Digarap September, Pemkab Pati Siapkan Rp300 Juta

Agustus, 15, 26

Cakranusantara.net, Pati || Pemkab Pati bergerak menangani Jembatan Wedusan, Kecamatan Dukuhseti, yang rusak diterjang banjir sejak Januari 2026. Perbaikan tahap awal ditargetkan mulai dikerjakan September mendatang dengan anggaran sekitar Rp300 juta.

Kepastian itu disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat meninjau kondisi jembatan yang menghubungkan Desa Wedusan dengan Desa Tempur, Kabupaten Jepara, Sabtu (15/8/2026).

Chandra mengatakan, tahap pertama penanganan akan dibiayai melalui dana Bantuan Tidak Terduga (BTT). Pemkab Pati kini mengebut proses lelang dan administrasi agar pekerjaan fisik tidak kembali tertunda.

“Insyaallah proses lelang dan tahapan lainnya bisa kita laksanakan, sehingga penanganan fisik sudah mulai berjalan di bulan September ini,” tegas Chandra.

Perbaikan tahap pertama diarahkan untuk memperkuat dan menyempurnakan struktur jembatan agar akses masyarakat dapat kembali berfungsi dengan lebih aman.

Namun, penanganan tidak berhenti pada perbaikan sementara. Pemkab Pati menyiapkan tahap kedua melalui APBD Murni 2027.

“Penguatan dan penyempurnaan nanti kita lanjutkan di anggaran murni 2027,” ujarnya.

Pada tahap kedua, jembatan akan diperlebar sehingga kendaraan roda empat dapat melintas. Langkah ini sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas akses penghubung Pati-Jepara.

“Nanti di anggaran murni sekalian kita lebarkan, supaya kendaraan roda empat atau mobil bisa melintas dengan lancar,” ungkapnya.

Jembatan tersebut menjadi akses vital bagi warga Desa Wedusan dan Desa Tempur, terutama untuk mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan kedua kabupaten.

Pemkab Pati menargetkan skema dua tahap ini tidak sekadar memulihkan jembatan pascabanjir, tetapi juga memperbaiki kapasitasnya agar lebih layak digunakan dalam jangka panjang.

Dalam peninjauan tersebut, Chandra didampingi Kepala DPUTR Kabupaten Pati, Camat Dukuhseti, dan jajaran teknis terkait.

Chandra Dorong GAS Jadi Pengungkit Ekonomi Daerah

Agustus, 14, 26

Cakranusantara.net, Pati || Pati Government Auto Show (GAS) 2026 diharapkan tidak sekadar menjadi ajang pameran otomotif, tetapi mampu menjadi salah satu pengungkit perekonomian daerah. Harapan tersebut disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat membuka GAS 2026 di Halaman Setda Kabupaten Pati, Jumat (14/8/2026).

GAS 2026 digelar selama tiga hari, 14–16 Agustus 2026, dan dirangkaikan dengan Jalan Santai dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Pati ke-703 serta HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Chandra mengatakan, GAS menjadi ruang pertemuan antara masyarakat, pelaku UMKM, dan industri otomotif. Menurutnya, kebutuhan kendaraan masyarakat maupun pelaku usaha dapat dipertemukan dengan berbagai penawaran dan promo yang tersedia selama pameran.

“GAS ini memberi ruang bagi pelaku usaha otomotif untuk bertemu langsung dengan masyarakat,” ujar Chandra.

Ia menilai sektor otomotif memiliki kontribusi dalam menggerakkan aktivitas ekonomi daerah. Karena itu, Chandra mendorong para dealer motor dan mobil untuk memberikan promo serta diskon menarik selama pelaksanaan GAS 2026.

“Dealer motor dan mobil kami harapkan memberikan promo dan diskon sebanyak-banyaknya kepada masyarakat selama pameran,” katanya.

Chandra juga mengapresiasi BPKAD Kabupaten Pati yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia berharap geliat positif perekonomian Pati dapat terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Selain pameran otomotif, rangkaian GAS 2026 juga diisi Jalan Santai yang diikuti ASN dan masyarakat. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan menjaga kebugaran masyarakat.

Kepada anak-anak dan pelajar yang mengikuti Jalan Santai, Chandra berpesan agar tertib selama kegiatan berlangsung.

“Untuk anak-anak dan pelajar, saya minta tertib mengikuti barisan. Semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan pembagian doorprize juga berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Chandra turut mengajak masyarakat untuk memeriahkan seluruh rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-703 dan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Alun-alun Pati, termasuk Upacara 17 Agustus.

GAS 2026 sendiri menghadirkan berbagai produk otomotif selama tiga hari pelaksanaan, sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan penawaran dan promo dari para pelaku industri otomotif.

Pembukaan kegiatan turut dihadiri perwakilan DPRD Kabupaten Pati, Polresta Pati, perwakilan Kodim 0718/Pati, para Staf Ahli dan Asisten Sekda Pati, kepala OPD, pimpinan Bank Jateng, serta para pimpinan BUMD.

Semarak HUT ke-81 RI, Lapas Pati Gelar Fun Walk dan Perlombaan Bersama Keluarga

Agustus, 14, 26

Cakranusantara.net, Pati || Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati menggelar Fun Walk dan berbagai perlombaan dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan yang diikuti Kepala Lapas, jajaran pegawai beserta keluarga tersebut berlangsung meriah dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan jalan santai bersama. Selain menjadi sarana menjaga kebugaran, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara pimpinan, pegawai, dan keluarga besar Lapas Kelas IIB Pati.

Usai jalan santai, kegiatan dilanjutkan dengan berbagai perlombaan yang melibatkan pegawai dan keluarga. Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan. Meski berlangsung penuh keceriaan, seluruh peserta tetap menjunjung tinggi sportivitas dan semangat kebersamaan.

Semarak kegiatan semakin terasa dengan adanya pembagian berbagai hadiah menarik bagi peserta yang berhasil memenangkan perlombaan maupun mendapatkan hadiah dalam rangkaian kegiatan.

Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi hiburan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kekompakan dan rasa kekeluargaan di lingkungan Lapas Pati.

“Fun Walk dan berbagai perlombaan ini bukan hanya menjadi sarana untuk menjaga kebugaran, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan antara pegawai beserta keluarga. Kami berharap semangat kebersamaan dan kekompakan yang terbangun melalui kegiatan ini dapat terus terjaga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” ujar Suprihadi.

Ia berharap kebersamaan yang terjalin melalui kegiatan tersebut dapat memberikan energi positif bagi jajaran Lapas Pati dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan semangat kemerdekaan, keluarga besar Lapas Kelas IIB Pati diharapkan semakin solid, kompak, dan mampu meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas pemasyarakatan.

Kegiatan Fun Walk dan perlombaan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata semangat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan mengedepankan kebersamaan, sportivitas, dan kekeluargaan.

Chandra Dorong Anak Kenali Sejarah Pati Sejak Dini

Agustus, 14, 26

Cakranusantara.net, Pati || Pengenalan sejarah dan kearifan lokal Kabupaten Pati dinilai penting dilakukan sejak usia dini. Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mendorong kegiatan pembelajaran di luar kelas menjadi salah satu sarana untuk mengenalkan anak pada sejarah, budaya, dan identitas daerah.

Hal itu disampaikan Chandra saat menerima kegiatan Outing Class TK Aisyiyah Kajen, Kecamatan Margoyoso, di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis pagi (13/8/2026).

Menurut Chandra, pengalaman belajar secara langsung dapat membuat anak lebih dekat dengan lingkungan dan daerah tempat mereka tumbuh. Karena itu, kegiatan Outing Class yang memberikan pengalaman baru kepada anak perlu terus dikembangkan.

“Terima kasih kepada TK Aisyiyah Kajen yang telah melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini terus ditingkatkan,” kata Chandra.

Dalam kesempatan tersebut, Chandra juga menitipkan anak-anak kepada para guru. Ia berharap proses pendidikan tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter serta kebiasaan belajar sejak dini.

“Anak-anak ini saya titipkan kepada para guru. Tolong selalu diajari untuk belajar dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru,” tuturnya.

Chandra menegaskan, anak-anak yang saat ini masih duduk di bangku TK merupakan calon generasi penerus pembangunan Kabupaten Pati. Pendidikan sejak dini menjadi investasi penting untuk menyiapkan generasi yang mampu melanjutkan pembangunan daerah.

“Pembangunan Pati yang berkelanjutan nantinya juga akan diteruskan oleh anak-anak ini. Mereka yang akan menjadi generasi emas Pati,” ujarnya.

Kegiatan Outing Class TK Aisyiyah Kajen tersebut diikuti lebih dari 100 anak. Selain memberikan pengalaman belajar di luar lingkungan sekolah, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa mengenal dan mencintai sejarah, budaya, serta potensi Kabupaten Pati sejak usia dini.

Kegiatan turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati serta Kepala TK Aisyiyah Kajen.

Bukan Sekadar Bertanding, Kompetisi Olahraga Lapas Pati Rajut Kebersamaan Pegawai

Agustus, 13, 26

Cakranusantara.net, Pati || Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati menggelar kompetisi olahraga bagi pegawai pada Rabu (12/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Lapas Pati tersebut mempertandingkan sejumlah cabang olahraga, di antaranya catur, tenis, badminton, dan tenis meja. Selain menjadi ajang untuk menyalurkan minat dan bakat, kompetisi ini juga menjadi momentum mempererat kebersamaan dan kekompakan antarpegawai.

Para peserta mengikuti pertandingan dengan penuh antusias. Meski suasana kompetitif terasa dalam setiap pertandingan, seluruh peserta tetap menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga kekompakan.

Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, mengatakan kegiatan olahraga menjadi salah satu sarana untuk mempererat hubungan antarjajaran sekaligus menjaga kebugaran.

“Kegiatan olahraga ini menjadi kesempatan bagi jajaran untuk berinteraksi dan membangun kebersamaan di luar rutinitas pekerjaan. Selain menjaga kebugaran, melalui kegiatan ini kita juga dapat menumbuhkan sportivitas, kekompakan, dan semangat kerja sama,” ujar Suprihadi.

Menurutnya, kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan seperti ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap suasana kerja di lingkungan Lapas Pati. Komunikasi dan hubungan kerja antarpegawai juga diharapkan semakin baik.

Kompetisi olahraga tersebut berlangsung tertib dan penuh semangat. Para pegawai tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk berkompetisi, tetapi juga memperkuat solidaritas serta membangun suasana kerja yang lebih harmonis.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapas Pati. Semangat sportivitas dan kebersamaan yang ditumbuhkan diharapkan turut mendukung jajaran dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan pemasyarakatan secara optimal.

Viral Video Penangkapan Eks Kades Tlogosari di Rental Mobil Sleman

Agustus, 13, 26

Cakranusantara.net, Pati || Video penangkapan eks Kepala Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, berinisial AR, viral di media sosial. AR ditangkap tim Jatanras Polresta Pati di wilayah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah sempat kabur usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Dalam video yang beredar, AR terlihat diamankan petugas di sebuah tempat rental mobil di Sleman. Selama pelariannya, tersangka ternyata bekerja di tempat rental tersebut.

Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama membenarkan penangkapan tersebut. Ia mengatakan personel Satreskrim Polresta Pati turut mendampingi Kejaksaan Negeri Pati dalam pengejaran AR.

Pengejaran dilakukan selama kurang lebih dua pekan. Petugas menelusuri sejumlah wilayah hingga akhirnya berhasil menemukan keberadaan AR di Sleman, Yogyakarta.

“Kurang lebih dua minggu pencarian, dari Salatiga, Wonosobo, Boyolali dan alhamdulillah kemarin berhasil diamankan di Sleman Yogyakarta,” kata Dika, Kamis (13/8/2026).

Saat diamankan, AR disebut tidak melakukan perlawanan. Setelah ditangkap, tersangka dibawa ke Pati dan selanjutnya diserahkan kepada Kejari Pati untuk menjalani proses hukum.

“Yang bersangkutan bekerja di rental mobil. Tidak ada perlawanan. Kasus ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pati,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejari Pati menetapkan AR sebagai tersangka dugaan korupsi penyimpangan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, serta bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi.

Dalam perkara tersebut, kerugian keuangan desa disebut mencapai sekitar Rp805,656 juta. Sebagian uang telah dikembalikan kepada pihak kejaksaan, namun proses hukum terhadap AR tetap berlanjut.

Penangkapan AR sekaligus mengakhiri pelariannya setelah sebelumnya keberadaannya tidak diketahui usai ditetapkan sebagai tersangka.

Kini AR telah diamankan dan menjalani proses hukum lebih lanjut di Kejaksaan Negeri Pati.