Lepas 600 Jemaah ke Istiqlal, Chandra Titip Doa untuk Pati: Aman, Tenteram dan Gemah Ripah

Agustus, 9, 26

Cakranusantara.net, Pati || Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menitipkan doa khusus untuk Kabupaten Pati kepada 600 jemaah JATMA ASWAJA yang bertolak menuju Jakarta, Minggu (9/8/2026).

Ratusan jemaah tersebut akan mengikuti kegiatan Doa dan Dzikir Kebangsaan di Masjid Istiqlal. Mereka diberangkatkan dari halaman Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pati menggunakan 12 bus.

Dalam momentum Hari Jadi Kabupaten Pati, Chandra berharap doa para jemaah menjadi ikhtiar bersama untuk mewujudkan Pati yang semakin aman, tenteram, damai, dan sejahtera.

“Di momen Hari Jadi Kabupaten Pati ini, saya titip doa agar Pati menjadi daerah yang gemah ripah loh jinawi, aman, tenteram, dan damai,” kata Chandra.

Chandra juga berpesan agar seluruh jemaah menjaga ketertiban selama berada di Jakarta. Ia meminta para peserta menjaga akhlak dan nama baik Kabupaten Pati sepanjang mengikuti rangkaian kegiatan.

“Semoga seluruh rangkaian acara berjalan lancar. Semoga seluruh rombongan diberikan kesehatan dan keselamatan, sejak berangkat sampai kembali ke rumah masing-masing,” ujarnya.

Tak hanya untuk Pati, Chandra berharap doa yang dipanjatkan di Masjid Istiqlal juga menjadi bagian dari ikhtiar untuk Indonesia.

“Mudah-mudahan seluruh ikhtiar dan doa yang dipanjatkan diijabah Allah SWT. Bukan hanya untuk Pati, tetapi juga untuk Indonesia,” tutur Chandra.

Sebanyak 600 jemaah diberangkatkan dengan 12 bus, masing-masing berkapasitas sekitar 50 orang. Pelepasan rombongan turut didampingi Anggota DPRD Kabupaten Pati Endah Sriwahyuningati.

Hadir pula Ketua JATMA ASWAJA Kabupaten Pati Misbahmunir beserta istri.

Momentum keberangkatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pati, dengan harapan doa dan kebersamaan masyarakat dapat menjadi energi positif bagi kemajuan Pati dan Indonesia.

HUT ke-81 RI, Lapas Pati Salurkan 17 Paket Bansos untuk Keluarga Warga Binaan

Agustus, 9, 26

Cakranusantara.net, Pati || Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati menggelar kegiatan bakti sosial dengan memberikan bantuan kepada keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Sabtu (8/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB di Meeting Room Lapas Pati tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, didampingi jajaran pejabat struktural.

Sebanyak 17 paket bantuan sosial diberikan kepada keluarga warga binaan yang membutuhkan. Paket bantuan tersebut berisi berbagai kebutuhan pokok sehari-hari yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan membantu meringankan kebutuhan keluarga penerima.

Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, menyampaikan bahwa bakti sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian Lapas Pati terhadap keluarga warga binaan.

Menurutnya, perhatian kepada keluarga WBP tidak hanya diwujudkan melalui pemberian bantuan, tetapi juga dengan membangun komunikasi dan hubungan yang baik antara Lapas dengan keluarga warga binaan.

“Melalui kegiatan bakti sosial ini, kami berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi keluarga warga binaan. Selain itu, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian dan komitmen Lapas Pati dalam terus menjalin hubungan yang baik dengan keluarga warga binaan,” ujar Suprihadi.

Suprihadi menambahkan, kegiatan bakti sosial juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi antara jajaran Lapas Pati dengan keluarga WBP.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapas Pati. Melalui kegiatan sosial tersebut, Lapas Pati berupaya menunjukkan bahwa pembinaan pemasyarakatan tidak hanya menyentuh warga binaan, tetapi juga memperhatikan keluarga mereka.

Lapas Kelas IIB Pati berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat maupun keluarga warga binaan.

Hal tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelaksanaan Pemasyarakatan yang semakin pasti, humanis, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Chandra: Pembangunan Pati Harus Selaras dengan Pemajuan Kebudayaan

Agustus, 9, 26

Cakranusantara.net, Pati || Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan pembangunan Kabupaten Pati harus berjalan selaras dengan pemajuan kebudayaan. Menurutnya, kebudayaan bukan sekadar pelengkap pembangunan, tetapi menjadi bagian penting dalam membangun daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Hal itu disampaikan Chandra saat membuka Karnaval Budaya Festival Adhi Loka Pati 2026 di Alun-Alun Kabupaten Pati, Sabtu (8/8/2026) malam.

Chandra mengatakan kemajuan daerah tidak semata-mata diukur dari pembangunan fisik. Kekayaan budaya yang dimiliki Pati juga harus mendapatkan ruang dalam arah pembangunan daerah.

“Pembangunan di Kabupaten Pati harus berjalan selaras antara pembangunan fisik dan pembangunan kebudayaan, di mana kebudayaan menjadi cahaya yang menerangi perjalanan pembangunan menuju Kabupaten Pati yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” ujar Chandra.

Menurutnya, Kabupaten Pati memiliki kekayaan budaya yang menjadi modal penting bagi pembangunan daerah. Saat ini, enam karya budaya Pati telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia. Dua di antaranya, yakni Gongcik dan Kethoprak, ditetapkan pada 2025.

“Capaian ini menunjukkan bahwa Pati memiliki kekayaan budaya yang harus terus dirawat, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya,” katanya.

Chandra berharap Karnaval Budaya Festival Adhi Loka Pati dapat menjadi etalase keberagaman budaya dari seluruh kecamatan di Kabupaten Pati. Ia juga menekankan agar kegiatan budaya tidak berhenti pada aspek hiburan, tetapi mampu menjadi sarana edukasi bagi generasi muda.

“Jadikan karnaval ini sebagai ruang untuk mengenalkan kekayaan budaya Pati kepada generasi muda. Budaya harus terus hidup, tumbuh, dan menjadi bagian dari perjalanan masyarakat,” ucapnya.

Selain menjadi ruang ekspresi budaya, festival tersebut diharapkan mampu memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku UMKM dan potensi wisata daerah menjadi bagian dari ekosistem kegiatan yang mempertemukan kebudayaan dengan aktivitas ekonomi lokal.

Chandra menilai penguatan sektor kebudayaan, pariwisata, dan UMKM dapat dilakukan secara bersamaan untuk membuka peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Budaya, pariwisata, dan UMKM harus dapat bergerak bersama. Ketika potensi budaya dikemas dengan baik, maka akan menjadi daya tarik wisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

Semangat tersebut, lanjut Chandra, sejalan dengan tema Hari Jadi ke-703 Kabupaten Pati, “Sumunar Terang Mbangun Kamajengan.”

Karnaval Budaya Festival Adhi Loka Pati 2026 diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Pati pada Sabtu (8/8/2026), mulai pukul 18.00 WIB di Alun-Alun Kabupaten Pati. Kegiatan tersebut diikuti dan disaksikan masyarakat sebagai bagian dari perayaan keberagaman sekaligus penguatan jati diri kebudayaan daerah.

Hadir dalam kegiatan tersebut Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Forkopimda beserta istri, Pj Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda, kepala perangkat daerah, para camat, serta para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

Chandra: Media Mitra Strategis Pembangunan Pati

Agustus, 8, 26

Cakranusantara.net, Pati || Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan media merupakan mitra strategis Pemerintah Kabupaten Pati dalam mengawal pembangunan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Chandra saat membuka Kemah Jurnalistik dalam rangka Bulan Jurnalisme dan HUT ke-28 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di kawasan Kebun Kopi Jollong, Sabtu (8/8/2026).

Menurut Chandra, media memiliki posisi penting sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, kritik yang disampaikan secara objektif dan konstruktif dinilai menjadi bagian penting dari fungsi kontrol sosial.

“Media adalah jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, kritik yang objektif sangat dibutuhkan sebagai bagian dari kontrol sosial,” ujar Chandra.

Ia berharap insan pers tidak hanya menjalankan fungsi kontrol, tetapi juga ikut mengangkat berbagai potensi Kabupaten Pati agar semakin dikenal masyarakat luas.

Potensi tersebut meliputi sektor pertanian, perikanan, UMKM, industri kreatif, pendidikan, budaya, pariwisata, hingga inovasi pelayanan publik.

“Harapan kami, media dapat terus menyebarluaskan berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Pati. Mulai dari pertanian, perikanan, UMKM, industri kreatif, pendidikan, budaya, pariwisata, hingga inovasi pelayanan publik,” kata Chandra.

HUT ke-28 IJTI Jadi Momentum Penguatan Profesionalisme

Chandra menilai momentum HUT ke-28 IJTI harus menjadi energi baru bagi insan jurnalistik untuk terus meningkatkan profesionalisme.

Menurutnya, perkembangan dunia informasi menuntut insan pers semakin mampu menjaga kualitas pemberitaan, menjalankan kode etik jurnalistik, sekaligus memperkuat peran media sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.

“Momentum HUT IJTI ke-28 hendaknya menjadi semangat baru bagi seluruh insan jurnalistik untuk terus meningkatkan profesionalisme serta memperkuat kolaborasi,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Pati, lanjut Chandra, juga berkomitmen menjaga hubungan baik dengan insan media, termasuk IJTI.

Ia berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus berkembang menjadi kolaborasi yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

“Semoga kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara Pemerintah Daerah dengan insan media, termasuk IJTI, dapat terus ditingkatkan. Mudah-mudahan IJTI semakin sukses dan kebermanfaatannya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat,” tutur Chandra.

Kemah Jurnalistik Digelar di Kebun Kopi Jollong

Kemah Jurnalistik merupakan bagian dari rangkaian peringatan Bulan Jurnalisme dan HUT ke-28 IJTI.

Kegiatan yang berlangsung di kawasan Kebun Kopi Jollong tersebut melibatkan insan pers dan peserta Kemah Jurnalistik. Selain menjadi ruang silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat profesionalisme dan kolaborasi di kalangan insan jurnalistik.

Hadir dalam kegiatan tersebut unsur DPRD Kabupaten Pati, Direktur Bank Jateng, Ketua IJTI Koordinator Daerah (Korda) Muria Raya, para insan pers, serta seluruh peserta Kemah Jurnalistik.

Melalui momentum HUT ke-28 IJTI, sinergi antara Pemkab Pati dan insan media diharapkan semakin kuat, dengan tetap menjaga independensi pers dan fungsi kontrol sosial dalam mengawal pembangunan daerah.

Chandra: Jangan Ukur Keberhasilan dari Banyaknya Program, tapi dari Persoalan Rakyat yang Terselesaikan

Agustus, 8, 26

Cakranusantara.net, Pati || Peringatan Hari Jadi ke-703 Kabupaten Pati tidak sekadar menjadi seremoni tahunan. Pemerintah Kabupaten Pati didorong menjadikan momentum tersebut sebagai titik evaluasi sekaligus penegasan arah pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Pesan itu disampaikan Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat memimpin Upacara Peringatan Hari Jadi ke-703 Kabupaten Pati Tahun 2026 di Alun-Alun Pati, Jumat (7/8/2026).

Chandra menegaskan, keberhasilan pemerintah tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya program maupun kegiatan yang dilaksanakan. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh pemerintah mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan, namun seberapa besar persoalan masyarakat yang berhasil kita selesaikan,” tegas Chandra.

Menurutnya, semangat Hari Jadi ke-703 harus diterjemahkan menjadi kerja pemerintahan yang nyata. Tema “Sumunar Terang, Mbangun Kemajengan” harus menjadi energi untuk menghadirkan pemerintahan yang transparan, responsif, akuntabel, dan berorientasi pada solusi.

“Pelayanan publik harus semakin cepat, mudah, ramah, dan adil,” ujarnya.

Pembangunan Harus Terasa

Chandra mengatakan, pembangunan Kabupaten Pati harus terus diarahkan pada kebutuhan masyarakat. Sejumlah capaian pemerintah daerah seperti penurunan angka kemiskinan, percepatan pembangunan infrastruktur jalan, penguatan reformasi birokrasi, serta peningkatan investasi menjadi bagian dari proses pembangunan yang terus dikawal.

Namun, capaian tersebut tidak boleh berhenti pada angka dan laporan administratif. Manfaat pembangunan harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

“Pembangunan harus terus kita arahkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Chandra.

Pemkab Pati juga akan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur hingga 2027. Bersamaan dengan itu, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik akan terus diperkuat.

Ekonomi Rakyat Jadi Perhatian

Tidak hanya infrastruktur, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan ekonomi masyarakat.

UMKM, pertanian, perikanan, dan pariwisata disebut sebagai sektor strategis yang perlu terus dikembangkan. Penguatan sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah, membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah juga mendorong investasi yang tidak sekadar mendatangkan modal, tetapi memberikan dampak nyata terhadap masyarakat dan perekonomian daerah.

Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

“Kolaborasi, integritas, dan profesionalisme harus menjadi kekuatan dalam menjalankan pemerintahan,” tegas Chandra.

Integritas Aparatur Jadi Kunci

Di tengah tuntutan percepatan pembangunan, Chandra mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar tidak mengabaikan integritas dan profesionalisme.

Menurutnya, kemajuan Kabupaten Pati tidak hanya ditentukan oleh program yang dibuat pemerintah, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan dan kemampuan seluruh elemen untuk bekerja secara bersama-sama.

Karena itu, birokrasi dituntut tidak sekadar bekerja berdasarkan rutinitas, tetapi mampu membaca persoalan dan menghadirkan solusi.

“Sumunar Terang, Mbangun Kemajengan harus menjadi semangat bersama untuk membawa Pati semakin maju dan masyarakat semakin sejahtera,” pungkasnya.

Upacara tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Pati, Pj. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, kepala perangkat daerah, para camat, serta ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Rangkaian peringatan kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke Makam Adipati Tombronegoro di Kampung Kaborongan, Kelurahan Pati Lor.

Sementara pada Jumat malam mulai pukul 20.00 WIB, masyarakat juga mendapat hiburan ketoprak yang digelar di Pendopo Kemiri, Desa Sarirejo, Kecamatan Pati.

Hari Jadi ke-703 Kabupaten Pati pun diharapkan tidak berhenti sebagai perayaan sejarah, tetapi menjadi momentum untuk memastikan arah pembangunan semakin dekat dengan kebutuhan rakyat.

Sebab, pembangunan baru memiliki arti ketika hasilnya benar-benar hadir dan dirasakan di tengah masyarakat.

Chandra: Pati 703 Tahun, Kemajuan Harus Terasa hingga ke Pelosok

Agustus, 7, 26

Cakranusantara.net, Pati  || Hari Jadi Kabupaten Pati ke-703 tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Momentum ini harus menjadi titik percepatan pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke pelosok desa.

Penegasan itu disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati memperingati Hari Jadi ke-703 Kabupaten Pati, Kamis (6/8/2026).

Mengusung tema “Sumunar Terang Mbangun Kemajengan”, Chandra menegaskan arah pembangunan Kabupaten Pati tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, dan pelayanan publik.

“Hari jadi bukan sekadar perayaan. Ini adalah momentum untuk mengenang perjuangan para pendahulu sekaligus memperkuat komitmen membangun Kabupaten Pati yang semakin maju dan sejahtera,” ujarnya.

Menurut Chandra, kemajuan daerah tidak cukup diukur dari banyaknya proyek fisik. Kemajuan sejati harus tercermin pada meningkatnya kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta tetap terjaganya persatuan dan budaya lokal.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemkab Pati pada 2026 mengalokasikan sekitar Rp210 miliar untuk rehabilitasi 160 titik ruas jalan berikut perbaikan talud dan jembatan. Hingga akhir Juli, progres pekerjaan telah mencapai sekitar 30 persen.

“Setiap kilometer jalan yang dibangun bukan sekadar infrastruktur, tetapi membuka akses ekonomi, memperlancar mobilitas masyarakat, dan mendorong pemerataan pembangunan,” tegasnya.

Selain pembangunan fisik, sejumlah indikator makro Kabupaten Pati juga menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 74,98, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,12 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,71 persen.

Namun, Chandra mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada angka statistik.

“Yang paling penting adalah bagaimana seluruh capaian itu benar-benar menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi harus membuka lapangan kerja, pendidikan harus memberi masa depan, dan pelayanan kesehatan harus meningkatkan kualitas hidup warga,” katanya.

Kabupaten Pati juga mencatat sejumlah prestasi nasional, di antaranya meraih Innovative Government Award (IGA) 2025 dengan predikat Kabupaten Sangat Inovatif, pengakuan sebagai Kabupaten/Kota Kreatif subsektor Seni Pertunjukan, serta Harmony Award 2025 dan peringkat ketiga nasional kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Meski demikian, Chandra menegaskan penghargaan tersebut bukan tujuan akhir, melainkan penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan secara berkelanjutan.

Ia pun mengajak seluruh unsur masyarakat, mulai DPRD, Forkopimda, pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga insan pers untuk memperkuat kolaborasi membangun Kabupaten Pati.

“Kemajuan Pati tidak mungkin diwujudkan pemerintah sendirian. Dibutuhkan kebersamaan dan gotong royong seluruh elemen masyarakat agar pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi semua,” tegasnya.

Usai rapat paripurna, rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pati ke-703 dilanjutkan dengan tasyakuran di Pendopo Kemiri. Perayaan juga akan dimeriahkan berbagai agenda hingga akhir Agustus, mulai Karnaval Budaya, Government Auto Show, Pati e-Sport Tournament, Road to Kilau Raya MNCTV, pentas seni tradisional, hingga Majelis Maulidi Rasul.

Chandra Buka Ruang Inovasi, Ajak Anak Muda Pati Jadi Solusi bagi Daerah

Agustus, 7, 26

Cakranusantara.net, Pati  || Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengajak generasi muda menjadi bagian dari solusi berbagai persoalan daerah melalui ide-ide kreatif dan inovasi. Pemerintah Kabupaten Pati, kata dia, siap membuka ruang seluas-luasnya bagi para pelajar untuk berkontribusi membangun Kabupaten Pati.

Ajakan itu disampaikan Chandra saat membuka kegiatan Sharing Inspiratif Bareng Anak Muda di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (6/8), yang diikuti siswa SMA, SMK, dan MAN se-Kabupaten Pati.

“Kami Pemerintah Kabupaten Pati sangat terbuka menerima inovasi-inovasi dari adik-adik semua. Ayo kita bareng-bareng membangun Kabupaten Pati dengan kreasi nyata dan inovasi dari adik-adik semua,” ujar Chandra.

Menurutnya, masa depan daerah sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya. Karena itu, kreativitas, keberanian berinovasi, dan kemampuan memanfaatkan perkembangan teknologi harus terus ditingkatkan.

Ia pun mengingatkan agar teknologi, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif.

“Jangan sampai teknologi hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Manfaatkan AI dan perkembangan teknologi untuk belajar, berkompetisi, dan menghasilkan karya yang bermanfaat,” katanya.

Chandra menilai Kabupaten Pati memiliki modal besar untuk berkembang. Potensi pertanian, perikanan, dan kelautan yang didukung garis pantai sekitar 60 kilometer serta ribuan kapal perikanan menjadi kekuatan ekonomi yang harus terus dikembangkan. Produk unggulan seperti bandeng dan garam Pati juga dinilai memiliki daya saing tinggi.

Di sisi lain, ia mengakui masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti banjir saat musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Karena itu, ia berharap lahir inovasi dari generasi muda yang mampu menjadi bagian dari solusi atas persoalan tersebut.

Selain mendorong inovasi, Chandra juga mengajak para pelajar membangun lingkungan pergaulan yang positif. Menurutnya, teman dan mentor yang baik akan membentuk karakter, memperluas wawasan, dan mendorong seseorang terus berkembang.

“Negara-negara maju dibangun oleh generasi muda yang kreatif, inovatif, dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Saya ingin semangat itu juga tumbuh di Kabupaten Pati,” ungkapnya.

Sementara itu, Dewan Pembina Gerakan Solusi Indonesia, Pujiyono Suwadi, mengajak para pelajar mengubah kegelisahan terhadap berbagai persoalan bangsa menjadi aksi nyata. Ia mendorong generasi muda untuk berani berkarya, memanfaatkan peluang beasiswa bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, serta membangun jejaring bagi mereka yang memilih jalur kewirausahaan.

Menurut Pujiyono, pengalaman dan keberanian menjelajahi berbagai daerah juga penting untuk membuka wawasan sekaligus menemukan peluang yang dapat dikembangkan menjadi inovasi maupun usaha.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati berharap lahir semakin banyak generasi muda yang tidak hanya berprestasi di bidang akademik, tetapi juga mampu menghadirkan solusi dan inovasi bagi kemajuan Kabupaten Pati.

Lapas Pati Berikan Premi kepada Warga Binaan, Apresiasi Hasil Pembinaan Kemandirian Periode Juli 2026

Agustus, 6, 26

Cakranusantara.net, Pati || Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung keberhasilan program pembinaan kemandirian dengan menyerahkan premi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) periode Juli 2026, Kamis (6/8/2026).

Pemberian premi tersebut merupakan bentuk apresiasi atas hasil kerja warga binaan yang aktif mengikuti berbagai kegiatan pembinaan kemandirian selama menjalani masa pidana.

Premi diberikan kepada warga binaan yang terlibat dalam kegiatan kerja produktif sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, kedisiplinan, dan hasil karya yang telah dihasilkan.

Selain menjadi motivasi untuk terus berkarya, pemberian premi juga merupakan hak warga binaan yang diperoleh dari hasil kerja mereka sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui program pembinaan kemandirian, Lapas Kelas IIB Pati secara konsisten membekali warga binaan dengan berbagai keterampilan kerja yang dapat menjadi bekal setelah bebas. Beragam kegiatan produktif yang dijalankan tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, etos kerja, serta kemandirian.

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja (Binadik dan Giatja) Lapas Kelas IIB Pati, Wahyu Kusriyono Qorim, mengatakan bahwa pemberian premi merupakan bagian dari sistem pembinaan yang bertujuan memberikan penghargaan kepada warga binaan yang menunjukkan kesungguhan dalam mengikuti program pembinaan.

“Premi ini merupakan hak warga binaan yang telah bekerja dan menghasilkan karya melalui program pembinaan kemandirian. Kami berharap apresiasi ini dapat menjadi penyemangat bagi mereka untuk terus meningkatkan keterampilan, membangun etos kerja yang baik, serta mempersiapkan diri agar mampu hidup mandiri dan produktif setelah kembali ke tengah masyarakat,” ujar Wahyu.

Ia menambahkan, pembinaan kemandirian menjadi salah satu program strategis dalam proses pemasyarakatan karena memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mengembangkan keterampilan sekaligus membangun kepercayaan diri.

Bekal tersebut diharapkan mampu membantu mereka memperoleh pekerjaan maupun membuka usaha secara mandiri setelah selesai menjalani masa pidana.

Pemberian premi ini juga menjadi bukti bahwa hasil karya warga binaan memiliki nilai produktif yang dapat memberikan manfaat bagi mereka. Dengan adanya penghargaan tersebut, diharapkan semangat warga binaan untuk mengikuti seluruh rangkaian pembinaan semakin meningkat.

Melalui pembinaan yang berkesinambungan, Lapas Kelas IIB Pati terus memperkuat perannya sebagai institusi pemasyarakatan yang tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan, tetapi juga mempersiapkan warga binaan agar siap kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang mandiri, produktif, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya.

Kepolisian Vs Kejagung Saling Bongkar Aib Institusi

Agustus, 6, 26

Cakranusantara.net, Jakarta  || Rivalitas antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung kembali menjadi sorotan. Dua institusi yang seharusnya berdiri di garis depan pemberantasan korupsi justru saling berhadapan dan membuka dugaan aib di lingkungan masing-masing, Kamis (6/8/2026).

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah proses hukum yang sedang berlangsung benar-benar murni untuk menegakkan keadilan, atau justru menjadi bagian dari pertarungan kepentingan dan rivalitas antarlembaga?

Pada Kamis, 9 Juli 2026, sekitar pukul 11.00 WIB, Presiden Prabowo Subianto di Wisma Danantara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sekitar pukul 13.00 WIB, Presiden kemudian memanggil Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Beberapa jam kemudian, Presiden juga memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Pertahanan Jenderal Kehormatan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Kepala BIN Jenderal Kehormatan Muhammad Herindra.

Pertemuan tersebut berlangsung di tengah memanasnya hubungan Polri dan Kejaksaan Agung setelah dilakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

SERANGKAIAN PENGGELEDAHAN

Pada 8 Juli 2026, sejumlah lokasi digeledah.

Pertama, Kafe de’Clan Signature, yang sebelumnya bernama Café Gontran Cherrie milik Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho, di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan. Dari lokasi tersebut disebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai S$3.130.000, US$889.965, dan Rp259.159.000.

Kedua, Koin Money Charge milik Don Ritto di Jalan Cipete Raya. Dari lokasi tersebut disebut ditemukan uang tunai senilai sekitar Rp7,2 miliar dalam 16 mata uang asing serta 71 dokumen surat berharga.

Ketiga, rumah yang dikaitkan dengan Jampidsus Febrie Adriansyah di sebuah perumahan kluster di Sentul, Bogor. Dari lokasi itu disebut ditemukan 74 kilogram emas batangan serta uang tunai berupa US$4.767.300, S$14.083.800, dan Rp100 juta.

Pada 9 Juli 2026, penggeledahan berlanjut di beberapa lokasi, antara lain Kantor Pusat PT Cahaya Baja Sukses (CBS) di Penjaringan, Jakarta Utara; kantor PT CBS di Cengkareng Timur, Jakarta Barat; PT Krakatau Niaga Indonesia, bagian dari Krakatau Steel Group, di Petojo Selatan, Jakarta Pusat; rumah MN di Serpong Utara, Tangerang Selatan; rumah TK di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan; kantor Grup DMG/CP di Kuningan, Jakarta Selatan; kantor PT PML di Karet Kuningan, Jakarta Selatan; rumah Don Ritto di Gandaria Selatan, Jakarta Selatan; serta apartemen MILDK di kawasan Pacific Place.

Pada 10 Juli 2026, penggeledahan dilakukan di sebuah ruko di Cipete Selatan, Jakarta Selatan. Dari lokasi tersebut disebut ditemukan uang tunai sekitar Rp1,17 miliar dan cek senilai Rp4,5 miliar.

Sementara itu, rencana penggeledahan Rumah Kantor Sementara Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Jalan Hang Tuah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang disebut merupakan barang bukti sitaan milik terpidana perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya, Heru Hidayat, batal dilakukan.

Pada awal Agustus 2026, rumah Febrie di kawasan Radio Dalam, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, juga disebut telah digeledah.

FEBRIE MENGUNDURKAN DIRI

Pada Jumat, 10 Juli 2026, sekitar siang hari, Jampidsus Febrie Adriansyah menggelar konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Febrie menyatakan dirinya masih menjabat sebagai Jampidsus dan merasa telah dikriminalisasi.

Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan di kediaman Jaksa Agung di Kompleks Perumahan Menteri Widya Chandra, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Presiden juga memanggil Panglima TNI, Menteri Pertahanan dan Kepala BIN.

Kemudian pada Sabtu, 11 Juli 2026 sekitar pukul 03.00 WIB, Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus. Jabatan tersebut kemudian diisi oleh Jamwas Rudi Margono sebagai Plt Jampidsus.

Pihak Kortas Tipikor Polri selanjutnya menyerahkan penyidikan kepada Tim 9 Kejaksaan Agung di bawah pimpinan Plt Jampidsus Rudi Margono.

Tim tersebut terdiri atas sembilan pejabat Kejaksaan Agung dengan pengalaman yang cukup panjang, termasuk sejumlah pejabat yang pernah bertugas di KPK.

Mereka antara lain Agus Salim, Inspektur Keuangan II Kejagung yang pernah menjabat Kajati Sulawesi Selatan dan Kajati Sulawesi Tengah serta pernah bertugas di KPK.

Kemudian Muhibuddin, Kajati Sumatera Utara, yang pernah menjabat Kajati Sumatera Barat, Koordinator Pelacakan Aset dan Eksekusi KPK serta Atase Kejaksaan pada KBRI Riyadh, Arab Saudi.

Selanjutnya Chatarina Muliana Girsang, Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Aset Kejagung, yang pernah bertugas di KPK dan Kemendikbudristek serta pernah menjadi Kepala Pemulihan Aset Kejagung.

Ada pula Riyono, Inspektur Keuangan I Kejagung, yang pernah menjabat Kajati Gorontalo dan Kajati Bangka Belitung serta pernah bertugas di KPK.

Berikutnya Agus Sahat, Sesjampidsus Kejagung yang pernah menjabat Kajati Jawa Timur dan Kajati Kalimantan Tengah serta pernah menjadi Koordinator Jaksa Jampidsus Kejagung.

Irene Putrie, Direktur Pertimbangan Hukum Jamdatun Kejagung, yang merupakan mantan jaksa KPK.

Rinaldi Umar, Wakajati Banten, yang pernah menjabat Kajari Gunungkidul dan Atase Hukum KBRI Arab Saudi.

Zet Tadung Allo, Direktur Penuntutan Jampidmil Kejagung, yang pernah menjabat Kajati Nusa Tenggara Timur dan Wakajati Sulawesi Selatan.

Serta Hari Wibowo, Direktur A Jampidum Kejagung, yang pernah menjabat Wakajati Jawa Timur.

FEBRIE DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA

Pada 11 Juli 2026 sekitar pukul 15.15 WIB, dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Plt Jampidsus Rudi Margono bersama Kakortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan perkembangan perkara yang menyeret Febrie Adriansyah.

Febrie Adriansyah, yang saat itu telah berstatus mantan Jampidsus, bersama pengacara Don Ritto disebut ditetapkan sebagai tersangka.

Perkara pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap saksi dan tersangka perkara korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) Persero, antara lain Benny Tjokrosaputro dan saksi Tan Kian, dengan nilai sekitar Rp55 miliar yang disebut mengalir kepada Nurman Herin dan kemudian disetorkan ke Koin Money Charge atas nama rekening PT Kantor Omzet Indonesia.

Perkara tersebut disebut berkaitan dengan periode ketika Febrie masih menjadi penyidik hingga kemudian menjabat sebagai Jampidsus.

Perkara kedua berkaitan dengan penyelesaian utang PT Krakatau Niaga Indonesia, anak perusahaan PT Krakatau Steel Persero Group, dalam periode 2020–2025.

Perkara ketiga berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengadaan pasokan batu bara ke PLTU PT PLN Persero periode 2018–2026 dengan nilai sekitar Rp5 triliun.

Selain itu, muncul pula dugaan keterkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi minyak goreng atau CPO dan perkara BTS Kemenkominfo, termasuk persoalan kendaraan yang disebut sebagai barang bukti sitaan perkara korupsi milik terpidana Menteri Syahrul Yasin Limpo berupa Toyota Land Cruiser.

KOMISI III DPR IKUT MENYOROTI

Komisi III DPR pada 9 Juli 2026 di Ruang Rapat Gedung Nusantara II DPR membahas mitigasi ketegangan antara jaksa dan polisi.

Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath sempat menghubungi pejabat teras Kejaksaan Agung dan Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Nunung Syaifuddin untuk menanyakan informasi A1 mengenai penggeledahan sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara Febrie.

Anggota Komisi III DPR Bob Hasan, yang pernah berhubungan dengan Jampidsus Febrie saat menjadi kuasa hukum Benny Tjokrosaputro dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT ASABRI, juga menyampaikan pandangannya.

Komisi III kemudian membentuk Panitia Kerja pada 11 Juli 2026.

Panitia Kerja tersebut disebut langsung mengadakan pertemuan dengan Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri dan Plt Jamdatun Rudi Margono.

Dalam pertemuan itu muncul usulan agar jajaran Jampidsus dirotasi dalam rangka promosi, bukan sebagai bentuk punishment, karena dinilai memiliki hubungan dekat dengan Febrie.

Nama Kuntadi, mantan Kajati Jawa Timur yang pernah menjabat Direktur Penyidikan Jampidsus dan Asisten Umum Jaksa Agung, juga diusulkan untuk menduduki posisi Jampidsus. Kuntadi kemudian dilantik sebagai Jampidsus pada 22 Juli 2026.

Namun pada 13 Juli 2026, Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung menyatakan status Febrie Adriansyah masih sebagai saksi berdasarkan surat penyidikan baru.

Dalam perkembangan penyidikan, juga muncul informasi mengenai keterlibatan pihak asing untuk menguji keaslian sejumlah barang bukti. Menurut keterangan yang dikutip dari pihak kepolisian, barang bukti tersebut dinyatakan asli.

JEJAK KONFLIK POLRI DAN JAMPIDSUS

Perseteruan antara jaringan kepolisian dan lingkungan Jampidsus sebenarnya bukan cerita baru.

Pada 19 Mei 2024, seorang anggota Densus 88 Antiteror Polri disebut ditangkap karena menguntit Jampidsus Febrie ketika sedang makan siang bersama Ferry Boboho di Café de’CLAN, yang sebelumnya bernama Resto Gontran Cherie di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan.

Pada 25 Juli 2025, kembali terjadi insiden di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Sejumlah anggota polisi Densus 88 disebut mematai-matai Ferry Boboho ketika berkumpul bersama teman-teman bisnis Jampidsus.

Peristiwa tersebut kemudian berbuntut pada penangkapan Ferry Boboho oleh petugas reserse Polda Metro Jaya pada 29 Juli 2025 di apartemennya di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.

Rangkaian peristiwa tersebut membuat sebagian masyarakat menduga bahwa penyidikan Kortas Tipikor Polri terhadap Febrie tidak terlepas dari konflik sebelumnya antara Polri dan Kejaksaan Agung.

Namun, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui alat bukti dan proses hukum yang sah.

DUGAAN AKSI BALAS DENDAM?

Masyarakat juga mempertanyakan apakah penyidikan terhadap Febrie berkaitan dengan sejumlah perkara yang sebelumnya ditangani Jampidsus dan diduga menyeret sejumlah anggota maupun pejabat kepolisian.

Salah satunya adalah penanganan perkara di Badan Gizi Nasional (BGN) yang disebut melibatkan Wakil Ketua BGN Irjen Pol Sony Sonjaya dan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Brigjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan.

Jampidsus juga disebut memeriksa para saksi yang berkaitan dengan pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terafiliasi dengan Yayasan Kemala Bhayangkari.

Selain itu, muncul pula pemeriksaan terhadap perkara tambang bauksit di Kalimantan Barat, tambang timah PT Timah Persero di Bangka Belitung, serta tambang batu bara PT Antam Persero di Sumatera dan Kalimantan.

Karena itu, publik berhak mendapatkan penjelasan apakah penyidikan terhadap Febrie merupakan proses hukum yang berdiri sendiri atau memiliki kaitan dengan konflik penegakan hukum yang lebih luas.

DUGAAN PENJUALAN ASET JIWASRAYA

Penyidik juga menyebut dugaan penjualan aset batu bara milik PT Gunung Bara Utama pada 2023 yang merupakan barang sitaan dari terpidana Heru Hidayat dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya.

Estimasi harga lelang aset tersebut disebut mencapai sekitar Rp10 triliun, tetapi kemudian terjual dalam lelang sekitar Rp1,94 triliun.

Dalam perkara tersebut muncul dugaan adanya kongkalikong antara Febrie dan Don Ritto.

Selain itu, terdapat pula dugaan penyimpangan barang bukti perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya berupa pengembalian saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) sebanyak 472.186.000 lembar saham pada 19 Mei 2020.

Saham tersebut disebut sebagai saham berkinerja buruk atau “saham gorengan”, sementara PT Jiwasraya disebut membeli lebih dari 2,5 persen saham beredar.

Kerugian PT Jiwasraya dalam perkara tersebut disebut mencapai sekitar Rp17 triliun.

Persoalannya, pengembalian barang bukti disebut dilakukan dengan alasan barang tersebut tidak lagi diperlukan dalam penyidikan tersangka Joko Hartono Tirto.

Padahal, dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020, yang kemudian dikuatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 24 Agustus 2021, barang bukti saham BJB dalam perkara terpidana Heru Hidayat disebut dirampas untuk negara.

Jika dugaan tersebut benar, persoalannya bukan sekadar administrasi barang bukti, tetapi menyangkut pertanggungjawaban hukum dan kewenangan pejabat yang mengambil keputusan.

PERKARA KRAKATAU STEEL DAN BATUBARA PLN

Dalam perkara PT Krakatau Steel Persero, penyidikan disebut berkaitan dengan penyelesaian utang anak perusahaan, PT Krakatau Niaga Indonesia, termasuk dugaan penurunan bunga surat berharga perusahaan BUMN tersebut.

Sementara itu, Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri Brigjen Robertus Yohanes De Deo menyebut adanya dugaan korupsi dan TPPU terkait pasokan batu bara ke PLTU PT PLN Persero periode 2018–2026.

Perkara pasokan batu bara tersebut disebut melibatkan korporasi OBP dan BRA serta dikaitkan dengan persoalan pasokan energi yang berdampak terhadap operasional pembangkit listrik.

PT Tribhakti disebut sebagai surveyor pengadaan batu bara untuk PLTU Suralaya Unit 1–7 di Cilegon, Banten.

PT Tribhakti disebut menggunakan batu bara milik PT Oktasan Baruna Persada yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi pembangkit. Nilai GAR disebut sekitar 3.000, di bawah standar yang dibutuhkan pembangkit.

Akibat dugaan ketidaksesuaian spesifikasi tersebut, PT PLN Energi Primer Indonesia, anak perusahaan PLN, disebut mengalami kerugian sekitar Rp5 triliun.

Sementara itu, pasokan batu bara untuk PLTU di Sumatera disebut diserahkan kepada perusahaan pemasok batu bara milik Nurman Herin dan Don Ritto, PT Don May Day, yang berkedudukan di Jambi.

Semua dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan persidangan.

DUGAAN PERKARA LAIN

Perkara lain yang disebut berkaitan dengan Febrie Adriansyah antara lain dugaan pemerasan dan TPPU dalam penanganan perkara PT Waskita Beton, PT Agro Jaya, PT Inti Sumber Baja Sakti, PT Perwira Aditama Sejati, PT Jasa Marga Persero, PT Bandung Indah Gemilang, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Dalam perkara tersebut disebut pula nama Ferry Boboho dan Don Ritto.

Muncul pula dugaan penggunaan sejumlah perusahaan sebagai sarana pencucian uang dengan melibatkan pengusaha besar, termasuk Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

Nama Haitara Group juga disebut dalam dugaan hubungan bisnis tersebut.

Berdasarkan akta perusahaan yang disebut terdaftar pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM pada 11 Oktober 2022, Don Ritto disebut tercatat bersama Aga Andrian Haitara dan Kheysan Farrandie.

Don Ritto disebut telah ditahan sejak 17 Juli 2026, sedangkan Febrie Adriansyah disebut ditahan pada 24 Juli 2026.

Dalam pengembangan perkara, Nurman Herin sebagai pemilik PT Tribhakti Inspektama dan PT Prawita juga dinilai perlu diperiksa apabila terdapat bukti yang mengarah kepadanya.

Demikian pula sejumlah perusahaan lain yang disebut dalam perkara, seperti PT Clan Anak Lanang, anak perusahaan PT Karya Terminal Indonesia, PT Surya Banua Energi, PT Sebamban Mega Energy, PT Indosentosa Agro Makmur, dan PT Baramega Mining Resources.

Selain itu, muncul dugaan bahwa Febrie mengarahkan sejumlah tersangka perkara korupsi untuk menggunakan jasa hukum pengacara Mohammad Ali Nurdin guna mempermudah “koordinasi”.

Dugaan tersebut harus diuji dengan bukti yang sah dan tidak boleh berhenti pada tuduhan semata.

KARIER DAN HARTA KEKAYAAN FEBRIE

Febrie Adriansyah dikenal memiliki perjalanan karier panjang di lingkungan Kejaksaan.

Ia disebut pernah bertugas di Jambi pada 1996 sebagai jaksa di Kejari Sungai Penuh, Kerinci.

Kariernya kemudian meningkat hingga menjadi Kajari Bandung, Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Timur, Wakajati DI Yogyakarta, Wakajati DKI Jakarta, Kajati Nusa Tenggara Timur pada 2018–2019, Direktur Penyidikan Jampidsus, dan Kajati DKI Jakarta.

Pada 6 Januari 2022, Febrie diangkat menjadi Jampidsus.

Ketika menjabat Direktur Penyidikan, ia menangani sejumlah perkara besar, antara lain PT Jiwasraya, PT ASABRI, serta perkara suap jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Berdasarkan LHKPN yang disebut dilaporkan pada 2018 ketika menjabat Kajati NTT, harta kekayaan Febrie tercatat sekitar Rp6,7 miliar.

Ketika mulai menjabat Jampidsus pada 2022, LHKPN yang disebut dilaporkan sekitar Rp6,3 miliar.

Sementara LHKPN tertanggal 7 Maret 2026 disebut meningkat menjadi sekitar Rp18,26 miliar.

Rumah di Sentul, Bogor, disebut tidak tercatat dalam LHKPN Febrie. Namun, rumah tersebut disebut diakui sebagai hadiah dari orang tua istrinya, Rugun Saragih, yang merupakan jaksa fungsional pada perkara pidana lingkungan di Kejaksaan Agung.

Febrie diketahui mempunyai tiga orang anak.

Saat penggeledahan di kafe dan money changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, muncul informasi bahwa Febrie sedang bermain tenis lapangan di lantai 9 Gedung Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

JANGAN BERHENTI PADA FEBRIE

Pengusutan dugaan suap dan pemerasan yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah tidak boleh berhenti hanya pada siapa yang menerima uang.

Yang jauh lebih penting adalah mengungkap siapa pemberi uang, siapa perantara, siapa yang menikmati hasil, serta bagaimana perkara-perkara korupsi yang diduga ditangani secara tebang pilih dapat berlangsung.

Jika proses hukum dilakukan secara prematur dan tidak didukung bukti yang kuat, bukan tidak mungkin perkara tersebut mudah dipatahkan melalui gugatan praperadilan.

Karena itu, penyidikan harus dilakukan secara profesional, transparan dan berdasarkan alat bukti.

Pengalihan proses penyidikan kepada Kejaksaan Agung juga harus dilihat secara kritis dari perspektif sistem peradilan pidana.

Jika terdapat kewenangan penyidik dan penuntut yang saling beririsan atau berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mekanismenya harus diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Jangan sampai keputusan politik justru mengganggu criminal justice system.

PRESIDEN JANGAN TERJEBAK KONFLIK KELEMBAGAAN

Berbagai komunikasi dan pertemuan antara Presiden, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Menteri Pertahanan, Kepala BIN maupun pejabat politik lainnya harus dapat diuji dari perspektif kepentingan hukum dan tata kelola pemerintahan.

Presiden memiliki kewenangan untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, stabilitas tidak boleh dimaknai sebagai upaya menghentikan atau mengendalikan proses hukum.

Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa proses hukum tidak ditentukan oleh siapa yang paling dekat dengan kekuasaan.

Jika terjadi intervensi terhadap proses penyidikan, penghambatan penyelidikan, atau upaya merintangi penegakan hukum, siapa pun yang terbukti melakukan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

FOLLOW THE EVIDENCE

Prinsip yang harus digunakan adalah follow the evidence.

Penyidik harus memeriksa setiap orang yang mengetahui, melihat, mendengar, atau mempunyai keterkaitan dengan perkara.

Namun, penyidik juga tidak boleh menarik kesimpulan sebelum memperoleh alat bukti yang cukup.

Proses hukum harus mengurai seluruh tahapan pengambilan keputusan, mulai dari pembahasan, persetujuan, pelaksanaan hingga hasil akhirnya.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dapat diberikan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Jangan hanya orang yang berada di lapangan yang dimintai pertanggungjawaban apabila bukti justru menunjukkan adanya pihak lain yang memberikan perintah, mengambil keputusan, memperoleh keuntungan atau turut mengendalikan proses.

Sebaliknya, seseorang tidak boleh dipidana hanya karena mempunyai hubungan jabatan atau pernah berkomunikasi dengan pihak yang diperiksa.

PERLU PENYIDIKAN INDEPENDEN?

Dalam negara yang menjunjung tinggi rule of law, ketika terdapat potensi konflik kepentingan, pejabat yang memiliki kepentingan terhadap suatu perkara semestinya dapat mengambil langkah recusal atau mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan yang berpotensi memengaruhi objektivitas.

Karena itu, untuk perkara yang melibatkan pejabat tinggi dan dua institusi penegak hukum, perlu dipertimbangkan mekanisme penyidikan dan penuntutan yang independen serta diawasi secara ketat.

Keterlibatan lembaga yang mempunyai kewenangan masing-masing, seperti PPATK, OJK, BI, KPK, Polisi Militer, Polri dan unsur profesional maupun akademisi, dapat dipertimbangkan sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas.

Penuntutan juga harus dijalankan secara profesional dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan institusional maupun politik.

Pengalaman negara lain, termasuk Korea Selatan, menunjukkan bahwa dalam perkara korupsi yang menyentuh lingkaran kekuasaan, mekanisme penegakan hukum khusus dapat dibentuk untuk menjaga independensi proses.

MULTIDOOR APPROACH

Pendekatan multidoor dapat menjadi pilihan untuk membongkar jaringan kejahatan secara menyeluruh, sepanjang setiap lembaga bekerja berdasarkan kewenangan hukumnya.

Jika terdapat dugaan korupsi sekaligus TPPU, maka penyidikan tidak cukup hanya menelusuri tindak pidana asal.

Aliran uang, aset, perusahaan, rekening, transaksi, penerima manfaat dan pihak yang membantu menyembunyikan hasil kejahatan juga harus ditelusuri.

Tujuan akhirnya bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan mengembalikan kerugian negara dan merampas hasil kejahatan sesuai putusan pengadilan.

Hukuman maksimal hanya dapat dijatuhkan apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti di persidangan dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

RAKYAT MENUNGGU KEADILAN

Kasus mantan Jampidsus Febrie Adriansyah memiliki implikasi hukum sekaligus politik.

Karena itu, setiap komunikasi, pertemuan, keputusan maupun manuver pejabat negara yang berkaitan dengan proses hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Penyidikan tidak boleh berhenti pada pelaksana.

Penyidik harus menelusuri pengambil keputusan, pihak yang memberikan perintah, pihak yang menikmati keuntungan dan pihak yang diduga menghambat proses hukum.

Pertanyaan publik juga wajar apabila mempertanyakan mengapa terjadi komunikasi antarpimpinan institusi dalam penanganan perkara yang saling bersinggungan.

Apakah Jampidsus perlu menemui Kapolri dalam perkara Tipikor MBG di BGN?

Sebaliknya, apakah Kakortas Tipikor Polri perlu menemui Jaksa Agung dalam perkara yang menyeret Jampidsus?

Semua komunikasi tersebut harus ditempatkan dalam koridor kewenangan dan kepentingan penegakan hukum, bukan kepentingan institusi.

Jangan sampai rivalitas Polri dan Kejaksaan Agung justru berubah menjadi instrumen politik.

Jangan pula masyarakat melihat adanya persaingan antara kelompok kekuasaan, termasuk rivalitas politik di antara elite, yang kemudian menggunakan institusi penegak hukum sebagai alat pemukul.

Indonesia membutuhkan penegakan hukum yang bersih.

Bukan hukum yang tajam kepada lawan dan tumpul kepada kawan.

Bukan pula penegakan hukum yang berhenti ketika berhadapan dengan pejabat tinggi atau pengusaha besar.

Gunakan data yang ada. Telusuri aliran uang. Periksa seluruh pihak yang terlibat. Bongkar jaringan sampai ke akar-akarnya.

Jika Febrie terbukti bersalah, proses hukum harus berjalan sampai tuntas.

Jika pihak lain terbukti terlibat, siapa pun orangnya harus bertanggung jawab.

Jika tuduhan tidak terbukti, negara juga wajib memberikan pemulihan nama baik.

Sebab pemberantasan korupsi tidak boleh menjadi pertarungan antar-institusi.

Yang harus menang bukan Polri. Bukan Kejaksaan. Bukan kelompok politik. Bukan pengusaha.

Yang harus menang adalah hukum dan keadilan.

Masyarakat kini menunggu satu hal: apakah negara benar-benar berani membongkar korupsi sampai ke akar-akarnya, atau konflik antarlembaga ini hanya menjadi pertarungan kekuasaan yang pada akhirnya membuat para mafia hukum kembali tertawa?

Buktikan Nawa Cita pemberantasan korupsi bukan sekadar omon-omon dan pencitraan.

Penulis : Dr. Kurnia Zakaria, S.H., M.H.

Polri vs Kejagung: Ketika Penegak Hukum Saling Bongkar, Siapa yang Mengawasi?

Agustus, 6, 26

Cakranusantara.net, Jakarta || Ketika dua institusi penegak hukum berada dalam pusaran perkara yang sama-sama sensitif, persoalannya tidak lagi sekadar tentang siapa yang ditetapkan sebagai tersangka.

Yang dipertaruhkan jauh lebih besar: kepercayaan publik terhadap negara hukum.

Kasus yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menjadi salah satu ujian paling serius bagi transparansi dan independensi penegakan hukum.

Publik berhak bertanya.

Apakah proses hukum berjalan murni berdasarkan bukti? Apakah setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan? Apakah seluruh pihak yang diduga terlibat akan diperiksa tanpa pandang bulu?

Dan yang paling penting: siapa yang mengawasi ketika aparat penegak hukum sendiri menjadi bagian dari perkara yang sedang dipersoalkan?

Dari pejabat penegak hukum menjadi tersangka

Pada 11 Juli 2026, Polri menyatakan Febrie Adriansyah dan seorang pihak swasta berinisial DR ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Penetapan tersebut disebut dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan saksi dan ahli serta gelar perkara.

Perkembangan itu berlangsung cepat.

Febrie yang sebelumnya menduduki posisi strategis sebagai Jampidsus kemudian mengundurkan diri. Kejaksaan Agung menyatakan pergantian tersebut dilakukan untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum.

Dari perspektif publik, perubahan tersebut menyisakan pertanyaan besar.

Bagaimana perkara yang berkaitan dengan seorang pejabat tinggi penegak hukum harus ditangani agar tidak menimbulkan konflik kepentingan?

Jawabannya seharusnya bukan sekadar pernyataan bahwa proses hukum tetap berjalan.

Publik membutuhkan bukti bahwa proses tersebut memang berjalan objektif.

Tiga perkara dan pertanyaan yang belum selesai

Sejumlah perkara yang dikaitkan dengan penyidikan terhadap Febrie kemudian menjadi perhatian.

Di antaranya perkara yang berkaitan dengan PT Asabri dan Jiwasraya, penyelesaian utang PT Krakatau Niaga Indonesia yang merupakan bagian dari kelompok usaha PT Krakatau Steel, serta dugaan korupsi berkaitan dengan tata kelola atau pasokan batu bara untuk pembangkit listrik.

Polri kemudian menyerahkan perkara yang sebelumnya ditanganinya kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut.

Secara hukum, pengalihan atau perubahan mekanisme penanganan perkara tentu dapat dilakukan sepanjang memiliki dasar hukum.

Tetapi dalam perkara yang menyangkut pejabat internal institusi penerima penanganan, persoalan utamanya adalah bagaimana memastikan independensi dan menghilangkan potensi konflik kepentingan.

Karena itu, publik layak memperoleh penjelasan yang terang mengenai dasar hukum, mekanisme pengambilalihan, kewenangan penyidik, serta alasan setiap perubahan status hukum.

Bukan karena publik ingin mengintervensi proses hukum.

Justru sebaliknya.

Transparansi diperlukan agar proses hukum tidak dicurigai sebagai perang kepentingan.

Jangan hanya mencari siapa yang menerima

Jika penyidikan menemukan dugaan pemberian uang, maka pertanyaan tidak boleh berhenti pada siapa yang menerima.

Siapa pemberinya?

Dari mana uang berasal?

Siapa perantaranya?

Untuk kepentingan apa?

Siapa yang memberikan perintah?

Siapa yang mendapatkan keuntungan?

Dan apakah ada pihak lain yang mengetahui atau membantu?

Demikian pula apabila terdapat dugaan pemerasan.

Siapa yang diduga melakukan?

Siapa yang menjadi korban?

Apa bentuk permintaannya?

Bagaimana transaksi berlangsung?

Adakah komunikasi, dokumen, rekening, atau saksi yang dapat memperkuat dugaan tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab melalui follow the evidence.

Bukan follow the rumor.

Bukan follow the political pressure.

Dan bukan pula follow the power.

Uang dan aset bukan akhir dari penyidikan

Perhatian publik juga tertuju pada penggeledahan dan barang-barang yang disebut ditemukan penyidik.

Namun satu prinsip hukum harus dijaga.

Barang yang ditemukan belum otomatis membuktikan seseorang melakukan tindak pidana.

Uang, dokumen, emas, kendaraan, rekening, maupun aset lain harus diuji hubungan hukumnya dengan perkara.

Dari mana asalnya?

Milik siapa?

Kapan diperoleh?

Bagaimana cara memperolehnya?

Apakah ada hubungan dengan tindak pidana yang disangkakan?

Di sinilah asset tracing menjadi penting.

Penyidik harus mampu mengikuti jejak uang dan aset, bukan sekadar menghitung jumlah barang yang disita.

Jika terdapat dugaan TPPU, maka publik tentu berharap penyidik mampu menjelaskan konstruksi aliran dana secara utuh.

Ketika dua institusi berada dalam pusaran perkara

Persoalan menjadi semakin sensitif karena perkara ini bersinggungan dengan dua institusi penegak hukum besar.

Polri memiliki kewenangan penyidikan.

Kejaksaan memiliki kewenangan penuntutan sekaligus fungsi penyidikan dalam perkara tertentu.

Keduanya sama-sama memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana.

Karena itu, perseteruan terbuka atau kesan saling membongkar kelemahan akan sangat berbahaya apabila tidak segera dikembalikan kepada koridor hukum.

Masyarakat tidak membutuhkan perang antar-institusi.

Masyarakat membutuhkan checks and balances.

Jika terdapat dugaan pelanggaran oleh aparat kepolisian, periksa.

Jika terdapat dugaan pelanggaran oleh jaksa, periksa.

Jika ada pengusaha yang diduga terlibat, periksa.

Jika ada pejabat yang diduga menerima manfaat, periksa.

Tetapi semuanya harus dilakukan berdasarkan alat bukti.

Rutan KPK dan pesan penting bagi publik

Pada 24 Juli 2026, Kejaksaan Agung menitipkan penahanan Febrie di Rutan Cabang KPK.

KPK menyatakan penitipan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan Kejaksaan Agung.

Langkah ini menjadi bagian penting dari perkembangan perkara, tetapi juga menimbulkan harapan publik agar proses hukum benar-benar dapat berjalan secara profesional dan objektif.

Yang harus dijaga bukan sekadar tempat penahanan.

Yang harus dijaga adalah integritas seluruh proses hukum.

Mulai dari penyidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, penyitaan, penelusuran aset, hingga proses penuntutan dan persidangan.

Jangan sampai praperadilan menjadi akhir cerita

Dalam perkara besar, keberanian penyidik harus berjalan bersama ketelitian.

Penetapan tersangka harus memiliki dasar hukum.

Penggeledahan harus sesuai prosedur.

Penyitaan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Barang bukti harus memiliki hubungan dengan perkara.

Keterangan saksi harus diuji.

Aliran dana harus dibuktikan.

Sebab apabila proses hukum dilakukan secara tergesa-gesa dan kemudian dinyatakan bermasalah secara prosedural, perkara besar yang seharusnya membuka jaringan korupsi justru dapat kehilangan momentum.

Publik kembali kecewa.

Dan pihak yang paling diuntungkan bisa jadi bukan negara.

Jangan berhenti pada kambing hitam

Ada satu risiko dalam perkara yang melibatkan pejabat tinggi.

Penyidikan bisa saja berhenti pada orang yang paling mudah dijangkau.

Padahal jika memang ada jaringan, struktur perintah, atau aliran keuntungan, maka aktor di belakangnya harus ditelusuri.

Siapa yang memerintah?

Siapa yang mengatur?

Siapa yang menyediakan uang?

Siapa yang menerima?

Siapa yang menikmati keuntungan?

Namun prinsip tersebut tidak boleh digunakan untuk melakukan kriminalisasi.

Orang tidak boleh dianggap bersalah hanya karena memiliki hubungan profesional atau pernah berkomunikasi dengan tersangka.

Kedekatan bukan bukti kejahatan.

Hubungan bisnis bukan otomatis korupsi.

Dan rumor bukan alat bukti.

Inilah ujian sebenarnya

Kasus Febrie bukan hanya ujian bagi seorang tersangka.

Ini ujian bagi seluruh sistem penegakan hukum.

Apakah hukum benar-benar berlaku sama bagi semua orang?

Apakah aparat penegak hukum berani memeriksa orang-orang yang berada di lingkungan sendiri?

Apakah penyidik mampu mengikuti aliran uang tanpa berhenti pada aktor lapangan?

Apakah lembaga penegak hukum bersedia membuka dasar keputusan yang menyangkut perkara sensitif?

Dan apakah proses hukum mampu bertahan dari tekanan politik maupun kepentingan institusional?

Pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab dengan kerja hukum yang transparan dan pembuktian yang kuat.

Rakyat tidak ingin tahu siapa yang menang

Masyarakat tidak sedang menunggu siapa yang menang dalam pertarungan Polri versus Kejaksaan.

Masyarakat menunggu apakah hukum benar-benar bekerja.

Jika Febrie terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan, hukum harus ditegakkan.

Jika pihak lain terbukti terlibat, siapa pun orangnya, proses hukum harus berjalan.

Jika tuduhan terhadap seseorang tidak terbukti, nama baiknya harus dipulihkan.

Tidak boleh ada hukum yang tajam kepada lawan tetapi tumpul kepada kawan.

Tidak boleh ada perkara yang berhenti karena pelakunya memiliki jabatan.

Dan tidak boleh pula ada orang yang dikorbankan hanya untuk menyelesaikan konflik kepentingan antarlembaga.

Negara hukum bukan arena adu kekuasaan.

Negara hukum adalah tempat di mana kekuasaan tunduk pada bukti, prosedur, dan keadilan.

Maka ketika Polri dan Kejaksaan Agung berada dalam pusaran perkara yang sama, publik tidak membutuhkan drama saling bongkar.

Publik membutuhkan satu hal yang jauh lebih sederhana:

Kebenaran harus dibuktikan.

Dan jika benar ada mafia hukum yang selama ini memanfaatkan kelemahan sistem, maka mereka tidak boleh tertawa selamanya.

Sebab pada akhirnya, bukan Polri yang harus menang.

Bukan Kejaksaan yang harus menang.

Yang harus menang adalah hukum dan keadilan.