Cakranusantara.net, Pati || Pemerintah Kabupaten Pati mulai memetakan peternak unggas lokal melalui pendataan dan geotagging. Langkah ini diarahkan untuk memastikan telur produksi peternak Pati tidak sekadar menjadi penonton, tetapi benar-benar masuk dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat audiensi bersama asosiasi peternak unggas di Ruang Rapat Gabungan DPRD Pati, Selasa (18/8/2026).
“Pemkab Pati sedang menyusun data peternak lokal sekaligus melakukan geotagging. Ini untuk memastikan peternak yang ada benar-benar terverifikasi dan siap memasok kebutuhan MBG,” kata Chandra.
Menurutnya, pemetaan menjadi langkah awal untuk membangun sistem penyerapan telur lokal yang lebih jelas dan terukur. Pemerintah daerah tidak ingin keberadaan peternak lokal hanya sebatas terdata, sementara kebutuhan telur MBG justru dipenuhi dari luar daerah.
Karena itu, penyerapan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menjadi perhatian Pemkab Pati. SPPG yang tidak menyerap pasokan dari peternak lokal akan dipanggil untuk dievaluasi.
“SPPG yang tidak menyerap pasokan dari peternak lokal akan kami panggil untuk dilakukan evaluasi. Namun, untuk penindakan atau pemberian sanksi merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional,” ujar Chandra.
Pakan Mahal, Peternak Tertekan
Di sisi lain, persoalan harga pakan masih menjadi beban utama peternak. Tingginya biaya pakan secara langsung mengerek harga pokok produksi telur dan mempersempit ruang peternak untuk bertahan.
Chandra menegaskan, persoalan tersebut perlu dibawa ke tingkat pusat. Pemkab Pati bersama asosiasi peternak berencana menemui Kementerian Pertanian pekan depan untuk mencari solusi terhadap mahalnya harga pakan.
“Minggu depan, kami bersama asosiasi peternak berencana ke Kementerian Pertanian. Kami ingin mencari solusi agar harga pakan bisa lebih murah,” tuturnya.
Menurut Chandra, pakan merupakan komponen terbesar dalam struktur HPP telur. Jika biaya tersebut tidak ditekan, peternak lokal akan terus menghadapi tekanan biaya produksi sekaligus persaingan harga di pasar.
“Kalau persoalan pakan bisa kita tekan, posisi peternak akan lebih kuat. Kami akan mencari solusi ini bersama asosiasi dan Kementerian Pertanian,” katanya.
Tidak Cukup Mengandalkan MBG
Pemkab Pati juga menyadari bahwa keberlangsungan usaha peternak tidak bisa hanya bertumpu pada program MBG. Karena itu, pemerintah daerah membuka jalur pemasaran baru melalui koordinasi dengan pasar modern.
“Kami juga sedang berkoordinasi dengan modern market agar produk peternak lokal Pati bisa terserap di sana,” ujar Chandra.
Dengan demikian, strategi pemerintah diarahkan pada tiga titik sekaligus: memastikan peternak terdata dan terverifikasi, memperjuangkan akses pasokan ke MBG, serta membuka pasar baru di luar program pemerintah.
Bagi peternak, persoalannya bukan sekadar mampu memproduksi telur. Tantangan terbesar adalah memastikan produksi tersebut memiliki pasar dengan harga yang mampu menutup biaya produksi dan memberi keuntungan yang layak.
Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua Komisi B DPRD Pati Muslihan beserta jajaran, Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Pati, serta jajaran Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Pemetaan peternak kini menjadi langkah awal. Tantangan berikutnya jauh lebih konkret: memastikan telur Pati benar-benar masuk ke MBG, bukan hanya masuk daftar pendataan.
Komentar