Cakranusantara.net, Pati || Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mulai menata kawasan perkotaan dengan memusatkan seluruh aktivitas Car Free Day (CFD) di Alun-Alun Kembangjoyo. Kebijakan yang diputuskan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra tersebut sekaligus menjadi langkah penataan pedagang kaki lima (PKL), terutama yang masih berjualan di kawasan terlarang atau zona merah, termasuk sepanjang Jalan Jenderal Sudirman.
Sebelum melakukan penertiban, Pemkab Pati akan mengedepankan sosialisasi dan memberikan kesempatan kepada para PKL untuk berpindah ke lokasi yang telah disiapkan.
Keputusan itu disampaikan Chandra setelah menggelar audiensi bersama perwakilan PKL di Ruang Kembangjoyo, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pati, Selasa (10/11/2026).
“Per hari ini, kami putuskan Car Free Day semuanya akan terpusat di Alun-Alun Kembangjoyo. Tidak lagi di Alun-Alun Pati maupun sepanjang Jalan Jenderal Sudirman,” tegas Chandra.
Untuk menjadikan Kembangjoyo sebagai pusat aktivitas masyarakat, Pemkab Pati telah menyiapkan anggaran sekitar Rp3,5 miliar pada 2027. Dana tersebut direncanakan untuk membangun sejumlah fasilitas pendukung, mulai dari jogging track, sarana kebugaran luar ruang (outdoor fitness), hingga air mancur interaktif yang dapat dimanfaatkan anak-anak untuk bermain air.
Konsep air mancur tersebut rencananya mengadopsi fasilitas serupa yang ada di Taman Alun-Alun Kota Malang. Selain anggaran daerah, terdapat pula rencana dukungan pendanaan dari pemerintah pusat sekitar Rp10 miliar.
Chandra berharap pengembangan kawasan tersebut mampu memberikan ruang publik yang nyaman sekaligus membuka peluang usaha bagi para pedagang.
“Kami ingin masyarakat bisa menikmati Alun-Alun Kembangjoyo sebagaimana mestinya. Teman-teman PKL juga bisa berkumpul dan menjalankan kegiatan usaha di sana. Dengan begitu, kawasan ini kembali ramai dan menjadi daya tarik wisata Kabupaten Pati,” ujarnya.
Tidak hanya CFD, Pemkab Pati juga berencana mengarahkan aktivitas pasar pagi dan berbagai kegiatan masyarakat lainnya ke Alun-Alun Kembangjoyo. Langkah tersebut diharapkan menjadi solusi bagi PKL yang selama ini menggantungkan usaha di kawasan zona merah.
Salah satu persoalan yang ingin diatasi melalui kebijakan ini adalah kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman. Aktivitas perdagangan di sepanjang jalan tersebut selama ini kerap dikeluhkan masyarakat karena mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
Chandra menegaskan, pendekatan persuasif akan dilakukan terlebih dahulu sebelum petugas turun melakukan penertiban.
“Sebelum penertiban, tentu kami akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Satpol PP akan mengarahkan para PKL yang masih berjualan di zona merah agar berpindah dan berjualan di Alun-Alun Kembangjoyo,” jelasnya.
Namun, apabila tahapan sosialisasi telah dilakukan dan masih terdapat PKL yang tidak mengindahkan aturan, Pemkab Pati memastikan penegakan peraturan daerah (Perda) tetap berjalan. Satpol PP nantinya akan menjelaskan mekanisme penertiban sekaligus sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau sudah dilakukan sosialisasi, tetapi masih membandel, Satpol PP akan memberikan efek jera. Perda tetap harus ditegakkan, karena banyak keluhan masyarakat terkait aktivitas PKL yang menyebabkan kemacetan,” tandas Chandra.
Di sisi lain, pembenahan Alun-Alun Kembangjoyo tidak harus menunggu pembangunan fasilitas baru. Chandra telah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera memperbaiki sarana yang sudah tersedia.
Sejumlah fasilitas yang menjadi perhatian di antaranya kamar mandi, lampu penerangan, CCTV, serta jaringan Wi-Fi gratis. Peningkatan fasilitas tersebut diharapkan membuat masyarakat semakin nyaman memanfaatkan kawasan Kembangjoyo untuk beraktivitas.
“Kami ingin masyarakat bisa berkumpul dengan nyaman. Fasilitas yang sudah ada akan diperbaiki dan ditingkatkan, termasuk Wi-Fi gratis yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan positif,” ungkapnya.
Adapun pembangunan air mancur ditargetkan memasuki tahap perencanaan pada Februari 2027, kemudian dilanjutkan pelaksanaan pembangunan pada Maret 2027. Chandra berharap fasilitas tersebut dapat terwujud pada akhir Maret 2027 dan menjadi salah satu ikon baru Kabupaten Pati.
Sementara itu, Tukul, salah satu perwakilan PKL yang mengikuti audiensi, mengaku puas dengan hasil pertemuan bersama Pemkab Pati. Ia menyatakan siap ikut mengawal kebijakan yang telah disepakati.
“Kami puas dengan hasil audiensi ini dan akan ikut mengawal apa yang sudah menjadi kebijakan Pemkab,” kata Tukul.
Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati Joni Kurnianto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR), Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta sejumlah perwakilan PKL.
Komentar