November , 2026
Cakranusantara.net, Pati || Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan.
Penegasan tersebut disampaikan Chandra saat menghadiri Visitasi Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2026 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di Ruang Pragolo, Rabu (11/11/2026).
Menurut Chandra, perkembangan teknologi informasi membuat aktivitas pemerintahan semakin mudah dipantau masyarakat. Karena itu, setiap aparatur dituntut lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya.
“Sekarang, di mana ada kejadian, di situ sudah ada beritanya. Kita bekerja sudah seperti ikan dalam akuarium. Apa pun yang kita kerjakan, masyarakat bisa memantau,” tegasnya.
Ia menilai, keterbukaan informasi juga memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi ke Kabupaten Pati.
Hal tersebut tercermin dari penyelenggaraan Pati Business Forum yang menghasilkan komitmen investasi dari delapan perusahaan dengan nilai hampir Rp12,6 triliun. Capaian itu menjadi indikasi bahwa potensi daerah mulai mendapat perhatian investor dari luar wilayah.
Di sisi lain, Chandra menyoroti keberadaan program Lapor Bupati yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai sarana masyarakat menyampaikan aspirasi maupun pengaduan.
Berdasarkan inventarisasi laporan melalui media sosial, persoalan kerusakan jalan menjadi keluhan paling dominan. Berikutnya, masyarakat banyak menyampaikan persoalan sosial serta ketidaksesuaian data desil kesejahteraan.
Chandra meminta setiap persoalan yang muncul segera ditindaklanjuti dan tidak dibiarkan berlarut-larut hingga berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Kalau ada persoalan kecil, segera informasikan. Jangan sampai dibiarkan hingga membesar. Akuntabilitas dan transparansi itu yang utama. Kita juga memiliki mekanisme serta pihak yang berwenang menyampaikan informasi publik sesuai ketentuan undang-undang,” ujarnya.
Selain persoalan pelayanan publik, Chandra mengingatkan jajaran pemerintah daerah mengenai tantangan kebencanaan di Kabupaten Pati. Daerah ini disebut sebagai kabupaten dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi kedua di Jawa Tengah.
Sekitar 95 desa menghadapi ancaman kekeringan ketika musim kemarau. Sementara saat musim hujan, bencana banjir menjadi persoalan yang harus diantisipasi.
Ia pun meminta seluruh peserta mengikuti paparan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan serius dan menerapkan hasil evaluasi tersebut di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.
Terlebih, menurut informasi yang diterimanya, Gubernur Jawa Tengah memperkirakan sejumlah kabupaten akan kedatangan banyak investor pada Desember mendatang.
“ASN Pati harus bekerja dengan baik, transparan, dan akuntabel. Sekarang Pati menjadi sorotan nasional. Karena itu, setiap OPD harus benar-benar memperhatikan keterbukaan informasi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Pati Sugiyono menjelaskan, visitasi tersebut merupakan upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sekaligus memastikan terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh informasi.
Kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dengan PPID Pelaksana di masing-masing perangkat daerah.
Sugiyono menegaskan, setiap badan publik memiliki kewajiban menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, serta-merta, dan setiap saat. Selain itu, pengelolaan informasi yang dikecualikan harus dilakukan sesuai ketentuan, termasuk memperbarui daftar informasi publik setiap tahun.
Pihaknya berharap kehadiran Plt Bupati dan Pj Sekda dalam kegiatan visitasi tersebut dapat menjadi dorongan bagi Pemkab Pati untuk meningkatkan predikat keterbukaan informasi publik.
Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Setiadi mengapresiasi perkembangan pengelolaan PPID di Kabupaten Pati. Menurutnya, keterbukaan informasi tidak semestinya dipandang sebatas pemenuhan kewajiban administrasi, tetapi sudah menjadi kebutuhan mendasar dalam tata kelola pemerintahan.
“Keterbukaan informasi itu kebutuhan, seperti bernapas. Bukan sekadar keinginan atau tujuan. Informasi, baik di dunia maya maupun dunia nyata, harus disampaikan dengan baik,” ungkap Setiadi.
Ia menjelaskan, kunjungan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah bukan bertujuan mencari kekurangan ataupun kesalahan badan publik. Sebaliknya, kegiatan tersebut menjadi sarana pendampingan dan pengawalan agar penyelenggaraan keterbukaan informasi di setiap daerah semakin berkualitas.
Setiadi juga mengundang Plt Bupati dan Pj Sekda Pati untuk menghadiri agenda uji publik keterbukaan informasi yang dijadwalkan berlangsung pada minggu pertama Desember di Kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes).
Melalui visitasi dan pemaparan evaluasi tersebut, diharapkan seluruh OPD dapat melakukan pembenahan sekaligus memperkuat tata kelola informasi publik agar semakin transparan dan mudah diakses masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri Pj Sekda Kabupaten Pati, jajaran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, para camat, pimpinan OPD, PPID Utama, serta PPID Pelaksana dari seluruh dinas, badan, kantor, dan kecamatan di lingkungan Pemkab Pati.
Komentar