Jakarta – Cakranusantara.net | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin pelepasan kegiatan pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) bersepeda sejauh 508 Kilometer (KM) dari Lapangan Bhayangkara Polri, Jakarta Selatan hingga Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah.
Kegiatan pemecahan rekor MURI bersepeda ini masih dalam satu rangkaian dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-76 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2022 mendatang.
“Kegiatan ini untuk memecahkan rekor MURI dengan bersepeda sepanjang 508 Km, yang dimana titik start dimulai dari Lapangan Bhayangkara Polri dan akan berakhir finish di Akpol Semarang,” kata Sigit di Lapangan Bhayangkara Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (25/6/2022).
Mantan Kabareskrim Polri ini memaparkan, kegiatan pemecahan rekor bersepeda ini diikuti sebanyak 144 peserta, mulai dari Atlet sepeda nasional, anggota Polri, Bhayangkari hingga komunitas gowes di Indonesia.
Dari ratusan pesepeda itu dibagi menjadi empat tim. Diantaranya, terdapat tim Garuda dan Arjuna yang menjadi tim utama untuk menargetkan pemecahan rekor MURI. Ada juga tim Srikandi yang ikut bergabung dalam acara ini.
“Karena memang kegiatan ini diikuti oleh Atlet nasional dan juga gabungan dengan anggota Polri dan juga teman-teman komunitas yang hobi bersepeda,” ujar eks Kapolda Banten tersebut.
Kegiatan yang menyemarakkan Hari Bhayangkara ke-76 ini, diharapkan Sigit, juga dapat dijadikan kesempatan dan wadah bagi Atlet sepeda nasional untuk terus mempersiapkan diri guna menghadapi event-event kejuaraan nasional maupun internasional kedepannya.
Sehingga, kata Sigit, Atlet sepeda dapat melanjutkan ukiran prestasi yang bisa mengharumkan serta membanggakan nama Bangsa Indonesia di kancah internasional.
“Harapan kita kegiatan hari ini semakin menyemarakkan rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara. Dan utamanya bagaimana ini kita gabungkan dengan program dari Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) sebagai bagian upaya kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mempersiapkan dan juga melatih terus-menerus Atlet kita, agar siap di dalam kejuaraan-kejuaran berikutnya,” papar Sigit.
Tak lupa, Sigit menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta yang ikut meramaikan kegiatan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-76. Ia berharap, kegiatan ini sesuai dengan tujuannya, salah satunya, yakni memecahkan rekor MURI bersepeda.
“Terima kasih, atas seluruh peserta yang terlibat dari berbagai komunitas dan mudah-mudahan seluruh peserta bisa capai garis finish sesuai rencana yang sudah kita persiapkan,” tutup Sigit.
JAKARTA – Cakranusantara.net | Polri (Kepolisian Republik Indonesia) mempersiapkan sederet lomba terbuka bagi masyarakat dalam menyambut momen Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-76.
Lomba-lomba yang diadakan bertujuan semakin membangkitkan semangat seluruh anak Bangsa dalam berkarya, serta mengobati kerinduan masyarakat untuk unjuk gigi usai di depan khalayak dua tahun situasi pandemi.
Seperti yang dilakukan jajaran polsek tambora jakarta barat menggelar lomba bersama para komunitas bajaj di depan mall season city jl prof Dr Latumenten kel jembatan besi Tambora Jakarta Barat
“Hari ini kami bersama para komunitas bajaj menggelar berbagai perlombaan bersama para komunitas pengemudi bajaj dalam menyambut hut bhayangkara ke 76,” ujar Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat Kompol Rosana Albertina Labobar saat dikonfirmasi, Sabtu, 25/6/2022.
Kompol Rosana Albertina Labobar yang akrab disapa dengan sebutan Ocha ini menjelaskan, berbagai macam perlombaan dilakukan seperti makan kerupuk, balap karung, kelereng, paku dan tarik tambang
“Ada sebanyak 50 peserta mengikuti perlombaan tersebut dan disambut antusias para komunitas pengemudi bajaj,” terang Rosana Albertina Labobar
Kegiatan perlombaan ini merupakan rangkaian dalam menyambut hut bhayangkara ke 76
“Jadi kami dari polsek tambora bersama 3 pilar tambora jakarta barat menginisiasi kegiatan tersebut,” terangnya
Selain itu kami juga menyediakan berbagai hadiah menarik bagi yang beruntung menang dalam perlombaan tersebut
“Untuk hadiah utamanya ada yang berangkat umroh, sepeda motor, peralatan elektronik hingga sepeda,” ujar nya
Hari Bhayangkara yang ke-76 tahun 2022 ini dengan mengusung tema yakni Polri yang Presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi structural untuk mewujudkan Indonesia Tangguh-Indonesia Tumbuh.
“ tujuan dalam kegiatan hari ini tidak lain untuk menjalin silaturahmi Polri khususnya keluarga besar Polsek tambora bersama masyarakat tambora” tutup nya
Pati – Cakranusantara.net | Tim Investigasi (media) mengklarifikasi Kepala Sekolah (Kepsek) SDN (Sekolah Dasar Negeri) Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah terkait pemberitaan yang pernah di unggah oleh salah satu media Cetak dan Online.
Data yang dihimpun media ini, saat tim (media) klarifikasi ke SDN Tlogorejo namun tidak bertemu dengan Kepsek tersebut kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Komite SDN itu.
Sampai di rumah Komite (mantan Kadus/ Kamituwo/ Mantan Perangkat Desa) namun tidak ada dirumah, yang kemudian balik arah, sampai di tengah perjalanan tepatnya di wilayah SDN Tlogorejo mobil awak media di hadang oleh 2 (dua) orang tak di kenal (OTK), setelah mobil berhenti dan saling tanya jawab, ternyata salah satu dari mereka adalah Komite itu sendiri.
Kemudian Ketua Komite, Suparjo saat ditemui di rumahnya kemudian menceritakan kronologi tentang kegiatan yang telah di laksanakannya saat ini, yakni; kegiatan pembangunan pagar itu atas persetujuan dari Kepsek dan Kastowo dari Disdik (Dinas Pendidikan) karena beliau-beliau yang punya wilayah,” ucapnya, Jum’at (24/6/2022).
Selain hal itu Ketua Komite menambahkan, kalau tarikan itu bukan hanya di SDN Tlogorejo saja, SD Pohgading, Kudur dan lainnya dengan tarikan sebesar Rp. 200 ribu rupiah sampai Rp. 500 ribu rupiah.
“Untuk SDN Tlogorejo sendiri menarik orang tua murid/ wali murid di mulai dari kelas 6 (lulusan) sebesar Rp. 300.000 dan kelas 5 kebawah kami disuruh memilih dengan Nominal yang bervariasi, dan yang menawarkan nominal itu dari pak Kastowo di minta untuk memilih dengan mengambil contoh SDN yang lain.
“Dengan nominal yang di tawarkan tersebut SDN Tlogorejo mengambil tengah-tengahnya ,”tambahnya Suparjo menirukan Kastowo.
Kalau saya sendiri (Komite Sekolah SDN tlogorejo) membatasi dengan nominal Rp. 100 ribu / Rp. 200 ribu rupiah .”pungkas komite.
Sementara dalam Undang- undang No 40 tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat (1) disebutkan bahwa kemerdekaan Pers di jamin sebagai hak asasi warga negara, ayat (2) bahwa terhadap Pers nasional tidak dikenakan penyesoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat (3) untuk menjamin kemerdekaan Pers. Pers Nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, mendapat, mengolah kemudian menyebar luaskan gagasan dan informasi tersebut.
Dalam pasal 18 ayat 1 setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan Pers pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta rupiah.
PATI – Cakranusantara.net | Bupati Pati Haryanto mengikuti Gowes santai dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-76. Acara ini dipusatkan di Polres Pati dan gowes santai ini juga diikuti oleh anggota polisi, TNI, dan beberapa instansi terkait.
Acara dibuka dan diberangkatkan langsung oleh Bupati Haryanto bersama dengan Kapolres Pati AKBP Cristian Tobing.
Bupati Haryanto dalam sambutannya mengatakan bahwa pihaknya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara yang ke-76 dan terima kasih kepada jajaran Polres Pati yang telah membantu pemerintah daerah dalam percepatan vaksin dan dalam rangka penanganan pencegahan penyebaran Covid di Kabupaten Pati.
“Alhamdulillah kondisi Covid di Kabupaten Pati saat ini landai, namun kita tetap harus berhati-hati dan selalu waspada”, tegasnya.
Ia pun berharap Polisi ke depan terutama Polres Pati semakin berjaya dan cintai masyarakat.
“Sebagaimana semboyan Polres Pati yaitu Polres Pati Bersahabat”, pungkasnya.
Jakarta – Cakranusantara.net | Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) baru diperiksa penyidik Kejaksaan Agung (Jagung) di Direktorat Jampidsus Kejaksaan Agung sesuai pasal 110 KUHP sebagai saksi para tersangka Tipikor pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) pada Rabu (22/6/2022) Pukul 09.10-21.30 WIB.
Data yang dihimpun media ini, Kurnia Zakaria memberikan keterangan tertulisnya kepada awak media, jika innesial ML baru menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas para tersangka yang sudah ditahan Pidsus Kejagung Indrasari WW (Dirjen Daglu Kemendag), M.P. Tumanggor (komisaris PT Wilmar Nabati/ Wilmar Grup dimana pernah LBP bergabung), Stanley MA (senior manager CA Permata Hijau Grup), Picare Tagore S. (Musim Mas Grup) dan Lin Che Wei (aspri Mendag/ konsultan pasar modal).
Dalam hal modus Tipikor CPO minyak goreng bukan hanya yang terlibat tetapi para pihak yang membantu terlaksananya penyalahgunaan kekuasaan atau pihak yang mengetahui tetapi tidak menggunakan atau /menyelewengkan wewenang mencegah terjadinya Tipikor dan atau /TPPU patut diduga turut serta membantu kejahatan korupsi.
Walaupun terduga tidak menerima gratifikasi maupun ikut menikmati tapi turut membantu orang lain atau korporasi memperkaya diri atau orang lain secara melawan hukum dan membuat kerugian negara patut diperiksa sebagai saksi dan bila ada minimal cukup 2 alat bukti patut diduga menjadi pelaku Tipikor juga.
Secara logika Mendag tidak mungkin tidak mengetahui adanya mafia CPO minyak goreng dan penyelundupan minyak goreng ke luar negeri karena itu harganya lebih mahal. Dan seharusnya Mendag meminta bantuan Menko Perekonomian dan Menko Polkam maupun Menko Maritim & Investasi membantu perangi dan berantas mafia minyak goreng.
Belum lagi ML saat Mendag bersama-sama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi diduga gagal mencegah kejahatan penipuan investasi trading, membuat regulasi perdagangan trading dan bursa komoditi sehingga terjadi kejahatan investasi fiktif robot tranding.
Padahal ML pernah menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan berlatar belakang pengusaha sekaligus anggota DPR sebanyak 2 periode dalam birokrat pernah menjadi Mendag era SBY beberapa bulan dan duta besar (Dubes) di AS dan Jepang.
Mantan Mendag Muhammah Lutfi pernah berkata tidak berdaya dengan mafia minyak saat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR Rl pada 17 Maret 2022 lalu yang didampingi wakil menteri perdagangan Jerry Sambuaga dan Dirjen Daglu Kemendag Indrasari WW yang ternyata diduga aktor intelektual mafia goreng yang videonya juga beredar di jagad Maya. Menteri adalah Komandan dari Kementerian dan kesalahan anak buahnya juga menjadi tanggung jawabnya sebagai Tupoksi dan Pengawas/ pembina ASN di Kementeriannya itu.
Pemeriksaan Muhammad Lutfi oleh Kejakgung sebagai saksi baru Rabu (22/6/2022) saya menduga alasan politis dan stabilitas program nawacita Jokowi periode kedua. Inilah bukti hukum bukan sebagai panglima supremasi negara tapi politik masih lebih kuat berperan dalam proses hukum bahkan diatas segalanya, itu berarti Hukum masih tumpul ke atas namun tajam ke bawah.
Itulah sebabnya, Mengapa mantan menteri perdagangan Muhammad Lutfi (ML) baru diperiksa Jampidsus Kejagung, kelahiran 16 Agustus 1969 lulusan University Purdue, Indiana AS. ML juga kuat dalam membangun jaringan di politik maupun bisnis.Latar belakang ML, Tahun 1994 bersama Erick Thohir (menteri BUMN) dan Wishnu Wardhana (Mantan Menteri Kemenparekraf) group usaha MAHAKA. Mantan Ketua HIPMI Jaya 1998-2001, Ketua Umum HIPMI 2001-2004. Terpilih jadi anggota DPR Dapil NTB dari Partai Golkar pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014.
Tahun 2005 era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diangkat menjadi Kepala BKPM termuda. Tahun 2014 era SBY diangkat menjadi Mendag dari 14 Februari hingga 20 Oktober, Tahun 2010 hingga 2013 menjadi Dubes di Jepang dan Kep. Mikronesia, Tahun 2020 menjadi Dubes di Amerika Serikat, Tahun 2021 hingga 15 Juni 2022 ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Mendag dan LHKPN bertambah dari 226,8 milyar rupiah menjadi 235,5 milyar rupiah.
Sementara Bianca Adinegoro istrinya sekarang mantan istrinya Otto Satria Jauhari, ML sendiri anak dari Firdaus Wajdi mantan Ketua KAMI dan anggota BAKIN.
Menurut saya, itu memang benar tersangka dan harus diberi surat penetapan tersangka dari KPK tetapi karena tidak ditahan biasanya/ praktis pihak penyidik langsung mengajukan cegah tangkal ke luar Negeri tersangka kepada pihak imigrasi dan bila diduga di luar Negeri menghubungi Interpol disebabkan status tersangka sebagai buronan atau dalam pencarian orang (DPO).
Status tersangka wajib diberitahukan kepada yang bersangkutan paling lambat 1×24 jam. Namun bila tidak diketahui keberadaan tersangka statusnya diumumkan minimal melalui RT/ RW setempat.
Akan tetapi bila proses penyidikan KPK seorang saksi dapat dijadikan tersangka bila ada bukti yang cukup, bahwa saksi termasuk orang yang telah melakukan tindak kejahatan atau membantu kejahatan.
Semestinya, Penasehat Hukum bila mempunya klien yang bermasalah hukum di KPK harus punya strategi agar kliennya tidak berubah status, dari saksi berubah menjadi tersangka. Ini biasanya memiliki alibi pembenaran dari penasehat hukum belaka atau ketidak profesional pengacara itu sendiri.
Perkara Tipikor dan/ atau TPPU klien di KPK pengacara harus pandai membaca situasi proses verbal, punya cara khusus agar klien dalam Proses verbal atau BAP harus punya alasan pembenaran baik pertimbangan fakta hukum maupun pertimbangan kebijakan administrasi pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandas Kurnia Zakaria pakar hukum.
Jakarta – Cakranusantara.net – PT Summarecon Agung Tbk (holding company) diduga telah menyuap mantan Walikota Yogyakarta atas perintah Vice President pada tahun lalu atas pembangunan sebuah Apartemen di wilayah Cagar Budaya Yogyakarta.
Data yang di himpun media ini, Kurnia Zakaria yang juga merupakan salah satu Dosen di sebuah Universitas Bung Karno (UBK) melalui keterangan tertulisnya kepada media menyampaikan, Pertanggungjawaban tindak pidana korporasi itu sudah mulai diterapkan sejak Tahun 1951 dalam UU Penimbunan barang-barang dan UU no. 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan sesuai UU Perseroan Terbatas (PT) Nomor 40 tahun 2007 hukuman badan dibebankan kepada Dewan Direksi PT maupun pemilik grup Usaha (holding company).
“PT dapat dikenakan sanksi denda dan administrasi berupa penutupan sementara atau selamanya, pembubaran hingga penyitaan aset-asetnya oleh negara maupun pengambilalihan PT sesuai di UU Tipikor atas perbuatannya atau membayar pengganti kerugian sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi,” terangnya.
Grup Summarecon diduga telah menyuap mantan Walikota Bekasi Rahmat Effendi, dalam persidangan Pengadilan Tipikor Bandung awal tahun lalu. Dalam hal ini anak perusahaan Summarecon grup yakni PT. Java Orient Property yang diduga telah menyuap mantan walikota Haryadi hal ijin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta.
“Patut diduga atas perintah Vice President PT Summarecon Agung Tbk (holding company) yang kemungkinan besar atas persetujuan rapat Dewan Direksi dimana KPK memanggil saksi para manager dan Direksi anak perusahaan Summarecon grup,” ungkapnya.
Peristiwa ini bisa menambah catatan bagi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), terdahulu telah berhasil menghukum korporasi PT Adonara Propertindo, Perumda Sarana Jaya dan Dewan direksi dalam kasus manipulasi harga lahan Munjul Pondok Ranggon Jakarta.
“Saya mendukung KPK serta tidak ragu lagi pertanggungjawaban Tipikor dalam Kasus mantan Walikota Yogyakarta yang patut diduga ada tanggung jawab Direksi yang diduga telah memberi perintah menyuap karena tidak mungkin Direktur dari anak perusahaan menyediakan uang suap yang melebihi nilai pagu biaya pengurusan perizinan pembangunan yang melebihi pagu proyek pembangunan apartemen sendiri tanpa ada restu dari pimpinan grup usaha, yang telah ditemukan oleh penyidik KPK sebesar US$ 27.256,” tambahnya.
Selain itu, Izin IMB di daerah Cagar Budaya Malioboro Yogyakarta sulit didapat tanpa adanya uang suap untuk membangun sebuah apartemen. Pasti harus ada restu juga dari Dewan komisaris karena ini proyek Summarecon Grup yang dikerjakan oleh anak perusahaannya.
Jakarta – Cakranusantara.net | Kesaksian Muhammad Lutfi mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Sangat di butuhkan terkait meningkatnya harga minyak goreng dalam negeri akibat pemberian fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021/2022 oleh Dirjen dahulu Kemdag (Kementerian Perdagangan) dalam menerbitkan persetujuan ekspor komoditi minyak goreng (Migor) Cride Palm Oil (CPO) kepada tiga perusahaan swasta yang diduga tidak memenuhi syarat melakukan eksport tersebut. Hal itu diungkapkan Kurnia Zakaria Selaku pengamat kasus itu dan juga selaku salah satu Advokat di Indonesia.
Dalam Hukum pidana khususnya dalam delik materiil maka harus dibuktikan perbuatan manakah yang menjadi penyebab dari suatu akibat, maka perbuatan tersebut yang dipertanggung jawabkan/ dihukum.
Dalam kasus ini, digunakan teori hubungan Kausalitas, yang menemukan relasi antara faktor sebab, perbuatan dan akibat, jika digunakan teori Qinditio sine qua non, dari Von Buri, bahwa semua sebab adalah faktor untuk timbulnya akibat, kelemahannya memperluas pertanggung jawaban pidana, sehingga tidak diterapkan kecuali dalam hal yang mendesak, karena sulit dan sukar menemukan tikusnya maka lumbung padi nya dibakar, akan tetapi yang menjadi korban tidak hanya tikus yang diburu, juga kacoak dan lainnya.
Karena itu, digunakan teori Individualisir dengan menerapkan teori Adequat dan Relevan, manakah faktor yang paling dekat dan relevan dari semua faktor, di identifikasi dan itulah sebagai penyebab yang di pertanggung jawabkan. Ternyata ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dalam kelangkaan Migor di dalam Negeri yang akhirnya menaikkan harga Migor seperti keterangannya saat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI bulan Maret 2022 yang lalu.
Mantan Mendag berkata bahwa kenaikan harga Migor disebabkan oleh kenaikan harga CPO hingga Januari 2022 yang harga rata-rata CPO dunia mencapai Rp. 13. 244 ribu rupiah per kilogram. Adanya perang Ukraina dengan Rusia mempengaruhi jalur distribusi CPO, adanya epidemi yang melanda hampir seluruh Negara membuat berbagai pembatasan dan adanya program biodisel oleh pemerintah indonesia membuat semakin langkanya minyak goreng, perlu ditanggulangi secara komprehensip.
Maka kesaksian Mantan Mendag sangat diperlukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), apakah ada hubungan ML atas persetujuan Eksport pada perusahaan yang dianggap tidak layak itu. Jika ML dianggap merupakan bagian dari pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka maka harus diperiksa pasal 55 KUHP tentang Turut Serta, salah satu syarat pokok adanya turut serta/ mededader ini, harus ada kesepakatan.
“Bukan hanya pemufakatan jahat tentang kejahatan atau perbuatan apa yang dilakukan, bagaimana cara melakukannya, siapa yang melakukannya dan apa alat yang di butuhkan untuk melakukannya dan sebagainya, jika dianggap sebagai pembantuan dan menjuntokan dengan pasal 56 KUHP, maka diperiksa peranan bantuannya apa, apakah itu signifikan atau tidak.
Sebab, hal itu setahu saya, penunjukan dan persetujuan Eksport cukup dengan keputusan Dirjen Perdagangan saja, jadi dimana titik bantuannya?. Karena itu Dirjen yang sudah ditetapkan sebagai Tersangka akan di putus dengan pasal 3 UU Tipikor, penyalahgunaan wewenang, karena perbuatan tersangka adalah berwenang memberikan persetujuan eksport tapi melebihi kewenangannya, karena sudah diberikan kepada pihak yang tidak layak.
Sedangkan pasal 2 UU Tipikor mensyaratkan perbuatan adalah sama sekali melawan Hukum sehingga berdasarkan mata Hukum, pemberi persetujuan tersebut, ancaman pidananya lebih berat daripada tersangka, yang ancamannya 2 tahun sampai dengan seumur hidup,” Tandas Kurnia Zakaria.
Bogor – Cakranusantara.net | Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di Tanah Air, dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 23 Juni 2022, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan melarang hewan hidup terutama sapi untuk bergerak di daerah yang terdampak PMK.
“Pertama untuk daerah berbasis level mikro seperti di penanganan Covid di PPKM, ini akan diberikan larangan hewan hidup dalam hal ini sapi untuk bergerak di daerah level kecamatan yang terdampak penyakit mulut dan kuku atau kita sebut dengan daerah merah,” ujar Airlangga dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas.
Selain itu, pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK yang akan dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
“Kemudian juga disetujui untuk pengadaan vaksin yang khusus untuk tahun ini, itu sekitar 28 atau 29 juta dosis dan seluruhnya akan dibiayai dengan dana dari KPCPEN,” ungkap Airlangga.
Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa Presiden Jokowi turut memberikan arahan untuk terus mempersiapkan obat-obatan, vaksinator, dan mekanisme keluar masuk peternakan. Menurut Airlangga, pengawasan _biohazard_ melalui disinfektan penting untuk terus dilakukan.
“Selanjutnya terkait dengan pergantian terutama terhadap hewan yang dimusnahkan ataupun dimatikan paksa, pemerintah akan menyiapkan ganti terutama untuk peternak UMKM sekitar Rp10 juta per sapi,” ucap Airlangga.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangannya mengatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan turun langsung ke lapangan untuk mengatasi permasalahan PMK di Tanah Air sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan dapat waktu dekat.
“Setelah ini akan dilaksanakan rapat-rapat koordinasi dan turun ke daerah, khususnya daerah-daerah yang merah, sehingga mohon dari aparat pemerintah daerah, para gubernur, bupati, wali kota menyiapkan sehingga kita bisa bersama-sama menangani penyakit mulut dan kuku pada ternak di negeri kita ini secepat mungkin,” tandasnya.
Jakarta – Cakranusantara.net | Humas M.A : memberikan penghargaan kepada Mahkamah Agung untuk katagori Program Inovatif untuk Negeri yang diterima langsung oleh Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H oleh Wenseslaus Manggut selaku Chief Content Officer Kapanlagi Youniverse.
Program Inovatif untuk negeri ini diberikan karena Mahkamah Agung telah melakukan sebuah inovasi dibidang pelayanan publik meliputi aplikasi E-Court, E-Litigasi, Duta Peradilan 2022, Film Pesan Bermakna, MA Goes To Campus, dan juga program inovatif pendukung digitalisasi seperti Aplikasi E-Bima, E-Sadewa, Sislitbang dan Podcast MARI Berbincang.
Sekretaris Mahkamah Agung dalam sambutannya mengatakan “Institusi publik tidak lagi dapat mengandalkan komunikasi secara konvensional, karena hal tersebut sudah tidak efektif untuk dilakukan”.
Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, menyadari bahwa perlu ada perubahan dan inovasi dalam melaksanakan pekerjaan dan pelayanan publik.
Lebih lanjut Prof Hasbi Hasan menjelaskan Selama beberapa tahun belakangan ini , Mahkamah Agung menaruh perhatian dan dukungan pada perkembangan Informasi Teknologi (IT) dengan menjadikan prioritas utama dalam mendukung kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya melalui semangat perubahan untuk membuat peradilan semakin modern, oleh karena itu, Mahkamah Agung terus berupaya untuk melakukan inovasi dalam pelayanan publik dengan memanfaatkan sarana Teknologi Informasi.
Terakhir, Guru Besar Universitas Lampung mengatakan akan terus melakukan berbagai inovasi – inovasi baru dilembaga peradilan guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Merdeka Award 2022 adalah Inspirasi Indonesia. Sebuah ajang penghargaan dan apresiasi kepada mereka yang telah memberikan sumbangsih dan para inspirator untuk kemajuan negeri.
Ada 5 kategori yang akan diberikan dalam Merdeka Award 2022, yaitu: Program Inovatif untuk Negeri, Program Kreatif Pariwisata, Inovasi Digital, Program Pemberdayaan UMKM dan terakhir Sosok Inspiratif untuk Indonesia.
