PATI – Cakranusantara.net | Pemkab Pati kembali mengundang sejumlah pihak terkait untuk rapat koordinasi terkait rencana dimulainya pembokaran jembatan sungai juwana di Ruang Joyokusumo, Sekretariat Daerah, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Beberapa pihak yang diundang di antaranya perwakilan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DIY Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dinas perhubungan, Polres Pati, dan perwakilan PT Bukaka Teknik Utama selaku rekanan.
Untuk diketahui, pembongkaran Jembatan Juwana merupakan bagian dari proyek penggantian dan/atau penduplikasian 37 jembatan Callender Hamilton (CH) se-Pulau Jawa oleh Kementerian PUPR.
“Ini sudah keempat kali rapat persiapan pembongkaran Jembatan Juwana. Kami ingin memastikan, sebelum dibongkar jangan sampai jalur alternatif yang dibuat menimbulkan kemacetan. (Pembongkaran ) yang direncanakan tanggal 4 Juni juga belum pasti, karena melihat kesiapan di lapangan,” jelas Haryanto. Jumat (27/5/2022).
Bupati Pati Haryanto mengatakan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu memastikan kesiapan di lapangan, terutama mengenai pengalihan jalur.Bupati mengaskan bahwa pihaknya ingin jalur alternatif yang disiapkan selama proses pembongkaran jembatan betul-betul siap sehingga tidak menimbulkan macet berkepanjangan.
Terlebih karena Jembatan Juwana yang akan dibongkar merupakan bagian dari Jalur Pantura Pulau Jawa yang sangat sibuk.
“Rekanan sudah kami undang. Mereka menyanggupi. Sekarang proses membenahi jalur alternatif yaitu jembatan yang selatan (Jembatan Lama Juwana). Juga ada jalur yang dari arah Bumirejo, nanti kami arahkan ke SMK Diponegoro. Kemudian jalur ke Bumirejo keluar, itu akan kami tutup karena bikin macet,” jelas Hariyanto.
Proses yang saat ini dilakukan sebelum dilakukan pembongkaran Jembatan Juwana, lanjut Haryanto, ialah pembenahan trotoar dan pelebaran jalan di jalur Jembatan Lama Juwana.
Meski belum dibongkar, saat ini Jembatan Juwana hanya bisa dilalui sepeda motor dan mobil pribadi, lanjut Haruanto. Ini merupakan dampak kebakaran yang terjadi di kompleks hunian liar di kolong jembatan pada Minggu (22/5/2022) dini hari lalu.
“Hanya bisa digunakan sepeda motor dan mobil pribadi, karena setelah kebakaran, ada penurunan kekuatan konstruksi. Membahayakan kalau dilalui kendaraan berat,” kata dia.
Dalam rapat, ada usulan bahwa saat proses pembongkaran jembatan nanti, jalur pesepeda motor dialihkan melalui Kampoeng Air Resto Juwana.Namun terkait usulan ini Haryanto mengatakan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu berkomunikasi dengan pemilik resto.
“Akan kami komunikasikan dengan pemiliknya. Karena itu bukan milik Pemda, melainkan milik perorangan, bisa boleh bisa juga tidak. Tapi bisa jadi diperbolehkan. Karena mungkin bisa jadi promosi, siapa tahu kalau dilewati, rumah makannya malah semakin laris, ramai,” tandas Haryanto.
PATI – Cakranusantara.net | Dandim 0718/Pati Letkol Inf Catur Irawan, S.I.P. M.I.P hari ini mencanangkan Desa/ Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah sebagai kampung Pancasila.
Acara pencanangan Kampung Pancasila dipusatkan di Balaidesa/ kecamatan Margorejo dimeriahkan oleh tari Gambyong sebagai penyambutan serta marching band dari SMPN 1 Margorejo.
Dandim 0718/Pati mengatakan bahwa selama dua tahun dilanda pandemi, semua sektor terdampak , namun sektor ekonomilah yang paling dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, dampak pandemi juga turut dirasakan pada sektor sosial budaya.
“Terus terang tadi menyaksikan tari Gambyong saat penyambutan, saya merasa terkesima, karena di kecamatan Margorejo ternyata masih ada,”ujar Dandim. Jumat (27/5/2022).
Ini adalah kekayaan budaya serta adat istiadat yang dimiliki bangsa Indonesia yang wajib kita jaga dan kita rawat agar tidak diambil oleh negara lain,”sambungnya.
Hari ini, kita mengingatkan kembali bahwa Garuda Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika ini merupakan salah satu fundamen dasar kenapa bangsa Indonesia berdiri,”terangnya.
Negara Indonesia beraneka ragam tapi bisa menjadi satu kesatuan yang utuh, inilah yang sedang dicari negara lain mengapa kok bisa,”tandas Dandim.
Dandim juga menyampaikan bahwa pembentukan kampung Pancasila ini dilaksanakan disetiap kecamatan, dan di kecamatan Margorejo dipercayakan kepada Desa Margorejo.
Diahir kegiatan pencanangan kampung Pancasila dilaksanakan peninjauan Mural (lukisan dinding) oleh Forkopincam Margorejo bersama Kepala Desa beserta perangkat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda Desa Margorejo.
Yogyakarta – Cakranusantara.net | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menutup kegiatan festival musik jalanan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-76 di museum Benteng Vrederburgh, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (26/5/2022) malam.
“Baru saja kita melaksanakan kegiatan penganugerahan terhadap 10 peserta finalis terbaik festival musisi jalanan yang kita selenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bhayangkara ke-76. Tentunya ini bagian dari rangkaian yang ada,” kata Sigit.
Menurut Sigit, kegiatan ini mewakili komitmen dari Polri yang terus berbenah dan memperbaiki diri dalam memberikan wadah ataupun membangun ruang demokrasi bagi masyarakat yang positif demi menjaga persatuan dan kesatuan Negara Indonesia.
Dalam memberikan ruang demokrasi, Sigit menekankan, Polri telah membuat beberapa kegiatan untuk masyarakat menyampaikan aspirasi dan ekspresinya. Sebelum festival musik ini, Korps Bhayangkara telah sukses menggelar lomba mural dan orasi.
“Maka hari ini kita ajak rekan-rekan untuk memanfaatkan musik sebagai bagian dari kegiatan perayaan hari bhayangkara, untuk bisa digunakan menyampaikan ekspresi. Jadi ini ruang-ruang demokrasi yang kita bangun untuk selalu dimanfaatkan. Karena kita lihat banyak seniman-seniman besar yang kemudian juga menyampaikan ekspresi-ekspresi melalui musik,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.
Kegiatan festival musik Bhayangkara 2022 yang bertemakan ‘Setapak Perubahan, Pesan Cinta Untuk Indonesia’ ini dibagi ke dalam dua sub tema, yakni ‘Suara Hati untuk Polri’ dan ‘Persembahan Karya Jalanan untuk Indonesia’. Komunitas musisi jalanan hingga kelompok musisi difabel diberikan kesempatan menyalurkan, kritik, saran dan aspirasinya dalam kegiatan tersebut.
Lebih dalam, menurut Sigit, penyampaian ekspresi atau aspirasi melalui musik bisa menjadi lebih efektif dan dapat mewakili suara hati masyarakat luas. Sehingga, pesan yang disampaikan kepada para pemangku kebijakan akan lebih mudah diserap.
“Tentunya kami akan terus mendorong hal-hal seperti ini. Sehingga disatu sisi bagaimana kita menghadapi situasi di tahun politik tentunya akan banyak kegiatan yang menjadi bagian dari menyampaikan ekspresi. Yang selalu kita ingatkan bagaimana bahwa ruang demokrasi dan politik tersebut dapat kita manfaatkan dengan baik, dengan memanfaatkan ruang ekspresi yang betul-betul bisa kita jaga, kita salurkan secara positif,” ucap eks Kapolda Banten tersebut.
Meski begitu, Sigit menekankan, yang paling terpenting adalah penyampaian ekspresi di ruang demokrasi tersebut, tetap selalu mengutamakan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.
“Namun disisi lain aspirasi tersebut, yang paling penting adalah bagaimana kedepan kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Walaupun kita berbeda-berbeda, karena kemajemukan, itu yang harus kita jaga. Polri tentunya selalu siapa mengawal, mengamankan ruang demokrasi yang tentunya menjadi bagian untuk terus-menerus harus diisi, diekspresikan sebagai bentuk kritis kita, bentuk kepedulian, kecintaan kita terhadap masyarakat, bangsa dan negara,” papar Sigit.
Sebelum mengakhiri pernyataannya, Sigit menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, dewan juri, musisi jalanan dan pihak yang terlibat dalam menyukseskan acara festival ini.
Sigit berharap, dengan adanya ruang aspirasi dan ekspresi ini, seluruh kritik ataupun masukan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk menjadi institusi yang lebih baik lagi kedepannya agar dapat semakin dicintai dan menjadi seperti yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia.
“Silahkan untuk sampaikan hal-hal yang khususnya buat kami Polri untuk bisa di kritik. Sehingga kita juga mendapatkan masukan-masukan, untuk kita terus berbenah diri. Dan tentunya kami juga titip kepada seluruh musisi jalanan bagaimana kita terus membangun kecintaan terhadap Bangsa dan Negara Indonesia,” tutup Sigit.
Serang – Cakranusantara.net | Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas mengajak masyarakat meneladani sikap moderat Syekh Nawawi Al Bantani, sosok ulama yang diakui di Indonesia bahkan Dunia.
Menurutnya, sikap Syekh Nawawi yang moderat patut dicontoh genarasi saat ini. Hal tersebut disampaikan Menag saat memberikan sambutan pada Haul ke-129 Syekh Nawawi Al-Bantani, di Pesantren Al-Nawawi Tanara, Serang, Banten, Jumat, (27/5/2022).
“Kita bersyukur saat ini kita bisa bersilaturahmi bersama pada acara ini. Kita semua tahu, Syekch Nawawi menjadi panutan ulama di seluruh Nusantara bahkan dunia,” ungkap Yaqut.
Gusmen, sapaan akrab Menag, menilai kemoderatan Syech Nawawi tergambar dari kitab-kitab beliau yang sudah mendunia dan dipelajari seluruh pesantren.
Salah satu kitabnya yang banyak dipelajari adalah Nashaihul Ibad. Ada dua hadis penting yang dihadirkan Syekh Nawawi pada pembukaan Kitab Nashaihul Ibad. Pilihan hadis itu cukup menggambarkan kemoderatan Syekh Nawawi.
Pertama, hadis Qudsi yang mengandung pesan tentang larangan utnuk berbuat kezaliman. Bahwa Allah melarang umat manusia untuk berbuat zalim.
“Pesan ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana bangunan relasi antar anak bangsa diwarnai dengan sikap saling membenci, memaki dan melukai hati,” ungkapnya.
Hadist kedua berkenaan dengan pesan Rasulullah tentang pentingnya sikap saling menyayangi. Nasihat nabi, barang siapa yang menebarkan cinta kasih sesama umat di bumi, Allah akan menyayanginya juga.
Kemoderatan Syech Nawawi menurut Gusmen juga menurun kepada para keturunannya, tak terkecuali Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
“Tergambar dari sikap Bapak Wakil Presiden yang saat ini menjadi mentor bagi kita tentang bagaimana menyikapi sikap moderat dalam kehidupan beragama,” ungkapnya.
Karena itu, Gus Men berharap momentum haul ini bukan sekedar menjadi seremoni, tapi menangkap keteladanan Syekh Nawawi untuk menjalani hidup yang akan datang.
Hadir dalam acara ini, Wakil presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Wakil Menteri Zainut Tauhid Saadi, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani.
Sebelum Acara puncak Haul dilaksanakan, acara diramaikan dengan kegiatan bakti sosial kepada masyarakat sekitar Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang.
Sementara Acara Haul dimulai dengan Pembacaan Quran, dilanjutkan dengan tahlil bersama, serta arahan Wakil Presiden, diakhiri dengan ceramah agama dan do’a.
Hukum – Cakranusantara.net| Tinjauan Umum tentang pelaku penipuan Arisan Online dengan Modus Berita Bohong atau Hoax merupakan suatu tindak Pidana Penipuan.
Pengertian tindak Pidana Penipuan sendiri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), istilah Strafbaarfeit dirumuskan sebagai Fei yang oleh karena itu orang boleh dipidana.
16 Tindak pidana lazim dipakai untuk mengganti istilah “Strafbaarfeit”. Dalam bahasa latin disebut delik, yang berasal dari kata delictum, diartikan sebagai perbuatan oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan pidana atau kejahatan, sifat dan wujud perbuatan pidana ini adalah perbuatan melanggar hukum. Perumusan delik (tindak pidana) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:
a. delik formil adalah delik yang perumusanya lebih menekankan kepada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan terjadi akibat apapun dari perbuatan tersebut.
b. delik materiil adalah delik yang perumusanya lebih menekankan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:
1) Subjek;
2) Kesalahan;
3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).
Dapat dikatakan adanya suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur diatas seperti harus adanya pihak yang melakukan adanya kesalahan, jika ditinjau dari sifat perbuatannya terbagi dua yaitu kejahatan menurut hukum (mala in se) dan kejahatan menurut undang undang (mala prohibita).
Kejahatan yang termasuk dalam mala in se adalah perbuatan yang tercela secara moral dan sekaligus melanggar hukum.
Kejahatan yang termasuk dalam mala prohibita adalah perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum oleh undang-undang dan kejahatan ini sering melahirkan kejahatan bentuk baru karena biasanya dikaitkan dengan pelanggaran suatu undang-undang yang menyangkut kepentingan umum.
Kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern, yang merugikan masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu dapat berupa kerugian dalam arti materiil maupun moral. Kerugian materiil berupa timbulnya korban kejahatan dan rusak atau musnahnya harta benda serta meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan bagi penanggulangannya.
Kerugian moral berupa berkurang atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH).
19 Pengaturan pidana dalam Pasal 10 KUHP menetapkan jenis pidana yang diberlakukan di Indonesia, terdiri atas:
a. Pidana pokok
1) Pidana mati Hukuman yang diajalankan dengan membunuh (menembak, menggantung) orang yang bersalah.
Menurut kamus istilah Pidana diartikan pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.20
2) Pidana penjara
a) Pidana seumur hidup
b) Pidana sementara
3) Kurungan
4) Denda; dan
5) Pidana tutupan
b. Pidana tambahan
1) Pencabutan hak-hak tertentu
2) Perampasan barang-barang tertentu; dan
3) Pengumuman putusan hakim.
Dalam hal terjadinya suatu Tindak Pidana yang mengandung unsur perbankan, terdapat beberapa undang-undang yang dapat diterapkan yaitu;
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan KUHP yang biasa dipakai diantaranya :
a. Pasal 263 (pemalsuan) Tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat termasuk dalam delik formil bukan delik materiil, sehingga perbuatannya yang memalsukan surat atau membuat surat palsu yang dilarang dan akan diberi sanksi pidana, sehingga berhasil tidaknya pelaku bukan sesuatu syarat mutlak.
b. Pasal 372 (penggelapan dalam jabatan) Seseorang dengan sengaja melawan hukum yang memiliki barang kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan.
c. Pasal 378 (penipuan) terdapat hukuman yang dikenakan untuk penipuan dengan seolaholah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan. Tetapi, pada kenyataannya barang yang dipesankan tersebut tidak ada sehingga pembeli tersebut menjadi tertipu.
d. Pasal 362 (pencurian) Digunakan untuk kasus carding dimana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan software card generator di internet untuk melakukan transaksi di ecommerce.
Setelah melakukan transaksi dan barang dikirimkan, kemudian penjual yang ingin mencairkan uangnya di bank ternyata di tolak karena pemilik kartu bukanlah orang yang melakukan transaksi.dan lain-lain, maka pasal-pasal KUHP diatas yang diterapkan jika terjadi tindak pidana perbankan.
Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.
Pasal 378 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan yang secara garis besar berisi mengenai seseorang yang bisa menguntungkan diri sendiri atau orang lain namun dengan cara melanggar hukum, menggunakan nama palsu dengan kebohongan dan memerintah atau memenafaatkan orang lain untuk memerasnya agar memberikan suatu barang kepadanya.
2. Jenis – Jenis Penipuan terdapat dalam pasal 378 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. Unsur obyektif :
1) Perbuatan menggerakkan
2) Yang digerakkan adalah orang (naturlijk person)
3) Tujuan perbuatannya adalah menyerahkan benda, member dan menghapuskan piutang
b. Unsur subyektif
1) Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain
2) Dengan melawan hukum penipuan dapat di gambarkan sebagai tindak penipuan yang memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain.
Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai 2 pengertian, yakni:
a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP;
b. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).
Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya dimonopoli oleh aktivitas yang bersifat fisik belaka.
Lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis dan juga berasmara.
Internet mengubah konsep jarak waktu secara drastis sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Setiap orang bisa berhubungan, berbicara dan berbisnis dengan orang lain yang berada ribuan kilo meter dari tempat di mana ia berada hanya dengan menekan tuts-tuts keyboard dan mouse komputer yang ada di hadapannya.
Pada intinya internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi.
Dalam konteks penipuan, ada beberapa jenis penipuan yang melibatkan internet sebagai sarana utama, jenis penipuan tersebut antara lain:
a. Phishing dengan adanya pesan e-mail penipuan dari perusahaan yang sah (misalnya, universitas, penyedia layanan internet, bank).
Cara kerja dari penipuan ini yaitu para pelaku mengarahkan para korbannya ke situs web palsu, kemudian para pelaku meminta informasi pribadi dari korban yang kemudian digunakan sebagai pencurian identitas.
Tentunya para korban akan sangat dirugikan karena jika identitas korban telah dimiliki oleh para pelaku, mereka dengan mudah dapat menggunakan identitas itu untuk hal-hal yang menguntungkan bagi mereka. Jenis penipuan ini sangat marak terjadi hal ini dikarenakan “phishing” dilakukan dengan mendistribusikan email yang berisi pesan tentang alamat pengirim, mekanisme kerja, dan nama suatu perusahaan.
Sehingga para korban akan terkecoh karena mengganggap bahwa mereka berhubungan langsung dengan pihak terkait.
Perbuatan ini merugikan banyak orang, karena akan menyebabkan penipuan uang, pencurian uang, dan aktivitas curang lainnya melalui media internet.
b. Pagejacking Pagejacking atau moustrapping adalah praktek yang dilakukan oleh penyedia jasa internet (internet service provider/ISP) dengan menggunakan program tertentu agar pengguna secara otomatis terarah atau memasuki situs web tertentu yang sudah direncanakan pelaku.
Setelah para pengguna memasuki halaman web yang diinginkan, para pengguna akan mengalami kesulitan untuk keluar dari web tersebut.
Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Internet Service Provider/ISP. Kondisi penggunaan internet dengan waktu yang lama akan mengeluarkan biaya dari pengguna yang kemudian secara otomatis menjadi keuntungan bagi ISP.
Selain itu, perbuatan ini juga dapat berupa pemunculan situs-situs tertentu dalam layar komputer tanpa diakses oleh pengguna.
Hal ini kemudian akan menambah waktu penggunaan internet oleh pengguna sehingga ISP Kembali diuntungkan lewat biaya penggunaan layanan internet oleh pengguna. Penipuan dengan jenis ini kerap kali tidak disadari oleh para pengguna internet.
Mungkin bagi kaum awam pengguna internet, jenis penipuan seperti ini merupakan hal yang wajar terjadi.
Namun tanpa disadari, dengan teknik menggulur waktu oleh internet service provider/ISP tanpa disadari telah merugikan kita sebagai pengguna lewat biaya penggunaan internet yang bertambah seiring waktu kita mengakses internet lebih lama dari biasanya.
c. Cibersquatting adalah pendaftaran nama domein seseorang atau perusahaan tertentu secara melawan hukum ke Network Solution, lembaga resmi pengelola register nama domein di seluruh dunia, di New York.
Penipuan dengan jenis ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial dengan cara menjual nama domein ini kepada orang yang mau membeli nama domein yang sebenarnya telah terdaftar tadi.
Sehingga para pembeli akan tertipu, karena domein yang dibeli sebenarnya telah terdaftar di Network Solution.
Selanjutnya akan menimbulkan masalah bagi pembeli ketika ada klaim dari pemilik domein yang sebenarnya. Pada perkembangannya ternyata banyak pihak yang memperebutkan keberadaan domein yang lebih intuitif dengan nama perusahaan, yang bisa jadi karena faktor historis dan sebagainnya.
Di Indonesia sendiri kasus cybersquating yang sudah diadili berdasarkan KUHP adalah pendaftaran secara melawan hukum terhadap nama domein Mustika-ratu.com oleh Chandra Sugiono.
d. Typosquatting adalah penjiplakan situs yang dapat menyesatkan pengguna internet.
Jenis penipuan seperti ini adalah jenis penipuan yang biasa terjadi bagi pengguna internet banking.
Para pengguna fasilitas ini kemudian dibiarkan membuka situs yang sama seperti situs resmi yang ada akan tetapi tanpa disadari para pengguna telah salah memasuki situs. Kemudian para pelaku mencuri identitas dari para pengguna.
Sebagian besar yang dicuri oleh para pelaku yakni informasi mengenai pin ATM korban yang kemudian digunakan untuk menghasilkan uang.
Aktivitas seperti ini terjadi pada sekitar bulan Juni tahun 2001 oleh pelaku yang berasal dari bandung terhadap situs www.klikbca.com ke situs www.klikbaca.com; www.kilkbaca.com; www.clikbaca.com; www.clikbca.com; www.klikbac.com.
Dari situs-situs tersebut pelaku mendapat keuntungan dengan jumlah yang besar karena mengingat bahwa situs yang dijiplak merupakan situs sebuah bank terkenal.
e. Carding adalah memalsu dan menggunakan kartu kredit milik pihak lain secara tidak sah untuk berbelana online demi keuntungan pelaku.
Para pelaku yang berhasil mengetahui informasi kartu kredit korban berupa pin kemudian menggunakan kartu kredit korban tanpa diketahui oleh korban.
Tindak penipuan seperti ini sangat marak terjadi di kalangan pengguna awam kartu kredit.
Menurut data yang diambil dari Unit V Infotek/ Cybercrime Mabes Polri, kasus penipuan yang melibatkan media internet seperti ini banyak terjadi di Indonesia pada tahun 2001 hingga tahun 2005.
f. Phreaking adalah menggunakan internet protocol (IP) pihak lain secara tidak sah baik untuk kepentingan aktivitas kriminal maupun untuk kepentingan aktivitas nonkriminal.
Pada kasus seperti ini para pelaku memanfaatkan IP pihak lain untuk melakukan kepentingannya di dunia internet sehingga pelaku terbebas dari biaya oleh pengelolah internet juga dengan leluasa melaksanakan kepentingannya tanpa ada yang mengetahui si pelaku karena menggunakan IP pihal lain.
Jenis-jenis penipuan melalui media internet yang telah dipaparkan di atas adalah jenis penipuan yang sering terjadi saat ini.
Para pengguna awam fasilitas modern menjadi sasaran empuk para pelaku penipuan melalui media internet.
“Sudah menjadi jelas bahwa kejahatan internet ini meskipun kelihatannya cukup canggih tetapi semakin lama semakin kelihatan dapat dilakukan banyak orang seirama dengan semakin memasyarakatnya penggunaan internet di manapun di dunia ini”.
c. Pengertian Penipuan Online penipuan di internet yang diatur dalam UU ITE. Penipuan ini memiliki ruang yang lebih sempit daripada pengaturan penipuan dalam KUHP.
Dalam UU ITE mengatur tentang berita bohong dan penyesatan melalui internet, berita bohong dan penyesatan ini dapat dipersamakan dengan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pasal 28 ayat (1) yang mengatur mengenai tindak pidana berita bohong yang menyangkut kerugian konsumen, secara garis besar berisi mengenai seseorang yang dimana sengaja dan tidak mempunyai hak untuk menyebarkan berita bohong bahkan menyesatkan dan bisa mengakibatkan kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.
Tindak pidana penipuan menggunakan internet termasuk dalam kelompok kejahatan Illegal Contents dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa Computer Related Fraud.
Illegal contents merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
Computer Related Fraud ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Sebagai contohnya, penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet.
Hal ini sering kali kita dapati terjadi dalam dunia siber dalam proses jual-beli online. Dimana pihak pembeli sering dirugikan atas tindak perbuatan dari penjual yang berlaku curang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjual.
Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu;
a. Unsur obyektif :
1) Perbuatan menyebarkan
2) Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan
3) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
b. Unsur subyektif :
1) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
2) Melawan hukum tanpa hak
d. Dasar Hukum Tentang Penipuan Dan Penipuan Online di Indonesia, sebagaimana kita ketahui yaitu sebagai Negara Hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa untuk perlindungan terhadap tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan yang berbunyi :
“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.”
gunaan Internet telah diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa:
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.
Pasal tersebut secara eksplisit mengatur mengenai penipuan berbasis online.
B. Tinjauan Teori Berita Bohong Dalam Persfektif Cyber Law
1. Pengertian Cyber Kata “cyber” yang berasal dari kata “cybernetics” , merupakan suatu bidang ilmu yang merupakan perpaduan antara robotic, matematika, elektro, dan psikologi yang dikembangkan oleh Norbert Wiener di tahun 1948.
Istilah hukum cyber berasal dari cyber law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan Teknologi Informasi. dapat disimpulkan bahwa cyber adalah media elektronik yang digunakan orang untuk keperluan berkomunikasi melalui jaringan internet.
Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.
Saat ini media sosial merupakan media komunikasi yang efektif, tranparasi dan efisien serta memiliki peran penting sebagai agen perubahan dan pembaharuan.
2. Pengertian Cyber Crime Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khusunya internet.
Istilah cybercrime saat ini merujuk pada suatu aktivitas kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (cyberspace) dan computer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet sebagai media utama untuk melangsungkan kejahatan.
Secara umum pengertian Cybercrime adalah perbuatan tanpa ijin dan melawan hukum dengan menggunakan computer sebagai fasilitas utama atau target untuk melakukan kejahatan, dengan atau tanpa merubah dan/ atau merusak system computer yang digunakan.
Ada banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dunia cyber, misalnya kejahatan-kejahatan umum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti penipuan kartu kredit, penipuan online (Arisan Online), penipuan perbankan, penipuan bursa efek, pornografi anak, perdagangan narkoba, terorisme dan sejenisnya.
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.
Sesuai dengan penjabarannya, arisan online dengan modus berita bohong merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan menggunakan komputer secara ilegal atas penyalahgunaan dalam memberikan berita elektronik sehingga dapat mengancam para pengguna internet.
Permasalahan hukum yang sering kali di hadapi pada tindak pidana penipuan online adalah ketika terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi elektronik, yakni pada hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.
2) Cyber pornography Penyebarluasan obscene materials termasuk pornography, indecent exposure, dan child pornography.
3) Cyber Harassment Pelecehan seksual melalui e-mail, websites, atau chat programs.
4) Cyber Stalking Crimes of stalking melalui penggunaan computer dan internet.
5) Hacking Penggunaan programming abilities dengan maksud yang bertentangan dengan hukum.
6) Carding (“credit-card fraud”) Melibatkan berbagai macam aktifitas yang melibatkan kartu kredit.
Carding muncul ketika seseorang yang bukan pemilik kartu kredit mennggunakan kartu kredit tersebut secara melawan hukum.
Beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan Teknologi Informasi ysng berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:
1. Unauthorized Access to Computer System and Service Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/ menyusup ke dalam suatu system jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.
2. Illegal Contents merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
3. Data Forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet.
4. Cyber Espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran.
5. Cyber Sabotage and Extortion kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
6. Offense Against Intellectual Property kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.
7. Infringements of Privacy kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.
Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korban secara materil maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.
5. Pengertian Arisan Online Dan Berita Bohong Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.
Dahulu arisan hanya dapat dilakukan melalui komunikasi secara langsung. Namun karena perkembangan teknologi yang semakin pesat dan pengguna dunia maya yang begitu banyak maka sekarang arisan pun dapat dilakukan dengan internet melalui media sosial atau online.
Arisan yang dilakukan dengan internet melalui media sosial dapat disebut juga sebagai arisan online. Arisan online dilakukan tanpa bertemu.
4. Cyber Espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran.
5. Cyber Sabotage and Extortion Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
6. Offense Against Intellectual Property Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.
7. Infringements of Privacy kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.
Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korban secara materil maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.
Jakarta – Cakranusantara.net | Tulisan ini sengaja dibuat dari sudut pandang korban gagal bayar perusahaan asuransi Jiwa, dimana sejak kegagalannya tahun 2018 sampai saat ini kami mendapat pengalaman bagaimana kecewanya dengan pelayanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Hal ini tentunya bukan ingin menjelek-jelekan OJK melainkan untuk dijadikan koreksi, karena sudah ada penggantian Anggota Dewan Komisioner yang baru terpilih periode 2022-2027.
Kerugian Konsumen Atas Peraturan yang baru :
Dalam Peraturan OJK yang lama Nomor: 1/POJK.07/2013 Bab III Pengaduan Konsumen dan Pemberian Fasilitas Penyelesaian Pengaduan oleh OJK dari pasal 41 sampai 46 yang dihilangkan pada peraturan baru OJK Nomor 6/POJK.07/2022 ; ini sangat merugikan konsumen, seperti;
Pasal 43 OJK menunjuk fasilitator untuk melaksanakan fungsi penyelesaian pengaduan.
Pasal yang tersebut di atas dihapus atau hilang di peraturan yang baru Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Padahal pasal tersebut kami perlukan sekali untuk mengadu dan mendapat bimbingan dari OJK. Banyak pengalaman konsumen Selama ini yang kesulitan untuk mengadu dalam perlindungan OJK.
Seperti jika kami mengirim surat sering ditolak dan disuruh membuat surat kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, jika berkirim surat melalui email, jawabannya Template alias sudah baku atau seragam tanpa mengerti contain dari surat dan jika mengadu kepada call center 157 pun sulit sekali dihubungi.
Pernah kami datang untuk mengantarkan surat sebagai wujud pengaduan sekaligus ingin dipertemukan dengan petugas bagian Perlindungan Konsumen susahnya luar biasa, ada teman kami yang datang mengadu malah disandera di masukan dalam kamar oleh petugas Satpam dan disebut sebagai “penyusup”.
Tugas berat Anggota Dewan Komisioner OJK :
1. Menyelesaikan masalah Jiwasraya sampai tuntas; terutama nasabah yang menggugat secara hukum sampai ada nasabah yang sudah mendapat putusan pengadilan Inkracht tapi belum dibayarkan.
2. Mensosialisasikan produk hukum/ peraturan tentang asuransi terhadap masyarakat dan konsumen terlebih dahulu penguatan di sektor Sumber Daya Manusia OJK 2022-2027.
3. Sistim pengaduan masyarakat dan konsumen lebih dilonggarkan secara humanis, jangan anggap konsumen adalah musuh utama. Cara menjawab email secara otomatis / template sangat tidak bertanggung jawab dan call center 157 sulit dihubungi. Karena selama ini OJK membuat barikade terhadap konsumen.
4. Peran OJK dalam perlindungan konsumen secara langsung harus diwujudkan bukan menyerahkan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, OJK Cuma duduk manis. Sampai dihilangkan dalam peraturan yang baru.
5. Perintah Undang Undang Perasuransian sudah delapan tahun belum terwujud yaitu LPP (Lembaga Penjamin Polis).
6. Dewan Pengawas OJK perlu dibentuk untuk mengontrol OJK.
Mudah-mudah Anggota Dewan Komisioner yang baru ini bisa terbuka akan koreksi dan kekurangan pada masa yang sebelumnya dan mau memperbaikinya.
Karena OJK sebagai regulator dan Pengawas Pelaku Usaha Jasa Keuangan jangan sampai dicap sama saja dengan tidak bekerja.
Pekanbaru – Cakranusantara.net | Drs. Wahyudi El Panggabean, M.H terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah-Perhimpunan Jurnalis Siber (DPD-PJS) Provinsi Riau.
Wartawan Senior dan Pemimpin Redaksi Media Berita Forumkerakyatan.com itu, terpilih secara aklamasi oleh 32 orang anggota PJS dalam Rapat Penetapan Pengurus DPD-PJS Riau, yang diikuti 32 anggota PJS Riau di Hotel New Hollywood, Pekanbaru pada Rabu (25/5/2022) malam.
Rapat Penetapan ini dilaksanakan secara Hybrid: Off-Line serta On-Line dengan DPP di Jakarta serta seluruh DPD serta DPC PJS yang telah terbentuk di seluruh Nusantara.
“Rasa syukur kepada Allah serta terima kasih kepada DPP-PJS khususnya Ketua Umum PJS Mahmud Marhaba yang mengamanahi saya selaku penerima mandat,” kata Wahyudi dalam sambutannya.
Wahyudi mengappresiasi secara khusus kinerja Panitia Pelaksana Rapat Penetapan Pengurus DPD-PJS Riau yang bekerja ekstra dalam tempo empat hari.
“Terimakasih kepada segenap panitia atas kerja kerasnya. Juga segenap pengurus dan anggota atas amanahnya kepada saya,” ungkap Direktur Utama Lembaga Pendidikan Wartawan, Pekanbaru Journalist Center (PJC).
Ketua Umum DPP-PJS, Mahmud Marhaba dalam arahannya secara virtual berharap DPD-PJS Riau konsisten menjalankan misi PJS: meningkatkan skill & profesionalisme anggotanya.
“Misi utama PJS justru meng-edukasi serta membina para jurnalis yang selama ini terabaikan,” kata mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gorontalo itu.
Jadi, PJS tidak hadir untuk menyaingi organisasi pers terdahulu,” kata Marhaba yang juga Sekretaris Jenderal Jaringan Media Siber (JMSI) itu.
Marhaba menyebut, hingga saat ini, DPD-PJS sudah hadir di 13 Provinsi di Indonesia.
“Semoga kita bisa melaksanakan Munas I Oktober mendatang dan PJS segera jadi konstituen Dewan Pers,” harapnya.
Wartawan Senior, Ir. Yanto B Situmeang, selaku saksi dalam pengesahan penetapan Pengurus DPD PJS Riau berharap PJS Riau bisa berkembang dengan misinya yang mulia itu.
“Tapi, saya yakin amanah ini akan diemban dengan arif dan bijak oleh Wahyudi El Panggabean yang sudah saya kenalu dengan baik,” kata Yanto yang juga Wakil Ketua DPD JMSI Riau itu.
PENGURUS DPD PJS RIAU:
Ketua DPD PJS Riau : Drs. Wahyudi El Panggabean, M.H.
Wakil Ketua I Bidang Hukum dan Advokasi : Asmanidar, S.H.
Wakil Ketua II Bidang Kerjasama dan Organisasi : Romi
Wakil Ketua III Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDJ : Maria Goldameir Mektania
Sekretaris Umum : Abdul Kadir, S.Pd., M. Pd., M.I.Kom.
Wakil Sekretaris : Sarwan Kelana, S. Ud.Bendahara DPD PJS Riau : Zonni Hudri Wakil Bendahara : Nefrizal Pili
BIDANG-BIDANG:
1. Bidang Organisasi
Ketua : Muhammad Arif Annugraha
Sekretaris : Bidayat Il Yasin
Anggota : Rudi Candra, Hendri Julianto, Juliana Saputri, Mohd Irwan.
2. Bidang Hukum dan Advokasi
Ketua : Muhammad Abduh, S.H
Sekretaris : Abdul Rahman
Anggota : Fitramadani Sinaga, Vivi Herawati, Gusni Rita.
3. Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDJ
Ketua : Romi
Sekretaris : Aris
Anggota : Abdul Hafhiz, S.IP, Fitria Wulandari, S. Pd.
4. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kesekretariatan
Ketua : Tridara Merninda
Sekretaris : Denisa Indiani
Anggota : Ns. Maghfaruddin, M. Si., Ilham Salman, Adryan Syahputra.
5. Bidang Informasi dan Teknologi.
Ketua : M. Hasbi A
Sekretaris : Catur Setiawan
Anggota : Risky Hardimansyah, Khairun Nisa, M. Sanusi.
Pati – Cakranusantara.net | Rapat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Kawasan Industri tahun 2022-2042 di gedung DPRD kabupaten Pati banyak kursi kosong belum di tempati, diduga makan gaji buta.
Dari amatan awak media di ruang paripurna pasca penyampain jawaban Bupati Pati Haryanto tentang pandangan umum para Fraksi di ruang Paripurna tampak banyak anggota yang tidak hadir dalam rapat. Dari 50 anggota DPRD Pati yang hadir hanya 16 anggota, padahal di buku absensi tertulis 26 anggota.
Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin saat ditemui sejumlah wartawan diruang kerjanya selesai pimpin jalannya rapat paripurna membenarkan hal tersebut.
“Dari 50 anggota DPR yang hadir cuma 16, padahal di buku absen tercatat ada 26 orang anggota.” sesalnya. Rabu (25/5/2022).
Tidak hanya saat rapat paripurna kali ini saja banyak anggota DPR yang bolos, bahkan pada saat rapat lainpun masih banyak kedapatan anggota DPRD yang hobi sekali bolos saat rapat.
“Yang pasti diberikan peringatan, satu kali, dua kali sampai tiga kali, jika masih di abaikan, maka ada sangsi yang akan diberikan sampai di copot dari keanggotaan, kita serahkan saja sama Badan Kehormatan (BK),” jelasnya.
Menurut Ali Badrudin, sebagai Wakil Rakyat harus bisa memberi contoh dan tanggung jawab, sebab hak mulai dari fasilitas, tunjangan, gaji bulanan bahkan sampai akomodasi itu semua dari uang Rakyat, kewajiban wakil rakyat juga harus di jalankan.
“Kita itu digaji rakyat, fasilitas dan tunjangn kita ambil, bahkan sampai akomodasi pun ada, akan tetapi tanggung jawab tidak dijalankan, apa tidak malu sama rakyat,” pungkasnya.
Sejarah – Cakranusantara.net | Rapat raksasa lapangan ikada terjadi pada tanggal 19 september 1945, saat soekarno memberikan pidato singkat dihadapan 200 ribu rakyat Indonesia dilapangan ikada dalam rangka memperingati 1 bulan proklamasi kemerdekan.
Diberbagai tempat, masyarakat dengan dipelopori para pemuda menyelenggarakan rapat dan demonstrasi untuk membulatkan tekad menyambut kemerdekaan.
Di lapangan ikada Jakarta di pelopori komite van aksi. Makna rapat raksasa antara lain:
– Rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah republik Indonesia dengan rakyatnya.
– Rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah republik Indonesia terhadap rakyat.
– Menanamkan kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri.
– Rakyat mendukung pemerintah yang baru terbentuk. Buktinya, setiap instruksi pimpinan mereka laksanakan.
2. Isi dekrit presiden 5 juli 1959 1. Dibubarkannya konstituante 2. Diberlakukannya kembali UUD 1945
3. Tidak berlakunya lagi UUD 1950
4. Dibentuknya majelis permusyawaratan rakyat sementara (MPRS) dan dewan pertimbangan agung sementara (DPAS) yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
3. Isi dari pidato presiden soekarno adalah mengajak rakyat untuk menolak pemberontakan PKI madiun dengan slogan “pilih sukarno-hatta atau muso dengan PKI-nya”.
Dampaknya terhadap pemberontakan PKI madiun adalah melemahnya dukungan terhadap PKI dan akhirnya pemberontakan ini berhasil di berantas.
Pemberontakan PKI di madiun meletus pada 18 september 1948. Pemberontakan ini di akibatkan kekecewaan terhadap hasil perjanjian renville yang disepakati pada 17 Januari 1948.
Perjanjian ini dianggap merugikan Indonesia, karena perjanjian ini membuat dikuasainya banyak wilayah oleh belanda.
Selain itu, PKI juga menolak rasionalisasi jumlah prajuri TNI, karena dapat mengurangi jumlah kader PKI di TNI.
Pemberontakan PKI di madiun di pimpin oleh musso dan amir syarifudin, didukung PKI dan FDR. Para pemberontak merebut kendali atas kota madiun dan membunuh pejabat yang setia pada pemerintah Indonesia.
Menanggapi pemberontakan ini, presiden soekarno membacakan pidato yang mengajak rakyat menolak PKI dan tetap mendukung upaya pemerintah untuk mempertahankan kemerdekaan.
Pemberontakan PKI di madiun setelah pemerintah mengirimkan pasukan TNI (divisi siliwangi) dibawah pimpinan abdul haris nasution. Pemberontakan berhasil ditumpas dan para pemimpinnya, yaitu musso dan amir syamsuddin, ditangkap dan dieksekusi.
4. Pembagian itu bisa diartikan bahwa revolusi Indonesia antara tahun 1945 sampai tahun 1950, masih berlangsung secara fisik yaitu kekuatan tentara rakyat melawan serdadu-tentara kolonial sebagai periode physical revolution.
Dalam periode survivel kembalinya pejabat Negara boneka belanda bergabung dengan kekuatan rakyat republik ke Indonesia serikat (RIS).
Hasil pemilu pertama 1956 PNI, Masyumi, NU, PKI yang mewakili posisi fraksi fraksi MPRS kecuali masyumi diganti TNI dan di dekrit presiden Soekarno 5 Juli 1959 berisi kembali ke UUD 1945, Bubarkan konstituante dan bentuk DPR / MPR.
Selanjutnya presiden soekarno (Bung Karno) pidato 17 Agustus 1959 berjudul “ Menemukan kembali revolusi kita”.
Bung Karno menegaskan dasar dan tujuan revolusi Indonesia adalah kongruen dengan Sociale Conscience of Men, keadilan sosial dan kemerdekaan adalah dituntutan budi-nurani yang universal.
Karena itu, janganlah ada diantara kita yang mau meamandir dan memoduler dasar dan tujuan revolusi kita itu retoling (perombakan) pada semua alat-alat perjuangan, alat-alat kekuasaan Negara. Retooling alat alat produksi – distribusi. Retooling ormas-ormas parpol. Badan-badan sosial dan ekonomi. Ternyata kembali ke UUD 1945 dan jiwa revolusi disambut semangat seluruh rakyat.
Suasana revolusioner menyentuh cakrawala Indonesia dikalangan muda yaitu ormas-ormas pemuda dari berbagai partai politik puncaknya sebagai periode investment terbentuk front nasional pembebasan irian barat (papua) mengambil alih semua perusahaan milik belanda, inggris, amerika menjadi milik pemerintah atau perusahaan nasional.
Maka dari pada itu tanggal 19 Desember 1961 Bung Karno mengomandokan trikora yaitu tiga komando rakyat berisi :
1. Gagalkan berdirinya Negara boneka papua
2. Kibarkan sang saka merah putih diseluruh irian barat (papua sekarang)
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum Dan sebagaimana dibuktikan oleh sejarah bahwa pada tanggal 1 mei 1963 penyerahan administrasi kepada Indonesia dan pemulihan kembali hubungan diplomatic antara kedua Negara (Indonesia-belanda) dengan resmi irian barat kembali kepangkuan Negara kesatuan republic Indonesia (NKRI).
Begitulah kegigihan perjuangan oleh pemimpin besar revolusi Indonesia Bung Karno untuk Indonesia waktu dulu.
Pati – Cakranusantara.net | DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah gelar Raperda Pembangunan kawasan Industri bersama badan Eksekutif di Gedung DPRD ruang Paripurna.
Bupati Pati Haryanto dalam rapat rancangan peraturan daerah (Raperda) menyampaikan jawaban Eksekutif pada pandangan umum Fraksi-Fraksi tentang Pembangunan kawasan Industri tahun 2022-2042,” ungkapnya. Rabu (25/5/2022).
Pihaknya akan segara menindak lanjuti pembahasan Raperda, karena perda ini bisa menjadi perwujudan industri daerah mandiri, bardaya saing, maju dan berwawasan.
“Raperda pembangunan kawasan Industri ini menjadi perhatian kami dalam Implementasi kebijakan terkait pembangunan.” Jelasnya.
Dalam Raperda juga tetap memperhatikan berbagai aspek kawasan industri, perizinan Amdal yang tidak mengganggu lingkungan dan warga sekitar.
“Aspek tenaga kerja dan aspek industri kecil menegah (IKM) juga harus tetap di perhatikan, sehingga tidak ada yang di rugikan dan semua Fraksi mendukung.” Tandasnya.
Turut hadir dalam Raperda Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, Wakil Ketua l Joni Kurnianto, Wakil Ketua ll Hardi, beserta anggota Dewan lainnya, Wakil Bupati Pati Saiful Arifin, Sekertaris Daerah (Sekda) Pati Jumani beserta jajaran Eksekutif lainnya.
