Polres Metro Jakbar Berhasil Ungkap Ratusan Kilo Ganja

Desember, 5, 21

JAKARTA – Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat (Jakbar) kembali berhasil mengungkap ratusan kilogram narkoba jenis ganja asal jaringan lintas Sumatera, pada rabu, 17/11/2021.

Dari hasil pengungkapan tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan dengan total 534 KG (setengah ton lebih) ganja kering siap edar hasil pengungkapan kasus sebelumnya Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat Akp Moch Taufik Iksan menjelaskan pihaknya berhasil mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dengan total barang bukti sebanyak 534 Kg jaringan lintas Sumatera.

“Hasil pengungkapan tersebut merupakan hasil tangkapan pengembangan dari kasus sebelumnya di bulan september 2021 lintas jawa – sumatera,”ujar Akp Moch Taufik Iksan saat dikonfirmasi, Minggu, 5/12/2021.

Dirinya menjelaskan bahwa hasil pengungkapan ini merupakan hasil pengungkapan kasus sebelumnya di bulan september 2021 yang berhasil mengamankan pelaku dari jaringan lintas jawa – sumatera.

Dari hasil pengungkapan tersebut kemudian unit 3 sat narkoba Polres Metro Jakarta Barat di bawah pimpinan Kanit 3 Sat narkoba Akp Laksamana bersama tim kemudian melakukan pengembangan di jalan raya trans sumatera bukit tinggi maga lembang soik marapi kab Mandailing Natal Sumatera Utara.

“Dilokasi tersebut berhasil mengamankan sebanyak 12 karung besar berisi narkotika jenis ganja kering siap di kirimkan kepulau jawa dengan total brutto 254.545 gram (254 kg), tapi sudah dikemas dalam paketan berat 1 kilogram,”kata Taufik

Jika dikalkulasikan dengan penangkapan sebelumnya ada sekitar 534 KG (setengah ton lebih) ganja kering siap edar yang telah berhasil di amankan, Pihaknya juga berhasil mengamankan sebanyak 5 orang dengan rincian S (45Th), N (31Th), SP (56 Th), M (56 Th), dan K (51 Th).Hasil pemeriksaan urine kepada lima tersangka, ada dua pelaku berinisial S(45) dan N(31) positif menggunakan sabu dan ganja, sedangkan tiga lainnya SP (56) M (56) dan K (51) negatif.

“Dari 5 orang tersangka yang diamankan, dua orang sebagai penanggung jawab sekaligus bandar narkoba dan tiga orang lainnya adalah kuli panggul membawa barang dari ladang ke TKP yaitu tempat pengepul di Mandailing Natal,”rincinya.

Guna mempertanggung jawabkan atas perbuatan pelaku dikenakan Pasal 114 Ayat (2) Sub Pasal 111 ayat (2) Junto Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.Dimana pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Rp. 10.000.000.000,. (Sepuluh Milyar Rupiah),”pungkasnya.

(Hms/Jr’)

108 Desa di Pati Bakal Mengisi Perangkat Desa

Juli, 27, 22

 

PATI – Cakranusantara.net | Sejumlah 108 (seratus delapan) Desa bakal melakukan pengisian perangkat Desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dari sejumlah 20 Kecamatan di Kabupaten Pati dengan jumlah 200 formasi, terbanyak di Kecamatan Gabus Desa yang akan melakukan pengisian perangkat.

Kabag (Kepala Bagian) Tapem (Tata Pemerintahan), Imam Kartiko saat ditemui awak media di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya sudah memberikan surat edaran pengisian perangkat Desa pada Dua Minggu yang lalu,dan inikan baru di rencanakan, karna dalam pengisian perangkat Desa itukan ada konsekuensinya yaitu Pemda (Pemerintah Daerah) harus menganggarkan Siltap (Penghasilan tetap),” katanya Sabtu siang (04/12/2021).

Adapun untuk besaran Siltap harus itung-itungan dengan BPKAD (Badan Pendapatan Asli Daerah) dan juga Dispermades (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa), kemarin yang di setujui dewan 200 formasi dari 570 formasi yang kosong, termasuk Sekertaris Desa (Sekdes) dan perangkat lainnya (Kadus,Kasi,Kaur),” tambahnya.

Sampai tanggal 30 November lalu, ada 217 formasi yang di mintakan ijin untuk melakukan pengisian dari 108 Desa, 20 kecamatan kecuali Kecamatan Gembong yang tidak mengajukan pengisian, sementara dari aturan Siltap hanya 200, dari 217 nanti akan dilakukan pemilahan, yang akan menjadi prioritas adalah Sekdes karna, Satu dia adalah wakil dari Kepala Desa (Kades), yang kedua dia selaku PPKD (pejabat pelaksana kegiatan teknis di Desa),” urainya.

Disinggung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Pati yang sempat menolak untuk menganggarkan, Imam menjawab Dewan bukan menolak namun butuh kepastian saja dalam pelaksanaan pengisian perangkat harus sesuai rambu-rambu yang ada,” bantahnya.

Ketika nanti sudah dok, awal tahun kita akan mengadakan sosialisasi ke masing-masing kawedanan “agar tidak terjadi Miss komunikasi” karna adanya keterbatasan anggaran yang sudah di setujui tim anggaran dan dewan maka akan kami pilih yang prioritas diantaranya Sekdes, Kaur Keuangan kemudian Kaur Perencanaan dan Kasi Pelayanan baru menyasar ke perangkat Desa yang lain yang dibutuhkan hingga memenuhi kuota 200 formasi,” pungkasnya.

(Ar-Mi-tim)

Danlanud Husein Sastranegara Sambut Kedatangan Wakil Presiden RI

Desember, 4, 21

Bandung – Komandan Lanud Husein Sastranegara Kolonel Pnb I Gusti Putu Setia Darma, S.T., M.M., M.Han.beserta Ketua PIA AG Cab.4/D.I Lanud Husein Sastranegara Ny. Desy Putu Setia Darma menyambut kedatangan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin beserta Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin Bertempat di VIP Room Sompil Basuki Lanud Husein Sastranegara , Sabtu (4/12/2021).

Dalam kunjunganya di Bandung Wakil Presiden dan Ibu menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU dan lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma menuju ke Kota Parahiangan pada pukul 07.35 WIB.

Selanjutnya Wapres beserta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Monumen Pahlawan Covid-19 di Jalan Japati, Kota Bandung, dan membuka Muktamar VII Tahun 2021 dan Milad ke-31 Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI).

(*/Jr’)

Usai dilantik, Pengurus IOF Kampar Langsung Gelar Of-Road Riau Challenge Seri

Desember, 4, 21

Bangkinang – Usai dilantik Ketua dan Pengurus Indonesia Off-Road Federation Pengurus Cabang Kampar periode 2021 – 2025 oleh Ketua Umum IOF Pemda Riau H Sopian, SE, Pengurus IOF Kampar langsung menggelar Of-Road Riau Challenge Seri #2.

Dimana pelantikan yang dihadiri Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto, SH, MH yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yusri, M.Si tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kampar, jum’at (3/11/21).

Yusri dalam arahannya pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan selamat dalam kepada seluruh Pengcab IOF Riau dan peserta lainnya. Begitu juga ucapan selamat kepada pengurus IOF Kampar yang telah dilantik.

Jalankan tugas masing-masing dalam organisasi, jangan menunggu perintah dalam organisasi bidang Otomotif ini, Yusri juga mengharapkan nantinya IOF Kampar untuk kerjasama dengan pemerintah daerah serta masyarakat dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan Sosial, bantuan bencana alam, karhutlah, serta bidang pariwisata.

Sementara itu Ketua Umum IOF Pengcab Kampar Hermansyah, SH, MH terpilih yang baru dilantik menyampaikan bahwa pagi besok, sabtu 4 Desember 2021 akan langsung menggelar latihan bersama Of-Road Riau Challenge Seri #2 di Sirkuit depan Makam Pahlawan Eka Kusuma Bakti Bangkinang Kota. Dalam latihan bersama nantinya, Herman menyampaikan bahwa nantinya akan dilaksanakan selama dua hari mulai 4 s/d 5 Desember 2021.

Dalam hal ini diikuti juga peserta dari Provinsi Sumatra Barat, Jambi, Bangka Belitung dan Riau sndiri serta akan dilakukan Cabang Extreme Offroad sebanyak 42 peserta dan Adventure Offroad sebanyak 67 peserta.

(Diskominfo Kampar)

Peringati Hari HAM Polda Sumsel Gelar Lomba Orasi Unjuk Rasa

Desember, 4, 21

Sumsel – Polda Sulsel menggelar Lomba Orasi Unjuk Rasa 2021 memperebutkan Piala Kapolri sekaligus dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) yang digelar di lapangan Hitam SPN Batua, Sabtu (4/11/2021).

Plt Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ade Indrawan dalam amanat tertulisnya, yang dibacakan Kasubbid Penmas AKBP Drs. Astu mengatakan lomba orasi unjuk rasa ini digelar dalam rangka memperingati Hari HAM Internasional yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2021.

Dikatakannya, lomba orasi unjuk rasa pertama kali diselenggarakan diseluruh Polda di Indonesia sekaligus bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara menyampaikan aspirasi dengan aturan dan hukum yang berlaku

“Lomba ini juga merupakan komitmen Polri yang sangat menghargai aspirasi dari masyarakat yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia,”jelas Ade.

Lomba ini juga lanjutnya, menunjukan komitmen Polri untuk menghargai aspirasi dari masyarakat, karena penyampaian pendapat dijamin di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Setelah para peserta melakukan orasi terbaiknya, para juri yakni DR. Arqam Azikin, Dr .Ir. Zakir Sabara dan DR H. Ahmad menetapkan Pemenang lomba orasi dan nantinya dikirimkan untuk mengikuti putaran final lomba orasi di Mabes Polri.

Diketahui sebanyak 30 tim orasi tercatat erpartisipasi mengikuti lomba orasi unjuk rasa Polda Sulsel tersebut. Adapun juara satu lomba orasi di Polda Sulsel dimenangkan oleh Tim Lingkar Hijau, juara dua PMII Palopo dan Tim RGPI Pare-Pare yang menduduki posisi tiga. Para peserta selain mendapatkan Piala dan Piagam penghargaan, juga memperoleh uang Pembinaan.

Tim Lingkar Hijau berhak mendapatkan tiket untuk mewakili Polda Sulsel di putaran final yang akan digelar di Mabes Polri.

(*/Jr’)

Uang Bumdesma Mengalir 4,7 Milyar Rupiah Diduga Buat Bancakan

Agustus, 15, 22

 

PATI – Ketua Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Kabupaten Pati, Rusgianto angkat bicara soal polemik penggunaan aliran Dana Bumdesma dari 159 Desa yang tidak jelas peruntukannya yang diduga buat Bancakan oknum. Hal itu menyusul lantaran adanya informasi aliran dana Bumdesma di 159 Desa dengan nilai Rp 4,750 milyar yang saat ini sudah menjadi bidikan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati.

Rusgianto kepada wartawan menjelaskan, Proses aliran dana Bumdesma secara keseluruhan di 159 Desa di Kabupaten Pati sebesar Rp. 4,750 milyar, dan anggaran itu disalurkan dari Bumdesma ke PT Maju Berdikari Sejahtera Pati (MBSP).

“Kalau secara keseluruhan dana yang ditransfer Rp. 4, 750 milyar, dan itu dikelola langsung oleh PT MBSP,”Ungkapnya Sabtu (4/12/2021).

Secara rincian, Lanjut Dia, Anggaran itu di transfer melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI), yakni dari 7 Februari 2019 sebesar Rp. 4 milyar, 21 Februari 2019 sebesar Rp. 500 juta, 15 Agustus 2019 sebesar Rp. 200 juta, dan 20 April 2020 sebesar Rp. 20 juta, sementara untuk yang Rp. 30 juta diberikan secara tunai dengan bukti kwitansi. “Kita ada semua bukti transfer, yang dikirim dari Bumdesma ke PT MBSP,”Katanya.

Dari sekian anggaran yang sudah ditransfer itu, Rusgianto selaku Ketua Bumdesma mengaku tidak tahu peruntukannya. Sebab, langsung dikelola oleh pihak PT, dan pihak PT juga tidak pernah melakukan koordinasi terkait dengan kegunaan anggaran tersebut.

“Untuk transfer dari Bumdesma ke PT MBSP memang ada kesepakatan bersama, dan saat itu juga ada sejumlah Kepala Desa (Kades), hanya saja ketika sudah ditransfer, dan dikelola pihak PT, saya tidak tahu pengelolaannya, karena pihak PT tidak pernah koordinasi,”Ujarnya.

Saat ini, Kasus dana Bumdesma di 159 Desa sudah masuk di meja Kejari Pati. Dirinya juga mengaku siap apabila pihak Kejari meminta keterangan apapun yang berkaitan dengan Bumdesma,”tutupnya.

 

(Ar-Mi-tim)

 

 

Presiden Jokowi Apresiasi Kapolri, Lomba Mural Hasilnya Positif

Desember, 3, 21

Jakarta – Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi atas niat baik Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memberikan ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi masyarakat.

Jokowi menyatakan bahwa kegiatan festival atau lomba seni mural Piala Kapolri 2021 telah menciptakan iklim yang positif dalam proses demokrasi di Indonesia. Apalagi, dalam event itu, Polri mempersilahkan kepada masyarakat untuk menyampaikan ekspresi berupa kritik bernada negatif maupun positif.

“Ini kebebasan berpendapat tetapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu beda soal. Sehingga saya apresiasi, karena dibalik oleh Kapolri membuat lomba mural dan saya kira hasilnya positif,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan di Apel Kasatwil Polri, Bali, Jumat (3/12/2021).

Bahkan, Jokowi mengaku, kerap mengaku mendapatkan kritikan dari masyarakat, diantaranya lewat mural. Namun hal itu, tidak dipermasalahkan oleh Jokowi.

“Urusan mural aja ngapain sih. Saya mau di hina, dicaci, difitnah udah biasa. Ada mural aja takut,”ujar Jokowi.

Sedikit kilas balik soal niat baik dari Kapolri yang menggagas Festival Mural 2021. Menurut Sigit, acara tersebut lahir ketika ramai permasalahan soal munculnya mural ‘Jokowi 404: Not Found’. Lantaran menghormati kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagaimana instruksi Presiden Jokowi, Sigit memutuskan untuk memberikan kesempatan atau ruang kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya lewat mural.

“Kami sebagai institusi Polri. Memegang teguh aturan yang ada arahan dari Bapak Presiden terkait kebebasan berkespresi. Sehingga tentunya, ini adalah bukti bahwa kami menghormati kebebasan berekspresi dan ide ini muncul dari diskusi-diskusi karena muncul peristiwa 404 Presiden Jokowi Not Found,”ujar Sigit.

Dengan diselenggarakannya festival mural, Sigit memastikan bahwa, baik Pemerintah maupun Polri tidak anti-kritik dari masyarakat. Justru, kata eks Kapolda Banten itu, masukan yang ada akan dijadikan bahan evaluasi untuk yang lebih baik kedepannya.

“Pemerintah dan polisi tidak anti-kritik. Kita memberikan kebebasan berekspresi sebagai penyaluran dari aspirasi dan persepsi masyarakat tentang Pemerintah dan Polri. Yang tentunya itu menjadi bagian evaluasi kami untuk bisa menjadi lebih baik,”ucap mantan Kabareskrim Polri itu.

Sigit menyadari, kedepannya Polri masih harus melakukan pembenahan internal guna mewujudkan harapan masyarakat terhadap Korps Bhayangkara. Sigit memastikan, pihaknya akan terus membuka ruang kepada warga, untuk memberikan kritik dan masukan untuk menciptakan kepolisian yang lebih baik, diharapkan dan dicintai masyarakat.

Semangat anti-kritik, kata Sigit sudah digelorakan sejak dirinya mengusung konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) di internal Polri. Menurut Sigit, gagasan itu lahir karena semangat perubahan yang lebih baik untuk institusi Polri.

“Semangat awal mengusung konsep Presisi untuk mewujudkan Polisi yang tegas namun tetap humanis masih terus berjalan hingga saat ini. Dalam proses menuju lebih baik tentu ada dinamika yang berkembang. Karena itu, segala kritik dan masukan yang ada, akan dijadikan bahan evaluasi untuk Polri jauh lebih profesional dan baik lagi,”tutup Sigit.

(*/Jr’)

Menkeu dan Pimpinan MPR Sepakat Bertemu Guna Tingkatkan Sinergisitas

Desember, 3, 21

BALI – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani sepakat untuk saling bertemu dalam forum resmi antara Menteri Keuangan dengan pimpinan MPR RI. Pertemuan akan membahas berbagai hal, khususnya untuk meningkatkan sinergitas antara MPR RI dengan Kementerian Keuangan.

“Kita hargai kesediaan Menteri Keuangan hadir ke MPR RI untuk berdiskusi tentang banyak hal. Mengingat berbagai polemik yang terjadi belakangan ini antara Kementerian Keuangan dengan MPR RI, bukanlah tekait masalah anggaran. Melainkan lebih kepada masalah komunikasi dan koordinasi terkait tugas-tugas kelembagaan. Agar kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman, dan demi terciptanya hubungan saling menghormati, kita sepakat untuk saling bertemu,”ujar Bamsoet ketika bertemu disela-sela pembukaan Rapimnas KADIN Indonesia yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Bali Nusa Dua Convention Center, Jumat (3/12/21).

Turut hadir dalam Rapimnas KADIN selain, Presiden Joko Widodo, Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum & Keuangan DPR RI ini menegaskan, MPR RI senantiasa mendukung berbagai kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara, khususnya dalam meningkatkan pendapatan negara dari berbagai sektor. Sekaligus mendukung pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional 2022.

“Disaat pemerintah mengantisipasi dampak pandemi dari sisi kesehatan dan ekonomi, MPR RI memperkuatnya dengan mengantisipasi dampak pandemi dari sisi ideologi, yakni dengan menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Mengingat pandemi juga mengakibatkan pandemi moral berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jati diri bangsa. Dampak kerusakannya bisa jauh lebih dahsyat, sebagai ancaman kasat mata yang tidak terdeteksi diagnosa medis,”tegas Bamsoet.

Seperti diketahui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DAN DPRD Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 11 huruf c, menegaskan bahwa MPR mendapat tugas mensosialisasikan Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika).

Menurut Bamsoet, dalam perkembangannya, implementasi 4 pilar dan konstitusi di sektor perekonomian merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian.

“Perlunya pemahaman kebangsaan di sektor perekonomian khususnya terhadap ancaman neoliberalisme dalam perekonomian Indonesia saat ini penting. Mengingat bukan sekadar mitos melainkan sudah dirasakan sangat nyata,”tambah Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, menilai maraknya praktik neoliberalisme dalam perekonomian cenderung akan memancing reaksi perlawanan kalangan masyarakat dengan menggunakan pelbagai paham pemikiran sehingga memunculkan pengerasan sosial yang bisa berpotensi ancaman bagi kebutuhan NKRI.

Sehingga MPR, tambah Bamsoet memandang perlu untuk terus memasyarakatkan dan menyosialisasilan 4 Pilar untuk menjaga keutuhan NKRI, menjalankan konstitusi sehari-hari terutama di bidang ekonomi, dan mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen di bumi Pertiwi yang penuh dengan kebhinekaan.

“MPR juga mendorong agar Tahun 2022 mendatang merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk kian memperkenalkan Pancasila ke level dunia. Dan ajang G-20, seiring dengan era presidensi Indonesia, Indonesia bisa menegaskan sebuah gagasan kenegaraan yang lebih baik kepada dunia, berupa Pancasila dan nilai-nilai 4 pilar lainnya. MPR akan terus mengupayakan sosialisasi ke level global tersebut,”ujar Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menjelaskan, menghadapi tahun 2022, seluruh kementerian dan lembaga negara harus bersatu padu. Sehingga kepercayaan investor bisa tetap meningkat, dan perekonomian nasional bisa tetap tumbuh positif.

MPR RI mendukung sepenuhnya komitmen pemerintah dalam memaksimalkan APBN tahun 2022 untuk melanjutkan dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam rangka penguatan pondasi ekonomi Indonesia baik itu melalui reformasi penguatan kelembagaan, deregulasi, debirokratisasi.

“Penting untuk diingat, tahun 2022 adalah periode terakhir defisit APBN dapat di atas 3 persen. Sekaligus menjadi momen penting bagi Indonesia yang memegang Presidensi G20. MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang paling representatif karena diisi 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD, siap mendukung pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang partisipatif. Sehingga pada 2022 nanti, Indonesia bisa keluar dari jerat pandemi,”pungkas Bamsoet.

(*/Jr’)

20 Kecamatan Lunas PBB-P2, Winong Juara 1

Desember, 3, 21

PATI – Undian Doorprize Wajib Pajak Lunas PBB-P2 Periode II dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (2/12/2021). Pengundian ini dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Camat se kabupaten Pati.

Bupati Pati Haryanto mengatakan dibanding tahun lalu, tahun ini terjadi peningkatan jumlah kecamatan dan desa yang melunasi PBB-P2.

“Tahun lalu sisa tiga kecamatan (yang belum lunas). Tahun ini sisa satu. Itu pun masih ada waktu untuk menuntaskan. Artinya berbagai upaya yang kita lakukan selama ini membuahkan hasil,”kata Haryanto.

Ia mengungkapkan, Kecamatan Margorejo belum lunas lantaran ada tanah yang ditinggal pemiliknya ke luar daerah, sehingga petugas mengalami kesulitan untuk menemui wajib pajak yang berdomisili di luar daerah. Haryanto juga meminta para Camat dan kepala desa untuk segera menyosialisasikan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 yang akan diterapkan tahun depan.

“Istilah mudahnya, ada kenaikan pajak. Sebab dari hasil monitoring yang dilakukan Tim Kopsurgah KPK (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan-Komisi Pemberantasan Korupsi), kita disuruh menaikkan,”jelas Haryanto.

Namun hasil perolehan pajak akan dikembalikan ke masyarakat melalui program pembangunan serta alokasi anggaran yang diberikan untuk desa. Bahkan anggaran yang diberikan untuk desa jauh lebih banyak dari pungutan PBB-P2 itu sendiri.

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati, Sukardi, dalam dalam laporanya menyampaikan Realisasi perolehan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Pati telah melebihi target.

“Per tanggal 30 November 2021, realisasi telah mencapai 106,7 persen dari target sebesar Rp 22,5 miliar,”jelas Sukardi.

Hingga hari ini, dari total 21 kecamatan yang ada di Pati 20 di antaranya sudah melunasi PBB-P2. Tinggal Margorejo yang belum. Capaian Margorejo baru 96 persen karena masih ada empat desa yang belum melunasi.

Adapun kecamatan yang paling cepat melunasi PBB-P2 ialah Winong. Kecamatan ini sudah lunas sejak 27 Februari 2021.Digelarnya pengundian doorprize seperti hari ini juga turut berdampak pada pemenuhan target PBB-P2, selain itu kegiatan ini juga sebagai wujud apresiasi pada wajib pajak yang taat.

“Di sini kami hendak menyampaikan bahwa hasil perolehan pajak akan kembali ke desa, bahkan nilainya lebih besar dari perolehan pajak itu sendiri. Adapun di luar itu, kami juga beri apresiasi pada wajib pajak yang melunasi kewajibannya maksimal per tanggal 30 September. Mereka kami ikutkan undian hari ini, untuk mendapat doorprize berupa televisi, sepeda, kulkas, dan lain-lain,”jelas Sukardi.

Sukardi menambahkan, berdasarkan rekomendasi KPK pada monitoring dan evaluasi (monev) Desember 2020 lalu, Pemkab Pati memang harus melakukan penyesuaian NJOP pada setidaknya 40 ribu objek pajak di titik-titik strategis. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga memberi rekomendasi serupa.

“Lagipula NJOP PBB-P2 belum pernah mengalami penyesuaian sejak 2011. Tahun ini sebetulnya sudah kami lakukan penyesuaian tapi hanya di sembilan kecamatan yang dilalui jalan besar/protokol. Yang lain menyusul pada 2022,”papar sukardi.

Kepala BPKAD menyebut, keputusan ini adalah pilihan sulit tapi harus dilaksanakan, sebab berasal dari rekomendasi KPK dan BPK.

“Selain itu Perda kita juga sudah mengamanatkan demikian, amanat harus kami laksanakan demi keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah kita,”tegas Sukardi.

(hms/red)

Final, Peringatan Ketiga Bagi Penghuni LI Dapat Tawaran Bisnis Laundry dan Peternakan

Desember, 3, 21

PATI – Bupati Pati Haryanto bersama Wakil Bupati Saiful Arifin dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati Jumani, hari ini hadiri Rapat Koordinasi Penanganan Lokalisasi Lorok Indah yang berada di Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Sejumlah agenda penting dibahas dalam Rakor yang dilaksanakan di Aula Sarja Arya Racana Polres Pati tersebut.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD, Kapolres Pati, Dandim Pati, Kajari Pati, Ketua Pengadilan Negeri Pati, Kepala Satpol PP Pati, Ketua MUI Pati, Ketua NU Pati, Ketua Muhammadiyah Pati, Ketua FKUB Pati, serta tokoh agama dan pemilik bangunan di kawasan Lorok Indah Margorejo Pati.

Pada rakor kali ini, Haryanto menyebut peringatan ketiga sudah bersifat final dan tidak bisa ditoleransi lagi. Sehingga keputusan-keputusan yang ada harus dipatuhi.

Dirinya mengatakan bahwa batas waktu peringatan ketiga ini berkhir pada tanggal 31 Desember 2021 mendatang. Untuk itulah dirinya mengundang sejumlah pemilik bangunan yang ada di kawasan LI tersebut.

“Tadi sudah diberi solusi dan keluhannya ditampung oleh Pak Wakil. Yang mau laundry dan memang usahanya laundry tidak usah “tinggal” disana, nanti dikasih order 50% dari hotel. Kemudian yang mau beralih usaha peternakan, jamur, beliau ini pak Wakil juga mau mengakomodir. Berarti kita kan sudah ngga ada persoalan. Tapi kalau masih mempertahankan usaha prostitusi di sana, karaoke di sana, salon di sana, kuliner dan lain-lain di sana, memang tidak bisa. Justru nanti saya yang melanggar,”tegas Bupati.

Oleh karena itu, Haryanto menegaskan jika kawasan Lorok Indah tersebut memang tidak bisa digunakan untuk kegiatan lainya. Mengingat kawasan tersebut adalah sebagai lahan hijau pertanian berkelanjutan.

“Justru saya nanti yang melanggar, karena apa, karena itu adalah lahan hijau berkelanjutan. Tapi jika memang lahan itu dipakai untuk perumahan atau industri ya tinggal saya suruh ngurus ijinnya saja. Tapi karena ini berkaitan dengan Undang-Undang ya saya nggak berani,”tegasnya.

Hal senada juga diucapkan Wakil Bupati Pati Saiful Arifin. Dirinya menyebut jika pembahasan masalah Lorok Indah sudah pada tahap peringatan ke 3.

Safin mengatakan, dirinya siap membantu warga Lorok Indah yang ingin membuka usaha peternakan, laundry dan usaha lainya, dengan syarat tidak lagi tinggal dikawasan LI.

“Tadi sudah saya berikan solusi, nanti saya kasih order 50% laundry dari hotel sesuai spek yang ada nanti kita berikan ke dia. Itu kan salah satu solusi terbaiklah menurut saya. Kemudian kalau ada yang mau berwirausaha di bidang peternakan dan jamur, ya akan kita bantu,”tutur Saiful Arifin.

(Hms-Red)