Jurnal Nusantara, Sosial dan Budaya

Tim Pesparani Koharmatau Raih Juara Tiga

Juli, 8, 22

 

Bandung – Cakranusantara.net | Tim Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Koharmatau meraih juara ketiga pada ajang Pesparani XXI TNI Angkatan Udara Tahun 2022. Lomba dibuka langsung oleh Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., CSFA. di Mabesau, sedangkan Tim Pesparani Koharmatau mengikuti perlombaan secara virtual di Gedung Boediardjo Makoharmatau, Kamis (7/7/2022).

Dalam sambutannya Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo S,E., M.P.P., CSFA. menyampaikan, bahwa dalam setiap perlombaan akan ada yang menang dan yang kalah, namun yang utama bukan soal menang atau kalah jelas Kasau, akan tetapi bagaimana para peserta dapat menjalin keakraban dan kebersamaan, sehingga tercipta rasa persatuan dalam wujud keluarga besar TNI Angkatan Udara, ungkapnya.

Sementara Komandan Koharmatau Marsda TNI Eddy Supriyono, S.E., M.M.,yang diwakili oleh Wadan Koharmatau Marsma TNI Joseph Rizki P., S.T.,M.l.Pol pada kesempatan tersebut mengatakan, merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan dapat mengharumkan nama satuan pada acara Pesparani tahun 2022, prestasi ini wajib kita apresiasi dan kita upayakan pada Pesparani berikutnya agar bisa meraih juara pertama.

Selamat dan sukses, berkat kerjasama tim yang solid dan patut kita syukuri,” ujar Komandan.

Pesparani yang ke XXI TNI Angkatan Udara Tahun 2022 ini diikuti 11 tim Kotama TNI AU dan juara satu diraih oleh Koopsud 2, juara dua Denma Mabesau dan juara ketiga Koharmatau. Sementara juara harapan satu Kopasgat, juara harapan dua Lanud Halim Perdana Kusuma.

(Pen Koharmatau)

Bupati Berikan Pembinaan untuk Aparatur Pemerintah Desa

Juli, 7, 22

 

PATI – Cakranusantara.net | tempat di Aula Kecamatan Margorejo Pati, Bupati Pati Haryanto, Kamis (7/7), menghadiri acara Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa.

Beberapa poin yang menjadi fokus pembinaan Bupati ke aparatur pemerintah desa, antara lain terkait keluhan infrastruktur, keluhan masyarakat terhadap jam kantor di Balai Desa, dan juga terkait penyelamatan aset Desa.

“Lalu terkait fenomena semua OPD dan Desa serta lembaga yang meminta ditingkatkan kesejahteraanya, saya minta itu disesuaikan dengan kondisi. Perlu diketahui kita ini sedang dalam keadaan prihatin karena negara sedang menangani dan membenahi dampak pandemi Covid-19 yang belum kunjung selesai. Belum lagi kita ini masih bertumpu pada Dana Alokasi Umum (DAU)”, ujarnya.

Sedangkan untuk infrastruktur, selama dua tahun anggaran, alokasi yang digunakan untuk infrastruktur sangat jauh jumlahnya jika dibandingkan sebelum pandemi.

” Apalagi kita juga harus mencukupi anggaran-anggaran yang dipergunakan untuk penanganan pandemi seperti pemberian insentif tenaga kesehatan, pembelian APD, dan dipakai untuk menutup Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang belum tercover dari pusat dan desa”, terang Haryanto.

Bupati juga mengungkapkan jika saat ini pihaknya telah mengutamakan pembangunan jalan-jalan poros antar kecamatan dan antar desa. “Sebagian besar sudah dimulai, namun karena curah hujan cukup tinggi, itu agak menjadi persoalan dalam pengerjaannya”, imbuh Haryanto.

Ia juga menambahkan jika kondisi jalan desa sekarang malah lebih bagus dari jalan kabupaten, karena jalan desa banyak dicor hot mix dan tidak dilewati kendaraan bermuatan berat. “Tapi untuk jalan kabupaten banyak muatan berat, banyak muatan galian c yang tidak terkontrol, sehingga akhirnya merusak jalan”, ujarnya.

Haryanto pun mengingatkan agar kepala desa dan aparatur pemerintah desa yang tidak taat dengan jam kantor untuk bisa memperbaiki diri.

“Ke depan kita gunakan absensi elektronik, dan sudah saya buatkan regulasinya. Karena kita ini tiap bulan mengeluarkan puluhan milyar yang berasal dari APBD digunakan untuk para Kades dan perangkat berbentuk Penghasilan Tetap (Siltap)”, imbuhnya.

Kemudian terkait aset desa, Bupati mewanti-wanti agar aset desa dapat diselamatkan. “Aset desa harus ditata dengan baik. Yang tukar guling harus segera diselesaikan dan ada aturannya itu, sebab jangan sampai di kemudian hari jadi persoalan”, lanjutnya.

Ia pun mengingatkan bahwa seharusnya aset desa tidak bisa berkurang, namun bila perlu bisa bertambah.

(fn4/FN/MK)

Terima Program KKN Dari 73 Mahasiswa Undip Asli Pati

Juli, 7, 22

 

PATI – Cakranusantara.net | Bupati Pati Haryanto menerima peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Diponegoro ( Undip ) Semarang Tahun Akademik 2021/2022.
Bertempat di Pendopo Kabupaten Pati, Bupati Haryanto secara simbolis memakaikan topi serta jas almamater kepada perwakilan peserta KKN, Kamis (07/07/2022).

Bupati Haryanto menyampaikan, 73 peserta KKN akan langsung berangkat menuju desa tujuan yang telah ditetapkan. Kebanyakan, peserta KKN ini memilih di desa terdekat dari tempat tinggalnya, mengingat seluruh peserta KKN Undip ini berasal dari Kabupaten Pati sendiri.

“Hari ini saya terima langsung, dengan harapan terjalin hubungan harmonis antara Pemerintah Kabupaten Pati dengan Universitas Diponegoro Semarang,” sebutnya.

Haryanto mengatakan, kerjasama antara Pemkab Pati dengan Undip sudah berjalan cukup lama. Biasanya, Pemerintah Kabupaten Pati juga menerima KKN dari Undip dengan jumlah yang cukup besar, hingga ribuan mahasiswa.

“Setahun biasanya dua kali, hanya saja kita ini terbentur pandemi covid, sehingga akhirnya pandemi yang memporak-porandakan aktivitas baik dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Lebih-lebih yang berhubungan dengan kegiatan sosial,” kata Bupati Haryanto.

Bupati berharap dengan adanya KKN ini nantinya dapat membantu adanya program-program desa. Tentunya harus berkoordinasi dengan kepala desa setempat. Karena disana mahasiswa akan banyak menimba ilmu, lebih-lebih pada bidang dan jurusan akademiknya.
“Dengan adanya KKN ini akan membantu pembenahan administrasi, akan membantu pemberdayaan. Dan tentunya ilmu-ilmu yang diperoleh selama ini akan bisa diterapkan di desa nanti,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Pati Haryanto, Kepala Badan Kesbangpol Pati, Kepala Bappeda Pati, Dosen Undip DR. Adi Nugroho, para Camat serta Sekcam dari 11 Kecamatan tujuan KKN.

(po5/PO/MK)

Carut-marut Kasus Impor Garam Korporasi 21 Perusahaan, 2 Trilyun

Juli, 8, 22

 

Jakarta – Cakranusantara.net | Kasus impor garam oleh 21 perusahaan importir garam industri seberat 3.700 Ton Garam senilai Rp. 2. Trilyun rupiah,- yang diduga dilakukan oleh PT. MTS, PT. SM (red. Susanti Megah), dan PT. UI (red. Unichemcandi Indonesia) dimana garam industri menjadi garam untuk dijual di pasar lokal, sehingga garam lokal jatuh harganya dan berlimpah (panen raya).

Alasannya garam lokal tidak beryodium, tidak memenuhi standar NACL 97%, banyak mengandung air hingga 4-5% yang seharusnya maksimal 0.5% kandungan airnya, dan kotor atau tidak bersih putih menurut standar pangan seperti dikemukakan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI).

Alasan importir garam oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian tahun 2016 hingga tahun 2022 oleh Presiden Jokowi sendiri dipertanyakan karena beliau mengatakan impor garam sebenarnya cukup 2,2 juta ton saja sesuai saran Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Walaupun sejak tahun 2016 sudah ditentang oleh para nelayan dan pemilik tambak garam Sejawa-Madura, walaupun tahun itu terjadi badai La Nina dimana terjadi krisis garam industri walaupun garam lokal berlimpah tapi tidak memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) yang berbeda dengan kebutuhan masyarakat.

Kurnia Zakaria selaku pengamat hukum kepada media mengatakan, melihat proses impor garam ini melanggar pasal 37 UU No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudi daya Ikan, dan petambak Garam, Kamis (7/7/2022).

Akibat penyalahgunaan impor garam industri dijual bebas menjadi garam lokal disukai masyarakat yang diduga ada korporasi antara PT MTS, PT. SM dan PT. UI, mungkin juga dilakukan PT importir lainnya di luar PT Garam (Persero) yang berwenang menguasai impor – ekspor dan perdagangan garam dalam negeri telah dianggap oleh Direktorat Jampidsus Kejagung RI diduga telah melanggar pasal 2 (1) jo pasal 3 UU No.20 Tahun 2021 tentang UU Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana telah diperiksa MM, AS, M, OA, NE, K, DS, AR, MK dan SA pejabat Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian saat menjabat 2016-2022 yang tidak mungkin para Menteri terkait bisa ikut diperiksa kesaksian juga karena kenapa tidak bisa menghentikan kegiatan importir garam, yang menurut pengamat Indonesia bisa berswasembada pangan tanpa perlu impor pangan lagi dan cinta produksi Made in Indonesia.

Saya berharap proses Penyidikan Jampidsus Kejagung RI segera cepat menemukan tersangka pejabat dan pihak Importir seperti kasus Tipikor Minyak Goreng karena polanya sama dimana  dugaan Korporasi PT MTS, PT SM, dan PT UI dapat dikenakan dugaan secara Korporasi dapat  bertanggungjawab tindak pidana Tipikor.

(Rn/Red)

Tutup Tempat Praktek Prostitusi Terbesar, Bupati Pati Diganjar Penghargaan

Januari, 17, 23

Pati – Cakranusantara.net | Setelah berhasil menutup lokalisasi prostitusi terbesar di wilayah Pantura Kudus ke timur, Bupati Pati Haryanto, kembali mendapatkan apresiasi. Piagam penghargaan pun diserahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pati di Ruang Penjawi Setda Kabupaten Pati, pada Rabu (6/7/2022), bertepatan dengan pelaksanaan Diseminasi Moderasi Beragama bertema “Membangun Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Wathoniyah Melalui Sikap Tawasuth dan Tawazun”.

Wakil Bupati (Wabup) Saiful Arifin yang hadir mewakili Bupati pun, akhirnya secara simbolis menerima piagam yang diserahkan langsung oleh Ketua MUI Kabupaten Pati, KH Abdul Mujib Sholeh.

Dalam sambutanya, Wabup menyambut baik penghargaan yang diberikan sekaligus mengapresiasi terselenggaranya diseminasi moderasi beragama yang diprakarsai oleh MUI tersebut. Menurutnya, kemajemukan yang ada di masyarakat patut dijaga dengan lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan.

“Untuk itu saya mohon peran serta para ulama dan cendekiawan muslim yang hadir dalam forum ini agar dapat mengajak umat muslim, khususnya di Kabupaten Pati untuk dapat bersikap toleran sehingga mampu mereduksi potensi ekstremisme yang meresahkan masyarakat,” ujar Saiful Arifin dalam pidatonya.

Ia pun meyakini apabila hal itu dilaksanakan dengan baik, kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat akan selalu terjaga dan tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang menyimpang.

Menanggapi pidato Wabup, Ketua MUI Kabupaten Pati pun mengucapkan terima kasih kepada Pemkab dan seluruh pihak yang telah berperanserta dalam memerangi kemaksiatan, khususnya di wilayah kabupaten Pati.

Tokoh yang akrab disapa Yi Mujib ini bahkan menyebut bahwa Pemkab dan Forkopimda Kabupaten Pati hebat. “Bayangkan, ada tiga ratus Wanita Tuna Susila (WTS), berarti Pemkab bersama Forkopimda mampu menghentikan perzinaan yang demikian banyak perharinya. Hebat to ? Alhamdulillah,” tutur Ketua MUI Kabupaten Pati.

Selain itu, Yi Mujib juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Pati beserta jajaran Polsek yang telah membantu memfasilitasi pengawalan ketua MUI Kecamatan sehingga bisa hadir dalam forum diseminasi dengan tepat waktu.

Selain Wabup, hadir pula dalam forum diseminasi tersebut, Ketua FKUB Pati KH Amad Khoiron, KH. Ali Mufiz sebagai pemateri Diseminasi, Kepala Kemenang Pati, Kajari Pati, perwakilan Kodim Pati, Waka Polres Pati, Kepala Kesbangpol Pati, jajaran pengurus MUI Pati, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pati, Pengurus Nahdlatul Ulama Pati, Pemuda Ansor, Muslimat dan Fatayat serta tamu undangan.

(Mury)

Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76

Juli, 6, 22

 

Semarang – Cakranusantara.net | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa pihaknya siap untuk terus mengawal seluruh kebijakan dari Pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Ia juga berkomitmen untuk memegang teguh amanat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dijadikan pedoman pelaksanaan tugas kedepannya.

Hal tersebut disampaikan Sigit saat menyampaikan sambutan dalam Upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-76 di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/7/2022).

“Polri juga akan mendukung dan mengawal seluruh kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045,” kata Sigit.

Dihadapan Presiden Jokowi, pejabat negara dan tamu undangan lainnya, Sigit pun mengungkap makna tersembunyi dibalik penentuan Tema HUT Bhayangkara ke-76 tahun ini. Adapun tema yang diusung adalah ‘Polri yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh’.

Semangat dari tema itu, dikatakan Sigit, yakni sebagai wujud dukungan dari Polri terhadap fokus kebijakan Pemerintah dalam melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan dukungan reformasi struktural untuk mewujudkan transformasi ekonomi.

“Sebagai upaya pemulihan ekonomi tersebut maka pemerintah harus menjaga kondisi perekonomian, dengan menerapkan strategi pemulihan ekonomi melalui kegiatan antara lain, hilirisasi industri, penyiapan 18 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, melanjutkan pembangunan infrastruktur serta program food estate yang tersebar di seluruh Indonesia untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, menciptakan ketahanan pangan dan energi,” ujar Sigit.

Demi semakin mengoptimalkan dukungan tersebut, Sigit memaparkan bahwa, Polri juga juga telah membentuk satgasus, mulai dari pencegahan korupsi, satgas kawal investasi, satgas anti-mafia tanah. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk memastikan pencegahan terjadinya potensi kebocoran pendapatan negara, serta mendorong iklim kemudahan dan kepastian berinvestasi. Bahkan, terkait kebijakan ketahanan pangan, polisi telah membentuk satgas pangan.

Selanjutnya, Sigit menyampaikan, Polri juga terus mengawal kebijakan Pemerintah soal gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Yang dimana hal itu, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Terkait hal ini, Korps Bhayangkara menempati di urutan ketiga soal realisasi tertinggi Pemanfaatan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Lebih dalam, Sigit juga menyatakan, saat ini, Polri terus melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi Indonesia dalam rangka memberikan pelayanan terbaik serta prima terhadap masyarakat Indonesia hingga titik terjauh. Penggunaan teknologi itu untuk mengurangi proses interaksi yang berpotensi penyimpangan serta meningkatkan PNBP melalui Polri.

Terkait pelayanan, kata Sigit, kini kepolisian juga fokus terhadap kelompok rentan seperti perempuan, orang tua, anak, lansia, dan kelompok disabilitas. Bahkan, Pusdokkes Polri juga telah dikembangkan untuk semakin mendukung peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat dan anggota Polri.

Dari segala upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Sigit menuturkan bahwa, berdasarkan survei Litbang Kompas pada akhir Juni menunjukkan bahwa 83,8 persen masyarakat menilai pelayanan kepolisian kepada masyarakat sudah baik.

“Polri juga berupaya mewujudkan satu data Polri untuk membangun sistem yang terintegrasi melalui pemanfaatan Artificial Inteligence dan big data kepolisian untuk mewujudkan pemolisian prediktif dan pelayanan kepolisian berbasis teknologi,” ucap eks Kabareskrim Polri itu.

Selanjutnya, dari segi reformasi birokrasi, Sigit mengungkapkan, Polri pada tahun ini masih mampu mempertahankan capaian positif soal laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama sembilan kali berturut-turut.

Dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Sigit menegaskan, Polri saat ini terus mengedepankan upaya pencegahan sesuai dengan pola pemolisian prediktif. Dalam hal ini, penegakan hukum dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif utamanya terhadap hal-hal yang mencederai rasa keadilan masyarakat kecil atau pencari keadilan lainnya.

Meski begitu, Sigit menekankan, Polri tidak akan ragu ataupun segan melakukan tindakan tegas terhadap seluruh tindak pidana kejahatan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia serta terhadap kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat.

“Dengan tetap melakukan penegakan hukum yang tegas sebagai ultimum remedium dengan berpedoman pada keadilan dan kemanfaatan hukum serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM),” tutup Kapolri.

(Red)

Rangkaian Kegiatan HUT Bhayangkara, Pemilu 2019 Masih Menyisakan Polarisasi 

Juli, 5, 22

 

Semarang – Cakranusantara.net | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa, seluruh rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Bhayangkara berlandaskan semangat untuk menjaga rasa persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

Sigit menegaskan, persatuan, kesatuan, sinergitas serta soliditas seluruh elemen bangsa menjadi kekuatan utama untuk mencegah dan menghadapi segala bentuk permasalahan yang dihadapi Indonesia. Diantaranya adalah mengawal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

“Sejak 14 Juni 2022, kita memasuki tahapan Pemilu 2024. Sementara, Pemilu 2019 masih menyisakan permasalahan yang masih dapat kita rasakan sampai sekarang, yaitu adanya polarisasi yang memecah belah antar masyarakat atau anak bangsa,” kata Sigit dalam Upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-76 di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/7/2022).

Dengan belajar dari pengalaman yang ada, Sigit menegaskan, polarisasi di masyarakat tidak boleh kembali terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Pasalnya jika mengalami hal sama, maka akan menjadi suatu kemunduran demokrasi di Indonesia.

Oleh karena itu, mantan Kabareskrim Polri tersebut menyatakan, rangkaian HUT Bhayangkara dijadikan momentum untuk terus merawat bingkai persatuan, kesatuan serta meningkatkan sinergitas dan soliditas antar elemen bangsa.

“Untuk mengantisipasi potensi polarisasi tersebut, rangkaian hari Bhayangkara ke-76 Polri mengangkat tema persatuan dan kesatuan serta menjaga dan mengawal keberagaman sebagai potensi untuk membangkitkan perekonomian masyarakat dan mengembangkan potensi pemuda dan pemudi Indonesia yang akan memimpin Indonesia di masa depan,” ujar Sigit.

Adapun rangkaian tersebut diantaranya bakti kesehatan di IKN yang dihadiri 51 elemen bangsa, Festival Musik Bhayangkara, lomba setapak perubahan, Hoegeng Awards, Festival Kesenian Gemilang Nusantara, pagelaran wayang kulit bertajuk ‘Semar M’bangun Kahyangan, pasar rakyat, doa bersama lintas agama, hingga akhirnya Upacara HUT Bhayangkara, pesta rakyat dan tarian kolosal.

Dalam kesempatan ini, Sigit juga memaparkan soal peran penting dan keberhasilan sinergitas antara Pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi segala bentuk tantangan yang ada. Mulai dari pengendalian Pandemi, menjamin serta memberikan ruang demokrasi, penanganan arus mudik yang sempat dilarang dua tahun akibat virus corona, hingga penyaluran bantuan sosial.

Sigit juga menuangkan pengalaman keberhasilannya bersama dengan lintas elemen terkait dengan penanganan dan pengendalian Pandemi dalam sebuah buku berjudul ‘Polisi dan Pandemi, Langkah Extraordinary Penanganan Pandemi.

“Kami menyadari bahwa Polri masih belum sempurna dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, kami berjanji bahwa kami akan terus berbenah. Senantiasa peka dan mendengarkan kritik, masukan, saran kepada Polri, meskipun pahit, akan kami jadikan evaluasi untuk mewujudkan Transformasi menuju Polri yang Presisi. Agar Polri semakin dekat dan dicintai masyarakat,” ucap Sigit.

Lebih lanjut, mantan Kapolda Banten ini mengatakan, Polri akan terus bersama dengan TNI dan kementerian/lembaga terkait dalam rangka penanganan bencana alam di Indonesia. Hal ini merupakan wujud dari representasi atau hadirnya negara di tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.

Sigit berharap, melalui peringatan Hari Bhayangkara ke-76, Polri akan terus berkomitmen memegang amanah dan harapan masyarakat untuk melaksanakan tugas pokok dengan sebaik-baiknya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

“Harapan kami, Hari Bhayangkara ke-76 dapat menjadi daya ungkit dan pemacu semangat pengabdian terbaik untuk menjaga keberagaman, persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, serta mengawal dan mendukung seluruh kebijakan Pemerintah untuk mewujudkan tujuan luhur bangsa Indonesia,” tutup Sigit.

(Red CN)

 

Dirut PT SMRA Dukung Proses Hukum VP Atas Dugaan Suap Walikota

Juli, 8, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Direktur Utama (Dirut) PT Summarecon Agung Tbk (PT SMRA) Adrianto P. Adhi akan mendukung proses hukum Vice President (VP) Real Eastate PT SMRA Oon Nusihono dalam kasus OTT KPK.

Hal itu di ungkapkan Kurnia Zakaria selaku pengamat kasus suap sebesar Rp. 50 juta rupiah dan US$ 27.258 dalam perolehan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta di daerah Cagar Budaya Malioboro, dimana diduga telah menabrak UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang melibatkan mantan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti dan Kepala Dinas (Kadin) Penanaman Modal dan pelayanan satu pintu Kota Yogyakarta Nurwidhihartana dimana KPK sudah memeriksa Direksi dan Manager PT SMRA dan Direktur PT Java Orient Property (PT JOP) walaupun manajer perijinan PT SMRA mangkir dalam memberikan kesaksian pada panggilan pertama KPK, Senin (4/7/2022).

Persoalan suap Kepala Daerah dan mendapatkan gratifikasi dalam perolehan ijin pembukaan retail dan propety grup usaha PT SMRA ini berindikasi terjadinya money laundry dimana Oon Nusihono juga tercatat di KPK diduga pernah melakukan pelanggaran hukum UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus mantan Walikota Bekasi Rahmat Effendi (Pepen) melalui transfer sumbangan ke Yayasan Pendidikan milik Walkot Bekasi Pepen sebesar Rp. 1 milyar rupiah.

KPK baru saja menetapkan satu lagi mantan Walikota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka TPPU pembukaan retail waralaba market.

Dalam teori pertanggungjawaban pidana Korporasi, denda yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor, nantinya jika terbukti dalam kasus ini, baik PT SMRA dan PT JOP akan lebih kecil daripada keuntungan yang akan diperoleh.

Seandainya apartemen itu nanti berhasil sold out minimal 10 lantai tingginya dengan per apartemen paling murah seharga Rp. 1-3 milyar rupiah dimana satu lantai ada 10-15 kamar apartemen masih terbilang kecil. Apalagi apartemen Royal Kedhaton adalah daerah strategis Malioboro titik pusat perdagangan dan bisnis Kota Yogyakarta, sedangkan denda paling hanya dibawah Rp. 250 milyar rupiah.

Andaikan tidak jadi dibangun apartemen dari keuntungan triwulan pertama PT SMRA tahun 2022 saja 1,4 trilyun rupiah. Dan andaikan jika nanti Oon Nusihono terbukti bersalah dan dihukum dalam beberapa tahun ataupun ada tersangka baru dari PT SMRA ataupun PT JOP maka fungsi yang bersangkutan akan digantikan oleh orang lain.

PT SMRA dan/ atau PT JOP jadi tercoreng catatan sebagai perusahaan tidak bagus, biasanya owners akan mengganti nama korporasi dan mengalihkan saham ke anak perusahaan lainnya atau perubahan pergantian manajemen belaka.

Dalam teori Directing Mind semua tindakan ilegal biasanya dilakukan high level manager dalam hal ini VP Real Estate PT SMRA Oon Nusihono yang bertugas membereskan segala kendala hambatan dan permasalahan yang timbul dalam pembangunan dan pengembangan property grup usaha SMRA punya hak Otoritas penuh dalam mewakili owners grup usaha tanpa batasan wilayah, tanpa batasan kewenangan, hingga boleh intervensi kewenangan direksi anak perusahaan dan tanpa perlu ijin owners cukup pemberitahuan saja, yang penting owners tahu proyek lancar jaya dan bisnis untung besar,” tandas Kurnia.

(Rn-Red)

ETLE, 489 Nopol Ranmor di Kabupaten Pati Bakal di Blokir Polda Jateng

Juli, 5, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resort (Polres) Pati mendapatkan peringkat terbaik Operasi Patuh Candi se Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng). Pasalnya, Pengajuan permintaan pemblokiran Ranmor terbanyak se Polda Jateng dalam giat Operasi Patuh Candi pada Juni 2022.

Data yang dihimpun media ini, Baur Tilang Moch Riva’i., S.H., kepada media mengatakan, jika Polres Pati pada giat Patuh Candi meraih penghargaan dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jateng lantaran Polres Pati memiliki pengajuan terbanyak untuk Pemblokiran terhadap Ranmor di Polda.

“Hal itu terjadi lantaran pemilik atas nama yang di tilang melalui Etle dinilai tidak kooperatif memberikan konfirmasi Ranmor yang telah kami layangkan surat tilang ke alamat pemilik pertama atau pemilik atas nama Ranmor tersebut, ada sebanyak 489 Ranmor,” ujarnya, Senin (04/7/2022).

Penghargaan itu, dengan di buktikan Masings Nominasi “5 terbaik kategori perbandingan pengcapcutan dengan validasi, 5 terbaik kategori perbandingan antara Validasi Cetak surat.

“5 terbaik kategori jumlah Briva terbanyak, 5 terbaik kategori jumlah rata-rata konfirmasi berbanding cetak surat, 5 terbaik kategori jumlah pengajuan Blokir terbanyak se Polda Jateng,” imbuhnya.

Pemblokiran itu setelah masa Tenggang waktu (dua minggu setelah menerima surat konfirmasi) yang diberikan Pelanggar untuk melakukan Konfirmasi ke Ur Tilang, namun tidak datang langsung akan diadakan Pemblokiran, hal ini bertujuan agar kita selalu taat Pajak dan tertib dalam berlalu lintas.

“Kami menyarankan kepada seluruh lapisan Masyarakat yang Tercupter dalam pelanggaran ETLE agar sesegera mungkin untuk konfirmasi ke tempat kami, baik itu SPM sendiri ataupun yang sudah terjual karena data yang ada pada kami langsung Online di entri data Samsat,” tandasnya.

(MH-CN)

Satlantas Polres Pati Implementasikan ART Policing di Acara CFD

Juli, 3, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Satlantas Polres Pati, Unit Kamsel Bidang Dikmas Lantas laksanakan giat dalam rangka Implementasi ART Policing pada acara CFD (Car Free Day) di Jalan Panglima Sudirman 73, depan Mapolres Pati guna Menciptakan kamsetibcarlantas menuju Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh.

Kapolres Pati AKBP Christian Tobing melalui Kasubaghumas Polres Pati IPTU Sukarno menyampaikan pihaknya telah melaksanakan giat pengimplementasian ART Policing di depan Mapolres Pati guna menciptakan Kamsetibcarlantas menuju Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh,” ujarnya, Minggu (03/7/2022) Pagi.

Dengan dasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Renja Satlantas Polres Pati tahun 2022, dan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1276/VI/HUK.10./2022 Tanggal 27 Juni 2022 tentang Giat Binluh Tertib Lalu Lintas secara serentak dalam rangka memperingatiHUT Ke-76 Bhayangkara di wilayah masing-masing.

Adapun pelaksanakan giat Dikmas Lantas pada acara CFD dengan sasaran masyarakat yang sedang berolahraga dan melaksanakan aktifitas di sekitaran Jl. Panglima Sudirman meliputi ; Rekayasa dan penutupan jalan untuk giat CFD (carfreeday) di Alun-Alun Pati sampai jalan Panglima Sudirman, Penyuluhan tentang arti keselamatan di jalan raya, pembagian Helm SNI, masker, browsur, stiker, leaflet keselamatan berlalu lintas, penampilan Pocil Polres Pati dari Sd It Abu Bakar Ash Shidiq Pati, Polwan dan Polki menggunakan adat, Penampilan musik Angklung, Pembagian buku pedoman keselamatan berlalu lintas di jalan raya, Lomba mewarnai anak usia Tk – SD, Kuis Lalu lintas, Samsat Keliling, Live Streaming di Youtube Channel Road Safety by Korlantas Polri,” jelasnya.

Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas dan menajaga serta menerapkan Perotokol kesehatan guna terciptanya Kamseltibcar lantas dan lingkungan yang sehat di wilayah Kabupaten Pati.

“Memudahkan masyarakat dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan dimana saja karena keberadaan Mobil Samsat Keliling, mengetahui tentang Sentra palayaan bidang Lalu lintas dari Mekanisme Permohonan SIM, penerbitan BPKB, dan perpanjangan masa berlalu STNK, melalui media elektronik maupun aplikasi,” tandasnya.

Hadir dalam pelaksanaan giat itu, Akp Adis Dani Garta (Kasat Lantas), Iptu Kurniawan (Kanit Regident Satlantas), Ipda Muslimin (KBO Satlantas), Iptu Wahyu Hardiana (Kanit Kamsel Satlantas), Ipda Apri Hermawan (Kaurmintu Satlantas), Anggota Satlantas Polres Pati.

(MH-CN)