Jurnal Nusantara, Sosial dan Budaya

Kapolda Sulsel Lepas Pemberangkatan 201 Personel Brimob Bantu Pengamanan PON XX di Papua

Sulawesi – Kapolda Sulsel Irjen Pol. Drs. Merdisyam M.Si bersama para Pejabat Utama Polda Sulsel melaksanakan kegiatan apel pelepasan keberangkatan Personel Polda Sulsel BKO ke Polda Papua dalam rangka Pengamanan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021, Sabtu (25/9/2021).

Sebanyak 201 personel Satuan Brimob Polda Sulsel melaksanakan Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda Papua dalam rangka pengamanan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua.

Dalam sambutannya Kapolda Sulsel menyampaikan bahwa tugas pengamanan event Nasional yaitu Pekan Olahraga Nasional (PON) ini merupakan kehormatan dari pimpinan Polri dan suatu kebanggaan karena terpilih dari sekian banyak anggota Polri di Polda Sulsel ini.

“Pada hakekatnya pengabdian kepada Bangsa dan Negara adalah perwujudan pengabdian kepada Allah SWT dan saya yakin saudara mampu memberikan yang terbaik bagi negara dan ingat negara tidak boleh kalah,”ungkap Kapolda.

Kapolda juga meminta kepada 201 Personel Sat Brimob Sulsel segera beradaptasi dengan lingkungan setempat terutama dengan budaya masyarakat Papua, memperhatikan kearifan lokal dan tidak melakukan hal-hal yang menyinggung adat istiadat lokal serta berbuat sesuai norma-norma yang berlaku pada masyarakat dan menghindari diri dari perbuatan yang tercela.

“Kepada para Personel Sat Brimob Polda Sulsel yang melaksanakan BKO saya Selaku Kapolda Sulsel berpesan agar melaksanakan amanah mulia ini dengan penuh keikhlasan dan penuh rasa tanggung jawab, junjung tinggi nilai kemanusiaan, jaga nama baik pribadi dan kesatuan serta selalu menjaga kesehatan karena masih dalam situasi Pandemi covid-19 ikuti selalu protokol kesehatan semaksimal mungkin,”tutup Kapolda Sulsel.

Saat ditemui dilokasi kegiatan, Kabidhumas Polda Sulsel Kombes Pol E. Zulpan membenarkan bahwa dalam apel pelepasan tersebut, Kapolda Sulsel memberikan pembekalan kepada 201 Personil Brimob Polda Sulsel BKO Polda Papua dalam rangka Pengamanan PON XX.

“Untuk personel yang berangkat, kami berharap harus bisa beradaptasi dan berkolaborasi dengan seluruh masyarakat di Papua agar pergelaran PON Ke-XX ini bisa berjalan aman, sukses dan lancar,”jelas E. Zulpan.

Diketahui, Gelaran PON Papua 2021 akan dimulai pada 2 Oktober 2021. Pesta olahraga multicabang itu, akan digelar serempak diempat wilayah kota dan kabupaten. Selain di Marauke, episentrum gelaran berada di Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura, serta di Kabupaten Mimika. Penutupan, gelaran olahraga tersebut, terjadwal, 15 Oktober.

Selama penyelanggaraan, ditaksir bakal menghadirkan tak kurang dari 10 ribu atlet dan kontingen dari seluruh Indonesia.Gelaran olahraga empat tahunan itu, bakal mendatangkan banyak tamu maupun tokoh kenegaraan ke Papua.

Mengingat Papua, provinsi paling timur Indonesia itu baru sekali ini menjadi tuan rumah penyelenggaraan multievent nasional. Isu keamanan selama penyelenggaraan pun menjadi salah satu fokus utama sukses penyelenggaraan, melihat Papua adalah wilayah yang selama ini kerap memunculkan konflik sipil bersenjata. Hal tersebut pun diakui oleh Polri maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

(intan’jr/red)

Jadi Tersangka Dugaan TPK, Wakil Ketua DPR RI AZ Dijemput Kemudian Ditahan KPK

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan informasi terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai bahan keterangan mengenai dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melanjutkan ke tahap penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Ujar ketua KPK H. Firli Bahuri, Sabtu 25/09 pagi.

KPK sejak awal September 2021 meningkatkan status perkara ini ke Penyidikan dengan mengumumkan tersangka ; AZ Wakil Ketua DPR RI Periode 2019-2024. Adapun, dalam perkara ini Tim Penyidik yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan melakukan upaya paksa penangkapan terhadap AZ dengan langsung mendatangi rumah kediamannya yang berada di Jakarta Selatan.

Mengingat yang bersangkutan meminta penundaan pemanggilan dan pemeriksaan hari ini karena mengaku sedang menjalani isoman sebab sempat berinteraksi dengan seseorang yang dinyatakan positif covid-19.

Untuk itu, KPK mengkonfirmasi dan melakukan pengecekan kesehatan yang bersangkutan yang dilakukan oleh Tim Penyidik dengan melibatkan petugas medis,”ungkap Firli.

Selanjutnya, pengecekan kesehatan terhadap AZ berlangsung di rumah pribadinya dengan hasil ternyata menunjukkan non-reaktif covid-19 sehingga bisa dilakukan pemeriksaan oleh KPK.

Tim KPK kemudian membawa AZ ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan, jelasnyaAdapun, dalam konstruksi perkara diduga telah terjadi pada sekitar Agustus 2020, AZ menghubungi SRP dan meminta tolong mengurus kasus yang melibatkan AZ dan AG yang sedang dilakukan penyelidikannya oleh KPK.

Selanjutnya, SRP menghubungi MH untuk ikut mengawal dan mengurus perkara tersebut. Setelah itu, MH menyampaikan pada AZ dan AG untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp2 Miliar. Dan kemudian, SRP juga menyampaikan langsung kepada AZ terkait permintaan sejumlah uang dimaksud yang kemudian disetujui oleh AZ.

Setelah itu, MH diduga meminta uang muka terlebih dahulu sejumlah Rp300 juta kepada AZ.Untuk teknis pemberian uang dari AZ dilakukan melalui transfer rekening bank dengan menggunakan rekening bank milik MH. “Selanjutnya SRP menyerahkan nomor rekening bank dimaksud kepada AZ”.

Maka, sebagai bentuk komitmen dan tanda jadi, AZ dengan menggunakan rekening bank atas nama pribadinya diduga mengirimkan uang sejumlah Rp200 juta ke rekening bank MH secara bertahap.

Masih di bulan Agustus 2020 SRP juga diduga datang menemui AZ di rumah dinasnya di Jakarta Selatan untuk kembali menerima uang secara bertahap yang diberikan oleh AZ, yaitu USD 100.000, SGD 17.600 dan SGD 140.500. Uang-uang dalam bentuk mata uang asing tersebut kemudian ditukarkan oleh SRP dan MH ke money changer untuk menjadi mata uang rupiah dengan menggunakan identitas pihak lain.

Sebagaimana komitmen awal pemberian uang dari AZ kepada SRP dan MH sebesar Rp4 Miliar, yang telah direalisasikan baru sejumlah Rp3,1 Miliar,”Jelas ketua KPK

Maka atas perbuatannya tersebut, Tersangka AZ disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 mayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah penyidik memeriksa sekitar 20 orang saksi dan alat bukti lain maka Tim Penyidik melakukan penahanan kepada tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 24 September 2021 s/d 13 Oktober 2021 di Rutan Polres Jakarta Selatan.

Adapun, sebagai langkah antisipasi penyebaran covid-19, Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari pada Rutan dimaksud.

KPK sangat menyayangkan perbuatan yang dilakukan AZ Sebagai penyelenggara negara dan wakil rakyat, seharusnya AZ bisa menjadi contoh untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Untuk itu, kembali kami menegaskan bahwa KPK tidak segan menindak penyelenggara negara yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsiKetua KPK juga menyampaikan bahwasanya terkait pemanggilan seseorang.

Tentunya penyidik menyampaikan panggilan karena kepentingan penyidikan sehingga dengan keterangan dan bukti bukti akan membuat terangnya suatu perkara. KPK berharap, setiap orang yang dipanggil akan memenuhi panggilan sebagai wujud perhormatan atas tegak dan tertibnya hukum dan keadilan. KPK tidak boleh menunda keadilan karena menunda keadilan adalah juga ketidakadilan,”tegas Firli.

Bahwa KPK juga menjunjung tinggi dan menganut prinsip ; the sun rise and the sun set principlekami sungguh-sungguh memahami harapan rakyat kepada KPK untuk pemberantasan korupsi karenanya penyidik KPK terus bekerja keras termasuk meminta keterangan para pihak. Rakyat menaruh harapan kepada KPK dan tentu jawabannya sangat tergantung kepada kita semua selaku anak bangsa yang hormat dan patuh hukum,”pungkas Ketua KPK H. Firli Bahuri.

(intan’jr/red)

Indonesia Negara Hukum, DPP LPPI Hormati Hasil Putusan MA dan MK Terkait Pegawai KPK

Jakarta – Seperti adanya kabar yang beredar di publik Ultimatum yang di arahkan kepada presiden Joko Widodo tentang apa bila Presiden Jokowi tidak mengangkat Novel dkk menjadi ASN dalam kurun waktu 3×24 jam maka pihaknya melakukan unjuk rasa

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia merasa aneh dengan narasi yang di bangun teman teman mahasiswa yang mengatas namakan BEM SI yang mendukung Novel Cs agar di angkat menjadi ASN Pegawai KPK.

Menanggapi persoalan tersebut mahasiswa pasti sangat tahu hukum jadi harusnya kita hormati hasil putusan TWK pegawai KPK oleh MA dan MK telah memutuskan konstitusional dan sah.

Harus nya hasil putusan hukum itu kita kawal bukan sepatut nya mendorong apalagi narasi mengancem kepada Presiden, ujar Ketua Umum Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (LPPI) Dedi Siregar dalam press releasenya yang diterima redaksi, Jumat 24/9 sore.

Indonesia kan negara hukum, ungkap Dedi…. bukan negara kekuasaan,”tegasnya

Sebagaimana diketahui, bahwa pada hasil putusan TWK KPK sudah menghasilkan putusan dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkama Agung bahwa sudah Sah dan Konstitusional, Ungkap Ketua Umum LPPI

Selanjutnya, maka hasil putusan MK dan MA tetap berlaku dan dilaksanakan sebelum ada putusan hukum yang membatalkan atau menggugurkannya,”terangnya.

Adapun, terkait perihal menyampaikan aspirasi sangat di perbolehkan dan konstitusi menjamin dalam UUD 1945 di atur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,

Namun demikian, jika mengandung ancaman Kepada Presiden RI itu namanya bukan unjuk rasa, tapi suatu penekanan dan bisa di kategorikan berupa teror !

Untuk itu, kami mengajak Mahasiswa dan pemuda menghormati hasil putusan MK dan MA…

Kami sampaikan juga bahwa stop meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengangkat Novel dkk Pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk menjadi ASN, persoalan itu tidak tepat apa bila mengarah kepada kekuasaan karena Indonesia kan negara hukum dan sudah menghasilkan putusan hukum MK dan MA,”jelasnya

Ketua Umum DPP LPPI Dedi Siregar menyampaikan bahwa Ketua KPK Firli Bahuri sudah menjalankan perintah Undang – Undang sebagaimana ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku.

kemudian, Ketua KPK sudah di lakukan nya pembinaan dan sudah selesai proses pembinaan pada pegawai yang tidak memenuhi syarat dan sudah menghasilkan keputusan setelah dilakukan pembinaan pegawai diangkat menjadi ASN.

Oleh dari itu, Kami tetap mendukung pada hasil keputusan MK dan MA Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dijalankan hasil TWK KPK sudah Konstitusional dan Sah.

Yang artinya segala sesuatu putusan TWk pewai KPK sudah dapat di terapkan dan di jalankan sesuai perintah Undang-Undang termasuk hasil Novel dkk di bebas tugaskan per 30 september 2021 mendatang,”pungkas Dedi.

(jr’/Red)

Bangunan Talud Desa Wonorejo Tahun 2020 Sudah Mulai Ambrol

Pati – Cakranusantara.net | Bangunan Talud Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Jawa Tengah yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah diduga tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga baru setahun sudah mulai ambrol, Sabtu (25/09/2021).

Berdasarkan temuan langsung dilapangan oleh tim awak media menemukan sebuah bangunan Talud di sebelah persawahan milik warga tepatnya di Dukuh Ngaliyan Desa Wonorejo yang di bangun tahun 2020 lalu.

Ketika kami minta keterangan ke warga setempat yang tidak mau disebut namanya menjawab, bangunan ini baru dikerjakan tahun 2020 lalu pak, masalah bulannya saya kurang tahu persis (lupa),”jawabnya.

Adapun jumlah anggaran yang digelontorkan sebesar Rp. 200.000.000,00.- (Dua ratus juta rupiah) dengan demikian patut diduga jika pekerjaan bangunan tersebut memang dikerjakan dengan asal-asalan pasalnya bangunan yang baru selesai di bangun setahun yang lalu sudah mulai ambrol (diduga bangunan dikerjakan tidak sesuai spesifikasi).

Sebelumnya juga pernah di beritakan oleh salah satu media,pada beberapa bulan lalu namun hingga saat ini belum juga ada tindakan dari pihak pemerintahan desa untuk melakukan perbaikan.

Jika hal seperti ini dibiarkan berkelanjutan setiap dalam pelaksanaan pembangunan baik Talud maupun bangunan yang lainnya berapa kerugian negara?, jika hal ini terjadi se-Indonesia, hal itu bisa terjadi Disinyalir karna pihak yang berkepentingan ingin mengeruk keuntungan lebih,baik keuntungan pribadi atau kelompok.

(Ar Tim)

Bupati Haryanto Hadiri Hantaru Tahun 2021

PATI – Bupati Haryanto Hadiri Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 2021Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang ( Hantaru ) 2021 dilaksanakan secara sederhana di halaman Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati, Jum’at (24/09).

Bupati Haryanto sematkan penghargaan Satya Lencana kepada sejumlah pegawai Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang berprestasi. Pada kesempatan itu, Bupati Pati Haryanto yang bertindak sebagai Inspektur Upacara membacakan amanat Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. DJalil.

Dalam amanatnya tersebut, Haryanto menyampaikan selamat merayakan Hari Agraria dan Tata Ruang kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.

“Pada peringatan Hari Agraria dan TataRuang Tahun 2021 ini kita mengusung temamelalui Pemulihan Ekonomi “Percepatan Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan yang Profesional”, dengan maksud melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan turunannya untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia dengan memberikan cara kemudahan berusahna bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong investasi,”ucap Haryanto.

Undang-Undang Cipta Kerja salah satu tujuannya adalah memperbaiki persoalan perizinan kegiatan berusaha, telah memberikan ruang yang lebih luas dan peran penting bagi tata ruang sebagai ujung tombak dalam pemberian izin berusaha.

Sehingga, Lanjut Haryanto, dukungan terkait kemudahan perizinan diberikan melalui penyederhanaan persyaratan, dimana hanya ada 3 (tiga) persyaratan dasar yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan berusaha yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan dan Detail Tata Ruang (RDTR) bersama-sama Pemerintahyang Daerah harus kita dorong dan percepat penerbitannya.

“Terkait tata ruang, Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan inovasi dan terobosan Geographyc Information System Tata Ruang (GISTARU) di antaranya RTR- Online RDTR RTR-Builder, Interaktif, Konsultasi Publik Online, dan Protaru,”imbuhnya

Sejalan dengan semangat percepatanpemulihan ekonomi nasional, hari ini akandiluncurkan Sistem Pendaftaran Online Aplikasi Loketku dan Aplikasi Permohonan Informasi Online. Dengan adanya layanan elektronik ini, maka masyarakat lebih yakin mengenai kelengkapan berkasnya sebelum datang ke kantor pertanahan.

Pelayanan pertanahan elektronik ini nantinya akan secara meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan transparansi pelayanan.

“Wujudkan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan Bangsa dan Negara tercinta serta apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah untuk banyak orang,”pungkas Bupati.

(MCI)

Sekertaris Inspektorat Mbulet Saat di Konfirmasi

PATI – Cakranusantara.net | Inspektorat Pati saat dikonfirmasi terkait adanya kegiatan pembinaan ke Desa-Desa di kecamatan Tlogowungu terkhususnya di desa Wonorejo melalui Sekertaris Jawabnya Mbulet (berkelit), Jum’at (24/09/2021).

Pasalnya, Sekertaris Inspektorat,Agus saat ditanya awak media menjawab, kami hari ini tidak ada jadwal kunjungan pembinaan ke desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu terkait Pemeriksaan Tujuan Tertentu (PTT) dan sudah saya chek untuk pemeriksaan reguler,”tuturnya.

Namun jawaban itu tidak membuat putus semangat tim media untuk terus mencari tahu akan adanya informasi terkait Desa Wonorejo akan di sidak Inspektorat, namun faktanya dari pantauan langsung tim awak media ternyata ada kunjungan dari Tim termasuk pihak Inspektorat,Lela.

Setelah selesai kegiatan awak media mengonfirmasi ulang kepastiannya ke sekertaris Inspektorat melalui via phone cellular seakan-akan malah kurang tahu atau kebingungan dalam membedakan antara Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu dengan Desa Wonosekar Kecamatan Gembong,dan Agus menegaskan bahwa Inspektorat beda dengan Aparat Penegak Hukum (APH), karna kita masuknya Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yang nantinya jika ada penyelewengan cukup hanya mengembalikan,karna kita conndongnya ke Administrasi,”tuturnya.

Dengar pernyataan Sekertaris Inspektorat seakan-akan kinerja Inspektorat tidak terkoordinir alias mbulet, asal-asalan dan terkesan liar,dengan adanya petugas dari pihak Inspektorat yang melakukan kunjungan ke desa-desa contohnya ke Desa Cabak, Tlogosari,dan Wonorejo namun tanpa sepengetahuan atasan dan itu menandakan kurangnya koordinasi.

(Mury/Red)

 

Jum’at Berkah, Persit KCK Cabang XXXIX Dim 0718 Terus Gelar Kegiatan Sosial

PATI – Kegiatan kali ini menyasar di wilayah utara kabupaten Pati tepatnya di kecamatan Margoyoso dengan membagikan 100 nasi kotak serta masker kepada pengguna jalan yang melintas di depan markas Koramil 06/Margoyoso.Jumat,(24/09/2021).

Terlihat ketua Persit Cabang XXXIX Dim 0718 Pati Ny. Iing Adi Ilham Zamani terjun langsung mempimpin kegiatan dibantu ketua Persit Ranting 07 Koramil Margoyoso, pengurus Persit Cabang dan Ranting serta anggota TNI yang antusias membantu menghentikan pengguna jalan.

Ditemui usai kegiatan, Iing panggilan akrab istri Dandim Pati tersebut menyampaikan bahwa kegiatan jumat berkah ini merupakan salah satu upaya dari Persit untuk turut peduli terhadap kondisi masyarakat saat ini ditengah pandemic.

“Ini merupakan salah satu wujud perhatian Persit dan rasa empati kami terhadap kondisi saat ini, kami bagikan 100 nasi kota kepada pengguna jalan semoga dapat sedikit membantu,”ujarnya.

Selain membagikan nasi kotak, para isteri prajurit Kodim Pati juga membagikan masker serta menyampaikan himbauan kepada pengguna jalan agar tetap berdisiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Kita juga membagikan masker dan mengingatkan kepada masayarakat untuk berdisiplin menerapkan protokol kesehatan sehingga kita berharap pandemi segera berahir,”tandasnya.

(pendim/Red)

Jalin Silaturahmi, Kodim 0735/Surakarta Gelar Komsos Dengan KBT

Surakarta – Bertempat di Aula Dharmawangsa Komplek kodim 0735/Surakarta Jln.A Yani No.349, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kodim 0735/Surakarta menggelar kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan Keluarga Besar TNI (KBT) yang terdiri dari FKPPI dan Hipakad, Jum’at (24/09/2021).

Pelaksanaan kegiatan Komsos dibuka oleh Dandim 0735/Surakarta Letkol Inf Devy Kristiono S.E, M.Si dan diikuti oleh 36 orang peserta dengan tema “Melalui pembinaan peningkatan kemampuan keluarga besar TNI, KBT menjadi organisasi masyarakat yang profesional dan militan guna mendukung tugas pokok TNI AD”.

Dalam sambutannya Dandim mengatakan bahwa FKPPI dan Hipakad merupakan bagian dari keluarga besar TNI.

“Oleh karenanya TNI ikut bertanggungjawab terhadap pembinaan FKPPI dan Hipakad agar derap langkah serta arah perjuangan maupun pengabdiannya tidak bergeser dari arah perjuangan dan pengabdian TNI, yang selalu berpegang teguh pada komitmen mengabdi hanya kepada bangsa dan negara,”tuturnya.

Dandim mengajak kepada seluruh Keluarga Besar TNI yang tersebar di Surakarta ini untuk ikut berpartisipasi dan aktif mendukung upaya pencegahan Virus, dengan cara kita hidup sehat dan mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah yaitu mengenakan masker jika keluar rumah serta menerapkan physical distancing.

Lebih lanjut Dandim menegaskan melalui kegiatan Komsos ini dapat terus terjalin hubungan yang harmonis dan memperat tali silaturahmi antara TNI khususnya Kodim 0735/Surakarta bersama dengan Anggota FKPPI dan Hipakad.

“Kami berharap agar FKPPI dan Hipakad semakin solid, tangguh, bersinergi dan lebih komunikatif serta interaktif,”tutupnya.

(Arda 72)

Desa Wonorejo di Sidak Dispermades, Kades Pergi

PATI – Cakranusantara.net | Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, hari ini mendapatkan kunjungan Kerja (Kunker) dari Dispermades, Inspektorat, dan juga pihak Kecamatan, dengan tujuan untuk memberikan pembinaan dalam pengelolaan anggaran.

Sebelumnya, Desa Wonorejo sangat menarik perhatian publik, ditambah rumor beredar. Inspektorat datang ke kantor Desa, selanjutnya, tim media datang ke kantor desa sekitar pukul 14.00 WIB, dan benar adanya di kantor tersebut tengah didatangi beberapa petugas dari Dinas terkait dan juga Camat Tlogowungu.

Camat Tlogowungu, Jabir saat dikonfirmasi awak media menjelaskan,jika dalam kunjungan tim ini melaksanakan kunjungan ke 3 (tiga) Desa diantaranya Desa Cabak, Tlogosari dan Desa Wonorejo ini,” jelasnya.

“Kunjungan tahunan yang dilaksanakan dalam tiap tahunnya mengambil Sempel dari tiga Desa secara bergilir per Kecamatan se- Kabupaten Pati,” ungkapnya.

Pemeriksaan berakhir pada pukul 15.30 WIB, kemudian tim awak media langsung mewawancarai salah satu petugas yang dianggap paling cantik dan menyampaikan,kami datang untuk melakukan fasilitasi,pemantauan, yang arahnya ke pembinaan,jadi arahnya/ sistemnya bukan pemeriksaan,kami satu tim hadir disini dari Dinas Dispermades dan Inspektorat,” terang Nilam selaku Sarana dan prasarana (Sarpras) Dispermades.

Saat ditanya apa yang dipantau Nilam menjawab, Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2021, yang nantinya hasil pantauan akan kami sampaikan secara resmi dan tertulis ke pihak Kecamatan biar nanti pihak Kecamatan yang menindak lanjutinya,” tambahnya.

Sementara ini kami memantau administrasi dan pelaksanaanya seperti apa, tadi yang juga sudah di ukur dari pihak kami adalah bangunan papingisasi di RW 01,” tuturnya.

Saat tim awak media hendak mengkonfirmasi kepada Kepala Desa (Kades), Suyitno, terkait adanya pemantauan ini namun Kades Suyikno sudah tidak berada di tempat/ kantor Desa dalam hitungan menit “seakan-akan menghindari tim awak media/ Kabur”.

Ketika kami tanya kepada yang masih ada di kantor akan Kades Suyikno menjawab,Kades Suyikno sudah pulang lewat belakang pak,” jawabnya.

(S. Widodo)

Tanam Mangrove Bersama Masyarakat, Untuk Antisipasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Cilacap – Presiden Joko Widodo mengawali kunjungan kerjanya ke Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis, 23 September 2021, dengan melakukan penanaman pohon mangrove bersama masyarakat di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi. Presiden menyebut bahwa rehabilitasi mangrove harus terus dilakukan salah satunya untuk mengantisipasi perubahan iklim yang sedang terjadi di dunia.

“Memang rehabilitasi mangrove harus kita lakukan untuk memulihkan, untuk melestarikan kawasan hutan mangrove ini, dan juga untuk mengantisipasi perubahan iklim yang sedang terjadi sekarang ini di dunia, untuk memitigasi perubahan iklim yang ada,”kata Presiden seusai penanaman.

Selain itu, Kepala Negara juga mengatakan bahwa penanaman mangrove tersebut dilakukan dengan harapan dapat mengurangi energi gelombang, melindungi pantai dari abrasi, menghambat intrusi air, memperbaiki lingkungan pesisir, hingga memperbaiki habitat di daerah pantai. Presiden juga berharap hal tersebut akan berdampak pada peningkatan produksi ikan dan produksi hasil laut lainnya, terutama kepiting.

“Tadi ini kita dapat kepiting dua, sehingga nantinya kita harapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di pesisir pantai ini,”lanjutnya.

Menurut Presiden, rehabilitasi mangrove akan terus dilakukan, baik oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove maupun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Presiden menargetkan rehabilitasi mangrove bisa dilakukan pada 34 ribu hektare luasan di seluruh wilayah Indonesia.

“Target kita di tahun 2021 ini adalah kurang lebih 34 ribu hektare di seluruh Tanah Air,”ungkapnya.

Dalam peta jalan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2021-2024, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove menargetkan rehabilitasi mangrove pada rentang waktu tersebut dapat mencapai 600 ribu hektare.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyaksikan penanaman pohon mangrove secara serentak dari sembilan daerah lainnya melalui konferensi video. Kesembilan daerah tersebut yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Papua Barat, dan Papua.

Turut mendampingi Presiden dalam penanaman mangrove tersebut antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawiraatmaja, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji.

(jr/red)