Pungli di SMPN Mendekati Jutaan, Puluhan Anggota PBH Lidik Krimsus DPK Pati Geruduk Disdikbud

Pendidikan|oleh

Pati – Cakranusantara.net | Puluhan Anggota Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Pati, Lembaga Pusat Bantuan Hukum (PBH) Lidik Krimsus-RI geruduk kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati guna gelar Audiensi. Pasalnya, mendapati adanya dugaan pungutan liar (Pungli) di lingkungan SMPN mendekati jutaan rupiah per murid, Jumat (2/2/2024) sore.

Slamet Widodo, Ketua PBH Lidik Krimsus DPK Pati yang akrab disapa Om Bob saat Audiensi menyatakan, ada aduan masyarakat di sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang menarik iuran sukarela kepada orang tua atau wali murid siswa.

“Ada dugaan Pungli yang sudah terstruktur dan masif. Ia sangat menyayangkan atas temuan teman-teman dilapangan ini. Lantaran, telah meminta sumbangan sukarela namun ditentukan nominalnya,” ungkapnya.

Kami tidak menuduh karena ini baru dugaan. Tapi kalau disebut Iuran sukarela kok disebutkan, sangat berbeda dengan kata sukarela. Om Bob berharap, setelah adanya audiensi ini Pak Plt bisa mengeluarkan peraturan.

“Peraturan tentang kebijakan atas adanya dugaan pungli tersebut. Agar tidak terulang dan terus terulang pada setiap tahunnya, supaya wali murid tidak merasa terbebani,” ujarnya.

Menanggapi itu, Plt Disdikbud Pati Tulus Budihardjo mengklaim jika komite boleh menggalang dana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 75 tahun 2016 tentang Sumbangan di Satuan Pendidikan.

“Terkait adanya nominal yang disebutkan, itu hanya asumsi kebutuhan. Sehingga, orang tua murid tidak wajib untuk membayar sepenuhnya. Sifatnya bukan pemaksaan,” jawabnya.

Sumbangan sukarela semacam ini, seringkali dilakukan oleh sekolah unggulan. Faktor banyak murid menjadi penyebab meningkatnya kebutuhan anggaran, untuk pelaku kegiatan sekolah.

“Namun, yang perlu diketahui, sumbangan sukarela itu, tidak dibayar sepenuhnya juga tidak masalah, tidak dibayar sama sekali juga tidak apa-apa,” terangnya. (Rmn)

Disdikbud Pati Belum Bisa Memberikan Keputusan Terkait Adanya Dugaan Pungli

Pendidikan|oleh

 

Pati – Cakranusantara.net | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati, Jawa Tengah belum bisa memberikan kepastian terkait adanya dugaan pungutan liar (Pungli) di lingkungan pendidikan di Pati.

Pasalnya. Guru dan Kepala Sekolah (Kepsek) di Kecamatan Pati keluhkan adanya dugaan Pungli yang sudah dilakukan Oknum innesial (STR) yang berperilaku over jabatan, hal itu disinyalir sudah terjadi di sejumlah Koorwilcam.

Kepala Bidang (Kabid) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Ponco Sugiharto kepada media saat di temui di ruang kerjanya mengatakan, jika dalam hal itu saya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut, karena harus menunggu keputusan dari Kepala Dinas (Kadin).

“Yang jelas innesial STR sudah di panggil oleh Bu Sekertaris Dinas (Sekdin) dan itu saya saksikan dengan satu teman lainnya pada Jum’at (5/8/2022) yang lalu,” ungkapnya.

Pers, Baca Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 40 tahun 1999, Perlindungan Jurnalis Dalam Peliputan

Baca Juga  ; https://www.cakranusantara.net/pendidikan/pungli-merajalela-diduga-oknum-str-menjadi-aktor-utama/

Disinggung sanksi apakah yang akan di terima terkait itu, menjawab, belum bisa menjawab untuk itu karena untuk itu perlu adanya pembuktian lebih lanjut.

“Meskipun sudah di panggil, namun hasil dari pemanggilan itu belum di ajukan ke Kadin, karena pak kadin sendiri saat ini lagi dinas luar kota,” jawabnya.

Kemungkinan pak Kadin besok baru balik dari luar kota dan itupun tidak mungkin berkas langsung di ajukan Bu Sekdin, namun menunggu lusanya atau Kamis (11/8/2022) mendatang.

“Keputusan sepenuhnya ada sama pak Kadin, jadi untuk lebih jelasnya nanti nunggu pak Kadin biar lebih jelas, karena untuk sanksi-sanksi semua sudah ada aturannya untuk di tetapkan, apakah bisa mendapatkan sanksi atau tidak, jika terbukti bersalah pasti akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan,” tutupnya.

Bersambung

(MH-CN)

DPKS Support Kepala Sekolah dan Guru Konsisten Laksanakan IKM Merdeka

Pendidikan|oleh

 

SEMARANG – Cakranusantara.net | Dewan Pendidikan Kota Semarang (DPKS) mensupport para kepala sekolah dan guru di Semarang agar konsisten dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka yang sudah mulai dilaksanakan sejak awal tahun ajaran 2022/2023 di seluruh satuan pendidikan (Satpen) di kota Semarang.

Ketua DPKS Dr Drs Budiyanto SH, M.Hum mengatakan, dalam merealisasikan implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Mandiri para kepala sekolah dan guru tentu akan menemui banyak kendala dalam memanfaatkan platform merdeka mengajar.

“Namun demikian kondisi itu jangan menjadikan para kepala sekolah dan guru kendor semangatnya, justru sebaliknya harus merasa tertantang untuk mencari solusinya,” kata Budiyanto di Semarang.

Budiyanto mengatakan hal itu dalam acara Kunjungan Kerja Pimpinan ke Daerah Terkait Implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 5 Semarang bersama sekretaris Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Dr Wartanto, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Drs Kartika Hedi Aji, M.Si dan Plt. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Dr Nugraheni, Selasa (26/7).

Menurutnya, walaupun kurikulum merdeka tidak wajib dilaksanakan, namun sangat tepat kalau satuan-satuan pendidikan di kota Semarang mengimplementasikan IKM mandiri, karena kurikulum ini menyempurnakan kurikulum 2013.

Untuk merealisasikan IKM tersebut, para kepala sekolah dan guru dapat memedomani strategi IKM, meliputi; Platform Merdeka Mengajar (PMM), Komunitas Belajar atau Komite Pembelajaran Antar Sekolah, Narasumber, Seri Webinar dan Mitra Pembangunan.

Sekretaris Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Dr Wartanto merespon positif kesiapan masyarakat pendidikan di kota Semarang yang konsisten dengan realisasi IKM mandiri dalam tahun ajaran 2022/2023 yang sekarang sudah berjalan.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Drs Kartika Hedi Aji, M.Si mengatakan IKM mandiri menjadi jawaban atas kegelisahan atau kegalauan tentang adanya pandangan bahwa manusia diperbudak oleh teknologi.

“IKM mandiri akan menjadikan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan manusia melalui pendidikan yang makin berkualitas dan bermutu,” tegasnya.

(Wa/Red CN)

Dewan Pendidikan Kota Semarang Kawal Implementasi Kurikulum Merdeka

Pendidikan|oleh

 

SEMARANG – Cakranusantara.net |  Dewan Pendidikan Kota Semarang (DPKS) mengawal realisasi implementasi kurikulum merdeka mandiri dalam proses pembelajaran di seluruh satuan pendidikan (Satpen) di kota Semarang.

Ketua DPKS Dr Drs Budiyanto, SH, M.Hum mengatakan kepala sekolah, guru dan peserta didik menjadi aktor penting dalam mensukseskan implementasi kurikulum merdeka mandiri yang tahun 2022 ini akan mulai dilaksanakan pada bulan Agustus-September.

“Terkait dengan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) adalah Asesmen Nasional, dalam hal ini asesmen kompetensi minimal (AKM) yang menilai literasi, numerasi dan karakter, hasilnya berupa rapot pendidikan, yang posisi kota Semarang masih berada di garis minimum dan dibawah garis minimum,” kata Budiyanto

Menurut Budiyanto, karena itulah DPKS mendorong kepala sekolah, guru dan peserta didik di seluruh satpen agar di awal tahun ajaran 2022/2023 melakukan perubahan paradigma berfikir untuk bersungguh-sungguh mengimplementasikan kurikulum merdeka mandiri.

Karena keterbatasan kewenangan, lanjutnya DPKS mensupport Dinas Pendidikan agar mengambil langkah akseleratif agar para kepala sekolah, guru dan peserta didik mengimplementasikan kurikulum merdeka mandiri.

Dia menambahkan, agar kurikulum merdeka mandiri dapat diimplementasikan secara serentak dan massif di satpen-satpen maka para kepala sekolah, guru dan peserta didik harus disiplin, rapi dan teliti dalam berupaya mengimplementasikannya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Drs Kartika Hedi Aji, M.Si mengapresiasi kerja keras DPKS dalam berupaya mendorong peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di kota Semarang, terutama dalam memperbaiki rapor pendidikan yang posisinya berada digaris minimum dan dibawah garis minimum.

“Kamivakan mendorong pimpinan satpen untuk segera mengimplementasikan kurikulum merdeka mandiri dengan berbagai strategi antara lain platform merdeka mengajar (PMM) agar data login bisa beranjak naik dalam prosentasenya,” ujarnya.

(WA-CN)

Sedekah Bumi Kembali Digelar di Desa Lengkong, Bupati Ajak Warga Jaga Kebersamaan

Budaya|oleh

 

Pati – Cakranusantara.net | Bupati Pati Haryanto menyaksikan pagelaran seni budaya Jawa wayang kulit Ki Dalang Sigit Ariyanto bertema Lengkong bersenyum (bersih, sehat, elok, nyaman untuk masyarakat) dengan lakon Wahyu Katentreman di Desa Lengkong Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Pagelaran wayang kulit tersebut merupakan rangkaian acara sedekah bumi warga setempat, Rabu (13/7/2022) malam.

Melalui sambutannya, Bupati Pati Haryanto mengajak kepada masyarakat untuk tetap mempertahankan tradisi Sedekah Bumi yang sudah ada sejak puluhan atau bahkan ratusan tahun lalu.

Seperti diketahui, Sedekah Bumi di Pati sempat terhenti selama dua tahun karena pandemi Covid, Namun tahun ini, tradisi masyarakat sudah boleh diselenggarakan. Kabar ini seakan kembali mengobarkan semangat masyarakat dalam melestarikan budaya.

Sedekah bumi adalah budaya masyarakat yang sudah dilakukan sejak lama dan menimbulkan efek positif, karena selain bisa bersilaturrahmi antar warga, juga menciptakan kerukunan di masyarakat. Meski sempat terhenti karena pandemi Covid, kini masyarakat bisa kembali melaksanakan sedekah bumi.

Sedekah Bumi, menurut Bupati Pati Haryanto selain sebagai ucapan rasa syukur, tradisi ini juga digelar sebagai bentuk rasa kebersamaan kepada sesama.

Wayang kulit ini ditampilkan sekaligus sebagai upaya sesarengan uri-uri (bersama melestarikan) seni tradisi, yang sekaligus mengedukasi pendidikan budi pekerti serta kepribadian.

“Selain sebagai rasa syukur kepada sang pencipta, sedekah bumi ini juga sebagai wujud pelestarian budaya yang sudah dilakukan turun-temurun, Sedekah Bumi dapat menolak balak atau menjauhkan dari musibah,” ujar Bupati.

Yashadi selaku Kades Lengkong mengucapkan terima kasih kepada Bupati Pati yang sudah datang di acara sedekah bumi di Desa Lengkong.

“Semoga warga masyarakat Desa Lengkong bisa kompak serta guyub rukun dan berharap agar hasil bumi bisa lebih berlimpah dan Produksi garam bisa lancar,” pungkasnya.

(po3/PO/MK)

Satlantas Polres Pati Laksanakan PKS di SMA Negeri 3

Institusi|oleh

PATI – Cakranusantara.net | Satlantas Polres Pati laksanakan PKS (Patroli Keamanan Sekolah) di SMA N 3 Pati melalui Unit Kamsel (Keamanan dan Keselamatan).

Kasatlantas Polres Pati AKP Adis Dani Garta melalui Kasi Humas Polres Pati IPTU Sukarno menuturkan, sasaran kegiatan ini adalah Siswa SMA N 3 yang tergabung dalam organisasi intra sekolah melalui wadah PKS (Patroli Keamanan Sekolah).

“Guna memberikan bekal pengetahuan kepada siswa siswi SMAN 3 Pati tentang pemahaman Patroli Keamanan Sekolah meliputi : Pemahaman UU no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas & angkutan jalan, Materi PBB, Gerakan 12 isyarat pengaturan lalu lintas serta Pemahaman tentang tata tertib berlalu lintas,” terangnya. Kamis (09/6/2022).

Selain kegiatan teori juga dilaksanakan latihan aplikasi di lapangan dalam hal penyeberangan dengan dasar gerakan 12 isyarat pengaturan lalu lintas.

“Kami juga memberikan pemahaman tentang tugas PKS ( Patroli keamanan Sekolah) agar berpedoman kepada aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga siswa siswi dapat memahami bidang tugasnya.” Imbuhnya.

Dalam hal ini, ikut membantu pihak sekolah dalam membantu menyebrangkan teman temannya saat datang & pulang sekolah serta ikut menanggulangi masalah kenakalan remaja serta bisa menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas sehingga bisa aman dan selamat di perjalanan saat menuju kegiatan di sekolah,” tandasnya.

(*/Mds/CN)

Kepala SDN Dukuhseti Dimutasi, Diduga Dampak Polemik Lahan Parkir

Daerah|oleh

Pati – Cakranusantara.net | Polemik klaim atas pemanfaatan lahan SDN Dukuhseti 2, terus berlanjut. Kali ini, meski Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pati pernah membantah akan memutasi Kepala SDN Dukuhseti 2 Supriyadi.

Namun, nasib kepala sekolah yang berjuang mempertahankan hak atas sejumlah fasilitas olahraga harus berakhir dengan mutasi jabatan.

Hal itu dibenarkan Supriyadi. Ia mengaku akan dipindahtugaskan ke SDN Tegalombo 3, Kecamatan Dukuhseti. Hal itu diketahui setelah ada undangan dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati yang pada 2 Juni 2022 lalu.

“Memang benar saya dimutasi ke SDN Tegalombo 3. Pada Jumat, 3 Juni lali saya diundang untuk menghadiri Pengukuhan Kepala UPTD Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Dinas Pendidikan. Acaranya waktu itu di Pendopo Kabupaten,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komite SDN Dukuhseti 2, Yong Sumarsono mengaku kecewa. Ia tak menyangka, pihak dinas akan memutasi kepala sekolah yang justru memperjuangkan kepentingan anak didik.

“Sangat kecewa sekali. Karena apa, masalah yang disini belum selesai tapi kepala sekolah dipindah. Kekecewaan saya ini karena saya harus menjawab pertanyaan wali murid. Padahal saat ini sekolah belum selesai membangun gapura,” terang Yong.

Menurutnya, kegiatan pembangunan gapura SD sudah mangkrak beberapa bulan akibat polemik yang terjadi di sekolah tersebut. Belum lagi masalah selesai, pihak desa sudah memperluas lahan yang memotong fasilitas lapangan sepak takraw dan lompat jauh yang digunakan latihan anak-anak SD.

“Silahkan dinas memindah kepala sekolah. Tapi jika pembangunan gapura sudah selesai. Itu anggaran bukan dari pemerintah, tapi murni iuran dari wali murid agar bangunan sekolah ini bagus,” sambungnya.

Yong mengaku sudah menempuh berbagai upaya agar polemik status hak tanah SDN Dukuhseti 2 segera diselesaikan. Termasuk menyurati DPRD Pati dan Bupati agar diadakan audensi.

“Namun sampai sekarang juga belum ada respon. Kalau bisa dewan memanggil pihak-pihak terkait dan diadakan audensi. Biar masalah segera selesai. Apakah harus menunggu wali murid dan alumni SD bertindak sendiri untuk menyelesaikan masalah ini,” pintanya.

Diberitakan sebelumnya, bahwa Disdikbud Pati membantah akan adanya kebijakan pemutasian pejabat di lingkup pendidikan. Pihaknya akan melakukan penjajakan dan mencari fakta tentang kasus lahan SDN Dukuhseti 2 dengan Pemdes Dukuhseti.

Diketahui, polemik antara SDN Dukuhseti 2 dengan Pemdes Dukuhseti berawal saat lahan digunakan parkir sepeda anak didik, lapangan sepak takraw dan lompat jauh dialihfungsikan jadi lahan parkir kantor desa.

Pembangunan parkir Balai Desa Dukuhseti pun dikerjakan pada Maret 2022. Namun dihentikan lantaran Pemdes belum mengganti fasilitas sekolah. Supriyadi, selaku kepala sekolah saat itu meminta pemdes mengosongkan lahan yang masih menjadi permasalahan.

(Ed/CN)

Kadisdikbud Pati Serahkan Bantuan 200 Juta Guna Renovasi TK

Institusi|oleh

Pati – Cakranusantara.net | Pemda (Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, Jawa Tengah serahkan bantuan Hibah Renovasi Gedung TK Kemala Bhayangkari Pati, Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Pati di Aula Bhakti Satria Polres Pati.

Kapolres Pati AKBP Christian Tobing melalui Kasubaghumas Polres Pati IPTU Sukarno kepada awak media mengatakan, Polres Pati hari ini selenggarakan kegiatan penyerahan bantuan berupa Hibah Renovasi Gedung TK Kemala Bhayangkari 42 dan 43 Pati, Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Pati secara simbolis.

“Penyerahan bantuan hibah dan penyerahan Plakat di laksanakan secara simbolis yang di serahkan oleh Kadisdikbud Kabupaten Pati kepada Kapolres (Kepala Kepolisian Resort) Pati.” Terangnya.

Hibah yang diserahkan oleh Pemda Pati kepada Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Pati itu guna renovasi Gedung TK Kemala Bhayangkari 42 dan 43 sebesar Rp. 200 juta rupiah.” Tambahnya.

Hadir dalam kegiatan itu, Kapolres Pati AKBP Christian Tobing, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Pati Winarto, Ketua Cabang Bhayangkari Pati Dr. Dani Tobing beserta pengurus, Wakapolres Pati Kompol Asfauri, para PJU Polres Pati, dan para Kapolsek Rayon 1 (Satu).

(Mh/CN)