Pati – Cakranusantara.net| Pengisian Perangkat Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah akhirnya resmi di Polisikan di Polres Pati. Pasalnya,
Pati – Cakranusantara.net | Haryanto, ada apa dengan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pati, uang Puluhan Milyaran rupiah belum ada penjelasan secara gamblang terkait peruntukannya.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua PMI Pati, Sugiono yang juga merupakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Pati, pagi-pagi mendadak chatting “Endo Semoyo” dengan alasan menjelang Pemilu.
“Sehubungan dengan kesibukan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, dengan hormat untuk audiensi diundur setelah pemilu Nggih,” bunyi chatting singkat Plt Ketua PMI Pati, Rabu (31/1/2024) Pukul 08.08 WIB.
Saat disinggung, emangnya pejabat (pejabat pemerintah) ikut berpolitik, paling audiensi cuma berapa jam sih, paling 1 sampai 3 jam maksimal, belum menjawab, dan hanya membaca pesan tersebut (chatting centang biru).
Sebelumnya, pihak Redaksi sudah berkirim surat secara resmi untuk memohon data pendapatan dana yang diperoleh dari iuran mulai dari Sekolahan, Desa hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 2020 sampai sekarang, serta peruntukannya untuk apa saja dalam penggunaan anggaran yang jumlahnya mencapai Puluhan Milyar tersebut.
(Hingga berita ini diterbitkan, Plt Ketua PMI Kabupaten Pati belum memberikan keterangan secara tertulis maupun voice note melalui pesan singkat via WhatsApp. Atau mungkinkah ikut berpolitik untuk memenangkan Ketua PMI Pati, Haryanto, S.H., M.M., M.Si yang saat ini sebagai Caleg DPR-RI Dapil III Jateng dari Partai PDI-Perjuangan). Rohman
Pati – Cakranusantara.net | Lagi, Haryanto Caleg DPR-RI Dapil lll Jateng tetap lakukan sosialisasi di Dukuh Gajah, Desa Lahar, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dengan mendatangkan masa hingga mencapai kisaran 500 an Orang, Jum’at (24/11/2023).
Data yang dihimpun media ini, lagi-lagi mendapati akan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Caleg DPR RI Daerah Pilihan (Dapil) lll tersebut dengan alibi Konsolidasi.
Ironisnya, agenda sosialisasi ini masih tetap aman-aman saja tak terendus oleh Bawaslu. Dengan demikian patut diduga tutup mata. Pasalnya, Haryanto sebelumnya adalah Mantan Bupati Pati (mantan orang nomor 1 di Kabupaten Pati).
Menindaklanjuti berita yang sebelumnya sempat tayang dengan judul “Haryanto Caleg DPR-RI Dapil lll Jateng Tak Tersentuh Bawaslu Meskipun Masih Mengumpulkan Ratusan Orang”
Haryanto, saat acara konsolidasi dalam sambutannya sempat mempertanyakan caranya seumpama paham, dari lima Kartu suara yang dipilih dulu itu yang mana?. Dari partai mana, nomornya berapa, namanya siapa.
“Tidak usah disebutkan lengkap dengan titelnya, cukup namanya saja, tidak usah pakai SH., MM., M.Si, agar tidak bingung, jadi jelaskan sesuai namanya saja, agar mudah dalam menjelaskan,” tanyanya.
Jadi nanti dalam menjelaskan ke tetangganya cukup menerangkan namanya, nanti ketemu sama Haryanto saja, Nomer 6, PDI Perjuangan. Tidak usah disebut detail daripada kangelan.
“Ini saja seharusnya tidak usah ditulis seperti ini daripada kesusahan dalam menerangkan ke mbah-mbahnya, yang sudah biasa menyebutkan saja kadang kebingungan,” terangnya.
Ironisnya, Haryanto saat hendak diwawancarai setelah pertemuan tersebut selesai lebih memilih menghindar, dengan cara melalui jalan pintas menuju ke Mobilnya.
(Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media belum konfirmasi apa alasannya, sehingga Haryanto masih tetap nekad kampanye untuk memenangkannya dalam ajang perebutan kekuasaan Kursi DPR-RI Dapil lll Jateng, hingga Bawaslu maupun KPU).
Pati – Cakranusantara.net | Haryanto Caleg DPR-RI Dapil lll Jateng dari Partai PDI-P tak tersentuh Badan Pengawasan Pemilihan Pemilu (Bawaslu) mulai dari Daerah, Provinsi hingga Bawaslu RI. Pasalnya, menurut aturan saat ini dilarang mengumpulkan orang, namun ia masih nekat melakukan kegiatan sosialisasi dan aman-aman saja, dengan dalih konsolidasi, Kamis (23/11/2023).
Data yang dihimpun media ini, mendapati akan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Caleg DPR-RI Daerah Pilihan (Dapil) lll Jateng tersebut mulai dari wilayah Kecamatan Pati Kota, hingga Pucakwangi dengan mengumpulkan orang yang jumlahnya hingga mencapai ratusan tiap kali pertemuan.
Ironisnya, hal tersebut masih tetap aman-aman saja, meskipun Haryanto (Mantan Bupati Pati) melakukan kegiatan tersebut. Sedangkan Caleg lain yang mengumpulkan orang diatas 10 orang di tegur oleh Bawaslu, namun ini yang terjadi justru berada, sosialisasi masih tetap aman dan jalan terus.
Adapun titik lokasi yang telah digunakan untuk bersosialisasi diantaranya, Gedung Korpri Pati, Gedung Haji Margorejo, Kayen, dan Pucakwangi.
Dengan ini, kami (redaksi Cakranusantara.net) berharap agar Bawaslu segera menindaklanjuti hal ini. Lantaran saat ini (sebelum tanggal 28 November) adalah detik-detik dilarangnya melakukan sosialisasi dalam hal Politik khususnya bagi Calon Legislatif (Caleg).
Pertemuan di Gedung Haji Kecamatan Kayen, Pati
Sementara itu, salah satu Caleg DPRD Kabupaten Pati yang tidak perlu disebutkan namanya mengaku, benar-benar tidak berani gegabah karena takut jika nanti sampai terbentur dengan aturan Bawaslu ataupun Komisi Pemilihan Umum (KPU), jadi sportif saja.
“Sebab aturan dari Bawaslu maupun KPU sudah cukup jelas, jika saat ini masih tahap senyap, atau belum masa Kampanye sebelum tanggal 28,” ungkapnya.
Ditambahkan tim pemenangan dari Caleg lain mengatakan, bahwa ia saja saat mengumpulkan orang, sempat di peringatkan oleh Bawaslu. Sehingga ia harus berhenti tidak lagi melakukan kegiatan itu, meskipun hanya sebatas ngobrol ‘ngalor ngidul’.
“Jangan menggunakan berbagai metode atau cara lain, biasanya dengan dalih mengadakan Konsolidasi. Namun pada ujung-ujungnya mengajak atau membentuk Timses yang intinya agar memilih dan memenangkannya,” ungkapnya singkat. (Rmn)
PATI – Cakranusantara.net | Akibat pro dan Kontra pada suatu Desa, berakibat tempat pendidikan jadi manja, kini Ratusan siswa SD Negeri Dukuhseti 02 Pati, Jawa Tengah melakukan aksi mogok sekolah.
Hal itu dipicu lantaran adanya dugaan penyerobotan lahan parkir dan lapangan olahraga milik sekolahan yang diduga dilakukan oleh pihak Desa. Sehingga dirasa kegiatan belajar mengajar (KBM) menjadi terganggu.
Ketua Komite mengatakan, karena lahan masih sengketa, kegiatan belajar mengajar di SDN Dukuhseti 2, terpaksa berhenti sementara waktu. Keputusan itu dilakukan oleh komite sekolah, serta para wali murid. Mereka meminta agar sengketa lahan segera diselesaikan. Sebab, jika masih berlanjut dikhawatirkan akan terus mengganggu kegiatan belajar mengajar.” Katanya.
Sebelum dicaplok pihak ketiga, lahan itu masih dalam sengketa dengan salah satu warga bernama Sunari (pemilik Sertifikat Hak Milik tanah) tersebut, sudah terbit sejak tahun 1997. Sedangkan sekolah itu sudah mulai diberdiri sejak tahun 1976, diduga ada permainan dalam penyertifikatan.” Ucapnya.
Pihak sekolah sudah meminta Sunari untuk mengajukan ke Pengadilan terkait keabsahan status Tanah itu menurut Hukum. Namun, ironisnya, hingga saat ini keluarga Sunari masih enggan mengajukan ke pengadilan, diduga takut terbongkar jika dalam proses penyertifikatan ada permainan mafia tanah.” Imbuhnya.
Belum kelar sengketa, tiba-tiba pihak Desa sudah meminta lahan SDN Dukuhseti 2 berukuran 7 x 14 meter untuk dijadikan tempat parkir balai Desa.
“Pihak Desa pun sudah membuat pondasi di lahan SDN Dukuhseti 02 pada bulan Maret lalu. Ini membuat kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan belajar mengajar terganggu.” Tutupnya.
Sementara itu, Kepala SDN Dukuhseti 02 Supriyadi membenarkan adanya penghentian kegiatan belajar mengajar sementara waktu. Ia mengaku mendapatkan permintaan itu baru tadi pagi.” Ungkapnya.
Meskipun kegiatan belajar mengajar tidak dilaksanakan, tenaga pendidik masih tetap masuk. Pihaknya belum mengetahui penghentian kegiatan belajar mengajar ini dilakukan sampai kapan.” Tanyanya.
Diketahui, Sebagian lapangan sepak takraw dan lompat jauh SD tersebut ‘dicaplok’ oleh pihak Desa. Wali murid berharap, pemerintah Kabupaten Pati segera menyelesaikan status hak tanah SD Negeri Dukuhseti 2 tersebut, agar permasalahan dengan Desa tidak berlarut-larut.” Harapnya.
Sementara, Kepala Desa (Kades) Dukuhseti Ahmad Rifa’i kepada awak media mengatakan, terkait dengan adanya pemberitaan yang muncul saat ini itu tidak membenarkan itu, dimana pihak Desa Dukuhseti yang dianggap “Nyaplok” tanah milik Sekolah Dasar (SD).
“Kalau pihak Desa dianggap “nyaplok” itu keliru, karna sebenarnya yang menjadi aset Disdikbud atau Daerah itu hanyalah bangunannya saja tidak beserta Tanahnya,” Katanya. Selasa (17/5/2022).
Pemasangan batas tersebut sudah berdasarkan surat kesepakatan bersama, atas tindaklanjut penyelesaian masalah antara SD vs Balai Desa yang sudah di fasilitasi dan dilakukan di Kecamatan Dukuhseti.
“Kami sudah melakukan mediasi pada Rabu (30/3/2022) lalu, yang diikuti beberapa pihak terkait, termasuk perwakilan dari Disdikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Kabupaten Pati oleh Kabid (Kepala Bidang Pembinaan SD),”tambahnya.
Pihak Desa dalam membuat pondasi, itu bukan asal-asalan namun berdasarkan hasil musyawarah yang sudah dilakukan di Kecamatan, itu tidak benar jika pihak Pemerintahan Desa (Pemdes) dianggap Nyaplok.
“Yang di anggap “Nyaplok” itu yang mana, kita berjalan sudah sesuai dengan kesepakatan, Sedangkan Lahan/ Tanah itu bukanlah merupakan aset Disdikbud ataupun aset Pemda. Melainkan, Sertifikat Tanah masih atas nama hak milik Pribadi atau Perorangan yang didalamnya juga disebutkan berisi bangunan Balai Desa dan SD,” pungkasnya.
PATI – Cakranusantara.net| Polemik Status Tanah Balaidesa dan SD masih belum terselesaikan. Pasalnya Pemerintah Desa (Pemdes)/ Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dianggap “Nyaplok” lahan SD oleh Kepsek, itu tidaklah benar.
Kepala Desa (Kades) Dukuhseti Ahmad Rifa’i kepada awak media mengatakan, terkait dengan adanya pemberitaan yang muncul saat ini itu tidaklah benar adanya, dimana pihak Desa Dukuhseti yang dianggap “Nyaplok” tanah milik Sekolah Dasar (SD).
“Kalau pihak Desa dianggap “nyaplok” itu keliru, karna sebenarnya yang menjadi aset Disdikbud atau Daerah itu hanyalah bangunannya saja tidak beserta Tanahnya,” Katanya. Selasa (17/5/2022).
Pemasangan batas tersebut sudah berdasarkan surat kesepakatan bersama, atas tindaklanjut penyelesaian masalahan antara SD dan Balai Desa yang sudah di fasilitasi dan dilakukan di Kecamatan Dukuhseti.
“Kami sudah melakukan mediasi pada Rabu (30/3/2022) lalu, yang diikuti beberapa pihak terkait, termasuk perwakilan dari Disdikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Kabupaten Pati oleh Kabid (Kepala Bidang Pembinaan SD),”tambahnya.
Pihak Desa dalam membuat pondasi, itu bukan asal-asalan namun berdasarkan hasil musyawarah yang sudah dilakukan di Kecamatan, itu tidak benar jika pihak Pemerintahan Desa (Pemdes) dianggap Nyaplok.
“Yang di anggap “Nyaplok” itu yang mana, kita berjalan sudah sesuai dengan kesepakatan, Sedangkan Lahan/ Tanah itu bukanlah merupakan aset Disdikbud ataupun aset Pemda. Melainkan, Sertifikat Tanah masih atas nama hak milik Pribadi atau Perorangan yang didalamnya juga disebutkan berisi bangunan Balai Desa dan SD,” pungkasnya.
Pati – Cakranusantara.net| Pengisian Perangkat Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah akhirnya resmi di Polisikan di Polres Pati.
Pasalnya, dalam pelaksanaan pengisian Perangkat disinyalir adanya kecurangan, diantaranya jual beli Jabatan ‘siapa yang punya uang dialah yang bakal jadi perangkat Desa’.
Muhamad Efendi (ME) salah satu calon perangkat Desa yang merasa di dholimi oleh Kepala Desa (Kades) serta Panitia pengisian Perangkat Desa akhirnya resmi mem polisikan kejadian-kejadian itu. Selasa (17/5/2022).
ME seusai mem Polisikan kepada awak media mengatakan, Berkas-berkas aduan hari ini telah saya masukkan di Polres (Kepolisian Resort) Pati atas adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, selebihnya biar nanti pihak Kepolisian sendiri yang melakukan penyelidikan lebih lanjut.
“Sebenarnya berkasnya sudah kami masukkan sejak Sabtu sore (14/5/2022) lalu, namun hari ini diminta datang untuk mendapatkan tanda bukti penerimaan dari Polres Pati atas aduan tersebut,” ungkapnya.
Senada Joko Sutrisno., S.H., selaku kuasa hukum ME yang akrab disapa Mbah Joko saat dimintai keterangan menjawab, bahwa hari ini bersama klien saya resmi telah melaporkan atas adanya dugaan-dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Ngemplak Kidul itu di Polres Pati.
“Pengaduan ini telah diterima oleh pihak Polres Pati pada ± Pukul 11.17 WIB, untuk selebihnya biar pihak kepolisian yang bertindak, kita tunggu saja hasilnya bersama-sama,”
Pati – Cakranusantara.net | Satu Perangkat Desa Suwaduk, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah disinyalir menyalah gunakan wewenang jabatan. Pasalnya, satu perangkat Desa ini telah meminta melebarkan bahu jalan tanpa persetujuan pemilik Tanah yang sah.
Data yang di himpun media ini, salah satu warga RT/RW 006/001 Desa Suwaduk sebut saja Lisa, kepada awak media mengatakan, Saya merasa kecewa dengan pihak Desa yang seakan sepihak dalam menjalankan pelebaran jalan untuk bahu jalan.
“Setelah pelebaran jalan itu, kebetulan pas saya pergi luar Kota (Kabupaten Demak), pekerja saya di datangi oleh salah satu perangkat Desa ‘Sekertaris Desa (Sekdes), Fahrurozi atau yang akrab disapa Pak Carik’ berhentikan kerja mereka, atas kejadian itu saya menjadi rugi,” ujarnya Senin (16/5/2022).
Saat pengukuran pelebaran bahu jalan
Sebagai pihak Desa seharusnya bisa memberikan contoh yang baik, bukannya malah semena-mena bisa berbuat semaunya, seakan telah menyalah gunakan wewenang jabatan.
“Semestinya pihak Desa itu bisa ngomong baik-baik dengannya terlebih dahulu, tidak asal melakukan pelebaran bahu jalan begitu saja, ditambah pak carik meminta pelebaran hingga 11 Meter (M),” cetusnya.
Lebar bahu jalan jika sampai 11 Meter
Kalaupun sebelumnya ngomong terlebih dahulu pasti akan saya kasihkan kok apalagi untuk kepentingan Desa, mereka juga punya nomor saya, bukannya seakan tak ber Etika.
“Kalau begini jadinya dibilang ikhlas ya ikhlas, kalau di bilang tidak ikhlas ya memang tidak ikhlas ‘rasa owel mesti ada’ meskipun itu untuk fasilitas umum (fasum),” tambahnya.
Dill dari pinggir aspal tambah ±1 Meter
Ketika di tanya? kok pelebarannya ke Selatan pas lahan saya, menjawab, nantinya yang sebelah Utara bakal didirikan bangunan oleh pak inggi.
“Disinggung akan di bangun apa pak, oleh pak inggi, tidak bisa menerangkan bakal dibangun bangunan apa disitu,” ujarnya.
Harapan saya, hal ini bisa jadi sebuah pelajaran, baik oleh Kepala Desa (Kades) maupun Sekdes serta perangkat-perangkat Desa lainnya.
“Dengan kejadian ini, semoga tidak terulang kembali pada warga yang lain. Karena itu, seakan-akan pak Sekdes telah menyalahgunakan kewenangannya,” harapnya.
Menggali ulang, dari galian bakal pondasi yang lama ke yang baru
Ditambahkan salah satu pekerja, membenarkan itu, bahwa waktu itu “Kamis (12/5/2022) lalu” kami diberhentikan dalam bekerja.
“Saat bu Lisa pergi luar kota, kami di datangi pak carik Fahrurozi dan berhentikan, agar tidak kerja dulu ‘biar urusannya selesai’ baru di teruskan,” tambahnya.
Awalnya Pak Carik minta lebar jalan hingga 11 (Sebelas) meter, dan menurun 9 (Sembilan) hingga 7.5 (Tujuh Setengah) M.
“Lebar jalan yang di ukur mulai dari muka talud jalan sebelah Utara sampai kelebaran 11 M,” jelasnya.
(Sementara itu, Juremi Kepala Desa (Kades) setempat saat di konfirmasi melalui pesan singkat via WA (WhatsApp) belum ada tanggapan sama sekali hingga berita ini diterbitkan, guna membahas terkait informasi tersebut).
