Balaidesa Bumirejo di Geruduk Puluhan Wartawan, Ada Apa?

Desa|oleh

Juni, 8, 22

Pati – Cakranusantara.net | Desa Bumirejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah di geruduk Puluhan Wartawan bersama PH. Pasalnya ada dugaan penyelewengan dana PNPM atau Kuotaku.

PNPM sendiri tujuannya untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, sehingga Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007.

Melalui PNPM Mandiri ini agar dapat dijadikan sebagai trobosan atau menjadi mekanisme dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur dari masyarakat Desa setempat.

Data yang dihimpun media ini, dengan adanya dugaan itu kemudian Desa gelar Audiensi bersama warga Desa setempat yang di dampingi oleh Pendamping Hukum (PH) atau Kuasa Hukum.

Kades (Kepala Desa) Bumirejo H. Sutrisno mengatakan, jika pihaknya selama ini sudah melakukan upaya auditor independen terkait Dana PNPM tersebut.

“Masalah dana PNPM itu sudah di audit, namun harapan saya, masalah ini bisa di selesaikan di tingkat bawah (Desa) jangan sampai masuk keranah hukum lebih lanjut.” Ungkapnya. Rabu (8/6/2022).

Sementara itu Musthofinal Akhyar, S.H., selaku kuasa hukum Hery Setiawan yang merupakan warga setempat yang mempertanyakan terkait Dana PNPM itu mengatakan, jika kami saat ini masih menunggu untuk meng klir kan perkara ini, terkait dana yang patut kami duga adanya penyelewengan.

“Adapun perkiraan dari kasatmata klien kami dalam penyelewengan Dana PNPM itu bekisar antara Rp. 250 Juta rupiah,” jawabnya.

Adapun pada pertemuan kali ini masih belum ada kesimpulan atau titik temu yang terang, karna data yang di tunjukkan kepada kami ini masih merupakan data mentah dan masih membutuhkan kajian yang lebih dalam lagi,” tambahnya.

Susilo Selaku Koordinator PNPM/ Kuotaku mengatakan, pihaknya akan menjebatani khususnya dalam pengelolaan Unit Keuangan Kuotaku, kedepannya nanti akan bekerja lebih transparan, lebih akuntabel.

“Karena program Kuotaku ini menyangkut dengan dana Masyarakat, yang nantinya akan kami guyurkan kepada masyarakat, yang mana saat ini kami belum bisa memberikan keterangan lebih detail.”

Selanjutnya, kami teman-teman dari Unit Pengelola Keuangan (UPK), akan kami pertajam lagi dalam meng Audit, agar kami segera dapat menemukan solusi, dan mudah-mudahan ada solusi pada Desa Bumirejo pada umumnya.

Disinggung berapa jumlah nominal yang masih tersisa saat ini menjawab, saya belum bisa menjelaskan lebih detail karna KSM dan UPK saat ini masih bekerja untuk mengidentifikasi persoalan ini.

“Teman-teman kami masih terus bekerja di lapangan jadi belum bisa menyimpulkan berapa jumlah Dana yang ada,” pungkasnya.

(MH-CN)

Kades Tlogorejo Melakukan Mal Administrasi, Akan di Seret ke Jalur Hukum

Daerah|oleh

Mei, 14, 22

PATI – Cakranusantara.net | Merebaknya isu tak sedap terkait dugaan Permainan dalam ujian Perangkat Desa Tahun 2022 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah membuat Beberapa Lembaga Dan Tokoh Masyarakat Pati Geram.

Lantaran semakin banyaknya aduan dan bukti ketidak beresan dalam Pelaksanaan ujian CAT yang di laksanakan di Hotel UTC Semarang beberapa waktu yang lalu.

Data yang dihimpun media ini, Supriyanto Ketua PGN Makoda Pati mengatakan, Kabupaten Pati saat ini dengan terang -terangan telah menjadi Panitia Tingkat Kabupaten meskipun dalam Peraturan Tidak menyebutkan hal tersebut, sesuai UU nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

“Pihak Kabupaten seakan menjadi Panitia/ penyelenggara pencari pihak ketiga dalam pelaksanaan ujian CAT di UTC Semarang pada beberapa waktu yang lalu,” katanya.

Mbah Joko Kuasa Hukum ME Bakal Mempolisikan Pengisian Perangkat Desa Ngemplak Kidul

Seperti yang terjadi di Desa Tlogorejo, Kecamatan Jakenan, diduga ada Mal Administrasi yang dilakukan Kades terkait Pengabdian pada salah satu calon Perangkat Desa.

“Satu calon Perangkat Desa Tlogorejo disinyalir adanya rekayasa dalam skor pengabdian, ada yang memiliki pengabdian namun tidak diakui oleh Kades Tlogorejo disinyalir agar kalah dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa,” tambahnya.

Kades diduga telah dengan sengaja melakukan hal diluar Peraturan dengan merubah struktur pada salah satu Lembaga Desa tanpa adanya musyawarah disertai berita acara yang jelas. Bahkan Kades Berani menandatangani SK tanpa stempel Kades, tetapi memakai Stempel Sekretariat Desa (Sekdes).

“Kades seakan sudah menyiasati dengan melemahkan skor pengabdian pada salah satu calon perangkat Desa dengan mengganti struktur secara sepihak,” ujarnya.

ME Merasa Terdholimi Dalam Pengisian Perangkat, Akhirnya Mengadu di Kejari Pati

Tidak hanya itu, penolakan pengabdian salah satu calon dari pengadilan yang dianggap tidak sesuai dengan persyaratan juga terjadi, diduga Kades juga terlibat dalam hal tersebut, disinyalir karena sudah punya calon sendiri.

“Yang membuat janggal dan patut di pertanyakan?, kenapa Kades mengundang calon yang gagal tersebut tertulis sebagai pengurus lembaga, padahal status skornya tidak diakui waktu diajukan pengabdian,”tanyanya.

Ironis..!!, Lagi-lagi di Dapati Diduga Parkir Liar di Stadion Joyo Kusumo Pati

Ditambahkan Tokoh Masyarakat yang juga Pengamat Kebijakan Selamet Widodo, S.H., yang akrab disapa Om Bob mengatakan, menyikapi santernya rumor yang berkembang saya (Om Bob) memberi Peringatan Keras Kepada Kades yang diduga kuat telah melakukan Mal Administrasi agar tidak main-main dalam melawan hukum, dengan menerobos Peraturan, apapun yang telah melawan hukum itu menciderai Demokrasi apalagi merugikan masyarakat.

“Jika Desa Tlogorejo melakukan Mal Administrasi ya harus diproses secara hukum, karena sudah masuk ranah pidana, sudah banyak informasi yang saya terima dan ada juga bukti yang mengarah ke tindak pidana, meski begitu kita akan terus mencari fakta dan bukti untuk dibawa ke ranah hukum,” sebut Om Bob.

Saya akan mengajak teman-teman Media dan Lembaga untuk mengawal dugaan kasus tersebut sampai di persidangan, bahkan kalau ada kejadian ditempat lain juga akan kita kawal, Negara ini Negara Hukum, di negara kita ini tidak ada yang kebal hukum.

“Dalam pemerintahan semua Peraturan harus dilaksanakan secara benar, siapa saja yang melakukan pelanggaran harus di proses secara hukum sampai tuntas.” Cetusnya.

(Mh-CN)