, , , , , , , , , , , , , ,

Balai Desa Langse Margorejo Digeruduk Puluhan Warga, Tuntut Pecat Bendahara Desa

Februari , 2024

Pati – Cakranusantara.net | Balai Desa Langse, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati digeruduk puluhan Warga, mereka menuntut untuk segera memecat Bendahara Desa. Pasalnya ia menilai kurang transparan, Rabu (7/2/2024).

Kades Langse, Amrudin mengatakan, jika pada prinsipnya pemerintah Desa sudah melaporkan ke pihak Inspektorat maupun Dispermardes. Akan tetapi, warga masyarakat tidak “sronta” sehingga terjadi demo lagi seperti ini.

“Kades dituntut untuk segera melaporkan perangkat kami dan hari ini pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kapolsek dan Camat serta Bank BPD, hasilnya saat ini akan membawakan aspirasi permintaan warga untuk ke Kapolsek dan melengkapi data untuk melaporkan ke Polresta Pati,” paparnya.

Sebelumnya, pihak yang bersangkutan sudah diminta untuk mengembalikan pada tanggal 5 Februari. Namun sampai sekarang belum ada pengembalian sama sekali.

“Amrudin berharap, agar persoalan ini segera berakhir, bukan berarti kita mau membunuh seseorang ataupun benci itu tidak. Namun yang bersangkutan sudah berjanji sendiri dan mengingkari sendiri, jadi warga merasa geram,” lanjutnya.

Pada intinya, perangkatnya meminta waktu satu bulan lagi untuk melakukan pengembalian. Masalahnya mau menjual asetnya namun belum laku.

“Perangkat meminta waktu mundur, karena asetnya belum laku, guna melakukan pengembalian uang Desa,” tuturnya.

Disinggung  tentang adanya dugaan pemalsuan tanda tangan yang katanya memang sudah disuruh oleh atasannya. Kades menepis itu, dalam hal itu tidak mungkin, karena setiap hari ia merasa berada di kantor.

“Kalau untuk tanda tangan mestinya enggak perlu dipalsu, karena langsung bisa untuk ditandatangani, karena ia selalu di Desa. Kalau memang dia punya alasan seperti itu ya silakan diungkapkan karena dia memiliki hak untuk membela diri,” tepisnya.

Sementara itu, Ibnu Sugiarto salah satu warga menuntut untuk memberhentikan salah perangkat desa, yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dan pemalsuan tanda tangan sehingga.

“Ia menghendaki Bendahara Desa untuk segera dipecat, karena sudah beberapa bulan melakukan perjanjian untuk mengembalikan. Namun tidak segera dikembalikan.

“Menuntut Kades, untuk segera melaporkan ke polres. Karena memang seharusnya Kades yang melaporkan sebab tanda tangannya dipalsukan,” tuntutnya.

“Untuk tuntutan hari ini ada dua, yakni usut tuntas pelaku tindak pidana korupsi dan dugaan pemalsuan tanda tangan terhadap bendahara keuangan, serta agar segera dipecat,” kecam Ibnu Sugiarto saat didepan Kantor Desa. (Rohman)

, , , , , , , , , , , , ,

AKP Parsa Pimpin Sosialisasi Larangan Knalpot Brong di Mbongsri

Januari , 2024

Pati – Cakranusantara.net | Sosialisasi terkait penggunaan knalpot brong kepada pemilik bengkel variasi yang menjual atau pun memasangkan kembali gencar digelar pihak kepolisian Satuan Lalu Lintas Polresta Pati, Selasa (09/01/2024).

Kali ini dipimpin oleh Wakasat Lantas Polresta Pati AKP Parsa menyasar di toko penjual knalpot variasi di Dukuh Mbongsri Desa Mulyoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kasat Lantas Kompol Asfauri mengatakan dalam sosialisasi kali ini Bengkel dan Toko Sparepart penjual knalpot diminta membantu menegakkan peraturan dan tata tertib lalu lintas dengan tidak menjual knalpot brong atau racing lagi.

“Penggunaan knalpot brong sangat mengganggu kenyamanan dan meresahkan masyarakat. Jadi dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran para pemilik toko Sparepart dan bengkel untuk tidak menjual serta memakaikan knalpot brong lagi kepada masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, pemakaian knalpot terhadap kendaraan ada aturannya. Kalau menggunakan knalpot tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan termasuk knalpot brong/racing, dapat sanksi pidana atau denda sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 285 ayat (1) mengatur tentang persyaratan teknis dan laik jalan yang tidak memenuhi standar.

Dalam ketentuan tersebut salah satunya adalah larangan penggunaan knalpot bising/bogar/brong.

“Menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk mendukung penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran knalpot Brong yang dilakukan oleh Polri, karena keberadaan knalpot Brong betul-betul sangat meresahkan masyarakat,” pungkasnya. (Humas /Rmn)