Parade Nusantara Jalin Kerjasama Dengan UBK

Februari, 19, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Universitas Bung Karno (UBK) menjalin kerja sama dengan Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara. Kerja sama ini untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) baik masyarakat dan perangkat desa di Indonesia.

Kerja sama tersebut dikukuhkan dalam bentuk nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Rektor UBK Dr Didik Suharyanto dan Ketua Umum Parade Nusantara Sudir Santoso dengan disaksikan oleh Ketua Yayasan UBK M Marhaendra Putra di aula pertemuan kampus UBK.

Kerja sama antara UBK dengan Parade Nusantara tersebut, melingkupi kerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur desa; dalam bidang penelitian oleh sivitas akademi dan pengembangan masyarakat; hingga pengabdian dan pendampingan masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen baik kampus hingga di desa itu sendiri.

Dalam sambutannya, Ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno M Marhaendra Putra, mengapresiasi adanya kerja sama ini yang menurutnya sebagai sumbangsih UBK pada bangsa sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi.

“Saya sangat menyambut baik atas terjalinnya kerja sama ini. Besar harapan saya terhadap kerja sama ini agar membangun Indonesia lebih tepat sasaran. Terlebih terkait dengan ini, dalam pembukaan UUD 45 termaktub sebuah amanah yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa,”kata Marhaendra dalam keterangannya, Jumat (10/9/2021).

Marhaendra yang merupakan putra kedua Almarhumah Hjh Rachmawati Soekarno Putri ini juga menegaskan UBK dan Yayasan Pendidikan Soekarno senantiasa berkomitmen untuk terus mengajarkan ajaran-ajaran Bung Karno. Salah satunya, mengenai ide dan gagasan nasional pendirian bangsa Indonesia.

“Karena menurut cita-cita pendiri bangsa, dari desa lah muncul semua ide dan gagasan nasional yang mendasari pendirian bangsa. Desa itu kualitas, tak ada materialistis, tak terpengaruh kota-kota. Di desa lah selalu mengutamakan gotong royong,”jelasnya.

Ia mengungkapkan Yayasan Pendidikan Soekarno dan UBK tentunya sangat berharap adanya kerjasama yang terjalin. Ia berharap, UBK dapat membangun spirit ajaran Bung Karno dalam rangka pembangunan karakter bangsa Indonesia. “Sehingga tidak ada lagi stigma keterbelakangan kebodohan,” tutur dia.

Marhaendra menambahkan ditandatanganinya MoU dengan Parade Nusantara ini adalah bertujuan untuk memperkokoh karakter bangsa seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa.

“Ditandatanganinya MoU ini kami harap bisa menjadi jalan agar kita tidak putus akar, karena karakter asli Indonesia itu ada di desa. Karenanya kami Yayasan Pendidikan Bung Karno melalui UBK ingin membantu desa melalui pendidikan, penelitian yang sesuai semangat Tridharma Pendidikan,”ucap dia.

Di kesempatan yang sama, Ketua Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara Sudir Santoso mengatakan bahwasanya, kerjasama ini merupakan hari bersejarah. Di mana, bertemunya dua kutub antara masyarakat desa dengan pendidikan dalam hal ini adalah kampus UBK.

“Tentu ini bisa memberikan jalan yang lebar seperti cita-cita Bung Karno sendiri bahwa desa harus berdikari secara ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya. Tapi untuk mencapai tri sakti tiga hal itu kuncinya satu yaitu ilmu, ilmu dan ilmu. Karenanya ini bersejarah karena dari sini lah akan dimulai transfer pengetahuan ke desa-desa,”ucap Sudir.

Lebih lanjut, Sudir menerangkan bahwa rakyat desa pada hakikatnya adalah pemegang saham terbesar di Indonesia. Tercatat sebanyak 267 juta warga indonesia, sebanyak 68 persennya adalah merupakan warga desa, namun desa tak lepas dari stigma keterbelakangan dan kebodohan.

“Karenanya kami sangat bangga menyambut adanya kerja sama ini desa sangat membutuhkan pengetahuan-pengetahuan yang akan berefek sangat positif bagi desa itu sendiri tanpa mengubah karakternya,”ucap dia.

Sudir juga menceritakan bahwa kerja sama ini saat ini sangat krusial di tengah adanya UU Desa dan Dana Desa yang disalurkan pemerintah dengan jumlah miliaran rupiah tiap tahun.

Namun, tambah dia, selain menjadi berkah karena desa memiliki modal awal untuk stimulus pembangunan dan peningkatan kapasitas aparatur, tapi ada musibah juga di sana di mana sekitar 80 persen aparatur desa itu belum cakap, belum siap dan belum mampu mengelola dana besar secara proporsional dan profesional.

“Ini lah yang akhirnya kita temukan ada beberapa terjerat kasus pidana, setelah dicek putusan akhirnya sekitar 95 persen itu karena kelalaian dan ketidaktahuannya sehingga maladministrasi, sedangkan lima persen secara sengaja melakukannya. Ini lah saya memandang sangat tepat kerja sama ini dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa,”tuturnya.

Sudir menambahkan, Diketahui Yayasan Pendidikan Soekarno didirikan oleh Ibu Dr.(HC) Hj. Rachmawati Soekarnoputri SH., putri Proklamator Kemerdekaan RI, Bung Karno, pada tanggal 27 September 1981 dengan membawa misi, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam kerangka membangun karakter dan jiwa bangsa (Nation Character Building) sebagaimana dicetuskan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia tersebut.

https://youtu.be/K84psrT7jag

Dalam kiprahnya, Yayasan Pendidikan Soekarno telah mendirikan sekolah-sekolah seperti SMA Nasional di Klaten, Semarang dan Boyolali, TK Rachmawati di Boyolali dan TK Sarinah di Jakarta, Cibubur serta Klaten.

Pada tahun 1983, melalui Yayasan ini beliau mendirikan perguruan tinggi dengan nama Institut Ilmu Pengetahuan Dan Kebudayaan Bung Karno. Menyesuaikan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, nama tersebut diganti menjadi Universitas Bung Karno (UBK) melalui Keputusan Ketua Umum Yayasan No. 279/YPS/VIII/1983.

Namun sayang, Pemerintah RI pada saat itu tidak memberikan ijin berdirinya UBK.Setelah melalui kerja keras dan usaha para pengurus Yayasan selama 16 tahun dan berkat Ridho Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Pemerintah RI mengijinkan berdirinya UBK, melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomer. 101/D/O/1999 pada tanggal 11 Juni 1999. Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 1999, Presiden RI Ke-3, Bpk. BJ. Habibie, berkenan meresmikan berdirinya UBK di Istana Negara.

Sementara itu, Parade Nusantata adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang mayoritas anggota dan pengurusnya adalah masyarakat pedesaan dengan pilar penyangganya adalah aparatur pemerintahan yaitu para kepala desa, perangkat desa, mantan kepala desa, dan mantan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Elemen pemudanya terdiri dari Karang Taruna Desa dan elemen wanitanya adalah Ibu-Ibu penggerak PKK Desa.

Organisasi ini diketuai oleh Sudir Santoso SH., MH. Parade Nusantara memiliki agenda strategis yaitu pengesahan RUU Pembangunan Pedesaan. Organisasi ini menggelar kongres pertamanya di Solo tanggal 8 Juni 2009 dan dibuka secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam upayanya memperjuangkan pengesahan RUU Pembangunan Pedesaan, organisasi yang dibina oleh Budiman Sudjatmiko ini telah beberapa kali melakukan demonstrasi. Demonstrasi yang pertama dilakukan tanggal 22 Februari 2010.

 

(Red)

Ditreskrimum Polda Jateng Berhasil Ungkap Kasus Perdagangan Anak Dibawah Umur, di Karoke Ping

September, 10, 21

SEMARANG – Ditreskrimum Polda Jateng hari ini menggelar konferensi Pers terkait kasus perdagangan anak yang berhasil di bongkar oleh Subdit renata, pada 7 September 2021, sekira pukul 23.00 Wib. hal ini di sampaikan langsung oleh Dirreskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Djuhandani Rahardjo, di Lobby Ditreskrimum Polda Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, Jawa Tengah, Jumat (10/9/21).

Dijelaskan Dirreskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Djuhandani Rahardjo, Adapun lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di salah satu tempat Ping karoke yang berada di jalan komplek pasar beras, Desa Kintaragan, Kecamatan Tegal Timur.

Adapun korban ini, lanjut Djuhandani, berjumlah tiga orang dan masih dibahwa umur. Diantaranya, dua orang masih berusia 17 tahun dan satu orang berusia 14 tahun, dimana ketiga korban ini berasal dari Bandung dan Cianjur.

“ketiga korban ini masih dibawah umur, ketiga orang korban ini di pekerjakan dalam Ping Karoke yang berada di wilayah tegal tersebut, ketiganya berasal dari daerah Jawa Barat,”kata Kombes Pol Djuhandani Rahardjo.

Sedangkan untuk para pelaku, Kata Djuhandani, Ditreskrimum Polda Jateng sementara sudah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu, SAN, Ade dan IS. Masih ada kemungkinan tersangka lain dalam kasus ini.

Lanjut Djuhandani, Tersangka SAN yang disebut sebagai mami ini, bertugas melakukan perikrutan pemandu lagu terhadap korban melalui via Chat Wasthaap dan juga membuatkan dokumen palsu kepada para korban. Sedangkan pelaku Ade, sebagai pemilik Ping Karoke, dimana Pelaku ini memilik kesepakatan terhadap SAN, dengan memberikan uang sewa sebesar Rp 60 juta pertahun, untuk mencari korban dibawah umur untuk berkerja di karoke miliknya.

“Sedangkan untuk tersangka IS, sebagai pengelola karoke, dimana pelaku mengetahui ada anak dibawah umur yang dipekerjakan di karoke yang dikelolanya tersebut sebagai LC. Ketiga pelaku ini memiliki peran peran masing masing seperti yang kami dampaikan tadi,”terang Djuhandani.

Dia menjelaskan, Kasus ini berhasil terungkap, setelah Tim Subdit renata Polda Jateng melakukan penyidikan di tempat karoke tersebut. Ironisnya, selain mereka di jadikan sebagai LC mereka juga di minta untuk membuka BO, dan sudah disediakan tempat oleh pemilik Ping karoke tersebut.

“Ketiga korban ini juga sering dibawa keluar oleh pelaku, untuk diantarkan kepada tamu yang berada di hotel. Saat ini sedang dilakukan penyidikan di beberapa TKP, dan kami sudah mengantongi beberapa Hotel yang korban sering diantar oleh pelaku,”terangnya.

Ketiga pelaku di jerat dengan pasal 76 jo pasal 88 UUD RI no 35 tahun 2014 tentang perubahan UUD RI no 23 2002 tentang perlindungan anak, serta junto pasal 17 no 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang dengan ancaman hukum 15 tahun penjara dengan denda Rp 120 Juta.

(Humas/MCI/Red)

Kunjungan Kerja ke DIY, Presiden Ingin Pastikan Vaksinasi Terus Bergulir

September, 10, 21

Yogyakarta – Presiden Joko Widodo melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kepala Negara didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di DIY sejak Kamis (9/9) petang, usai melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat, 10 September 2021.

Dalam kunjungan kerjanya di DIY, Presiden dan Ibu Iriana diagendakan untuk melakukan peninjauan vaksinasi yang digelar di Jogja Expo Center, Kabupaten Bantul.

Selain itu, Presiden dan Ibu Iriana juga akan meninjau kegiatan vaksinasi bagi para pelajar di SLB di Kabupaten Bantul.

Setelahnya, Presiden akan memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-DIY yang rencananya digelar di Kompleks Kepatihan Danurejan, Kota Yogyakarta.

Siang harinya, Presiden Jokowi juga dijadwalkan untuk berkunjung ke Madrasah Muallimin Muhammadiyah di Bantul Yogyakarta. Di sana, Presiden akan meninjau sekaligus meresmikan sejumlah sarana dan prasarana yang ada di madrasah tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto, Kapolda DIY Irjen Pol Drs Asep Suhendar M.Si, Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Afianto, Danlanud Adisucipto Marsma TNI M. Yani Amirullah dan Danlanal Yogyakarta Kolonel Laut (KH/W) Damayanti, S.H., M.M,.

(Penrem 072/wa/red)

Kodim 0718/Pati Peduli Kelestarian Lingkungan di Pantai Pangkalan

September, 10, 21

Pati – Peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup serta kelestarian lingkungan hidup guna kelangsungan masa depan sebagai warisan anak cucu kelak dikemudian hari, jajaran Kodim 0718/Pati menggelar kegiatan pembinaan lingkungan hidup tahun anggaran 2021, Jum’at (10/09/2021).

Kegiatan karya bakti dalam rangka pembinaan yang digelar dalam rangka lingkungan hidup yang bertajuk “Bersinergi Dalam Menjaga Dan Melestarikan Lingkungan Hidup” dilaksanakan di pesisir pantai desa Pangkalan kecamatan Margoyoso kebupaten pati.

Kerja bakti yang dilaksanakan hari ini melibatkan unsur TNI dari Koramil 06/Margoyoso, relawan serta masyarakat desa setempat adalah pembersihan sampah sekitar pantai desa Pangkalan dan melaksanakan perawatan pohon mangrove yang sudah ada.Koordinator kegiatan Kapten Inf Kusmiyanto Perwira Seksi Teritorial Kodim 0718/Pati mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah salah satu program Kodim 0718/Pati untuk kelestarian lingkungan salah satunya dilingkungan pantai.

“Hari ini kami dari TNI bersama semua unsur terkait dan masyarakat desa Pangkalan kecamatan margoyoso melaksanakan kerja bakti pembersihan sampah disekitar pantai serta perawatan tanaman mangrove disepanjang pantai Pangkalan,”ujar Kapten Kusmiyanto.

Ia juga membeberkan tentang pentingnya melaksanakan kegiatan seperti ini diantaranya adalah untuk menjaga ekosistem pantai dan menjaga pantai dari bahaya abrasi terkait dengan perubahan cuaca pemanasan global.

“Efek pemanasan global sangat luar biasa terhadap perubahan iklim, sehingga kita semua harus mempunyai rencana jangka panjang untuk menyelamatkan lingkungan khususnya pantai untuk warisan anak cucu kita kelak,”tandasnya.

(pendim/Red)

Serakah..!! Kuburan di Tambahmulyo di Sulap Menjadi Bangunan PDU

September, 10, 21

Pati – Pemerintah Desa (Pemdes) Tambahmulyo Diduga ingin menguasai Program dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pati,sampai Sulap-menyulap Makampun Jadi, Kuburan di sulap menjadi tempat Pusat Daur Ulang (PDU), ini menunjukkan Keserakahan yang disertai seakan-akan kebal dari murka illahi, Kamis (09/09/2021).

Penyiasatan demi kekuasaan dan/ atau ingin kuasai program bantuan DLH Pati, diduga dengan sengaja pemdes Tambahmulyo korbankan tanah makam untuk disulap menjadi tempat mengolah sampah (wujud dari keserakahan manusia tanpa mempedulikan dampaknya.

Ironisnya, anggaran yang bersumber dari DAK (dana alokasi khusus) untuk pembangunan Pusat daur ulang (PDU) yang menyasar ke Desa Tambahmulyo kecamatan gabus kabupaten Pati, tersebut Diduga untuk kepentingan pribadi pada jenjang kedepan agar bisa meraup keuntungan lebih.

Hal itu sangat disayangkan beberapa warga setempat, makam yang sudah ada sejak puluhan tahun bahkan mungkin ratusan taun tersebut harus hilang situsnya disinyalir karena keserakahan beberapa oknum-oknum penggila harta, Kamis,09-09-2021.

Berdasarkan keterangan Nara sumber (Nasum) yang tidak berkenan sebutkan namanya takut terjadi intervensi dari pemdes setempat mengatakan kepada awak media, Makam tersebut sudah ada sejak lama,dari saya masih kecil sudah ada makam tersebut, yang saya herankan kalau makam tersebut milik warga kok mereka diam,makam keluarganya di bongkar dijadikan tempat pengolahan sampah,bahkan dari pihak pekerja ada yang merasa ketakutan karna setiap mau menggali kedalaman satu meter ditemukan papan dan/ atau peti jenayah dan tulang manusia,”ocehnya kepada awak media.

“justru saya malah menduga kalau makam tersebut mungkin milik sesepuh desa Jogan atau nenek moyang kita yang terdahulu,”pungkas warga.
 
 
Sementara itu, saat kadus Trimo di konfirmasi awak media mengatakan,”Kalau makam tersebut sudah ada sejak saya lahir dan makam tersebut sudah tidak difungsikan sejak saya lahir juga,”terang Kadus trimo.
 
https://youtu.be/3SVQDyyG42A
 
“Jadi apa salahnya kalau makam tersebut di bongkar dan dijadikan tempat daur ulang sampah toh makam tersebut sudah tidak aktif jadi pihak desa mencoba di fungsikan program lain, dan hal itu juga sudah di musdeskan,”pungkas Kadus trimo.
 
https://youtu.be/S5_37dxoeJY
 
Di tambah data yang di himpun oleh awak media dengan kejadian-kejadian pihak rekanan yang seakan-akan sekarat dalam pendanaan ada-ada saja kendalanya, hingga masa aktif kontrak habis per 13/08/2021 (bulan lalu) masih tetap dipaksakan (sempat tersendat dan sekarangpun diduga hampir sekarat), Disinyalir itu sedikit karma namun belum dirasakan pihak rekanan maupun pemerintah Desa.
 
https://youtu.be/3SVQDyyG42A

Bersambung

(AR tim)

Presiden Resmikan Bendungan Paselloreng dan Mendukung Sulsel Sebagai Lumbung Pangan Nasional

September, 9, 21

Wajo – Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo meresmikan Bendungan Paselloreng yang ada di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis, 9 September 2021.

Bendungan yang dibangun sejak tahun 2015 dan telah dilengkapi dengan Bendung Irigasi Gilireng tersebut, diyakini akan mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional.

“Bendungan Paselloreng ini menelan biaya Rp771 miliar dan sudah dilengkapi dengan Bendung Irigasi Gilireng yang akan sangat bermanfaat untuk mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional,”ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya saat peresmian berlangsung.

Presiden juga menjelaskan bahwa Bendungan Paselloreng merupakan bendungan dengan kapasitas daya tampung yang cukup besar hingga 138 juta meter kubik dan luas genangan sebesar 1.258 hektare.

Melalui daya tampung tersebut, Bendungan Paselloreng diyakini akan mampu mengairi 8.500 hektare sawah dan meningkatkan frekuensi tanam para petani sekitar.

“Kita harapkan dengan suplai air yang ada akan meningkatkan frekuensi tanam yang mungkin 1 bisa jadi 3 atau 2 sehingga meningkatkan produktivitas lahan serta akhirnya bisa kita harapkan meningkatkan kesejahteraan petani,”imbuhnya.

Selain itu, Bendungan Paselloreng juga dinilai akan memberikan manfaat lain bagi masyarakat sekitar bendungan. Mulai dari ketahanan air, reduksi banjir Sungai Gilireng sebesar 489 meter per detik, dan menyediakan air baku 145 liter per detik bagi 6 kecamatan di Kabupaten Wajo.

“Juga berfungsi tentu saja untuk daerah konservasi yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata dan memberikan alternatif pendapatan baru bagi masyarakat,”ucap Presiden.

Presiden pun menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen menyediakan suplai air secara berkelanjutan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Salah satu komitmen pemerintah diwujudkan dengan menyelesaikan 17 bendungan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga Desember mendatang.

“Kita harapkan dengan bendungan-bendungan yang ada ini sekali lagi ketahanan pangan kita akan bisa kita perkuat dan kita tingkatkan,”ungkapnya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam peresmian tersebut adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, Plt. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, dan Bupati Wajo Amran Mahmud.

(**/intan’jr/red)

Polres Pati Tugaskan Anggota Guna Tertibkan Dump Truk Bermuatan Tanah Tanpa Penutup Yang Ndablek

September, 9, 21

PATI – Kepolisian Resort (Polres) Pati tugaskan Anggotanya untuk menertibkan Dump Truk yang Bermuatan Tanah Urug dan muatan lainnya yang tanpa Penutup disinyalir karena ndablek dan/ atau malas untuk menutupkan terpalnya, Kamis (09/09/2021).

Informasi yang dihimpun oleh awak media,Polres Pati bergerak cepat dalam menyikapi pemberitaan yang terbit pagi tadi,dan lanngsung beroperasi pada dua titik yakni Jl. Pati- Tayu dan juga Jl. Juana-Jakenan.

Dalam Pati-Tayu langsung di tindak lanjuti oleh Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Pati,yang dilaksanakan oleh Kepala Unit (Kanit) Turjawali, Purwanto yang bergerak cepat bersama Anggota menuju Kecamatan Trangkil guna menjaring dan/ atau menertibkan setiap Dump Truk yang bermuatan tanah urug dan tidak ditutup.

Kanit Turjawali memberikan keterangan singkat tertulis Langsung kami tindak lanjuti penertiban di jl. Pati-Tayu,”dalam tulis singkatnya.

Kegiatan Razia dalam rangka kegiatan penertiban Dump Truk bermuatan tanah urug yang tidak ditutupi dengan terpal,demi kenyamanan para pengguna jalan yang lain di sepanjang jalan Pati-Tayu, berhasil menjaring beberapa Dump Truk bermuatan tanah urug tanpa penutup, kemudian mengarahkan untuk menutup muatannya dengan terpal.

Sementara itu warga masyarakat yang melintas dan/ atau pengendara sepeda motor saat dimintai keterangan menyampaikan,saya lebih merasa agak nyaman dalam berkendara, karena dengan posisi Dump Truk yang bermuatan tanah jika ditutup terpal,debu bisa sedikit berkurang,”sampainya.

Kemudian warga setempat yang lain yang juga di lalui Dump Truk (rumah area jalan raya Pati-tayu) menuturkan, dengan ditutupnya muatan mereka selain ramah lingkungan juga tampak lebih taat dalam ber lalu lintas sehingga tidak seakan-akan menyepelekan pihak kepolisian selaku pemangku penertib lalu lintas,”tuturnya.

Sebenarnya saya juga berharap akan kesadarannya para sopir Dump Truk dari dulu, agar menutup muatannya, namun kenapa meski nunggu ada berita yang kemudian di operasi pak polisi baru taat lalu lintas,itu kan seakan-akan tidak mengindahkan peraturan yang ada dan berlaku saat ini, sedangkan peraturannya juga sudah cukup jelas,”tambahnya.

Dengan adanya peringatan dan/ atau teguran dari pihak Polres Pati kami (media) berharap kepada semua sopir Dump Truk yang bermuatan tanah urug dan/ atau bermuatan lainnya yang sekiranya membahayakan keselamatan pengendara lainnya harap kesadaran pribadi masing-masing, jangan Mentang-mentang berani atau berbuat masa bodoh demi mengejar retase/waktu, namun pedulilah dengan keselamatan pengguna jalan yang lain (ajen kinajen dalam istilah jawanya).

(AR/MI)

155 Anggota Polda Jateng Ikuti Pelatihan Duta Humas

September, 9, 21

SEMARANG – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Kapolda Jateng), Irjen Pol Ahmad Luthfi, yang diwakili Karo SDM, Kombes Pol Iriansyah, membuka pelatihan duta humas Polri. Pelatihan diikuti Seratus Lima Puluh Lima (155) anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) dilaksanakan di Hotel Quest Semarang, Kamis (9/9/2021) pagi.

Dalam sambutannya, Kapolda menyatakan anggota yang ditunjuk menjadi duta humas, harus mampu menjadi polisi ideal.

“Dalam artian, duta humas mempunyai kemampuan unggul. Dia harus komunikatif dan memiliki aspek tiga B yang baik,”ungkap Kapolda dalam sambutannya.

Aspek tiga B yang dimaksud adalah beauty, brain and behaviour.

“Duta humas harus cerdas secara intelektual, emosional dan spiritual. Dia harus mampu menjadi representasi ideal seorang duta polri bagi masyarakat maupun sesama rekan kerja,” tambahnya.

Sedangkan Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy menambahkan, duta humas harus memiliki kemampuan tinggi dalam berkomunikasi secara lisan maupun tulisan.

“Secara lisan duta humas harus mampu berbicara secara santun, jelas dan luwes. Mampu menyesuaikan pembicaraan dengan lawan bicara, sehingga timbul komunikasi timbal balik yang enak. Di lingkup organisasi, hal ini berperan penting untuk menciptakan suasana kerja yang bagus,” jelas Kombes M Iqbal.

Ditambahkan, kemampuan komunikasi seperti di atas juga diperlukan saat bertugas melayani masyarakat.

“Klien Polri dalam bekerja kan masyarakat. Bila seorang duta humas Polri mampu memberikan penjelasan atau memaparkan sesuatu hal dengan baik kepada masyarakat, mereka akan puas,” tambahnya.

Lebih lanjut Kombes M Iqbal juga menerangkan, duta Humas Polri harus punya kemampuan menulis dengan baik.

“Menulis disini terkait dengan kemampuan menulis berita. Apa yang harus disampaikan dan cara menyampaikannya, mereka harus paham benar,” tegasnya.

Terlebih di era media sosial seperti sekarang, seorang duta humas harus cerdas bermedsos.

“Mereka adalah duta Polri untuk organisasi dan masyarakat. Cara bermedsos pun harus bagus. Itu yang diajarkan dalam pelatihan ini,” ungkap Kabidhumas.

Dijelaskan pula, pengisi materi dalam pelatihan duta humas Polri kali ini ada tiga, antara lain Vania Via Esutasia (mantan Denok Semarang), Andi Dewanto (jurnalis) dan Naiza Rosalia (Dosen Udinus Semarang).

“Masing-masing pemateri adalah pakar di bidangnya. Harapan saya, setelah pelatihan ini, anggota trampil berkomunikasi. Baik secara tulisan maupun lesan dan menjadi duta organisasi menyampaikan pesan kepada publik,” kata Kombes M Iqbal menutup pembicaraan.

(Humas/MCI/Red)

Kasak Kusuk Pilihan Ketua Pasopati Ditunda, Ini Alasannya

September, 9, 21

Pati – Kabar terkait Bupati Pati Jawa Tengah Meminta Pelaksanaan Pemilihan Ketua Pasopati Ditunda, Mendapatkan Tanggapan dari berbagai kalangan termasuk Bupati Pati sendiri ikut memberikan tanggapan melalui pesan via WhatsApp (WA) Pada Kamis Pagi (09/09/2021).

Penundaan Pemilihan Ketua Pasopati pada periode 2021-2027 tersebut rumornya ada keterkaitannya dengan orang nomor satu di Kabupaten Pati, Bupati Pati, H. Haryanto memberikan alasan melalui pesan singkat via WA,Meminta Pelaksanaan Pemilihan Ketua Pasopati ditunda tidak dilaksanakan pada Tanggal 15 September 2021 dengan alasan tahun menurut perhitungan Jawa,”tulis Bupati.

Sedangkan sejumlah Kepala Desa (Kades) Menyesalkan adanya keterlibatan Bupati yang ikut campur dalam pelaksanaan pemilihan Ketua Pasopati Periode ini, Karena menurut sejumlah Kades Pemilihan Ketua Pasopati Merupakan Kewenangan Paguyuban Kepala Desa itu sendiri,bukan kewenangan Bupati.

“Pelaksanaannya malah ditunda kok, kan awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 15 September besok hasil musyawarahnya, Informasinya malah ditunda atas permintaan Bupati dengan alasan tahun, padahal ini kan bukan kewenangan Bupati melainkan kewenangan Kades,”ungkap dari sejumlah Kades yang menyuarakan aspirasinya yang enggan disebutkan namanya.

Hal penundaan Pelaksanaan Pemilihan Ketua Pasopati itu di benarkan oleh 2 Panitia pelaksanaan pemilihan Ketua Pasopati itu sendiri saat di konfirmasi melalui via telepon WhatsApp (WA) Rabu Malam Sekitar Pukul 21.15 Wib.

Ismunardi Kades Purworejo Kecamatan Margoyoso yang tergabung dalam kepanitiaan Pemilihan Ketua Pasopati tersebut saat di hubungi via WhatsApp mengiyakan “Ya mas , pelaksanaannya yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 15 September besok,tapi pelaksanaannya akan di tunda atas saran Bupati karena pada tanggal 15 September itu merupakan tahun,”jawabnya.

Ketika ditanya apakah itu Permintaan Bupati , Ismunardi menceritakan “Ya ceritanya begini mas, Memang panitia pelaksana datang menemui Bupati menyampaikan keterkaitan Pelaksanaan Reorganisasi Pasopati,dan setelah disampaikan pelaksanaannya pada tanggal 15 September,ketika itu Bupati menyarankan untuk diundur karena pas tanggal 15 bertepatan tahun (menurut hitungan Jawa), pas itu saya ijin tidak ikut menghadap malah kok,karena ada kepentingan sendiri hingga saya tidak bisa ikut,”jelas Ismunardi.

Lain halnya Dengan Hermanto Mantan Kades Grogolsari Saat dikonfirmasi via telepon WhatsApp Ketika ditanya terkait penundaan Pelaksanaan Pemilihan Ketua Pasopati, dirinya menjelaskan bahwa Pelaksanaannya emang Rencananya ditunda karena bertepatan dengan tahun Jawa dan penundaannya atas saran Bupati.”Iya memang rencananya ditunda dan penundaan itu bukan permintaan Bupati melainkan saran dari Bupati karena pas tanggal 15 September besok itu bertepatan Hari Rabu Legi dan menurut perhitungan Jawa ini jatuh tahun,”jelasnya.

Masih lanjutnya Hermanto Kemarin kami berlima , Saya ,Pak Nabiyanto,Mbah Mubalig ,Kosim dan Pak totok Datang ke bupati Karena Bupati Orang yang dituakan di Pati,juga Gugus Tugas kami Koordinasi tentang pelaksanaan pemilihan Ketua Pasopati karena pelaksanaannya tidak seperti waktu itu yang diwakili 3 orang per kecamatan kali ini semua Kepala Desa ikut memilih,kan Banyak sejumlah 401 nanti pelaksanaannya gimana kan perlu Koordinasi Dengan Bupati selaku ketua Gugus Tugas Penanganan Covid.

“Kalau masalah penundaannya pelaksanaan itu Bukan permintaan Bupati, melainkan Bupati Menyarankan,Bupati menyampaikan Apa sebaiknya tidak ditunda saja karena pas tanggal 15 besok itu tahun, setelah menerima saran dari Bupati Rencananya besok akan diadakan rapat terkait penundaan pelaksanaan Kegiatan pemilihan Ketua Pasopati,”pungkas Hermanto.

(Basudewo/AR)

(Basudewo/Red)

Polres Pati Tindak Cepat Bagi Dump Truk Bermuatan Tanah Urug Tanpa Penutup

September, 9, 21

PATI – Menindak lanjuti atas pemberitaan yang terbit sebelumnya, Kepolisian Resort (Polres) Pati sigap dalam mengambil tindakan, melalui Kepolisian Sektor (Polsek) Juana langsung menugaskan anggotanya untuk menertibkan para pelanggar yakni dump truk bermuatan disinyalir tanah urug yang tidak di tutup terpal, Kamis (09/09/2021).

Baca Juga ; https://www.cakranusantara.net/daerah/dump-truk-bermuatan-tanah-urug-tanpa-penutup-bebas-gentayangan-aph-tutup-mata/

Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Juana, Ali Mahmudi, SH,. melalui tulisan singkatnya menegaskan,Kalo tidak ditutup jangan masuk wilayah Juwana,”tulisnya.


Sementara itu bagi kami yang penting adalah kita berbuat untuk hal yang baik bagi masyarakat umum,”tambah keterangan tertulis Kapolsek Juana.

Dengan demikian kami (media) berharap kepada aparat penegak hukum (APH) yang ada di Pati,melalui satuan lalulintas (Satlantas Polres Pati agar selalu menertibkan para pelanggar lalu lintas yakni angkutan Dump Truk yang bermuatan tanah yang juga disinyalir melebihi kapasitas tonase agar selalu menutupi muatannya dengan terpal, ketika sudah masuk jalan umum.

Bukan hanya itu, dengan ditutupi terpal bisa mencegah dan/ atau mengantisipasi terkececernya muatan di jalan raya yang bisa jadi merugikan pengguna jalan yang lain, dikhawatirkan saat tanah muatannya menimpa penguna jalan yang lain.

Kami juga berharap agar para sopir Dump Truk yang bermuatan sadar akan pentingnya saling menghargai sesama pengguna jalan umum,dan tidak hanya kepentingan individunya saja dengan alasan kejar retase dan/ atau meng halahkan/ menganggap sepele.

(RN)