Dr.Hj Intsiawati Ayus SH.MH lakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama RMB-LHMR Pekanbaru

September, 4, 21

Pekanbaru – Dalam Rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Dr Hj Intsiawati Ayus SH.MH Ketua Fraksi DPD RI hadir di kota Pekanbaru, Sabtu(4/9/21).

Acara kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tersebut bekerjasama dengan Rumpun Melayu Bersatu Laskar Hulu balang Melayu Riau (RMB – LHMR) yang bertindak selaku Panitia.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ibu Ade Hartati Anggota DPRD Propinsi Riau dari Partai Amanat Nasional (PAN).RMB – LHMR Pekanbaru yang dipimpin langsung oleh Datuk Panglimo wilayah Pekanbaru Datuk T.Hendra Yuda SE bersama ketua wilayah Datuk Suandra, Ketua 1 Datuk Novi Hendro, ketua 2 Datuk Sumardi, Sekretaris wilayah Datuk Darwis, Komandan Satgas Datuk Berlin, Kabid Humas Datuk Zony hadir bersama masyarakat dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang berlangsung di aula lantai 5 Hotel City Smart.

Panitia dari RMB – LHMR Pekanbaru yang didaulat untuk melaksanakan kegiatan kepanitiaan dalam Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tersebut dipimpin oleh Datuk Winanda Chandra, Sekretaris Datuk Tommy Sy Afrino, Bendahara Datuk Muhammad Darwis, Bagian Perlengkapan Datuk Sukariya.S dan panitia bagian dokumentasi dan Undangan Datuk Erick Donald.S

Acara berjalan dimulai dari Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjut dengan doa dan Kata sambutan oleh Ketua Panitia Pelaksana Winanda Chandra dilanjut dengan sambutan langsung oleh Datuk Panglimo RMB – LHMR Pekanbaru Datuk Tengku Hendra Yuda SE, sekaligus sebagai moderator sembari memperkenalkan profil dari dua tokoh Riau yang berperan sebagai Narasumber pada Acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yaitu Ibu Ade Hartati anggota DPRD Propinsi Riau dan Ibu Dr Hj Intsiawati Ayus SH.MH anggota DPD RI.

Pancasila sebagai Dasar Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR RI NKRI sebagai bentuk Negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara adalah bagian dari empat Pilar MPR RI.

Ade Hartati sebagai salah satu pemateri dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI memberi penekanan pemahaman terhadap Pancasila, arti persatuan dan fungsi Legislatif dalam perencanaan, aturan peraturan dan sebagai kontrol dari segala perencanaan dan pelaksanaan program tersebut oleh Pemerintah di tengah masyarakat.

Acara yang di disampaikan oleh Anggota DPRD Propinsi Riau tersebut dilanjut dengan sesi tanya jawab oleh beberapa anggota masyarakat peserta kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tersebut.Saya pada posisi sekarang dipercayakan sebagai DPD RI, pada acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini, yang diselenggarakan oleh sekretariat MPR RI saya beserta Bu Ade Hartati hanya sebagai pemateri dan terima kasih kepada Panitia dari RMB – LHMR Pekanbaru selaku penyelengara sebut Dr Hj Intsiawati Ayus SH.MH.

“Salah satu tugas MPR berdasar kan UU no 17 tahun 2014 adalah mensosialisasikan empat pilar tersebut. Dan muatan dari Pancasila telah tercakup keseluruhan didalamnya tentang agama,sosial budaya,adat dan adab. Dan akhir dari pada keseluruhan tersebut adalah Nilai, Seseorang yang Pancasilais bukan dikarenakan hafal tentang Pancasila, tetapi karena Nilai yaitu Moral dan Nilai Etika. Itulah Cermin dari seorang Pancasilais,”lanjut Ketua Fraksi DPD RI

Acara Sosialisasi Empat Pilar yang diisi oleh Pemateri Dr Hj Intsniawati Ayus SH.MH ketua Fraksi DPD RI terus berlanjut sampai kepada pembahasan makna dari keseluruhan Empat Pilar MPR RI tersebut.

Setelah sesi Pemberian materi selesai, acara dilanjutkan dengan pemberian Cendra mata Plakat DPD RI oleh Ketua Fraksi DPD RI Dr Hj Intsniawati Ayus kepada Anggota DPRD Propinsi Riau Ade Hartati.

Datuk Panglimo RMB – LHMR Pekanbaru Tengku Hendra Yuda SE kepada awak media mengatakan rasa syukurnya atas telah berjalannya acara sosialisasi empat pilar MPR RI dengan aman dan lancar.

“Saya mengucapkan rasa syukur atas berjalannya acara ini dengan baik dan saya mengapresiasi kepada seluruh jajaran RMB – LHMR Pekanbaru dan Kepanitiaan yang telah bahu membahu bekerjasama untuk suksesnya acara ini. Dan semoga ke depan RMB – LHMR dapat berbuat lebih baik lagi, bersinergi dengan Pemerintah, Tokoh Lintas Agama, Paguyuban Suku dan semua Instansi baik Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta untuk Kemajuan masyarakat dan Propinsi Riau,”tutup T.Hendra Yuda SE Datuk Panglimo RMB – LHMR Pekanbaru.

(intan’jr/red)

KPK Tahan Sejumlah ASN Sebagai Tersangka Prihal Seleksi Jabatan di Kabupaten Probolinggo

September, 4, 21

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan informasi terkait perkembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya terkait seleksi jabatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini, adalah sebagai pemberi ASN Pemerintah Kabupaten Probolinggo, 1. SO, 2. AW, 3. MW, 4. MU, 5. MI, 6. MB , 7. MH, 8. AW, 9. KO, 10. AS, 11. JL, 12. UR, 13. NH, 14. NUH, 15. HS, 16. SR, 17. SO dan 18. SDSerta 4 Orang sebagai Penerima ; 1. HA, 2. PTS, 3. DK serta 4. MR. Adapun, kepada para Tersangka tersebut disangkakan, ungkap ketua KPK H. Firli Bahuri kepada awak media, Sabtu (04/09/2021).

Adapun, sebagai Pemberi ; SO dkk disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dan sebagai Penerima ; HA, PTS, DK dan MR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Maka untuk kepentingan proses penyidikan, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 4 September 2021 s/d 23 September 2021.dengan tempat penahanan sebagai berikut ; Ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur ; AW, MW, MU, MB, MH, AW, KO, AS, JL, UR dan NHSelanjutnya, ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur ; NUH dan HS. Ditahan di Rutan Salemba SO. Ditahan di Rutan Polres Jakarta Barat SR. Ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih SD. Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. MI.

Adapun dalam konstruksi perkara,diduga telah terjadi akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 dilakukan pengunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung 9 September 2021 terdapat 252 Kepala Desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat,”terang Ketua KPK.

Maka untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa tersebut akan diisi Penjabat yang berasal dari ASN di Pemkab Probolinggo dan pengusulannya dilakukan melalui Camat setempat.

Selain itu ada persyaratan khusus dimana usulan nama para Pejabat Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan HA dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari PTS dan para calon Pejabat Kepala Desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang.

Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektar,”ungkap Firli.

Selanjutnya, mengetahui adanya kekosongan jabatan ini, SO dkk kemudian mengajukan proposal usulan nama-nama untuk mengisi posisi jabatan Pejabat Kepala Desa dimaksud dan juga bersedia menyerahkan sejumlah uang dengan masing-masing di tentukan nilainya sebesar Rp20 juta. Diduga ada perintah dari HA yang memanggil para Camat untuk membawa para Kepala Desa terpilih dan Kepala Desa yang akan purnatugas.

HA juga meminta agar Kepala Desa tidak datang menemui HA secara perseorangan akan tetapi dikoordinir melalui Camat Pada Jumat, 27 Agustus 2021.

12 Pejabat Kepala Desa menghadiri pertemuan disalah satu tempat di wilayah Kecamatan Krejengan, Probolinggo dimana diduga dalam pertemuan tersebut telah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada PTS melalui HA dengan perantaraan DK.

Pertemuan tersebut diantaranya dihadiri oleh AW, MW, MI, MB, MR, AW serta KO, dan dari yang hadir ini telah disepakati untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp20 juta sehingga terkumpul sejumlah Rp 240.000.000,00.- (Dua ratus empat puluh juta).

Untuk mendapatkan jabatan selaku Pejabat Kepala Desa diwilayah Kecamatan Paiton, MR telah pula mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN hingga berjumlah Rp.112.500.000,00.- (Seratus Dua belas juta lima ratus rupiah) untuk diserahkan kepada PTS melalui HA.

KPK menyesalkan terjadinya jual beli jabatan di tingkat desa yang dilakukan secara massal seperti ini. Pejabat yang menyuap untuk mendapatkan jabatan pasti tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh Integritas dan fokus bekerja melayani rakyatnya.

Namun memikirkan bagaimana mengembalikan modal suap yang telah dikeluarkan untuk memperoleh jabatan tersebut. Hal ini sangat mencederai keinginan masyarakat untuk memiliki kepala desa yang amanah dan mengedepankan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih,”pungkas Ketua KPK.

(intan’jr/ red)

KPK Tahan Bupati Banjarnegara dan Ditetapkan Sebagai Tersangka

September, 4, 21

Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyampaikan informasi terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2018.

Hal tersebut disampaikan ketua KPK H. Firli Bahuri kepada awak media, bahwa setelah dilakukan pengumpulan berbagai informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup,”ujarnya Jumat 03/09.

Bahwa KPK telah melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke Penyidikan pada bulan Mei 2021, KPK juga telah menetapkan Tersangka BS Bupati Kabupaten Banjarnegara periode 2017-2022 serta KA Swasta,”ungkap Firli.

Maka atas perbuatannya, BS dan KA disangkakan melanggar pasal sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana Pasal 12 huruf (i) “Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Note ; Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya, Pasal 12B (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh Penuntut Umum.. (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Serta disangkakan pula sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Untuk kepentingan penyidikan, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan para Tersangka untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 3 September 2021 s/d 22 September 2021BS di tahan di Rutan KPK pada Kavling C1, sedangkan KA ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.

Sebagai langkah antisipasi penyebaran virus Covid-19 dilingkungan Rutan KPK, para Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri pada Rutan masing-masing.

Adapun dalam konstruksi perkara, diduga telah terjadi pada tahun 201, BS dilantik menjadi Bupati Kabupaten Banjarnegara untuk periode 2017-2022. Dibulan September 2017, BS memerintahkan KA yang adalah orang kepercayaan dan juga pernah menjadi Ketua Tim Sukses dari BS saat mengikuti pemilihan kepala daerah untuk memimpin rapat koordinasi yang dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di salah satu rumah makan.

Dalam pertemuan tersebut, sebagaimana perintah dan arahan BS, KA menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) senilai 20% dari nilai proyek dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10% dari nilai proyek.

Pertemuan selanjutnya kembali dilaksanakan dirumah kediaman pribadi BS yang dihadiri oleh beberapa perwakilan asosiasi Gapensi Banjarnegara dan secara langsung BS menyampaikan, diantaranya menaikkan HPS senilai 20% dari harga saat itu. Dengan pembagian lanjutan, senilai 10% untuk BS sebagai komitmen fee dan 10% sebagai keuntungan rekanan,”Terangnya.

BS juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur,diantaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

KA juga selalu dipantau serta diarahkan oleh BS saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik BS yang tergabung dalam grup BM.

Adapun, penerimaan komitmen fee senilai 10% oleh BS dilakukan secara langsung maupun melalui perantara KA. Diduga BS telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp2,1 Miliar,”ungkap Ketua KPK.

Pengadaan infrastruktur sangat penting untuk menunjang perekonomian nasional. Sudah sepatutnya pengadaan ini dilakukan dengan penuh integritas dan sesuai aturan yang berlaku. Agar infrastruktur yang dibangun terjamin kualitas dan kuantitasnya demi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

KPK tak bosan mengingatkan kepada para Penyelenggara Negara untuk tetap amanah terhadap janji jabatan dalam melayani rakyat. Bukan justru memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri dengan melakukan korupsi. KPK juga mengingatkan kepada para pihak swasta, agar selalu melaksanakan prinsip binis secara bersih dan jujur, tutup Ketua KPK H. Firli Bahuri.

(intan’jr/red)

Nasabah Panik, 45 Milyar Deposito di Bank BNI tak Bisa di Cairkan

September, 4, 21

Makassar – Bank menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat, sebagai wadah masyarakat yang dipercayakan untuk menabung uang malah menjadi tempat yang meresahkan pada saat ini dengan permasalahan yang ada, seperti yang terjadi saat ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk bermasalah dengan Nasabahnya.

Pasalnya, Deposito nasabah yang telah ditabung tidak bisa dicairkan pihak PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ), Tbk. Hal ini dialami oleh 2 orang nasabah dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk yaitu Bapak Hendrik dan Bapak Heng Pao Tek.

Kedua nasabah ini memiliki hubungan keluarga sebagai anak dan ayah yang telah menabung dan mendepositokan uangnya senilai Rp. 20.100.000.000,- (Dua Puluh Milyar Seratus Juta Rupiah) di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Peti Kemas Pelabuhan Makassar, namun ketika kedua nasabah ingin mencairkan uang yang telah didepositokan tersebut, Pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk tidak mencairkannya.

Terhadap ini, telah di tempuh jalur hukum dengan melaporkan permasalahan ini kepada Pihak berwajib dan telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar.

Sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar, Rudi Kadiaman, SH dan Rekan selaku Kuasa Hukum Pak Hendrik dan Heng Pao Tek sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dan Saudari Melati Bunga Sombe selaku Karyawan yang bekerja di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dan hasil dari pertemuan tersebut adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk berjanji akan menyelesaikan permasalahan dana deposito yang dialami Pak Hendrik dan Heng Pao Tek sejumlah Rp.20.100.000.000,00 (dua puluh milyar seratus juta rupiah) pada hari Selasa, 13 April 2021 paling lambat jam 18.00 WITA.

Tetapi terhitung sampai hari ini, janji dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk hanyalah sebatas omongan belaka tanpa adanya itikad baik untuk mengembalikan dana milik Bapak Hendrik dan Heng Pao Tek.

Lebih lanjut Rudi Kadiaman, SH mengatakan, PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk telah memberikan pernyataan melalui balasan somasi kedua bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk selaku Bank BUMN memerlukan putusan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar untuk mengganti kerugian dari nasabah BNI, klien kami Pak Hendrik dan Heng Pao Tek.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, kami mendapati bahwa tidak hanya klien kami yang menjadi korban kerugian dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, tetapi ada pihak lain selaku nasabah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yakni Bapak Idris Manggabarani yang mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000.000,00 (Empat Puluh Lima Milyar Rupiah) dan tak hanya Bapak Idris Manggabarani tetapi ada lagi nasabah lain yang mengalami kerugian tersebut dengan kerugian sebesar Rp.40.000.000.000,00 (Empat Puluh Milyar Rupiah).

Maka dari itu, dapat dilihat bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk selaku Bank Milik Negara tidak bisa menjaga dana dan kepercayaan dari para nasabah dengan adanya kejadian ini.”ungkap Rudi Kadiaman, SH, Sabtu 4 September 2021 di Jalan Lasinrang, saat konferensi Pers.

Seharusnya, PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebagai Bank dapat menjaga dan menjamin dana dari para nasabah yang telah dipercayakan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, bukan malah nasabah yang harus menanggung kerugian yang tidak seharusnya terjadi.

Kami berharap dari Pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk menunjukkan iktikad baik dengan mengembalikan dana deposito milik klien kami Pak Hendrik dan Heng Pao Tek sebesar Rp.20.100.000.000,00 (dua puluh milyar seratus juta rupiah),”utur Rudi Kadiaman, SH.

(intan’jr/ red)

TNI Louncing Baksos Terpusat di Korem 072/Pamungkas Yogyakarta Yang di Laksanakan Serentak di Jateng dan DIY

September, 4, 21

PATI – Louncing bakti sosial (Baksos) TNI AD yang dibuka langsung oleh KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa dipusatkan di Korem 072/Pamungkas Yogyakarta dan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah di JawaTengah dan DIY.

Dalam kesempatan tersebut KASAD didampingi oleh Ketua Umum Persit KCK Hetty Andika Perkasa juga melaksanakan Baksos secara langsung diwilayah Korem 072/Pamungkas dan serentak dilaksanakan secara virtual menghadirkan anak yatim yang orang tuanya meninggal dunia karena covid-19.

Sementara itu pelaksanaan Baksos diwilayah Kodim 0718/Pati diserahkan oleh Dandim Pati Letkol CZI Adi Ilham Zamani,SE, M.I.Pol didampingi Ketua Persit KCK Cabang XXXIX DIM Pati Ny.Iing Adi Ilham Zamani dipusatkan di aula Suluh Bhakti Kodim Pati menghadirkan 19 orang anak yatim yang berasal dari seluruh wilayah kabupaten Pati.Sabtu,(04/09/2021).

Dalam sambutannya Dandim Pati menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan ini didukung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) bersama ibu Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana melalui Pangdam IV Diponegoro.

“Hari ini kita mengadakan bakti sosial penyerahan bantuan sembako dan santunan kepada anak Yatim karena pandemi diseluruh wilayah Kodam IV Diponegoro,”ujarnya.

Dandim berharap anak-anak yang terdampak Covid-19 dapat sukses kedepannya dan tetap semangat.

“Semoga anak-anak yang terdampak Covid-19 dapat sukses kedepannya untuk menggapai cita-cita serta bantuan ini dapat bermanfaat dan medatangkan berkah,”pungkas Dandim.

(Pendim/Red)

Revisi UU ITE Yang Perlu di Ketahui Publik

September, 4, 21

Jakarta – Revisi UU (undang-undang) Informasi Transaksi Elektronik (ITE) telah sah di Revisi dan di tandatangani SKB pada Rabu (23/06/2021),Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung (Jagung) ST Burhanuddin dan Menkominfo Johnny G Plate resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang (UU) ITE.


Penandatangan tersebut juga disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (23/6/2021).


“Iya tadi Pak Kapolri, bersama Jaksa Agung, Menkominfo dan disaksikan langsung oleh Pak Menkopolhukam menandatangani SKB itu,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Jakarta, Rabu (23/6/2021).


Argo menjelaskan, pertimbangan penandatanganan SKB tersebut dalam rangka menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan.

Menurut Argo, dalam hal itu juga telah dilakukan pengkajian secara komprehensif oleh kementerian dan lembaga yang melaksanakan dan/ atau memiliki tugas perumusan kebijakan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

Polri kedepannya bakal menerapkan atau mengimplementasikan SKB UU ITE dalam rangka tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Mengingat, pedoman itu telah berlaku sejak ditetapkan.

“Dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum di lingkungan Kemenkominfo, Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya,”ucap Argo.

Sebelumnya diketahui bahwa lampiran SKB Pedoman Implementasi UU ITE diantaranya ;

a.Pasal 27 ayat (1), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya, bukan pada perbuatan kesusilaan itu. Pelaku sengaja membuat publik bisa melihat atau mengirimkan kembali konten tersebut.

b.Pasal 27 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c.Pasal 27 ayat (3), fokus pada pasal ini adalah:

1)Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/ mentransmisikan/ membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.

2)Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/ atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.

3)Merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yang melaporkan, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.

4)Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas.

5)Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE, kecuali dilakukan oleh institusi Pers maka diberlakukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

d.Pasal 27 ayat (4), fokus pada pasal ini adalah perbuatan dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum dan disampaikan secara terbuka maupun tertutup, baik berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum maupun mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.

e.Pasal 28 ayat (1), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring dan tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeur. Merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.

f.Pasal 28 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu/kelompok masyarakat berdasar SARA. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu/kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan.

g.Pasal 29, fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan pengiriman informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi atau mengancam jiwa manusia, bukan mengancam akan merusak bangunan atau harta benda dan merupakan delik umum.

h.Pasal 36, fokus pada pasal ini adalah kerugian materiil terjadi pada korban orang perseorangan ataupun badan hukum, bukan kerugian tidak langsung, bukan berupa potensi kerugian, dan bukan pula kerugian yang bersifat nonmateriil. Nilai kerugian materiil merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

(ij/red)

Kodim 0726/Sukoharjo dan Warga Desa Majasto Kompak Melaksanakan Pekerjaan Pembuatan Talud Program TMMD

September, 4, 21

Sukoharjo – Hingga saat ini anggota Pra TMMD Reguler ke 112 dari Kodim 0726/Sukoharjo dan masyarakat Desa Majasto terlihat kompak melaksanakan pekerjaan pembuatan talud, Sabtu (04/09/2021).

Ada beberapa sasaran fisik dalam TMMD Reguler ini diantaranya pembangunan infrastruktur berupa Talud Jalan, rabat beton, rehab RTLH, Rehab Masjid, Rehab MCK, Rehab gedung TPA dan perawatan Lapangan Sepak bola.

Pembuatan Talud jalan sendiri merupakan sasaran yang direncanakan ada beberapa titik, sehingga pengerjaannya diprioritaskan pada Pra TMMD ini.

Adapun TMMD Reguler ke 112 Kodim 0726/SUkoharjo ini direncanakan akan dibuka pada tanggal 15 September 2021.

Dengan Pra TMMD berbagai persiapan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah direncanakan, personil Pra TMMD bersama-sama dengan masyarakat bahu membahu bekerja sama tidak kenal lelah melaksanakan sasaran pekerjaan.

Saat ini, selain pembuatan turapan talud pekerjaan juga difokuskan melanjutkan pengurungan Bahu jalan dan perataan tanah urug yang berlokasi di talud jalan Dk.Sigobang – Dk. Siblarak yang direncanakan sepanjang 800 M.

Diharapkan dengan tahapan pekerjaan yang ada, target pekerjaan yang menjadi program dalam TMMD Reguler ke 112 dapat segera bisa terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

Seperti apa yang telah disampaikan oleh Dandim 0726/Sukoharjo, program TMMD Reguler ke 112 yang sedang dilaksanakan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan wilayah.

“Tentu saja dengan harapan pula masyarakat agar bisa menjaga dan memelihara dengan baik sarana dan prasarana yang telah dibangun dalam kegiatan TMMD Reguler ke 112 ini, sehingga masa pakainya akan menjadi lebih panjang,”tukas Plh. Pasiterdim Kapten Czi Hartono.

(Agus Kemplu/Red)

Camat Tlogowungu Angkat Bicara Terkait Audensi di Balaidesa Wonorejo

Februari, 18, 23

 

Pati – Cakranusantara.net | Menyikapi hasil audiensi antara pemerintah desa dan masyarakat desa wonorejo, Kecamatan tlogowungu kabupaten Pati, Camat Tlogowungu Drs. Jabir, MH. Angkat bicara kepada awak media saat dikonfirmasi dikantornya, Rabu (01/9/2021).

Terkait adanya dugaan Proses penyertifikatan tanah negara melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan yang lainnya, dirinya langsung memberikan surat kepada Kepala desa (Kades), perangkat desa dan ketua panitia PTSL Desa Wonorejo agar bisa Hadir Di kecamatan tlogowungu, untuk dimintai keterangan dan kejelasan,” terangnya.

Adapun Surat panggilan tersebut tidak di indahkan oleh Kades, perangkat desa dan juga ketua panitia PTSL,maka dari pihak kecamatan akan melaporkan ke Bapak Bupati Pati,” imbuhnya.

Pembinaan Dan Sosialisasi program pemerintahan. dari kecamatan Selalu dilakukan agar tidak salah dalam mengatur pengelolaan keuangan desa beserta administrasinya.

“Kami selalu memberikan arahan ke desa desa mas, Segala upaya Sudah kami lakukan Jika pemerintah Desa itu kurang paham atau memang tidak mencermati dan malu untuk bertanya ya saya rasa sudah paham dan mengerti,” tandasnya.

Meyikapi adanya temuan teman-teman media jika itu terbukti ada unsur pidannya pihak kecamatan akan melaporkan ke atasan/ bapak Bupati untuk dapat disikapi, dan untuk pelaporan kita kembalikan ke warga masyarakat. Harapan kecamatan tlogowungu, menginginkan masalah tersebut dapat segera diselesaikan dan akan kami bina untuk lebih baik lagi,” pungkasnya.

(AR tim)

Diduga Menggunakan Dana Ghoib, Pekerjaan Bangunan Gapuro Desa Agungmulyo Belum Dilengkapi Papan Informasi Kegiatan

September, 4, 21

Pati – Pembangunan Gapuro di Desa Agungmulyo Kecamatan Juana Kabupaten Pati, Jawa Tengah belum dilengkapi papan kegiatan informasi proyek hingga mendekati selesai, Sabtu (04/09/2021).

Berdasarkan temuan langsung dilapangan oleh tim awak media menemukan bangunan Gapuro tanpa dilengkapi dengan papan kegiatan sampai mendekati selesai, Adapun pengerjaan bangunan tersebut di pihak ketigakan oleh Rekanan dari Purwodadi.

Ketika Pelaksana dimintai keterangan terkait anggaran diambil dari mana dengan jumlah nominal berapa? pelaksana menjawab tidak mengetahui hal tersebut dan/ atau tidak berani memberi jawaban dan diarahkan bertanya langsung ke Kepala Desa (Kades),”jawabnya.

Sementara itu setelah Kades dikonfirmasi ke rumahnya,namun istri kades yang keluar sambil berkata jika pak Kades tidak ada di rumah (lagi keluar) ketika coba dihubungi via phone berkali-kali panggilan langsung dirijek.

“Dugaan Kades berada didalam rumah karena ketakutan jika HP nya bunyi, maka tiap kali ada panggilan via phone langsung di rijek,maka patut Diduga kades ada main dalam pembuatan Gapuro tersebut dan/ atau Adanya indikasi penyelewengan anggaran atau korupsi”.

Hal tersebut dilakukan patut diduga agar tidak seorangpun tau, berapa nominal anggaran darimana anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan Gapuro tersebut?. Apakah hasil dari Swadaya masyarakat,bantuan keuangan kabupaten, atau bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku akan keterbukaan informasi publik (KIP) hal tersebut sudah menyimpang dan/ atau menciderai aturan UU KIP, dimana setiap proyek yang anggaran dananya dari APBD maupun APBN wajib dipasangi papan informasi proyek untuk KIP.

Kami tim media berharap kepada Pemerintah Daerah dan/ atau instansi terkait lainnya agar segera menegur setiap kepala desa dan/ atau setiap rekanan yang mengerjakan bangunan agar sesuai prosedur yang ada.

Diantaranya : Memasang Papan nama proyek,dan mengerjakan proyek tersebut sesuai dengan spesifikasi bangunan dimasing-masing Desa,bukannya mengarah demi ingin mengeruk keuntungan yang sebanyak-banyaknya untuk memperkaya diri dan/ atau kelompoknya.

(AR)

Satgas Pamtas Yonif 742/SWY Bedah Rumah, Kades Tulakadi Tegaskan Ini Yang Pertama

September, 3, 21

Belu NTT – Personel Kipur I Satgas Pengamanan Perbatasan RI – RDTL Sektor Timur dari Batalyon Infanteri 742/SWY resmikan hasil bedah rumah yang ditandai dengan penyerahan kunci rumah kepada pemilikinya Kornelius Aliuk warga Dusun Mudafehan Desa Tulakadi Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur, Kamis (2/9/2021).

Penyerahan kunci rumah oleh Danpos Salore Sertu Anjasmansari diterima langsung pemilik rumah disaksikan Dankipur I Lettu Inf Tofan Cahyadi Rizki, Kades Tulakadi Cristian Labi bersama Sekdes Vincent Mais dan Kadus Mudafehan Dominikus Muruk.

“Alhamdulillah hari ini kami dari Kipur I sudah menyelesaikan bedah rumah milik warga kami, keluarga kami di Dusun Mudafehan, semoga ini bermanfaat terutama bagi pemilik rumah,”ungkap Sertu Anjasmansari disela-sela penyerahan kunci.

Menurutnya, bedah rumah ini dilakukan dengan melihat skala prioritas karena kemampuan yang dimiliki pos terbatas.

“Sebelumnya kami melakukan surve dan disepakati rumah milik Kornelius Aliuk karena kondisinya yang memperihatikan disamping tunarungu juga hidup sebatangkara,”terangnya.

“In syaa Allah kalau ada rizki akan kami laksanakan kegiatan yang sama dengan menyiapkan semua kebutuhan perehaban baik semen, pasir dan batu coral, batako, seng dan lainnya termasuk tenaga,”imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Kades Tulakadi Cristian Labi mengucapkan terimakasih atas bantuan dan kerjasama Satgas Yonif 742/SWY kepada desa atau masyarakat Tulakadi yang terlihat begitu akrab dan harmonis.

Cristian Labi juga mengungkapkan rasa haru dan bangga atas langkah positif Satgas Pamtas Yonif 742/SWY atas bedah rumah yang dilakukannya. “Ini baru pertama kali bedah rumah di Desa Tulakadi sejak adanya Satgas Pamtas RI – RDTL karena sebelumnya tidak pernah ada,”ungkapnya.

Ia juga mengucapkan terimakasih atas perhatian Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 742/SWY yang luar biasa dengan banyak melaksanakan pembangunan di wilayah desa yang dipimpinnya seperti lapangan volli, pembangunan beberapa tandon air dan hari ini bedah rumah tidak layak huni.

“Semoga kedepan masih ada lagi kegiatan-kegiatan positif Satgas Pamtas Yonif 742/SWY untuk Desa Tulakadi,”harapnya.

Terpisah, Komandan Yonif 742/SWY Letnan Kolonel Inf Bayu Sigit Dwi Untoro selaku Komandan Satgas Pamtas Sektor Timur di Mako Satgas Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat memberikan apresiasi atas langkah pos yang telah berupaya membantu masyarakat dengan keterbatasan yang dimiliki.

Diceritakannya, pemilik rumah ini merupakan salah satu orang tua asuh anggota Pos Salore Kopda Komang Teguh yang setiap saat bermain kesana untuk melihat kondisi kesehatan Kornelius Aliuk yang kurang bagus dan hidup sendiri.

“Melihat kondisi tersebut, Kopda Komang Teguh setiap saat memantau kesehatannya karena kebetulan ia juga orang kesehatan. Alhamdulillah mereka menjadi keluarga asuh dengan mengangkat Kornelius Alius sebagai bapak asuhnya,”beber Bayu Sigit.

Selain itu, Alumnus Akmil 2003 itu juga menyampaikan rehab rumah dan semenisasi merupakan program unggulan dari Satgas yang dipimpinnya.

Selain di pos Kipur I, juga dilakukan di beberapa pos lainnya dengan melihat kemampuan pos ataupun Kompi dengan harapan semua bisa berjalan sesuai harapan bersama.

(intan’jr/red)