SMAN 2 Wonogiri Juara Umum TLC

Oktober, 11, 21

Wonogiri – Tri Lomba Cakra (TLC) merupakan ajang lomba tahunan yang diikuti oleh anggota Pramuka. Pada tahun ini, kegiatan Lomba TLC (Tri Lomba Cakra) Giri Bhaskara DKC Kwarcab Wonogiri ke XXIV dengan tema “Kreatif, Inovatif dan Berbudaya “dilaksanakan di Sanggar Bhakti Kwarcab Wonogiri Minggu(10/10).

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh gugus depan penegak putra-putri yang berada di Kabupaten Wonogiri tersebut, dibuka secara resmi oleh Kakwarcab Wonogiri Kak Ir. H. Suprapto dan dihadiri para Andalan cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Wonogiri.

Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh 70 peserta, 20 pinkon dan 20 bindamping, dengan menerapkan protocol kesehatan. Kak Pelda Gatot Haryanto anggota Kodim 0728/Wonogiri yang juga menjadi Pembina Gudep SMAN 2 Wonogiri menginformasikan, peserta merupakan perwakilan yang lolos dalam babak 5 besar, dimana sebelumnya mengikuti babak penyisihan dan penjaringan.

Kegiatan TLC di laksanakan sebagai ajang tolok ukur pembinaan Pramuka penegak di Gugus Depan, adapun materi yang dilombakan meliputi Sinematogarfi, Maket dan Penyiar radio, tambahnya.

Lebih lanjut Kak Pelda Gatot menyampaikan, adapun hasil kejuaraan yakni, Lomba Sinematografi putra, Juara 1 SMK Dayawangsa, Juara 2 SMAN 1 Purwantoro, Juara 3 SMAN 1 Wonogiri, Harapan 1 SMKN 1 Pracimantoro, Harapan 2 : SMAN 2 Wonogiri. Lomba Sinematografi putri, Juara 1 SMK Dayawangsa, Juara 2 SMAN 1 Jatisrono, Juara 3 MA Gani Tirtoasri, Harapan 1 SMAN 1 Wonogiri, Harapan 2 SMAN 2 Wonogiri.

Lomba Maket putra, Juara 1 SMAN 2 Wonogiri, Juara 2 SMK PS 12 Paranggupito, Juara 3 SMK Dayawangsa, Harapan 1 SMAN 1 Wonogiri, Harapan 2 : SMA PS 3 Paranggupito. Lomba Maket putri, Juara 1 SMAN 2 Wonogiri, Juara 2 SMK PS 12 Paranggupito, Juara 3 SMKN 1 Pracimantoro, Harapan 1 SMK Dayawangsa, Harapan 2 SMA PS 3 Paranggupito.Lomba Penyiar radio putra, Juara 1 SMAN 1 Wonogiri, Juara 2 SMAN 2 Wonogiri, Juara 3 MA Gani Tirtoasri.

Harapan 1 SMAN 1 Jatisrono, Harapan 2 SMK PS 12 Paranggupito. Lomba Penyiar radio putri, Juara 1 MA Gani Tirtoasri, Juara 2 SMAN 2 Wonogiri Juara 3 SMAN 1 Wonogiri, Harapan 1 SMK Dayawangsa, Harapan 2 SMAN 1 Pracimantoro.

Sementara itu, untuk Juara kelompok putra, Juara kelompok putri, Juara umum dan pemegang trophy bergilir disabet oleh SMAN 2 Wonogiri, imbuhnya.

(Arda 72)

Kick Off Polda Jateng Mageri Segoro dan Bagi Sembako

Oktober, 10, 21

SEMARANG – Kegiatan Polda Jateng Mageri Segoro yang dilaksanakan 12 Oktober mendatang tidak hanya terfokus pada penanaman bibit mangrove saja, namun juga diikuti pembagian sembako dan vaksinasi untuk warga.

Demikian disampaikan Kapolda Jateng melalui Kabidhumas Kombes Pol M Iqbal Alqudusy, Minggu (10/10) siang.Dijelaskannya, dalam kegiatan Mageri Segoro, selain upaya menyelamatkan lingkungan, Polda juga mengemban misi untuk percepatan vaksinasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

“Maka dari itu, dalam kegiatan nanti, juga akan dilaksanakan vaksinasi dilakukan untuk 2000 warga dan Bapak Kapolda secara simbolis memberikan 500 paket sembako. Termasuk juga panen kerang bersama masyarakat sekitar,”ungkap Kabidhumas.

Ditambahkannya, sejumlah elemen masyarakat dilibatkan dalam kegiatan itu, antara lain pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, pekerja pers dan aktivis lingkungan.

Kombes M Iqbal mengungkapkan, rencana Polda Jateng meluncur program Polda Jateng Mageri Segoro mendapat respon positif dari berbagai kalangan.

“Respon positif kami terima dari akademisi dan WALHI. Ada juga respon masyarakat yang menyatakan siap memberikan bantuan teknis maupun bantuan sosial untuk masyarakat setempat, terkait dengan Polda Jateng Mageri Segoro tersebut,”papar Kabid humas.

Tentu saja, tambahnya, respon dan tawaran bantuan yang tulus dari masyarakat itu akan menjadi masukan positif bagi kelangsungan program Polda Jateng Mageri Segoro.

“Program ini kan tidak berhenti disini saja. Kita berencana menanam satu juta mangrove yang dilaksanakan secara berkala dan bertahap. Ke depan, tawaran bantuan teknis dan sebagainya itu bisa kami manfaatkan, semuanya untuk kepentingan pelestarian lingkungan bahari dan pemberdayaan ekonomi masyarakatnya,”tambah Kombes M Iqbal menutup pembicaraan.

(Humas/Spyd/jr’/red)

Pemerintah Arab Saudi Buka Umroh Bagi Jamaah Indonesia

Oktober, 10, 21

Jakarta – Pemerintah Arab Saudi kembali membuka umrah untuk jemaah asal Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Retno mengatakan hal ini melalui pembahasan yang cukup lama pada level Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama.

Kerajaan Arab Saudi melalui nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2021.

Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jamaah umrah Indonesia,”ujar Retno Marsudi.

Kedua pihak dlm tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dg Indonesia yg menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jemaah.

Disebutkan jg penetapan masa karantina selama lima hari bagi jamaah umrah yg tdk memenuhi standar kesehatan.

(jr’/red)

Gubernur DIY Dampingi Presiden Meresmikan Peluncuran Program BT-PKLW

Oktober, 10, 21

Yogyakarta – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mendampingi Presiden RI Joko Widodo meresmikan peluncuran Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) Sabtu (09/10) di Kawasan Malioboro, Yogyakarta.

BT-PKLW nantinya akan diserahkan kepada 1 juta PKL dan warung di seluruh Indonesia dengan masing-masing diberikan sebesar Rp1,2 juta. Program pemerintah pusat ini memang untuk pertama kalli dimulai di DIY.

Selain karena banyaknya masyarakat yang berpencaharian PKL, juga karena pertumbuhan ekonomi DIY cukup tinggi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Wali Kota Yogyarakarta Haryadi Suyuti.

Perwakilan komunitas PKL, andong, dan becak di Kawasan Malioboro, Rudi, mengaku bersyukur dan senang atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Rudi berharap kunjungan Presiden hari ini di Malioboro dapat meyakinkan para wisatawan bahwa Malioboro aman untuk dikunjungi.

(jr’/red)

Presiden Jokowi Resmikan Peluncuran BT-PKLW Pertama di Kawasan Malioboro

Oktober, 10, 21

Yogyakarta – Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran Program Penyaluran Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, pada Sabtu, 9 Oktober 2021.

BT-PKLW nantinya akan diserahkan kepada 1 juta PKL dan warung di seluruh Indonesia dengan masing-masing diberikan sebesar Rp1,2 juta.

“Rp1,2 juta cukup menurut hitungan kita dan dimulai pertama kali di kawasan Malioboro Yogyakarta,”ujar Presiden dalam keterangannya.

Perwakilan komunitas PKL, andong, dan becak di Kawasan Malioboro, Rudi, mengaku bersyukur dan senang atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Rudi berharap kunjungan Presiden hari ini di Malioboro dapat meyakinkan para wisatawan bahwa Malioboro aman untuk dikunjungi.

“Kami atas nama segenap komunitas PKL, andong, becak yang ada di kawasan Malioboro sangat bersyukur, dan sangat, sangat berterima kasih dengan harapan kunjungan Bapak Presiden di kawasan Malioboro ini kemudian membuka ruang bahwa Malioboro masih aman tetap dikunjungi, insyaallah tetap aman, dan segera level (PPKM) diturunkan,”ucap Rudi.

Selain itu, salah satu perwakilan lainnya dari PKL juga mengutarakan harapannya agar pariwisata di Yogyakarta dapat segera dibuka kembali sehingga para PKL, khususnya di kawasan Malioboro dapat menikmati kunjungan para wisatawan.

“Mudah-mudahan mulai awal ini kami PKL di kawasan Malioboro bisa beraktivitas kembali dan sektor pariwisata bisa dibuka kembali sehingga kami PKL bisa menikmati kunjungan wisatawan yang nantinya belanja di kawasan Malioboro,”tutur perwakilan dari PKL.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa di Yogyakarta masih diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3. Meski demikian, Airlangga menyebut angka pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta sangat tinggi.

“Pertumbuhan ekonomi Yogya Pak Presiden, sebagai laporan 11 persen, Pak. Jadi tinggi sekali,”ujar Airlangga.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Wali Kota Yogyarakarta Haryadi Suyuti.

(jr’/red)

Pihak Ahok Kecewa, Polisi Hentikan Pembongkaran Tembok Diatas Fasum

Oktober, 9, 21

JAKARTA – Tembok setinggi 3 meter yang didirikan tepat diatas jalan umum yang berlokasi di Jalan Kapuk Indah RT 02/ RW 03 Kelurahan Kapuk Muara, telah dieksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada akhir 2018 lalu.

Saat itu eksekusi didampingi oleh ratusan aparat yang berasal dari unsur TNI, Polri, Satpol PP DKI, Sudin P2B serta Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara. Namun usai eksekusi, pihak dari Chandra Gunawan kembali mendirikan tembok tersebut.

Chandra Gunawan cs diketahui telah ditetapkan menjadi tersangka di Subdit Kamneg Polda Metro Jaya dan menjadi tersangka pula di Polres Jakarta Pusat.

Kini tembok beton yang menutupi jalan akses menuju objek tanah sengketa di pergudangan Kapuk Indah, Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara dibongkar kembali oleh pihak keluarga The Tiau Hok alias Ahok yang telah memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara secara inkrah.

Namun mendapat pelarangan hingga penghentian pembongkaran.Pihak Ahok menyayangkan dan merasa kecewa atas tindakan aparat polsek penjaringan yang datang ke lokasi dan melarang pemilik yang sah dan memiliki SHM yang hendak memanfaatkan lahannya

Menurut keluarga Ahok, Polisi seharusnya tidak boleh melarang pemilik yang sah seolah-olah masih ada sengketa.

Kekecewaan mendalam juga dirasakan Ahok lantaran di pembongkaran yang sebelumnya dan hendak masuk ke lahannya sendiri terus menerus diganggu oleh orang-orang suruhan Chandra Gunawan.

Dia menegaskan seraya meminta polda metro, maupun kabareskrim mau mencari dan menemukan adanya dugaan mafia tanah hingga oknum pemda yang ikut bermain serta oknum aparat yang diduga menjadi beking dalam kasus yang telah menderanya selama kurun waktu belasan tahun tersebut.

Diketahui, saat tindakan eksekusi 2018 lalu, Umar, Juru Sita PN Jakarta Utara mengatakan, pembongkaran tembok dilakukan karena berdiri di atas jalan umum yang merupakan jalur masuk atau akses ke objek sengketa.

“Jadi bunyi amar putusan yakni, memerintahkan membongkar pagar yang berdiri diatas jalan yang menutup akses ke lokasi,”kata Umar di lokasi eksekusi.

Sementara itu penasehat hukum Ahok, Iming Tesalonika mengatakan, meskipun pemilik tanah yang sah adalah The Tiau Hok alias Ahok sudah memenangkan perkara di PN Jakarta Utara pada 24 Oktober 2018 dengan nomor perkara : 19/eks/2018/PN. Jakarta Utara, namun tak semulus yang dibayangkan oleh sang pemilik untuk langsung dapat menempati lahannya

Iming menegaskan bahwa pihak yang tak terima atas putusan PN Jakarta Utara selalu berulah, tembok yang telah dirobohkan hingga rata dengan tanah, beberapa saat kemudian kembali kokoh berdiri seperti semula.

“Yang mendirikan tembok yang telah dirobohkan juru sita telah melecehkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang sudah berkekuatan hukum tetap,”kata Iming, Sabtu (17/4/2020).

Sebelumnya, Iming telah mengajukan Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Pengawalan kepada Kapolres Jakarta Pusat dan Kapolres Jakarta Utara, terkait pembongkaran kembali untuk kesekian kalinya tembok yang menutup akses jalan umum di Jalan Kapuk Indah tersebut.

Iming mengungkapkan, sesuai surat perintah Kapolri Nomor: Sprin/512/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 telah dilakukan audit investigasi gabungan dari tim Mabes Polri dan ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani lima laporan polisi tersebut.

Hasil audit investigasi gabungan ditemukan adanya penyimpangan yang diduga dilakukan penyidik, karena tidak melakukan penyitaan terhadap obyek surat yang dipermasalahkan yang diduga palsu.

Selain itu, ujarnya, proses penyidikan juga tidak maksimal dan terindikasi adanya dugaan keberpihakan dari aparat ke kubu Chandra Gunawan cs. Serta, mengarahkan kasusnya ke ranah perdata dimana pelapor melaporkan masalah surat keterangan palsu yang berakibat terbitnya Sertifikat Hak Milik No 1071 atas nama Chandra Gunawan, SHM No 1072 atas nama Bunian Leo dan SHM No 1073 atas nama Andreas Sulaiman.

Lebih jauh dikatakan Iming, pemeriksaan terhadap tersangka Bunian Leo hingga kini belum dilakukan. Untuk tersangka Andreas Sulaiman sampai saat ini pun belum jelas proses penyidikannya.

Diungkapkan oleh Iming, ada banyak kejanggalan yang dituding menyebabkan penyidikan perkara Ahok dengan para tersangka tidak terselesaikan meski sudah ada penetapan tersangka.

Oleh karena itu diminta Kapolres Jakarta Utara maupun Kapolres Jakarta Pusat, untuk memanggil semua penyidik terkait perkara Ahok dan Chandra Gunawan cs.

Penasehat hukum Ahok ini juga meminta Kapolres Jakarta Pusat menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Chandra Gunawan dan kawan- kawan. Apalagi Chandra Gunawan telah menjadi tersangka.

Iming Tesalonika heran dan mengatakan sungguh ajaib Chandra Gunawan dan kawan-kawan yang sudah dinyatakan sebagai tersangka lebih dari satu tahun namun pihak penegak hukum tidak menjemput para tersangka guna di B-A-PIming lantas meminta agar kasus tersebut jangan dibiarkan berlarut larut.

Dirinya menegaskan akan melanjutkan laporan ke Kapolda Metro Jaya, Kapolri hingga ke Presiden jika kasus tersebut tak kunjung tuntas.

Adapun dalam jawaban resmi tertanggal 20 Mei 2016 yang ditanda tangani Kepala Satuan Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, disebutkan hasil rapat antara Dinas Bina Marga Pemprov DKI dan Dinas Penataan Kota Pemprov DKI area tersebut merupakan peruntukan rencana jalan.

(Beb/rd/red)

Polri Tangkap Pelaku Utama Kerusuhan di Yahukimo Papua

Oktober, 9, 21

JAKARTA— Tim gabungan Polres Yahukimo dan Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi berhasil menangkap Morume Keya Busup yang merupakan pelaku utama penyerangan suku Yali di Yahukimo, Papua.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, Mourume merupakan orang yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak kepolisian. “Ditangkap hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 Pukul 03.40 Wit, bertempat di jalan Gunung Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo,”kata Argo Yuwono dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/10).

Selain Mourome Busup, tim gabungan juga berhasil menangkap satu orang lain bernama Beto Ordias. Saat ini, dikatakan Argo, kedua tersangka telah diamankan dan dibawa ke Polres Yahukimo untuk kemudian dilakukan penyidikan lebih mendalam. “Kasus tersebut telah ditangani oleh Polres Yahukimo,”tandas Argo.

Argo menjelaskan, bahwa Morume Keya Busup merupakan Kepala suku Umum Kimyal yang melakukan penyerangan terhadap suku Yali pada Minggu (3/10).

Bersama pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu buah busur, sembilan anak panah, satu buah kampak, satu unit ponsel, perangkat elektronik dan identitas diri lain milik tersangka.

Pasca peristiwa penyerangan ini, pihak Kepolisian langsung mengamankan 52 orang terduga pelaku penyerangan.

Dan saat ini, sudah 22 orang ditetapkan sebagai tersangka atas peristiwa yang menyebabkan 41 orang luka-luka dan enam orang dipastikan meninggal dunia.

Peristiwa itu diduga dipicu kabar simpang siur alasan meninggalnya mantan Bupati Yahukimo Abock Busup saat tugas ke Jakarta.

Sementara, Abock sendiri ditemukan tak sadar diri di kamar Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat. Pihak Kepolisian menegaskan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan maupun obat-obatan. Abock akhirnya dibawa ke RS Meilia Cibubur sekitar pukul 11.00 WIB dan nyawanya tak tertolong.

(jr’/red)

Bareskrim Kerahkan Tim Asistensi Terkait Kasus Dugaan Pemerkosaan di Luwu Timur

Oktober, 9, 21

Jakarta – Bareskrim Polri mengerahkan tim asistensi terkait dengan kasus dugaan pemerkosaan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan, tim asistensi itu untuk melakukan pendampingan terhadap Polres Luwu Timur dan Polda Sulawesi Selatan (Sulsel), terkait dengan proses hukum kasus tersebut.

“Hari ini tim asistensi Wasidik Bareskrim, dipimpin Kombes Helfi Assegaf dan tim berangkat ke Polda Sulsel,”kata Argo kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (9/10).

Menurut Argo, tim asistensi Bareskrim Polri tersebut bakal bekerja secara profesional. Bahkan, ditegaskan Argo, apabila nantinya ditemukan bukti baru maka, Polisi bakal kembali membuka perkara tersebut.

Diketahui, Polres Luwu Timur dan Polda Sulsel menghentikan proses penyelidikan kasus itu. Pasalnya, aparat tidak menemukan barang bukti yang kuat terkait dengan perkara tersebut. “Kalau ada bukti baru bisa dibuka kembali,”ujar mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya tersebut.

Argo sebelumnya memastikan bahwa penanganan proses hukum mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, hingga penghentian kasus dugaan pemerkosaan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Dalam hal ini pihak kepolisian sudah melakukan tindaklanjut dari adanya laporan terkait hal itu ke Polres Luwu Timur pada tanggal 9 Oktober 2019.Setelah menerima laporan itu, Polisi mengantas ketiga anak untuk dilakukan pemeriksaan atau Visum Et Repertum bersama dengan ibunya serta petugas P2TP2A Kabupaten Luwu Timur.

“Hasil pemeriksaan atau visum dengan hasil ketiga anak tersebut tidak ada kelainan dan tidak tampak adanya tanda-tanda kekerasan,”ucap Argo.

Sementara itu, dari laporan hasil asesamen P2TP2A Kabupaten Luwu Timur bahwa tidak ada tanda-tanda trauma pada ketiga anak tersebut kepada ayahnya.

“Karena setelah sang ayah datang di kantor P2TP2A ketiga anak tersebut menghampiri dan duduk dipangkuan ayahnya,”ujar Argo.

Selain itu, dalam hasil pemeriksaan Psikologi Puspaga P2TP2A Luwu Timur, ketiga anak tersebut dalam melakukan interaksi dengan lingkungan luar cukup baik dan normal. Serta hubungan dengan orang tua cukup perhatian dan harmonis, dalam pemahaman keagamaan sangat baik termasuk untuk fisik dan mental dalam keadaan sehat.

Argo mengungkapkan, hasil visum di RS Bhayangkara Polda Sulsel tidak ditemukan kelainan terhadap anak perempuan tersebut.

Sementara, anak laki-lakinya tidak ada temuan atau kelainan juga.Setelah melakukan rangkaian prosedur hukum, Polres Luwu Timur pun pada 5 Desember 2019 melakukan gelar perkara. Adapun kesimpulannya adalah menghentikan penyelidikan perkara tersebut.

“Tidak ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan,”ucap Argo.

Sementara, Polda Sulsel pada tanggal 6 Oktober 2020 juga telah melakukan gelar perkara khusus dengan kesimpulan menghentikan proses penyelidikannya.

(jr’/red)

Bupati Minta Anggota PPDI Kuasai Teknologi Informasi

Oktober, 9, 21

PATI – Bupati Pati Haryanto menghadiri rapat pimpinan pengurus dan anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pati yang bertempat di ruang Pragola Pati, Sabtu, (9/10).

Bupati Pati Haryanto menyampaikan apresiasi kepada Ketua PPDI kabupaten Pati beserta segenap jajarannya atas terlaksananya Rapim PPDI kali ini.

Utamanya PPDI sebagai moda penggerak lini bawah yang diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan di tingkat desa. Dengan demikian melalui RAPIM nantinya dapat semakin memperkuat kelembagaan PPDI.

“Sehingga peran dan fungsinya dapat terlaksana secara maksimal demi peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggotanya terkait penatausahaan keuangan, perencanaan pembangunan, serta tata kelola pemerintah desa,”ujar Bupati.

Selanjutnya Haryanto berpesan disamping aktifdalam organisasi, agar anggota PPDI tetapmenomorsatukan tugas dan peranannya sebagai perangkat desa. Para anggota PPDI harus memiliki semangat dan kedisiplinan tinggi untuk terus belajar mengembangkan kapasitasnya terutama dalam penguasaan teknologi informasi.

“Nantinya dapat semakin mempermudah dalam menjalankan tugas pelayanan ataupun guna mendukung kelancaran tertib administrasi desa,”imbuh Bupati.

Disamping itu, para perangkat desa juga harussecara intensif meningkatan koordinasi serta konsultasi kepada Kepala Desa masing-masing.Sehingga dapat terwujud harmonisasi dalampelaksanaan kinerja pemerintahan desa demimemberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Hal ini menjadi sebuah hal penting yang harusdijunjung tinggi dalam rangka menjaga marwah organisasi agar tetap berjalan sesuai koridor dan ketentuan yang berlaku demi mendukungterwujudnya kontestasi demokrasi yang bermartabat di Kabupaten Pati.

“Semoga kegiatan RAPIM PPDI dapat berjalan lancar dan bermanfaat demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati,”pungkas Bupati.

(Red)

Pemilik E-Warung Penyaluran BPNT Mengeluh Adanya Pungli

Oktober, 9, 21

PATI – Pemilik Elektronik-Warung (E-Warung) untuk Penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di wilayah Kecamatan Winong Kabupaten Pati Jawa Tengah mengeluh dengan adanya Dugaan Pungli.

Hal itu menyusul lantaran pihaknya terpaksa harus mengalokasikan uang sebesar Rp 250,00.-(Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang harus diberikan ke Camat.

Berdasarkan data yang dihimpun tim media, Pengalokasian uang sebesar Rp. 250 itu diminta dari semua KPM melalui agen yang ada di wilayah Kecamatan Winong dan disetorkan melalui Ketua paguyuban E-Warung, untuk diberikan ke Camat.

“Camat waktu itu katanya telpon ke Ketua Paguyuban, lalu disampaikan ke semua agen, untuk mengalokasikan anggaran Rp 250/KPM, dan harus disetorkan ke Camat,”Ungkap salah satu pemilik E-Warung dengan nada takut kepada wartawan Jumat (08/10/2021).

Penyetoran uang sebesar Rp. 250/KPM itu bukan hanya berlaku di 1 agen E-Warung saja, namun berlaku untuk semua agen yang ada di Wilayah Kecamatan Winong. Jika dalam 1 agen saja menangani sekitar 100 KPM, apabila dikalikan Rp 250, itu artinya camat sudah mengambil keuntungan sebesar Rp 25 ribu/agen, sementara Camat yang baru menjabat sekitar Juni 2021, namun meminta agar dihitung dari Januari 2021.

“Kalau hitungannya Camat meminta dari Januari, bayangkan jika tiap desa ada 3 sampai 5 agen, di Kecamatan Winong, itu artinya sudah jutaan uang hasil pungutan liar (pungli) yang disetorkan ke Camat,”ujarnya.

Sementara itu Camat Winong,Tikno saat kami konfirmasi Sabtu (09/10/2021) pagi terkait adanya Pungli yang mengatasnamakan Camat menjelaskan,jika semua itu tidak benar hanya saja mulai saya menjabat di Kecamatan Winong di kasih Rp.1.000.000,00.- (Satu Juta Rupiah) oleh Ketua E-Warung, itupun untuk operasional,”jelas singkatnya.

(Ar-tim)