Perpres 93/2021, Luhut Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Oktober, 8, 21

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021. Perpres itu mengatur tentang Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang dipimpin oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Ada sejumlah pasal yang ditambahkan dan diubah di Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung seperti dilihat detikcom, Jumat (8/10/2021).

Salah satu pasal yang diubah terkait tugas yang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.

Pasal 1 (1) Dalam rangka percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung, Pemerintah menugaskan kepada konsorsium badan usaha milik negara yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).

(2) Konsorsium badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. PT Kereta Api Indonesia (Persero);b. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;c. PT Jasa Marga (Persero) Tbk; dand. PT Perkebunan Nusantara VIII.

(3) Konsorsium badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diwujudkan dalam bentuk perusahaan patungan.

Perpres ini juga menambah ketentuan soal Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang dipimpin Luhut. Hal itu tertuang dalam Pasal 3A. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3A

(1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan, yang selanjutnya disebut dengan Komite.

(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk:

a. menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung yang meliputi:

1. perubahan porsi kepemilikan perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) dalam perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan/atau

2. penyesuaian persyaratan dan jumlah pinjaman yang diterima oleh perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2);

b. menetapkan bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung yang meliputi:

1. rencana penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara untuk keperluan proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung;

2. pemberian penjaminan pemerintah atas kewajiban pimpinan konsorsium badan usaha milik negara dalam hal diperlukan, untuk pemenuhan modal proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Perpres ini juga mengubah ketentuan di Pasal 15. Di Perpres sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga yang mengordinasikan percepatan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung.

Kini tugas itu diemban oleh Menko Luhut.

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengoordinasikan percepatan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Konsorsium badan usaha milik negara dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), menyampaikan laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai pimpinan Komite dan kementerian/lembaga terkait secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama pembangunan prasarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.

(2) Dalam hal terdapat hal penting yang dapat mempengaruhi perkembangan pembangunan prasarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung, Menteri Badan Usaha Milik Negara dapat meminta penyelenggaraan rapat Komite.

Sumber Detik.com

(jr’/red)

Diduga Menggunakan Dana Ghoib, Kades Wuwur Dan TPK Kompak Bungkam

Oktober, 8, 21

Pati – Proyek pembangunan jembatan di Desa Wuwur perbatasan dengan Desa Karaban, Kecamatan Gabus, kabupaten Pati, Jawa Tengah jadi pertanyakan warga masyarakat, diduga menggunakan Dana GHOIB.

Hal itu lantaran anggaran dan sumber anggaran untuk pembangunan jembatan di Desa Wuwur yang menghubungkan antar 2 (dua) Desa tersebut tidak jelas serta tidak ada papan informasi proyek yang terpasang, padahal jembatan sudah dimulai dikerjakan sejak pertengahan September 2021 lalu.

Menanggapi hal itu, sejumlah warga masyarakat Desa Wuwur mencurigai adanya indikasi penyelewengan anggaran karena tidak adanya transparasi.

“Kami malah curiga ada indikasi penyelewengan anggaran, sebab yang kami tau, setiap pengerjaan proyek pasti dipasang papan informasi,”Ungkap salah satu warga Wuwur yang identitasnya minta dirahasiakan.

Tidak hanya itu, warga masyarakat Wuwur menginginkan adanya wujud transparansi pengelolaan anggaran, baik itu Dana Desa (DD),Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeu Prov) serta Bantuan Keuangan Kabupaten (Bankeu Kab).

“Jangan anggap selama ini warga diam bukan berarti tidak tahu, sekarang jaman sudah serba canggih, mau akses apa saja gampang,”cetus warga lainya

Sementara itu, Kepala desa (Kades) Wuwur, Agus Santoso, S.P saat dikonfirmasi wartawan beberapa waktu lalu melalui pesan singkat whatsApp (WA) tidak ada respon.

Ironisnya, Hal yang sama juga dilakukan Kepala Dusun (Kadus) yang sekaligus tim pelaksana kegiatan (TPK) Abdul Jabar, tidak ada respon saat di hubungi via WA oleh wartawan.

Hingga berita ini diterbitkan, baik Kades maupun TPK tidak ada jawaban sama sekali alias bungkam secara berjama’ah, dengan demikian patut diduga sudah ada settingan dari Kades dan/ atau yang berkepentingan.

(Tim-red)

Polri Pastikan Penanganan Kasus Dugaan Pemerkosaan di Luwu Timur Sesuai Prosedur

Oktober, 8, 21

Jakarta – Polri memastikan bahwa penanganan proses hukum mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, hingga penghentian kasus dugaan pemerkosaan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel), sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono memaparkan kronologi penanganan perkara itu. Mulai dari pihak kepolisian mulai dari tindaklanjut adanya laporan terkait hal itu ke Polres Luwu Timur pada tanggal 9 Oktober 2019.

Setelah menerima laporan itu, Polisi mengantas ketiga anak untuk dilakukan pemeriksaan atau Visum Et Repertum bersama dengan ibunya serta petugas P2TP2A Kabupaten Luwu Timur.

“Hasil pemeriksaan atau visum dengan hasil ketiga anak tersebut tidak ada kelainan dan tidak tampak adanya tanda-tanda kekerasan,” kata Argo dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (8/10/2021).

Sementara itu, dari laporan hasil asesamen P2TP2A Kabupaten Luwu Timur bahwa tidak ada tanda-tanda trauma pada ketiga anak tersebut kepada ayahnya.

“Karena setelah sang ayah datang di kantor P2TP2A ketiga anak tersebut menghampiri dan duduk dipangkuan ayahnya,”ujar Argo.

Selain itu, dalam hasil pemeriksaan Psikologi Puspaga P2TP2A Luwu Timur, ketiga anak tersebut dalam melakukan interaksi dengan lingkungan luar cukup baik dan normal. Serta hubungan dengan orang tua cukup perhatian dan harmonis, dalam pemahaman keagamaan sangat baik termasuk untuk fisik dan mental dalam keadaan sehat.

Argo mengungkapkan, hasil visum di RS Bhayangkara Polda Sulsel tidak ditemukan kelainan terhadap anak perempuan tersebut. Sementara, anak laki-lakinya tidak ada temuan atau kelainan juga.

Setelah melakukan rangkaian prosedur hukum, Polres Luwu Timur pun pada 5 Desember 2019 melakukan gelar perkara. Adapun kesimpulannya adalah menghentikan penyelidikan perkara tersebut.

“Tidak ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan,”ucap Argo.

Sementara, Polda Sulsel pada tanggal 6 Oktober 2020 juga telah melakukan gelar perkara khusus dengan kesimpulan menghentikan proses penyelidikannya.

(ij/red)

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi kepada PN di Kemendag

Oktober, 8, 21

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini kembali memberikan penguatan integritas untuk para Penyelenggara Negara (PN).

“Mengusung tema Tancapkan Integritas dalam Tiap Langkah Tugas, program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas atau Paku Integritas kali ini diberikan kepada jajaran Kementerian Perdagangan,”ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 8 Oktober 2021.

Hadir dalam kegiatan Executive Briefing tersebut, yaitu Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Sekretaris Jenderal Suhanto, Inspektur Jenderal Didid Noordiatmoko, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kasan, dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indrasari Wisnu Wardhana beserta pasangan masing-masing.

Ghufron menjelaskan bahwa program ini dimaksudkan untuk menguatkan integritas para penyelenggara negara dan keluarga yang diharapkan dapat menjadi benteng dalam melaksanakan tugas sebagai pembuat kebijakan strategis di lingkungan Kemendag.

“Itulah mengapa program ini melibatkan pasangan penyelenggara negara. Harapannya, keluarga juga berperan dalam mencegah pasangan melakukan korupsi,”terang Ghufron.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri dalam sambutannya sempat mengingatkan kerawanan korupsi yang disebabkan karena lemahnya sistem, sehingga selain melakukan penguatan integritas juga penting untuk menutup celah korupsi yang disebabkan sistem yang buruk.

“Karenanya saya mengimbau lakukan kajian untuk identifikasi sistem-sistem yang lemah untuk diperbaiki, agar tidak ada peluang korupsi,”tegas Firli.

Merespon masukan KPK, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memaparkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan pihaknya. Dia menyebutkan enam langkah perbaikan sistem untuk pencegahan korupsi di lingkungan Kemendag.

“Hampir semua perizinan di bidang perdagangan sudah online. Hal ini untuk menghindari benturan kepentingan dan untuk mempercepat pelayanan kepada pelaku usaha,”ujarnya.

Lainnya, sebut Lutfi, terkait dengan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, penguatan sistem pengendalian intern, pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM), pengendalian gratifikasi, dan kerja sama terkait pengaduan Whistleblowing System (WBS) dengan KPK, Sedangkan untuk penguatan integritas pegawai di lingkungan Kemendag, Lutfi menjelaskan, bahwa pihaknya telah menerapkan budaya kerja PROMISE (Profesional, Melayani, Integritas, Inovasi dan Sinergi yang diselaraskan dengan budaya kerja ASN Ber-AKHLAK.

Selain itu, katanya, Kemendag juga telah menerapkan manajemen kinerja; melakukan internalisasi kegiatan pencegahan korupsi yang meliputi sosialisasi terkait gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, kewajiban LHKPN dan LHKASN, serta WBS; dan kewajiban pelaporan harta kekayaan (LHKPN dan LHKASN).

Selain memberikan penguatan antikorupsi, pada kesempatan ini KPK dan Kemendag sepakat untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menandatangani kerja sama (PKS) penerapan whistleblowing system.

Kerja sama tersebut di antaranya meliputi komitmen pengelolaan penanganan pengaduan dan penanganan pengaduan melalui aplikasi.

Dalam upaya pencegahan korupsi, KPK juga memberikan catatan terkait tindak lanjut rekomendasi dari kajian-kajian yang telah disampaikan KPK kepada Kemendag. Ada beberapa kajian sistem yang pernah dilakukan KPK sejak 2016 hingga saat ini.

Di antaranya terkait Kajian Tata Kelola Impor Komoditas: Jagung untuk Bahan Pakan Ternak, Kajian Tata Kelola Kebijakan Pasokan Komoditas Pangan Strategis, Kajian Transformatif Impor BBM, dan Kajian Tata Kelola Kebijakan Swasembada Bawang Putih. Kemendag juga merupakan satu dari kementerian yang turut berkontribusi dalam mewujudkan aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Hingga triwulan 2 tahun 2021 terdapat 1 (satu) output yang sudah dicapai dari total 5 output dengan persentase capaian 1,62 persen. Output yang sudah dicapai Kemendag tersebut, yaitu tersedianya basis data penerima manfaat yang terintegrasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Sementara itu, masih ada 4 (empat) output yang masih menjadi target untuk dicapai. Salah satunya terkait optimalisasi penerimaan dari Cukai.

PAKU Integritas merupakan salah satu program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi khusus bagi para penyelenggara negara di kementerian/lembaga. Program ini meliputi dua kegiatan utama, yaitu Pembekalan Antikorupsi (Executive Briefing) bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan Diklat Pembangunan Integritas bagi para penyelenggara negara.

Program ini melibatkan 10 kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kelautan dan Perikanan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keuangan, Perdagangan, Pertanian, Sosial, Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Kesepuluh lembaga ini mewakili lima fokus area KPK pada periode ini, yaitu terkait sektor sumber daya alam, penegakan hukum, tata niaga, politik, dan pelayanan publik.

(jr’/red)

Cegah Korupsi, Ketua KPK Ingatkan Kementan Perkuat Integritas

Oktober, 8, 21

Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPP) Firli Bahuri mengingatkan kepada jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) untuk memperkuat integritas dalam setiap langkah pelaksanaan tugas di lingkungan Kementan.

“Karena integritas lah yang bisa mencegah, mengurangi dan mengurungkan niat untuk melakukan korupsi,”ujar Firli dalam sambutan kegiatan Pembekalan Antikorupsi atau Executive Briefing, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis 7 Oktober 2021.

Firli menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai wujud penjabaran tugas KPK sebagaimana amanat undang-undang, yaitu untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar tidak terjadi korupsi.

Membangun integritas, kata Firli, merupakan salah satu upaya mencegah korupsi dengan memberikan pemahaman antikorupsi kepada penyelenggara negara di pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, sektor swasta, hingga ke seluruh jejaring pendidikan.

Karenanya, Firli memandang strategi pemberantasan korupsi dengan mengintegrasikan tiga pendekatan pendidikan, pencegahan dan penindakan sudah tepat. Upaya penindakan, katanya, untuk memberikan efek jera.

Sedangkan, pendidikan untuk mencegah keinginan dan perilaku koruptif, serta perbaikan sistem untuk mencegah dan menutup peluang korupsi.

“Catatan KPK para gubernur sudah 22 orang tersangkut korupsi, padahal provinsi kita hanya 34. Dan 122 bupati dari 542 pemerintah kabupaten/kota tersangkut korupsi. Ini angka yang menjadi keprihatinan kita semua,”ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pentingnya upaya pencegahan dan membangun integritas sebagai banteng individu di Kementan dalam pelaksanaan tugas. Dirinya menyadari besarnya tugas yang menjadi tanggung jawab pihaknya dan jajaran di Kementan. Khususnya terkait dengan pembuatan kebijakan-kebijakan strategis di kementeriannya.

“273 juta orang yang menjadi tanggung jawab kami. Kami nangani makanannya rakyat. Kami nangani lapangan kerja terbesar. Kami nangani masalah kesehatan rakyat. Kami ngga boleh salah prediksi. Kami ngga boleh salah hitung, kami ngga boleh berpura-pura,”katanya.

Karenanya, dia berharap KPK untuk terus mengawasi dan melakukan pendampingan. Menurutnya, untuk mengelola pertanian yang demikian kompleks dengan ekosistem yang sangat besar membutuhkan tata laksana yang baik.

“Tata kelola menjadi agenda-agenda yang kami minta bantuan. Tolong periksa kami, periksa SOPnya. Saya siap, karena saya tidak ingin masuk penjara,”ujar Syahrul Yasin.

Selain Menteri Pertanian, hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, Sekretaris Jenderal/Plt Inspektur Jenderal Kasdi Subagyono, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian/Plt Dirjen Perkebunan Ali Jamil, Kepala Badan Karantina Pertanian Bambang, Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi, Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto, Plt Kepala Badan Ketahanan Pangan/SAM Bidang Infrastruktur Sarwo Edhy, Kepala Balitbangtan Fadjry Djufry, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah, dan Dirjen Tanaman Pangan Suwandi.

Selain memberikan penguatan antikorupsi, pada kesempatan ini KPK dan Kementan sepakat untuk memperkuat upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi dengan menjalin kerja sama.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman terkait pencegahan korupsi di bidang pertanian dan kerja sama (PKS) penerapan whistleblowing system. PKS ditandatangani pimpinan kedua lembaga. Upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem di Kementan telah dilakukan KPK sejak 2009.

Beberapa kajian di antaranya terkait kebijakan subsidi di bidang pertanian, tata kelola komoditas strategis, tata kelola impor komoditas. Saat ini KPK sedang melakukan kajian tata kelola impor komoditas hortikultura dan kajian tata kelola buffer stock dalam penyediaan pangan: studi kasus bulog.

Kementerian Pertanian juga merupakan satu dari kementerian yang turut berkontribusi dalam mewujudkan aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Hingga triwulan 2 tahun 2021 terdapat 5 (lima) output dari total 11 output Kementan yang telah dilakukan dengan persentase capaian 37,81 persen.

Di antaranya, yaitu termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan Covid-19 dan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sementara itu, masih ada 6 (enam) output yang masih menjadi target untuk dicapai, di antaranya yaitu efektifitas dan efisiensi pelayanan pengangkutan, ekspor, impor dan domestik melalui integrasi sistem pelayanan di pelabuhan dengan transparansi dan standarisasi prosedur layanan.

(ayfi/red)

Pengangsu BBM di SPBU No 44.591.22 Memodifikasi Tangki Mobil, Muat Ratusan Ribu

Oktober, 8, 21

Pati – Miris..!! Demi kepentingan memperkaya diri sendiri dan pengangsu atau konsumen, diduga dengan sengaja pihak pengangsu Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU NO 44.591.22 sudah bekerjasama dengan pihak operator dan dicurigai pihak pengawas SPBU Growong Kidul ikut bermain menyiasati agar bisa menjual premium secara besar-besaran/ Skala Besar.

Dugaan penyiasatan yang dilakukan pihak operator dan pihak pengangsu disinyalir dengan sengaja dilakukan demi meraup keuntungan pribadi yang lebih.

Ironisnya pihak pengawas SPBU 44.591.22 diduga dengan sengaja tutup mata, bahkan seakan-akan juga ikut menikmati hasil keuntungan hasil tersebut.

Sehingga tidak lagi mengindahkan adanya larangan Undang-Undang Minyak dan Gas (UU Migas), yang sudah jelas tertuang dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001.

“Larangan masyarakat tidak boleh membeli BBM jenis apapun untuk dijual kembali,itu sudah diatur oleh undang-undang”.

Berdasarkan keterangan dari beberapa warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya,mengatakan kepada awak media,di SPBU Growong itu memang sudah sering kok mas pengambilan premium secara besar besaran dan mobilnya juga dimodifikasi,bahkan juga dengan dirigen/ galon, bahkan ada juga yang di sembunyikan di makam/ kuburan,”jelasnya.

Mendengar pernyataan masyarakat tersebut Tim awak media langsung menggali informasi lebih dalam, bahkan mencoba konfirmasi ke pihak operator SPBU di Growong Kidul saat operator di konfirmasi awak media nampak jelas penyiasatan pihak SPBU dengan pihak konsumen.

Kemudian pihak operator sendiri mengatakan,kalau masalah solar sementara dibatasi mas tapi kalau premium bisa tapi mobil harus di edit/ atau di modifikasi,”pungkas operator.

Sementara disisi lain kopral selaku perwakilan lembaga aliansi indonesia (LAI) saat di mintai tanggapan terkait kegiatan Yang dilakukan SPBU Growong kidul tepatnya di dikecamatan juwana mengatakan,Sanksi yang diberlakukan selama ini menurut Kopral yakni tidak diberikan lagi BBM subsidi untuk dijual kembali di SPBU tersebut dan bisa sampai ke sanksi penutupan bahkan sampai pidana.

Jika yang bermain itu dari pihak operator atau pengawasnya, ya sanksinya dipecat sama pihak SPBU, jadi kalau misalnya yang main-main adalah si oknum operatornya,maka yang dilakukan SPBU adalah memecat, bahkan bisa terjerat pasal Penyalahgunaan BBM bersubsidi yang melanggar Pasal 55 juncto Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 60 miliar,”pasalnya.

Kalau kerjasama sudah dalam konteks diketahui oleh pihak SPBU dan resmi, pihak SPBU akan diberikan sanksi, Hanya saja jika sudah masuk ranah kepolisian, tentu wilayahnya beliau-beliau di kepolisian. Yang pasti kalau ranah yang sudah sifatnya pidana, itu memang bukan wilayah kami,”pungkasnya.

(Tim-RED)

Presiden Tinjau Hutan Mangrove di Bali

Oktober, 8, 21

Bali – Tiba di Bali, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama rombongan langsung meninjau hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Kabupaten Badung pada Jumat pagi, 8 Oktober 2021.

Di Taman Hutan Raya tersebut, Presiden dan Ibu Iriana didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawiraatmaja, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wakil Menteri LHK Alue Dohong, berjalan kaki di atas jembatan kayu menelusuri kawasan hutan mangrove sejauh 500 meter hingga menara pandang.

Ketika berjalan kaki, Presiden dan Ibu Iriana mendapatkan penjelasan dari pengelola Taman Hutan Raya, Komang Tri, tentang kawasan hutan mangrove tersebut. Komang Tri menjelaskan bahwa kawasan hutan mangrove tersebut direhabilitasi sejak tahun 1992.

“Luas kawasan ini sebesar 268 hektare. Sebelumnya merupakan lahan eks tambak ikan dan udang yang terbengkalai. Sejak 1992 direhabilitasi dan berhasil dengan baik. Saat ini terdapat 92 jenis burung dan 33 jenis tanaman mangrove,”ucap Komang Tri.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas lahan mangrove di Provinsi Bali mencapai 2.143,97 hektare. Dari luas tersebut, 19 hektare di antaranya termasuk kategori kerapatan jarang, serta masih terdapat habitat mangrove yang berpotensi dapat ditanami seluas 263 hektare.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, keberhasilan konservasi hutan mangrove di Mangrove Conservation Forest beriringan dengan alih usaha dari budidaya tambak menjadi multi usaha lain berbasis ekosistem mangrove, seperti budidaya ikan tangkap, hasil pengolahan produk mangrove nonkayu, serta pariwisata.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemulihan ekosistem mangrove dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional. Dari kunjungan kerja ini juga diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai prestasi dan komitmen ekonomi hijau Indonesia yang dapat ditunjukkan kepada para anggota delegasi G20 pada KTT G20 tahun 2022 di Bali nanti.

(jr’red)

BISNIS Global Elektronik Pedurungan, Sasar Pelanggan Kawasan Semarang

Oktober, 8, 21

Semarang – Global Elektronik melebarkan sayapnya, kali ini membuka toko elektroniknya di kawasan padat penduduk, Pedurungan, Semarang Timur. Toko Global Elektronik baru yang merupakan outlet ke-6 Global Elektronik Grup ini tepatnya berlokasi ddi Jalan Fatmawati No. 99, Kota Semarang.

Langkah pembukaan toko di Semarang Timur ini merupakan salah satu komitmen perusahaan Global Elektronik Grup menjadi Toko Ritel Elektronik Modern – Terlengkap, dengan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan kebutuhan peralatan elektronik.

Managing Director Global Elektronik – Semarang Gouw Andy Siswanto, mengatakan toko terbaru ini sudah menerapkan konsep pelayanan modern, dengan desain terbaru, sehingga membuat konsumen elektronik lebih nyaman ketika berbelanja disini.

Di outlet baru ini, lanjut Andi Gouw, Global Elektronik menawarkan beragam variasi produk elektronik mulai dari audio video, home appliances, kitchen equipment, digital small appliances antara lain, microwave, rice cookers, magic-com, mixers, juicers, blenders, coffee makers, toasters, kettles, pressure cookers, food processors, dan lainnya.

Kehadirannya Official Store ini di dukung merek-merek terkenal seperti Samsung, Sharp, Panasonic, Polytron, Electrolux, Toshiba, Beko, Midea, TCL, AC Daikin, Modena, Artugo dan masih banyak lagi.

Dan didukung 13 Perbankan dalam hal belanja menggunakan Kartu Kredit cicilan 0% hingga 24 bulan dan 7 perusahaan Multifinance memberikan pembayaran secara angsuran.

Hadiah Langsung & Undian Menurut Dimas Surya Putra, Store Manager Global Elektronik Fatmawati, manajemen toko telah menyiapkan beragam kemudahan dan keuntungan bagi seluruh konsumen elektronik.

“Seperti layanan gratis pengiriman dan pemasangan produk audio video dan home appliances, harga di sinipun jauh lebih murah,”ujar Dimas.

Dalam acara Grand Opening,papar Dimas, Global Elektronik telah menyediakan 500 Hadiah Exclusive, dan Hadiah Undian berupa perangkat elektronik untuk periode promo mulai hari ini, tanggal 9 Oktober sampai dengan 31 Desember 2021.

“Setiap transaksi Rp 20.000 sampai Rp 500.000 akan mendapat 2 lembar kupon undian. Setiap kelipatan Rp 500.000 mendapat tambahan 1 kupon, maksimal mendapat 10 kupon. Hadiah akan diundi tanggal 10 Januari 2022,”terang Dimas.

Visi Perusahaan Global ElektronikManaging Director Global Elektronik , Andy Gouw, menambahkan, guna merealisasikan visinya perusahaan, menjadi tempat destinasi belanja perangkat elektronik paling populer di Kota Semarang terus menambah jaringan dan tempat pelayanan penjualan bagi konsumennya yang berada sekitar di kawasan Pedurungan.

“Kami melihat kawasan Pedurungan sebagai daerah yang potensial setelah mendapat respon konsumen elektronik selama masa Soft Opening. “Pembukaan toko ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan spesialisasi toko tersebut,“jelas Andy Gouw panggilan karib bos Global elektronik ini.

Andy Gouw menegaskan bahwa, penjualan digital (online/e-commerce) akan terus semakin aktif, tetapi bagi masyarakat Kota Semarang toko fisik secara offline tetap memiliki peran penting di industri elektronik.Andy Gouw menambahkan, seluruh toko resmi Global Elektronik sekarang masih berpusat di Kota Semarang.

“Hal ini untuk menjawab permintaan pasar yang cukup tinggi. Pelanggan di Kota Semarang di kawasan Semarang Timur bisa lebih dekat lagi dengan Global Elektronik yang baru dibuka ini,”ujar Andy Gouw.

Pelangggan diharapkan bisa mengunjungi toko-toko resmi Global Elektronik yang tersebar di Kota Semarang, sehingga tanpa harus terkendala oleh jarak.

“Kami membuka seluruh toko-toko elektronik baru ini untuk menjawab kebutuhan konsumen elektronik. Sebelumnya, banyak yang ingin membeli perangkat elektronik, namun terkendala jarak yang cukup jauh ke pusat Kota Semarang,”pungkas Andy Gouw mengunci perbincangan.

Christian Heru

Presiden Jokowi Pimpin Upacara Penetapan Komponen Cadangan Tahun 2021

Oktober, 7, 21

Bandung – Presiden Joko Widodo memimpin Upacara Penetapan Komponen Cadangan Tahun 2021 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Kamis, (7/10/2021)

Pada upacara tersebut, Brigjen TNI Yusuf Ragainaga bertindak selaku Komandan Upacara. Sementara, Marsma TNI Budi Sumarsono bertindak selaku Perwira Upacara.

Upacara diawali dengan pemeriksaan pasukan oleh Presiden Joko Widodo selaku Inspektur Upacara dengan didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Keduanya tampak menaiki kendaraan jip terbuka bersama Komandan Upacara.

Presiden kemudian memimpin jalannya mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur. Setelahnya, Menteri Pertahanan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan pembentukan komponen cadangan.

Dalam laporannya, Menhan mengatakan bahwa pembentukan komponen cadangan merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

“Komponen cadangan sejumlah 3.103 orang, terdiri dari Rindam Jaya 500 orang, Rindam III/Siliwangi 500 orang, Rindam IV/Diponegoro 500 orang, Rindam V/Brawijaya 500 orang, Rindam XII/Tanjungpura 499 orang, Universitas Pertahanan 604 orang,” ujar Menhan.

Penetapan komponen cadangan ditandai dengan pernyataan resmi oleh Presiden Joko Widodo serta penyerahan tunggul satuan komponen cadangan kepada masing-masing komandan batalyon.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Kamis, tanggal 7 Oktober tahun 2021, pembentukan komponen cadangan tahun 2021 secara resmi saya nyatakan ditetapkan,”kata Presiden.

Usai menyampaikan amanatnya, Presiden menyaksikan para anggota komponen cadangan melakukan defile pasukan.

Selain itu, ditampikan juga demonstrasi keterampilan para anggota komponen cadangan seperti bongkar pasang senjata, keterampilan lempar pisau dan kapak (lempika) dan sumpit, atraksi bela diri militer, hingga sosiodrama.

Turut hadir dalam upacara tersebut antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

(jr’/red)

Dilema Pandemi Dengan Penurunan Angka Stunting

Oktober, 7, 21

Sintang – Pengertian stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah rata-rata untuk usianya.Dapat diketahui stunting merupakan suatu bentuk masalah kekurangan gizi kronis yang berkepanjangan.

Anak Indonesia pada umumnya tidak kekurangan makan, namun rendahnya kesadaran akan gizi seimbang mengakibatkan mereka hanya mendapat asupan makanan pokok dengan sedikit protein atau sayuran. Banyak orang tua juga tidak memahami pentingnya ASI, sebaliknya mengandalkan susu formula bagi bayi.

Untuk mengejar target prevalensi sebesar 14% pada 2024, diperlukan reorientasi program yang lebih nyata dan terarah di lapangan dengan penekanan pada intervensi spesifik pemenuhan nutrisi anak dan diprioritaskan kepada kelompok miskin yang mengalami pukulan terberat di masa pandemi.

Menyikapi hal tersebut dari pihak TNI ikut ambil bagian dalam rangka mencegah stunting tentunya bekerja sama dengan stechorder yang berkenaan menangani masalah tersebut.Berbekal dengan kedekatan dengan rakyat, TNI melalui kegiatan TMMD Regtas ke-112 tahun 2021 melalui Kodim 1205/Sintang, Korem 121/Alambhana Wanawai menggeber langkah nyata.

Baik kegiatan insfratruktur dasar seperti pembukaan akses jalan, tidak ketinggalan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyuluhan kesehatan.Terlihat kegiatan penyuluhan tentang stunting yang diikuti dengan antusias oleh masyarakat. Karena masyarakat belum begitu paham tentang bagaimana penanganan stunting.

Kades Ampar Bedang Tony Pada 6, Oktober, 2021 mengatakan, ini masalah yang jarang tersentuh tentu begitu penyuluhan tentang stunting di desanya merupakan suatu hal yang luar biasa.

“Saya berterima kasih kepada pihak TNI bahwa, disamping membangun sarana fisik, TNI juga melaksanakan penyuluhan – penyuluhan, terutama tentang stunting,”tutur kepala desa Ampar Bedang Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, tersebut.

Warga desanya belum begitu paham tentang stunting, karena dari segi pendidikan masih kurang dan juga dari segi ekonomi juga kurang.”Tidak berlebihan jika dengan adanya penyuluhan stunting besar harapannya bermanfaat, dan bisa memberikan pengetahuan kepada seluruh warga disini,”jelas Tony.

Tony katakan, saat melihat antusias masyarakat mengikuti penyuluhan tentu sangat bagus.”Antusiasnya sungguh luar biasa, jika ibu – ibu tidak punya pengetahuan tentang stunting akan merugikan masa depan anak,”imbuhnya.

Kades Ampar Bedang, saat ini tak berharap banyak, ia hanya ingin warganya terus melaksanakan setiap harinya akan pengetahuan yang baru didapatkannya.Upaya penurunan angka stunting merupakan agenda besar pemerintah di bidang kesehatan dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, pandemi covid-19 yang belum juga ada tanda kapan akan berakhir, menyebabkan laju penurunan stunting melambat. Inilah yang menjadi kendala saat ini. Peran Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dan Posbindu (Pos Binaan Terpadu) PTM (Penyakit Tidak Menular) merupakan Garda Depan Pengendalian Stunting warga desa.

Untuk mempercepat penurunan stunting, melalui kegiatan Posyandu dan Posbindu PTM memantau Pertumbuhan Balita diantaranya melalui penimbangan dan pengukuran serta pengisian Kartu Menuju Sehat (KMS).

Pemberian Kapsul Vitamin A; Praktek Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), pendidikan gizi Ibu Balita; Minum Tablet Tambah Darah bersama untuk mengatasi Anemia pada Remaja Putri serta penyuluhan pada Kelas Ibu Hamil.Balita perlu dipantau pertumbuhannya setiap bulan di Posyandu.

Selain itu, ibu Balita perlu ingat bahwa Balitanya harus mendapatkan Kapsul Vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus.Dan SSK Satgas TMMD Kodim 1205/Sintang, Letda Inf Iriyani saat menghadiri kegiatan tersebut mengatakan bahwa, kegiatan tersebut digelar untuk membantu masyarakat khususnya di bidang kesehatan di wilayah kegiatan TMMD.

Kapenrem 121/Abw Mayor Inf Supriyono melalui Press Release pada 7, Oktober, 2021 sangat mengapresiasi kegiatan TMMD ke 112 kali ini. Yaitu di desa Ampar Bedang.Tidak berlebihan jika kegiatan TMMD ini yang selalu sukses dilaksanakan tiap tahun, senantiasa kehadiran TMMD dinantikan oleh masyarakat pedesaan.

Seperti salah satu sasaran non fisik bisa menyentuh hati warga, dengan memberikan penyuluhan tentang stunting melalui Posyandu dan Posbindu PTM.Hal ini sangat penting untuk memberikan pengetahuan kepada Ibu – ibu demi masa depan anak.

“Tujuannya menolong generasi penerus bangsa agar bisa tumbuh sehat. Generasi sehat negara kuat,”ungkap Mayor Inf Supriyono.

(Pemrem 121/Abw/jr’/red)