RUU TPKS Mendapat Banyak Sorotan Segera Tuntaskan

Januari, 15, 22

Jakarta – Dalam forum audiensi sejumlah aktivis perempuan dari berbagai elemen masyarakat dengan Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, poin figur pemimpin perempuan sebagai tumpuan harapan disampaikan oleh Lucky Nur Amalia, Peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

“Ketika seorang perempuan diberikan ruang yang aman, perempuan akan bisa bekerja dan memberikan karya. Pemimpin perempuan menjadi penting untuk memastikan hal tersebut. Karena pemimpin perempuan itu memiliki gaya kepemimpinan yang bersahabat dan lebih mempunyai empati dan hanya pemimpin perempuan yang bisa memahami persoalan dan mengatasi masalah perempuan,”kata Lucky, Rabu (12/1/2022).

Puan Maharani pastikan RUU TPKS (Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Seksual) disahkan menjadi inisiatif DPR pekan depan. Menurutnya, kecermatan dalam proses pengesahan RUU ini diperlukan agar produk hukum ini tak malah membatasi fungsi dan dedikasi perempuan.

“Bagaimana kita keluar rumah dengan tenang? Kita mau keluar rumah karena kita mau mendedikasikan diri kita pada pekerjaan kita. Kita kan mau dalam keluar rumah nyaman, aman, tenang melaksanakan tugas tugas kita sebagaimana kita harapkan,”ungkap Puan meresponi keresahan salah satu peserta audiensi, komika perempuan Sakdiyah Ma’ruf.

Sejumlah aspirasi dan desakan disahkannya RUU TPKS menjadi bahasan Prolegnas prioritas siang itu dipastikan Ketua DPR RI menjadi masukan berharga dalam menjalankan fungsi legislasi. Rencananya, Sidang Paripurna DPR RI 18 Januari 2022 mendatang akan mengesahkan RUU TPKS menjadi salah satu dari 40 RUU Prolegnas prioritas.

Dengan demikian, sinergi antara DPR dan Pemerintah akan berlanjut seusai Sidang Paripurna digelar. Proses ini akan menjadi fase baru perjalanan RUU TPKS yang melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat. Puan menginginkan RUU TPKS menjadi produk hukum yang disusun dengan benar-benar cermat sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

(*/Jr’)

Habis Milyaran, Waterboom Desa Langse Terkesan Mangkrak

Januari, 15, 22

PATI – Pembuatan Waterboom di Desa Langse, kecamatan Margorejo, kabupaten Pati, Jawa Tengah terkesan Mangkrak dan nampak belum bisa dinikmati oleh Warga Masyarakat setempat setempat khususnya meskipun sudah menghabiskan anggaran hingga milyaran rupiah.

Pasalnya hingga saat ini pekerjaan dan/ atau pembuatan Waterboom di Desa Langse belum juga terselesaikan dengan anggaran yang sudah di gelontorkan sebesar, Tahun 2019 sebesar Rp.577.920.000,00.,- Tahun 2020 sebesar Rp.440.963.000,00.,- sehingga sudah menelan total anggaran Rp. 1.018.883.000,00.,- (Satu Miliar delapan belas juta delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dan saat ini masih menunggu tambahan peng-Alokasian anggaran dari Dana Desa (DD) untuk menuntaskan program tersebut, Jum’at (14/01/2022).

Berdasarkan keterangan dari warga sekitar yang tidak mau disebut namanya (takut ter-intervensi oleh tim yang berkepentingan) menuturkan, benaknya merasa kecewa terhadap pekerjaan bangunan tersebut,karna sudah menghabiskan Anggaran milyaran rupiah dari Dana Desa (DD) namun belum juga terselesaikan.

“Hingga saat ini kok belum selesai juga padahal anggaran yang sudah di alokasikan sudah mencapai milyaran rupiah, terus sebenarnya membutuhkan anggaran berapa milyar lagi baru bisa dinikmati oleh masyarakat,”tanyanya.

Sementara Kades (Kepala Desa) Langse Amrudin saat di konfirmasi awak media pada 2020 lalu menjanjikan jika program pembuatan Waterboom tersebut akan diselesaikan pada bulan 11/2021 (akhir tahun),”janji janji kades yang akrab disapa Rudin saat si konfirmasi tim awak media.

Ironisnya..!! Warga masyarakat sangat menyayangkan karna hingga saat ini belum juga ada tanda-tanda untuk menyelesaikan Waterboom itu sehingga belum bisa dinikmati oleh warga masyarakat setempat khususnya, karna bukan tidak mungkin warga sekitar Desa Langse juga akan ikut menikmati Waterboom tersebut,”kata warga saat dimintai keterangan awak media.

Kemudian awal (Januari) 2022 awak media meng konfirmasi ulang Kades Langse Rudin di kediamannya pada Jum’at sore (14/01/2022) terkait pembuatan waterboom yang belum terselesaikan itu menyatakan jika pada tahun ini belum bisa menyelesaikan Waterboom itu, karena terpatok di anggaran karna Dana Desa (DD) banyak digunakan untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) sesuai dengan Peraturan 104 tahun 2021 yang mana harus menyalurkan untuk BLT sebanyak 40% dari jumlah DD yang ada,”jelas Kades.

Mestinya saya harus berani mengambil langkah mendatangkan investor untuk melanjutkan Waterboom itu jika ingin cepat jadi, karena selain 40% untuk BLT, 20% untuk ketahanan pangan, 10% untuk PKPM, terus nanti juga diperbolehkan untuk kesehatan, jadi habis mas DD itu tidak bisa digunakan untuk meneruskan Waterboom atau membangun Desa, kalau mau tak mintakan anggaran dari Aspirasi juga tidak mungkin,”pungkas Kades Langse.

(Ar-tim)

Kasus Dugaan Pemerkosaan Tuna Wicara Tayu Kulon Tahap Pemeriksaan Lanjutan di Polres Pati

Januari, 14, 22

PATI – Perempuan penyandang disabilitas tuna wicara Sebut saja (S) warga Desa Tayu Kulon, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah menjalani pemeriksaan lanjutan di Polres (Kepolisian Resort) Pati Pasalnya Perempuan tuna wicara diduga menjadi korban pemerkosaan si Kakek.

Turut mendampingi Yayasan Sahabat Perempuan dan Anak atau Women and Child Center (WCC) Kabupaten Pati juga Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pati Dr. Muhtar, S.IP.,M.M., bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinsos Pati serta perwakilan Dinsos Provinsi Jawa Tengah, Jum’at (14/01/2021).

Data yang dihimpun media ini kuasa hukum dari (S), Izzudin Arsalan, S.H, M.H., menyampaikan menyampaikan pada awak media, pihaknya melaksanakan pendampingan hukum dalam pemeriksaan di Polres Pati oleh tim Penyidik Satreskrim unit 4 PPA,”katanya.

Pemeriksaan lanjutan di Polres Pati, dengan agenda pemeriksaan korban dan saksi. Dalam pemeriksaan korban yang didampingi ahli bahasa tuna wicara yang disediakan oleh Dinsos Kabupaten Pati.

“Kami dan beberapa rekan dari WCC bersama Dinsos Provinsi dan Dinsos Kabupaten Pati ikut mendampingi korban saat di Polres. Karena korban tuna wicara, kami meminta bantuan dari ahli tuna wicara yang di datangkan dari Dinsos Pati,”tutur Izzudin Arsalan.

Usai pemeriksaan korban di bawa ke RS Mitra Bangsa untuk dilakukan visum. Kasus dugaan pemerkosaan ini perlu perhatian khusus, selain korban penyandang tuna wicara, juga tidak bisa baca dan tulis. Dimana saat ini korban telah mengandung 6 bulan.

“Kasus ini menjadi perhatian kita semua, mengingat korban yang notabanenya tuna wicara sehingga perlu mendatangkan ahlinya untuk menerjemahkan bahasanya korban ke penyidik,”terangnya.

Ditambahkan, dalam kasus ini penyidik Polres Pati serius menangani. Keluarga korban berharap pelaku bisa terungkap dan segera ditangkap, mengingat korban adalah perempuan tuna wicara dimana saat ini merawat ibunya yang sakit lumpuh.

“Kami berharap kasus ini segera ada titik terang, dan pelaku bisa di tangkap. Respon baik dari penyidik Polres Pati yang serius menangani kasus ini,”tandasnya.

(Ar-Mds-tim)

Coming soon, Kasus Dugaan Tipikor Rehabilitas Pasar Desa Karaban

Januari, 14, 22

Pati – Proses hukum tidak pidana korupsi (Tipikor) terkait penyelewengan anggaran rehabilitas pembangunan pasar Desa Karaban, kecamatan Gabus, kabupaten Pati, Jawa Tengah di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati akan terus berlanjut.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pati, Herry Setyawan, S.H.,M.H., kepada wartawan diruang kerjanya mengatakan, Kita tunggu saja tanggal mainnya, “Coming soon”.”Ujar Harry Setyawan singkat, Jum’at (14/01/2022).

Sebelumnya beredar kabar adanya intervensi dari pihak-pihak yang akan “peti es kan” kasus Tipikor dugaan penyelewengan anggaran rehabilitas pembangunan pasar Desa Karaban yang nilainya mendekati Milyaran Rupiah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PBH Lidik Krimsus DPK Pati, Slamet Widodo, S.H., yang juga Senopati Patriot Garuda Nusantara (PGN) Markas Komando Daerah (Makoda) Pati berharap, Kejaksaan sebagai Institusi penegak hukum bisa normatif dan independent.

“Saya sebagai warga asli Pati berharap Kejari Pati tetap independent dalam mengungkap kasus Tipikor walau ada kemungkinan intervensi dari pihak-pihak tertentu.”Harapnya.

Bukan hanya itu, PBH Lidik Krimsus DPK Pati dan PGN Makoda Pati akan mengawasi kinerja Kejari Pati, karena selama ini dianggap masih tumpul dalam penangan kasus Tipikor di kabupaten Pati.

“Kalau perlu, kita akan bentuk tim khusus guna mengawasi, memantau dan mengawal perkara yang sudah ditangani pihak Kejari Pati.”Pungkasnya.

(Suf/Red)

Bupati Kukuhkan 81 Kepala UPTD Satuan Pendidikan SD dan SMP

Januari, 14, 22

Pati – Jelang Pembelajaran Tatap Muka (PTM), yang diharapkan bisa dimulai Senin (17/1) mendatang, Bupati Pati Haryanto mengukuhkan 81 Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (13/1).

Dalam sambutannya, Bupati mengaku telah memerintahkan Kepala Disdikbud untuk mengejar pengukuhan ini sebelum berlangsungnya PTM. “Ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mempersiapkan PTM, karena kegiatan belajar mengajar di sekolah terutama setelah lama di rumah, tentu tidaklah mudah. Dengan PTM, peserta didik tidak hanya diberikan ilmu, tetapi mereka juga bisa mengenal karakter, budi pekerti dan tingkah laku lewat interaksi di sekolah,”ujarnya.

Terkait PTM, Haryanto pun mengaku jika semua sudah melalui kajian yang cukup mendalam. “Prinsipnya, PTM tidak terburu-buru karena kita masih belum aman, mengingat adanya amicron,” ujarnya.

Merujuk pada SKB 4 Menteri, satuan pendidikan yang berada di wilayah dengan kategori PPKM level 1 dan 2 dapat menggelar PTM dengan tiga ketentuan.

Pertama, jika capaian vaksinasi dosis kedua pendidik dan tenaga kependidikan lebih dari 80% dan capaian vaksinasi lansia dosis kedua di atas 50% serta vaksinasi peserta didik terus berlangsung, bisa melaksanakan PTM dengan ketentuan:

– Dilaksanakan setiap hari

– Jumlah peserta didik 100% dari kapasitas

– Lama belajar paling banyak 6 jam pelajar tiap hari

Kedua, jika capaian vaksinasi dosis kedua pendidik dan tenaga kependidikan 50% sampai 80% dan capaian vaksinasi lansia dosis kedua 40% hingga 50% serta vaksinasi peserta didik terus berlangsung, maka bisa melaksanakan PTM dengan ketentuan:

– Setiap hari bergantian

– Jumlah peserta didik 50% dari kapasitas

– Lama belajar paling banyak 6 jam pelajar tiap hariKetiga, jika capaian vaksinasi dosis kedua pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 50% dan capaian vaksinasi lansia dosis 2 di bawah 40%, maka bisa melaksanakan PTM dengan ketentuan:

– Setiap hari bergantian

– Jumlah peserta didik 50% dari kapasitas

– Lama belajar paling banyak 4 jam pelajar tiap hari.

Untuk itu, mengingat upaya percepatan vaksinasi untuk anak didik usia baik usia SD, SMP maupun SMA telah dilaksanakan, maka diharapkan PTM akan segera dapat diselenggarakan seperti yang menjadi harapan dari semua pihak,”tambahnya.

Pada pengukuhan yang juga dihadiri oleh Sekda Pati, Kepala Disdikbud Pati, Inspektur Daerah Pati, Kepala BKPP Pati serta para pejabat terkait itu, sebanyak 81 orang telah dilantik dengan jumlah Kepala UPTD Satuan Pendidikan SD sebanyak 67 orang dan kepala UPTD Satuan Pendidikan SMP sebanyak 14 orang.

“Dengan Permendiknas dan aturan yang menaungi, pengukuhan ini tentu telah melalui seleksi panjang, Diklat dan sertifikat kepala sekolah. Apabila belum punya sertifikat, maka kami tidak memiliki kewenangan untuk mengukuhkan sehingga tidak bisa mendapatkan tunjangan kepala sekolah,”ujarnya.

Lebih lanjut Bupati Pati berpesan kepada para Kepala UPTD agar kepercayaan dan amanah yang diberikan bisa dilaksanakan dengan baik.

(Red)

Terungkap!!.. Program PTSL Desa Guyangan Jadi Praktek Pungli

Januari, 14, 22

PATI – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Guyangan Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada 2017 lalu diduga menjadi praktek Pungli (pungutan liar). Pasalnya swadayanya tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-390-3167A tahun 2017, Nomor 34 tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis,peserta program PTSL dikenai biaya Rp 150 ribu.

Namun, Bupati Pati Haryanto telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup), sebagai tindak lanjut atas SKB tiga menteri, bahwa Pemerintah Desa (Pemdes) dapat mengenakan biaya tambahan maksimal Rp 250 ribu pada 2021 awal.

Dengan demikian, biaya maksimal yang dapat dibebankan pada masyarakat peserta PTSL ialah Rp 400 rb. Jika lebih dari itu, dapat dianggap sebagai pungli, sementara pelaksanaan program PTSL di Desa Guyangan sebelum terbitnya Perbup.

Data yang dihimpun media ini Desa Guyangan dalam prakteknya menerapkan program PTSL menabrak aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut nara sumber yang tidak mau disebut namanya mengatakan, PTSL di desa tersebut dilaksanakan tahun 2017 pada tahap pertama dengan peserta 225 bidang dan dilanjutkan tahap kedua 200 bidang, masing-masing bidang oleh panitia ditarik biaya sebesar Rp. 850 rb,- per bidang,”terangnya, Rabu (12/01/2022).

Ditambahkan perangkat Desa saat di konfirmasi tim menjawab, Setelah sekian lama berjalan program tersebut tidak menuai polemik namun beberapa hari terakhir ini mencuat polemik disebabkan karena bendahara PTSL waktu itu ditagih oleh Kepala Desa (Kades) setempat dan disodori surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan uang sejumlah 80 juta Rupiah, padahal menurut kesaksianya yang notabenenya adalah perangkat desa tersebut Uang sudah beres dan digunakan sesuai dengan pos-pos untuk pembayaran di waktu itu, namun karena tidak mau ribut akhirnya bendahara PTSL bersedia mengembalikan uang senilai 80 juta rupiah dengan bersusah payah menjual mobil Dump Truk kepunyaannya.

“Saya tidak tahu Mas, tahu-tahu saya disodori surat pernyataan untuk pengembalian uang delapan puluh juta rupiah terkait dengan PTSL yang bendaharanya saya waktu itu, di PTSL tahap pertama saya menangani 225 bidang selanjutnya tahap kedua 200 bidang Saya tidak mau ikut karena saya merasa harga yang dipatok terlalu tinggi berbeda dengan desa lainnya,”jawab perangkat Desa saat diwawancarai media.

Lanjutnya lagi, pembagian uang waktu itu sudah beres tidak ada masalah, kok tahu-tahu sudah berlalu beberapa tahun ada tagihan sebesar itu saya kaget sedangkan Pak Kades tidak menjelaskan itu uang untuk apa, jadi saya bingung tapi saya nggak mau ribut ya saya mau tanda tangan saja, dan segera saya membayarnya.

Waktu itu juga menggunakan jasa rekanan namanya Sapil untuk mengurus syarat administrasi dan semua juga sudah beres pembayarannya ke rekanan tersebut. Selain itu Kades juga menekan salah satu anggota pengurus PTSL waktu itu yang notabene adalah seorang perangkat juga. Saat didatangi awak media mengatakan kan hal senada.

“Saya juga tidak tahu Mas tahu-tahu ditagih uang dua belas juta terkait dengan PTSL padahal waktu itu sudah beres tidak ada masalah, Setelah sekian tahun ada tagihan sebesar itu saya juga tidak tahu itu uang apa tapi karena Pak Kades itu orangnya seperti itu ya sudah saya ikut saja daripada ramai,”jawabnya.

Sementara Kades Guyangan saat ditemui awak media mengatakan, dengan ditandatangani pernyataan pengembalian uang berarti dia mengakui telah menggunakan uang PTSL tersebut dan dia sudah membayarnya walaupun harus menjual Dump Truk untuk pembayarannya,”tegasnya pada Kamis (13/01/2022).

Kemudian uang PTSL yang masih di bawa mbah Modin (Kasi Pelayanan) menjawab, belum di kasih hingga saat ini, totalnya sekitar Rp. 15 jt rupiah dan itu masih menunggu berjualan pepohonan yang ada di ladangnya,”jawabnya.

Disinggung kenapa nomor awak media (R) diblokir menjawab, ya karena di sini (HP) tidak ada namanya dan wa ya tak masukkan ke spam,”alasannya.

Menurut Slamet Widodo, S.H., aktivis Pati, penarikan PTSL tersebut sudah melanggar aturan dan masuk kategori pungli, biaya yang dipatok sudah jauh diatas ketentuan, itu sudah termasuk pungli dan ada indikasi penyalahgunaan jabatan yakni jabatan sebagai Kades, mengintervensi bawahannya untuk mengembalikan sejumlah uang dengan tidak ada penjelasan apa-apa, seakan-akan menakut-nakuti sehingga bawahannya mau tidak mau harus mengembalikan sejumlah uang yang menurutnya, program yang sudah berlalu bertahun-tahun sudah tidak ada masalah dan sekarang kok dipermasalahkan Kades padahal menurutnya tidak ada selisih uang dalam hal pembagian hasil PTSL waktu itu, ini tidak bisa dibiarkan,”tegasnya.

Masalah pemblokiran nomor itu seharusnya tidak perlu di lakukan karena dia sebagai pejabat publik yang setiap saat bisa di mintai keterangan oleh Wartawan khususnya untuk keterbukaan informasi publik (KIP) bukannya memblokir namun harus bisa saling bersinergi,”tuturnya.

(Ar-Mi-tim)

Paket Jembatan Gantung Karangwotan-Guyangan Masih Tahap Pekerjaan

Juni, 27, 24

Pati – Cakranusantara.net | Paket pekerjaan jembatan gantung Desa Karangwotan, Kecamatan Pucakwangi menuju Desa Guyangan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah masih tahap pekerjaan hingga pertengahan bulan Januari 2022.

Berdasarkan data yang dihimpun media ini, paket Jembatan Gantung tersebut masih tahap pelaksanaan pekerjaan sementara batas waktu pekerjaan berakhir pada Desember 2021 yang lalu, Kamis (13/01/2022).

Sementara Kepala Desa (Kades) Guyangan saat dimintai keterangan oleh awak media terkait proyek tersebut menyatakan tidak tau karena tidak ada kaitannya dengan Desa dan itu urusan pihak rekanan,” jawabnya.

Disinggung lahan yang diduga milik warga yang di jatuhi bangunan tersebut apakah sudah mendapatkan uang Ganti Untung menjawab, belum, dan itu sudah saya urus mas awalnya ke pak Sudewo selaku Anggota DPR-RI yang mengawal akan keluarnya proyek itu dan kemudian di arahkan untuk mengadu ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Perhutani sekira satu bulan yang lalu, karna lahan itu yang di pakai sebenarnya lahan perhutani,” imbuhnya.

Namun tidak menutup kemungkinan jika lahan itu nantinya benar milik warga maka warga akan mendapatkan ganti rugi atas tanahnya yang dipakai pemerintah untuk mendirikan jembatan gantung itu, menurut amatan sementara sebenarnya tanah itu milik perhutani yang diajukan warga saat Penyertifikatan “lahan perhutani diserobot warga”,” paparnya.

Hingga berita ini di terbitkan tim awak media belum bisa bertemu dengan pihak ketiga (pelaksana pekerjaan tersebut) PT. Tanjung Lapan, untuk koordinasi lebih lanjut terkait pekerjaan yang sudah terlambat Dua (2) Bulan terteken 150 Hari Kalender mulai 14 Juni sampai dengan 10 November 2021. (Ar-Mi-tim)

Pengedar Sabu Diringkus Satresnarkoba Polres Kendal

Januari, 13, 22

KENDAL – Mapok (27) warga Desa Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah tak berdaya setelah diringkus Sat Resnarkoba Polres Kendal dengan barang bukti sabu-sabu yang akan diedarkan. Pengedar barang haram ini diringkus Polisi setelah aksinya berhasil diendus aparat kepolisian.

Kasat Resnarkoba AKP Agus Riyanto mengatakan, penangkapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan serangkaian penyelidikan terkait maraknya narkoba di wilayah Kecamatan Weleri. Penangkapan terhadap tersangka dilakukan saat tersangka sedang bersama dengan temannya.

“Tersangka kita tangkap Selasa malam (11/1) sekitar jam 20.00 WIB. Setelah kita geledah dengan disaksikan warga setempat, kita temukan satu paket sabu-sabu yang terbungkus klip plastik lalu dibungkus dengan tisu dan disimpan di dalam bungkus rokok, ditaruh di saku celananya,”terang Agus Riyanto.

Barang bukti dari tangan tersangka yang ditemukan petugas saat melakukan penggeledahan memiliki berat kotor 0,44 gram.

Kemudian, petugas kembali mengintrogasi tersangka. Dari introgasi ini didapati informasi bahwa tersangka masih menyimpan barang haram di pinggir jalan sebelah kanan atau sebelah utara tembok jembatan yang ikut antara Dukuh Traju dengan Dukuh Gondangan Desa manggunsari.

Di lokasi itu, kembali ditemukan 1 paket dengan bentuk terbalut plastik bening yang disolasi warna hitam berisi 2 paket klip plastik kecil dengan berat keseluruhan 1 gram.

Tak cukup sampai di sini, kelihaian petugas dalam mengintrograsi tersangka juga berhasil melacak paket sabu-sabu yang dititipkan tersangka di rumah temannya di Dukuh Gondangan RT 3 RW 4 Desa Mangunsari Weleri. Barang seberat 0,9 gram dan 0,24 gram dalam klip plastik yang berbeda berhasil ditemukan di dalam tas yang disimpan disamping kasur.

“Petugas juga berhasil mengamankan bong bekas pakai yang digunakan tersangka menikmati barang haramnya,”ujarnya.

Tersangka berikut barang bukti lalu diamankan ke kantor Sat Reserse Narkoba Polres Kendal guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Tersangka bakal dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Subsider Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kolonel Tek Arif Djoko Jabat Dirharsenban Koharmatau

Januari, 13, 22

Bandung – Kolonel Tek Arif Djoko Nugroho, S.T., secara resmi menerima tugas dan tanggungjawab Jabatan sebagai Direktur pemeliharaan senjata dan sarana bantuan (Dirharsenban) Koharmatau yang baru.

Acara berlangsung secara sederhana dan khidmat dipimpin langsung oleh Komandan Koharmatau Marsekal Muda (Marsda) TNI Eddy Supriyono, S.E., M.M., di Gedung Boedihardjo Makoharmatau, Kamis (13/1/2022).

Komandan Koharmatau dalam sambutannya mengatakan, Jabatan Dirharsenban Koharmatau memiliki arti penting dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas Koharmatau secara umum, karena lingkup tugas Direktorat pemeliharaan senjata dan sarana bantuan ini merupakan satu kesatuan utuh yang menjadi gambaran siklus pelaksanaan tugas Koharmatau.

Kolonel Tek Arif Djoko Nugroho, S.T., merupakan alumni AAU 1993 sebelum menjabat sebagai Dirharsenban Koharmatau bertugas sebagai Kepala Departemen Aeronautika (Kadepaero) AAU Yogyakarta.

Hadir pada kegiatan tersebut Wadan Koharmatau Marsma TNI Trikorjawan Eko Irianto, S.Sos., Ir Koharmatau Marsma TNI Didik Bangun serta para pejabat Koharmatau. Diikuti oleh perwakilan Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Koharmatau.

(Penkoharmatau)

Ironis!!!…, Perempuan Tuna Wicara Tayu Kulon Diperkosa

Januari, 13, 22

PATI – Sungguh ironis!!!…, Perempuan penyandang disabilitas tuna wicara mengalami kepahitan dalam hidupnya Pasalnya Perempuan tersebut menjadi korban pemerkosaan.

Sebut saja (S) warga Desa Tayu Kulon, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kini tengah hamil 6 bulan diduga pelaku adalah seorang kakek tetangganya sendiri, Rabu (12/01/2022).

Kejadian ini membuat Eyang Tanti, Ketua Yayasan Sahabat Perempuan dan Anak atau Women and Child Crisis Center (WCC) Kabupaten Pati ambil langkah dengan mendatangi kediaman rumah korban, dan membantu memberikan bantuan Hukum dengan menunjuk Izzudin Arsalan, S.H, M.H sebagai Kuasa Hukumnya.

Kuasa Hukum korban, Izzudin Arsalan, S.H, M.H mengatakan, korban yang merupakan penyandang tuna wicara, membuat sedikit kesulitan mengungkap kasus tersebut. Dari keterangan ibu korban, yang curiga karena anaknya yang bekerja sebagai petugas kebersihan di salah satu sekolahan TK itu tidak lagi manstruasi.

“Kala itu ibunya mengira anaknya memiliki penyakit tumor. Namun setelah sang ibu menceritakan pada kerabatnya, lalu korban kemudian dibawa ke bidan desa untuk diperiksa. Hasilnya membuat terkejut, diketahui korban sudah berbadan dua dan diperkirakan telah hamil sekitar 6 bulan,”terang Izzudin Arsalan.

Dirasa ada yang janggal, kerabat korban melaporkan kejadian ini ke Polres Pati. Sebelumnya, kerabat korban melakukan koordinasi dengan bidan desa. Dengan menanyakan kepada korban siapa pelaku pemerkosaan itu. Karena korban merupakan penyandang tuna wicara, lantas kerabatnya berinisiatif menuntun ke rumah terduga pelaku.

“Dengan menuntun memperlihatkan rumah diduga pelaku, dan memperlihatkan beberapa foto, korban menunjuk salah satu foto yakni seorang kakek berusia 62 tahun. Kerabat menduga itu pelakunya, diyakini saat kita tunjukan foto tersebut, korban langsung menangis histeris dan terlihat ada trauma berat. Mengingat korbannya tengah hamil enam bulan,”ungkap Izzudin Arsalan.

Ditambahkan Arsalan, dugaan pemerkosaan itu dilakukan pada 2021 lalu. Bahkan Pelaku diperkirakan melakukan perbuatan bejatnya itu lebih dari 3 kali. Dari keterangan beberapa kerabat korban, pemerkosaan itu dilakukan saat pagi hari, ketika korban mau berangkat bekerja sebagai penjaga kebersihan TK dan pelaku sengaja memperkosa di dalam rumahnya.

“Kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Pati, Kami berharap Polisi segera menangani mengingat korban pemerkosaan merupakan penyandang disabilitas. Dan menyeret pelakunya untuk diproses hukum yang setimpal,”tandasnya.

(As/Mds-Red)