Audiensi, Pengisian Perangkat Desa “Diobok-obok” Pemda

Juli, 27, 22

 

PATI-cakranusantara.net| Perbup dan Perda terkait pengisian perangkat Desa di Kabupaten Pati dianggap tidak sesuai, nampaknya membuat para Kepala Desa (Kades) Audiensi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ratusan Kades ini menganggap Pemerintah Daerah (Pemda) sudah mengobok-obok apa yang seharusnya menjadi kewenangan Desa.

Ratusan Kades yang mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Pati dalam rapat audensi Kamis (24/2/2022), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin dan para unsur pimpinan DPRD lainnya.

Para Kades ini mendesak agar DPRD bisa merubah atau merevisi Perbup dan Perda soal pengisian perangkat desa yang sudah dibuat, yang ternyata itu sudah mengebiri kewenangan dan hak Kades.

“Pemerintah sudah mengobok-obok Marwah Kades soal pengisian perangkat Desa, karena sebenarnya soal pengisian dan pemberhentian, adalah kewenangan Kades, dan Pemda tidak punya kewenangan,”Tegas Suwardi, Kades Ngagel saat menyampaikan aspirasinya Kamis (24/2/2022) di ruang paripurna DPRD Pati.

Menurutnya, Perda dan Perbup yang dibuat dianggap sudah mengebiri kewenangan Kades, dan para Kades berharap agar kewenangan itu bisa disesuaikan dengan tupoksi masing-masing, sehingga jangan membuat para Kades ini dibodohi.

“Tupoksi Kades apa, DPRD apa dan Pemda apa, jadi harus tahu tupoksi masing-masing, dan sesuai aturan untuk Perda itu kewenangan DPRD sementara Perbup adalah kewenangan Bupati, jadi kami minta agar itu bisa ditinjau ulang, jangan mengebiri kewenangan kades, memang secara aturan tidak ada yang salah, hanya saja kita di desa ini seakan dibodohi, disuruh membentuk panitia, dan melibatkan pihak ke 3, sementara dari Kades tidak bisa berbuat apa-apa,”Keluhnya.

Sementara Ketua Paguyuban Perangkat Desa dan Kepala Desa Kabupaten Pati (Pasopati) Pandoyo mengatakan, Sampai saat ini untuk tahapan pengisian perangkat desa sudah berjalan. Prosesnya sendiri tetap mengacu pada Perbup Nomor 55, Intinya yang disampaikan jelas, kalau memang dirasa ada keperluan yang mendesak dan harus dilakukan pengisian maka perlu penyesuaian untuk menyampaikan aspirasi Kades.

“Seperti yang disampaikan pimpinan dewan, bahwasanya memang kalau ada perubahan berkaitan dengan itu nanti setelah pelaksanaan baru bisa ditinjau ulang, dan saat ini kita mengikuti aturan yang lama dulu, dan proses ini sudah clear dan sudah dibahas antara legeslatif dan eksekutif.”Katanya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mengaku belum mengetahui soal tahapan pengisian perangkat desa, hanya saja soal Perubahan Perbup dan Perda nanti menunggu pergantian Plt Bupati yang akan datang untuk dibahas lagi.

“Sampai saat ini kita tidak diberitahu, dan tahapan juga sudah dilalui, sebenarnya ini tidak membebani Bupati yang sekarang, namun Bupati yang nanti, namun dengan adanya masalah ini kita akan mengawal prosesnya,”Tegas Ali.

(Wn-Red)

Jawaban Kepsek SDN 02 Winong Terkait Vaksinasi yang Diduga Buat Kejang-kejang

Februari, 23, 22

PATI-cakranusantara.net| Viralnya berita yang pernah terbit sebelumnya terkait Vaksinasi di SDN 02 winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga membuat Siswi Sherin setelah di Vaksin menjadi kejang-kejang dan sempat dilarikan di Puskesmas Pati I.

Melalui Surat Undangan kepada Orang tua murid guna untuk Klarifikasi yang di hadiri Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Winong, Camat Pati, Kepala Puskesmas Pati 1, Korwil Pendidikan Kecamatan Pati serta Muspika setempat yang berlangsung di SDN 02 winong.

Nita (Orang tua Sherin) mengutarakan kekecewaan saat Kepala Sekolah (Kepsek) yang memaksa anaknya untuk vaksin dan jika tidak Vaksin anaknya tidak boleh sekolah, padahal, nita sebelumnya sudah menyampaikan anaknya punya riwayat penyakit, pihak sekolah sendiri juga di nilai lamban dalam menindak lanjuti kejadian tersebut bahkan Kepsek lewat sambungan telpon berucap “masalah kecil kok di besar-besarkan?”, Yang membuat saya sangat kecewa karena menyangkut keselamatan dan kesehatan anak.”Jelasnya.

Klarifikasi ini jelas dan bisa dijadikan sebagai Edukasi ke belakang jika ada kendala atau masalah Vaksinasi anak Sekolah, dan meminta untuk Kepsek SDN 02 winong berprilaku yang Sopan sebagai orang yang berpendidikan dan beretika, jika ada permasalahan segera menyikapinya, dan tidak terkesan Arogan, kok malah seakan Dendam karena ada kritikan dari orang tua.

“Sebagai orang tua dan keluarga Sherin bisa memaafkan Kepsek, Tarmidi, tapi saya tidak akan melupakan kejadian itu !”,tegas Nita Orang tua Sherin.

Sementara, Tarmidi Kepsek SDN 02 Winong mengomentari keluhan orang tua murid yang di nilai lambat beralasan sedang sibuk mengurusi kegiatan vaksin, mengatur jalanya Vaksinasi berjalan lancar dan karena banyak kerjaan atau agenda yang lain dan sempat menanyakan ke Wali kelas alamat tidak sesuai domisili sesuai yang di data Sekolah dan sempat kebingungan mencari alamat Sherin dan menyoalkan anak untuk harus mengikuti Vaksin berdasarkan surat edaran (SE) dari Dinas pendidikan (Disdik), pihak Sekolah hanya sebatas Regulasi untuk tempat Vaksinasi dan juga meminta maaf jika ada kekeliruan saat itu ke orang tua Sherin.”kata Kepsek.

Seusai acara Klarifikasi awak media juga mewawancarai Tarmidi menanyakan kembali tentang pemaksaan Vaksin terhadap muridnya, seingat Tarmidi merasa tidak pernah mengutarakan hal tersebut ke orang tua hanya sebatas regulasi tempat kurang lebihnya tidak ada kewenangan yang lain dan sudah Sosialisasi sebelumnya.”katanya.

Ditambahkan Camat Pati kota. Drs Didik Rusdianto, yang berhak menentukan anak divaksin atau tidak itu dari tenaga medis sendiri,”Tambah Singkat Camat.

Sementara Kepala Puskesmas pati 1 menyampaikan, semua siswa yang di Vaksin harus melewati Screning dari tim kesehatan dan dari tim Medis Puskesmas menyatakan masalah vaksin yang terjadi di SDN 02 winong saat ini sudah selesai penyelesaianya dengan pihak keluarga Siswa.

Baca Juga: https://www.cakranusantara.net/kesehatan/siswi-sd-mengalami-kejang-kejang-diduga-setelah-di-vaksin/

(Nng-Red)

Alun-alun Kembang Joyo di Geruduk Warga, Ini Sebabnya

Februari, 23, 22

PATI-cakranusantara.net| Alun-alun Kembang Joyo di Geruduk Warga karna ingin mendapatkan Minyak Goreng (Migor) yang di Alokasikan dari Disdagprin (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) Kabupaten Pati dengan harga SNI (Murah).

Data yang dihimpun media ini di sela kesibukan kegiatan Kepala Disdagprin, Hadi Santoso mengatakan, hari ini Disdagprin Droping Migor sebanyak 4000 kemasan plastik dengan harga murah yang di Alokasikan di Alun-alun Timur atau Alun-alun Kembang Joyo.

“Penjualan Migor saat ini berupa Migor dalam kemasan plastik atau sebanyak 4000 liter. Nanti kalau ada tambahan kita siapkan lagi 2000 liter dalam bentuk kemasan premium, untuk harga per kemasan Rp 13.500,” Tegas Hadi, Rabu (23/02/2022).

Alokasi Migor murah dengan harga yang sudah di tetapkan oleh pemerintah Pusat. Disdagprin masih mendapatkan Migor melalui Bulog Pati sebanyak 2000 liter untuk di Alokasikan kembali kepada warga kemungkinan bisa bertambah tidak hanya 2000 liter saja,”Tambah Hadi Santoso.

(Tim-Red)

Kementrian Kominfo RI Zidak ke Pelabuhan Juana, Ini Alasannya

Februari, 22, 22

PATI-cakranusantara.net| Kementerian Kominfo Republik Indonesia (RI) terjun langsung (Zidak) ke Pelabuhan Juana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam rangka menggali informasi Radio HF (High Frequency) yang dirasa mengganggu Radio Penerbangan.


Pasalnya, pihaknya mendapatkan aduan dari masyarakat akan adanya gangguan Radio Penerbangan, yang indikasinya terganggu dari Radio masyarakat Nelayan.


Data yang dihimpun media ini, Dwi Handoko dari Kementerian Kominfo kepada awak media saat di wawancarai mengatakan, karena adanya aduan dari masyarakat, maka  dari itu kami menggali informasi kepada masyarakat Nelayan, mereka menggunakan Radio apa?, nanti di carikan solusi agar tidak mengganggu radio penerbangan.”katanya.


Gangguan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Adapun alasan baru di tindak lanjuti karena baru mendeteksi bahwa, ternyata masalahnya dari Radio para nelayan, dan kita juga sudah menjalin kerja sama dengan teman-teman KKP.”ucapnya.


Sebenarnya, ini memang tidak mudah untuk menyelesaikannya, kalau kita mau gampang untuk penyelesaiannya kita tinggal tangkapin saja semua nelayan, tapi kita coba cari solusi agar nelayan bisa melaut dengan komunikasi yang ada tapi tidak mengganggu,”tambahnya.

Radio ini sifat pemakaiannya di acehpun bisa terdengar di merauke, Radio ini namanya Radio HF (High Frequency) jadi jauh jaraknya dan tidak mengenal batas, ini sifatnya hanya sampling saja, karena Juwana merupakan salah satu pelabuhan yang besar.


“Tidak hanya Pelabuhan Juwana saja yang kita jadikan sampling, tapi ada juga dari Pelabuhan Indramayu, Sulawesi Selatan, Kendal, Cilacap dan termasuk pelabuhan yang besar-besar itu kita jadikan sampling,”tambahnya lagi.


Adapun Dampak untuk Radio penerbangan terkait masalah frekuensi radio dari para nelayan, Komunikasi Pilot menjadi terganggu.

“Misalnya, Pilot sedang komunikasi mau merubah ketinggian, oke di izinkan, akan tetapi ditengah komunikasi ada suara musik Dangdut dari Radio Nelayan yang terdengar, dan pasti Komukasi Pilot menjadi terganggu, apalagi di udara itu bagai antara hidup dan mati,”pungkasnya.


(Ts-red)

DPN Sapu Jagad Angkat Bicara, Batalkan Inpres No 1 Tahun 2022

Februari, 22, 22

Jakarta-Cakranusantara.net| Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Sapu Jagad menyikapi tentang Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang didalamnya mengatur syarat BPJS Kesehatan untuk mengurus layanan administrasi publik.

Perlu diketahui bersama, bahwa melalui Impres tersebut BPJS Kesehatan menjadi syarat dalam mengurus semua sektor layanan publik seperti pembuatan SIM, STNK, SKCK, KUR, UMKM, Bantuan Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, juga jual beli tanah dan bahkan Mentari Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil telah mengeluarkan kebijakan Kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi syarat layanan pertanahan.

Agus Yusuf Ahmadi Ketua Umum DPN Sapu Jagad dalam keteranganya kepada awak media mengatakan, Kenapa harus di kaitkan antara Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS dengan layanan publik pemerintah, sangat tidak Rasional, sebagai hak masyarakat yang tidak ada kaitannya jangan di paksakan, jaminan kesehatan adalah hak mutlak setiap individu rakyat indonesia yang harus diberikan oleh pemerintah tanpa terkecuali” Tegas Agus dikantor sekretariat DPN SAPU JAGAD, Jl.Palmerah Barat 21, Jakarta Pusat. Minggu (20/02/2022).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

“Apakah pemerintah sudah melalui penelitian akademis tentang kebijakan Perpres tersebut, sosialisasi dan opini masyarakat, Jika Inpres No.1 Tahun 2022 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional Diterapkan, maka pemerintah harus hapus iuran BPJS,” Jelasnya.

Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 34: fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara; “Kami mendukung Target seluruh Rakyat Indonesia 100% terdaftar sebagai Anggota BPJS ikut serta dalam program JKN, maka sebaiknya pemerintah juga memberikan subsidi total pembiayaan BPJS kepada seluruh rakyat indonesia, jangan paksa rakyat untuk melaksanakan Inpres yang tidak Rasional, dalam masa pandemi dan merosotnya ekonomi ditambahkan beban kepada masyarakat,” Paparnya.

Inpres No.1 Tahun 2022 Tentang JKN akan menjadi bumerang Presiden dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat tentang kebijakan pemerintah dalam pengelolaan negara yang tidak pro rakyat.

“Kita mengkritisi kebijakan pemerintah bukan individu, maka lebih baik Inpres Program JKN dihapuskan atau direvisi, pemerintah yang seharusnya memberikan pelayanan dari Inpres tersebut semakin membingungkan dan memberatkan dengan ketetapan-ketetapan yang kurang mendasar,” pungkas Ketua DPN Sapu Jagad.

(Rohmadi/Red)

Migor Langka, Polres Pati Sidak di Sejumlah Tempat

Februari, 22, 22

PATI-Cakranusantara.net| Polres Pati Sidak minyak goreng (Migor) ke sejumlah Toko dan Swalayan. Pasalnya ada laporan masyarakat akan kelangkaan Migor di wilayah Kabupaten Pati akhir-akhir ini.

Sidak dimulai sejak Pukul 13.00 WIB, dari Unit II Tipidter Polres Pati dengan mendatangi sejumlah swalayan dan toko guna mengecek stok dan harga eceran minyak goreng. Senin (21/2/2022).

Seperti halnya di swalayan ADA Pati, pihaknya menemukan beberapa merk dengan harga yang sama disana rata-rata minyak goreng dijual dengan harga Rp. 14 ribu per liter. Ada 3 merk disana, untuk pembelian di batasi per orang 2 liter bersubsidi.

Sementara, di TOKO ABI, Jl. Kol. Sunandar No.35, Desa Puri di dapat hasil 1 (satu) jenis minyak subsidi dan 2 (dua) jenis minyak non subsidi. Minyak goreng merk MASKU 1 Liter dijual dengan harga Rp. 21. Ribu (non subsidi). Sedangkan merk SGTOP 2 Liter dijual dengan harga Rp. 38 ribu (non subsidi), untuk merk SIP 1 Liter di jual dengan harga Rp. 14 ribu dan untuk metode pembelian minyak subsidi setiap pembeli/ konsumen di batasi per-orang hanya boleh membeli 1 (satu) Liter minyak goreng subsidi.

Sidak berlanjut ke TOKO Pak Sigit Jl. Kol. Sunandar No.35, Puri, Pati di dapat hasil 1 (satu) jenis minyak goreng subsidi dan 2 (dua) jenis minyak goreng non subsidi. Untuj minyak goreng merk KUNCI MAS 2 Liter dijual dengan harga Rp. 40 ribu (non subsidi), Merk SUNCO 2 Liter dijual dengan harga Rp. 42 Ribu (non subsidi) Merk SIP 1,8 Liter dijual dengan harga Rp. 25 ribu dan untuk metode pembelian minyak subsidi setiap pembeli/konsumen di batasi per-orang hanya boleh membeli 1(satu) Liter minyak goreng subsidi.

Sedangkan di swalayan LUWES PATI, Jl. Dr. Sutomo No.26, Pati Kidul, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di dapat hasil terdapat 4 (empat) jenis minyak goreng subsidi yakni, Minyak goreng merk FORTUNE 1 Liter dijual dengan harga Rp. 14 Ribu, Merk FRAISWELL 2 Liter dijual dengan harga Rp. 28 Ribu, Merk TROPICAL MG 2 Liter dijual dengan harga Rp. 28 Ribu. Minyak goreng merk FORVITA 2 Liter dijual dengan harga Rp. 28 Ribu dan untuk metode pembelian minyak subsidi setiap pembeli/konsumen juga di batasi per-orang hanya boleh membeli 1(satu) Liter minyak goreng subsidi.

Kapolres Pati AKBP Christian Tobing melalui Kabag Humas IPTU Sukarno mengatakan, Untuk ketersediaan stok minyak goreng bersubsidi di wilayah Kabupaten Pati masih mencukupi.

“Namun dari pihak pengelola sengaja mengeluarkan stok minyak goreng tersebut secara bertahap dan membatasi pembelian guna menghindari pembeli yang nakal (pembeli yang menjual kembali dengan harga tinggi),” terangnya.

(UnO-Red)

Ratusan Sopir Truk Demo UU Odol

Februari, 22, 22

KUDUS-Cakranusantara.net| Ratusan sopir truk di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah gelar aksi demo, memenuhi ruas lingkar Desa Jati wetan, Kecamatan Jati. Pasalnya Odol dinilai memberatkan pemilik Jasa Angkutan.

Para sopir ini menuntut agar Pemerintah merevisi Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang mengatur penindakan over dimention over load (ODOL). Mereka menilai, undang-undang tersebut sangat tidak berpihak pada para pelaku jasa angkut di Indonesia.

Aksi ratusan sopir truk yang menghentikan kendaraannya di jalan raya dan menutupi ruas jalan dengan truknya. Dengan menggelar orasi, mereka meminta peraturan itu dicabut atau direvisi.

Sementara salah satu peserta aksi Soleh mengatakan, Pemerintah hendaknya mengkaji ulang penerapan undang-undang tersebut. Jika memaksa diterapkan maka akan ada kenaikan pada harga pangan dan tentunya berpengaruh pada sektor ekonomi.

Normalisasi muatan yang diatur dalam undang-undang tersebut sangat akan berdampak. Misalkan, truk tronton biasanya mengangkut beras seberat 30 ton sekali jalan, namun dengan peraturan ini kini harus dua kali jalan karena beratnya dinormalisasi menjadi 12 ton.

“Jelas Ini tentu akan berpengaruh pada harga dan faktor ekonomi, jika bahan pangan mahal tentu rakyat akan teriak. Kami memohon agar peraturan ini direvisi,” pintanta.

Ratusan sopir truk masih memenuhi sebagian ruas jalan lingkar tersebut. Sebagian truk juga diparkir di Terminal Induk Jati dan perwakilannya akan menuju DPRD Kudus untuk beraudiensi dengan pemimpin daerah.

(UnO-Red)

Resmi!!.. Kolonel Inf Achiruddin Jabat Danrem 074/Warastratama

Februari, 21, 22

Semarang-Cakranusantara.net| Kolonel Inf Achiruddin, S.E., resmi menjabat sebagai Komandan Korem 074/Warastratama melalui upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang dipimpin oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayor Jenderal TNI Rudianto di Makodam IV/Diponegoro, Senin (21/02/2022).

Kolonel Inf Achiruddin menggantikan Kolonel Inf Rudy Saladin, M.A., yang menjabat Danrem 061/Surya Kencana.

Acara Sertijab ditandai dengan pelepasan dan penyematan tanda jabatan serta penyerahan tongkat komando dari pejabat lama kepada pejabat baru.

Kemudian, dilanjutkan dengan penyerahan Dhuaja Korem 074/Warastratama “Mosiking Roso Trus Manunggal”.Pangdam IV/Diponegoro mengucapkan terima kasih kepada Kolonel Inf Rudy Saladin, M.A., atas dedikasi dan karya nyata selama melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Danrem 074/Warastratama terutama dalam penanganan Virus dan membantu memajukan UMKM wilayah Solo Raya.

Mayjen TNI Rudianto juga mengucapkan selamat kepada Kolonel Inf Achiruddin, S.E., atas pelantikannya sebagai Danrem 074/Warastratama.“Saya berharap, kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan TNI AD, hendaknya diterima dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, disertai tekad untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan ini dengan sebaik-baiknya, saya ingatkan bahwa pangkat dan jabatan itu suatu amanah, yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan Negara,” kata Pangdam.

Pejabat Danrem 074/Warastratama yang baru, Kolonel Inf Achiruddin, S.E., sebelumnya menjabat sebagai Dangrup A Paspampres.Pria kelahiran Jakarta tanggal 15 November 1975 ini merupakan alumni Akademi Militer (Akmil) tahun 1997 yang berpengalaman dalam Infanteri (Kopassus).

Di Kopassus, Perwira Menengah TNI AD tersebut pernah menjabat sebagai Wadansat 81 Kopassus dan Asintel Danjen Kopassus. Selain itu, Kolonel Inf Achiruddin juga merupakan sosok perwira TNI AD yang berpengalaman tugas operasi baik di Dalam maupun di Luar Negeri.

Usai Sertijab Danrem 074/Warastratama, dilaksanakan juga Sertijab Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 074 PD IV/Diponegoro dari Ny. Vira Rudy Saladin kepada Ny. Nuning Achiruddin yang dipimpin oleh Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD IV/Diponegoro Ny. Novi Rudianto.

(Arda 72)

Detik-Detik Lahirnya “Organisasi Pers” IPP

Februari, 21, 22

PATI-Cakranusantara.net| Sejumlah jurnalis Pati mengadakan rapat internal di Rumah Makan Sambel Layah Pati, Jl. Diponegoro No.129, Kaborongan, Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dengan agenda pembentukan Susunan Struktur IPP (Insan Pers Pati).

Pasalnya, Sebelumnya Insan Pers yang ada di Kabupaten Pati seakan sudah pudar akan kekompakannya karena persatuan yang sudah terbentuk saat ini dinilai sudah kurang solid seperti dulu.

Dengan demikian dari sejumlah Jurnalis yang sempat merayakan Hari Pers Nasional (HPN) pada Sabtu 12/02/2022 lalu berinisiatif untuk meneruskan perjuangannya dengan membentuk sebuah perkumpulan sebagai wadah Jurnalis yang ada di Kabupaten Pati.

Dengan kekompakan yang sangat luar biasa sehingga acara HPN yang hanya berjarak H -3 (3 hari sebelum pelaksanaan/ tanpa kesiapan yang matang), namun acara bisa berjalan Sukses.

Dengan penuh rasa pertimbangan yang matang kemudian sejumlah Jurnalis menggagas untuk membentuk atau melahirkan sebuah organisasi dengan Sebutan Insan Pers Pati (IPP). Yang kemudian telah terbentuklah struktur Organisasi IPP pada Senin (21/02/2022) sekitar jam 17.00 WIB.

Hadir dalam kesempatan itu, Puluhan Media Online (Medol) yang ada di Kabupaten Pati, sekaligus menyaksikan Detik-Detik Lahirnya Struktur Organisasi Insan Pers Pati (IPP).

Sementara Rohman dalam sambutannya mengatakan, semoga dengan terbentuknya organisasi IPP ini bisa langgeng dan selalu solid serta bisa memperjuangkan dan mendapatkan hak-haknya para jurnalis yang ada di Kabupaten Pati, yang selama ini belum terpenuhi.”harapnya.

(Red)

Kecamatan Tayu Berduka, Empat Desa di Terjang Angin Puting Beliung

Februari, 21, 22

PATI-Cakranusantara.net| Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah berduka. Pasalnya, Empat Desa di Terjang Angin Puting Beliung. Peristiwa ini mengakibatkan kerusakan pada Desa Tayu Kulon, Desa Tayu Wetan, Desa Keboromo, dan Sambiroto.

Kejadian angin puting beliung sekitar pukul 12.30 WIB, cuaca di wilayah Kecamatan Tayu mendung/berawan kemudian turun hujan gerimis disertai angin kencang berputar yang bergerak mulai Desa Tayu Kulon kemudian melintasi Desa Tayu Wetan, Desa Keboromo, Sambiroto.

Wilayah yang dilewati angin puting beliung mengakibatkan kerusakan beberapa infrastruktur bangunan yang rusak, hingga puluhan pohon tumbang diterjang angin tersebut.

Kapolsek Aris Pristiyanto mengatakan, saat ini pendataan korban materiil terdampak angin puting beliung masih berlangsung, diperkirakan ratusan rumah rusak, dan kerugian mencapai milyaran rupiah. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut.

“Angin puting beliung ini menerjang setidaknya empat desa, dan terlihat puluhan bangunan rusak di bagian atapnya. Bahkan banyak pohon yang roboh dalam kejadian itu, dalam musibah ini tidak ada korban jiwa,” terang Kapolsek Tayu. Senin (21/2/2022).

(Mds-Red)