Pembunuh Begal Jadi Tersangka, Oknum Anggota Polri Diduga Mandulkan Pasal 49 KUHP

April, 16, 22

Jakarta – Cakranusantara.net| Beredar kabar berupa video di berbagai media sosial pada aplikasi Facebook, Tiktok, Snack, WhatsApp dan apk lainnya, yang mempertontonkan saat Konferensi Pers Pembunuh begal jadi tersangka di Polres Lombok.

Dengan di sangkakannya seseorang yang dengan sengaja membela diri dari begal atau rampok akan keselamatannya, namun disini ada Oknum anggota Polri diduga sengaja memandulkan Pasal 49 ayat 2 KUHPidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Kemudian beredar kabar Kabareskrim Polri (Kepala Bagian Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia) Komjen Pol Agus Andrianto meminta kasus korban begal yang justru menjadi tersangka di Lombok Tengah, NTB untuk dihentikan, di lansir dari NKRIPOST.

Hal itu disampaikan Agus lantaran pengusutan kasus tersebut berpotensi membuat masyarakat takut untuk melawan kejahatan.

“Hentikanlah menurut saya. Nanti masyarakat jadi apatis, takut melawan kejahatan. Kejahatan harus kita lawan bersama,” ujar Agus, Kamis (14/4/2022).

Dia berharap tindakan yang dilakukan Polri dalam mengusut kasus jangan sampai merusak keadilan di tengah-tengah masyarakat.“Itu jadi pedoman kita,” ujarnya.

Agus mengatakan sudah memberikan arahan kepada Kapolda NTB untuk meneliti kembali kasus tersebut. Menurutnya, semua mekanisme bisa dilakukan, salah satunya dengan gelar perkara dengan mengundang dan meminta pandangan dari para tokoh masyarakat.

“Bisa ditanyakan ke mereka, layakkah korban yang membela diri justru menjadi tersangka. Agar nantinya keputusan polisi mendapatkan legitimasi dari masyarakat melalui tokoh-tokoh yang diundang dalam gelar perkara,” ujarnya.

“Jangan sampaikan seperti sekarang, jadi tersangka justru menimbulkan reaksi yang cukup keras di masyarakat,” tegasnya.

“Mudah-mudahan tahapan dilakukan gelar perkara dengan tokoh masyarakat bisa melahirkan keputusan yang adil untuk yang bersangkutan,” Pungkasnya.

Pembelaan diri pada Pasal 49 KUHP yang di maksud dibagi menjadi dua yaitu Pembelaan Diri (Noodweer) dan Pembelaan Diri Luar Biasa (Noodweer Excess). Dalam penulisan ini, pembelaan diri luar biasa menjadi fokus utama pembahasan.

Sementara itu, pembelaan luar biasa atau pembelaan di luar batas diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang pembelaan diri berbunyi: “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.”

Sedangkan Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur tentang pembelaan diri luar biasa berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Tidak serta merta segala perbuatan pembelaan diri yang dilakukan dapat dijustifikasi oleh pasal ini. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi seperti:

a. serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika (sedang dan masih berlangsung) yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang tersebut mengerti adanya serangan, seketika itu dia melakukan pembelaan;,

b. serangan tersebut bersifat melawan hukum, dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain;

c. pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas.

d. Pembelaan harus seimbang dengan serangan, dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum.

Pasal ini digunakan sebagai alasan pemaaf, tetapi bukan sebagai alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu atau ada dasarnya.

(*/CN)

Presiden Jokowi Kedatangan Tamu Rektor MUI

April, 15, 22

Jakarta – Cakranusantara.net| Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Rektor Monash University Indonesia (MUI) Prof. Andrew MacIntyre di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 14 April 2022.

Prof. Andrew MacIntyre datang bersama dengan Wakil Rektor Monash University, Prof. Margaret Gardner, dan Chief Operating Officer Monash University Indonesia, Tantia Dian Permata Indah.

“Kami mengadakan pertemuan yang sangat positif dengan Presiden, kami mendapat dorongan yang sangat kuat dan dia berbicara dengan sangat antusias tentang kemajuan yang telah kami capai,” ujar Prof. Andrew MacIntyre dalam keterangannya selepas pertemuan.

Prof. Andrew MacIntyre mengatakan bahwa salah satu poin penting yang ia tekankan dalam diskusi dengan Presiden adalah pentingnya kemitraan dengan universitas-universitas Indonesia lainnya, dengan perusahaan-perusahaan Indonesia, dan dengan instansi pemerintah Indonesia di semua tingkatan.

“Karena tujuan bersama kita semua adalah berkontribusi untuk kesuksesan Indonesia,” imbuhnya.

Prof. Margaret Gardner menambahkan bahwa pihaknya merasa senang bisa bertemu dengan Presiden Jokowi karena Presiden Jokowi telah menjadi pendukung besar bagi perluasan pendidikan tinggi di Indonesia. Ia pun mengucapkan terima kasih atas dukungan Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia untuk Monash University Indonesia menjadi universitas asing pertama di Indonesia.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan Presiden dan dukungan pemerintah Indonesia untuk Monash University Indonesia menjadi universitas asing pertama di Indonesia, dan kami berdiskusi dengannya tentang rencana masa depan dan bagaimana kami akan berkontribusi untuk Indonesia,” ujar Prof. Margaret Gardner.

Sementara itu, Chief Operating Officer Monash University Indonesia, Tantia Dian Permata Indah menambahkan bahwa di dalam pembicaraan, Presiden Jokowi juga mengharapkan kontribusi Monash untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dan transformasi digital.

“Hal itu menjadi salah satu tujuan utama kami sebagai Monash University Indonesia untuk mewujudkan tantangan tersebut dan sejalan dengan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah,” ujar Tantia.

(*/Jr’-CN)

Presiden Tandatangani Aturan Soal THR dan Gaji Ke-13

April, 15, 22

Jakarta – Cakranusantara.net| Presiden Joko Widodo telah menandatangani aturan tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), ASN Daerah, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Pejabat Negara.

Dalam aturan tersebut, ASN, TNI, & Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja juga mendapatkan tambahan komponen THR berupa tunjangan kinerja sebesar 50 persen.

“Pada 13 April 2022, saya telah menandatangani Peraturan Pemerintah tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, ASN Daerah, Pensiunan, Penerima Pensiun & Pejabat Negara serta tambahan tunjangan kinerja 50 persen untuk ASN, TNI, dan Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja,” ucap Presiden Jokowi dalam keterangannya di Istana Merdeka Jakarta, pada Kamis, 14 April 2022.

Menurut Presiden Jokowi, kebijakan tersebut diambil pemerintah sebagai wujud penghargaan atas kontribusi aparat pusat dan daerah dalam menangani pandemi di Tanah Air.

“Serta diharapkan menambah daya beli masyarakat dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Presiden mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR dan gaji ke-13 tersebut akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Peraturan Kepala Daerah untuk yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(*/Jr’-CN)

Keselamatan Masyarakat Saat Mudik Prioritas Utama Pemerintah

April, 15, 22

Jakarta – Cakranusantara.net| Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mengutamakan keselamatan masyarakat selama perjalanan mudik Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriyah (H).

“Yang terpenting, pemerintah selalu meletakkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, baik keselamatan selama perjalanan mudik maupun keselamatan kesehatan kita. Sekali lagi jangan sampai ada lonjakan kasus yang tak terkendali setelah kita merayakan Hari Raya,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya di Istana Merdeka Jakarta, pada Kamis, 14 April 2022.

Berdasarkan laporan yang diterima, diperkirakan ada 23 juta mobil pribadi dan 17 juta sepeda motor yang akan melakukan perjalanan mudik di Pulau Jawa.

Untuk itu, pemerintah akan melakukan pengaturan-pengaturan perjalanan mudik secara terperinci agar perjalanan mudik dapat berlangsung dengan lancar dan penuh kegembiraan.

“Pemerintah, kita semua, tentu sangat menginginkan perjalanan mudik berlangsung lancar dan penuh kegembiraan,” ungkapnya.

Presiden pun mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan selama perjalanan mudik berlangsung.

“Kita harus tetap waspada. Jangan sampai perjalanan mudik justru memicu munculnya gelombang baru penularan Covid-19,” tutur Presiden.

(*/Jr’-CN)

Siapkan Strategi, Wujudkan Mudik Aman, Nyaman dan Sehat

April, 15, 22

Jakarta – Cakranusantara.net| Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk memastikan faktor keamanan dan kesehatan masyarakat yang melakukan mudik Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri tahun 2022.

Instruksi tersebut disampaikan Sigit dalam rapat koordinasi lintas sektoral persiapan menghadapi Idul Fitri 1443 Hijriah di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (14/4).

“Ini tentu harus disiapkan bagaimana mudik bisa berjalan secara lancar, aman, namun disisi lain bagaimana Pandemi yang saat ini belum selesai bisa dikendalikan,” kata Sigit dalam rapat koordinasi lintas sektoral tersebut.

Kepastian untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam melaksanakan mudik ini, kata Sigit juga menindaklanjuti dari instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menetapkan libur nasional dan cuti bersama bagi masyarakat untuk melakukan mudik pada tahun ini.

Sigit menekankan, berdasarkan survei dari Kemenhub, warga yang akan mudik pada tahun ini mencapai 85 juta orang. Sebab itu, segala sesuatu harus dipersiapkan dan diantisipasi dengan baik dan matang.

Demi semakin meyakinkan masyarakat memiliki kekebalan atau imunitas terhadap Covid-19 saat mudik Lebaran, Sigit meminta kepada seluruh jajarannya di wilayah mengoptimalkan pelaksanaan akselerasi percepatan vaksinasi booster.

“Pak Presiden memerintahkan untuk memberikan bekal imunitas terhadap masyarakat yang mudik dengan berbagai macam strategi vaksinasi khususnya di wilayah Jabodetabek. Harapan kita untuk vaksinasi booster ini sampai tanggal 25 April bisa sampai 50 persen. Kita masih punya waktu 12 hari. Sehingga saya harapkan bagaimana kemudian rekan-rekan melakukan strategi-strategi yang saat ini menjadi favorit masyarakat,” ujar Sigit.

Sigit juga mengingatkan soal percepatan melakukan vaksinasi terhadap kelompok lanjut usia (lansia). Mengingat, masyarakat yang mudik ke lokasi tujuan akan mengunjungi keluarga dan orangtuanya di kampung halamannya. Sebab itu, Sigit menaruh perhatian lebih kepada akselerasi vaksinasi terhadap lansia.

“Alhamdulilah vaksinasi lansia dengan target 60 persen, tiga wilayah sudah melampaui yaitu Yogyakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Untuk Jawa Timur dan Lampung kita harapkan bisa mengejar ketertinggalan dalam waktu 12 hari,” ucap eks Kabareskrim Polri itu.

Lebih dalam, Sigit mengungkapkan bahwa, dalam memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat saat mudik, kepolisian akan mendirikan tiga pos, yakni pengamanan, pelayanan dan terpadu. Selain memastikan keamanan, pos tersebut juga bertugas melakukan skrining kepada para pemudik yang belum mendapatkan kelengkapan vaksin.

“Sehingga masyarakat yang mudik belum ikuti vaksinasi kemudian bisa vaksin di pos ini. Dimana kita harapkan kita bisa melaksanakan semaksimal mungkin. Disamping bisa mengurai kemacetan tapi juga melaksanakan percepatan vaksinasi,” tutur mantan Kapolda Banten tersebut.

Sigit menyatakan, penguatan pemanfaatan tiga pos tersebut diharapkan terlaksana di objek wisata, jalan tol, Rest Area, jalur arteri, pelabuhan, stasiun, terminal dan bandar udara. Dimana, lokasi-lokasi tersebut yang akan dipadati oleh masyarakat ketika arus mudik dan arus balik Lebaran.

Tak hanya itu, Sigit juga meminta kepada jajarannya untuk mengantisipasi 23 titik pintu tol yang berpotensi terjadinya kemacetan ketika arus mudik dan arus balik Lebaran.

“Ada 23 Gate Tol rawan kepadatan. Banten ada dua, Polda Metro Jaya ada dua, Jawa Barat ada tujuh, Jawa Tengah ada enam dan Jawa Timur ada enam. Kemudian ada enam titik Bottleneck akan kita hadapi. Pada saat kendaraan meningkat jadi masalah dari empat lajur menjadi dua lajur,” jelas Sigit.

Sementara itu, Sigit memaparkan bahwa, jajaran Kepolisian telah menyiapkan beberapa strategi kebijakan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi dan mengurai terjadinya kemacetan lalu lintas. Diantaranya, contraflow, one way dan diskresi lainnya sesuai dengan perkembangan situasi serta kondisi dilapangan.

“Beberapa prediksi puncak kemacetan kita lihat dimulai dari cuti, kecenderungan kepadatan mulai dari H-4 dan puncaknya H-3 dan H-2. Pada H-1 tetap ada tapi tidak sepadat tanggal 29 dan 30 April. Pada saat arus balik mulai H+3 dan puncaknya H+4 dan H+5. Tanggal ini kita semua harus bekerja keras,” ungkap Sigit.

Aparat kepolisian juga telah menetapkan jadwal penerapan one way saat arus mudik dan arus balik di Tol Jakarta-Cikampek hingga Kalikangkung. Untuk arus mudik dilaksanakan sejak Kamis 28 April hingga Minggu 1 Mei. Sedangkan, arus balik, tanggal 6 hingga 8 Mei.

“Ini tolong disosialisasikan untuk mengurai potensi kemacetan yang terjadi,” kata Sigit.

Tak hanya jalur darat, Sigit juga meminta jajarannya melakukan antisipasi dan strategi di titik-titik penyeberangan seperti Pelabuhan, Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk.

Disamping itu, Sigit menjelaskan, segala upaya dan antisipasi harus dilakukan dengan bersinergi bersama seluruh lintas stakeholder terkait lainnya. Sehingga, masyarakat dapat lebih aman dan nyaman saat menjalani mudik.

“Bagaimana sinergitas mengisi ruang-ruang sesuai tugas pokok masing-masing. Sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat yang akan mudik. Namun mereka tetap sehat dan masalah bisa teratasi,” ujar Sigit.

Sebagai penutup, tak lupa, Sigit kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap melakukan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan (prokes) ketika melakukan perjalanan arus mudik maupun arus balik Lebaran tahun ini.

(Ij/CN)

Dr Evita Nursanty Gelar Safari Ramadhan ke SMPN 01 Tayu

April, 15, 22

PATI – Cakranusantara.net| Anggota DPR-RI Dr. Evita Nursanty. Tetap laksanakan Safari Ramadhan meskipun tanggal merah ke KecamatanTayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah bersama tim dengan agenda “Program Indonesia Pintar 700 Siswa”.

Kegiatan Safari Ramadhan berawal dari SMPN 01 Tayu, yang dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai selesai di Aula/ Ruang SMP yang diikuti para guru serta murid-murid nya.

Anggota DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia) komisi Vl Dr. Evita Nursanty., M. Sc., dalam sambutannya mengucapkan, terimakasih banyak atas penyambutan yang sudah diberikan dan semangat yang tertanam pada jiwa para guru disini meski saat hari libur, jujur saya terkagum atas prestasi yang sudah diraih oleh sekolahan ini,”Sambutnya di Ruang SMPN 01 Tayu. Jum’at (15/04/2022).

Melihat penyambutan yang meriah tadi saya mengapresiasi atas prestasi yang sudah di raih dan akan memberikan Beasiswa bagi siswa yang berprestasi, Insyaallah saya juga akan mengusahakan Gamelan, apalagi itu sangat di butuhkan di SMPN 01 Tayu, sekaligus untuk kebutuhan Aula, itu sudah di Rekomendasikan sama Mas Teguh Bandang Waluyo yang akrab disapa Bandang,”Tegas Evita.

Setelahnya tim, melanjutkan meninjau ke tiga titik proyek yang sudah selesai di realisasikan di Desa Kedungbang, Kecamatan Tayu yakni Jalan usaha tani (JUT) berupa rabat beton, Pagar Kuburan yang juga di dirikan Musholla untuk tempat ibadah, dan jalan usaha tani (JUT) berupa pengaspalan jalan.

“Tiga titik proyek yang sudah di realisasikan di Desa Kedungbang itu merupakan CSR (corporate social responsibility) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang biasa di sebut PDIP atau moncong putih,”tutur Bandang.

Tampak setiba di salah satu proyek, uniknya Dr. Evita mendoakan salah satu makam yang tidak lain juga masih kerabat dari Bandang.

Kemudian rombongan menuju ke kediaman / Rumah Bandang yang juga merupakan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati untuk melakukan buka bersama dengan tamu undangan yang lainnya.

(Mh-CN)

Cuti Bersama Sudah di Umumkan, Ini Arahan Sekjen Kemenkumham

April, 15, 22

Jakarta – Cakranusantara.net| Pemerintah telah resmi mengumumkan libur dan cuti bersama Idul Fitri 1443 H yaitu mulai 29 April hingga 6 Mei 2022. Total, masyarakat bisa menikmati libur selama sepuluh hari.

Menghadapi liburan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Andap Budhi Revianto mengingatkan jajarannya agar tidak abai terhadap tugas dan kewajibannya selama masa libur agar pelayanan publik tidak terbengkalai.

“Saya perintahkan seluruh jajaran Kemenkumham jangan sampai abai dalam masa libur dan cuti bersama selama lebaran ini. Ingat, ada kewajiban pelayanan publik yang tetap harus dilaksanakan dalam masa-masa tersebut,” papar Andap dalam arahannnya ke jajaran kantor wilayah (Kanwil) DKI dan Kanwil se-Kalimantan.

Tidak semua pegawai di bawah Menteri Yasonna Laoly ini bisa menikmati libur penuh selama masa cuti bersama dan liburan Idul Fitri. Petugas di beberapa unit pelaksana teknis (UPT) seperti rumah tahanan (rutan), lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah detensi imigrasi (rudenim) termasuk yang harus tetap bertugas di masa liburan.

Kepada mereka, Andap mengingatkan agar tetap terus waspada meningkatkan pengawasan dan tidak abai. Hal ini agar tidak ada deteni atau tahanan yang kabur memanfaatkan kelengahan petugas.

“Jangan sampai ada deteni, warga binaan, atau tahanan yang kabur karena memanfaatkan kelengahan petugas jaga. Para pimpinan harus pantau lokasi persiapan pengamanan di UPT,” pesan Sekjen, Rabu (13/4/2022).

Selama libur dan cuti bersama, Andap juga minta agar seluruh jajaran memperhatikan pengamanan. Pengamanan yang dimaksud mencakup aspek pengamanan kantor, tugas dan kewajiban, pengamanan pribadi pegawai, sarana dan prasarana, hingga pengamanan informasi.

“Pengamanan pribadi pegawai seperti menjaga diri dari kecelakaan lalu lintas, infeksi Covid-19, hingga mitigasi diri dari kejahatan selama meninggalkan tempat tinggal. Kejahatan ada macam-macam, ada kejahatan rumah kosong,” kata Andap lagi.

“Jangan lupa, tetap disiplin menerapkan prokes meskipun sudah vaksin 2 kali atau bahkan boster. Tingkat penularan Covid-19 di Kementerian kita sudah menurun jauh. Jangan sampai setelah libur lebaran, justru yang terinfeksi meningkat lagi,” imbuhnya lagi.

Andap juga meminta pegawai melakukan pengamaan bagi sarana dan prasarana dengan cara mencegah kebakaran akibat korslet selama libur lebaran. Bagi daerah kantor atau rumah rawan banjir, barang-barang harap diletakkan pada tempat yang aman.

Dalam lingkungan kerja, pengamanan dilakukan dengan antisipasi berbagai kejadian darurat atau tidak terduga khususnya di UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi.

“Saat libur dan cuti bersama, tingkatkan kewaspadaan dan piket jaga. Kenapa? Karena pada masa tersebut akan banyak pengunjung datang. Hati-hati, jangan lengah. Periksa ketat semua baarang bawaan untuk mencegah penyelundupan barang terlarang,” pungkasnya.

Pengarahan Andap dalam rangka persiapan tugas menjelang dan pasca libur hari raya Idul Fitri 1443 H dilakukan secara tatap muka di Kanwil DKI Jakarta. Sementara itu jajaran Kemenkumham di Kalimantan mengikuti secara virtual.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A Yuspahruddin mengingatkan jajarannya untuk meningkatkan pengawasan selama libur dan cuti bersama. Salah satu caranya ialah dengan memitigasi risiko.Lebih dalam ia mengungkapkan bahwa dalam memitigasi risiko dapat ditelaah mulai dari kondisi lingkungan, warga binaan pemasyarakatan (WBP), pegawai, hingga sinergi UPT dengan Forkopimda dan wartawan.

“Seluruh Kepala UPT memitigasi resiko yang mungkin terjadi, dan segera mencegah sebelum masalahnya muncul, waspada terhadap segala kemungkinan. Jangan sampai kita dua kali jatuh di lubang yang sama,” tegas Yuspahruddin.

Kakanwil juga mengkaji potensi persoalan-persoalan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan tugas sebagai bagian dari mitigasi risiko. Singkatnya,

Kakanwil meminta seluruh jajarannya untuk tidak menyumbangkan permasalahan bagi Kemenkumham serta bekerja secara professional untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat luas.

(Miz/Red)

Gonjang-Ganjing Pengisian Perangkat Desa, Om Bob Angkat Bicara

Juli, 27, 22

PATI – Cakranusantara.net| Terkait gegernya Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, salah satu Aktivis di Pati angkat bicara. Pasalnya, dinilai ada Dugaan mencari kesempatan dalam kesempitan.

Slamet Widodo., SH., yang akrab disapa Om Bob Mengatakan, apa yang dilakukan Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Pati dengan dalih memfasilitasi ini sebenarnya sudah merampas hak konstitusi yang sudah di amanahkan kepada Desa melalui UU (Undang-Undang) tentang Desa.

“yang dirampas adalah bagaimana Desa mengelola, baik itu perangkatnya melaui pengisian perangkat Desa karna sudah di atur disini, siapa yang harus mengisi?. ya Desa, siapa yang harus melantik?. ya Desa, siapa yang harus memberhentikan? Juga Desa.”tegas Om Bob.

Terkait adanya Ombudsman, dengan alasan tidak kemampuannya Desa dalam mengelola itu ya jangan Desa yang di salahkan, karna Aparatur Desa melangkah itu atas perintah dan petunjuk atasannya.

“Desa tidak bisa selalu di salahkan karna Aparatur Desa melangkah atas perintah serta petunjuk atasannya yaitu Bupati yang memiliki kepanjangan tangan yakni Camat-camatnya,”Tambahnya.

Termasuk anggaran yang sempat di tanyakan oleh Dewan dengan nilainya yang cukup fantastis (mendekati Milyaran rupiah) itu memang patut di pertanyakan anggarannya dari mana?,”tanyannya.

Kalau memang DPRD mau seperti itu (memperjuangkan hak Desa) ya harus all out, jangan setengah-setengah atau panas-panas tai Ayam, agar nantinya pengisian perangkat Desa itu dikembalikan ke desa sesuai dengan amanah UU, karna SK (Surat Keputusan) juga dari Kepala Desa (Kades) bukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati,”ujarnya.

Fasilitas Pemkab itu sebenarnya sebatas membuatkan jadwal, kalau memang Desa tidak bisa membuat soal Pemkab bisa memfasilitasi membuatkan soal, namun sistem pelaksanaannya itu sepenuhnya hak prerogatif milik Desa, sebagaimana sesuai amanah UU Desa.”imbuh om Bob.

Disinggung permintaan dewan menjawab, sebenarnya beginilah, dikembalikan saja fungsinya sesuai UU tentang Desa, biar pelaksanaan di kembalikan ke Desa biar Desa yang mengatur, jangan di obok-obok seperti itu nanti malah rancu.”Papar Om Bob.

Masalah hukumnya, seharusnya yang lebih berhak dalam bertindak adalah para Kades, kan dalam Kades punya Organisasi yakni; Pasopati, lha Pasopati nya bagaimana kok terkesan diam.

“Pasopati kan pasti punya visi dan misi yang jelas, tapi kok tidak pernah gerak sama sekali, apakah itu mandul atau Pasopatinya memang ketakutan sama Bupati dan jajarannya atau bagaimana ya saya tidak tahu,”pungkas om Bob sembari tersenyum sinis.

(Ar-Mh-Red)

Pengisian Perangkat Desa TA 2022 Ditunda, Ini Penjelasannya

April, 14, 22

PATI – Cakranusantara.net| Bertempat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pati memanggil excekutif guna melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakoor) terkait pengisian Perangkat Desa yang diduga Janggal seakan terkesan Bulet.

Ali Badrudin., S.E., Ketua DPRD Pati selaku pimpinan Rakoor mengungkapkan, Rakoor ini di gelar karna adanya masukan dari Masyarakat dan Kepala Desa (Kades), temuan-temuan ini ketika turun ke Dapil (Daerah Pilihan) dan pengisian Perangkat Desa ini diduga banyak keganjilan, sesuai Regulasi yang ada sekarang ini, hak dari Pemerintah Desa (Pemdes) itu terampas.

“Yang mana pengisian Perangkat Desa itu semestinya sepenuhnya menjadi kewenangan mutlak oleh Kades tapi saat ini yang mencari pihak ketiga Pemerintah Daerah, itu sama artinya kewenangan pengisian di ambil alih oleh Pemerintah Daerah.” Tegas Ali Badrudin. Kamis (14/04/2022).

Pada waktu pengisian perangkat tahun 2020 lalu terjadi geger dan ramai, waktu itu Sekda selaku ketua PAPD, rapat dengan kami (DPRD Pati) di ruang Banggar bahwasannya dia mengatakan tidak pakai Unisbank (Universitas Stikubank).


“Mengambil pelajaran pada 2020 lalu, yang mana pengisian perangkat Desa menjadi Geger, apalagi pihak Unisbank juga belum mempunyai fakultas tentang ilmu pemerintahan dan pakai yang lain saja, Akan tetapi pada hari ini di sampaikan oleh Sekda tetap memakai Unisbank,”ungkapnya. 

Ketika kita menjadi pelayan masyarakat yang bertugas untuk melayani masyarakat itu harus dengan baik, dan masyarakat jangan di persulit, karna harus melaksanakan test di Semarang tidak di Pati, kasian masyarakat yang ikut mendaftar.


“Saya kasihan masyarakat pasti biaya operasionalnya bertambah, kalau yang punya duit (Uang) sih tidak apa-apa, tapi yang tidak punya duit kan kasian, kita harus hemat tenaga, hemat duit, dan hemat waktu.”cetus Ketua DPRD Pati.

Berdasarkan keputusan Rakoor teman-teman (DPRD Pati) menyimpulkan, bahwasannya kami (DPRD Pati) meminta agar pengisian Perangkat Desa tahun anggaran (TA) 2022 di tunda untuk sementara waktu, dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan.


“Kenapa di tunda, karna dalam pelaksanaannya harus di lakukan perbaikan jangan kesannya asal-asalan, yang dulunya STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) kemudian berubah menjadi Unisbank, padahal dulu Unisbank ini sudah mempunyai catatan, Sekda yang sekarang selaku Panitia semestinya memahami catatan-catatan yang di sampaikan oleh anggota DPRD Pati ketika Rakoor.”Pungkas Ketua DPRD Pati.


Seusai acara Rakoor pengisian perangkat Desa di gedung DPRD Pati Jumani Sekda Pati saat dimintai tanggapan terkait permintaan penundaan pelaksanaan mengatakan, jika saya tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut, menunggu jawaban dari bapak Bupati Pati Haryanto terlebih dahulu,”jawab Sekda Pati.


Acara Rakoor pengisian perangkat Desa diikuti oleh 4 Ketua DPRD Pati serta Anggota Banggar (Ketua Komisi), Sekda (Sekertaris Daerah) Pati Jumani yang juga selaku ketua panitia pengisian perangkat Desa, di dampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem), Asisten 1 Bidang Pemerintahan serta Wakil Rektor Unisbank.

(TS-CN)

Pelaku Seni Bisa Pentas, Taati Aturan ini

April, 14, 22

PATI – Cakranusantara.net| Kabar gembira buat para seniman, Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah kini telah meng kaji Nasib para seniman saat ini. Pasalnya para seniman sekarang sudah bisa pentas saat Tradisi sedekah Bumi.

Bupati Pati Haryanto saat di wawancarai seusai rapat terbatas mengatakan, Jika rapat terbatas tadi membahas beberapa bahasan kaitannya setelah Lebaran ada sedekah Bumi, Tradisi yang tidak bisa di tinggalkan oleh masyarakat maupun mereka yang punya hajat, itu kita pertimbangkan dengan batasan-batasan tertentu.

“Adapun batasan-batasan tertentu itu diantaranya adalah; Desa yang vaksinnya sudah mencapai 60%, Kecamatan juga 60%, misal ada kegiatan pagelaran wayang itu di batasi dengan durasi, untuk pentas malam di batasi sampai pukul 23.00 WIB, namun diutamakan pentas di siang hari,”Jelas Bupati. Kamis (14/04/2022).

Sedangkan untuk Dangdut “panggung besar (Raging)” masih belum boleh karena Dangdut ini masih rawan, hal ini untuk mengantisipasi penonton yang bisa menimbulkan problem.

“Yang di perbolehkan hanyalah Orgen itupun tidak di perbolehkan memakai panggung yang besar karena masih rawan,”tambahnya.

Selama ini sudah di perbolehkan namun di batasi dengan aturan, jadi kita hanya bisa mengakomodir untuk kegiatan seni itu pada acara tradisi sedekah Bumi termasuk orang yang punya hajat, itupun dengan syarat-syarat yang sangat ketat.

“Boleh mengadakan kegiatan dengan syarat-syarat itu tadi, termasuk penontonnya nanti diharapkan membawa kartu vaksin, kemudian harus prokes (Protokol Kesehatan) tidak boleh bebas seperti sebelumnya,”Harap Haryanto.

Itupun harus tetap ada izin, karna sebelumnya harus di verifikasi terlebih dahulu, benar apa tidak?, sudah sesuai dengan aturan atau belum?. Kalau tidak bisa memenuhi tetap tidak bisa mengadakan kegiatan.

“Semisal tidak ada izin dan melakukan pentas akan kami bubarkan, kemudian yang izinnya sesuai persyaratan namun kuotanya melebihi daripada izin itu akan di bubarkan, karna kita sudah berkali-kali membubarkan kegiatan semacam itu tidak hanya sekali.”Tegas Bupati.

Syukur nanti sehabis lebaran ini Covid sudah hilang malah ayem, paling tidak kita sudah memberi ruang gerak pada teman-teman pelaku seni sekalipun dibatasi kan sudah bisa pentas dengan durasi tiga Jam,”Pungkas Bupati.

(Ar-Mh-Red)