Taklimat Awal Audit Kinerja Itjenau Di Koharmatau

Juni, 5, 23

Bandung – Cakranusantara.net | Komandan Koharmatau Marsekal Muda TNI Bambang Triono, M.Tr.(Han)., didampingi para pejabat Koharmatau menerima kunjungan kerja tim Audit Kinerja Itjenau TA 2023 dalam Taklimat Awal di ruang rapat Basjir Soerya Makoharmatau Bandung, Senin (5/6/2023).

Tim Itjenau dipimpin oleh Irjenau Marsda TNI Eko D. Indarto, S.I.P., M.Tr.(Han). Turut hadir pada kegiatan tersebut Ses Itjenau Marsma TNI Ir. Nurcahyo Aloysius, Irops Itjenau Marsma TNI Basuki Rochmat, Irum Itjenau Marsma TNI Rustivo Idris Yunus, Irben Itjenau Marsma TNI Gladly Mailoa, Wadan Koharmatau Marsma TNI Joseph Rizki, serta Inspektur Koharmatau Marsma TNI Christian Syahmo, S.T.

Dalam sambutannya Dankoharmatau Marsda TNI Bambang Triono menyampaikan Wasrik rutin Irjenau ini dilaksanakan untuk mengetahui sejak dini sejauh mana kekurangan atau hambatan yang mungkin terjadi. Proses, pelaksanaan kegiatan maupun dalam pengelolaan anggaran, mengulas bagaimana kepatuhan satker dalam mempedomani aturan yang ada serta mengetahui bagaimana sistem pengelolaan anggaran telah dilaksanakan oleh para kasatker di lingkungan Koharmatau,” jelas Dankoharmatau.

Kegiatan audit juga bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi serta apakah ada penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku, untuk selanjutnya memberikan saran-saran penyempurnaan sebagai koreksi sesuai dengan batas kewenangan yang ada pada Irjenau.

Sementara Irjenau Marsda TNI Eko D. Indarto dalam sambutannya menyampaikan pada kesempatan ini, Itjenau akan melaksanakan audit di Koharmatau bukan hanya sebatas menjalankan program rutin tahunan, namun sudah merupakan tekad dari Itjenau untuk membantu entitas (Koharmatau) agar mampu melakukan tugas-tugasnya secara lebih profesional, proporsional dan mentaati aturan yang ada.

Semoga dengan adanya audit kali ini dapat membantu menemukan hal-hal dan persoalan yang menghambat tercapainya kinerja satuan, sehingga kedepannya dapat memudahkan Kotama atau satuan dalam mewujudkan tercapainya tugas pokok,” jelas Irjenau.

(Pen Koharmatau)

Apel Gelar Polisi RW, 606 Personel Polresta Pati di Sebar di 1.490 RW

Juni, 5, 23

Pati – Cakranusantara.net | Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pati akan menyebar 606 personilnya ke 1.490 RW yang tersebar di 406 desa/kelurahan di Kabupaten Pati sebagai Polisi RW. Atau dengan kata lain, setiap polisi akan mengampu 3 sampai 4 RW.

Program Polisi RW merupakan program Kabaharkam Polri sebagai wujud Binmas prediktif yang merupakan bentuk integralitas semua fungsi harkamtibmas dalam mengemban tugas sebagai pengemban Polmas dalam komunitas RW.

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama saat pimpin apel launching (peluncuran) Polisi RW di Mapolres Pati, Senin (06/06/2023), mengatakan, stabilitas keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjadi kebutuhan masyarakat yang harus diwujudkan bersama-sama. Ini sekaligus agar setiap permasalahan yang terjadi dapat direspon cepat dan diselesaikan secara bersama, dengan kehadiran Polisi RW.

“Kehadiran Polisi RW ini untuk mendekatkan Polri, masyarakat dan elemen pemerintah terkait dalam pelayanan, perlindungan, dan pengayoman, utamanya kepada masyarakat,” tuturnya.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi pembentukan Polisi RW sesuai instruksi Kapolri ini. Di antaranya, kata Kapolresta Pati, mengikis anggapan polisi berjarak dengan masyarakat, perspektif negatif masyarakat terhadap Polri dalam penegakan hukum, serta mengedepankan tindakan preemtif secara bottom up, meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat.

“Diharapkan dengan dibentukanya Polisi RW masyarakat lebih dengan dengan Polisi, sehingga dapat diambil tindakan yang tegas dan cepat untuk mengatasi sehingga tidak perlu lapor ke Polsek dan Polresta,” terangnya.

Para Polisi RW ini nantinya harus bermitra dengan masyarakat dalam mendeteksi dan mengidentifikasi pemasalahan kamtibmas di lingkungan setempat serta menemukan pemecahan masalahnya. Di sisi lain mereka juga bersama masyarakat mengatasi masalah sosial, dengan tindakan preemtip dan preventif, untuk menghindarkan masalah hukum dan ganggunan kamtibmas, serta mendukung fungsi kepolisian lainnya, untuk meningkatkan penerapan polisi masyarakat di setiap wilayah.

Apel Gelar Polisi RW, dihadiri Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro beserta pejabat Forkompimda, serta pejabat utama Polresta Pati.

(Humas/ Rmn)

Koor Parik It Koharmatau Pimpin Upacara Bendera Mingguan

Juni, 5, 23

 

Bandung – Cakranusantara.net | Personel Koharmatau baik Militer maupun Pegawai Negeri Sipil mengikuti upacara bendera mingguan di lapangan upacara Koharmatau dipimpin oleh Koor Parik It Koharmatau Kolonel Tek Sentot Pudjagiri. Senin (5/6/2023). Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat Koharmatau.

Upacara bendera mingguan rutin dilaksanakan setiap hari senin. Pelaksanaan upacara bendera berjalan dengan hikmat, diawali dengan menyanyikan lagu Mars Koharmatau, pengibaran bendera merah putih, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara dan diteruskan pengucapan Sapta Marga.

(Pen Koharmatau)

Launching Desa Sejahtera, Taj Yasin : Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan Jadi Upaya Memperkuat Ekonomi Keluarga

Juni, 5, 23

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro yang didampingi Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pati Faiza Henggar, hadiri launching Desa Sejahtera (Destara) tahun 2023.

Kegiatan yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen bersama Ketua Umum Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin, dipusatkan di Balai Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa. Minggu pagi (4/6).

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, keramahan terhadap anak dan perempuan menjadi perhatian penting, untuk mencapai desa sejahtera tersebut tentunya dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak.

“Kalau desa sejahtera, di dalamnya harus ada keramahan terhadap anak dan perempuan, dan lingkungan juga kondusif. Desa sejahtera di beberapa kesempatan saya hadir, ternyata untuk mencapai desa sejahtera di dalamnya butuh usaha, ada forum anak misalnya, terus organisasi perempuan harus terlibat semua, terang Taj Yasin.

Sementara itu Penjabat (PJ) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menuturkan, untuk menjadi desa sejahtera tentunya juga dibutuhkan perhatian khusus terhadap persoalan UMKM. Pihaknya ingin ada akselerasi dari dinas terkait dalam upaya pendampingan terhadap UMKM agar membantu penjualan produk UMKM dengan baik.

“Desa ramah anak dan perempuan ini penting. Di Desa Tluwuk ini bagaimana ramah perempuan dan anak sudah berlangsung dengan baik. Akselerasi diperlukan untuk pendampingan-pendampingan kepada pelaku UMKM selain itu perizinan juga harus ada akselerasi. Kami sudah perintahkan DinkopUMKM agar bisa memberikan pendampingan yang baik kepada pelaku UMKM,” tegasnya.

(Rmn)

Johnny G Plate Korupsi 8 T, Dr Kurnia Zakaria : Bakalkah Pengurus Partai Nasdem Lainnya Ada Yang Keseret Hukum Termasuk Surya Paloh

Juni, 4, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Sejak awal tahun 2021 masalah Tower yang berlokasi di Jl RP Soeroso No.46 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat diduga melanggar Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2,4 hanya diperbolehkan maksimal berlantai 4, tetapi Tower Nasdem dengan luas 30 ribu meter persegi berlantai 23, dan 1 lantai basement. Dengan dilengkapi lantai atap tempat pendaratan helikopter (Helipad) dengan membongkar Gedung prioritas sesuai izin DTM PTSP Provinsi DKI Jakarta tertanggal 26/01/2021 dengan pihak kontraktor PT. Wika Gedung (Persero) Tbk dan dirancang Ark Design Arshitects, Minggu (3)6/2023).

Gedung itu dirancang dan dibangun selesai pada Juli 2022, akan tetapi dapat diselesaikan lebih awal, karena proses pembangunannya menggunakan sistem 24 jam dengan 3 shift pekerja. Sehingga pada 22/2/22 sudah dapat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, sudah jelas ini melanggar Peraturan Daerah (Pemda) Provinsi DKI Jakarta no. 1 tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi, bahwa Menteng adalah Cagar Budaya dan daerah pemukiman khusus.

Dalam pelanggaran Perda ternyata Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan seperti “membiarkannya”. Oleh sebab itu, ada dugaan politik “balas budi” juga ketika Ketua Umum (Ketum) Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh pada 3 Oktober 2022 dicalonkan menjadi Calon Presiden dari Partainya, disusul 24 Maret 2023 Partai Nasdem, PKS dan Demokrat resmikan koalisi perubahan mendukung calon Presiden bersama pada tahun 2024 mendatang.

Dalam konferensi Pers Sekretaris Jendral (Sekjend) Partai PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Krisyanto membantah suami Puan Maharani HPS/Happy Hapsoro Sukmonohadi sudah terlibat terima bagi hasil Tipikor dan TPPU proyek BTS Kominfo, walaupun sebagai owner perusahaan vendor panel surya dalam proyek BTS 4G Kominfo yang saat ini lagi ramai jadi perbincangan publik.

Pembangunan tower Nasdem PT Wika Gedung (persero) Tbk, dimana anggaran rancangan dan pelaksanaan pembangunan estimasi nilai proyek 132 miliar rupiah. Dan Wika menyelesaikan Tower Nasdem sejak pembongkaran gedung prioritas dan menjadi gedung Tower Nasdem hanya 18 bulan, dengan waktu pengerjaan tiap hari 24 jam dengan menggunakan tenaga kerja yang banyak sampai dibagi 3 shift agar selesai sebelum 22/2/22 dari rencana awal pada Juli 2022.

Sehingga, dalam pelaksanaan kontruksi perlu adanya perubahan anggaran, bisa meningkat (membengkak) lipat ganda dari angka 132 miliar rupiah. Dalam hal kerugian negara proyek BTS 4G Kominfo sebesar 8,32 triliun rupiah. Dr Kurnia Zakaria menduga kemungkinan ada kucuran dana dari para petugas Partai yang menjadi Menteri untuk turut berpartisipasi dalam proyek pembangunan Tower Nasdem sebagai Kantor Pusat Partai Nasdem menjadi mewah dan memadai sebagai kantor Parpol no 5 dalam pemilu 2019 dengan suara 12.661.792 pemilih (9,05%) meningkat dari hasil Pemilu tahun 2014 hanya menduduki no 8 dengan suara pemilih 8.480.812 orang (6,72%) dengan mendapat kursi DPR-RI 35 kursi.

Sehingga wajar jika Nasdem ingin menampilkan sebagai partai besar, dengan kantor pusat yang paling bagus dengan fasilitas umum ada galery, cafe, ruang pertemuan, dan juga museum. Parkiran juga menggunakan sistem hidrolik/lift khusus barang untuk kendaraan hingga memperbesar kapasitas parkiran. Sedangkan dari lantai 7 hingga lantai 23 digunakan sebagai Kantor Pusat Partainya bersama Organisasi dan Ormas atau Sayap Partai.

Biaya pembangunan Tower Nasdem bisa dimungkinkan jika ada setoran dari Menteri Kominfo Johnny G. Plate untuk partisipasi kader dan kewajiban konsekuensi sebagai Menteri yang diajukan kepada Presiden terpilih hasil Pilpres tahun 2019 yang lalu. Disini ada indikasi sebagian uang hasil korupsi dari proyek BTS 4G Kominfo sebesar 8,32 triliuan rupiah masuk partai yang digunakan untuk membuat Tower Nasdem tersebut, dan dana persiapan paska Pemilu 2024 nanti paling sedikit sebanyak 15 miliar rupiah, hingga ratusan miliar rupiah, atau bahkan trilyunan rupiah. Diduga ada kaitannya dengan dana untuk Pilpres bagi Capres Anies R Baswedan yang diusung dari Partai Nasdem, bisa diketahui ataupun tidak diketahui, apalagi Johhny Plate adalah Sekjen Partai Nasdem baik oleh Surya Paloh maupun Anies sendiri.

Kurnia meminta pihak Penyidik Jampidsus Kejagung agar periksa Bendahara Partai dan Pimpinan Proyek pembangunan Tower Nasdem, untuk mencari barang bukti pendukung apakah memang ada kucuran dana hasil korupsi proyek BTS 4 Kominfo tersebut, yang nilai proyeknya lebih dari 11 triliun rupiah, tetapi dikorup 8,32 triliun rupiah. Nilai proyek sesungguhnya hanya 24-27% dari nilai anggaran.

Dugaan Tipikor yang dilakukan Johnny G. Plate dimana ada 580 juta lebih yang diterima adik Menteri sebagai Staf Ahli/Aspri dan permintaan Johnny G. Plate meminta fee 500 juta rupiah perbulan dari Pimpinan Bakti Kominfo. Dari proyek multiyears tahun 2021 ditarget 4.200 BTS hanya mampu dibangun 957 tower BTS yang belum berfungsi, dengan kucuran dana sudah 10 triliun rupiah dari nilai proyek 28 triliun rupiah.

Sedangkan dalam tahun 2023 ada 15 triliun untuk pembuatan Satelit Satria-1 yang dibuat oleh Konsorsium Satelit Nusantara, bekerjasama dengan Thales Alenia Space asal Perancis dan akan diluncurkan orbitnya menggunakan Roket Falcon-9 miik Elon Musk Space X. Andaikan satelit Satria-1 diluncurkan Juni 2023 ini dan tidak dapat dipakai maka akan sia-sia Satelit Satria-1 yang seharga 545 juta dollar Amerika Serikat, hanya bisa dipakai maksimal 15 tahun saja.

Proyek ini dirancang untuk Bancakan, diduga memang sudah direncanakan sejak awal, yang bisa untuk dinikmati banyak pihak terkait, walaupun nantinya sulit untuk dibuktikan. Mungkin sudah ada indikasi kuat dari Ditjampidsus mencari bukti di Kantor Partai Nasdem, paling tidak di ruang Kesekjenan dan Keuangan Partai dalam gedung Tower Nasdem. 2 Sekjen Nasdem ditangkap karena bermasalah dengan hukum, dulu Patrice Rio Capella, sekarang Johnny G. Plate,” tutup Dr Kurnia Zakaria yang juga pakar hukum dan Dosen pada UI seusai mengungkapkan semuanya.

(Rmn)

Inspektorat Pati Larang Bawa HP, Om Bob Angkat Bicara Perkara Desa Karaban

Juni, 4, 23

Pati – Cakranusantara.net | Inspektorat berikan tanggapan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran desa yang sempat ramai pada beberapa waktu yang lalu. Ironisnya, tidak boleh membawa Handphone (HP), Minggu (4/6/2023).

Penjabat (PJ( Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro melalui Inspektur, Agus Eko Wibowo pada Rabu (17/5/2023) menyampaikan, bahwa terkait permohonan keterangan data atas dugaan pelanggaran penyalahgunaan anggaran pendapatan asli desa (PADes) dan dana desa (DD) berjumlah hingga milyaran juta rupiah yang dilakukan oleh salah satu Oknum Kades di Kabupaten Pati tersebut sudah selesai.

“Dengan cara mengembalikan uang ke kas Pemerintahan dan memang dikembalikan uang,” jelas Inspektorat pada beberapa waktu yang lalu.

Namun berapanya, uang yang di kembalikan ia tidak bisa mengutarakannya, dalam pengembaliannya juga ada surat pertanggung jawaban (SPJ) nya.

“Perkara tersebut sudah selesai, kenapa masih di pertanyakan lagi,” pungkasnya.

Baca Juga : Ini Jawaban Kejari Pati Terkait Penyalahgunaan Anggaran Desa Karaban, Sudah RJ

Baca Juga : Coming soon, Kasus Dugaan Tipikor Rehabilitas Pasar Desa Karaban

Baca Juga : Penghitungan Pasar Desa Karaban Selesai, DPUPR Belum Serahkan ke Kejaksaan

Ironisnya, saat dikonfirmasi pihak Inspektorat tidak memperbolehkan membawa HP kedalam ruangan. Hal itu sangat disayangkan, dan itu juga menciderai tugas jurnalis, karena sebetulnya HP adalah sebuah alat bagi awak media untuk merilis sebuah berita.

“HP merupakan alat nomor satu untuk mereka yang profesi jurnalis, kegunaannya untuk merekam, mengambil video hingga mengambil gambar yang bakal dijadikan DP dalam menerbitkan sebuah berita, sekaligus sebagai alat bukti,” ungkap Slamet Widodo, salah satu pakar hukum yang ada di wilayah Kabupaten Pati yang akrab disapa Om Bob.

Dengan demikian, Inspektorat tidak memahami akan apa peran dan tugas seorang jurnalis yang sebenarnya. Karena disini institusi Inspektorat seakan mengebiri tugas awak media.

“Berarti di wilayah Indonesia, khususnya Pati, Jawa tengah, selain mengebiri awak media juga mengebiri hukum. Untuk sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh siapa saja (pejabat) berbentuk korupsi hingga ratusan juta rupiah, asalkan uang sudah di kembalikan maka proses hukumnya bisa berhenti dan tidak ada sanksi apapun,” paparnya.

Khusus di Pati sendiri, ada dugaan indikasi memperbolehkan pada Oknum-Oknum Kades untuk melakukan korupsi, asalkan tidak ketahuan dan bisa mensiasati serta berkoordinasi dengan para oknum yang berkompeten dalam menangani audit dan lainnya.

“Apabila ketahuan tinggal di kembalikan sudah beres, istilah jawanya hukum itu hanya ‘emut emut gulo‘ inilah yang menyebabkan praktik korupsi semakin merajalela. Karena tidak ada penegakan hukum yang benar dan tegas, padahal namanya hukum di negara hukum itu ‘equal be for the low‘,” tegasnya.

Kalau memang begitu, tidak bakal ada Kades yang takut untuk melakukan pelanggaran hukum utamanya perkara Tipikor (memperkaya diri), karena jika tidak diketahui mereka pasti akan aman-aman saja.

“Meskipun sudah diketahui saja, mereka cukup mengembalikan kerugian negara, dan itupun bisa diatur oleh Oknum-oknum pihak terkait untuk meminimkan perhitungannya. Bisa dilakukan dengan main mata ‘bagianku piro‘,” candanya.

Sementara, untuk kejaksaan, perkara Tipikor kok bisa di restoratif justice (RJ). Itu dengan siapa, hal yang patut dipertanyakan adalah ia mendapatkan pengondisian berapa?.

“Kalau tidak ada itu, sudah bisa dipastikan prosesnya tetap masih berjalan. Karena perkara desa Karaban sudah diketahui dengan jelas jika merugikan negara,” tandasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, tim investigasi dilapangan masih terus mengembangkan berita ini, dan berita terkait lainnya.

Bersambung

(Tim)

Ini Jawaban Kejari Pati Terkait Penyalahgunaan Anggaran Desa Karaban, Sudah RJ

Juni, 4, 23

Karaban
Aulia Kantor Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jateng

Pati – Cakranusantara.net | Surat konfirmasi atas dugaan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh Kades Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati pada tahun lalu yang dilayangkan pada minggu lalu, tim awak media mendapatkan jawabannya.

Tim media pada Senin (30/5/2023) kembalai mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati guna mendapatkan jawaban tersebut, yang ditemui oleh Kasi Pidsus serta Penyidiknya (Fandi) di ruang tunggu (ruang tamu).

Kasi Pidsus, Erwin  mengatakan, sebagai perwakilan dari Kejari Pati mengatakan, bahwa permasalahan yang ada di Desa Karaban tersebut pada waktu itu, dan ia belum masuk serta baru menjabat di Kejari Pati, untuk itu belum mengikuti menangani permasalahan itu.

“Maka untuk menjelaskan informasi terkait itu, saya serahkan kepada yang membidangi yakni Penyidik Kejari (Fandi),” jelasnya.

Selanjutnya Fandi menyampaikan,  jika waktu itu tim kami sudah melakukan penyelidikan ternyata disitu di Desa Karaban, tim audit Inspektorat juga melakukan investigasi sendiri dan kita barengan itupun saya tidak tahu, tapi inikan sudah ada Memorandum off Understanding (MoU) dengan Mendagri, Kejaksaan serta Polri.

“Kami dalam melakukan tahap Penyelidikan juga sudah investigasi ke Negara dan meminta bantuan DPUPR untuk menghitungkan kerugiannya, dan kerugian setelah di hitung dari Pihak PU menemukan kerugian sebesar 150 juta rupiah, itu dari anggaran DD dan PAD kalau tidak salah,” ungkap Fandi.

Selain hal itu, Fandi juga menjelaskan, bahwa permasalahan tersebut sudah lama dan apabila ingin mengetahui tinggal buka di goegle nanti pasti muncul.

“Kasus itu sudah selesai, dengan cara RJ (Restoratif Jastice ) dan kami sudah menghentikan perkara itu,” tambahnya.

Waktu itu, kerugian negara sudah di kembalikan dengan jumlah tersebut sesuai dengan kerugian, dan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sendiri sudah menyerahkannya kepada pihak Kejari.

“Kemudian pihaknya sudah menghentikan penyelidikan perkara itu, karena kerugiannya sudah di kembalikan ke Negara, maka dari itu pihak kami sudah tidak bisa melanjutkan perkara yang sudah selesai,” tandasnya.

Gambar hanya pelengkap bahan berita

Bersambung
(Tim)

Gratifikasi Mantan Bupati Sidoarjo Ternyata Dari Bos Maspion Grup dan Kopi Kapal Api

Juni, 3, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Pada 7 Januari 2020 yang lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bupati Sidoarjo disinyalir terima suap dan gratifikasi dari sejumlah Kepala Dinas (Kadin) dan Kepala Bagian (Kabag) Pemda Kabupaten Sidoarjo bersama para pengusaha pemberi suap dalam proyek Infrastuktur, Sabtu (3/6/2023).

Bupati Sidoarjo, Saifullah menjabat dua periode, pertama tahun 2010-2015 dan kedua 2016-2021. Saat sidang di Pengadilan Negeri Surabaya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman selama 4 tahun penjara kepada Saifullah, dan Majelis Hakim pada bulan Oktober 2020 memutuskan hukum (vonis) selama 3 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah, atau subsider 6 bulan kurungan dalam kasus tersebut.

Terbukti dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 11 UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh Ketua Majelis Hakim, Cokorda Gede Arthana, SH., dan ditambah membayar uang pengganti sebesar Rp 550 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam kasus OTT pada 7/1/2020 disita barang bukti berupa uang sebesar Rp 1,8 miliar. Selain itu terdakwa lainnya, Yudi divonis hukuman 2 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan, Sunarti Setyaningsih alias Naning mantan Kadis DPUPR Pemkab Sidoarjo divonis 1,5 tahun (18 bulan) penjara dan denda 100 juta rupiah subsider 6 bulan penjara. Dan terdakwa lainnya Sanadjihitu divonis 2 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan.

Kemudian terdakwa Saifullah mengajukan banding ke PT Surabaya Jawa Timur dan hukuman berkurang satu tahun menjadi 2 tahun penjara, sehingga sekarang sudah menjalani vonis hakim dan baru bebas pada 7/1/2022 dari Lapas Kelas 1 Porong Surabaya. Namun Saifullah kembali ditahan di Rutan KPK sejak 7/3/2023. Sedangkan, terdakwa lain salah satu pengusaha Ibnu Gofur memberi suap 350 juta rupiah kepada mantan Bupati divonis 20 tahun penjara.

Dalam perkara kedua Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Gratifikasi pada mantan Bupati Sidoarjo 2 periode (2010-2021) berhasil disita barang bukti uang kas sebesar 5,6 miliar rupiah dan 64 ribu dollar Amerika Serikat, 10 buah tas merek Tumi. 1 tas merek Louis Vutton, 4 unit HP Iphone 7, 1 unit HP Iphone MT562Z, 3 keping emas 50 gram dan 25 gram, biasanya Bupati menetapkan tiap Kadin dan Kabag untuk menyerahkan upeti yang ditentukan per periode, jual beli jabatan, hadiah ulang tahun, bantuan dana kepada Tim Deltras Sidoarjo via Bupati, THR Bupati, Wakil Bupati dan Sekda, uang komisi (fee) tender proyek sebesar 3-5% dari nilai proyek, juga fee terhadap perjanjian peralihan tanah di Grogol Hilir.

Dalam perkara Gratifikasi itu terdapat bukti, bahwa Saifullah terima uang sebesar 1,5 miliar rupiah dari bos Maspion Grup (Dirut PT Indal Aluminium Industry Tbk, Alim Markus) dan bos Kopi Kapal Api (Dirut PT Santos Karya Abadi Kopi, Soedomo Margonoto).

Alim Markus kelahiran 24 September 1951 selain owner Maspion yang berdiri sejak 1971 dengan modal kursus manajemen di Pan Pasific Managemen Taiwan, ia pernah menjadi Wakil Ketua Kadin Jawa Timur saat Presiden Gus Dur 1999-2001, pernah menjadi anggota Dewan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), lalu menjadi Konsul Dagang RI di Kanada di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

Alim Markus diperiksa sebagai saksi di KPK pada Rabu 24/5/23, sedangkan Soedomo Margonoto owner Kopi Kapal Api diperiksa sebagai saksi oleh KPK Senin 22/5/23 lalu.

Dalam modus operandi Gratifikasi para pejabat negara menurut Dr Kurnia Zakaria berpola pada :

1. Pemberian hadiah barang atau uang sebagai ucapan terima kasih.

2. Bantuan biaya perkawinan maupun syukuran, acara ulang tahun keluarga pejabat, acara kepentingan Pemda/ Institusi maupun Partai Politik (Pemda) atau Ormas pendukung utama pejabat negara/ pemda sebagai tanda silahturahmi.

3. Pemberian tiket maupun uang saku perjalanan dan/atau akomodasi untuk perjalanan dinas maupun liburan pejabat negara.

4. Pemberian fasilitas akomodasi dan souvernir maupun biaya “entertain’ pejabat selama kunjungan tugas ke daerah maupun perjalanan dinas.

Suap sesuai UU No.11 Tahun 1980 merupakan tindakan memberi atau meminta uang dan barang dari pemberi suap dan penerima suap. Tindakan suap dapat terjadi apabila ada transaksi antara kedua belah pihak. Gratifikasi sesuai UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.20 Tahun 2021 berupa tindakan yang bertujuan untuk mempermudah pengguna jasa. Gratifikasi bisa diterima melalui sarana elektronik maupun langsung bisa diterima di dalam negeri maupun di luar negeri. Suap terjadi jika pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar dipercepat proses pelayanan.

Sebaliknya, pemerasan jika petugas pelayanan aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa. Uang Pelicin adalah gabungan dari suap dan pemerasan. Gratifikasi terjadi jika pihak puncak Revolusi pengguna layanan memberi sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran atau transaksi apapun, tapi pemberi memberi kesan kepada petugas layanan agar di kemudian hari pengguna jasa dapat dimudahkan istilahnya “balas budi’ jika ditagih.

Dalam UU No. 31 tahun 1999 suap diatur dalam pasal 5, sedangkan gratifikasi diatur dalam pasal 12. Hal pelanggaran UU TPPU No. 8 tahun 2010 perubahan ketiga UU No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah UU No. 25 tahun 2003 diawali dengan Tipikor maupun Tindak Pidana Khusus (Tipisus) lainnya dan Tindak Pidana Umum (Tipidum) dalam KUHP, dimana ada hasil dari 36 kejahatan sebelumnya.

Sejarah perkembangan pemahaman peranan hukum di Indonesia cukup unik. Presiden pertama, Ir. Soekarno secara tegas menolak peranan sarjana hukum karena dianggap menghalangi Revolusi, tetapi cukup membutuhkan 10 pemuda teknik untuk ‘menggebrak dunia”. Presiden kedua, Jendral Soeharto hingga Presiden ke tujuh Ir. Joko Widodo sudah memahami peranan hukum dalam pembangunan nasional. Namun belum menyentuh realita kebutuhan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi warga negara Indonesia, kecuali demi kekuasaan. Dalam kenyataan hukum dinomor duakan dari pada pembangunan ekonomi dan proyek infrastruktur, hukum dipakai bila ada efek negatif atau kerugian negara dari kebijakan ekonomi nasional maupun daerah yang dinilai merugikan rakyat,” hal itu semua diungkapkan oleh Dr. Kurnia Zakaria selaku pakar hukum dan juga Dosen pada Universitas Indonesia.

(Rmn)

Meriahnya Sedekah Bumi di Desa Jimbaran Kayen, Warga Berebut Gunungan

Juni, 2, 23

Pati – Cakranusantara.net | Ribuan Warga berebut puluhan gunungan hasil bumi pada acara sedekah bumi di Desa Jimbaran, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, dengan harapan mereka mendapatkan berkah.

Puluhan gunungan berisi hasil bumi dikirab keliling Desa saat acara sedekah bumi. Kirab gunungan dimulai dari Kantor Kepala Desa, kemudian gunungan itu dikirab keliling Desa.

Suasana berlangsung meriah karena saat iring-iringan di sertai musik sound. Titik finisnya berada di punden makam Mbah Simbar Joyo/Sumber Dodo.

Terlihat, gunungan diletakkan berjajar di depan pelataran punden. Setelah didoakan oleh Mbah Modin Nur Kamim gunungan tersebut menjadi rebutan warga.

Warga berebut gunungan yang berisi hasil bumi, mulai dari nasi berkat hingga buah-buahan. Salah satu warga, akrap di sapa Jamiah Dk Karang genen mengaku ikut berebut gunungan karena meyakini bakal mendapat berkah.

“Tadi ikut berebut gunungan, ini dapat nasi berkat, semoga rezeki lancar, usaha lancar,” kata Siti kepada wartawan di lokasi.

Di lokasi yang sama, Kepala Desa Jimbaran, Styo agung mengatakan kirab puluhan gunungan ini dalam rangka sedekah bumi warga Desa Jimbaran kec Kayen. Menurutnya, sedekah bumi ini merupakan bentuk syukur atas hasil panen yang melimpah.

Sementara Hadir Juga H. Hardi Ketua DPC juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati dari Partai Gerinda  mengungkapkan, Ritual tahunan dalam rangka sedekah bumi, ini dan merupakan rasa syukur warga Desa Jimbaran kec Kayen atas karunia nikmat yang diberikan ALLOH SWT
Semoga Ditahun berikutnya lebih meriah lagi dan diberikan rezeki melimpah bagi masyarakat,” dia melanjutkan.

H. Hardi mengatakan puluhan gunungan hasil bumi yang dikirab hari ini. Masing-masing berasal dari perwakilan rukun tetangga (RT), lalu ada DPD, perwakilan perangkat dan kepala desa. Gunungan itu dikirab dari Kantor Kepala desa menuju punden Sumber Dodo.

“Diarak keliling desa, keliling dari Kantor Kepala desa keliling desa menuju punden Makam Mbah Simbar Joyo/Sumber Dodo,” pungkasnya.

(Ts)

Peringati Hari Lahir Pancasila, Pj Bupati Pati Bagi-Bagi Bendera

Juni, 1, 23

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati memimpin upacara dalam rangka Hari Lahir Pancasila di Halaman Setda Kabupaten Pati, Kamis (1/6/2023).

Upacara tersebut juga turut dihadiri Forkopimda, Sekda Pati, para perwakilan OPD, ASN, perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan perwakilan sekolah.

Dalam amanatnya, Pj Bupati Pati mengatakan bahwa momentum ini sebagai refleksi guna mengingat kembali sejarah hari lahir Pancasila.

Sejak kelahirannya, sambung Henggar, Pancasila telah mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, yang oleh Panitia 9 kemudian disepakati menjadi rumusan final pada 18 Agustus 1945.

“Rumusan Pancasila yang dipidatokan oleh Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tersebut merupakan satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai ideologi negara yang harus diketahui dan dipahami oleh generasi penerus bangsa”, ujarnya.

Generasi penerus bangsa yang dimaksud, imbuh Pj Bupati, utamanya ialah para generasi muda yang kelak akan melanjutkan estafet pembangunan.

“Bahwa kemerdekaan yang diperoleh dan dapat dinikmati hingga saat ini bukanlah diraih secara instan dan mudah. Namun melewati serangkaian perjuangan yang panjang”, tuturnya.

Kegiatan upacara pun kemudian diakhiri dengan pembagian bendera merah putih oleh Pj Bupati Pati didampingi Forkopimda, kepada para perwakilan OPD dan komandan tiap pasukan peserta upacara yang meliputi Polri, TNI dan Ormas.

(Rmn)