Material Ilegal, Proyek Peninggian Lapangan Desa Gempolsari Tidak Sesuai Spesifikasi

Juli, 12, 23

Pati – Cakranusantara.net | Pemerintah terus mendukung pengembangan sepak bola Indonesia melalui penerapan sport science, pembangunan infrastruktur, serta program berkelanjutan dan jangka panjang.

pembangunan infrastruktur yaitu salah satunya training camp yang ada di IKN (Ibu Kota Nusantara) yang di mana pemerintah memberikan tanah dan membangun infrastruktur dasar,Namun sayang hal itu, justru disalah gunakan oleh oknum – oknum tikus birokrat yang tidak bertanggung jawab menjadikan anggaran yang digelontorkan guna pembangunan lapangan sepak bola dijadikan ajang memperkaya diri korupsi berjamaah.

seperti halnya yang terjadi didesa Gempolsari Kec.Gabus Kab.pati.Program kegiatan Peninggian lapangan sepakbola yang bersumber dari anggaran Bantuan Keuangan Kabupaten Pati melalui program yang diusung dari dewan DPRD kabupaten Pati Ansori, yang dikerjakan Tpk (team pelaksana kegiatan) desa dicurigai carut marut pengerjaannya tidak sesuai spesifikasi dan diduga gunakan Matrial dari tambang galian c tidak berijin.

berdasarkan dari hasil konfirmasi awak media Jumat,7/72023 TPK (team pelaksana kegiatan) Desa Gempolsari menuturkan,”dalam hal ini saya tidak tahu menahu masalah pekerjaan, justru saya tidak akan menandatangani pekerjaan lapangan tersebut,”
Karena tidak sesuai RAB didalam Rab tertulis Padas sedangkan material menggunakan urukan tanah sebagian yang di peroleh dari desa degan.” Terang Tpk Gempolsari

Menanggapi hal itu, Ibnu Khaldun, SH, MH selaku penasehat hukum team media saat dimintai tanggapan mengatakan, saya mengapresiasi teman media yang sudah melakukan investigasi dilapangan secepatnya saya akan mengirimkan somasi dengan tembusan Inspektorat Kejari Pati dan instansi yang membidangi lainnya.

dalam hal ini perusahaan konstruksi maupun perorangan yang membeli meterial tambang galian C ilegal dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ambang ilegal itu sama halnya dengan membeli barang curian atau bisa disebut penadah. Hal tersebut diungkapkan Ibnu Khaldun, menanggapi adanya aktivitas penambangan Galian C diduga ilegal di wilayah Kabupaten Pati.

“Tidak hanya pelaku pemilik galian C yang bisa dipidana, tapi juga para penadah yang membeli hasil galian C ini. Karna apa, galian C inikan ilegal, otomatis barang yang dihasilkan juga ilegal. Sesuai dengan pasal 480 KUHP, barang yang dibeli atau disewa dari hasil kejahatan itu dapat dipidana. Nah itulah katagori dari penadah,”kata Ibnu Khaldun.

Advokat yang dikenal tegas itu menuturkan, jika ada indikasi suatu proyek pembangunan menggunakan material dari penambangan galian C ilegal, maka kontraktornya dapat dipidana. Ibnu menerangkan, perorangan ataupun perusahaan yang mengerjakan proyek pemerintah haruslah menggunakan material tambang galian C yang legal atau memiliki izin resmi.

“Mengacu pada pasal 480 KUHP, ancaman hukuman bagi penadah itu bisa 4 tahun kurungan penjara, penambangan galian C tanpa izin resmi merupakan tindak pidana, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

“Pada pasal 158 pada UU nomor 3 tahun 2020 disebutkan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin resmi bisa dipidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp.100 miliar.

pasal 158 UU Nomor 3 tahun 2020 tetang Minerba itu bisa menjerat pelaku penambangan tanpa izin resmi oleh badan usaha yang berbadan hukum ataupun perorangan.

(Hingga berita ini diterbitkan, Kades Gempolsari belum bisa dikonfirmasi guna mendapatkan informasi lebih lanjut).

(Bi)

Banyak Pejabat Purnatugas, Pemkab Pati Gelar Uji Kompetensi

Juli, 11, 23

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati, membuka kegiatan Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Talent Scouting Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Kantor BKPP Kabupaten Pati.

Menurut Pj Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro, Ujian ini dilatarbelakangi banyaknya pejabat yang akan memasuki masa purnatugas, yang nantinya berdampak pada banyaknya posisi kosong pada jabatan administrator dan pengawas.

“Kalau tidak salah di beberapa OPD dan kecamatan banyak yang kosong, jadi tentunya saya ingin Bapak/ Ibu sekalian serius untuk menghadapi tes pada hari ini, agar tidak ada lagi istilah tes abal-abal karena semuanya sudah sesuai kriteria yang ditetapkan oleh tim seleksi,” ungkapnya.

Lebih lanjut Henggar mengatakan, bahwa total peserta yang akan mengikuti ujian itu sebanyak 438 orang. Ia juga menjelaskan, bahwa para peserta sebelumnya sudah melalui tes CAT dan tes uji kompetensi teknis, untuk selanjutnya mengikuti ujian tahap terakhir.

“Saya ucapkan selamat kepada Bapak /Ibu yang sudah melalui dua tahapan sebelumnya dan mudah-mudahan pada kesempatan hari ini semuanya diberi kemudahan dalam menyelesaikan ujian yang terakhir dengan baik,” sambungnya.

Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Sekda, Inspektur Daerah, dan Tim Penguji UNS ini, Kepala BKPP Kabupaten Pati, M. Saiful Ikmal membenarkan bila pelaksanaan kegiatan ini memang ditujukan untuk mendapatkan PNS terbaik yang memiliki kompetensi unggul, profesional dan berintegritas.

“Kegiatan uji tersebut, akan dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 11-13 Juli 2023, ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS Surakarta,” terang Ikmal.

(Rmn)

DPRD Pati Tanggapi Fenomena Money Politik dan Black Campaign

Juli, 11, 23

Pati – Cakranusantara.net | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Narso menanggapi fenomena Money Politic (politik uang) dan Black Campaign (kampanye hitam) yang biasa terjadi saat Pemilihan Umum (Pemilu).

Menurutnya, jika masih ada peserta Pemilu yang menggunakan strategi pemenangan terlarang, dapat menciderai pesta demokrasi 4 tahunan ini.

“Money Politik dan Black Campain keduanya kan sudah secara eksplisit di peraturan perundangan kita sudah jelas dilarang,” ujar Narso belum lama ini, Selasa (11/7/2023).

Anggota komisi B ini menjelaskan, sudah jelas Money Politik atau politik uang dilarang dalam kontestasi politik. Bahkan, telah tercantum dalam Pasal 73 ayat 3 Undang-undang No.3 tahun 1999.

Apalagi jika kontestan politik menggunakan kampanye hitam, dengan cara membuat suatu isu atau gosip sebagai serangan terhadap lawan politik. Hal ini menurutnya sangat tidak sehat, dan dikhawatirkan merusak system demokrasi negara.

Untuk itu, Narso mengajak semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu untuk bekerjasama menerapkan asas penyelenggaraan Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjudil).

Tentunya, peranan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai komponen terpenting dalam Pemilu sangat didorong oleh politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

“Kita semua pihak yang terlibat dalam kontestasi politik, mulai dari partai politik, KPU sebagai penyelenggara, maupun para pengawas atau Bawaslu dan pihak keamanan bisa bersama-sama untuk menegakkan luberjudil,” imbuhnya.

Kendati demikian, menurut Narso sulit untuk menghilangkan secara keseluruhan Money Politik dan Black Campain dalam Pemilu. Mengingat masih banyak masyarakat yang tidak perduli dengan resiko dari tindakan tersebut.

“kita tidak mungkin untuk mengeliminasi semuanya sampai nol, tidak bisa. Setidaknya bisa ditekan agar money politik dan Black Campain berkurang,” pungkasnya.

(Roys)

Serah Terimakan Hasil Bedah Rumah, Kombes Pol Andhika Bayu Andhittama Sebut Ini Momentum Hari Bhayangkara

Juli, 11, 23

Pati – Cakranusantara.net | Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pati serah terimakan bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam rangka hari Bhayangkara ke-77 Polri di Desa Regaloh, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati.

Kades Regaloh, Rumijan mengucapkan terimakasih kepada Polri, khususnya Kapolresta Pati dan pada umumnya seluruh jajaran Polresta Pati yang telah memberikan bantuan bedah Rumah ini.

“Mewakili pemilik rumah, Parjo, yang rumahnya telah selesai dibangun. Dan hari ini secara simbolis telah di serah terimakan kepada pemiliknya, ia juga berharap pada tahun depan warganya bisa mendapatkan bantuan seperti ini lagi,” ucapnya.

Rumijan juga mendo’akan, agar karir Kapolresta Pati, Kombes Pol Andhika Bayu Andhittama bisa berkembang pesat, segera bisa menjadi Irjend, begitu juga dengan Wakapolresta, AKBP Mario Dandy segera menjadi Kombes.

“Ia mengaku senang dan mendo’akan keduanya agar segera naik pangkat, seperti halnya Jenderal yang lainnya, dan hal itu bukanlah suatu hal yang mustahil jika tuhan sudah menghendakinya,” do’anya.

Sementara itu, Kapolresta Pati mengungkapkan, bahwa kegiatan bedah Rumah ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari Bhayangkara yang ke-77 pada 1 Juli 2023 yang lalu.

“Andhika merasa bahagia, karena pada saat momentum peringatan hari Bhayangkara bisa turut membantu membangunkan rumah untuk warga Dukuh Loji, Desa Regaloh RT 3/6 ini,” ungkap Kombes Pol Andhika Bayu Andhittama.

Selain itu, pihaknya juga telah membangunkan Sumur Bor yang berada di wilayah kecamatan Jakenan. Serta kegiatan sosial lainnya pada sejumlah wilayah di Kabupaten Pati.

“Tak hanya bedah Rumah, dalam momentum peringatan hari Bhayangkara tahun ini juga banyak kegiatan sosial yang sudah dilaksanakannya, semoga semua itu bisa bermanfaat bagi masyarakat,” harap Kapolresta Pati.

Pemilik Rumah, Parjo mengucapkan, terimakasih banyak kepada Polri, utamanya Kapolresta Pati, yang sudah berkenan membangunkan rumahnya.

“Sehingga ia bisa memiliki rumah baru untuk ditempati. Meskipun Parjo disitu tinggal sendirian, namun tetap bersyukur,” tutur Parjo yang tinggal seorang diri dirumah barunya tanpa adanya seorang istri.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan kunci secara simbolis oleh Kapolresta Pati kepada Parjo (pemilik rumah) yang disaksikan oleh jajarannya, serta Kapolsek Tlogowungu, Iptu Munjahid serta pemotongan pita.

(Rmn)

Riyanta Ajak Media Dan LSM Serta Masyarakat Awasi Pemilu 2024

Juli, 11, 23

Pati – Cakranusantara.net | Riyanta, Anggota DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia) Komisi 2, bersama Bawaslu Daerah, Provinsi dan Pusat melaksanakan Giat Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Joglo Aspirasi Riyanta, dan di hadiri 29 ranting, Se-kecamatan Pati, 10 pengurus PAC Pati kota, 6 satgas, sejumlah partisipan dan pendukung Riyanta, Selasa (11 Juli 2023).

Riyanta, Anggota DPR RI menyampaikan, hari ini, Bawaslu Nasional bersama DPR-Ri Komisi 2, melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan Pengawasan Penyelenggara’an Pemilu Umum tahun 2024.

“Seperti yang kita tahu, intinya kami dari Komisi 2, mewakili DPR RI maupun dari Bawaslu Nasional, itu berharap teman-teman Media, LSM bersama masyarakat untuk bisa membatu penyelenggara pemilu agar berjalan dengan baik, jujur, adil dan bisa di pertanggung jawabkan,” katanya.

Jangan ada lagi, satu manipulasi-manipulasi, atau penekanan terhadap pemilih untuk memilih salah satu calon, jadi intinya masyarakat pemilih, dikasih satu pemahaman agar lebih bisa memahami dengan cerdas agar bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan yang diharapkan.

“Pemilu itu harus membangun stabilitas, baik stabilitas politik, keamanan dan sosial, karena ini proses pergantian kekuasaan 5 tahunan, biar ini dapat berjalan biasa-biasa saja, dengan normal dan setelah pemilihan kita bangun lagi satu kerukunan, satu gotong royong sesuai prinsip-prinsip Pancasila,” ungkapnya.

“Saya juga berpesan kepada Bawaslu tegakkan hukum, secara regulasi mereka tugasnya sebagai pengawas, siapa yang melanggar, satu misal seperti money Politik harus ditindak dan di proses, kalau terbukti biar DKPP yang memberikan sanksi seperti diskualifikasi,” harapnya.

(Tejo)

Ketua DPRD Pati Dorong Pemerintah Fokus Siapkan Pileg

Juli, 11, 23

Pati – Cakranusantara.net | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menilai pemerintah harus fokus pada pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg), ketimbang persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 mendatang.

Hal ini lantaran jadwal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang lebih mendahulukan Pileg daripada Pilkada.

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin pun mendorong agar dalam pelaksanaan Pileg nanti bisa berjalan dengan lancar, jujur, adil, dan tentunya damai. Disertai dengan asas demokratif, dan tidak menimbulkan perbedaan pendapat yang dikhawatirkan terjadi gejolak di masyarakat.

“Kita mikir Pileg dulu saja, yang penting Pileg ini terlaksana dengan jujur, adil, damai, dan bisa berjalan dengan lancar, itu tujuan kita. Demokrasi bisa berjalan damai. Kalau soal Pemilu itu kan setelah Pileg nanti,” ucap Ali Badrudin belum lama ini, Selasa (11/7/2023).

Dijelaskan, saat ini Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang akan ikut serta dalam Pemilu masih menunggu instruksi dari masing-masing partai. Baru kemudian, akan memperebutkan kursi DPRD Pati.

Disinggung soal mekanisme pelaksanan Pemilu, politisi dari PDI-P ini menegaskan hal tersebut adalah wewenang pemerintah pusat melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagai badan legislatif tingkat daerah, dirinya beserta anggota DPRD Pati yang lain hanya mengikuti anjuran di tingkat atas. Kendati demikian, Ali berharap Pemilu 2024 nanti dilakukan secara proposional terbuka, sehingga pemilih bisa langsung memilih secara langsung.

“Siap maju atau tidaknya tergantung perintah partai nanti, kita belum tahu. Kita ini tidak tahu, Pemilu Proporsional Tertutup ataupun terbuka itu kan kewenangan MK bukan kewenangan kita. Dan kita yang di bawah ini mengikuti yang di pusat, dan mudah-mudahan terbuka,” tutupnya.

(Roys)

Pekerjaan P3-TGAI Desa Tamansari Tidak Sesuai Spesifikasi, Agar Bisa Untung Banyak

Juli, 10, 23

Infrastruktur
Pekerjaan P3-TGAI Desa Tamansari, Kecamatan Tlogowungu tahun 2023

Pati – Cakranusantara.net | Pembangunan P3-TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi) di Desa Tamansari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati diduga dijadikan ajang untuk Bancakan, demi mengeruk keuntungan lebih oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Senin (10/7/2023).

Data yang dihimpun media ini, menemukan proyek berasal dari Yanto (Bayan Desa Ngepungrojo, Kecamatan/ Kabupaten Pati), dalam pelaksanaan pengerjaannya terkesan asal-asalan (asal jadi /asal ada bentuk fisiknya) disinyalir tidak sesuai spesifikasi. Hal itu dibuktikan pengerjaannya tidak ada dudukannya.

Mandor pelaksana, Mat saat dikonfirmasi di lokasi mengaku kalau sebagian pekerjaan itu memang tidak di keruk, dan memang di RAB nya harus di duduk semua.

Gambar
Perhatikan gambar pada bagian paling bawah

“Kalau sore dibuat lewat aliran petani, makanya sebagian ‘dikeruk’ dan ada yang tidak, yang keras batunya hanya saya taruh, dan yang tidak keras diduduk,” ungkapnya.

Ia juga mengutarakan, kalau Ketua Kelompoknya itu Ngatuwi. Saat disinggung nomer Hand Phone nya, ia menjawab, tidak punya.

“Meskipun mandor, untuk nomernya Ketua Kelompok P3-TGAI ia mengaku tidak memilikinya,” jawab Mat.

Sementara itu, Yanto saat dikonfirmasi melalui via phone terkait hal itu lebih memilih untuk tidak menjawab, alias lebih memilih diam tanpa kata.

(Hingga berita ini di terbitkan, tim awak media belum mendapatkan nomer Ketua Kelompok P3-TGAI Desa Tamansari, Kecamatan Tlogowungu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Karena Kades serta mandornya mengaku tidak memiliki nomernya).

Bersambung

(Red)

Penelitian Indeks Kesehatan, Tim Puslitbang Polri Kunjungi Polda Kepri

Juli, 10, 23

Batam – Cakranusantara.net | Polda Kepri yang diwakili oleh Karo SDM Polda Kepri Kombes Pol. Deni Setyo Utomo dan Kabiddokkes Polda Kepri Dr. Muhammad Haris menyambut kedatangan Tim Puslitbang Polri yang diketuai oleh Kombes Pol. Frans Tjahjono dalam rangka melaksanakan kegiatan penelitian Indeks Pembangunan kesehatan Polri di wilayah Polda Kepri,

Turut hadir Badan Riset dan Inovasi Nasional Prof. Dr. Dwi Purwoko, M.Si, serta Perwira Karo SDM, Biddokkes Polda Kepri, dan Tim Puslitbang Polri di ruangan Posko Operasi Polda Kepri. Senin (10/7/2023).

Dalam kesempatan tersebut Ketua Tim Puslitbang Kombes Pol. Frans Tjahjono, S.I.K., M.H., menjelaskan tujuan dalam kegiatan hari ini bahwa penelitian ini dalam rangka merumuskan role model indeks pembangunan kesehatan Polri, kesehatan Polri harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga hal tersebut diharapkan dapat mendukung kenyamanan personel dalam melaksanakan tugas Kepolisian sehari-hari.

“Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005-2025 dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, maka kesehatan merupakan salah satu pilar dari tiga pilar utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia selain pendidikan dan kemampuan ekonomi. Sehingga saya menekankan kepada para personel Polda Kepri untuk selalu menghindar dari kebiasaan yang berdampak buruk terhadap kesehatan seperti meminum minuman yang tinggi gula, merokok, serta jarang berolahraga,” ucap Ketua Tim Puslitbang Kombes Pol. Frans Tjahjono.

Dalam rangka mengumpulkan data penelitian, Ketua Tim Puslitbang Kombes Pol. Frans Tjahjono, S.I.K., M.H., menjelaskan metode pengumpulan data seperti :

1. FGD/ wawancara dengan pejabat pengemban fungsi SDM dan pejabat fungsi Kedokteran dan Kesehatan Polri terkait kebijakan kesehatan, perkembangan kondisi kesehatan PNPP, faktor resiko dan perkembangan upaya pembangunan kesehatan bagi PNPP;

2. Pengisian kuesioner kepada seluruh PNPP Polda/Polres terkait kondisi kesehatan perilaku kesehatan, akses pelayanan kesehatan serta kesehatan lingkungan tempat tinggal PNPP;

3. Pengumpulan data sekunder tentang manajemen kesehatan, sumber daya kesehatan, peralatan dan fasilitas kesehatan, akses pelayanan, pembiayaan kesehatan serta pelayanan kesehatan;

4. Observasi ke fasilitas kesehatan Polri

“Terakhir saya berharap di dalam penelitian ini para informan dan responden dapat memberikan data dan informasi yang sebenarnya dan didapatkan data yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, dengan harapan nanti dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang valid. Sehingga diadakannya kegiatan ini kami mendapatkan masukan dan informasi terkait pembangunan kesehatan yang akan digunakan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan program kerja kesehatan dalam indeks pembangunan kesehatan Polri,” tutup Ketua Tim Puslitbang Kombes Pol. Frans Tjahjono.

(Srl/ Red)

Atlet Judo Harap Kejuaraan Kapolri Cup Bisa Cetak Bibit yang Bertanding hingga Olimpiade

Juli, 10, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar kejuaraan Judo Kapolri Cup dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-77 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu 9 Juli 2023.

Dalam acara ini, Kapolri turut hadir bahkan menunjukan kebolehannya dengan melakukan bantingan terhadap lawannya. Kapolri pun disematkan sabuk hitam oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PB PJSI) Letjen TNI Maruli Simanjuntak.

Terkait penyelenggaraan acara ini, atlet Judo Indonesia I Gede Agastia Dharma pun mengapresiasinya. Menurutnya, dengan adanya kejuaraan Judo Kapolri Cup dapat menyaring atlet-atlet Judo baru yang bisa bertanding di Sea Games hingga Olimpiade.

“Kesan-kesannya sangat bagus ya. Semoga kedepannya diadakan terus untuk menyaring bibit-bibit judo yang ada di Indonesia untuk bermain di Sea Games, Asian Games dan Olimpiade,” kata I Gede, kepada wartawan, Senin (10/7).

Sementara itu, beberapa peserta kejuaraan ini juga menyambut baik. Bripda Fitriani salah satunya. Ia menyebut kejuaraan ini sangat seru dan berharap di tahun-tahun berikutnya kembali digelar.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Bripda Kalasenae. Ia mengatakan, kejuaraan Judo Kapolri Cup bisa membuat Polri lebih maju. Terutama para polisi wanita (polwan) agar berjaya dalam bela diri Judo.

Peserta lainnya, Bripda Nurul Khafifah mengatakan, pelaksanaan Judo Kapolri Cup sangat luar biasa. Bripda Sudaryati dalam kesempatan yang sama menuturkan, dalam kejuaraan ini, semua anggota dilatih untuk menunjukan kemampuan, sehingga bisa meningkatkan kemampuan diri masing-masing.

Kemudian, salah seorang peserta lainnya bernama Juliani Dharma Yudha menyebut pertandingan Judo Kapolri Cup sangat menjunjung tinggi solidaritas dan sportivitas. Ia pun berharap di tahun berikutnya daerah lain bisa menjadi tuan rumah kejuaraan ini.

“Semoga tahun ke depan Polda Bali bisa mengadakan tuan rumah kejuaran Judo Kapolri Cup,” katanya.

Terakhir, Kompol Supeno mengatakan, dengan adanya kejuaraan ini, akan membuat semangat atlet-atlet dari Polri agar bisa meraih prestasi baik di level nasional maupun internasional.

“Ke depannya atlet-atlet Polri harus semangat meraih prestasi dan menciptakan atlet-atlet baru sehingga di kancah nasional maupun internasional bisa meraih prestasi yang setinggi-tingginya,” katanya.

(Red)

Kapolres Kendal Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Candi 2023

Juli, 10, 23

Kendal – Cakranusantara.net | Dalam rangka cipta kondisi Kamseltibcarlantas Polres Kendal selama 14 hari kedepan melaksanakan apel gelar pasukan operasi Kepolisian dengan sandi operasi “Patuh Candi 2023″ di Halaman Mapolres Kendal, Senin (10/7/2023).

Kapolres Kendal, AKBP Jamal Alam H membacakan amanat Kapolda Jateng, bahwa permasalahan di bidang Lalu Lintas dewasa ini telah berkembang dengan cepat dan dinamis. Modernisasi perkembangan alat transportasi pada Era Digital harus diikuti dengan inovasi dan kinerja Polri khususnya Polisi Lalu Lintas (Polantas).

“Sehingga mampu mengantisipasi segala dampak yang akan timbul dari modernisasi perkembangan transportasi tersebut. Salah satu yang menjadi fokus perhatian saat ini adalah keselamatan bagi pengguna jalan,” ungkapnya.

Keselamatan berlalu lintas memang sering diabaikan, bahkan tidak dianggap penting, baik bagi pejalan kaki, pengendara kendaraan bermotor, dan pengguna jalan lainnya, disitu masih ditemukan pengendara yang melawan arus lalu lintas, melanggar rambu, marka jalan, dan sebagainya.

“Data jumlah pelanggar pada semester tahun 2023 sebanyak 336.909, dibandingkan dengan semester 11 2022 sebanyak 374.082, turun 11 %. jumlah tilang pada semester l tahun 2023 sebanyak 147.824 lembar dibandingkan dengan semester 11 2022 sebanyak
216.469 lembar turun 46 %. teguran pada semester l tahun 2023 sebesar 189.085 teguran dibandingkan dengan semester 11 2022 sebesar 157.559, teguran naik 17 %,” rincinya.

Lebih lanjut AKBP Jamal Alam H menuturkan, sesuai amanat undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Anggota Polri diharapkan untuk mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan dan kelancaran serta ketertiban berlalu lintas (kamseltibcar lantas).

“Selain itu, anggota Polri yang didukung instansi terkait dalam pelaksaaan operasi Patuh Candi 2023 diharapkan mampu meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, membangun budaya tertib berlalu lintas serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik,” ujarnya.

Karena salah satu yang menjadi fokus perhatian saat ini adalah keselamatan bagi pengguna jalan. keselamatan memang sesuatu yang pertama dan utama dalam berlalu lintas. dalam konteks ini.

“Apel Gelar pasukan Ops Patuh Candi 2023 dilaksanakan terhitung 10 sampai 23 Juli 2023 ditandai dengan penyematan Pita tanda operasi kepada perwakilan Anggota Sat Lantas Polres Kendal dan Dishub Kabupaten Kendal,” tandas AKBP Jamal Alam.

(Teguh)