HUT Bhayangkara ke-77, Nonton Wayang Kulit Bersama Polsek Tandun

Juli, 7, 23

Rokan Hulu – Cakranusantara.net | Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke 77, Polsek Tandun, Polres Rokan Hulu gelar acara nonton bareng (Nobar) pagelaran Wayang Kulit dengan lakon Wahyu Cakraningrat di warung kopi Etong-an, Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Jum’at (7/7/2023).

Kapolres Rokan Hulu, AKBP Budi Setiyono melalui Kapolsek Tandun, IPTU Ulik Iwanto mengungkapkan, turut bangga dengan adanya pagelaran Wayang Kulit tersebut.

“Kami sebagai Polri, khususnya Personel Polsek Tandun bangga dengan adanya pagelaran wayang kulit ini, karena bisa berperan serta melestarikan budaya. Terutama Wayang Kulit, ini merupakan budaya Jawa yang wajib kita jaga dan dilestarikan,” ungkap Iptu Ulik Iwanto.

Sementara itu, Yasrijon, Kepala Desa (Kades) Puo Raya menyampaikan, bahwa Desa ini mayoritas masyarakatnya adalah orang-orang Jawa. Sehingga antusias masyarakat sangat tinggi untuk datang pada acara nobar ini.

“Kedepan, harapan kami, Polisi tetap di hati masyarakat, ditambah di desa kami sudah lengkap dengan polisi RW, Bravo buat Polri,” kata Yasrijon.

Hal yang sama disampaikan salah satu tokoh masyarakat (Tomas) Puo Raya, Timbang Subodro, dengan diadakannya acara ini akan menjadikan rasa silaturahmi antara Polsek Tandun dan masyarakat menjadi semakin dekat.

“Dengan ini, diharapkan bisa semakin meningkatkan silaturahmi, dan mendekatkan Polri dengan masyarakat,” harap Timbang Subodro.

(Tn/ Rmn)

Kunarso Terancam di Non Aktifkan Permanen, Imam Kartiko : Pilih Mengembalikan Atau Dihukum

Juli, 7, 23

Pati – Cakranusantara.net | Kepala Desa (Kades) Bulumanis Lor (Non Aktif), Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati terancam bakal di non aktifkan secara permanen, jika selama tiga bulan belum bisa menyelesaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ), Jum’at (7/7/2023).

Kepala Tata Pemerintahan (Tapem) Pemkab Pati, Imam Kartika mengatakan, saat ini Kades Bulumanis Lor, Muhammad Kunarso dinonaktifkan selama 3 bulan, dan LPJ anggaran yang digunakan harus diselesaikan.

“Apabila tidak bisa mengembalikan anggaran yang sudah digunakan, maka statusnya hutang dengan Pemerintah Desa (Pemdes). Jika tidak bisa mengembalikan uang tersebut,” katanya belum lama ini.

Meski begitu, Imam mengaku, kewenangan pertanggung jawaban untuk menyelesaikan itu nanti tergantung dari pihak pengadilan, apakah itu nanti harus dipailitkan atau nanti ada perjanjian membayar hutang, atau mungkin nanti diganti dengan hukuman.

“Selanjutnya, kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH), karena itu sama saja korupsi, dari Pemda juga tak akan diam, jadi tergantung Kades, apakah harus diganti dengan menjalani hukuman atau bagaimana jika tak bisa membayar,” ujarnya.

Sebelumnya, Kades Bulumanis Lor Muhammad Kunarso mengaku bahwa, penonaktifan ini merupakan prosedur yang harus dijalani, karena memang ada LPJ yang belum diselesaikan.

“Harus menerima konsekuensi untuk menerima hukuman administrasi, dan saya masih diberikan waktu 3 bulan, mudah-mudahan dalam waktu itu bisa menyelesaikan,” janjinya.

Sesuai aturan, untuk aset jabatan yang dibawanya harus dikembalikan hingga waktu penonaktifan selesai.

Namun apabila dalam waktu 3 bulan Kades tak bisa menyelesaikan, maka dipastikan jabatannya akan dinonaktifkan secara permanen.

(Ws/ Rmn)

Satpolairud Pati Menemukan Mayat Tanpa Identitas di Sungai Silugonggo Juwana, Ini Ciri-Cirinya

Juli, 6, 23

Pati – Cakranusantara.net | Satuan Polisi Air dan Udara (Satpolairud) menemukan mayat tanpa Identitas di Sungai Silugonggo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis (6/7/2023).

Kasatpolairud Polresta Pati, Kompol Hendrik Irawan melalui Kanit Patroli IPDA Sugiyo mengungkapkan, bahwa pihaknya telah melaksanakan evakauasi mayat disungai Silugongo tepatnya di sebelah timur DOK CV. Putra Barokah turut Desa Bendar, Kecamatan Juwana.

“Sebelumnya, petugas jaga mendapatkan laporan adanya penemuan mayat mengambang pada tempat tersebut. Kemudian dengan mengunakan sarana perahu karet langsung mendatangi TKP untuk melakukan evakuasi terhadap mayat yang berada di bawah Kapal,” ungkapnya.

Selanjutnya, penemuan mayat tersebut di evakuasi menuju Dermaga TPI Unit 2 Bajomulyo Kecamatan Juwana, telah dilakukan pemeriksaan awal yang dipimpin oleh KBO Satpolairud Polresta Pati dan petugas medis puskesmas Juwana.

“Dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan identitas. Selanjutnya dibawa ke ruang jenasah RSUD RAA Soewondo Pati untuk dilaksanakan identifikasi, bersama dengan tim INAFIS Polresta Pati,” lanjutnya.

Hasil pemeriksaan dan identifikasi diketahui sudah mengalami lebam, pembusukan, untuk panjang mayat 180 cm, kulit terkelupas, darah keluar dari mata dan hidung (proses pembusukan). Namun tidak ditemukan tanda-tanda adanya kekerasan.

“Pakaian kaos lengan panjang warna abu-abu, Celana jin warna biru merk “klasmin”, sepanjang tangan kiri sampai punggung bertato dengan gambar meyerupai ular naga, memakai cincin motif tengkorak pada jari manis tangan kanan, Rambut lurus di rambut kepala bagian depan pada ujung rambut disemir warna kuning,” terangnya.

(Rmn)

Imigrasi Pati Adakan Layanan Eazy Passport Untuk Jemaah Umroh Asal Jepara

Juli, 6, 23

Jepara – Cakranusantara.net | Kantor Imigrasi Pati kembali mengadakan layanan Eazy Passport di Kabupaten Jepara. Kali ini, layanan tersebut dilaksanakan di Kantor Cabang PT Sutra Tour Hidayah, sebuah biro perjalanan yang secara khusus melayani jemaah calon umroh, Kamis (6/7/2023).

Sebanyak 80 orang calon jemaah umroh memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh paspor dengan lebih mudah dan cepat. Dalam upaya memberikan kemudahan kepada calon jemaah umroh, Kantor Imigrasi Pati telah bersinergi dengan PT Sutra Tour Hidayah.

Tim dari Kantor Imigrasi yang terdiri dari petugas yang sudah berpengalaman dengan sigap melakukan pengecekan berkas kelengkapan pemohon paspor. Hal ini, bertujuan untuk memastikan bahwa semua persyaratan dan dokumen yang diperlukan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Setelah proses pengecekan berkas selesai, tim langsung melakukan  entry data pemohon ke dalam sistem Aplikasi Paspor. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa data pemohon terdaftar dengan benar dan sesuai,” ungkap Alfi Zakky Kurnia Rahman Analis Keimigrasian Ahli Pertama.

Setelah itu, lanjut Alfi, para pemohon dapat langsung melanjutkan proses foto biometrik dan perekaman sidik jari, yang merupakan tahap penting dalam pengajuan paspor.

Layanan Eazy Passport yang dilaksanakan di Kantor Cabang PT tersebut mendapat sambutan hangat dari calon jemaah umroh. Dengan adanya layanan ini, proses pengurusan paspor menjadi lebih mudah dan efisien baginya.

“Mereka tidak perlu lagi menghabiskan waktu yang lama di kantor imigrasi, karena prosesnya dapat dilakukan dengan cepat dan praktis di lokasi yang disediakan oleh agen perjalanan,” ucapnya.

Melalui kegiatan ini, Alfi berharap, dengan adanya Layanan Eazy Passport ini calon jemaah umroh di Kabupaten Jepara dapat dengan mudah dan lancar mengurus dokumen perjalanan.

“Kantor Imigrasi Pati tetap komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan efisien kepada masyarakat dalam hal perjalanan internasional, khususnya bagi calon jemaah umroh,” harapnya.

(Hms/ Ts)

Satu Napiter Warga Binaan Lapas Kelas ll B Pati Deklarasi Kembali ke NKRI

Juli, 5, 23

Pati – Cakranusantara.net |Satu Narapidana Teroris (Napiter) warga binaan Lapas Kelas 2B Pati, yang ditangkap di Lampung karena terlibat Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) deklarasi kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di aula Kantor Lapas Pati.

Ia resmi mendeklarasikan diri dengan mengucap sumpah dan janji akan kembali setia kepada NKRI setelah menjalani masa hukuman di Lapas Kelas 2B Pati.

Dalam agenda itu dihadiri, oleh Kementerian Agama (Kemenag) Pati bersama dengan TNI dan POLRI. Selain itu juga dihadiri perwakilan dari Densus 88 Anti Teror dan juga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kesbangpol.

Pria yang diketahui berinisial IS kelahiran 1975 itu, akan kembali ke keluarganya dan akan melaksanakan ibadah haji atau umrah setelah menjalani masa hukuman yang divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 4 tahun sejak 2020 lalu.

“Saya ditangkap karena terlibat JI, bukan seperti kasus pengeboman atau yang lain, karena organisasi kami dilarang pemerintah,” ungkap IS, usai melakukan deklarasi, Rabu (5/7/2/23) di lapas Kelas 2B Pati.

Ia mengaku masuk di organisasi JI dari tahun 2006, dan JI dianggap terlarang oleh pemerintah Indonesia karena wadahnya, padahal semua yang dilakukan oleh JI itu tidak bertentangan dengan agama.

“Sebenarnya yang kita lakukan ini sama, kita melaksanakan sholat, menggunakan kitab suci Al Qur’an, seperti yang dilakukan oleh NU maupun Muhammadiyah,”Katanya.

Menurutnya, Apabila wadah JI tidak dilarang atau bertentangan dengan pemerintah, pastinya masih akan jalan, dan pemerintah sangat melarang, sehingga terpaksa harus dibubarkan.

“Setelah keluar nanti, saya akan fokus dengan keluarga, usaha, dan target utama saya adalah haji dan umroh, dan saya berjanji tidak akan kembali lagi,”Janjinya.

Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Febie Dwi Hartanto mengungkapkan bahwa Napiter berinisial IS merupakan warga binaan terorisme dari Lapas Cikeas, Bogor dan dipindahkan ke Lapas Kelas 2 B Pati sekitar 6 bulan lalu.

“IS ditahan di Lapas Pati sudah hampir setengah tahun lebih, dan rencana deklarasi ini sudah lama direncanakan, tapi karena padatnya kegiatan dari BNPT, sehingga tertunda sampai hari ini,”Ujarnya.

Ia mengatakan, Dari segi pembinaan sebenarnya IS terlambat melaksanakan ikrar Setia NKRI, karena tahapannya sudah mendekati untuk mengikuti kegiatan tahapan pembinaan.

“IS sebenarnya tidak mengharapkan itu, karena yang penting dirinya sudah kembali ke NKRI. Walaupun nanti setelah ini proses selanjutnya adalah mengusulkan litmas kemudian mendapatkan PB. Artinya kegiatan ini tidak didasari “oh saya pengen bebas lebih cepat” itu tidak,”Paparnya.

“Napiter ini sudah mengikuti pelatihan tata boga di Lapas Kelas IIB Pati dan sudah bekerja disana. Artinya, IS sudah tidak menutup diri dan sudah tidak bersifat radikal,” tambahnya.

(Rmn)

Erwin Hariyadi Ajak Pegawai Imigrasi Menjaga Imunitas Tubuh Dengan Jalan Sehat

Juli, 5, 23

Pati – Cakranusantara.net | Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Pati bersama Pejabat Struktural dan Taruna Politeknik Imigrasi (Poltekim) Pati, Jawa Tengah laksanakan jalan sehat guna menjaga imunitas tubuh.

Kegiatan itu dimulai dari rumah dinas berakhir di Kantor Imigrasi dan tampak melewati tanaman tebu, sejauh 6 KM.

“jalan sehat ini kita lakukan demi meningkatkan imunitas tubuh para pegawai, agar terhindar dari berbagai macam penyakit,” ujar Erwin Hariyadi Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Pati, Rabu (5/7/2023).

Meski begitu, ia menekankan kepada seluruh jajaranya untuk menjaga stamina dan kesehatan agar bisa memberikan pelayanan pada masyarakat secara maksimal.

“Pegawai harus sehat, dilarang sakit, kalau kita sakit, bagaimana kita bisa melayani masyarakat,” tegasnya.

“Melalui kegiatan ini, Erwin berharap, kekompakan dan komunikasi di jajarannya juga bisa terjaga. Sekaligus untuk mempererat tali silaturahmi,” harapnya.

(Ts)

Banyak Kasus di Internal KPK, Dr Kurnia Zakaria : Termasuk Gratifikasi

Juli, 5, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini membuka kasus yang terjadi di internalnya sendiri, disinyalir sebagai peralihan isu kasus Ketua KPK yang beberapa kali lolos dari etik Dewas KPK, Selasa (4/7/2023).

Kasus internal yang terjadi beragam, mulai dari tindak pidana korupsi (Tipikor) hingga moral dan asusila, serta pada kasus dugaan transaksi mencurigakan eks Kasatgas KPK Rp 300 miliar.

“Kasus dugaan pungli di rumah tahanan (Rutan) dianggap sebagai temuan Dewas KPK, dan ternyata terjadi sejak tahun 2018. Ironisnya, KPK tak pernah menindaklanjuti secara tuntas. Itu sudah lama, kenapa baru diungkap ke publik ditengah pimpinan mereka yang sedang mempunyai kasus yang kini di tangani Polda Metro Jaya?” ungkapnya.

Selain permasalahan uang, ternyata ada petugas yang ditempatkan di Rutan melakukan pelecehan seksual terhadap istri salah satu tahanan.

“Petugas itu dikabarkan hanya diberi sanksi ringan dengan pelanggaran etik sedang. Ia melanggar kode etik yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n Peraturan Dewas KPK Nomor 3 tahun 2021,” lanjutnya.

Dalam putusan Dewas yang dibacakan pada 12 April 2023 lalu, petugas rutan telah dihukum dengan sanksi permintaan maaf secara terbuka dan tidak langsung.

“Sidang pelanggaran etik terkait dugaan asusila telah dilaporkan ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM), dan diteruskan kepada Dewas pada Januari 2023 lalu,” jelasnya.

Namun, Dewas hanya memberikan sanksi sedang dan berat tapi tidak ada pelaporan pidana dan administrasi, pengembalian dan penyitaan akan sulit adanya penegakan disiplin dan kode etik pegawai.

“Pegawai KPK sekarang adalah ASN, artinya sanksi berat dapat dijatuhkan,  seperti pemecatan tanpa uang pensiun dan tunjangan lain. Ada sanksi tambahan pengembalian uang,” paparnya.

Kemudian, menyinggung soal masa jabatan komisioner KPK yang akan diberikan sanksi berat, akan tetapi sudah mengundurkan diri terlebih dahulu.

“Upaya komisioner mengubah aturan UU KPK tentang usia, semula minimal 4 tahun menjadi 5 tahun,” bebernya.

Selanjutnya, Dr Kurnia Zakaria menyoroti kasus dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 miliar, seperti disampaikan oleh Novel Baswedan. Tri Suhartanto mengatakan sudah diperiksa oleh Inspektorat KPK dan internal Polri.

“Adapun nominal dalam rekening merupakan perputaran uang sejak tahun 2004 hingga 2018, Kurnia menilai kasus yang terjadi di internal KPK itu merupakan bukti bahwa Ketua KPK, Firli Bahuri gagal memberikan keteladanan kepada anak buahnya,” tegasnya.

Sebab Firli diketahui dilaporkan ke Dewas KPK terkait dugaan pelanggaran etik. Dia dilaporkan mulai kasus pencopotan Brigjen Endar Priantoro hingga dugaan membocorkan dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM.

“Kasus itu disetop oleh Dewas, karena tidak menemukan bukti pelanggaran etik, namun dilanjutkan di Polda Metro Jaya yang kabarnya telah naik ke tahap penyidikan,” imbuhnya.

Dalam teori white collar crime kejahatan pungli dan gratifikasi adalah jenis kejahatan yang diduga sering dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) untuk mempercepat atau menghambat suatu proses hukum.

“Dengan permohonan proses hukum yang sama, dengan dasar alasan hukum yang sama tapi dalam dua kasus berbeda. Misalnya, ada dua perbedaan pelayanan hukum yang diberikan, satu karena tanpa gratifikasi suap permohonan ditolak. Sedangkan, suap gratifikasi permohonan diterima,” jelasnya lagi.

Bukan sekedar dugaan pungli saja, akan tetapi juga gratifikasi seksual, kasus adanya pungli terungkap. Yang di khawatirkan disiplin dan moralitas pegawai menurun, serta pelanggaran etika jika dibiarkan, tidak ada sanksi pidana dan administrasi berat maka akan jadi budaya.

“Seorang tahanan (koruptor) bisa beli sel di hotel Prodeo dengan harga kamar sekelas hotel bintang 5. KPK gagal menghukum berat koruptor walaupun tuntutan hukum tinggi tapi vonis hakim rendah, karena kurangnya bukti pendukung,” pungkasnya.

(Rmn)

Pegawai Imigrasi Pati Mendapatkan Motivasi Dari Dr Aqua Dwipayana

Juli, 4, 23

Pati – Cakranusantara.net | Dr Aqua Dwipayana Pakar Komunikasi dan Motivator Nasional memberikan Sharing Komunikasi kepada puluhan pegawai kantor Imigrasi Kelas I Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pati. Dengan mengusung materi “Aktualisasi Diri Menuju Peningkatan Kualitas Kinerja Kantor Imigrasi Pati”.

Aqua Dwipayana sang motivator menyampaikan, bahwa agenda ini merupakan silaturahmi sharing komunikasi dan motivasi aktualisasi, menuju peningkatan kwalitas kinerja pegawai imigrasi Kelas 1 Non TPI Kabupaten Pati.

“saya terimakasih kepada pak Erwin dan temen-temen yang seharian sudah bekerja, dan ternyata sampai sore ini masih tetep semangat,” ungkapnya, Selasa (4/7/2023).

Terus terang, ia mengapresiasi bagaimana mencerminkan profil kepemimpinannya Kanim yang selama ini Deket dengan anggotanya.

“Memberikan teladan, yang paling penting temen-temen disini sudah bagus kinerjanya dan bisa meningkat menjadi lebih bagus lagi yang tentunya memberi pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” katanya.

Jadi, lanjutnya saya punya optimisme, sekarang sudah baik, sudah bagus kedepan dan akan menjadi lebih baik lagi, karena saya memahami temen-temen sudah 8 jam bekerja dan pastinya lelah.

“Harusnya temen-temen sudah pulang bekerja, tapi masih tetep semangat, ingin lebih maju lagi dan mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif bagi masyarakat Pati,” tutupnya.

Di tempat yang sama, Kepala Imigrasi Kelas 1 Non TPI Pati 1, Erwin Hariyadi menambahkan, kedepan temen-temen agar tambah perbaiki diri, memperbaiki pelayanan, kerja iklas, kerja cerdas dan kerja lebih tuntas.

“Sejauh ini, Erwin merasa pelayanan sudah baik, dengan datangnya beliau bisa lebih memotivasi temen-temen agar bekerja dengan iklas dan lebih baik lagi,” tutupnya.

(Ts)

Banyak Guru Pensiun, Henggar Beberkan Soal Kebutuhan PPPK Guru di Pati

Juli, 3, 23

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Henggar budi Anggoro, Senin (3/7) menyerahkan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional (JF) formasi tahun 2022 di Pendopo Kabupaten Pati.

Acara ini dihadiri Kepala BKPP, Inspektur Daerah, Kepala BPKAD, Kepala Disdikbud, Perwakilan Bank Jateng, dan para penerima SK PPPK JF Tenaga Guru.

Kepala BKPP Moh Saiful Ikmal dalam laporannya mengatakan bahwa jumlah penerima SK PPPK JF Tenaga Guru formasi tahun 2022 yang diserahkan hari ini sebanyak 656 orang.

Sementara itu Penjabat Bupati Pati dalam sambutannya mengatakan kebutuhan PPPK JF tenaga guru di Kabupaten Pati begitu luar biasa sehubungan dengan banyaknya tenaga guru di Kabupaten Pati yang telah pensiun pada tahun ini. Maka dari itu Pj Bupati Pati berharap semua honorer dapat masuk dalam data PPPK.

“Dan tentunya harapan kita, teman-teman yang mengajar di SD dan SMP semuanya bisa masuk dalam data. Harapannya seperti itu, tetapi tentunya tergantung pada pemerintah pusat. Kita dari pemerintah daerah prinsipnya mengikuti saja terkait dengan ketentuan serta kebijakan rekrutmen yang ada”, tutur Henggar.

Ia juga meminta mereka untuk menunjukkan kinerja terbaiknya karena SK sudah diterima.

“Alhamdulillah bapak ibu semuanya sudah masuk di dalam PPPK, yang tentunya banyak hal yang harus disempurnakan dan diperbaiki di dalam memberikan pengajaran kepada seluruh siswa-siswanya.” tambah Pj Bupati.

Ia pun berharap para penerima SK nantinya diberikan kesehatan, kemudahan, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dengan baik.

“Penyerahan secara simbolis, yang dilakukan oleh Pj Bupati Pati untuk 10 perwakilan peserta,” tutupnya.

(Rmn)

Satres Narkoba Polres Blora Berhasil Amankan Satu Orang Pengguna

Juli, 3, 23

Blora – Cakranusantara.net | Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba)  Kepolisian Resort (Polres) Blora amankan pemuda berisinial TS umur 27 Tahun yang, diduga telah membawa 1 paket sabu, Minggu (2/7/2023).

Kasat Reserse Narkoba, AKP Edi Santoso menerangkan, bahwa pihaknya telah berhasil mengamankan satu orang pembawa paket narkoba jenis Sabu. Awalnya ia mendapatkan Informasi dari masyarakat akan ada transaksi tindak pidana narkotika yang berasal dari luar kota.

“Dari informasi tersebut Satresnarkoba Polres Blora melakukan penyelidikan dan pengumpulam informasi. Kemudian pada Minggu, 2 Juli 2023 pukul 00.05 WIB diduga pelaku turun dari Bus di perempatan Jepon, lalu petugas mengamankan dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening kecil yang dibungkus lagi dalam plastik klip kecil bening dan dimasukkan ke dalam kertas grenjeng rokok warna kuning lalu disimpan dalam bungkus Rokok yang disimpan dalam tas,” terangnya, Minggu (2/7/2023).

Barang bukti tersebut pelaku yang berstatus pengedar dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Blora guna penyidikan lebih lanjut.

“Atas perbuatannya, pelaku terancam Pasal 114 Ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara,” tegas AKP Edi Santoso.

(Red)