Akhirnya Satu Napi Terorisme Hirup Udara Segar Setelah 4 Tahun Jalani Kewajiban di Lapas Pati

Oktober, 21, 23

Pati – Cakranusantara.net | Akhirnya, usai jalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Pati, Jawa Tengah, satu terpidana terorisme sudah bisa menghirup udara segar, setelah 4 tahun Jalani kewajiban, dan mengaku akan buka usaha Bakery di kampung halaman, Jum’at (20/10/2023).

Hal tersebut dikemukakan secara langsung oleh Imam Sofingi (48) , satu terpidana terorisme asal Kabupaten Lampung Selatan, saat hendak melangkahkan kakinya melewati pintu gerbang Lapas Pati untuk keluar menghirup udara bebas.

“Selama menjalani masa pidana saya aktif mengikuti pembinaan tata boga, yaitu membuat roti dan rencana nanti akan saya kembangkan di kampung halaman.” ucapnya dengan haru, Jum’at 20 Oktober 2023.

Selain aktif mengikuti progam pembinaan dari Petugas Lapas Pati, terpidana terorisme dengan vonis hukuman 4 tahun penjara tersebut juga mengaku sudah berikrar NKRI dan bersumpah untuk kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi.

“Saya sudah berikrar untuk setia kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).” tandasnya.

Sementara itu, dituturkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pati, Febi Dwi Hartanto, melalui Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Eko Budihartanto, lantaran ada prosedur yang berbeda antara pidana terorisme dan perkara umum, sehingga untuk melakukan pembinaan terhadap Imam Sofingi harus melalui izin dari beberapa pihak Instansi terkait.

“Napi Teroris tersebut juga mengikuti pembinaan kepribadian dan kemandirian dengan baik, dan sudah melalui Litmas Bapas Pati (Red- Penelitian Kemasyarakatan) dari Bapas (Red- Balai Pemasyarakatan) Pati, izin dari BNPT (Red – Badan Nasional dan Penanggulangan Terorisme) instansi terkait guna Imam Sofinggi di ikutkan dalam pelatihan tata boga dan ikut pelatihan pembuatan roti.” jelasnya,

Bahkan atas kegiatan tersebut, lanjut Eko (Lulusan AKIP 43), turut mendongkrak PNBP (Red – Pendapatan Negara Bukan Pajak) dan Imam sofinggi mendapatkan premi setiap bulannya dari hasil penjualan roti.

“Hasil premi ditabung dan digunakan untuk bekal kembali ke Lampung halaman untuk berkumpul dengan keluarga, istri, dan anaknya yang sudah lama menanti sosok Figur seorang bapak sebagai tulang punggung keluarga.” imbuhnya,

Tak hanya itu, masih terang Eko, selama mengikuti pembinaan di Lapas Pati, Imam Sofingi Setiap Adzan berkumandang segala kegiatan ditinggal sebentar untuk ikuti pembinaan kepribadian yaitu sholat berjamaah di Masjid dalam Lapas pati. Serta Imam Sofingi ternyata sudah mengantongi bekal ketrampilan berupa sertifikat jasa tata boga dalam hal pembuatan bakery.

“Sudah memiliki bekal dan sertifikat jasa boga, kedepan cita-cita mulia akan melakukan usaha roti dan berjanji tidak akan kembali kepada organisasi yang dilarang oleh pemerintah.” pungkasnya.

(Ts)

Polres Kendal Gelar Apel Pasukan Pengamanan Pemilu 2024

Oktober, 20, 23

Kendal – Cakranusantara.net | Kepolisian Resort (Polres) Kendal laksanakan Apel Gelar pasukan operasi Mantap Brata Candi 2023/2024 dalam rangka pengamanan pemilu 2024 di Alun alun Kendal, Kamis (19/10/2023).

Apel gelar pasukan operasi Mantap Brata Candi ini di pimpin langsung oleh Kapolres Kendal AKBP Feria Kurniawan SIK Serta di hadiri Dandim 0715/ Kendal Letkol Inf Misael Jenry Poli, Ketua DPRD Kendal M Makmun SH, Forkompinda Kabupaten Kendal, Ketua Bawaslu Heavy Ida Oktaria serta Ketua Partai Politik peserta Pemilu 2024.

Dalam Apel Gelar pasukan pengamanan Operasi Mantap Brata Candi tahun 2023/2024 Kapolres Kendal AKBP Feria Kurniawan menyampaikan pesta demokrasi 2024 waktunya berdekatan.

“Oleh sebab itu perlu persiapan yang matang dari seluruh pihak keamanan dari penyelenggara. KPU, Bawaslu, masyarakat semuanya harus saling bersatu padu agar terwujud Pemilu damai. Gunanya gelar ini kita melihat bagaimana kesiapan kita semua serta bagi wilayah yang tergolong rawan segera lakukan lagkah antisipasi sedangkan bagi wilayah lainnya jangan under estimate dengan tetap mempersiapkan keamanan sebaik mungkin, terus lakukan mapping potensi konflik secara detail dan selesaikan potensi konflik tersebut hingga ke akar masalah,” kata AKBP Feria Kurniawan.

Selanjutnya Kapolrrs Kendal juga mengatakan apel gelar pasukan tersebut untuk mempersiapkan cara-cara bertindak yang tepat untuk menghadapi situasi yang berkembang di masyarakat.

“Sehingga tentunya rekan-rekan semua dapat mengelola, dapat mengendalikan situasi Kamtibmas yang kondusif selama pesta demokrasi berlangsung. Hindari anggap remeh situasi yang terjadi di tengah masyarakat, ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa kita, masa depan negara kita, melihat pentingnya hal tersebut maka seluruh komponen bangsa tentunya harus berpartisipasi penuh guna mensukseskan pemilu 2024,” ucap Kapolres Kendal.

Apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024 di wilayah hukum Polres Kendal ini melibatkan unsur TNI, Polri bersinergi dengan para aparatur pemerintah daerah dengan jumlah personel yang terlibat berjumlah 400 personel.

(Teguh)

Makoharmatau Juara Pertama Senam Bedincak

Oktober, 20, 23

Bandung – Cakranusantara.net | Tim Senam Bedincak Markas Komando Pemeliharaan Materiel Angkatan Udara (Makoharmatau) yang dipimpin oleh Komandan Detasemen Markas (Dandenma) Koharmatau Letkol Tek Army Akbar, S.T., meraih juara pertama Senam Bedincak pada Pekan Olah Raga Koharmatau dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-60 Koharmatau tahun 2023. Bertempat di Lapangan Olahraga Makoharmatau Bandung, Jum’at (20/10/2023).

Tim Bedincak Makoharmatau yang terdiri dari 8 personel berhasil mengalahkan 9 tim lainnya antara lain Depo Pemeliharaan (Depohar) 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan Depohar 90. Sebagai juara kedua diraih oleh Depohar 40 dan juara ketiga Depohar 70.

Pada kesempatan tersebut Komandan Koharmatau Marsekal Muda TNI Oki Yanuar, S.T., menyampaikan pada para pemenang saya ucakan selamat atas prestasi yang telah diraih, untuk semua tim saya bangga kalian semua hebat. Semoga dengan adanya kegiatan ini kita bisa menjadi juara Senam Bedincak di level yang lebih tinggi lagi di seluruh TNI AU. Harapnya.

Senada dengan Dankoharmatau Ketua PIA Ardhya Garini Gabungan Koharmatau Ny. Rina Oki Yanuar mengucapkan terima kasih kepada semua peserta dari Depohar jajaran yang telah menampilkan senam dengan gerakan indah dan gembira, selalu semangat dan terima kasih sudah memberikan yang terbaik. Pungkasnya.

(Pen Koharmatau)

Adm KPH Pati Angkat Bicara, Masalah Kebijakan Wewenang Kementrian Pusat

Oktober, 20, 23

Pati – Cakranusantara.net | Administratur (Adm) KPH Pati, Eko Teguh Prasetyo angkat bicara atau meluruskan terkait aksi demo yang dilakukan para Aliansi Kelompok Tani Hutan (KTH) se Kabupaten Pati gabungan dengan Kudus.

Menurutnya, terkait unjuk rasa kemarin, ada sejumlah tuntutan yang bukan kewenangan KPH Pati, khususnya terkait kehutanan sosial. Itu bukan kebijakan KPH Pati, karena yang menerbitkan kebijakan Pupuk Subsidi (PS) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

“Kami yang dilapangan hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi kebijakan, kalau ada usulan untuk perubahan masuknya langsung ke Kementerian LHK,” terang Adm saat ditemui di ruangannya, Jumat (20/10/2023).

Kalau ada oknum perhutani yang menyalagunakan kekuasaan perlu di garis bawahi, itu tidak betul dan tidak ada yang seperti itu, kami support penuh terhadap kebijakan Kehutanan Sosial ini dan kita tidak pernah menyalagunakan kekuasaan.

“Karena bagaimanapun juga ini kebijakan Pemerintah yang harus kita support, dan dukung, serta dalam pelaksanaanya kita kawal sesuai ketentuan kementerian,” tambahnya.

Intinya dari kita pihak perhutani akan menindak tegas, ketika ada petugas dari perhutani yang memang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Bisa diartikan, jika aksi demo kemarin itu salah sasaran, sebab terkait kebijakan Pupuk Subsidi seharusnya di komunikasikan langsung ke Kementerian terkait di tingkat Pusat,” tutupnya.

(Ts)

Memasuki Tahapan Pemilu 2024, Polresta Pati Perketat Patroli dan Pengamanan Kantor KPU dan Bawaslu

Oktober, 20, 23

Pati – Cakranusantara.net | Memasuki tahapan pemilu 2024, Personel Polresta Pati Lakukan Patroli dan pengamanan insentif di dua kantor yakni Kantor Pemilihan Umum (KPU) dan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kamis (19/10/2023).

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kabag Ops Kompol Sugino saat di konfirmasi mengatakan penempatan personil di dua kantor tersebut sebagai bagian dari SOP pengamanan di dalam Operasi Mantap Brata Candi 2023-2024 dalam hal pengamanan rangkaian Pemilu 2024.

”Hal ini di lakukan karena mulai hari ini 19 Oktober hingga 25 November 2023 ke depan telah di mulainya salah satu tahapan Pemilu yakninya pendaftaran dan penetapan Capres/Cawapres, ” ujar Kabagops.

Walau pendaftaran dan penetapan di lakukan di tingkat pusat, jajaran Polresta Pati tampaknya tidak mau ambil resiko dan underestimate walau situasi kamtibmas terkait Pemilu di Kota Pati masih landai, hal ini tampak dengan di tempatkanya pengamanan dan patroli di masing-masing kantor KPU dan Bawaslu untuk lakukan pengamanan.

”Kita ambil tindakan pencegahan, sekiranya memang terjadi situasi yang tidak diinginkan, harapanya dengan di tempatkan personel kepolisian di Kantor KPU dan Bawaslu ini dapat meminimalisir gangguan kamtibmas terkait pemilu 2024″, pungkasnya.

(Humas /Rmn)

Direskrimum Polda Kepri Berhasil Amankan Tersangka Penyebar Video Asusila Mahasiswa

Oktober, 20, 23

Batam – Cakranusantara.net | Ditreskrimsus Polda Kepri menangkap tersangka penyebar video asusila salah satu mahasiswi Politeknik Negeri Batam yang viral dimedia sosial. Tersangka tersebut berinisial AM yang baru berusia 22 tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes. Pol. Nasriadi, SH., S.I.K., M.H., pada Kamis (19/10/23).

Adapun penjelasan dari Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes. Pol. Nasriadi, SH., S.I.K., M.H., mengatakan “Kemarin kami menemukan beredarnya video asusila yang kabarnya terjadi di Batam. Setelah kami dalami, kami menemukan korban perempuan berinisial N. Kemudian setelah kami lakukan proses pemeriksaan dan pendalaman, akhirnya kami mendapatkan tersangka laki-laki berinisial AM” Jelas Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes. Pol. Nasriadi, SH., S.I.K., M.H.

Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes. Pol. Nasriadi, SH., S.I.K., M.H., juga menjelaskan bahwa antara tersangka dengan korban diketahui sudah berpacaran sekitar 2,5 tahun. Video itu sendiri sengaja disebar tersangka di akun media sosial Instagram milik korban karena tidak mau diputuskan. Ia menjelaskan, video tersebut pertama disebarkan pada 12 Oktober 2023. Namun tidak viral karena tengah malam.

“Jadi media sosial korban sudah dikuasai oleh tersangka, karena kata sandinya sudah diketahui pada saat mereka pacaran. Penyebaran video yang pertama itu merupakan ancaman agar si korban bisa kembali lagi menjadi pacar tersangka. Menurut tersangka berinisial AM, korban tidak mau menerima permintaan tersangka dan kemudian mengulangi perbuatannya pada 18 Oktober 2023 dengan mengunggah kembali video tersebut. Padahal, video itu dibuat tersangka dengan tekanan dan paksaan yang dilakukan. Tersangka itu diketahui juga sangat posesif dan juga sering menganiaya korban.” Ungkap Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes. Pol. Nasriadi, SH., S.I.K., M.H.

Setelah ditangkap, tersangka mengakui perbuatannya dengan alasan masih mencintai korban. Kendati demikian, korban tidak mau karena berpacaran dengan pria lain. Oleh karena itu, tersangka mengancam dengan memviralkan video yang dia buat dengan korban.

“Atas perbuatannya, tersangka melanggar undang-undang ITE yang berbunyi “Undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini ditujukan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya. Adapun Pasal 27 Ayat (4) tentang Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau Pasal 28 tentang Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan atau Pasal 51 Ayat (2) tentang Tindak pidana penyebaran konten yang melanggar norma agama dan/atau norma kesusilaan dengan Ancaman Penjara Hukuman Maksimal 6 Tahun Penjara Dan/Atau Denda Maksimal Satu Miliar Rupiah serta Undang-Undang Pornografi UU nomor 44 tahun 2008 yang berbunyi “Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang ini meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan. Diancam pidana paling banyak 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 dan pasal 4 ayat (1) jo pasal 29 UU Pornografi, diancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00.” Tutup Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes. Pol. Nasriadi, SH., S.I.K., M.H.

(Sl/ Red)

Jelang pemilu 2024, Polresta Pati Laksakan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Candi

Oktober, 19, 23

Pati – Cakranusantara.net | Polresta Pati melaksanakan apel gelar pasukan operasi Mantap Brata Candi 2023-2024 di Alun-Alun Simpang Lima Pati, Kamis (19/10/2023). Apel persiapan pemilu 2024 tersebut diikuti Forkopimda Pati serta lintas sektoral lainnya.

Dalam apel tersebut, dipimpin oleh Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro didampingi oleh Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama dan Dandim 0718 Letkol Inf Catur Irawan.

Dalam Arahannya Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro membacakan amanat Kapolri mengatakan Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarpras operasi mantap brata 2023-2024, sehingga pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar.

“Ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa kita, masa depan negara kita”. Melihat pentingnya hal tersebut, maka seluruh komponen bangsa tentunya harus berpartisipasi penuh guna menyukseskan pemilu 2024”, tuturnya.

Pimpinan apel mengatakan pemilu 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dengan rentang waktu yang berdekatan, wilayah yang luas, geografis yang beragam serta melibatkan jumlah pemilih yang besar. Oleh sebab itu, guna mengamankan pemilu 2024 maka Polri didukung TNI, 4 kementrian/lembaga, instansi terkait dan mitra kamtibmas lainnya menggelar “Operasi Mantap Brata tahun 2023-2024”.

“Operasi ini dilaksanakan selama selama 222 hari sejak 19 oktober 2023 sampai dengan 20 oktober 2024 yang diikuti oleh 261.695 personel di seluruh indonesia guna mengamankan seluruh tahapan pemilu”, ucapnya lebih lanjut.

Selesai Apel Gelar pasukan, Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama mengatakan bahwa apel Gelar pasukan Operasi Mantap Brata Candi 2023-2024 di Kabupaten di ikuti oleh 640 Personel.

“Tujuan dilaksanakan Apel Gelar pasukan adalah untuk mengetahui kuat riil personil Polresta Pati beserta Instansi terkait, sarana dan prasarana Polresta Pati yang akan digunakan untuk kegiatan Pengamanan rangkaian kegiatan Pemilu Tahun 2024”, pungkasnya.

(Humas /Rmn)

Ada Pungli Dibalik PTSL Desa Gesengan Cluwak,  Tidak Sesuai Kesepakatan Awal

Oktober, 19, 23

Pati – Cakranusantara.net | Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Gesengan, Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati diduga ada Pungutan Liar (Pungli) yang nominalnya cukup fantastis, Rabu (17/10/2023).

Pasalnya, dibalik pungutan sebesar 400 ribu rupiah sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Menteri ATR/BPN, Mendagri, dan Menteri PDTT) Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang pembiayaan persiapan PTSL dimana isinya menyangkut bisa memungut biaya sebanyak 150 ribu rupiah.

Selain itu, sebelum Bupati Pati, Haryanto purna tugas mengeluarkan Perbup Nomor 1 tahun 2021 tentang pembiayaan persiapan PTSL yang bisa menarik biaya tambahan sebesar 250 ribu rupiah. Sehingga jumlah biaya maksimal menjadi 400 ribu rupiah yang seharusnya 0 (nol) rupiah.

Menurut data yang dihimpun tim awak media, bahwa Desa Gesengan tahun 2023 ini mendapatkan Kouta sekitar 500 an bidang, saat rapat sepakat untuk pungut biaya 400 ribu rupiah. Namun faktanya realisasinya masih dibebani biaya tambahan.

Menurut pengakuan salah satu Narasumber yang tidak mau disebut namanya, karena takut ada intervensi dan/ atau kejadian lainnya menjelaskan, ia mengaku bahwa dirinya juga ikut dalam pembuatan sertifikat melalui program PTSL itu, untuk biaya awal pendaftaran dimintai oleh panitia sebesar 400 ribu rupiah.

“Namun siapa sangka, dibalik itu masih diminta untuk mengeluarkan biaya tambahan guna mengurus pemecahan bidang tanah dan balik nama tumpi pajak sebanyak 500 ribu rupiah setiap bidangnya,” keluhnya.

Sementara, Kades Gesengan, Suyanto saat dikonfirmasi melalui via phone belum lama ini sempat beralasan ada kesibukan di Kabupaten Kudus acara keluarga, kemudian mengalihkan untuk menghubungi ketua panitia PTSL, disertai mengirimkan contak person nya.

Ironisnya, hingga berita ini diterbitkan oleh redaksi, Ketua Panitia PTSL saat dihubungi hingga berkali-kali tidak ada respon (tidak diangkat) sama sekali.

Bersambung

(Rmn/ Tim)

Riyanta Kritik Keputusan MK Terkait Batas Usia Capres dan Cawapres

Oktober, 19, 23

Pati – Cakranusantara.net| Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Riyanta kritik keputusan MK mengabulkan syarat Capres dan Cawapres berusia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai Kepala Daerah.

Lantaran, Keputusan Mahakamah Konstitusi (MK) itu dinilai kurang tepat. Karena tugas dan kewenangan MK itu ada empat yang bisa diakomodir.

“MK tugas dan wewenangnya ada empat, di luar itu kurang tepat,”ungkap Riyanta usai acara Pembumian dan Pembudayaan Pancasila Sebagai Idiologi Pancasila di kantor DPRD Kabupaten Pati Kamis (19/10/2023).

Kewenangan MK hanya menentukan produk hukum, apakah itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak.

“Harusnya, kewenangan MK hanya bisa menentukan suatu produk hukum, yang dianggap bertentangan, tidak lebih,”ujarnya.

Diketahui, tugas dan wewenang MK yang tertuang pada UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) ada empat, yakni melaksanakan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir pada putusan final untuk menguji perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar.

Kemudian menghentikan sengketa kewenangan institusi negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan konflik hasil pemilihan umum (pemilu).

Sebelumnya, MK memutus tujuh perkara uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Dimana, enam gugutan ditolak.

Namun begitu, salah satu gugatan dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah dikabulkan, dan pemohon meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten /Kota.

(Ws/ Rmn)

Tipikor, Dr Kurnia Zakaria : PT Timah Harus Diperiksa, Kasusnya Sama Dengan PT Waskita Karya Tbk Persero

Oktober, 19, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Tanggung jawab Direktur Utama (Dirut) dan direksi ada dalam UU PT No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah dirubah UU No. 6 tahun 2023 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU BUMN No. 19 tahun 2003 juga telah dirubah UU No. 6 tahun 2023 tentang perubahan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal itu diungkapkan oleh, Dr. Kurnia Zakaria, masih lanjutnya, kasus dugaan Tipikor tata Niaga komunitas timah IUP PT Timah Tbk. Persero tahun 2015-2022 di Bangka Babel dimana buka kasus jual beli Timah fiktif dan proyek washing plant di Bangka Tengah 2017-2019.

Direksi anak perusahaan dan perusahaan induk PT Timah tbk persero harus diperiksa karena modusnya seperti yang terjadi PT Waskita Karya Tbk persero dan anak perusahaannya PT Waskita beton precast.

Karena tahun 2021 ada Tipikor penjualan pasir Timah kadar rendah (mengandung terak) oleh Kabid Pengawasan Tambang dan Pengangkutan beserta manager PTP di Bangka Belitung. Tahun 2023 di Babel adanya kerugian negara 53 miliar rupiah pada program sisa hasil pengelolaan SHP 2027-2020 di Babel.

Indikasinya adalah manipulasi data oleh manajemen dalam laporan keuangan untuk menutupi kerugian, agar investor tetap tertarik dengan PT Timah. Kecurangan fraud triangle dimana ada manipulasi ada ketidak wajaran dalam pelaporan keuangan tahun 2018, dimana harga saham di bursa efek mark up Rp. 1.605.- /saham dimana catatan BEI hanya Rp. 620.-. Dibalik kecurangan ini adanya tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Untuk memantaunya, dilihat dari elemen financial stability, financial target, ineffective monitoring dan nature of industry.

RUPS PT tinah thl 15 juni 2023 Ahmad Dani ST. MBM mantan Dirut PT Dok dan perkapalan air kantung 2021-2023 dan Dirut PT Timah Investasi Mineral tahun 2017 anak perusahaan PT Timah. direktur sdm Tigor Pangaribuan, Direktur keuangan dan manajemen risiko Fina Eliani, Direktur operasi dan produksi Nur Adi Kuncoro, Direktur pengembangan usaha Koko Wigyantoro. IUP PT Timah di Babel dan pulau kundur seluad 473.320 hektar. Dewan komut mayjen Marinir (purn.) M. Alfan Baharudin sejak (20/2/2020), lainnya Yudo Dwuanda Pribadi (23/12023), Rustam Effenfi (20/02/2020) mantan gubernur Babel (2013-2017), Agus Rajani Panjaitan (12/06/2020), brigjen pol (purn) Sufyan Syarif (24/05/2022).

Artinya, apakah direksi kantor pusat PT Timah kurang pengawasan, apa yang terjadi dengan banyaknya kasus hukum di Babel atau memang atas persetujuan Direksi induk perusahaan. menteri BUMN jangan terlalu asyik mengurus PSSI dan Piala Dunia U17 serta kampanye Cawapres untuk dirinya. PR sebagai Menteri BUMN terbengkalai, belum dikerjakan hingga beres, BUMN tapi sudah maen bola sama Upin Ipin cs Toh Timnas PSSI seringkali buat PHP suporter bolamania. Latihan terus kapan Juaranya.

(Rmn)