Selama Arus Mudik dan Balik Tahun 2024 Angka Kecelakaan Mengalami Penurunan 

April, 20, 24

Semarang – Cakranusantara.net | Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi melalui Dirlantas Kombes Pol Sonny Irawan mengapresiasi kepatuhan masyarakat terhadap petugas selama Operasi Ketupat Candi 2024. Menurutnya, hal ini berperan besar dalam menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.

“Saya ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada masyarakat yang taat dan mematuhi aturan lalu lintas serta himbauan petugas di lapangan. Ketaatan dan kepatuhan ini turut berperan menurunkan jumlah kecelakaan dan korban akibat kecelakaan. Hal ini sebagai bukti meningkatnya kesadaran berkendara dan mengutamakan keselamatan dari para pemudik,” ungkap Dirlantas didampingi Kabidhumas Kombes Pol Satake Bayu dalam pers rilis Hasil Anev OKC 2024 di Mapolda Jateng pada Jumat, (19/4/2024).

Berdasarkan data rekap jumlah kecelakaan selama OKC 2024 yang dimiliki Ditlantas Polda Jateng, selama 14 hari pelaksanaan operasi terjadi 506 kasus kecelakaan.

“Jumlah ini turun 43 persen dibandingkan data laka lantas pada OKC 2023 yang sebanyak 880 kasus,” tuturnya

Penurun persentase juga terjadi pada jumlah korban Meninggal Dunia (MD) yakni sebesar 57 persen. Selama OKC 2024 terdapat 23 korban jiwa akibat kecelakaan dibandingkan 54 korban jiwa selama OKC 2023.

“Alhamdulillah berkat kebijakan Bapak Kapolda Jateng, kami selaku Kasatgas Ops Daerah OKC 2024 mampu mengelola arus mudik dan balik dengan baik,” ujarnya.

Kebijakan pertama adalah adalah terkait pemberlakukan One Way Lokal di jalur Tol Kalikangkung – Salatiga selama arus mudik dan balik. Kebijakan ini diambil guna mengurai kepadatan kendaraan dan menciptakan kelancaran arus lalin di jalan tol.

“Pemberlakuannya memperhatikan 3 indikator yakni traffic accounting di GT Kalikangkung, data di lapangan serta situasi arus lalin di ruas arteri Semarang – Salatiga,” terang Dirlantas

Kebijakan One Way Lokal tersebut diberlakukan sebanyak 5 kali di sepanjang ruas Tol Kalikangkung – Salatiga. Yakni pada tanggal 6 dan 7 April saat puncak arus mudik, dan pada tanggal 13, 14 dan 15 April saat puncak arus balik.

“Pemberlakuan One Way Lokal ini untuk memberikan kemudahan para pemudik yang melintas di Jawa Tengah. Alhamdulillah masyarakat sangat menikmati pemberlakuan One Way Lokal ini,” ungkapnya.

Kebijakan selanjutnya adalah memberikan pengawalan bagi pemudik yang melintas di jalur arteri Brebes – Rembang. Hal ini dilakukan guna memberi jaminan keamanan dan keselamatan bagi para pemudik terutama yang menggunakan kendaraan roda dua.

Diungkapkan pula selama pelaksanaan sistem One Way Ganjil Genap, pihaknya telah menindak sebanyak 1.416 pelanggaran terhadap kendaraan yang melintas di GT Kalikangkung. Penindakan tersebut dilakukan sejak tanggal 6-16 April 2024 dengan menggunakan ETLE Drone dan ETLE Portable.

“Dari jumlah tersebut kita lakukan Validasi dan dikirimkan surat tilang kepada pelanggar sesuai alamat STNK kendaraan,” lanjutnya.

Pembatasan ganjil genap selama pelaksanaan sistem One Way Nasional merupakan upaya yang dilakukan Polri guna memecah jumlah arus kendaraan yang melintas di jalan tol. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi kepadatan ataupun kemacetan selama arus mudik dan balik akibat meningkatnya volume kendaraan.

“Keberhasilan ini berkat pengelolaan dan koordinasi yang telah dilakukan dengan baik jauh sebelum pelaksanaan kegiatan operasi. Selain itu juga berkat dukungan berbagai pihak sehingga apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik,” tandasnya. (Teguh)

Kurnia Zakaria : Apakah Amicus Curiae Membuat Putusan MK Kejutan?

April, 20, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Ada 23 pihak mengajukan Amicus Curiae ke Mahkamah Konstitusi (MK), dalam kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Wakil Presiden (Wapres) tahun 2024, sebelum tanggal 16 April 2024, jam 16.00 WIB ternyata hingga Jumat 19 April 2024 telah diterima sebanyak 33 Amicus Curiae dan yang diterima Hakim hanya 14 Amicus.

Pengertian Amicus curiae adalah seseorang atau satu organisasi profesional, sebagai pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara, namun memiliki kepentingan atau kepedulian atas perkara itu, lalu memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis untuk membantu peradilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Dalam hal pengaruh Amicus Curiae diperhatikan Majelis Hakim atau tidak merupakan Hak Otoritas Hakim itu sendiri. Dalam Daftar MK tercatat, yang menyerahkan Amicus Curiae adalah (1) Barisan Kebenaran untuk Kebenaran /Brawijaya, (2) Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), (3) Top Gun, (4) Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil, (5) Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial/Center For Law and Social FH UGM, (6) Pandji R. Hadinoto, (7) Busyro Muqoddas, Saut Situmorang, Feri Amsari, Usman Hamid, Abraham Samad cs., (8) Organisasi Mahasiswa UGM-UNPAD-UNDIP-AIRLANGGA, (9) Megawati Soekarnoputri & Hasto Krisdiyanto (PDIP), (10) Forum Advokat Muda Indonesia/FAMI, (11) Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia/YAKIN, (12) Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia/APDI, (13) Amicus Stefanus Hendriyanto, (14) Komunitas Cinta Pemilu Jujur dan Adil (KCP Jurdil), (15) Indonesian American Lawyers Association, (16) Reza Indragiri Amriel, (17) Gerakan Rakyat Penyelamat Indonesia dengan Perubahan, (18) Burhan Said Chaniago (STIH APL Jakarta), (19) Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, (20) M. Subhan, (21) Gerakan Rakyat Menggugat (Gram), (22) Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub, (23) Habib Rizieq Shihab, Din Syamsuddin, Ahmad Shabri Lubis, Yusuf Martak, dan Munarman.

Hal tersebut diuraikan oleh Dr. Kurnia Zakaria selaku pakar hukum dan juga salah satu Dosen di Fakultas Hukum UBK Jakarta, masih sambungnya, kita tunggu saja pada Senin (22/4/2024), apakah  putusan MK itu menerima atau menolak permohonan tim Kuasa Hukum Paslon 01 dan/ atau TKH Paslon 03, atau menguatkan putusan KPU bahwa Paslon 02 menang dalam Pemilu Pilpres Tahun 2024 atau memberikan putusan yang membatalkan Pemilu Pilpres pada 14 Februari 2024 lalu. Kurnia cenderung MK bakal menguatkan Putusan KPU dan menolak Permohonan.

Amicus Curiae bersifat memberikan masukan kepada Majelis sedangkan Eksaminasi bersifat menguji keputusan hakim disinyalir perusak keadilan. Hakim seharusnya bersifat independen, tidak boleh hanya bersifat normatif saja, putusan hakim memang tidak bisa diintervensi dan merdeka, juga tidak boleh dianggap salah, bila dianggap salah diperbaiki oleh putusan pengadilan diatasnya, harus ada upaya hukum, tetapi Hakim  adalah wakil Tuhan, mungkin lebih mulia daripada Pemimpin Negara maupun Pemimpin Umat beragama sekalipun, jadi tanggung jawab atas segala putusan hakim menjadi tanggung jawab dia kepada masyarakat dan sang Pencipta.

Kurnia menambahkan, bahwa Amicus Curiae merupakan partisipasi masyarakat yang pendapatnya dapat diterima dan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebelum putusan, sesuai UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa Peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan UUD tahun 1945 dan Pancasila. Dalam UU hakim harus berkeyakinan memutuskan perkara berdasarkan pembuktian dan nilai-nilai keadilan masyarakat sesuai pasal 10 ayat (1) jo pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009.

Amicus Curiae adalah opini bukan perlawanan masyarakat, dan pendapat ilmiah para akademisi, para pakar /spesialis. Amicus Curiae ditunjang Peraturan Mahkamah Konstitusi No.06/PMK/2005 tentang pedoman beracara terhadap Pengujian pasal 14 ayat (4) jo pasal 5 ayat (1) UU No.48 tahun 2009. Amicus Curiae bukan hal intervensi para pihak diluar pengadilan tetapi peran serta masyarakat dan akademisi membantu para hakim menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan rasa keadilan masyarakat maupun mengenalkan kebiasaan masyarakat adat setempat kepada majelis hakim dalam perkara yang bersangkutan sesuai pasal 36 ayat (2)-(3) UU No.24 Tahun 2003 mengatur tentang keabsahan alat bukti di Mahkamah Konstitusi.

Kategori Amicus Curiae adalah :

1. Mengajukan ijin /permohonan untuk menjadi pihak yang berkepentingan dalam persidangan.

2. Memberikan pendapat atas permintaan hakim.

3. Memberikan informasi atau pendapat atas perkara orang lain terkait langsung maupun tidak langsung.

Jika dilihat dari teori praktek pemeriksaan peradilan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan amicus curiae dalam sisitem hukum Indonesia dalam perkara pidana banyak digunakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam bidang Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memberikan pembelaan bagi para terdakwa menuntut keadilan mengenai fakta-fakta hukum berkaitan dalam perkara pidana yang dimaksud dalam bentuk surat /pernyataan baik secara tertulis (brief) maupun lisan ke Pengadilan. Keberhasilan Amicus Curiae dalam perkara pidana di PN Tangerang Banten No.1269/Pid.B/2009/PN. Tgr kasus terdakwa Prita Mulyasari, perkara pencemaran nama baik RS Omni Internasional di Alam Sutera Serpong Tangerang yang diduga melanggar pasal 27 ayat (3) UU No.11 tahun 2008 tentang ITE, pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP. Saat itu Amicus Curiae diajukan oleh LSM, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum Dan HAM Indonesia (PBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Instute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN) dimana akhirnya terdakwa dibebaskan oleh Majelis Hakim Arthur Hangewa, Viktor Pakpahan, dan Perdana Ginting.

Dalam menggunakan Amicus Curiae untuk pembuktian perkara pidana di pengadilan, hakim dapat menerapkan pembuktian Teori Conviction Rasionee yakni sistem pembuktian atas keyakinan hakim yang bersifat rasional, dapat diterima oleh akal pikiran sesuai pasal 183 KUHAP UU No.8 Tahun 1981.

Dalam catatan Kurnia Zakaria pengajuan Amicus Curiae tercatat dalam perkara :

1. Kasus Pengajuan Kembali (PK) Majalah Time vs Soeharto di Mahkamah Agung.

2. Kasus terdakwa Upi Asmardhana di PN Maksassar Sulawesi Selatan.

3. Kasus PK Praperadilan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) terdakwa Bibit Samad Rianto dengan Chandra Hamzah (Wakil Ketua KPK).

4. Kasus terdakwa Prita Mulyasari di PN Tangerang Banten.

5. Kasus terdakwa Anwar sadat (aktivis WALHI Sumsel) di PN Palembang Sumatra Selatan.

6. Kasus pembunuhan Indra Pelani di PN Jambi September tahun 2015.

7. Kasus kriminalisasi aktivis lingkungan Heri Budiawan (Budi Pego) di PN Banyuwangi Jawa Timur bulan Januari 2018.

8. Kasus terdakwa Alnody Bahari alias Ngawur Parmana di PN. Pandeglang Banten April 2018.

9. Kasus terdakwa Kennedy Jennifer dalam dugaan penyalahgunaan data pribadi berdampak kekerasan seksual berbasis daring di PN Jakarta Pusat bulan Mei 2019.

10. Kasus terdakwa Saiful Mahdi di PN Banda Aceh tahun 2019.

11. Perkara Internet Shutdown (Pemblokiran Sinyal Provinder Internet Lokal oleh Negara) di Propinsi Papua dan Papua Barat di Perkara Gugatan TUN terhadap Kemeninfo RI dan Presiden RI di PTUN Jakarta Tahun 2019.

Dasar hukum pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman dan pasal 19 UU No.12 Tahun 2005 tetntang Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Ketetapan MPR Tap No. XVII/MPR/1998 tentang HAM.

Perbedaan Eksaminasi Publik dengan Eksaminasi Hukum adalah suatu pengujian dan melakukan penilaian dan kajian terhadap suatu Putusan Pengadilan yang lahir dari lembaga Peradilan karena dianggap tidak memenuhi unsur keadilan dan tidak taat hukum serta mengawasi peradilan membantu upaya lembaga resmi sesuai UU di mana ada lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial & Komisi Ombudsman Nasional.

Amicus Curiae dilakukan sebelum Putusan Pengadilan dan Eksaminasi dilakukan setelah Putusan Pengadilan. Apakah Amicus Curiae bisa memperkuat pertimbangan Hakim MK?…. Nantikan pembacaan putusannya pada Senin (22/4/2024) mendatang. Rohman

VI-Hukum Administrasi Daerah : Kewenangan Pemerintah Daerah

April, 20, 24

Cakranusantara.net, Jakarta – Sabtu (20/4/2024). Mengenal tentang Kewenangan Pemerintah Daerah yang mesti dimengerti oleh publik diantaranya :

A. Kewenangan Pemerintahan dan Cara Penyerahanya kepada Daerah,
Negara kesatuan adalah bentuk Negara dimana wewenang legislative tertinggi di pusatnya dalam satu badan legislative nasional/ pusat. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaanya kepada daerah berdasarkan Hk otonomi (Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap akhir kekuasaan tertingi tetap di tangan pemerintah pusat.

Adapun yang menjadi hakikat Negara kesatuan adalah kedaulatanya tidak terbagi atau dengan kata lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Oleh karena konstitusi Negara kesatuan tidak mengakui badan legislative lain selain badan legislative pusat. ada dua cirri mutlak yang melekat pada Negara kesatuan, yaitu:

1. Adanya supremasi dari DPR Pusat
2. Tidak adanya badan-badan lainya yang berdaulat.

Dalam pola Negara kesatuan, pemerintahan daerah harus memiliki korelasi yang selaras dengan berdasarkan pada hubungan vertical dan horizontal antara pusat dan daerah yang tersusun dengan jiwa Negara kesatuan.

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Dekosentrasi adalah pelimpahan sebagian uusan pemrintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubenur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertical di wilayah tertentu, dan/ atau kepada gubenur dan bupati/ wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Pemaknaan desentralisasi dapat dibedakan dalam dua perspektif, yakni:

1. Perspektif desentralisasi politik, yaitu desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan, dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah.
2. Persepektif desentralisasi administrasi, yaitu desentralisasi sebagai delegasi wewenang administrative, dari pemerintahan pusat kepada kepemerintahan daerah.

Dapat kita lihat bahwa pola hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dilahirkan dari pendelegasian kewenangan, rasionalitasnya adalah desentralisasi dapat merupakan cara untuk mengatasi keterbatasan karena perencanaan yang bersifat sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan.

Teori Lahirnya Kewenangan Pemerintah Daerah

Tiga cara untuk memperoleh kewenangan dalam khasanah ilmu hukum, yakni :

1. Atribusi : adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan baik yang dilakukan oleh original legislator ataupun delegated legislator. Menurut UU No.30/2014 tentang Pemda Pasal 1 angka 22, atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/ atau pejabat pemerintahan oleh UUD 1945 atau Undang-Undang.

2. Delasi menurut Van wijk, adalah penyerahan wewenang pemerintah dari suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan lain. Selanjutnya Van Wijk menjelaskan bahwa wewenang yang didapat dari didelegasikan lagi kepada dubdelegaris. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi tersebut terdapat syarat-syarat, yakni:

a. Delegasi harus definitive dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan
b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, itu artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan
c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan dengan delegasi;
1. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan) artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut

2. Peraturan kebijakan, artinya delegan memberikan intruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang terebut.

3. Mandat

Wewenang yang didapat melalui atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan jika pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup untuk melakukan sendiri. Van Wijk menjelaskan arti mandate adalah suatu organ pemerintahan mengizinkan kewenanganya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Pasal 1 angka 24, mendefinisikan mandate sebagai pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandate.

Bentuk Pengendalian Hubungan Pusat dan Daerah

1. Organisasi Internal (Internal Organization/Regulation)
Dalam system ini kepala daerah bertanggungjawab penuh kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

2. Hybrid (Subsidiarization)
Kepala daerah bertanggung jawab kepada DPD untuk urusan-urusan yang sangat penting tapi juga bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi untuk urusan-urusan spesifi yang merupakan kebijakan pusat.

3. Hybrid (Supervision)
Kepala daerah bertangung jawab sebagian kepada DPD dan sebagian wakil pemerintah pusat atau anggota dari agen kementrian pusat bertanggung jawab secara langsung kepada otoritas yang mengsupervisinya.

4. Antar organisasi (Intra organization/subordinazion)
Kepala daerah adalah bagian dari hierarki pusat dan secara keseluruhan merupakan bawahan pusat.

Konsep pengawan yang dianut pemerintah daerah di Indonesia lebih condong ke bentuk variasi Hybrid (Supervision). Hal ini dapat dikaji di dalam undang-undang Pemda yang menegaskan bahwa gubernur sebagai kepala daerah provinsi juga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Kemudian urusan pengawasan pemerintahan pusat kepada daerah dibentuk suatu secara vertical, untuk pemerintah daerah provinsi diawasi langsung oleh menteri dalam negeri dan kepala/lembaga-lembaga non kementerian, sedangkan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubenur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Namun akhir atas penyelenggaraan pemerintahan tetap berada di presiden. Esensi inilah yang kemudian membangun suatu pemerintahan daerah tetap pada koridor Negara kesatuan dengan bentuk pendelegasian kewenangan.

Penyerahan Wewenang Pemerintah Pusat Kepada Daerah ada dua cara:
1. Ultra vires doctrine
Yaitu pemerintah pusat yang menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dengan cara merinci satu per satu. Daerah otonom hanya boleh menyelenggarakan wewenang diserahkan tersebut. sisa wewenang dari wewenang yang diserahkan kepada daerah otonom secara terperinci tersebut tetap menjadi wewenang pusat.
2. Open end arrangement atau general competence
Yaitu daerah otonom boleh menyelenggarakan semua urusan di luar yang dimiliki pusat. Artinya, pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan kebutuhan dan inisiatifnya sendiri di luar kewenangan yang dimiliki pusat.

Dalam UU No. 23/2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai urusan pemerintahan dibagi 3, yakni:

1. Absolute, adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat
2. Konkuren, adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang selanjutnya penyerahan urusan tersebut menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah
3. Umum, adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

B. Kewenangan Pemerintah Pusat
Kewenangan dalam hukum administrasi Negara adalah kekuasaan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum tugas di definisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaanya, penggerak organisasi Negara itu sendiri adalah pejabat pemerintahan.

Kewenangan pemerintah Pusat adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
1. Politik luar negeri
2. Pertahanan dan keamanan
3. Peradilan
4. Moneter dan fiscal
5. Agama dan kewenangan bidang lain, yakni meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro dan perimbangan keuangan, system administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumberdaya alam serta teknologi yang strategis, konvervasi dan standarisasi nasional.

C. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten /atau Kota dalam UU No.32/2004 Pasal 14 (1) mengatur urusan yang mengatur kewenangan Pemerintah daerah kabupaten/kota, sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan
7. Penanggulangan masalah sosial
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
10. Pengendalian lingkungan hidup
11. Pelayanan pertahanan
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
13. Pelayanan adminstrasi penanaman modal
14. Pelayanan administrasi umum
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainya
16. Urusan wajib lainya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi

Koordinasi pemerintahan merupakan pengaturan terhadap setiap gerak dan kegiatan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas kewajiban dan wewenang saling berhubungan satu sama lain. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 Pasal 13 ayat (1), yakni:

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya berada di lintas daerah kabupaten/kota
2. Urusan pemerintahan yang penggunaanya berada di lintas daerah kabupaten/kota
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya berada di lintas daerah kabupaten/kota
4. Urusan pemerintahan yang penggunan sumber dayanya lebih efesien apabila dilakukan oleh daerah provinsi

D. Koordinasi Antara Pemerintahan Daerah dan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah

Kerja sama daerah dengan daerah lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan pelayanan public.

Kerja sama daerah dengan pihak ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan public.

Kerja sama wajib adalah kerja sama daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan public yang lebih efesien jika dikelola bersama urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaanya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

KSDD terdiri atas kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

1. Kerja sama wajib meliputi:
a. Kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah provinsi.
b. Kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota yang berbeda
c. Kerja sama daerah provinsi dengan daerah provinsi lain yang berbatasan
d. Kerja sama daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan daerah provinsi dalam satu wilayah provinsi.

2. Kerja sama sukarela
Yaitu kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efesien jika bekerjasama.

Objek Kerja sama

Urusan pemerintahan yang menjadi objek KSDD meliputi:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
Urusan pemerintahan pilihan
Urusan pemerintahan
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan public. By Dosen, Editor : Rohman (UBK)

Wakapolda Kepri Pimpin Taklimat Awal Tahap I Audit Kinerja Itwasda

April, 19, 24

Batam – Cakranusantara.net | Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., pimpin kegiatan Taklimat Awal Audit Kinerja Rutin Tahap I T.A. 2024 Itwasda Polda Kepri. Hadir dalam kegiatan tersebut Irwasda Polda Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri, Wakapolresta Polda Kepri dan Tim Audit Kinerja di Rupatama Polda Kepri. Jumat (19/4/2024).

Dalam sambutannya, Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa audit kinerja ini difokuskan pada aspek perencanaan dan pengorganisasian, yang merupakan pondasi awal dalam siklus manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagaimana pakar mengatakan, “perencanaan yang baik adalah 50% keberhasilan, sedangkan perencanaan yang buruk sama saja dengan merencanakan kegagalan.”

“Guna mewujudkan _good governance_ dan _clean government_ Polri yang presisi serta mendukung keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok Polri sebagaimana diamanatkan pada UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pengelolaan keuangan negara wajib dilaksanakan secara tertib, taat pada perundang-undangan serta diperlukan audit kinerja berdasarkan standar kinerja oleh aparat pengawasan internal pemerintah secara objektif, transparan, dan mandiri,” ucap Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H.

Lebihlanjut, Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa diperlukan pengawasan yang ketat dari Kasatker terhadap penggunaan anggaran oleh anggotanya. Pastikan penggunaan anggaran dilakukan secara aktif, efisien, ekonomis, dan transparan. Upayakan _clean and clear_ dalam pertanggung jawaban, mengurangi sedikit pun kesalahan yang mengarah pada korupsi.

Dalam kesempatan yang sama, Irwasda Polda Kepri Kombes. Pol. Sri Satyatama, S.I.K., M.H., M.M., M.Han., menyampaikan bahwa audit kinerja adalah salah satu fungsi manajemen kepolisian yang harus dilaksanakan untuk menilai kinerja kepolisian dengan tujuan mengevaluasi pendistribusian anggaran selama tahun 2024.

“Sebagai sasaran untuk melihat perencanaan dan pengorganisasian kinerja satker maupun satwil, di antaranya meliputi perencanaan, renja satker beserta lampirannya, identifikasi untuk mengemban tugas sesuai dengan indikator kinerja utama, penetapan kejelasan kewenangan dan tanggung jawab sesuai ketentuannya, penerapan SDM sejak rekrutmen hingga pemberhentian pegawai, serta penyusunan rencana secara jelas, menggambarkan program kerja yang jelas serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya,“ jelas Irwasda Polda Kepri Kombes. Pol. Sri Satyatama, S.I.K., M.H., M.M., M.Han.

Kemudian, Irwasda Polda Kepri Kombes. Pol. Sri Satyatama, S.I.K., M.H., M.M., M.Han., juga menjelakan fungsi dan peran tim audit kinerja yang dilakukan oleh tim audit Itwasda Polda Kepri sebagai konsultan dan mitra kerja serta berkedudukan sama dengan objek audit untuk meningkatkan Polri yang lebih bersih dan bebas dari KKN serta menghindari temuan dari Itwasum Polri dan pengawas eksternal.

Terakhir, Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si, menambahkan untuk masyarakat yang ingin mengadukan atau melihat peta kerawanan serta memerlukan bantuan kepolisian dapat menghubungi Call Center polisi 110 atau unduh aplikasi Polri Super Apps di Googleplay/APP Store.

Gara-gara HP Nyawa Melayang, Enam Tersangka Diamankan Polisi

April, 19, 24

Pati – Cakranusantara.net | Petugas gabungan Polresta Pati ungkap Kasus pembunuhan, korban ditemukan mengapung di Lokasi pakir Kapal Sungai Silugonggo, turut Desa Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati dan berhasil mengamankan enam orang tersangka.

Keenam tersangka antara lain, berinisial MH (22), YD (18), MA (22), JS (20) Warga Juwana, RH (19) Warga Ngarus Pati dan AM (22) Warga Jakenan Pati.

Kapolresta Pati, Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kasat Reskrim Kompol M Alfan Armin M. mengungkapkan, korban diketahui bernama Iskak Harahap (36) warga Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Sumut dan berdomisili Kost Desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana.

Jenazah ditemukan pada Sabtu, 13 April 2024 sekira Pukul 14.00 WIB, di sekitar lokasi parkir Kapal, yang di evakuasi personel Satpolair Polresta Pati bersama Puskesmas Juwana dibawa ke Kamar Jenazah RSUD RAA Soewondo Pati.

Kasat Reskrim mengatakan, kronologi kejadian berawal pada 4 April 2024 dini hari, keenam tersangka nongkrong sambil konsumsi minuman keras (Miras) di depan kost korban hingga sore hari. Ketika bangun tidur tersangka MA merasa kehilangan HP, lalu 2 Tersangka lainnya pergi ke Alun-Alun Juwana menemui korban yang sedang nongkrong untuk menanyakan terkait HP tersebut.

“Saat ditanya korban menjawab tidak tahu, lalu tersangka MH meminta korban untuk ikut ke kosan, sepanjang jalan MH terus menanyakan mengenai HP tersebut, sesampai dekat tugu sukun, korban tiba-tiba melompat dari motor berlari arah Musholla. MH berusaha mengejar korban namun tidak terkejar, kemudian ia menghubungi AM hingga keenam tersangka lainnya datang, kemudian para tersangka menyebar untuk mencari korban,” ujarnya.

Selanjutnya, korban ditemukan di sebuah gang di Desa Growong Lor, Kecamatan Juwana kemudian dipukuli lima tersangka dengan tangan kosong dan juga batu. Ketika korban sudah tidak sadarkan diri, para tersangka panik, lalu YD datang dan keenam tersangka membuang jasad korban ke Sungai Silugonggo bawah Jembatan Pantura Juwana.

“Motif pembunuhan, menurut pengakuan para tersangka, karena merasa kesal, sebab korban tidak mengaku saat ditanya terkait Handphone salah satu tersangka yang hilang”, tuturnya.

Kompol M. Alfan menegaskan, atas kejadian tersebut keenam tersangka ditahan di Satreskrim Polresta Pati, dan menyita barang bukti berupa tiga unit motor juga pakaian tersangka yang dipakai saat kejadian serta pakaian dan dompet korban.

“Atas perbuatannya, pelaku disangkakan dengan Pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan, Subs 170 ayat 2 ke-3 tentang kekerasan secara bersama-sama hingga menyebabkan mati,” pungkasnya. (Humas)

Kurnia Zakaria : Bupati Alim Juga Bisa Korup

April, 19, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Bupati Sidoarjo, Jawa Timur periode 2021-2024 Ahmad Mudhori Ali (Gus Mudhor) kelahiran 11 Februari 1991 anak tokoh NU KH. Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali) dijadikan tersangka dugaan Tipikor pemotongan insentif ASN pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD).

Hal itu diungkapkan oleh Dr. Kurnia Zakaria, masih lanjutnya, dalam kasus OTT KPK di Sidoarjo pada 25-26 Januari 2024 lalu, ada 10 tersangka sudah dirtangkap dan ditahan termasuk kakak ipar Bupati Robith Fuadi, Aspri Bupati Aswin Reza Sumantri, Kepala BPPD Ari Suryono dan Kasubag Umum serta Bendahara BPPD Siska Wati.

Menurut tersangka Siska Wati pemotongan insentif ASN BPPD tahun 2023 tercatat 2,7 miliar rupiah. Pemotongan insentif ASN pada BPPD sebesar 10-30% dari setiap ASN.

Dalam LHKPN Bupati tercatat hartanya Rp. 4.775.589.664,- dan mengaku Berhutang Rp. 3.370.127.516,- . Harta tak bergerak Rp.1.735.500.000,-, harta tak bergerak Rp.3.680.000,-. Punya Honda Jazz tahun 2011 dan Honda Beat tahun 2014 Rp.183.500.000,-, Surat berharga Rp.900.000.000,- serta Kas Rp.1.646.717.880,- dan harta lainnya Rp.8.145.717.180,-.

Gus Mudhor sebagai tokoh Pemuda GP Ansor Sidoarjo, Pimpinan DPC PKB Sidoarjo, Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Yayasan Bumi Shalawatan Progressif, Walaupun kader PKB saat Pemilu Pilpres tahun 2024 lalu mengatakan mendukung pasangan calon dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Gelora, dan PBB bukan capres/cawapres Nasdem, PKB. PKS dan Ummat.

Menurut Kurnia perlu adanya REVOLUSI REFORMASI agar Aparatur lebih bekerja secara efisien dan efektif serta berintegritas juga jujur dan berakhlak. Perbaikan sistem bukan semata-mata teknologi tapi karakter dan akhlak perlu diinstall ulang. Kesejahteraan ditambah tetapi standar pengawasan perlu diperketat, harus ada standar kehidupan juga pola hidup sederhana.

Bupati Sidoarjo dilihat latar belakang keluarga dan pendidikan ideal dan taat agama tapi kekuasaan menggelapkan hati nurani. Korupsi menghancurkan sistem pemerintahan dan merusak moral etika pejabat. Kekuasaan cenderung korupsi dan Korupsi menciptakan kekuassan absolut dan otoriter.

Pola KKN Orde Baru terulang lagi dan Dinasti Politik bukan hanya dilakukan oleh Partai Politik tapi juga oleh keluarga Penguasa Daerah hingga Pusat. E-budgetting bukan saja dilakukan Legislatif tapi juga Masyarakat sehingga setiap warganegara tahu masuk keluarnya Dana APBD maupun APBN. UU dibuat atas kepentingan masyarakat bukan atas usulan penguasa dan pengusaha yang berkolaborasi menciptakan sistem pemerintahan Oligarki.

Dalam hal penindakan perlu ada Pemiskinan dan Perampasan aset kekayaan Koruptor maupun Keluarganya yang pasti menikmati hasil kejahatannya (TPPU) dan adanya sanksi sosial dimana Pengucilan dan Larangan Berpolitik kembali, Juga pengenaan denda dan kerja sosial mungkin perlu diadakan. Hukuman Koruptor harus Maksimal dan perlu adanya HUKUMAN MATI KORUPTOR dan HUKUMAN SEUMUR HIDUP sesuai UU Tipikor dan UU KUHP No.1 Tahun 2023.

Dalam dunia politik selama kedudukan dan kekuasaan menjadi tujuan utama dan diperjualbelikan maka korupsi birokrasi akan sulit diberantas. Akibatnya rakyat akan berdampak pada kebijakan-kebijakan. Korupsi Birokrasi adalah “dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas dimana sebagai kewajiban aparatus negara , atau tanpa hak menggunakan kekuasaan dan wewenangnya dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi.” Korupsi berubah rupa bisa dalam hal sogok-menyogok, suap-menyuap, dan nepotisme.

Kurnia Zakaria dalam Disertasinya juga sependapat dengan Alatan dalam bukunya Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi terbitan LP3ES tahun 1987 mengatakan ciri-ciri korupsi :

a. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan,

b. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya,

c. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi,

d. Dilakukan rahasia, dan sifatnya memaksa para bawahannya untuk sebagai pelaku dan atau juga penyuap/upeti/pungutan liar,

e. Melibatkan lebih dari satu orang/ atau pihak lain,

f. Adanya kewajibann dan keuntungan bersama dalam bentuk uang, jasa, maupun barang,

g. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang membuat kebijakan-kebijakan dan berpengaruh pada suatu kegiatan tertentu atau proyek,

h. Adanya usaha-usaha untuk menutupi perbuatan dalam aturan-aturan/hukum,

i. Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada para pelakunya.

Masih menurutnya, tersangka Gus Mudhor (Bupati Sidoarjo) ini melakukan dugaan korupsi berorientasi pada pasar (market centred orientation) dimana sesuai keseimbangan pada penawaran dan permintaan, antara keduanya menimbulkan distorsi pasar yang berdampak pada masyarakat sebagai konsumen. Seorang Bupati yang korup bagai seorang pembisnis yang mengutamakan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menggunakan jabatan dan kuasanya.

Kurnia Zakaria : Pemasangan Reklame di Jakarta Diduga KKN

April, 20, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Dalam pemasangan papan Reklame di Jakarta sudah diatur dalam Pergub No.100 tahun 2021 tentang perubahan Pergub No.148 tahun 2017, hal itu diungkapkan oleh Dr. Kurnia Zakaria selaku pakar hukum dan juga salah satu Dosen di Fakultas Hukum UBK Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Reklame yang dipasang, masih lanjutnya, harus sudah memenuhi persayaratan Ijin Penyelenggara Reklame yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta sesuai PP No.5 Tahun 2021 jo Pergub No.47 Tahun 2017.

“Surat Ijin Penyelenggara Reklame permanen adalah surat ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagai dasar peletakan reklame dengan memperhatikan estetika, edukasi dan keserasian lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang. Penertiban Reklame melibatkan petugas Dispenda, DPMPTSP, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, serta Asisten Daerah Bidang Pembangunan dan Satuan Polisi Pamong Praja,” jelasnya.

Pencabutan Reklame yang tanpa ijin dilakukan oleh Satpol PP dan Pemblokirannya dilakukan DPMPTSP sesuai Pergub No.47 Tahun 2017 jo PP No.32 Tahun 2004 dan PP PP No.5 Tahun 2021 jo Perda No.9 Tahun 2014. Artinya bila ada pembiaran reklame tanpa ijin yang dipasang di trotoar Jl. Jenderal Sudirman (Jalur Utama) Jakarta Pusat maupun di jembatan penyeberangan orang Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan patut diduga adanya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), atau gratifikasi memanfaatkan celah hukum setelah pembiaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Jakarta.

“Birokrasi merupakan tempat yang subur berlangsungnya perbuatan kotor manipulasi dan suap/ gratifikasi belum banyak tersentuh oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Mereka dianggap melakukan penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan wewenang sehingga dianggap mal-administrasi belaka, patut diduga adanya kerugian negara terhadap penerimaan keuangan negara/daerah,” paparnya.

Padahal Birokrasi berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam hal pembangunan dan pelayanan publik. Masyarakat sebagai konsumen yang memerlukan jasa pelayanan birokrasi “Terpaksa” ikut permainan kotor untuk mendapatkan kemudahan dan kelancaran akses dalam pelayanan publik dan perijinan.

“Pola pendaftaran online dan pembayaran via transfer/ uang digital lewat bank DKI (Pemprov DKI Jakarta) tidak menjamin suap/ gratifikasi secara tunai maupun barang dilakukan masyarakat, antara mau dan tidak mau, suka atau tidak suka,  harus menerima kenyataan seperti ini. Mungkin aparat birokrasi Pemprov DKI Jakarta saat era Gubernur Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan era Gubernur Ali Sadikin aparat Pemda bersih dari praktik KKN karena ancaman Pemecatan dan Mutasi Non Job sangat ditakuti aparat birokrasi Pemprov DKI Jakarta,” tegasnya.

KKN di Jakarta memiliki jaringan atau jangkauan luas dari aparat birokrasi hingga APH, baik pusat maupun daerah, para politikus partai politik hingga kalangan bisnis. Oknum aparat birokrasi Pemda DKI Jakarta dimulai dari Pemprov Jalan Merdeka Selatan hingga Kantor Kelurahan, dimana pelayanan publik dilakukan dinas DPMPTSP, yang tidak menutup celah pelanggaran administrasi dan hukum yang dilakukan oknum birokrat.

“Korupsi tidak terlepas dari gaya hidup “mewah” dan budaya “hedonisme” dimana aparat birokrasi bersifat bukan melayani tapi dilayani. Korupsi tidak akan bisa diberantas bila pola masyarakat terhadap Koruptor setelah ditangkap masih “santai dan tanpa malu” dan “tanpa ekspresi mengatakan saya tidak melakukan” saat masuk mobil tahanan membawa dirinya ke Rumah Tahanan,” ujarnya.

“Narapidana koruptor dihukum ringan dan bila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dirinya tetap dielu-elukan pendukungnya, dan masyarakat masih terima tanpa sanksi sosial. Tidak ada beban mental bagi keluarga dan masyarakat sekitar ditempat tinggalnya karena dianggap “RobinHood atau Si Pitung” . Korupsi di Indonesia bermasalah sangat kompleks bagai tidak bergerak dilorong waktu, terkait sistem sosial, budaya, hukum, dan politik Indonesia,” imbuhnya.

Masih imbuh Kurnia, pola birokrasi seperti sekarang tidak akan terlepas dari pengaruh KKN, sebab dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas sesuai dengan kewajibannya atau tanpa hak menggunakan kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyaknya bersifat pribadi. “Purposive behavior which may be deviation from an expected norm but is undertake nevertheless with a view to attain materials ir other rewards”

Korupsi Birokrasi meliputi Kategori :

1. Market Centred Orientation (pendekatan berpusat pada pasar)

Birokrasi berperilaku pelaku bisnis, dimana memandang dirinya menggunakan jabatan untuk mendapatkan harta kekayaan agar semakin bertambah.

2. Public Interest Centered Perspective (pendekatan berpusat pada kepentingan publik)

Birokrasi berperilaku, penguasa hanya memberi “kemurah hati” pelayanan dan kemudahan hanya terhadap orang-orang yang memberi “tanda mata” saja.

3. Public Office Centered Perspective (pendekatan berpusat pada kantor jabatan pemerintah).

Birokrasi yang melakukan penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan wewenang diatasnamakan jabatan dan kedudukan untuk mempertahankan kekuasaan.

Korupsi Birokrasi disebabkan :

1. Individual causes dimana rendahnya komitmen dan moral dari aparat pemerintahan daerah DKI Jakarta

2. Organizational reasons pegaruh eksternal dan internal fungsional dan struktural lingkungan organisasi pemerintahan daerah DKI Jakarta

3. Societal causes dimana korupsi dianggap kewajaran oleh masyarakat dan biasa walaupun sangat tidak disukai tapi mentradisi (kebiasaan) pungli dan suap kepada aparat pemerintah daerah DKI Jakarta,” tandas Kurnia Zakaria. (Rohman)

Koharmatau Gelar Apel Luar Biasa Usai Cuti Bersama

April, 16, 24

Bandung – Cakranusantara.net | Terima kasih kepada prajurit non Islam, atas partisipasi dan toleransi yang tinggi kepada personel yang melaksanakan puasa, sehingga ibadah puasa dapat berjalan lancar.

Hal tersebut disampaikan Dankoharmatau Marsda TNI Oki Yanuar, S.T., dalam sambutannya yang dibacakan Wadan Koharmatau Marsma TNI Talawide, S.T., pada Apel Luar Biasa di Makoharmatau, Lanud Husein Sastranegara, Bandung, Selasa (16/4/2024).

Lebih lanjut Dankoharmatau menyampaikan, bahwa Idul Fitri merupakan hari kemenangan serta hari yang penuh makna. Untuk itu, sudah sepatutnya momentum Idul Fitri ini menjadi momen yang penting untuk menegakkan kembali amanah hari kemenangan dengan melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara, tambahnya.

Dengan memahami makna puasa dan hari raya Idul Fitri tersebut, kita harus optimis dan memiliki tekad yang kuat agar ke depan kita dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan organisasi dengan lebih baik termasuk dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial, tegas Dankoharmatau.

Dankoharmatau mengajak, kepada seluruh personel mari senantiasa tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, integritas moral dan soliditas, serta solidaritas agar tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif. Pegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dalam setiap langkah yang dilakukan oleh prajurit sehingga terhindar dari tindakan indisipliner yang dapat merusak citra TNI Angkatan Udara.

Di akhir sambutannya Dankoharmatau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil Koharmatau yang telah melaksanakan cuti bersama dengan baik, lancar dan selamat sehingga dapat kembali ke kesatuan tepat waktu.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Wadan Koharmatau Marsma TNI Talawide, S.T., Inspektur Koharmatau Marsma TNI I Nyoman Sudarsana, S.I.P., M.I.Pol., serta para pejabat Koharmatau. (Penkoharmatau)

Dankoharmatau dan Prajurit Sambut Kembali dengan Keakraban dan Silaturahmi

April, 16, 24

Bandung – Cakranusantara.net | Setelah menggelar Apel Luar Biasa untuk Cuti Lebaran Idul Fitri 1445 H, Marsekal Muda TNI Oki Yanuar dan Ny. Rina Oki Yanuar, Ketua PIA Ardhya Garini Gabungan Koharmatau, mengadakan acara Halal Bihalal di Joglo Koharmatau pada, Selasa (16/4/2024).

Acara yang dipenuhi dengan kehangatan dimulai dengan berjabat tangan antara para pejabat, perwira, bintara, tamtama, dan Pegawai Negeri Sipil Koharmatau. Diakhiri dengan penuh kebersamaan, para peserta menikmati makan bersama di Joglo Koharmatau.

Halal Bihalal, sebuah tradisi tahunan, tidak hanya menjadi ajang mempererat tali silaturahmi, tetapi juga momen penting untuk saling memaafkan dan memaafkan.

Acara ini dihadiri Ny. Rina Oki Yanuar Ketua PIA Ardhya Garini Gab Koharmatau, Wadan Koharmatau Marsma TNI Talawide, S.T., dan Inspektur Koharmatau Marsma TNI I Nyoman Sudarsana, S.I.P., M.I.Pol., serta para pejabat dan pengurus PIA Ardhya Garini Gabungan Koharmatau. (Penkoharmatau)

Komnas HAM dan BEM UI Didesak Warganet Untuk KKN di Papua

April, 16, 24

Warganet – Cakranusantara.net | Banjir komentar tertuju untuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Didesak Warganet untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Papua, atas pernyataan untuk Anggota TNI yang diduga telah melanggar HAM, Senin (15/4/2024).

Data yang dihimpun media ini, mendadak viral di sejumlah media sosial (Medsos) utamanya di aplikasi Tiktok yang mengunggah agar Komnasham dan BEM UI terjun langsung ke Papua, agar pernah merasakan pahitnya di wilayah Papua.

Seperti unggahan dengan nama akun, emansulaeman2020 yang mengunggah foto plang Kantor Komnasham kebanjiran ribuan komentar warganet, dan kebanyakan dari mereka, 1000 persen setuju jika kantornya dipindahkan ke Provinsi Papua.

Dengan nama akun Taufik Hidayat berkomentar menyatakan, 1000 persen setuju,,mantan ketua BEM UI jadi satpamnya.

Dilanjutkan, yanto 73 menuliskan komentar, Jangan hanya kantornya yang dipindah sama orang-orangnya, kurang lebih 1 tahun saja kalau betah baru selamanya.

Kemudian, user82882288853863 juga menuliskan bahwa, sangat, banget, dengan senang hati, ikhlas, lillahi ta allah ikhlas setuju banget pake sangat sekali setuju.

Ditambah, regok1985@ menulis, seluruh rakyat indonesia setuju kalau komnashan di pindah kan ke intan jaya papua.

Dalam unggahan akun lainnya dengan nama akun, hot11laras juga sama, dibanjiri komentar hingga mencapai puluhan ribu komentar diantaranya ;

Sutrisno berkomentar, ayo kakak-kakak BEM UI, kalian sudah banyak yang mau memfasilitasi, dan saya walaupun cuman tukang bangunan, saya tetap akan ikut donasi kakak2. Semangat buat BEM UI DAN KOMNAS HAM.

User1326983943980 berkomentar, Karena mereka bukan tentara. MEREKA TIDAK DILATIH UNTUK BERTEMPUR. Mereka dilatih untuk berpikir kritis. Berani menyuarakan yang benar.

Aji berkomentar, kroscek ke papua dulu baru bisa komen siapa yang benar dan pelanggar ham, jangan cuma teori aja.

Robi Fany berkomentar, apakah benar kebenaran dari bem ui dan Komnasham itu mutlak, contohnya kasus sambo dan laskar FPI Komnas bacotnya ngak jelas tuh.

Kang Somay berkomentar, kalo gak di latih bertempur jangan gunakan mulut buat menyakiti perasaan orang yang sedang berjuang menjaga NKRI pahamkan mulut mu harimau mu.

Mar berkomentar, Ya tapi jangan nyocot jaga cocotnya jangan adal nyocot katanya orang yerdidek tapi moncong nya adal mangap saja. ayo brangkat kalau berani.

Nurhay_80 berkomentar, ikut donasi buat keberangkatan BEM & KOMNASHAM.

BernanDo..01.SaMoSiR berkomentar, untung bukan aku yang jadi presiden..kalau sampe aku presiden kuperintahkan dibom tempat yang dicurigai markas mereka serangan udara.

Eriko akechi berkomentar, habisi saja mereka KKB itu pak TNI/Polri. rakyat Papua juga tidak suka dengan mereka. karena saya yakin KKB itu dari Papua Nugini dan didukung Australia.

FAUZIAH berkomentar, Neti. boleh kasih tahu saya, ini kenapa dengan Bem UI, heboh banget lewat d beranda saya. Emang mereka pernah buat pernyataan yang gimna?

Masih banyak komentar-komentar lainnya yang tidak mungkin dimuat semuanya dalam pemberitaan, untuk melihatnya bisa klik tautan https://vt.tiktok.com/ZSFGE4SGQ/, dan ini https://vt.tiktok.com/ZSFGEDHK2/.

Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media belum konfirmasi ke pihak terkait, yakni BEM UI, Pihak Kampus hingga Komnas HAM. (Rohman)