Pastikan Kesehatan Personel, Polresta Pati Gelar Yankesling

September, 26, 24

Cakranusantara.net, Pati | Tantangan tugas Polri tidaklah mudah. Sebagai figur pelindung, pengayom, pelayanan sekaligus penegak hukum, personel Polri harus memiliki fisik prima dan selalu fit dalam setiap kesempatan.

Guna mendukung hal tersebut, Kepolisian Resor Kota Pati pro aktif menggelar pelayanan kesehatan keliling (Yankesling) yang dimotori oleh Bag SDM bekerjasama dengan Klinik Pratama Bhayangkara Sidokkes Polresta Pati.

Sejumlah tenaga medis ini berkeliling Mapolsek untuk memberikan pelayanan berupa pemeriksaan kesehatan kepada seluruh personelnya.

Dikonfirmasi terpisah Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kabag SDM Kompol Agunging Tyas Widya Aryani mengatakan kegiatan Yankesling ini merupakan wujud kepedulian negara kepada personel Polri agar selalu sehat sehingga siap dalam menjalankan tugas kapanpun dan dimanapun.

“Pelayanan Kesehatan Keliling dalam rangka perawatan Personel Polresta Pati yang meliputi Pemeriksaan Tensi, Pemeriksaan Gula Darah, Pemberian Obat dan Vitamin sesuai keluhan,” Ujarnya.

Pihaknya menambahkan Yankesling ini dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan sekali dimana sidokkes bersama petugas medis yang ditunjuk berkunjung ke Mapolsek dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Sedangkan untuk hari ini dilaksanakan di Mapolsek Margorejo, Gembong dan Tlogowungu yang diikuti oleh seluruh anggota Polri dan ASN.

“Bagi yang memiliki Riwayat penyakit berat, tetap kita pantau dan berikan pendampingan.” pungkasnya. Humas

Hadiri Peringatan HKG PKK, Pj Bupati Singgung Urgensi Peran Perempuan

September, 26, 24

Cakranusantara.net, Pati | Penjabat (Pj) Bupati Pati Sujarwanto Dwiatmoko bersama Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Pati Monica Sujarwanto, Kamis (26/9), menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-52 PKK di Pendopo Kabupaten Pati.

Turut hadir dalam peringatan HKG tersebut, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Pati, Ketua Organisasi Wanita Kabupaten Pati, Ketua TP-PKK Kecamatan serta sejumlah perwakilan Kader PKK desa.

Pj Bupati Pati Sujarwanto Dwiatmoko dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi yang diberikan oleh segenap kader PKK Kabupaten Pati, yang terus mengabdi bagi masyarakat sekaligus berperan sebagai mitra kerja yang mendukung berbagai kebijakan Pemerintah Daerah.

Menurutnya, berbagai program dan kegiatan yang secara aktif dilaksanakan selama ini telah membuktikan bahwa TP PKK Kabupaten Pati memiliki keinginan kuat untuk terus maju dan berperan aktif dalam menjalankan segenap programnya.

“Hari ini merupakan momen yang sangat penting, dimana kita bersama-sama memperingati perjalanan panjang 52 tahun Gerakan PKK. Gerakan yang lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat, dimana melalui 10 program pokoknya, PKK telah memberikan kontribusi nyata sebagai motor penggerak dalam membangun keluarga yang sejahtera, sehat, dan berkualitas”, ujar Sujarwanto.

Dalam kesempatan ini, ia juga mengingatkan kembali urgensi peran kaum perempuan sebagai tiang negara.

Menurutnya, apabila perempuan mampu berperan dengan baik maka kuat pulalah sebuah negara, sebaliknya lemahnya peranan perempuan akan berpengaruh terhadap rapuhnya negara.

“Untuk itu saya berharap PKK dapat menjadi wadah peningkatan kontribusi perempuan dalam pembangunan di berbagai sektor kehidupan”, tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan penyerahan trophy dan piagam kepada para pemenang lomba cipta menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) tingkat kabupaten, yang dilaksanakan di gedung PKK beberapa waktu yang lalu.

Selain itu juga diserahkan bantuan modal usaha kepada warga binaan kader PKK di 21 Kecamatan di Pati.

Sementara itu Pj TP-PKK Kabupaten Pati Monica Sujarwanto menjelaskan bahwa gerakan PKK merupakan gerakan nasional dalam membangun masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Hal ini dinilai sejalan dengan Permendagri nomor 36 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 99 tahun 2017, tentang gerakan PKK sebagai mitra pemerintah.

“Tentu melalui sinergi dengan pemerintah, PKK dapat mendukung program-program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah hingga ke tingkat keluarga”, paparnya.

Ia juga mengatakan bahwa dengan keterlibatan Tim Penggerak PKK, program-program pemerintah di tingkat daerah dapat lebih terpadu dan efektif.

“Selain itu kader PKK juga memiliki peran strategis dalam mendukung program kerja pemerintah, termasuk dalam bidang penghayatan dan pengamalan Pancasila” tuturnya.

Puncak peringatan HKG PKK ini kemudian secara seremonial ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Pj Ketua TP-PKK Kabupaten Pati yang kemudian tumpengnya diserahkan kepada Pj Bupati Pati.

Firman Soebagyo Gelar Perluasan Safari Gemar Ikan di Desa Sitirejo

September, 26, 24

Cakranusantara.net, Pati | Anggota Komisi IV DPR-RI gelar perluasan safari gemar ikan dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan untuk pencegahan gizi buruk dan penurunan stanting di Desa Sitirejo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Kamis (26/9/2024).

Darsono, Kades Sitirejo mengucapkan terima kasih kepada Anggota Komisi IV DPR-RI yang telah hadir dalam kegiatan acara yang telah diselenggarakan pada hari ini. Tentunya, dalam rangka penurunan stanting, utamanya di desanya.

“Safari ini dalam rangka perluasan gemar ikan. Selain itu, Kades meminta bantuan agar nanti bisa diberikan bantuan berupa pompa air, guna meningkatkan penghasilan pangan di desanya. Lantaran selama ini, pompa yang ia miliki masih berkapasitas kecil, sehingga masih kurang mampu dalam mencukupi kebutuhan petani,” pintanya.

Firman Soebagyo, anggota Komisi IV DPR-RI memaparkan, jika gemar makan ikan salah satunya adalah untuk mengurangi gizi buruk atau stanting tinggi di tingkat desa. Sehingga sangat perlu untuk ditangani.

“Untuk itu, Kades perlu untuk saling berkoordinasi guna mengatasinya. Oleh sebab itu, pemerintah melalui program presiden terpilih membuat program makan bergizi, dan itu dianggap perlu untuk diterapkan sejak dini,” papar Firman.

Ini merupakan program yang sangat strategis dan bisa untuk dijadikan memotivasi ibu-ibu. Karena kemungkinan tahun depan program makan bergizi sudah dimulai, yang disalurkan melalui ibu-ibu PKK dan mungkin ibu-ibu TNI-Polri, kenapa mereka dilibatkan, sebab pasti lebih, dan mengerti akan makanan yang bergizi.

“Pihaknya sudah memberikan masukan kepada pemerintah pusat, agar program ini tidak diserahkan kepada pengusaha (Pabrik). Namun pada ibu PKK setempat yang, agar warganya juga bisa berkarya,” tutupnya. Rohman

Pengen Galian Sawah Tanpa Izin Tapi Legal : Ngimpi!!!!, Begini Tanggapan Kepala ESDM

September, 26, 24

Cakranusantara.net, Pati | Pengen menggali tanah persawahan tanpa izin resmi tapi berasa legal. Ngimpi!!!!, Kepala ESDM Kendeng Muria angkat bicara soal tuntutan dari sekelompok orang yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Masyarakat Peduli Pertanian (GMPP).

Berawal dari surat beredar luas yang dilayangkan untuk menggelar Aksi Demo di depan kantor Bupati Pati tertanggal 20 September 2024 dengan surat Nomor: 01/GMPP/IX/2024 kepada Kapolresta Pati dan ditembuskan hingga ke Presiden, Ketua DPR-RI, dan Kapolri.

untuk diizinkan mengeruk lahan pertanian tanpa izin usaha pertambangan (IUP) terlalu mengada-ada.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah Kendeng Muria, Dwi Suryono mengatakan, bahwa aktivitas menggali, mengangkut, mengolah hingga menjual tanah dan lainnya merupakan kegiatan pertambangan.

Hal tersebut sudah tertuang dengan jelas dalam aturan tentang pengelolaan hasil bumi atau pertambangan diatur dalam UU nomor 3 tahun 2020 tidak mengenal izin pengeprasan.

“Jadi saya sampaikan tentang IUP, IUP PK, ICPB, Izin Pengangkutan Penjualan, IUP Penjualan. Yang pasti izin pengeprasan (sawah) tidak diatur dalam UU tersebut,” ungkapnya usai audiensi di gedung DPRD Pati, Rabu (25/9/2024).

Sekali lagi ia menegaskan, pengusaha yang melakukan aktivitas pertambangan wajib mengantongi izin tersebut.

“Tentunya aktivitas seperti itu harus berizin, ada beberapa yang harus ditempuh. Regulasinya seperti itu, dan harus berlaku untuk semuanya,” ungkapnya.

Sementara Koordinator Aksi, Sutirto mengungkapkan, harusnya pemerintah memberikan toleransi pengerukan, dengan dalih penataan lahan pertanian.

“Itu tidak pakai IUP, interval hari, tujuh hari maksimal, kalau pakai IUP tidak mungkin kita lakukan. Kita butuh kearifan lokal, diberikan toleransi kemanusiaan, agar lahan pertanian kami bisa dilakukan pengeprasan,” cetusnya.

Sebelumnya, sekitar ratusan demonstran yang mengatasnamakan diri sebagai GMPP menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati.

Dia meng klaim jika dump truk yang datang sekitar Seratusan, memang nampak memadati kawasan Alun-alun Simpang Lima Pati, sejak pukul 09.00 WIB.

Adanya barisan truk yang terparkir di jalan Alun-alun membuat akses menuju kawasan ini ditutup sementara. Pengguna jalan dialihkan untuk tidak melewati kerumunan massa. Polisi Lalulintas nampak sibuk mengatur lalu lintas. Hr

Dandim Pati Membuka Lomba PBB Dalam Rangka HUT Ke-79 TNI dan Ke-74 Kodam IV/Diponegoro

September, 26, 24

Cakranusantara.net, Pati | Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia dan hari ulang tahun ke-74 Kodam IV/Diponegoro, Kodim 0718/Pati menggelar kegiatan lomba Peraturan Baris Berbaris (PBB). Rabu, (25/09/2024).

Kegiatan lomba rencana akan dilaksanakan selama dua hari mulai hari Rabu tanggal 25 September 2024 hingga hari Kamis 26 September 2024 bertempat di halaman Makodim Pati.

Pelaksanaan lomba pada hari pertama yakni untuk siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang diikuti oleh 21 peserta yang merupakan perwakilan SLTP dari masing-masing kecamatan. Sedangkan pelaksanaan lomba hari kedua dengan peserta dari siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di wilayah kabupaten Pati.

Dandim 0718/Pati Letkol Inf Jon Young Saragi, S.Sos saat membuka kegiatan mengatakan, lomba ini bukan hanya sekadar ajang kompetisi, tetapi juga merupakan sarana untuk menumbuhkan disiplin, kekompakan, dan semangat kebersamaan di antara semua peserta atau masing-masing perwakilan tiap Sekolah.

“Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-NYA, kita dapat berkumpul di halaman Makodim 0718/Pati ini dalam acara Lomba PBB dalam rangka memperingati HUT ke-79 TNI dan HUT ke-74 Kodam IV/Diponegoro dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan satu apapun,” kata Dandim.

“Melalui lomba ini, lanjut Dandim. “Diharapkan dapat mengembangkan sikap sportif, menghargai kerja keras, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan,”

“Saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelenggarakan lomba ini. Dan untuk panitia, agar melaksanakan tugas sebagai penilai dengan obyektif dan mampu menilai dengan baik, sehingga juara yang nantinya terpilih adalah benar-benar yang terbaik,” sambungnya.

“Semoga kegiatan lomba ini dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar, serta dapat memberikan pengalaman berharga bagi semua peserta,” tutup Dandim.

Dari hasil penilaian tim juri lomba PBB tingkat SLTP, untuk Juara harapan III MTS Abadiyah Gabus, Juara harapan II SMPN 1 Jaken , Juara harapan I SMPN 1 Pati, Juara III SMPN 1 Sukolilo, Juara II SMPN 1 Jakenan dan Juara I SMPN 3 Pati.

Sujarwanto Dorong Pembangunan Kota Pati sebagai Pusat Kegiatan Utama

Oktober, 25, 24

Cakranusantara.net, Pati | Penjabat (Pj) Bupati Pati, Sujarwanto Dwiatmoko menghadiri rapat koordinasi lintas sektor terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di The Westin Hotel, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Rakor ini diselenggarakan oleh Dirjen Kementerian ATR/ BPN Dirjen Tata Ruang terkait adanya Permohonan Persetujuan Substansi Raperda Tentang RDTR Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

Selain dihadiri Pj Bupati Pati, turut hadir pula anggota DPRD, Kepala Bapperida, Kepala DLH, Plt Kepala DPUTR, Kepala Dishub, Kepala BPBD dan Kepala Disperkim.

Pada kesempatan ini, Pj Bupati Pati menegaskan komitmennya untuk menjadikan Kecamatan Pati sebagai pusat kegiatan utama dalam pembangunan perkotaan Kabupaten Pati.

“Kami sudah menyampaikan semuanya tentang bagaimana membangun Kecamatan Pati (Kota Pati) sebagai bagian inti dari pembangunan perkotaan kabupaten di Pati,” ujar Sujarwanto.

Lebih lanjut, Sujarwanto menjelaskan bahwa dengan menjadikan Kota Pati sebagai pusat kegiatan perkotaan, maka berbagai layanan publik akan terpusat di sana.

“Kota Pati akan menjadi pusat kegiatan perkotaan sehingga layanan masyarakat tentang administrasi pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pengembangan kotanya ada di kota,” ungkapnya.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Pati telah memulai penyusunan RDTR untuk Kecamatan Kota Pati.

“Hari ini kita sudah mulai dengan kecamatan Pati, mudah-mudahan nanti terbangun sistem perencanaan yang komprehensif di seluruh wilayah. Nanti secara bertahap kita sudah usulkan beberapa wilayah yang sekarang sudah menyusun RDTR, yaitu Tayu, Juwana, Margorejo, Batangan, Trangkil dan Kayen,” tambah Sujarwanto.

Dengan adanya penyusunan RDTR ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Pati dapat berjalan lebih terarah dan terukur. Selain itu, pusat kegiatan yang terpusat di Kota Pati juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Dwi Hariyawan mengatakan kepada para kepala daerah yang hadir dalam pertemuan kali ini, agar berkomitmen mengawal penyusunan RDTR masing-masing wilayah.

Ia berharap melalui RDTR semua kepentingan lintas sektor dapat dilaksanakan tanpa multipersepsi.

“Tidak ada lagi perbedaan pandangan. Terdapat PR (pekerjaan rumah) bersama bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikannya dengan OSS setelah Peraturan Kepala Daerah terbit,” ujarnya.

Ratusan Orang Pati Gelar Aksi Demo, Tuntut Agar Penataan Lahan Diperbolehkan

September, 25, 24

Cakranusantara.net | Gerakan Masyarakat Peduli Petani (GMPP) lakukan giat aksi demo damai terdiri dari ratusan sopir Dum Truk dengan membawa armadanya masing-masing yang dilengkapi sound sistem dan perwakilan petani didepan Kantor Bupati Pati, Rabu, 25 September 2024, sekitar pukul 09.30 WIB.

Sutirto, koordinator aksi saat di wawancarai menyampaikan, intinya hari ini untuk membatu para petani yang lahannya dalam satu tahun tidak bisa di tanam hingga 3 kali.

“Kami menjembatani agar lahan petani bisa di tata lahannya yang Tinggi. Sedangkan irigasinya rendah, sehingga air tidak bisa langsung ke lahan, maka solusinya adalah pengepresan lahan,” katanya.

Masih lanjutnya, pengepresan harus menggunakan alat berat supaya lebih cepat dan tepat. Karena dalam menggeser pengerukan lahan itu menggunakan armada.

“Untuk meningkatkan ketahanan pangan Kabupaten Pati, kalau sudah di tata, lahannya bisa produktivitas efesiensi petani akan stabil, dan kami melaksanakan aksi demo supaya pemangku kebijakan mendengarkan keluh kesah kami,” keluhnya.

Ditempat terpisah, setelah mengadakan audensi di gedung DPRD Pati, Ali Bahrudin, Plt Ketua DPRD Pati menyampaikan, bahwa para petani dari Pati Selatan, Pati Timur dan para supir Dum Truk yang datang untuk audensi terkait dengan penataan lahan.

“Para petani berharap tanah yang tidak produktif, karena agak tinggi akan di tata untuk disamakan dengan tanah yang disebalahnya. Supaya airnya tidak cepat habis, dan hasil panennya bisa seperti teman-temannya yang lain, dan bisa panen dua sampai tiga kali dalam setahun,” ungkapnya.

Akan tetapi, ketika dilakukan pengerukan terkendala dengan regulasi, yang mana menurut undang-undang minerba tidak diperbolehkan. Dan tadi sudah dijelaskan oleh SDM, kalau hanya penataan diperbolehkan asal tanahnya tidak keluar kemana-mana ‘tidak dikomersilkan’.

“Tadi juga sudah saya jelaskan, kalau kelebihan tanah itu banyak, kemudian kalau digeser menjadi satu bisa menjadi tanggul yang justru akan membuat beban dilokasi tersebut. Maka mau tidak mau harus dikeluarkan, akan tetapi hanya di dalam satu Desa, tidak diperbolehkan keluar dari Desa setempat,” jelasnya.

Ia menambahkan, setelah acara tadi, pak Edi juga ketemu saya, bilangnya terkait Perda ini baru digodok di provinsi, dan nanti kalau sudah ada terkait dengan penjualan hasil penataan lahan itu akan diperbolehkan, itu yang disampaikannya setelah audensi.

“Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentang Perda penataan lahan akan benar-benar terealisasi, kalau memang dari provinsi bisa membuat perda penataan lahan, Kabupaten juga harus bisa, dan nanti kita harus meniru karena pasti ada satu regulasi yang memayungi diatasnya, sehingga muncul satu perda tersebut,” tambahnya.

Untuk solusi sementara, kalau di sekitar situ boleh tapi jika dijual keluar baru tidak boleh. Menurut Forkopimda terkait keluhan petani, akan dirapatkannya. Kemudian akan saya sampaikan ke Pj. Bupati Pati selaku pemangku kebijakan, supaya menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.

“Apapun yang menjadi keluhan para petani harus kita perhatikan, seperti yang saya sampaikan bahwa petani menjadi Soko guru, kalau kita tidak ada petani, beras tidak mungkin kita impor terus, kita pinginnya beras tidak diimpor dan lahan pertanian harus diperluas dan diprokduktifkan,” tutupnya. Tejo

Firman Soebagyo Bersama Kementerian LHK Gelar Bimtek dan Sosialisasi Penanganan Sampah

September, 25, 24

Cakranusantara.net, Pati | Anggota Komisi IV DPR-RI gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sosialisasi dalam penanganan sampah yang bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK-RI), Rabu (25/9/2024).

Ragil Nur Wahyudi, DLH Kabupaten Pati mengucapkan terimakasih kepada bapak Firman yang selama ini sudah memberikan kontribusi ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati. Sehingga melalui Motor Roda Tiga, bisa dipakai untuk mengelola sampah dengan baik.

“Dengan adanya bantuan Roda Tiga, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Pati,” ucapnya.

Sri Wahyuningati anggota DPRD Pati menuturkan, bahwa sampah itu harus ada perilaku (penanganan), dan jangan hanya di uwel-uwel saja. Namun dibuang di Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau di Tempat Penampungan Akhir (TPA).

“Yang sregep bikin bimtek ini ya hanya beliau (Firman). Anggota DPRD Pati itu juga meminta ketika selesai mengikuti bimtek ini agar ilmunya jangan diambil sendiri, tapi harus digetok tularkan (dibagi) dengan temannya,” tuturnya.

Maharani Rustiningsih, Kepala Sub Direktorat Penanganan Sampah spesifik LHK-RI menerangkan tentang sistem penerapan pengelolaan sampah di dalam rumah tangga, hingga di tempat penampungan akhir.

“Karena banyak banyak sampah berasal dari seluruh komponen. Ia mengajak untuk bersama-sama bergotong-royong dengan kesadaran hati dalam mengelola sampah, demi generasi (anak cucu) kita,” terangnya.

Firman Soebagyo memaparkan, bahwa melalui komisi IV DPR-RI dan pemerintah sengaja memperhatikan hal pengelolaan sampah. Melalui bimbingan ini agar masyarakat bisa mengelola dengan baik dan benar.

“Untuk itu, dengan adanya bimtek ini guna menambah ilmu, supaya dalam pengelolaan limbah sampah menjadi lebih baik, karena sebagian besar sumber sampah dihasilkan dari rumah tangga,” paparnya.

Tujuan bimtek ini adalah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap warga masyarakat. Karena sampah pada tahun 2023 mencapai 70,5 juta ton dan di tahun 2025 diprediksi bakal mencapai 80 juta ton.

“Dengan adanya Bimtek ini guna memberikan edukasi dalam pengelolaan sampah, sebab memiliki dampak negatif bagi kehidupan manusia. Keberadaanya, mulai di rumah-rumah, toko-toko, ruko, pasar, sekolah, hingga kantor. Sampah itu, sebagian besar diantaranya plastik dan kertas.

“Indonesia sendiri mendapatkan peringkat kedua di Dunia setelah Arab Saudi. Dan Indonesia juga mendapat nomor 2 setelah Cina dalam hal sampah plastik,” sambung Firman.

Setelah acara diiringi dengan slogan “Duta Sampah. mengurangi, memilah, memakai ulang”. Rohman

Partai Demokrat Gelar Konsolidasi Pemenangan Wahyu-Haryono di Pilbup 2024

September, 24, 24

Cakranusantara.net, Pati |  Partai Demokrat Dapil 1 Pati gelar konsolidasi pemenangan Wahyu-Haryonodi Gedung Pemberdayaan Masyarakat Desa Plangitan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Selasa (24/9/2024).

Joni Kurnianto, Ketua Partai  Demokrat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Pati mengatakan, bahwa acara ini digelar dalam rangka Konsolidasi sesama kader-kader partai Demokrat.

“Semua kader diharapkan tetap solid, demi memenangkan Paslon Bupati dan Wabup Wahyu-Haryono di Pilkada pada 27 November 2024 mendatang,” ajaknya.

Wahyu Indriyanto dalam sambutannya mengaku, bahwa dia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa (Kades) Gadingrejo, selama pencalonan dua periode yang lalu hanya calon tunggal, jadi tidak ada lawan.

“Sebagai syarat mutlak, ia harus mengundurkan diri dari jabatan Kades untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pati periode 2024-2029 melalui Pasangan Calon (Paslon) Wahyu-Haryono yang sudah mendapatkan nomor urut Dua,” ungkapnya.

Sementara itu, Suharyono memperkenalkan korcam dari laskar pelangi yang ada di Kecamatan Pati, Margorejo, Tlogowungu, dan Gembong. Dia juga mengaku pernah menduduki jabatan di birokrasi era Wakil Bupati nya Bu Ina.

“Pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umun dan Tata Ruang (DPUTR) serta Sekda Pati. Dengan visi dan misi terwujudnya, Kabupaten Pati yang Sejahtera, Unggal, dan Berkeadaban,

“Akan meningkatkan kesejahteraan para guru mulai dari Paud, TK, SD, SMP dan sederajat, termasuk honor Takmir Masjid, RT, RW, dan BPD. Kemudian akan memberikan bea siswa bagi yang berprestasi namun kurang mampu,” tambahnya.

Apabila ada anak yang hafal Al-Qur’an baik lulusan dari SMA, MAN sederajat bisa masuk kependidikan manapun gratis tanpa dipungut biaya.

“Diakhiri dengan Yel-yel Demokrat, dijawab dengan riuh oleh para peserta yang hadir, Jaya, Wahyu-Haryono Wes Cetho dadi Bupati dan wakil Bupati Pati,” tutupnya.

Turut hadir, Sekjen Partai Demokrat, Ketua Partai Demokrat DPC Pati, sejumlah anggota DPRD dari Partai Demokrat Kabupaten Pati, serta tamu undangan lainnya. Rohman

Kominfo Pati Gelar FGD Dengan Puluhan Wartawan Bersama Disdukcapil

September, 24, 24

Cakranusantara.net, Pati | Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Pati gelar Forum Grup Diskusi (FGD) dengan Puluhan Wartawan bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di Aula Kominfo Pati, Selasa (24/9/2024) Pagi, Pukul 10.30 WIB.

Wisnu Priyangga, Bidang pelayanan penduduk memaparkan terkait pelayanan secara umum. Pedoman pelayanan di Disdukcapil ada 26 layanan, layanan online dinonaktifkan guna menghindari peretasan.

“Hal itu bertujuan, menghindari akan adanya peretasan dari para hacker, seperti yang telah diketahui bersama. Untuk pemegang KTP elektronik minimal harus berumur 17 tahun,” papar Wisnu.

Total penduduk di kabupaten Pati sebanyak 1,3 juta penduduk, namun ada 8.075 ribu anak yang belum melakukan rekam dari 1.072.639 okeh wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Diharapkan buat anak yang berumur 16 tahun agar bisa datang ke Kecamatan masing-masing untuk melakukan rekam tiap hari Sabtu untuk identifikasi,” sambungnya.

Erna Endrawati Kusuma Dewi, Kabid pelayanan Disdukcapil Pati mengatakan, bahwa pada dasarnya pelayanan di Disdukcapil adalah pelayanan akta kelahiran perkawinan, perceraian, dan kematian, pengakuan anak, pengesahan anak.

“Anak yang lahir wajib memiliki Akta kelahiran setelah 60 hari. Dan akta kematian juga harus dicatatkan di Disdukcapil. Lantaran, ada kaitannya dengan BPJS kesehatan dan lainnya,” tambahnya.

Dalam pembuatan Akta kelahiran pada anak bisa dengan syarat-syarat, diantaranya ada Surat kelahiran dari Desa (Struk Kelahiran), KTP, KK, dan Buku Nikah.

“Misal buku nikahnya hilang namun di KK sudah berstatus menikah, itu bisa di frase dengan surat kebenaran, maka boleh untuk penerbitan Akta kelahiran. Bagi yang tidak diketahui asal usulnya, bisa memiliki dengan cara mendapatkan berita acara dari kepolisian,” tutur Indah. Rohman