Cakranusantara.net, Pati || Rabu, 28 Januari 2026 — Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir di Kecamatan Jakenan dan Kecamatan Juwana. Penyaluran bantuan dilakukan di Balai Desa Tondomulyo, Kecamatan Jakenan; Kantor Kecamatan Juwana bersama PT Pertamina; serta Desa Bumirejo, Kecamatan Juwana, sebagai bagian dari respons cepat Pemerintah Kabupaten Pati terhadap bencana banjir.
Dalam keterangannya, Chandra menyoroti persoalan sampah yang menumpuk di aliran sungai, terutama di bawah jembatan, termasuk eceng gondok yang menghambat aliran air. Menurutnya, persoalan tersebut harus ditangani secara serius agar tidak memperparah banjir saat curah hujan tinggi.
Terkait penanganan bencana secara komprehensif, Chandra menjelaskan bahwa Pemkab Pati telah mengumpulkan camat dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait upaya untuk mempermudah pengadaan dan distribusi logistik di tingkat kecamatan dan desa.
“Sekarang logistik bisa langsung ditransfer ke kecamatan. Kecamatan belajar mengelola dan mempertanggungjawabkan lewat nota-nota yang real dari lapangan, sehingga pelayanan dapur umum bisa tepat waktu,” jelasnya.
Untuk jangka panjang, Chandra menyampaikan rencana pembangunan sodetan Sungai Silugonggo dengan panjang sekitar 11 kilometer dan lebar 9–10 meter.
Rencana tersebut telah dipresentasikan kepada BBWS dan Kementerian PUPR. Selain itu, normalisasi sungai juga mulai dilakukan tahun ini dengan menyiapkan alat-alat berat yang dibutuhkan.
Ia juga menyinggung upaya penghijauan di kawasan Pegunungan Kendeng yang telah dikoordinasikan dengan para kepala desa.
Pemkab Pati, imbuhnya, juga telah menyalurkan berbagai bibit tanaman, seperti kopi dan alpukat, sesuai kebutuhan desa, untuk mendukung pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.
Pada kesempatan tersebut, Chandra mengungkapkan bahwa Kabupaten Pati mendapat bantuan beras sebanyak 308 ton dari Badan Pangan Nasional untuk sekitar 60.000 jiwa.
Data penerima akan disusun berbasis NIK dan KK agar bantuan tepat sasaran.
Ia juga membuka ruang bagi masyarakat dan media untuk melaporkan jika ada warga terdampak yang belum menerima bantuan agar segera ditindaklanjuti melalui BPBD atau Dinas Sosial.
Sementara itu, Vice President CSR dan SMEPP Management PT Pertamina (Persero), Rudi Ariffianto, menyatakan bahwa Pertamina menyalurkan bantuan logistik, BBM, LPG, dan Bright Gas untuk mendukung dapur umum serta operasional alat berat dalam normalisasi sungai di Juwana.
“Ini bagian dari komitmen Pertamina untuk selalu hadir dalam setiap kebencanaan dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah hingga masa pemulihan,” ujarnya.
Cakranusantara.net, Pati || Rabu, 28 Januari 2026 — Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menerima kunjungan Baznas Pusat dan Baznas Provinsi Jawa Tengah di Ruang Pringgitan, Pendopo Kabupaten Pati.
Kunjungan ini menjadi bentuk perhatian langsung Baznas terhadap kondisi banjir di Kabupaten Pati sekaligus penguatan sinergi penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak.
Ketua Baznas Republik Indonesia, Noor Achmad, menyampaikan bahwa kehadirannya di Pati bertujuan untuk melihat secara langsung dampak banjir sekaligus memberikan dukungan terhadap upaya penanganan yang dilakukan pemerintah daerah bersama Baznas setempat dan Baznas Provinsi Jawa Tengah.
“Insya Allah, Baznas Republik Indonesia juga akan memperhatikan korban banjir yang ada di Pati bersama dengan nanti Baznas Pati sendiri dan Baznas Provinsi Jawa Tengah,” ujar Noor Achmad.
Ia menambahkan, sejumlah bantuan yang akan dikonsentrasikan di Kabupaten Pati antara lain bantuan bagi rumah tidak layak huni, dukungan dapur umum, hingga rencana penyaluran paket Ramadan Bahagia.
Noor Achmad juga mengapresiasi kepemimpinan Plt. Bupati Pati yang dinilainya pekerja keras dan berkomitmen dalam menangani berbagai persoalan daerah.
Sementara itu, Plt. Bupati Pati, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan dukungan Baznas Pusat. Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut memberikan penguatan terhadap berbagai bantuan yang akan diterima Kabupaten Pati untuk meringankan beban masyarakat terdampak bencana.
“Intinya, Baznas hari ini sudah hadir ke Pati untuk memberikan penguatan tentang bantuan-bantuan yang akan kami terima di Kabupaten Pati dari Baznas Pusat,” pungkas Chandra.
Cakranusantara.net, Pati || Rabu, 28 Januari 2026 — Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyerahkan santunan simbolis klaim BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris penerima manfaat. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pringgitan, Pendopo Kabupaten Pati, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja.
Dalam kesempatan tersebut, Chandra menegaskan pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja. Menurutnya, program ini memberikan perlindungan nyata ketika pekerja mengalami risiko kerja maupun musibah yang tidak diinginkan.
“Ini ya, perusahaan-perusahaan kami imbau untuk mendaftarkan tenaga kerjanya di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau terjadi apa-apa, BPJS bisa membantu,” ujar Chandra.
Ia juga menekankan tentang peran BPJS sebagai jaring pengaman bagi pekerja dan keluarganya.
Lebih lanjut, Chandra juga mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat pekerja untuk sadar akan pentingnya jaminan sosial.
“Pemerintah Kabupaten Pati juga mengharapkan semua perusahaan-perusahaan dan warga, khususnya yang bekerja baik UMKM maupun perusahaan menengah ke atas, semua kami imbau untuk mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.
Melalui penyerahan santunan simbolis ini, Pemerintah Kabupaten Pati berharap kesadaran kolektif terhadap perlindungan tenaga kerja semakin meningkat, sehingga kesejahteraan pekerja dan keluarganya dapat terjamin.
Cakranusantara.net, Pati || Selasa, 27 Januari 2026 — Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Pati, Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyalurkan bantuan fakir miskin dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pati kepada masyarakat Kecamatan Pati.
Penyaluran ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat jaring pengaman sosial bagi warga yang membutuhkan.
Dalam kegiatan tersebut, Plt. Bupati Pati didampingi Pj Sekda Pati, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Pati, serta Plt. Ketua Baznas Kabupaten Pati.
Ratusan penerima manfaat tampak hadir untuk menerima bantuan zakat yang disalurkan secara bertahap.
Chandra menegaskan bahwa zakat yang disalurkan merupakan amanah umat yang diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya fakir miskin di wilayah Kecamatan Pati.
Menurutnya, kegiatan ini mencerminkan semangat gotong royong sosial dan nilai-nilai keislaman yang luhur.
“Zakat ini kita salurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya fakir miskin di wilayah Kecamatan Pati. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dari semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan nilai-nilai keislaman yang luhur. Zakat bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga instrumen strategis untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menekan kemiskinan,” ujar Chandra.
Ia menjelaskan, penyerahan bantuan zakat kali ini dilaksanakan di dua lokasi.
Di Balai Desa Kutoarjo, bantuan disalurkan kepada warga dari 17 desa dengan total 457 penerima manfaat. Sementara itu, di Aula Kantor Kecamatan Pati, bantuan diberikan kepada warga dari 12 desa dengan jumlah 332 penerima manfaat.
“Semoga setiap tahunnya penerima manfaat zakat ini bisa terus bertambah,” imbuhnya.
Plt. Ketua Baznas Kabupaten Pati, Sunarwi, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyaluran bantuan tersebut merupakan tahap kedua untuk wilayah Kecamatan Pati. Ia menjelaskan bahwa kegiatan serupa telah dilaksanakan sehari sebelumnya di Balai Desa Kutoarjo.
“Hari ini adalah hari kedua. Kemarin di Kecamatan Pati dilaksanakan di Balai Desa Kutoarjo, dan hari ini tahap kedua kita laksanakan dengan sejumlah 332 penerima. Total kemarin ada 789 penerima manfaat yang kita santuni di Kecamatan Pati,” ungkap Sunarwi.
Melalui penyaluran zakat ini, Pemerintah Kabupaten Pati bersama Baznas berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat fakir miskin serta menjadi penguat solidaritas sosial di tengah upaya bersama menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Cakranusantara.net, Pati || Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra menegaskan bahwa sekolah harus berperan aktif menanamkan kepedulian lingkungan hidup kepada peserta didik. “Sehingga penerapannya tak hanya saat di sekolah saja tapi juga diterapkan saat di masyarakat,” tegas Chandra.
Penegasan tersebut disampaikan Chandra saat menghadiri Penyerahan Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tahun 2025 di Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (27/1/2026).
Kegiatan itu merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Pati kepada sekolah-sekolah yang konsisten membangun budaya peduli lingkungan melalui pendidikan.
Penyerahan penghargaan meliputi kategori Sekolah Adiwiyata Mandiri, Nasional, Provinsi, dan Kabupaten.
“Penghargaan Adiwiyata ini bukan tujuan akhir. Justru menjadi penguat komitmen sekolah dalam membentuk karakter peserta didik yang peduli dan berbudaya lingkungan,” ujar Chandra dalam sambutannya.
Ia menjelaskan bahwa pendidikan lingkungan hidup perlu diterapkan secara nyata dan berkelanjutan.
Menurutnya, sekolah memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap isu lingkungan yang semakin kompleks.
“Melalui kebijakan sederhana seperti menjaga kebersihan, mengelola sampah, memperhatikan sanitasi dan drainase, konservasi air dan energi, hingga menanam pohon, anak-anak kita dilatih peka terhadap persoalan lingkungan,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tulus Budiharjo menyampaikan bahwa Program Sekolah Adiwiyata merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekolah.
Program tersebut mendorong terbentuknya perilaku ramah lingkungan melalui keterlibatan seluruh warga sekolah.
“Program Adiwiyata bertujuan mewujudkan sekolah berkarakter lingkungan. Penilaiannya dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten hingga mandiri,” jelas Tulus.
Dalam wawancara usai acara, Plt. Bupati Pati menyoroti kondisi lingkungan saat ini yang ditandai dengan meningkatnya kejadian bencana, termasuk banjir di sejumlah wilayah.
Ia menilai pendidikan lingkungan hidup di sekolah menjadi bagian penting dari upaya pencegahan jangka panjang.
“Kondisi sekarang sudah berubah. Banjir terjadi di mana-mana. Karena itu, sekolah harus berpartisipasi menanamkan kepedulian lingkungan kepada anak didiknya,” tegas Chandra.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pati terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam penanganan bencana.
Koordinasi dilakukan bersama BPBD dan kementerian terkait, khususnya dalam penyediaan bantuan pangan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Pada tahun 2025, Kabupaten Pati mencatat satu sekolah meraih predikat Sekolah Adiwiyata Mandiri, empat sekolah Adiwiyata Nasional, 13 sekolah Adiwiyata Provinsi, dan 31 sekolah Adiwiyata Kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Pati berharap capaian tersebut menjadi penguat gerakan pendidikan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Cakranusantara.net, Jakarta || Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menegaskan advokat merupakan penegak hukum, setara dengan polisi, jaksa, dan hakim. Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya harus memiliki standar kompetensi, integritas, serta moral yang tinggi.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 241/PUU-XXIII/2025 menjelaskan, bahwa advokat merupakan jabatan yang melekat pada profesi dengan sifat khusus, dimana profesi tersebut diletakkan sebagai bagian dari unsur penegak hukum. Dalam perspektif sistem peradilan pidana (criminal justice system), advokat memiliki kedudukan yang sama dengan unsur penegak hukum lainnya.
Putusan ini diketok oleh sembilan hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo (Ketua), Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani. Putusan diambil pada 9 Januari 2026 dan dibacakan secara resmi pada Senin (19/1/2026).
Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Artinya, advokat memiliki tugas dan kewenangan yang tidak berbeda dengan penegak hukum lain dalam konteks kekuasaan kehakiman.
Advokat dituntut memiliki standar kompetensi, integritas, dan moral yang tidak dapat disamakan dengan subjek hukum lain yang tidak mengemban kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Mahkamah Konstitusi menekankan, jabatan advokat seharusnya disandang oleh subjek hukum yang rekam jejaknya benar-benar tidak tercela, baik yang bersifat minor maupun signifikan. Hal ini berkaitan dengan persyaratan menjadi advokat yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat.
Berbunyi : “Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”
Sebagai penegak hukum, advokat harus merepresentasikan figur yang bersih dari pelanggaran hukum maupun perbuatan tercela lainnya. Bahkan, Pasal 10 ayat (1) huruf b UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat mengatur lebih ketat bahwa advokat dapat diberhentikan jika dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman empat tahun atau lebih.
Hal ini membuktikan bahwa tuntutan terhadap advokat sebagai profesi yang dijalankan oleh figur dengan kompetensi, integritas, dan komitmen moral tinggi adalah hal yang tidak dapat ditawar lagi.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menolak permohonan uji materi UU Advokat terkait syarat menjadi advokat yang melarang seseorang yang pernah dipidana 5 tahun atau lebih.
Sebelumnya, permohonan ini diajukan oleh tiga orang, yaitu Gama Mulya dan Helmi (mahasiswa magister Ilmu Hukum), serta Dahman Sirait (mantan anggota DPRD Kota Tanjungbalai periode 2019–2024).
Diketahui bahwa, Dahman merupakan lulusan sarjana hukum, merasa hak konstitusionalnya terbatasi karena syarat tersebut. Sebab dia pernah dipidana dalam perkara korupsi dengan vonis 6 tahun penjara, sehingga harus terganjal oleh UU Advokat, sehingga tidak bisa meniti karier profesi Advokat.
Dr. Kurnia Zakaria salah satu Dosen di Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta.
Cakranusantara.net, Jakarta || Sejak tahun 2005 hingga sekarang Indonesia kembali melemah pada arus partisipasi rakyat atas Kebijakan dan Regulasi bangsa, Demokrasi rakyat sedikit demi sedikit kembali ke era Orde Lama dan Orde Baru.
Kondisi bangsa Indonesia menjadi stagnasi, regresi dalam berdemokrasi sejak era Presiden RI KE-6 Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) hingga Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto (2024-2026). Sepertinya, upaya Presiden BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mereformasi politik sosial budaya politik dan militer sia-sia belaka, ada upaya mengembalikan Konstitusi kembali ke Naskah Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang ditetapkan sebagai Dasar Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat tanggal 18 Agustus 1945 sebelum adanya MPR/DPR/DPD terbentuk.
Upaya pengembalikan kekuasaan di tangan Presiden dan upaya menyatukan partai politik dalam satu Koalisi Pemerintah saja tanpa ada partai oposisi maupun orang yang menentang kebijakan pemerintah dianggap melawan hukum (dikriminalisasi dengan UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP dan UU No. 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.
Dalam hal Kebijakan dan regulasi diusulkan, didiskusikan dan diputuskan tanpa melibatkan naskah akademik dan pendapat publik masyarakat maupun suara para wakil rakyat didaerah maupun di pusat. Semua dibuat oleh Elite Pemerintah dan para Ketua Partai Politik Koalisi saja.
Pemerintahan Prabowo hampir “digoyang” dari kalangan pendukung Petahana lama mendompleng suara demonstrasi dan kerusuhan Agustus 2025. Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Kembali digaungkan Presiden dan para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah.
Pembiaran situasi Elitisme menggerus aspirasi rakyat sehingga suara rakyat termarjinalkan, menimbulkan eskalasi kerusakan demokrasi dan jelas-jelas melanggar Pancasila dimana mengutamakan musyawarah mufakat atas dasar keinginan rakyat sehingga menyebabkan ketidakadilan, ketimpangan, penyelewengan dan penyalahgunaan berujung korupsi semakin meluas, data World Bank tahun 2025 Indonesia Negara Miskin No.2 di Dunia.
Sudah sewajarnya sistem Pemilihan Langsung diperbaiki dan menemukan solusi pencegahan Money Politics yang semakin besar dan beban Kepala Daerah yang terpilih dan Kalah Pilkada. Penulis memberi saran agar setiap Partai Politik mencalonkan Kepala Daerah dari Kadernya ataupun Tokoh Masyarakat Non Partisan sendiri-sendiri tidak boleh sama antara satu partai dengan partai lainnya. Partai yang mencalonkan harus minimal punya 1 (satu) kursi di DPRD setempat. Pilihan semakin banyak rakyat makin banyak punya pilihan calon Kepala Daerah.
Alasan Partai Gerindra mengamini pernyataan Presiden Prabowo Subianto didukung Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum PAN secara terbuka mengusulkan Kepala Daerah dipilih oleh anggota DPRD kembali ke sistem lama sebelum tahun 2005, mengkhianati Konstitusi dan UU Pilkada sendiri serta Putusan Mahkamah Konstitusi sangat melukai kembali bangsa Indonesia padahal Kerusuhan Akhir Agustus 2025 belum lama dimana markas Polri dan Kantor DPRD di Jakarta, Makassar, Surabaya, Solo, Semarang, dan Medan dilempari, dibakar, dan dirusak massa.
Walaupun dalam wawancara ke media online maupun media cetak 19 Agustus 2026 di DPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Negara Prasetyo Hadi keduanya dari partai Gerindra menyatakan tidak ada dalam Prolegnas pada tahun 2026 tidak ada RUU Pilkada tetapi adalah RUU Pemilu maka kita tetap harus waspada Pilkada serentak Tahun 2029 belum berlangsung tapi aturannya bisa dalam RUU Pemilu.
Pemerintah sudah biasa merubah UU dalam waktu 1-3 hari dan disahkan untuk besoknya berlaku. Dan sudah biasa Pemerintah melanggar UU dengan tujuan melaksanakan janji Kampanye Presiden dan mengejar pertumbuhan ekonomi negara.
Tidak logis menghubungkan Kepala Daerah hasil Pilkada serentak dengan modus operandi Kepala Daerah korupsi seperti KPK OTT Kepala Daerah tanggal 19/1/2026 dimana Walikota Madiun Jawa Timur Maidi dan Bupati Pati Jawa Tengah Sadewo, 8/8/2025 menangkap Bupati Kolaka Timur Sulawesi Tenggara Abdul Azis, 3/11/2025 menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid, 7/11/2025 menangkap Bupati Ponorogo Jawa Timur Sugiri Sancoko, 10/12/2025 menangkap Bupati Lampung Tengah Lampung Ardito Wijaya dan Bupati Bekasi Jawa Barat Ade Kuswara Kunang.
Sedangkan, Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 12/12/2025 menetapkan Tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi Wakil Walikota Bandung Jawa Barat Erwin. Akibat banyak Kepala Daerah mengeluarkan money politics dalam Pilkada Serentak tidak bisa dikatakan karena semua kepala daerah di 37 Propinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota melakukan semuanya akan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Dalam Pemilihan Kepala Daerah, Penulis tidak setuju money politics untuk para pemilih misalnya hanya seratus ribu hingga dua ratus ribu perkepala masih kalah dengan money politics untuk mendapatkan rekomendasi para elit Ketua Umum Partai dan Sekretaris Jenderal Partai.
Penulis mengutip pengalaman para Calon Kepala Daerah yang pernah ditemui dalam meminta rekomendasi partai, langkah awal menghubungi pengurus setempat untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah kemudian Wakil dari DPP Partai akan mendatangi daerah sang calon mencalonkan diri tentu saja Akomodasi dan Fasilitas “uturan DPP Partai” ditanggung “full service” sang calon. Lalu hasil laporan utusan DPP diterima DPP Bidang Pemenangan Pemilu segera memanggil sang calon untuk koordinasi dengan DPP.
DPP meminta sang calon menanggung biaya beberapa lembaga survei “elektabilitas”sang calon di daerah itu dari 100 sampai 200 juta rupiah per lembaga. Hasil survei menjadi kunci sang calon mengikuti “fit & proper test” DPP dengan biaya perkursi di DPRD minimal untuk Calon Kepala Daerah Kabupaten atau Kota diminta biaya “partisipasi wakil partai” perkursi rata-rata 1,5 milyar rupiah hingga 2,5 milyar rupiah per 1 kursi di DPRD setempat, ditambah biaya “koordinasi” pengurus DPP tiap orang perjenjang jabatan di partai.
Belum lagi sang calon menanggung tim kampanye dan tim sukses saksi partai. Juga sang calon menyetor “sumbangan untuk partai dan biaya kampanye hingga saat Pilkada berlangsung” dimana penyumbang terbesar yang dipilih partai sebagai calon Kepala Daerah yang direkomendasi. Jadi jangan alasan money politics untuk membeli suara dari para pemilih, tetapi biaya politik untuk partai dari calon kepala Daerah yang lebih besar. Percuma suara rakyat menjadi sura wakil rakyat, justru sistem partai memilih calon kepala daerah yang perlu diperbaiki, dimana partai justru “panen raya” surat rekomendasi partai sebagai calon kepala daerah. Jika Kepala Daerah dipilih DPRD mungkin ‘makin besar Pungutan Liarnya “ buat partai dan anggota wakili partai politik di DPRD. Presiden/Wakil Presiden saja dipilih langsung oleh rakyat masa Kepala Daerah dipilih partai.
Biaya Politik sangat tinggi, secara proses terbuka maupun tertutup/pungli, termasuk secara prosedur maupun fenomena jual beli suara pemiih, biaya pencalonan , biaya kampanye, dan “pengamanan” hasil pemilu pilkada serta biaya sengketa pemilu dan hasil pilkada inilah yang dimaksud Politik uang. Jika calon Kepala Daerah maupun Partai politik mengeluh biaya pemilihan Kepala Daerah berbiaya tinggi sehingga Kepala Daerah hampir semuanya melakukan tindakan penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan wewenang dengan mengenakan “Tarif/Restribusi Tertutup” berarti tidak secara langsung mengakui biaya “hangus dan tanpa bukti tertulis” yang dikeluarkan ini sangat besar untuk “balik modal dan Investasi Investor/Pengijon Proyek Pemerintahan Daerah)” untuk diklaim/ditagih pembayaran ataupun ‘balas budinya’.
Jadi bukan sistem hukum atau peraturan perundang-undangan yang salah tetapi proses prosedur pelaksananya dan oknum-oknum “yang bermain” ini yang harus dirubah. Penulis sarankan Calon Kepala Daerah cukup dicalonkan cukup 1 (satu) Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD setempat sesuai jenjang Kota atau Kabupaten dan DPRD tingkat Propinsi, termasuk Presiden/Wakil Presiden tingkat DPR. Calon Kepala Daerah dari Independen (Non Partai) dipermudah persyaratan cukup mengumpulkan Pendukung minimal 2-5% dari penduduk pemilih daerah setempat, dengan dilampirkan bukti identitas pemilih/anggota partai politik.
DPRD adalah wakil rakyat yang menjalankan fungsi Legislatif, sedangkan Kepala Daerah menjalankan fungsi Eksekutif yang dimana fungsi dan wewenangnya sangat berbeda dan DPRD adalah pengawas Kepala Daerah, dan Menteri Dalam Negeri sebagai Pembina Kepala Daerah,” hal ini diungkapkan oleh Dr. Kurnia Zakaria salah satu Dosen di Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta.
Cakranusantara.net, Pati || Sabtu, 24 Januari 2026 — Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menghadiri Gala Dinner Pati Korpri Fun Run 2026 sekaligus Launching Komitmen Pembangunan Manajemen Talenta Kabupaten Pati di Pendopo Kabupaten Pati. Kegiatan ini menjadi momentum strategis penguatan solidaritas aparatur sipil negara (ASN) sekaligus peneguhan reformasi birokrasi berbasis kompetensi di tengah situasi kebencanaan banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pati.
Dalam sambutannya, Chandra menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala BKN RI sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Pusat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran, serta seluruh tamu undangan. Ia melaporkan bahwa Kabupaten Pati masih berada dalam masa tanggap darurat bencana sejak 9 Januari hingga 23 Januari dan diperpanjang hingga 6 Februari.
“Alhamdulillah, dengan dukungan para ASN Kabupaten Pati, TNI, dan Polri, sangat membantu kami dalam penanganan bencana ini,” ujarnya.
Chandra juga mengucapkan terima kasih atas kepedulian KORPRI Pusat dan BKN yang menyalurkan bantuan bagi warga terdampak bencana.
“Terima kasih Prof. Zudan yang telah hadir langsung dan memberikan bantuan sebesar Rp 100 juta. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban warga Kabupaten Pati yang terdampak bencana,” kata Chandra.
Sementara itu, Kepala BKN sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Pusat, Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas ASN se-Indonesia.
“Kami dari KORPRI Pusat menyalurkan bantuan dari rekan-rekan KORPRI seluruh Indonesia, termasuk dari BKN. Pada tahap ini kami salurkan bantuan sebesar Rp100 juta untuk Kabupaten Pati,” ujar Zudan.
Selain sebagai ajang silaturahmi, Korpri Fun Run 2026 juga menjadi sarana penguatan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial ASN.
Chandra menegaskan, kegiatan ini tidak hanya mendorong pola hidup sehat, tetapi juga menjadi wadah penggalangan dana untuk membantu meringankan beban masyarakat terdampak bencana.
Hal ini sejalan dengan semangat ASN berakhlak yang berorientasi pelayanan dan kolaborasi.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan launching komitmen pembangunan dan penerapan manajemen talenta Kabupaten Pati.
Chandra menilai manajemen talenta ASN sebagai langkah krusial untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas.
“Manajemen talenta ASN menjadi strategi dalam mengelola sumber daya manusia aparatur agar mampu melayani masyarakat dengan baik dan berdampak nyata pada peningkatan kinerja pemerintah”, ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sekaligus Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyambut baik komitmen tersebut.
Ia menekankan bahwa manajemen talenta merupakan kunci menghadirkan keadilan dan profesionalisme dalam birokrasi.
Menurutnya, amanah sebagai ASN harus dijalankan oleh mereka yang kompeten dan mampu, sehingga reformasi birokrasi dapat berjalan optimal.
Zudan menambahkan, manajemen talenta merupakan penerapan sistem merit atau meritokrasi, yakni menempatkan orang yang layak dan kompeten pada posisi strategis.
“Manajemen talenta adalah cara mencari orang yang paling cocok untuk mengeksekusi visi dan misi kepala daerah, sehingga pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Cakranusantara.net, Pati || Suasana di Pendopo Kabupaten Pati sempat mencekam. Lantaran, Rumah dinas dan Ruang Kerja Bupati Pati di Geledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai melakukan Operasi Tangkap Tangan pada Senin (19/1/2025) yang lalu.
Tampak Petugas KPK mengangkut Dua buah Koper Besar dan meletakkan ke dalam bagasi mobil, yang terparkir di depan mushola Pemkab Pati, seusai melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di ruang kerja Bupati Pati, Sudewo pada Kamis (kemarin).
Dalam menggeledah KPK dikawal sejumlah Anggota Polisi yang bersenjata Laras Panjang. Meski demikian, para pegawai tetap menjalankan tugas rutin di ruang kerja mereka masing-masing seperti hari-hari biasa, meski diliputi suasana sedikit cemas.
Hingga berita ini terbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KPK terkait penggeledahan tersebut, berkas apa yang telah diamankan. Ha itu dalam rangka menindaklanjuti OTT KPK yang telah menyita sejumlah uang Sebesar Rp 2,6 Milyar.
Sebelumnya, dalam OTT KPK terhadap Bupati Pati, Sudewo yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 20 Januari 2026 dan ditahan selama 20 hari kedepan karena dianggap melakukan dugaan tindak pemerasan dalam praktik jual-beli jabatan calon Pengisian Perangkat Desa.
Cakranusantara.net, Pati || Rabu, 21 Januari 2026 — Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mendampingi Plh Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, meninjau sejumlah titik banjir di wilayah Kecamatan Juwana.
Peninjauan dilakukan di Desa Bumirejo dan Desa Doropayung untuk melihat langsung kondisi warga terdampak serta penanganan yang telah berjalan di lapangan.
Dalam tinjauannya, Plh Gubernur Jawa Tengah menyampaikan bahwa banjir di Kabupaten Pati masih merendam 18 desa di Kecamatan Juwana dengan jumlah warga terdampak mencapai sekitar 16.000 orang.
Ia pun mengapresiasi keberadaan dapur umum yang telah beroperasi di tiga titik serta adanya kolaborasi berbagai pihak.
“Ini luar biasa kolaborasi dan gotong royong dari FKUB, perawat, TNI, dan Polri. Untuk makanannya juga bagus,” ujarnya.
Taj Yasin menjelaskan, salah satu penyebab banjir adalah kondisi sungai yang rendah dan adanya limpahan air dari wilayah hulu serta pengaruh rob.
Untuk jangka panjang, pihaknya mendorong adanya penanganan terpadu, termasuk pembagian aliran air dan pembuatan jalur sungai baru menuju laut.
“Kami ingin nanti di atasnya ini ada penanggulangan, paling enggak ada kantong-kantong atau pembagian pengairan, jadi kita bikin sungai baru untuk dibuang ke laut,” jelasnya.
Sementara untuk langkah jangka pendek, Plh Gubernur menyebut upaya pengendalian debit air akan difokuskan di wilayah utara dengan penggunaan pompa menuju laut.
Menurutnya, pemompaan di area permukiman tidak efektif karena air akan kembali akibat limpahan airnya.
Selain itu, ia juga memastikan layanan kesehatan bagi warga terdampak berjalan dengan baik.
“Untuk layanan kesehatan, Alhamdulillah sudah baik semuanya, obat-obatan juga baik,” katanya, seraya menyinggung perhatian khusus terhadap lansia yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan.
Terkait wilayah yang belum tersentuh bantuan, seperti Karangrowo dan Mintobasuki, Taj Yasin menegaskan tidak boleh ada warga yang terlewat.
“Harus tidak ada yang terlupakan. Semuanya harus kita distribusikan,” tegasnya, sambil meminta data lengkap dari kecamatan untuk memastikan pemerataan bantuan.
Dalam kesempatan tersebut, Plh Gubernur juga memaparkan rencana penanganan lanjutan, antara lain peninggian tanggul serta wacana pembangunan tanggul karet di wilayah utara untuk menahan dorongan rob.
Langkah ini diharapkan dapat melindungi kawasan permukiman meski penanganan dilakukan secara bertahap.
Usai mendampingi Plh Gubernur, Plt Bupati Pati melanjutkan peninjauan banjir secara mandiri ke Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana.
Ia menyampaikan harapan agar banjir segera surut serta solusi jangka panjang dapat terealisasi.
“Minta doanya untuk Kabupaten Pati, semoga banjir ini segera surut. Kami merencanakan solusi dari Pak Gubernur, dari BBWS, dari PU untuk normalisasi sungai dan pembuatan sodetan Sungai Juwana. Semoga tahun depan bisa terealisasi,” ujar Plt Bupati didampingi Ketua I Bidang Pembinaan Karakter dan Keluarga TP-PKK Kabupaten Pati, Dwi Risma Ardhi Chandra.