Tanggapi Kasus Nikah Dini, Pati Perkuat Edukasi

Juni, 30, 26

Cakranusantara.net, Pati || Kasus perkawinan anak di Kabupaten Pati masih menjadi perhatian serius. Tercatat 278 kasus sepanjang 2025 dan 78 kasus hingga April 2026.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati memperkuat upaya pencegahan melalui Diseminasi Pencegahan Perkawinan Anak bertema “Anak Cerdas, Masa Depan Cerah, Tunda Perkawinan, Utamakan Pendidikan” yang digelar Bagian Kesra Setda Kabupaten Pati bersama TP PKK Kabupaten Pati di Aula Kantor Kecamatan Winong, Senin (29/6/2026).

Dalam sambutannya, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan bahwa perkawinan dini merupakan tantangan besar yang harus dihadapi bersama, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Karena itu, pemerintah mendorong orang tua untuk lebih aktif mendampingi, mengawasi, serta membangun komunikasi yang baik dengan anak sejak dini.

“Jangan hanya menjadi orang tua, tetapi jadilah sahabat bagi anak. Kenali pergaulannya, awasi aktivitas digitalnya, dan bangun komunikasi yang terbuka agar anak tidak salah mengambil keputusan yang akan memengaruhi masa depannya,” ujar Chandra.

Selain pengawasan keluarga, Chandra juga menilai pendidikan merupakan investasi terbaik bagi masa depan generasi muda. Menurutnya, semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, semakin besar pula peluang anak menghadapi persaingan dunia kerja pada masa mendatang.

“Kalau merasa kesulitan mendampingi anak, jangan ragu berkonsultasi dengan psikolog. Pemerintah juga akan terus mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui APBD setelah program perbaikan infrastruktur selesai pada 2027,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Ketua TP PKK Kabupaten Pati Dwi Risma Ardhi Chandra menyampaikan bahwa perkawinan usia anak bukan sekadar persoalan keluarga, melainkan isu sosial yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pencegahan harus dimulai dari lingkungan terdekat anak.

“Mari kita utamakan pendidikan dan masa depan anak. Orang tua, guru, tokoh agama, dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama agar anak-anak kita tumbuh sehat, berprestasi, dan mampu meraih cita-citanya tanpa harus terjebak dalam perkawinan dini,” tutur Dwi.

Melalui kegiatan yang diikuti pengurus TP PKK desa se-Kecamatan Winong beserta kelompok kerjanya tersebut, peserta juga memperoleh pembekalan dari psikolog RSUD RAA Soewondo, Deni Herbyanti, mengenai pola asuh, komunikasi efektif dalam keluarga, serta langkah-langkah pendampingan anak di era digital.

Pemerintah Kabupaten Pati berharap pengetahuan tersebut dapat diterapkan di lingkungan masing-masing sehingga mampu menekan angka perkawinan anak secara berkelanjutan.

Peringati Harganas ke-33, Lapas dan Bapas Pati Gelar Upacara Bersama Usung Tema “Ayah Wajib Hadir

Juni, 29, 26

Cakranusantara.net, Pati || Jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapis) Kelas IIB Pati bersama Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pati melaksanakan Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026 pada Senin (29/6).

Bertempat di lingkungan Lapas Pati, upacara yang dimulai pukul 07.30 WIB ini diikuti dengan khidmat oleh kepala satuan kerja, pejabat struktural, serta seluruh pegawai dari kedua instansi.

Dalam amanat, Pembina Upacara membacakan pidato Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI yang tahun ini mengusung tema “Ayah Wajib Hadir”. Melalui tema tersebut, ditegaskan pentingnya keterlibatan aktif, kehadiran fisik, serta kedekatan emosional seorang ayah dalam pengasuhan anak.

Keluarga dinilai sebagai fondasi utama pembangunan bangsa sekaligus benteng terdepan dalam melindungi generasi muda dari berbagai dampak negatif perkembangan zaman, seperti kecanduan gawai hingga penyalahgunaan narkoba demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, berharap momentum Harganas ke-33 ini dapat mendorong seluruh jajaran pegawai untuk mengimplementasikan nilai-nilai ketahanan keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

“Keluarga yang harmonis, sehat, dan tangguh adalah motor penggerak utama bagi pegawai untuk dapat berkinerja dengan optimal di organisasi. Kebersamaan antara Lapas dan Bapas hari ini menjadi wujud komitmen kita dalam mendukung pembangunan karakter bangsa yang dimulai dari lingkungan terkecil,” pungkas Suprihadi.

Tiga Warga Binaan Aksi 13 Agustus 2025 Resmi Bebas CB, Jadwal  Audiensi Dibatalkan

Juni, 27, 26

Cakranusantara.net, Pati || Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, Jum’at (26/6/2026), resmi membebaskan tiga warga binaan yang terlibat dalam aksi penyampaian aspirasi 13 Agustus 2025.

Pembebasan dilakukan setelah Lapas menindaklanjuti hasil audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Tuntutan utama AMPB adalah pemberian hak integrasi bagi tiga warga binaan tersebut.

Menindaklanjuti aspirasi itu, Lapas Pati monitoring usulan integrasi berupa Cuti Bersyarat atau CB. Usulan berangkat dari UPT (Lapas Pati) dan disampaikan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Tengah.

Kalapas Pati Suprihadi menjelaskan, pihaknya telah melaporkan usulan tersebut kepada Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Tengah. Lapas berperan mengusulkan dan memonitor kelengkapan data.

“Jika ada data yang salah, maka akan segera diperbaiki,” ujar Suprihadi.

Penerbitan Surat Keputusan CB menjadi kewenangan Ditjenpas. Lapas tidak menerbitkan SK, melainkan hanya mengusulkan dan memastikan berkas lengkap.

Setelah semua syarat terpenuhi, berkas usulan diverifikasi oleh verifikator integrasi pusat. Jika dinyatakan lengkap, berkas masuk ke Tim Pengamat Pemasyarakatan atau TPP Pusat untuk disidangkan, kemudian menandatangani berkas secara elektronik. Selanjutnya SK CB turun melalui otorisasi ke UPT (Lapas Pati) untuk ditindaklanjuti.

Dengan terbitnya SK, ketiga warga binaan berhak menjalani Cuti Bersyarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Proses pembebasan berlangsung tertib, aman, dan kondusif.

Karena tuntutan sudah dipenuhi, rencana audiensi lanjutan yang semula dijadwalkan 6 Juli 2026 resmi dibatalkan. Pembatalan disepakati bersama dan dituangkan dalam surat pernyataan.

Surat pernyataan itu ditandatangani Koordinator AMPB. Seluruh rangkaian kegiatan disaksikan perwakilan Polresta Pati dan Kodim 0718/Pati sebagai bentuk sinergi antarinstansi.

“Proses ini transparan, akuntabel, dan kondusif. Kami berharap ketiga warga binaan menjaga kepercayaan, memanfaatkan CB dengan baik, dan tidak mengulangi pelanggaran hukum,” tegas Suprihadi.

Koordinator AMPB Supriyono alias Botok mengapresiasi. “Kami berterima kasih kepada Lapas Kelas IIB Pati. Karena tuntutan terpenuhi, kami sepakat membatalkan audiensi lanjutan,” katanya

Gembok Berganti, Kewaspadaan Tak Pernah Henti: Lapas Kelas IIB Pati Perkuat Deteksi Dini Gangguan Kamtib

Juni, 26, 26

Cakranusantara.net, Pati || Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati melaksanakan kegiatan rolling gembok sekaligus perawatan gembok kamar hunian pada Blok A, B, C, D, E, dan F sebagai upaya memperkuat deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Administrasi Kamtib ini meliputi pemeriksaan kondisi gembok, pembersihan serta penggantian gembok agar tetap berfungsi secara optimal.

Setelah proses perawatan selesai, petugas melaksanakan rolling atau pertukaran gembok antarblok hunian sesuai prosedur yang berlaku. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengamanan, meminimalisir potensi penyalahgunaan kunci, serta memastikan seluruh sarana pengamanan selalu dalam kondisi prima.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemeliharaan rutin yang dilakukan guna mendukung terciptanya lingkungan lapas yang aman, tertib, dan kondusif.

Kepala Seksi Administrasi Kamtib, Mohammad Heryadi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Lapas Pati dalam menjaga keamanan melalui perawatan sarana pengamanan secara berkala.

“Rolling gembok dan perawatan yang dilakukan secara rutin merupakan langkah preventif untuk memastikan seluruh sistem pengamanan berfungsi optimal. Dengan sarana pengamanan yang terawat, kami dapat meminimalisir potensi gangguan keamanan serta mewujudkan lingkungan Lapas yang aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya.

Lapas Pati Salurkan Bantuan Sosial kepada Keluarga Warga Binaan sebagai Wujud Kepedulian

Juni, 26, 26

Cakranusantara.net, Pati || Kamis (25/06), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati melaksanakan kegiatan bakti sosial kepada keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.30 WIB di Meeting Room Lapas Pati tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, didampingi para pejabat struktural. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Lapas Pati dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan keluarga warga binaan.

Dalam kegiatan tersebut, Lapas Pati membagikan sebanyak 10 paket sembako kepada keluarga warga binaan yang membutuhkan. Paket bantuan yang diberikan berisi berbagai kebutuhan pokok sehari-hari, seperti beras, minyak goreng, gula, mi instan, teh, serta bahan kebutuhan lainnya.

Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban kebutuhan keluarga penerima sekaligus menjadi bentuk dukungan moril dari Lapas Pati kepada keluarga warga binaan.

Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat hubungan baik dengan keluarga warga binaan.

“Kami berharap kegiatan bakti sosial ini dapat membantu keluarga warga binaan sekaligus menjadi wadah untuk meningkatkan rasa empati dan kepedulian sosial. Melalui kegiatan seperti ini, hubungan yang harmonis antara Lapas dengan keluarga warga binaan dapat terus terjalin dengan baik sebagai bagian dari upaya mendukung keberhasilan proses pembinaan,” ujar Suprihadi.

Melalui kegiatan ini, Lapas Pati berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dan keluarga warga binaan sebagai wujud Pemasyarakatan yang semakin pasti dan bermanfaat untuk masyarakat.

Pasal 473 KUHP Baru Tentang Pidana Perkosaan

Juni, 25, 26

Cakranusantara.net, Pati || Pasal 473 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mengatur tentang tindak pidana perkosaan. Aturan ini memperluas perlindungan korban. Pelaku yang memaksa orang lain bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana penjara paling lama 12 tahun. Berbeda dengan aturan lama, KUHP baru juga melindungi pria dan korban dalam pernikahan.

Perubahan KUHP baru membawa penguatan serius terhadap perlindungan korban kekerasan seksual. Pasal 473 menjadi salah satu pasal penting yang memperluas definisi perkosaan dan memperberat sanksinya.

Berikut penjelasan singkat, padat, dan mudah dipahami.

1. Definisi Utama Perkosaan

Perkosaan terjadi ketika : Seseorang memaksa orang lain untuk bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.  Ancaman pidana Penjara maksimal 12 tahun.

2. Tidak Selalu Harus Kekerasan Fisik

KUHP 1/2023 menegaskan bahwa perkosaan tidak selalu identik dengan kekerasan langsung, tetapi juga mencakup kondisi tertentu, seperti:

• Korban tertipu (mengira pelaku adalah suami/istri sah)

• Korban adalah anak

• Korban dalam kondisi pingsan atau tidak berdaya

• Korban disabilitas mental/intelektual yang dimanipulasi

Artinya, persetujuan yang cacat (tidak bebas) tetap dianggap perkosaan.

3. Bentuk Perbuatan yang dianggap Perkosaan tidak hanya hubungan seksual konvensional, tetapi juga:

• Memasukkan alat kelamin ke mulut atau anus

• Memaksa korban melakukan hal serupa

• Memasukkan benda atau anggota tubuh lain ke alat kelamin/anus korban ini memperluas definisi kekerasan seksual secara signifikan.

4. Jika Korban Anak: Hukuman Lebih Berat Jika dilakukan terhadap anak:

Pidana:

• Minimal 3 tahun

• Maksimal 15 tahun

• Ditambah denda besar

Bahkan berlaku juga bagi orang yang memaksa anak berhubungan dengan orang lain.

5. Perkosaan dalam Perkawinan

KUHP mengakui, Perkosaan bisa terjadi dalam hubungan suami-istri Namun. Proses hukum harus berdasarkan pengaduan korban (delik aduan)

6. Pemberatan Hukuman Pidana bisa diperberat jika:

• Menyebabkan luka berat → hingga 15 tahun

• Menyebabkan kematian → ditambah 1/3 hukuman

  • Dilakukan terhadap anak oleh orang tua/wali → ditambah 1/3
  • Dilakukan beramai-ramai atau dalam situasi darurat (bencana, konflik, perang) → ditambah 1/3

7. Termasuk Kekerasan Seksual

Pasal ini menegaskan bahwa:

Perkosaan adalah bagian dari tindak pidana kekerasan seksual

Catatan Penting (Perspektif Hukum)

• Pasal 473 KUHP menunjukkan pergeseran paradigma:

• Dari berbasis kekerasan fisik – ke berbasis persetujuan (consent)

• Dari definisi sempit  – ke perlindungan korban yang lebih luas

• Mengakui kerentanan kelompok tertentu (anak, disabilitas)

Pesannya, sekali “Tidak” tetap “tidak” dalam kondisi apapun. Persetujuan harus bebas, sadar, dan tanpa tekanan. Kekerasan seksual bisa terjadi di ruang privat, bahkan dalam rumah tangga.

Pemkab Perketat Pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru 

Juni, 25, 26

Cakranusantara.net, Pati || Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di Kabupaten Pati dikawal ketat agar berlangsung adil, transparan, dan bebas praktik titipan, pungutan liar, maupun gratifikasi. Komitmen tersebut ditegaskan Pemerintah Kabupaten Pati dalam kegiatan Pendidikan Antikorupsi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati di Ruang Pragolo Setda Pati, Rabu (24/6/2026), dengan melibatkan kepala SMP negeri dan Korwilcam bidang pendidikan se-Kabupaten Pati.

Kegiatan tersebut menjadi langkah preventif untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penerimaan peserta didik sekaligus memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan bahwa SPMB bukan sekadar proses administrasi, melainkan bagian penting dari pelayanan publik yang menentukan masa depan generasi muda.

“Proses penerimaan murid baru adalah tahapan strategis untuk melahirkan generasi penerus yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Karena itu, seluruh prosesnya harus berjalan profesional, objektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Chandra.

Menurutnya, meskipun sistem penerimaan saat ini telah berbasis digital, potensi penyimpangan tetap harus diwaspadai melalui pengawasan yang kuat dari seluruh pihak terkait.

“Walaupun semuanya sudah online, sistem tetap dibuat dan dijalankan oleh manusia. Karena itu, pengawasan menjadi sangat penting. Lebih baik mencegah daripada menghadapi persoalan di kemudian hari,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Chandra juga mengingatkan seluruh satuan pendidikan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang sekolah, tenaga pendidik, dewan pendidikan, maupun komite sekolah menjual seragam atau bahan seragam kepada peserta didik.

“Pengadaan pakaian seragam menjadi tanggung jawab orang tua murid. Sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun membebani orang tua untuk membeli seragam baru saat penerimaan murid baru maupun kenaikan kelas,” katanya.

Ia menilai kepatuhan terhadap aturan tersebut penting untuk mencegah munculnya praktik yang berpotensi membebani masyarakat sekaligus menjaga integritas lingkungan pendidikan.

“Kita semua diawasi masyarakat, media, dan berbagai pihak. Apa yang terjadi di sekolah akan diketahui publik. Karena itu, saya minta seluruh penyelenggara pendidikan benar-benar berhati-hati dan menjalankan tugas sesuai aturan,” lanjut Chandra.

Pemerintah Kabupaten Pati sendiri telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mewujudkan SPMB yang bersih, antara lain memperkuat transparansi informasi, memperketat pengawasan internal dan eksternal, memberantas gratifikasi serta pungutan liar, dan menjaga integritas seluruh penyelenggara pendidikan.

“Saya berharap satuan pendidikan menjadi motor penggerak kondusivitas Kabupaten Pati. Dunia pendidikan yang aman dan kondusif akan melahirkan generasi muda yang mampu menjadi penopang pembangunan berkelanjutan di masa depan,” tuturnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kajari Pati, Pj Sekda Kabupaten Pati Siti Subiyati, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pati, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, para Korwilcam Bidang Pendidikan, serta para kepala SMP negeri se-Kabupaten Pati.

Pemkab Pati Kawal Penanganan Rob Tunggulsari

Juni, 25, 26

Cakranusantara.net, Pati || Pemerintah Kabupaten Pati berkomitmen untuk mengawal penanganan banjir rob di Desa Tunggulsari, Kecamatan Tayu, menyusul kunjungan lapangan bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Selasa (23/6/2026).

Penanganan difokuskan pada perbaikan empat titik tanggul jebol sepanjang sekitar 450 meter yang menjadi penyebab masuknya air rob ke permukiman warga. Selain itu ada pula penyaluran bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senilai Rp313.004.541 yang disalurkan kepada masyarakat terdampak.

Bantuan tersebut terdiri atas logistik permakanan dan nonpermakanan dari BPBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp58.744.000, bantuan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah senilai Rp198.644.341, bantuan Dinas Ketahanan Pangan berupa 1 ton beras dan 500 bungkus mi mocaf senilai Rp17.145.000, paket obat-obatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp11.771.200, serta tas dan perlengkapan sekolah dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp26.700.000.

“Terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bantuan ini sangat berarti bagi warga yang sedang menghadapi dampak rob, sekaligus memperkuat upaya percepatan pemulihan di lapangan,” ujar Chandra saat mendampingi kunjungan Gubernur Jateng.

Plt Bupati Pati juga menyampaikan bahwa perbaikan tanggul menjadi langkah paling mendesak karena kerusakan infrastruktur tersebut telah mengakibatkan air laut terus menggenangi rumah warga dan area tambak produktif.

“Prioritas kami saat ini adalah menutup tanggul yang rusak agar air tidak lagi masuk ke permukiman warga. Administrasi pembangunan akan kami siapkan pada Juli hingga Agustus, kemudian pekerjaan konstruksi dimulai pada Agustus,” ujar Chandra saat mendampingi peninjauan di lokasi.

Selain pembangunan tanggul, Pemkab Pati juga menyiapkan sejumlah langkah penanganan pendukung. Pemerintah daerah melakukan pendataan terhadap warga terdampak, termasuk anak-anak usia sekolah yang terdampak genangan rob.

“Kami sudah menerima laporan awal terdapat delapan anak sekolah yang terdampak. Semua kebutuhan mereka akan kami data dan tindak lanjuti agar aktivitas belajar tetap berjalan,” kata Chandra.

Di bidang kesehatan, Pemkab Pati melalui Dinas Kesehatan telah menempatkan petugas pelayanan kesehatan yang siaga setiap hari di lokasi terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya gangguan kesehatan akibat genangan rob yang berlangsung cukup lama.

“Kami memastikan pelayanan kesehatan hadir setiap hari. Masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan maupun pengobatan dapat langsung dilayani di lokasi,” tambahnya.

Tidak hanya itu, pemerintah juga berkoordinasi dengan Polres Pati dan unsur terkait untuk memperkuat layanan cepat tanggap. Melalui pola komunikasi sosial secara door to door, berbagai keluhan dan kebutuhan warga terus dihimpun sebagai dasar penyusunan langkah penanganan berikutnya.

Ke depan, Pemkab Pati bersama pemerintah provinsi dan instansi terkait akan menyusun langkah penanganan yang lebih komprehensif. Selain menyelesaikan empat titik tanggul jebol, pemerintah juga akan membahas perbaikan tanggul sungai lain yang memiliki panjang sekitar satu kilometer guna mengurangi risiko banjir rob berulang di wilayah pesisir Kabupaten Pati.

Pembinaan Administrasi Perkuat Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK

Juni, 25, 26

Cakranusantara.net, Pati || Plt Ketua TP PKK Kabupaten Pati Dwi Risma Ardhi Chandra melakukan pembinaan administrasi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK kepada pengurus dan anggota TP PKK di Desa Asempapan, Kecamatan Trangkil, serta Desa Dumpil, Kecamatan Dukuhseti, Senin (23/6/2026).

Kegiatan tersebut digelar untuk memperkuat pemahaman kader dalam menjalankan program-program PKK yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Dwi Risma Ardhi Chandra menjelaskan bahwa pembinaan menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh kader memiliki pemahaman yang sama terkait pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di tingkat desa maupun kecamatan.

“Tujuan pembinaan ini adalah untuk memperkuat pemahaman para kader terhadap pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, sehingga program yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Dwi.

Ia menegaskan, selama ini 10 Program Pokok PKK telah menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan masyarakat di Kabupaten Pati. Karena itu, kualitas pelaksanaan program perlu terus ditingkatkan melalui pembinaan yang berkelanjutan.

“PKK memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan keluarga dan masyarakat. Melalui berbagai kegiatan yang dijalankan, kami berharap dampak positifnya semakin dirasakan oleh warga,” tambah Dwi.

Pembinaan tersebut juga menjadi sarana evaluasi sekaligus penguatan kapasitas kader agar pelaksanaan program di lapangan berjalan lebih tertib, terarah, dan sesuai dengan tujuan organisasi.

Melalui kegiatan ini, TP PKK Kabupaten Pati berharap seluruh kader semakin aktif, solid, dan mampu mengimplementasikan 10 Program Pokok PKK secara optimal demi mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga serta kemajuan masyarakat di Kabupaten Pati.

Pemprov-Pemkab Pati Bergerak Atasi Rob Tunggulsari

Juni, 25, 26

Cakranusantara.net, Pati || Pemerintah Kabupaten Pati bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak menangani banjir rob di Desa Tunggulsari, Kecamatan Tayu, Senin (22/6/2026).

Dalam peninjauan lapangan yang dipimpin Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra bersama Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Urip Sihabudin, disepakati penanganan darurat terhadap empat titik tanggul jebol sepanjang kurang lebih 450 meter yang menjadi penyebab utama rob masuk ke permukiman warga.

Pemerintah daerah dan pemerintah provinsi juga menyalurkan berbagai bantuan logistik kepada warga terdampak. Bantuan tersebut meliputi paket sembako, makanan siap saji, air mineral, family kit, kasur, hingga perlengkapan kedaruratan lainnya guna meringankan beban masyarakat.

“Jadi tadi kami bersama Pak Asisten sudah meninjau langsung di lapangan. Ada sekitar 450 meter tanggul yang harus segera ditangani karena menjadi titik paling mendesak,” kata Chandra.

Ia menjelaskan, selain penanganan darurat di titik-titik kritis tersebut, pemerintah juga telah mengidentifikasi kebutuhan penanganan lanjutan pada jalur sungai menuju laut sepanjang sekitar satu kilometer yang membutuhkan peninggian tanggul di sisi kanan dan kiri kawasan tambak.

Sementara itu, Urip Sihabudin menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Tengah menugaskan jajarannya untuk memastikan bantuan tersalurkan sekaligus mengecek langsung kondisi infrastruktur yang menjadi penyebab banjir rob.

“Kami akan menangani terlebih dahulu tanggul-tanggul jebol di Tunggulsari. Untuk jangka pendek ini yang menjadi prioritas. Selanjutnya, penanganan kawasan lain akan disiapkan dalam skema menengah dan jangka panjang agar rob tidak menjadi bencana tahunan,” ujarnya.

Menurut Urip, hasil pengecekan lapangan menunjukkan bahwa tanggul eksisting masih dapat dimanfaatkan dengan peningkatan kapasitas melalui pelebaran konstruksi. Langkah tersebut diharapkan mampu menahan limpasan air laut yang selama ini masuk ke area tambak dan permukiman warga.

Chandra menambahkan, Pemkab Pati juga telah mengusulkan bantuan bagi petani tambak yang terdampak rob kepada BNPB. Pendataan kerugian dan luasan tambak yang terdampak telah dilakukan bersama BPBD sebagai dasar pengajuan bantuan lebih lanjut.

“Terkait petani tambak yang mengalami kerugian, kami bersama BPBD sudah mengusulkan bantuan ke BNPB pusat. Data tambak terdampak sudah kami hitung dan kami laporkan,” ungkapnya.

Selain fokus pada infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan langkah pemulihan sektor tambak. Pemprov Jawa Tengah bahkan telah menyiapkan sekitar 20 ribu bibit yang nantinya dapat dimanfaatkan setelah kawasan tambak terdampak selesai ditangani.

Dalam kesempatan tersebut, bantuan dari berbagai pihak turut diserahkan kepada warga. Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah disalurkan 150 paket sembako senilai sekitar Rp37,5 juta, 200 paket makanan siap saji, air mineral senilai sekitar Rp7,5 juta, family kit, kasur, tenda gulung, dan tenda serbaguna.

Sementara itu, Pemkab Pati melalui BPBD menyalurkan 20 paket sembako dan 30 paket mi instan, Baznas memberikan 100 paket sembako, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyerahkan 40 paket sembako, serta Dinas Sosial menyalurkan bantuan sandang dan perlengkapan kebutuhan dasar lainnya.

Karena tidak terdapat warga yang mengungsi, bantuan berupa tenda darurat untuk sementara disimpan di BPBD Kabupaten Pati dan akan digunakan sewaktu-waktu apabila terjadi keadaan darurat kebencanaan di wilayah Kabupaten Pati.

Pemerintah Kabupaten Pati dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan koordinasi penanganan akan terus dilakukan agar perbaikan tanggul dapat segera direalisasikan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi warga pesisir Tunggulsari.