Sejumlah Pengacara dan Ormas Datangi Polres Demak, Desak Kejelasan Kasus Eko HK

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Demak || Sejumlah pengacara, elemen organisasi kemasyarakatan (Ormas), serta aktivis sosial asal Grobogan mendatangi Satreskrim Polres Demak, Sabtu (3/10/2026). Kedatangan mereka untuk memantau sekaligus mengawal perkembangan sejumlah laporan dan pengaduan yang menyeret nama Eko Sugiarto alias Eko HK.

Rombongan tersebut berasal dari sejumlah elemen, di antaranya Pemuda Pancasila, GRIB Jaya, Lindu Aji, serta perwakilan masyarakat. Mereka dipimpin aktivis sosial kemasyarakatan asal Grobogan, Heri Sweeke (Hariyanto).

Pengawalan dilakukan menyusul adanya sejumlah laporan maupun pengaduan masyarakat yang diduga berkaitan dengan Eko HK, yang diketahui mengaku sebagai wartawan media bidang hukum dan kriminal serta menjabat sebagai Ketua Umum Organisasi Pasopati Nusantara Jaya (Praja).

Sejumlah perkara yang disebut dalam pengawalan tersebut antara lain dugaan penipuan, pemerasan, pencemaran nama baik, penganiayaan menggunakan alat stroom, serta persoalan lain yang masih dalam proses penanganan dan pendalaman aparat penegak hukum.

Desak Kejelasan Status Hukum

Kedatangan aliansi gabungan tersebut juga menjadi bentuk dorongan kepada aparat kepolisian agar memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan laporan yang telah masuk.

Mereka meminta proses hukum terhadap setiap laporan dilakukan secara profesional berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Jika hasil penyidikan nantinya memenuhi unsur pidana dan alat bukti yang cukup, mereka berharap kepolisian mengambil langkah hukum sesuai kewenangannya.

Salah satu laporan yang menjadi perhatian disebut berasal dari masyarakat Demak, termasuk laporan H. Suparmin, terkait dugaan penipuan dengan modus pengurusan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung yang disebut mengakibatkan kerugian hingga puluhan juta rupiah.

Namun, seluruh tudingan tersebut masih berstatus dugaan dan proses hukumnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan.

Heri Sweeke mengatakan, pengawalan dilakukan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Menurutnya, banyaknya laporan dan pengaduan yang disebut telah masuk membuat masyarakat membutuhkan kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara.

“Kami datang untuk mengawal prosesnya, bukan untuk mengintervensi penyidikan. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk bekerja berdasarkan bukti dan aturan hukum,” ujar Heri.

Siap Bersinergi dengan Aparat

Heri bersama tim juga menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan Polres Demak dan Polda Jawa Tengah dalam menjaga situasi tetap kondusif selama proses hukum berlangsung.

Ia menegaskan pengawalan akan dilakukan secara tertib dan sesuai koridor hukum, baik melalui langkah preventif maupun komunikasi dengan aparat apabila muncul potensi gangguan terhadap proses penanganan perkara.

“Kami berharap semua pihak menghormati proses hukum. Jangan sampai ada intimidasi maupun tindakan yang dapat mengganggu jalannya penegakan hukum,” tegasnya.

Aliansi tersebut menyatakan akan terus memantau perkembangan laporan yang telah disampaikan masyarakat. Mereka juga meminta agar setiap laporan diproses secara transparan dan profesional tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, status hukum Eko HK dalam perkara-perkara yang disebutkan tersebut tetap menunggu hasil proses penyelidikan dan penyidikan aparat kepolisian. Penetapan tersangka hanya dapat dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti yang memenuhi ketentuan hukum.

Untuk pihak yang berkepentingan memiliki hak klarifikasi atau hak jawab kedalam website kami, bisa menghubungi nomor 0812-8593-5774

Chandra: Pemkab Tak Bisa Bekerja Sendiri, Ormas dan LSM Harus Jadi Mitra Menjaga Pati Kondusif

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Pemerintah Kabupaten Pati menegaskan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menjaga kondusivitas daerah sekaligus mengawal pembangunan. Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengajak seluruh elemen tersebut memperkuat sinergi agar kritik dan aspirasi masyarakat dapat berjalan beriringan dengan solusi.

Ajakan itu disampaikan Chandra saat membuka Sosialisasi Ormas bertema “Penguatan Sinergitas Pemerintah Kabupaten Pati dan Ormas dalam Mewujudkan Kabupaten Pati yang Kondusif” di Ruang Pragolo Setda Pati, Jumat (2/10/2026).

“Kita ini tidak Superman, tetapi insyaallah kita bisa membentuk supertim yang hebat untuk kemajuan Kabupaten Pati tercinta,” ujar Chandra.

Menurutnya, Ormas, LSM, serta tokoh masyarakat memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Berbagai masukan dari elemen masyarakat tersebut dinilai penting bagi pemerintah dalam membaca persoalan sekaligus menentukan arah pembangunan.

Chandra menekankan bahwa kondusivitas daerah juga berkaitan erat dengan iklim investasi.

“Kondusivitas daerah ini menjadi kunci untuk menjaga iklim investasi. Kalau daerah kita kondusif, investor akan merasa aman dan nyaman untuk menanamkan modalnya,” katanya.

Ia menyebut Pemkab Pati sebelumnya telah mempertemukan sekitar 70 pengusaha dalam Pati Business Forum, Senin (28/9/2026). Dari forum tersebut, delapan pengusaha menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan total rencana investasi mencapai Rp12,6 triliun.

Sejumlah pengusaha lainnya, lanjut Chandra, juga masih menyampaikan rencana investasi di Kabupaten Pati.

“Capaian ini tentu tidak lepas dari dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, dan Ormas. Karena itu, mari kita bersama-sama menjaga Pati tetap kondusif,” tuturnya.

Kritik Harus Diikuti Solusi

Chandra juga meminta Ormas dan LSM ikut memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Menurutnya, narasi mengenai Pati tidak cukup hanya diisi kritik, tetapi juga perlu diimbangi dengan kegiatan nyata yang memberikan manfaat.

Salah satu bentuknya, kata dia, adalah aksi sosial membantu masyarakat yang menghadapi persoalan, termasuk warga terdampak kekeringan.

“Jangan hanya menyampaikan kritik. Kalau ada persoalan, mari kita sampaikan sekaligus solusinya,” tegas Chandra.

Untuk memperkuat komunikasi, Pemkab Pati berencana menjadwalkan pertemuan bersama Ormas dan LSM dalam suasana yang lebih informal. Forum tersebut akan digunakan untuk menghimpun persoalan masyarakat sekaligus menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan arah anggaran 2027.

“Kita ingin mengetahui langsung apa persoalan yang ada di masyarakat. Nanti kita dudukkan bersama, kita cari solusinya, dan kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran,” jelasnya.

Pemkab Pati juga berencana membangun wadah kolaborasi bersama Ormas dan LSM. Wadah tersebut diarahkan untuk menghasilkan kerja sama konkret sehingga hubungan pemerintah dengan organisasi masyarakat tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

Ormas dan LSM Diminta Kawal MBG

Dalam kesempatan tersebut, Chandra turut meminta Ormas dan LSM ikut mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati.

Ia meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan adanya satuan pelayanan yang mengurangi porsi atau memberikan menu yang tidak sesuai.

“Kalau ada porsi yang dikurangi atau menu yang tidak sesuai, silakan dilaporkan. Tujuan MBG adalah memastikan anak-anak mendapatkan gizi seimbang dan membantu menurunkan angka stunting,” katanya.

Menurut Chandra, pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga program pemerintah berjalan transparan dan akuntabel.

Ia menegaskan, luas wilayah dan jumlah penduduk Pati membuat pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian.

“Kabupaten Pati ini luasnya sekitar 150 ribu hektare, penduduknya hampir 1,4 juta jiwa, terdiri atas 401 desa, lima kelurahan, serta 21 kecamatan. Karena itu, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri,” ungkapnya.

227 Ormas Terdata Kesbangpol

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kabupaten Pati Niken Tri Meiningrum melaporkan, kegiatan sosialisasi tersebut diikuti 70 peserta dari 22 Ormas dan LSM.

Pada 2026, tercatat 227 Ormas masuk dalam pendataan Kesbangpol Kabupaten Pati. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 organisasi tercatat sebagai LSM.

“Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan Ormas sebagai mitra dalam menjembatani aspirasi masyarakat,” ujar Niken.

Menurutnya, komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan organisasi masyarakat diperlukan untuk mencegah potensi gesekan maupun polarisasi di tengah masyarakat.

Sosialisasi tersebut diarahkan untuk membangun kolaborasi dan kemitraan yang lebih kuat antara pemerintah dengan Ormas dan LSM dalam menciptakan Kabupaten Pati yang aman, damai, serta kondusif.

Kegiatan tersebut dibiayai melalui APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026.

Oknum Wartawan Marah-marah ke Pegawai Dishub Demak, Mempersoalkan Kewenangan Parkir Pasar Bintoro

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Demak || Video yang diduga memperdengarkan suara Eko Sugiarto alias Eko HK, yang dikenal sebagai oknum wartawan, kembali menjadi sorotan masyarakat Demak. Dalam rekaman tersebut, suara yang diduga milik Eko HK terdengar berbicara dengan nada tinggi kepada seorang pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Demak.

Rekaman tersebut sontak menjadi perbincangan karena dikaitkan dengan persoalan pengelolaan parkir di kawasan Pasar Bintoro Demak.

Berdasarkan informasi yang beredar, pemenang lelang parkir Pasar Bintoro tercatat atas nama Imam Sandholi. Dengan demikian, muncul pertanyaan publik mengenai dasar kewenangan Eko HK dalam persoalan pengelolaan parkir tersebut.

Sejumlah masyarakat mempertanyakan mengapa seseorang yang disebut bukan sebagai pemenang lelang justru diduga terlibat dalam persoalan pengelolaan parkir hingga berhadapan dengan pegawai Dishub.

Lebih jauh, gaya komunikasi dalam video tersebut juga menuai sorotan. Sejumlah pernyataan yang terdengar dalam rekaman dinilai oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk komunikasi yang emosional dan tidak mencerminkan sikap profesional.

Apalagi, Eko HK disebut berprofesi sebagai wartawan. Status tersebut membuat publik menilai setiap tindakan maupun komunikasi yang dilakukan semestinya tetap memperhatikan etika profesi dan posisi pers sebagai bagian dari kontrol sosial.

Namun, keaslian video, identitas suara, konteks lengkap percakapan, serta maksud dari pernyataan dalam rekaman tetap perlu diklarifikasi kepada Eko HK dan pihak-pihak terkait.

Persoalan ini juga perlu dibedakan antara perilaku pribadi dengan aktivitas jurnalistik. Apabila terdapat sengketa yang berkaitan dengan karya jurnalistik, penyelesaiannya memiliki mekanisme tersendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, termasuk hak jawab, hak koreksi, dan mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers.

Sedangkan apabila terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ), penilaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme Dewan Pers sesuai kewenangannya.

Masyarakat kini menunggu penjelasan terbuka dari pihak-pihak yang disebut dalam persoalan tersebut, terutama terkait status lelang parkir Pasar Bintoro, kewenangan pengelola, serta alasan keterlibatan Eko HK dalam persoalan tersebut.

Klarifikasi dari Eko HK, Imam Sandholi selaku pihak yang disebut sebagai pemenang lelang, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dinilai penting agar polemik tidak berkembang hanya berdasarkan potongan video dan informasi yang belum terverifikasi. Untuk pihak yang berkepentingan memiliki hak klarifikasi atau hak jawab kedalam website kami, bisa menghubungi nomor 0812-8593-5774

Panen 20 Kilogram Kangkung, Lapas Pati Manfaatkan Lahan Brandgang untuk Pembinaan Warga Binaan

Oktober, 3, 26

Cakranusantara.net, Pati || Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati kembali memanfaatkan lahan di lingkungan lapas untuk kegiatan produktif. Kali ini, tanaman kangkung yang dibudidayakan di area brandgang berhasil dipanen dengan hasil mencapai kurang lebih 20 kilogram, Rabu (1/10/2026).

Tanaman kangkung tersebut dipanen setelah tumbuh dengan baik dan memasuki masa siap panen. Kegiatan ini menjadi bagian dari pemanfaatan lahan di lingkungan Lapas Pati sekaligus mendukung program pembinaan kemandirian bagi warga binaan.

Budidaya kangkung di area brandgang dilakukan melalui proses penanaman dan perawatan secara rutin. Dalam kegiatan tersebut, warga binaan turut memperoleh pengalaman dalam merawat tanaman, mulai dari proses penanaman hingga masa panen.

Selain menghasilkan tanaman yang dapat dimanfaatkan, kegiatan pertanian tersebut juga menjadi sarana bagi warga binaan untuk memperoleh keterampilan praktis yang dapat dikembangkan selama menjalani masa pembinaan.

Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, mengatakan hasil panen tersebut merupakan buah dari proses penanaman dan perawatan yang dilakukan secara konsisten.

“Panen kangkung ini menjadi hasil dari proses penanaman dan perawatan yang dilakukan secara konsisten. Kami berharap kegiatan pertanian seperti ini dapat terus berjalan dan menghasilkan manfaat bagi Lapas Kelas IIB Pati, sekaligus mendukung kegiatan pembinaan kemandirian bagi warga binaan,” ujarnya.

Lapas Pati berharap kegiatan pemanfaatan lahan produktif tersebut dapat terus dikembangkan, sehingga selain memberikan hasil, juga mampu menjadi bagian dari proses pembekalan keterampilan bagi warga binaan.

BTT Rp20 Miliar Disiapkan, 62 Desa di Pati Dilanda Kekeringan

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Kekeringan yang melanda 62 desa di enam kecamatan di Kabupaten Pati mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp20 miliar untuk mendukung penanganan bencana tersebut.

Hal itu disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat melepas 30 truk tangki air bersih di Halaman Setda Pati, Kamis (1/10/2026). Kegiatan tersebut digelar bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Semarang dan Lindu Aji sebagai bagian dari bakti sosial penyaluran bantuan air bersih.

Chandra menegaskan, penanganan kekeringan tidak dilakukan Pemkab Pati seorang diri. Sejumlah pihak turut bergerak menyalurkan bantuan, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, Baznas, PMI, Bank Jateng, Bank Daerah Pati, dan PDAM.

“Kami mewakili Pemerintah Kabupaten Pati dan masyarakat Kabupaten Pati mengucapkan terima kasih kepada Lindu Aji dan TNI AL yang sudah berkesempatan memberikan bantuan air bersih dan bantuan kepada anak-anak disabilitas,” ujar Chandra.

Sebanyak 30 truk tangki yang dilepas pada kegiatan tersebut menjadi bagian dari bantuan bersama Pemkab Pati, Lanal Semarang, dan Lindu Aji. Dengan tambahan bantuan tersebut, total bantuan air bersih dari Lindu Aji yang telah disalurkan ke wilayah Kabupaten Pati mencapai hampir 140 tangki.

Menurut Chandra, ketersediaan anggaran untuk penanganan kekeringan tahun ini masih mencukupi. Pemkab Pati juga telah melakukan penambahan anggaran melalui BTT.

“BTT kita sangat mencukupi untuk penanganan kekeringan tahun ini karena ada penambahan. Pati ini tidak hanya kekeringan, nanti kita waspadai juga untuk musim hujan,” kata Chandra.

Selain distribusi air bersih, bakti sosial tersebut juga diisi dengan penyerahan paket sembako kepada sekitar 40 anak penyandang disabilitas di Kabupaten Pati.

Chandra menyebut bantuan tersebut menjadi bagian dari kepedulian bersama dalam membantu masyarakat yang membutuhkan di tengah kondisi kekeringan yang masih berlangsung di sejumlah wilayah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Semarang, perwakilan Lindu Aji, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Pati.

Listyo Sigit Berakhir, Suyudi Ario Seto Disetujui Jadi Kapolri

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Jakarta || Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengakhiri masa jabatannya sebagai Kapolri setelah memimpin Korps Bhayangkara sejak 27 Januari 2021 hingga Oktober 2026.

Selama sekitar lima tahun delapan bulan menjabat, Listyo Sigit tercatat memimpin Polri dalam periode yang panjang di era Reformasi.

Tongkat kepemimpinan Polri selanjutnya akan beralih kepada Komjen Pol. Suyudi Ario Seto setelah DPR RI menyetujui pengangkatannya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 1 Oktober 2026, setelah Komisi III DPR RI sebelumnya melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.

Suyudi Ario Seto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 tersebut kini dipersiapkan untuk melanjutkan kepemimpinan di tubuh Korps Bhayangkara.

Dengan persetujuan DPR RI tersebut, proses pergantian pucuk pimpinan Polri memasuki babak baru, dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kepada Komjen Pol. Suyudi Ario Seto.