Lapas Pati Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Dorong Perlindungan Perempuan dan Anak

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati turut memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi dalam Rapat Koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Aula Lantai 2 Dinas Sosial Kabupaten Pati, Rabu (14/10/2026).

Rapat koordinasi tersebut melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Polresta Pati, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Agama Pati, Kejaksaan Negeri Pati, Kementerian Agama Kabupaten Pati, Lapas Kelas IIB Pati, Bapas Kelas II Pati, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Satpol PP, RSUD RAA Soewondo Pati, serta RSUD Kayen.

Pertemuan ini menjadi forum untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Pati sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Penurunan predikat KLA menjadi perhatian bersama sekaligus mendorong perlunya evaluasi dan peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Dalam pembahasan, peserta menekankan pentingnya kesiapsiagaan layanan bagi korban kekerasan yang dapat diakses secara responsif tanpa terbatas hari kerja. Penanganan korban juga harus mengedepankan pendekatan humanis serta lingkungan pelayanan yang aman dan nyaman agar korban tidak takut melaporkan peristiwa yang dialaminya.

Selain itu, rapat menyoroti peningkatan literasi masyarakat mengenai kekerasan berbasis gender dan anak, penguatan sosialisasi hukum dan kesehatan, serta evaluasi dukungan pembiayaan visum bagi korban. Ketersediaan layanan pemeriksaan forensik dan tes DNA juga menjadi perhatian untuk mendukung penanganan kasus secara lebih optimal.

Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi salah satu langkah penting dalam membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang terpadu.

“Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terjalin sinergi dan komunikasi yang semakin kuat antarinstansi dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perlindungan terhadap kelompok rentan membutuhkan kepedulian dan keterlibatan semua pihak agar masyarakat, khususnya anak-anak, dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi,” ungkap Suprihadi.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIB Pati, Wahyu Kusriyono Qorim, menekankan pentingnya edukasi masyarakat sebagai langkah awal pencegahan kekerasan.

“Pencegahan harus dimulai dari peningkatan pemahaman masyarakat, keluarga, dan lingkungan sekitar mengenai bentuk-bentuk kekerasan serta langkah yang harus dilakukan ketika menemukan atau mengalami kejadian tersebut. Diperlukan kerja sama yang berkelanjutan agar korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang tepat,” jelas Wahyu.

Melalui rapat koordinasi ini, seluruh instansi diharapkan mampu mengoptimalkan peran masing-masing, memperkuat komunikasi, serta membangun mekanisme pelayanan yang responsif bagi korban kekerasan. Kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berani melapor dan turut menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

Partisipasi Lapas Kelas IIB Pati menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan pelayanan publik yang berorientasi pada perlindungan masyarakat. Sinergi antarlembaga diharapkan terus berlanjut demi mewujudkan Kabupaten Pati yang lebih aman, ramah, dan layak bagi anak.

Lapas Pati Gandeng Fatayat NU Perkuat Pembinaan Spiritual Warga Binaan

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati menggandeng Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pati untuk memperkuat pembinaan spiritual warga binaan melalui kegiatan pengajian bertema Ubudiyah, Senin (12/10/2026).

Kegiatan yang diikuti warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan petugas Lapas Pati tersebut menjadi bagian dari upaya membangun keimanan, meningkatkan ketakwaan, serta membentuk karakter warga binaan melalui pendekatan keagamaan.

Dalam suasana khidmat dan penuh kekeluargaan, para peserta mengikuti kajian tentang ubudiyah yang menekankan pentingnya penghambaan diri kepada Allah SWT melalui ibadah, ketaatan, dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Kolaborasi dengan Fatayat NU Kabupaten Pati diharapkan mampu memperkuat pembinaan rohani sekaligus mendorong warga binaan untuk melakukan introspeksi diri, memperbaiki akhlak, dan menumbuhkan kesadaran untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIB Pati, Suprihadi, menyampaikan apresiasi kepada Fatayat NU Kabupaten Pati atas dukungan dan kontribusinya dalam mendukung program pembinaan keagamaan di lingkungan lapas.

Menurutnya, pengajian tidak sekadar menjadi sarana menambah pengetahuan agama, tetapi juga menjadi momentum bagi warga binaan untuk mengevaluasi diri dan memperkuat komitmen dalam memperbaiki perilaku.

“Kami berharap kegiatan pengajian ini tidak hanya menambah wawasan keagamaan, tetapi juga menjadi sarana introspeksi diri bagi warga binaan untuk meningkatkan kualitas ibadah, memperkuat akhlak, dan menumbuhkan semangat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik,” ungkap Suprihadi.

Ia menegaskan, Lapas Pati berkomitmen menghadirkan pembinaan yang humanis dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak. Langkah tersebut dinilai penting untuk membekali warga binaan dengan nilai-nilai positif selama menjalani masa pembinaan.

“Melalui sinergi dengan berbagai pihak, kami berkomitmen menghadirkan pembinaan yang humanis, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi proses reintegrasi sosial warga binaan,” pungkasnya.

Melalui kegiatan tersebut, Lapas Pati berharap pembinaan spiritual dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas kepribadian, serta mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana.

Juara IFC U-17 di Bali, Chandra Tantang Akademi Persib Pati Tembus Level Internasional

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Prestasi Akademi Persib Pati yang sukses menjuarai IFC U-17 di Bali mendapat apresiasi dari Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra. Namun, gelar juara tersebut bukanlah akhir perjalanan. Chandra menantang para pemain muda itu untuk terus meningkatkan kemampuan agar mampu bersaing di level nasional hingga internasional.

Pesan tersebut disampaikan Chandra saat menerima kunjungan Akademi Persib Pati di Ruang Pringgitan Kabupaten Pati, Senin (12/10/2026). Ia menegaskan, capaian juara harus menjadi pemacu semangat untuk berlatih lebih keras dan membidik prestasi yang lebih tinggi.

“Kesempatan pasti ada, tetapi dengan berlatih secara intensif, barulah kita punya peluang menuju yang lebih baik,” tegas Chandra.

Menurutnya, usia muda merupakan masa emas untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi. Karena itu, para pemain diminta tidak cepat berpuas diri setelah meraih gelar juara.

“Tidak ada prestasi yang diraih dengan mudah tanpa latihan. Terus berlatih, jangan sampai semangatnya kendor. Kalian masih punya kesempatan besar untuk berkembang,” ujarnya.

Selain menekankan pentingnya latihan, Chandra mengingatkan para pemain agar tidak mengabaikan pendidikan. Kemampuan bermain sepak bola harus berjalan beriringan dengan prestasi akademik sebagai bekal menghadapi masa depan.

“Jangan hanya fokus pada sepak bola, sekolah juga harus diperhatikan. Kalian harus menjadi pemain yang cerdas, baik di lapangan maupun di sekolah. Kurangi waktu bermain game dan gunakan untuk latihan fisik,” pesannya.

Pemkab Pati Siapkan Dukungan Pembinaan Olahraga

Chandra juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Pati untuk mendukung perkembangan olahraga, termasuk pembinaan atlet usia muda. Sejumlah agenda olahraga dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026, meliputi sepak bola, futsal, tenis, dan voli.

Pemkab Pati juga merencanakan penambahan dua agenda olahraga pada tahun depan yang akan diselenggarakan setiap enam bulan.

“Kita ingin olahraga di Pati terus berkembang. Pembinaan harus berjalan, kompetisi harus ada, dan pemain muda harus memperoleh ruang untuk menunjukkan kemampuannya,” kata Chandra.

Ia berharap klub-klub sepak bola di Kabupaten Pati semakin dikenal luas melalui promosi di media sosial. Menurutnya, pembinaan yang berkelanjutan dan dukungan berbagai pihak menjadi faktor penting untuk mendorong klub lokal bersaing di level yang lebih tinggi.

“Lebih membanggakan jika pemain tumbuh dan berkembang dari bawah hingga mampu membela tim nasional. Saya berharap suatu saat klub-klub Pati bisa go international dan pemainnya menjadi bagian dari tim nasional Indonesia,” ungkapnya.

Akademi Persib Pati Didorong Naik Kelas

Chandra berharap Akademi Persib Pati mampu mempertahankan prestasi dan melanjutkan kiprahnya dengan mengikuti kompetisi yang lebih tinggi. Keberhasilan menjuarai IFC U-17 di Bali diharapkan menjadi pijakan untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Ia bahkan menyampaikan harapan agar tim tersebut mengundangnya menyaksikan pertandingan final ajang ASEAN di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta.

Kunjungan Akademi Persib Pati tersebut menjadi momentum penyampaian capaian juara IFC U-17 di Bali sekaligus memperkuat harapan terhadap dukungan Pemerintah Kabupaten Pati dalam pembinaan olahraga usia muda.

Dengan pembinaan yang konsisten, kompetisi yang berjenjang, serta dukungan pemerintah dan masyarakat, para pemain muda Pati diharapkan mampu berkembang menjadi pesepak bola berprestasi dan membuka peluang untuk memperkuat tim nasional Indonesia.

HUT ke-8 FWP, Ari Saptono Tegaskan Independensi Pers dan Luncurkan Website Resmi

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Memasuki usia ke-8, Forum Wartawan Pati (FWP) menegaskan komitmennya memperkuat profesionalisme, independensi, dan integritas insan pers. Tak sekadar merayakan perjalanan organisasi, momentum ini juga ditandai dengan peluncuran website resmi FWP sebagai langkah memperluas jangkauan informasi di era digital.

Ketua FWP, Ari Saptono, menegaskan bahwa delapan tahun perjalanan organisasi bukan sekadar penanda bertambahnya usia, melainkan bukti komitmen, kebersamaan, dan perjuangan dalam membangun organisasi kewartawanan yang profesional serta bertanggung jawab.

Menurutnya, peringatan HUT ke-8 harus menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan tekad seluruh pengurus dan anggota untuk menjaga marwah profesi jurnalistik di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital.

“Delapan tahun bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan bukti komitmen, kebersamaan, dan perjuangan dalam membangun organisasi kewartawanan yang profesional, independen, dan berintegritas,” tegas Ari Saptono.

Ia mengajak seluruh keluarga besar FWP untuk terus memperkuat solidaritas, menjaga kekompakan, serta menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugas peliputan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Ari menekankan, wartawan tidak cukup hanya dituntut cepat dalam menyampaikan berita. Akurasi, keberimbangan, verifikasi, dan tanggung jawab harus tetap menjadi prinsip utama dalam setiap karya jurnalistik.

Menurutnya, kepercayaan publik merupakan modal penting yang harus dijaga oleh setiap insan pers. Karena itu, kecepatan pemberitaan tidak boleh mengorbankan kualitas dan kebenaran informasi.

“Profesionalisme dan independensi harus menjadi landasan utama. Pers harus mampu menjalankan fungsi informasinya secara bertanggung jawab sekaligus menjadi kontrol sosial yang konstruktif bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” ujarnya.

Luncurkan Website Resmi, FWP Perluas Jangkauan Informasi

Peluncuran website resmi FWP menjadi salah satu langkah strategis organisasi dalam menjawab perkembangan teknologi informasi. Platform digital tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi, memperkenalkan berbagai kegiatan organisasi, sekaligus menjadi sarana komunikasi yang terbuka bagi masyarakat.

Ari Saptono menegaskan, perkembangan teknologi harus disikapi secara adaptif tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar jurnalistik. Transformasi digital, menurutnya, bukan sekadar mengikuti perubahan zaman, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada publik.

Melalui website resmi tersebut, FWP diharapkan semakin mampu membangun komunikasi yang informatif, memperkuat literasi media, serta mendorong penyebaran informasi yang sehat dan bertanggung jawab, khususnya di Kabupaten Pati.

Kehadiran platform digital ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat eksistensi organisasi sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara FWP dan masyarakat.

FWP Didorong Menjadi Rumah Bersama Insan Pers

Lebih lanjut, Ari berharap FWP terus berkembang menjadi rumah bersama bagi para wartawan untuk meningkatkan kapasitas, memperkuat solidaritas, dan membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat tanpa kehilangan independensi.

Ia menilai, kemitraan dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, maupun masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi yang produktif. Namun, hubungan tersebut harus tetap berlandaskan penghormatan terhadap kebebasan pers dan profesionalisme jurnalistik.

Bagi FWP, organisasi kewartawanan tidak semestinya hanya menjadi wadah berkumpul, tetapi juga ruang untuk bertumbuh, belajar, berkolaborasi, serta menjaga kehormatan profesi.

“Jadikan delapan tahun perjalanan ini sebagai pijakan untuk melangkah lebih maju, lebih solid, dan lebih bermartabat. Kita ingin FWP terus berkarya, menjaga integritas, mempertahankan independensi, serta menghadirkan karya jurnalistik yang mencerdaskan masyarakat,” ungkapnya.

Menutup pesannya, Ari Saptono menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus, anggota, dan pihak-pihak yang telah mendukung perjalanan FWP hingga memasuki usia ke-8.

Ia berharap semangat kebersamaan yang telah terbangun dapat terus dipelihara demi kemajuan organisasi sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya Kabupaten Pati.

Peringatan HUT ke-8 FWP menjadi momentum untuk mempertegas peran pers sebagai penyampai informasi sekaligus kontrol sosial. Pers yang bermartabat bukan hanya dituntut mampu menyajikan berita secara cepat, tetapi juga harus berpegang pada kebenaran, menjaga independensi, serta mempertanggungjawabkan setiap informasi kepada publik.

Optimalkan Lahan Idle, Lapas Pati Rawat Kebun Cabai Dukung Ketahanan Pangan

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan lahan idle atau lahan yang belum dimanfaatkan secara produktif. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui perawatan kebun cabai di area belakang lapas yang melibatkan peserta MagangHub Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Kegiatan tersebut menjadi langkah nyata dalam mendorong pemanfaatan lahan agar lebih produktif, sekaligus menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang hijau, asri, dan bermanfaat.

Dalam kegiatan tersebut, peserta MagangHub melakukan sejumlah perawatan tanaman, mulai dari membersihkan area tanam, merawat tanaman cabai, hingga memastikan kondisi tanaman tetap terjaga agar dapat tumbuh dengan baik.

Selain mendukung pemanfaatan lahan yang tersedia, kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran praktik kerja bagi peserta magang. Melalui keterlibatan secara langsung, peserta memperoleh pengalaman dalam pengelolaan tanaman hortikultura sekaligus memahami pentingnya pemanfaatan lahan secara optimal.

Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, menyampaikan bahwa pemanfaatan lahan idle merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan produktivitas lingkungan lapas sekaligus mendukung program ketahanan pangan.

“Kami terus berupaya mengoptimalkan setiap lahan yang tersedia agar memiliki nilai manfaat. Melalui perawatan kebun cabai ini, diharapkan tanaman dapat tumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang produktif, sekaligus menumbuhkan semangat kerja sama, kepedulian terhadap lingkungan, dan budaya kerja yang berorientasi pada hasil,” ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan lahan secara produktif perlu terus dikembangkan agar setiap potensi yang ada dapat memberikan manfaat nyata. Perawatan kebun cabai tersebut menjadi salah satu bentuk upaya Lapas Pati dalam membangun lingkungan kerja yang produktif dan mendukung keberlanjutan kegiatan pertanian.

Lapas Kelas IIB Pati berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi lahan yang tersedia melalui berbagai kegiatan produktif. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang lebih hijau, asri, dan berkelanjutan.

Buka Union Fitness, Chandra Dorong Warga Pati Hidup Sehat dan Rutin Berolahraga

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mendorong masyarakat membudayakan olahraga dan menjaga kebugaran tubuh di tengah meningkatnya risiko gangguan kesehatan. Kehadiran pusat kebugaran dinilai menjadi salah satu upaya memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas olahraga sekaligus membangun pola hidup sehat.

Ajakan tersebut disampaikan Chandra saat menghadiri pembukaan Union Fitness di kawasan Joyokusumo, Kabupaten Pati, Sabtu (10/10/2026).

Menurut Chandra, kesehatan dan kebugaran merupakan kebutuhan mendasar untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Tanpa kondisi tubuh yang prima, berbagai kegiatan dapat terganggu, termasuk kenyamanan saat beristirahat maupun menikmati makanan.

“Kalau kesehatan kita tidak baik, fungsi tubuh kita tidak baik, ya percuma saja. Makan juga tidak enak, tidur juga tidak nyenyak,” ujar Chandra.

Ia menilai, keberadaan Union Fitness dapat memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin meningkatkan kebugaran melalui fasilitas olahraga yang memadai. Pusat kebugaran tersebut menyediakan sejumlah layanan, di antaranya pilates dan functional training, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas fisik.

“Fasilitasnya sangat lengkap. Itu sangat membantu masyarakat Kabupaten Pati supaya hidup lebih sehat, lebih bugar, sehingga aktivitas bisa menunjang kegiatan-kegiatan yang lebih positif,” katanya.

Bupati Cup Jadi Bagian Pembinaan Olahraga

Selain mendorong masyarakat rutin berolahraga, Pemerintah Kabupaten Pati juga berupaya memperkuat pembinaan olahraga melalui penyelenggaraan empat kompetisi Bupati Cup pada akhir 2026.

Empat kompetisi tersebut meliputi sepak bola, futsal, tenis, dan bola voli. Ajang ini diharapkan dapat menjadi wadah pengembangan potensi atlet sekaligus mendorong masyarakat semakin aktif dalam kegiatan olahraga.

Chandra berharap fasilitas kebugaran seperti Union Fitness turut berkontribusi dalam meningkatkan kondisi fisik atlet daerah, terutama atlet bola voli yang membutuhkan kekuatan otot, daya tahan, dan kebugaran tubuh.

“Massa otot kita itu bisa menggambarkan umur kita. Kalau tidak pernah olahraga, ya kelihatan tua,” ungkapnya.

Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan kebugaran tubuh. Olahraga teratur, pola makan yang baik, dan kebiasaan hidup sehat perlu diterapkan secara konsisten untuk menjaga daya tahan tubuh.

Singgung Risiko Virus, Tekankan Pentingnya Imunitas

Dalam kesempatan tersebut, Chandra juga menyampaikan informasi yang diterimanya mengenai meningkatnya keterisian rumah sakit di Jakarta yang dikaitkan dengan kasus influenza A.

Meski demikian, informasi tersebut perlu dipastikan melalui keterangan resmi otoritas kesehatan agar masyarakat memperoleh gambaran yang akurat mengenai kondisi terkini.

Chandra menekankan pentingnya menjaga kesehatan sebagai langkah mendukung daya tahan tubuh dalam menghadapi risiko infeksi virus.

“Dengan cara kita hidup sehat, kita hidup bugar, saya kira imun tubuh kita akan menjaga tubuh kita dari serangan virus-virus tadi,” tuturnya.

Di sisi lain, Chandra berharap pertumbuhan investasi di Kabupaten Pati dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kehadiran fasilitas kebugaran diharapkan tidak hanya menambah pilihan tempat berolahraga, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat untuk menjadikan kesehatan sebagai bagian dari kebutuhan sehari-hari.

Chandra juga memberikan masukan kepada pengelola Union Fitness agar mempertimbangkan perpanjangan jam operasional pada akhir pekan hingga malam hari.

Menurutnya, fleksibilitas waktu operasional dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat yang memiliki kesibukan pada siang hari untuk tetap berolahraga.

Dengan semakin tersedianya fasilitas kebugaran dan meningkatnya kesadaran masyarakat, upaya membangun budaya hidup sehat di Kabupaten Pati diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan.

UKW Bukan Syarat Mutlak Jadi Wartawan, Legalitas Pers Tak Bisa Diukur dari Sertifikat Semata

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Jakarta  || Polemik mengenai legalitas wartawan tanpa sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan status perusahaan pers yang belum terverifikasi Dewan Pers perlu diluruskan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak menetapkan sertifikat UKW sebagai syarat mutlak seseorang untuk menjalankan profesi wartawan. Begitu pula, verifikasi Dewan Pers perlu dibedakan dari persyaratan badan hukum perusahaan pers sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Penegasan tersebut menjadi penting di tengah masih adanya anggapan bahwa wartawan yang belum mengantongi sertifikat UKW tidak sah menjalankan tugas jurnalistik, atau media yang belum terverifikasi Dewan Pers otomatis ilegal.

Padahal, legalitas perusahaan pers, kompetensi wartawan, dan status verifikasi Dewan Pers merupakan tiga hal yang berbeda dan harus dipahami berdasarkan ketentuan yang berlaku.

UKW untuk Mengukur Kompetensi, Bukan Satu-Satunya Penentu Status Wartawan

Uji Kompetensi Wartawan merupakan mekanisme untuk mengukur kemampuan wartawan berdasarkan standar kompetensi yang mencakup kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan jurnalistik.

Dewan Pers mengatur pelaksanaan UKW melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Sertifikasi tersebut menjadi instrumen untuk mendorong profesionalisme, meningkatkan kualitas kerja jurnalistik, serta memperkuat pemahaman wartawan terhadap etika dan hukum pers.

Namun, UKW tidak secara otomatis menjadi satu-satunya penentu sah atau tidaknya seseorang menjalankan kegiatan jurnalistik. Dalam penjelasannya mengenai perbedaan wartawan yang memenuhi ketentuan UU Pers dan wartawan tersertifikasi, Dewan Pers menyebut sertifikasi UKW bersifat sukarela (voluntary), bukan kewajiban mutlak (mandatory).

Dengan demikian, wartawan yang belum mengikuti UKW tidak serta-merta kehilangan kedudukan untuk melakukan peliputan dan menghasilkan karya jurnalistik.

Meski demikian, setiap wartawan tetap wajib menjalankan tugas secara profesional, menaati Kode Etik Jurnalistik, menghormati hak masyarakat, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Rujukan: “Dewan Pers – Perbedaan wartawan yang memenuhi UU Pers dan wartawan tersertifikasi” (https://jdih.dewanpers.or.id/dokumen/download/116).

Perusahaan Pers Tidak Wajib Terverifikasi untuk Memenuhi Ketentuan UU Pers

Persoalan lain yang kerap memicu perdebatan adalah status perusahaan media yang belum terdaftar atau terverifikasi Dewan Pers.

Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Sementara itu, Pasal 15 ayat (2) huruf g menempatkan pendataan perusahaan pers sebagai salah satu fungsi Dewan Pers.

Artinya, kewajiban berbadan hukum harus dibedakan dari proses pendataan dan verifikasi oleh Dewan Pers. Status belum terverifikasi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa sebuah perusahaan pers ilegal.

Namun, pemenuhan bentuk badan hukum saja juga tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh aspek operasional sebuah media telah sesuai dengan ketentuan pers. Perusahaan pers tetap harus memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk transparansi identitas dan penanggung jawab redaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Pers.

Karena itu, penilaian terhadap status suatu perusahaan media harus dilakukan berdasarkan dokumen dan ketentuan yang relevan, bukan hanya berdasarkan ada atau tidaknya status verifikasi Dewan Pers.

Sengketa Pemberitaan Harus Memperhatikan Mekanisme Pers

Dalam persoalan pemberitaan yang dianggap merugikan, UU Pers telah menyediakan mekanisme penyelesaian yang perlu diperhatikan oleh masyarakat maupun perusahaan pers.

Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers mengatur kewajiban pers untuk melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi. Pihak yang merasa dirugikan dapat menggunakan mekanisme tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau menyampaikan pengaduan kepada Dewan Pers.

Dewan Pers memiliki fungsi untuk memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait pemberitaan pers.

Meski demikian, hal itu bukan berarti seluruh persoalan yang melibatkan wartawan atau pemberitaan otomatis tidak dapat diproses melalui jalur hukum. Penanganannya harus mempertimbangkan substansi perkara, ketentuan hukum yang berlaku, serta mekanisme penyelesaian sengketa pers yang relevan.

Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa pemberitaan tidak seharusnya dilakukan dengan mengabaikan mekanisme pers, tetapi juga tidak tepat jika dinyatakan bahwa setiap laporan ke kepolisian pasti dilarang.

Profesionalisme Pers Tidak Berhenti pada Sertifikat

Polemik UKW dan verifikasi perusahaan pers pada akhirnya perlu dikembalikan pada tujuan utama penyelenggaraan pers, yakni menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Sertifikat kompetensi merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas wartawan. Sementara itu, badan hukum, tata kelola redaksi, kepatuhan terhadap kode etik, dan pertanggungjawaban atas pemberitaan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan perusahaan pers.

Dengan memahami perbedaan tersebut, masyarakat diharapkan tidak mudah memberikan stigma kepada wartawan hanya karena belum memiliki sertifikat UKW, maupun langsung menganggap sebuah media ilegal hanya karena belum terverifikasi Dewan Pers.

Pada saat yang sama, kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan profesionalisme, kepatuhan terhadap hukum, dan tanggung jawab kepada publik.

FWP Serahkan Lukisan Plt Bupati Pati, Perkuat Sinergi Pers dan Pemkab

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Forum Wartawan Pati (FWP) menyerahkan lukisan tangan bergambar Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, sebagai bentuk apresiasi sekaligus dukungan terhadap kepemimpinan daerah. Penyerahan cinderamata tersebut berlangsung di ruang kerja Chandra, Jumat (9/10/2026).

Ketua FWP, Ari Saptono, mengatakan pemberian lukisan itu merupakan bentuk ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Chandra yang tengah menjalankan tugas memimpin Kabupaten Pati. Momen tersebut sekaligus menjadi upaya mempererat hubungan antara insan pers dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.

“Hari ini kami memberikan cinderamata berupa lukisan tangan bergambar Plt Bupati Risma Ardhi Chandra dan diterima langsung oleh beliau. Ini adalah bentuk dukungan kami sekaligus menjalin hubungan baik antara insan pers dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati,” ungkap pria yang akrab disapa Sapto tersebut.

Sementara itu, Chandra menyambut baik pemberian cinderamata dari FWP. Ia berharap organisasi wartawan tersebut terus menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, kredibel, dan berimbang kepada masyarakat.

Menurut Chandra, sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers memiliki peran penting dalam menjaga komunikasi publik serta menciptakan suasana yang kondusif di Kabupaten Pati.

“Saya berharap kehadiran FWP bisa bersama-sama menjaga kondusivitas Kabupaten Pati. Sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga komunikasi yang baik di tengah masyarakat,” kata Chandra.

Ia juga berharap insan pers terus berkontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat melalui pemberitaan yang dapat dipertanggungjawabkan, tanpa mengesampingkan profesionalisme dan independensi jurnalistik.

Melalui pertemuan tersebut, FWP dan Pemkab Pati diharapkan dapat terus membangun komunikasi yang positif. Sinergi itu diharapkan mendukung penyampaian informasi kepada publik sekaligus tetap menempatkan profesionalisme pers sebagai landasan utama dalam menjalankan fungsi jurnalistik.

Lapas Pati Asesmen 44 Warga Binaan untuk Program Rehabilitasi Berbasis Ketahanan Pangan

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati melaksanakan asesmen terhadap 44 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai bagian dari tahapan seleksi calon peserta program rehabilitasi dan re-edukasi berbasis ketahanan pangan, Kamis (8/10/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan Tim Registrasi Lapas Pati, Tim Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pati, serta Tim Kesehatan Lapas Pati. Asesmen dilakukan untuk mengetahui kelayakan, kesiapan, serta potensi warga binaan sebelum ditetapkan sebagai peserta program.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan penilaian terhadap sejumlah aspek, meliputi hasil asesmen Risiko Residivisme Indonesia (RRI), kebutuhan kriminogenik, minat dan bakat, motivasi untuk berubah, sikap kerja, kesiapan fisik dan mental, hingga kapasitas kerja masing-masing warga binaan.

Penilaian tersebut dilakukan secara menyeluruh guna memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi dan kemampuan setiap calon peserta. Dengan demikian, penentuan peserta program diharapkan dapat disesuaikan dengan kriteria serta kebutuhan pembinaan yang bersangkutan.

Selain melalui wawancara dan penelaahan data asesmen yang telah tersedia, tim juga mengukur kapasitas kerja warga binaan melalui uji ketahanan fisik singkat, penelusuran riwayat kegiatan kerja selama menjalani masa pembinaan di lapas, serta tugas praktik selama 10 menit.

Hasil asesmen selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kategori kelayakan warga binaan sekaligus menyusun rekomendasi yang dibahas dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, menegaskan bahwa asesmen menyeluruh diperlukan agar penempatan warga binaan dalam program pembinaan dapat dilakukan secara tepat sesuai kondisi dan kemampuan masing-masing.

“ Kami berharap asesmen ini dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kesiapan dan potensi warga binaan. Dengan begitu, program rehabilitasi dan re-edukasi dapat diberikan kepada warga binaan yang sesuai dengan kriteria dan mampu mengikuti kegiatan dengan baik,” ujar Suprihadi.

Melalui tahapan asesmen tersebut, Lapas Kelas IIB Pati berupaya memastikan proses seleksi peserta berjalan secara terukur dan sesuai kebutuhan. Program rehabilitasi dan re-edukasi berbasis ketahanan pangan diharapkan dapat menjadi sarana pembinaan yang mendukung pengembangan keterampilan, etos kerja, serta kesiapan warga binaan untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Trotoar Rp14 Miliar Disorot, PPK Turun Tangan Cek Proyek Jalan Sudirman Pati

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Proyek penataan trotoar senilai Rp14 miliar di sepanjang Jalan Sudirman, Kabupaten Pati, tengah menjadi sorotan. Sejumlah bagian pekerjaan dinilai belum sempurna, termasuk paving yang mengalami keretakan. Di tengah sorotan masyarakat dan DPRD Pati tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Balai Penataan Bangunan, Permukiman, dan Kawasan turun langsung melakukan pengecekan lapangan, Kamis (8/10/2026).

PPK Dika Dwi Angga mengatakan, proyek penataan trotoar tersebut memiliki panjang sekitar 2,5 kilometer dan bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai anggaran mencapai Rp14 miliar.

Dalam peninjauan tersebut, Dika memastikan material yang digunakan dalam pekerjaan merupakan material baru dan telah disesuaikan dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen kontrak serta perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Namun, sorotan terhadap kondisi sejumlah bagian trotoar menjadi perhatian dalam pengecekan lapangan. Dika menegaskan, pelaksana pekerjaan masih memiliki kewajiban melakukan perbaikan apabila ditemukan bagian pekerjaan yang belum memenuhi ketentuan.

“Selama pekerjaan belum dinyatakan selesai, masih menjadi kewajiban pelaksana untuk melakukan perbaikan terhadap bagian-bagian yang belum sempurna,” jelas Dika.

Menurutnya, seluruh pelaksanaan proyek harus mengacu pada spesifikasi teknis dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak maupun perencanaan.

Karena itu, temuan di lapangan tidak serta-merta menjadi hasil akhir pekerjaan. Pihak pelaksana masih diberikan kewajiban untuk melakukan pembenahan hingga seluruh pekerjaan memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Dika menegaskan hasil pekerjaan akan tetap menjadi perhatian sampai proyek tersebut dinyatakan selesai sesuai ketentuan kontrak.

Peninjauan langsung tersebut menjadi langkah untuk memastikan proyek trotoar di Jalan Sudirman tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memenuhi spesifikasi teknis dan memberikan hasil yang layak serta aman untuk dimanfaatkan masyarakat.

Dengan nilai proyek mencapai Rp14 miliar, kualitas pekerjaan menjadi perhatian penting agar anggaran negara yang digelontorkan benar-benar menghasilkan infrastruktur yang sesuai perencanaan dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.