Cakranusantara.net, Pati || Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah bukanlah hak pribadi pejabat, melainkan amanah masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan untuk kepentingan publik.
Penegasan tersebut disampaikan Chandra saat menghadiri Awarding Ceremony Kampanye Pariwara Anti Korupsi Kabupaten Pati Tahun 2026 di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (23/9/2026).
Chandra mengatakan, kampanye anti korupsi melalui penayangan video pendek dan pemberian penghargaan kepada para pemenang merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, era keterbukaan membuat seluruh aktivitas pemerintahan semakin mudah dipantau oleh masyarakat, media maupun lembaga sosial, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
“Sekarang ini adalah masa keterbukaan. Semua orang bisa memantau dan melihat anggaran serta apa yang kita lakukan sebagai pejabat dan pimpinan di Kabupaten Pati,” ujar Chandra.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintahan tidak alergi terhadap kritik maupun aduan masyarakat. Sebaliknya, setiap masukan harus dijadikan bahan introspeksi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
Chandra menegaskan, tanggung jawab menjaga integritas tidak hanya berada di tangan kepala daerah. Kepala sekolah, kepala dinas, kepala desa, camat hingga bupati memiliki kewajiban yang sama untuk memastikan kewenangan dan anggaran digunakan sesuai kepentingan masyarakat.
“Jabatan adalah amanah dari Allah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Chandra juga menyampaikan bahwa Pemkab Pati terus melakukan langkah pencegahan korupsi melalui pendampingan dan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia berharap upaya tersebut tidak berhenti pada slogan maupun kegiatan seremonial. Integritas, menurutnya, harus terlihat dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pengelolaan anggaran hingga pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Chandra meminta seluruh pejabat dan perangkat daerah meningkatkan kualitas pelayanan serta menjadikan setiap aduan masyarakat sebagai bahan evaluasi.
Ia menegaskan, tidak boleh ada oknum yang memberikan pelayanan buruk kepada masyarakat. Seluruh jajaran pemerintahan diharapkan mampu menjadi cerminan komitmen Kabupaten Pati dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penayangan video pendek Kampanye Pariwara Anti Korupsi serta penyerahan hadiah kepada para pemenang.
Kampanye yang berlangsung sejak April hingga September 2026 itu diikuti perangkat daerah serta peserta lomba dalam tiga kategori.
Chandra berharap kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi seremoni pemberian penghargaan, tetapi mampu menjadi pembelajaran bersama untuk memperkuat budaya integritas dan mewujudkan pemerintahan Kabupaten Pati yang semakin transparan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komentar