Pati – Cakranusantara.net | Dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke -76 Polres Pati bekerjama dengan KONI Pati dan (PTMSI) persatuan tenis meja seluruh Indonesia Kabupaten Pati, yang di selenggarakan pada 16 – 17 Juni 2022 memperebutkan piala Kapolres Pati dengan diikuti kelompok umur (U) – 12, U – 16, umum atau open dan Polri di gedung PGRI jalan syeh jangkung no 135 Pati. Jum’at (17/06/22).
Kejuaraan Kapolres Cup dikuti 172 peserta dari berbagai club di jawa tengah, untuk kategori U -12 peserta (29) putra-putri, U – 16 (45) peserta putra-putri, kategori umum (61) peserta dan untuk kategori Polri 37 peserta dari perwakilan jajaran Polres Pati.
Pertandingan ini memperebutkan juara 1, 2, 3 untuk kelompok putra U – 12 juara 1 Dafi Nanda Fahreza (PTMSI Pati), juara 2 Elang (NP3C), juara 3 Fandro (salatiga) dan Avino (Carang Soka Pati), untuk kategori putri U – 12 juara 1 Dinda (NP3C), juara 2 Nata (NP3C), juara 3 April (NP3C) & Janet (NP3C).
Kategori kelompok U – 16 putra juara 1 Panji (NP3C) juara 2 Rizal (NP3C), juara 3 M. Khiar (kudus) & Dafi Nanda Fahreza (PTMSI Pati), untuk U – 16 putri juara 1 Tyas (PTSMI PATI), juara 2 Tata (Viktory Jogja), juara 3 Dinda (NP3C) & Zahwa (Carang Soka Pati).
Kategori umum juara 1 diraih oleh 1 Afrizal (NP3C), juara 2 Bagus Kurniawan (PTMSI Pati) dan untuk juara 3 bersama diraih oleh Panji (NP3C) & Tyas (PTMSI Pati).
Untuk kategori Polri juara 1 diraih Polsek Jakenan, juara 2 diraih Polsek Juwana dan juara 3 oleh Bag Ops & Polsek Jaken.
Kejuaraan Kapolres Pati Cup the winner juara umum diraih oleh Noto Pingpong Pati Club (NP3C) PATI yang saat ini diketuai oleh Danu Iksan Candra juga sebagai ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia kab. Pati.
Rangkaian kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan piala untuk masing masing kategori dan kelompok umur (1, 2, 3) selain itu juga mendapatkan uang pembinaan dan piagam yang diserahkan langsung oleh Kapolres Pati AKBP Christian Tobing.
Di akhir acara dalam sambutannya Kapolres Pati AKBP Christian Tobing menyampaikan bahwa kejuaraan tenis meja Kapolres Pati Cup ini di dukung oleh PTMSI kab. Pati dan ternyata dalam tiga hari dibuka luar biasa animo atlet-atlet di kota Pati.
“Adik adik terus dibina agar kedepannya dapat menjadi atlet nasional dan dapat membawa nama harum bangsa dan negara. Terimakasih semuanya atas terselenggaranya kejuaraan tenis meja Kapolres Cup Pati yang pertama ini dan sukses kedepannya,” tutup Kapolres Pati.
Kalimantan Timur – Organisasi kepemudaan, mahasiswa dan elemen buruh berikrar dan menyatakan komitmennya untuk mendukung dan mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto menjelaskan alasan mendukung pembangunan IKN. Menurutnya, pemindahan Ibu Kota Negara bukan hanya perpindahan secara fisik, namun juga pemindahan pemerataan pembangunan dan pemenuhan harapan anak bangsa.
“Semua anak bangsa memiliki harapan dan kesempatan yang sama untuk bisa bangkit dan mengenyam semua keilmuan dan kesejahteraan itu sendiri, maka pemindahan ibu kota harus kita dukung, karena memberikan harapan dan kesempatan bagi kita semua,” kata Cak Nanto panggilan akrabnya di titik 0 kilometer Ibu Kota Nusantara, Jumat (17/6/2022).
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, ada sekitar 150 ribu buruh yang bekerja dalam pembangunan IKN. Menurutnya, IKN adalah salah satu masterpiece buat bangsa Indonesia.
“Bagaimana mengembangkan satu kota, dimana semua terintegrasi secara smart forest city. Kota yang di konsep baik, saya sering ke eropa rasanya melebihi eropa, tapi tak meninggalkan tradisi tentang nusantara,” ujarnya.
Ia pun mengaku senang dan berharap pembangunan IKN berjalan cepat dan lancar. Bahkan, ia menyebut IKN ini sebagai legenda dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk itu, ia pun siap mendukung kelancaran pembangunan.
Lebih lanjut, ia pun mengapresiasi Kapolri yang turut merayakan HUT Bhayangkara ke-76 di titik nol kilometer IKN. Menurutnya, hal tersebut dapat membangkitkan kembali nilai-nilai Bhayangkara agar melekat di dalam IKN.
“Saya rasa ini satu cara yang efektif tidak perlu berkata banyak tapi pesannya sampai. Nilai bhayangkara yang selama ini terbangun, pengabdian, pelayanan negara sebagai abdi negara diletakkan di titik nol,” katanya.
Dalam acara ini, turut juga dibacakan ikrar para organisasi kepemudaan, mahasiswa dan elemen buruh yang mendukung pembangunan IKN.
Berikut ikrar yang dibacakan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto:
“Kami berkomitmen, mendukung pembangunan ibu kota nusantara sebagai bagian dari upaya, wujudkan visi Indonesia emas 2045. Menjadi bangsa Indonesia, yang berdaulat maju, adil dan makmur,”.
“Terima kasih pak Kapolri, semoga cita-cita ini kita wujudkan bersama, komitmen ini tidak hanya berhenti sampai disini pak Kapolri, kami akan kawal sampai tuntas sampai darah penghabisan kami,”.
Selain pembacaan ikrar, digelar juga acara Hari Bakti Kesehatan dalam rangka HUT Bhayangkara ke-76 yang turut dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Serang – Cakranusantara.net | Presiden Joko Widodo meninjau Bendungan Sindangheula yang terletak di Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
Dalam peninjauannya, Presiden berdiskusi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengenai manfaat dari kehadiran bendungan di Indonesia.
Menteri PUPR menjelaskan bahwa kehadiran bendungan di seluruh Tanah Air telah meningkatkan indeks pertanaman, dengan rata-rata nasional menurut Badan Pusat Statistik (BPS), berada di angka 147 persen. Nilai indeks tersebut diharapkan dapat terus naik apabila sejumlah proyek pembangunan bendungan telah selesai.
“(Kehadiran bendungan) meningkatkan indeks pertanaman yang sekarang ini rata-rata nasional BPS, Pak, 147 persen, dengan 231 bendungan. Jadi dengan tambahan 61 bendungan bisa kita menjadi 200 persen,” ujar Basuki (17/6/2022).
Selain itu, tambah Basuki, kehadiran bendungan juga berpengaruh terhadap hasil produksi pangan Tanah Air. Menteri PUPR menyebutkan, dengan indeks pertanaman 147 persen, hasil produksi beras secara nasional mencapai 31 juta ton, melebihi kebutuhan konsumsi nasional.
“Padahal konsumsinya 28 juta ton. Jadi _make sense_ Pak, kenapa tiga tahun kita enggak impor (beras),” tambahnya.
Basuki berharap kehadiran sejumlah bendungan yang masih dalam proyek pembangunan dapat meningkatkan indeks pertanaman, sehingga produksi beras nasional dapat mencapai 40 juta ton pada tahun 2045.
“Jadi nanti 2045 kalau bisa sampai 200 (persen), itu bisa produksi 40 juta ton. Surplusnya bisa sampai 10 juta (ton),” katanya.
Untuk diketahui, Bendungan Sindangheula telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 4 Maret 2021 lalu. Bendungan tersebut dibangun dengan anggaran mencapai Rp451 miliar dan memiliki kapasitas tampung sebesar 9,30 juta meter kubik.
Kehadiran bendungan di Kabupaten Serang tersebut dapat memberikan manfaat pengairan irigasi bagi kurang lebih 1.289 hektare sawah setempat. Presiden berharap kehadiran bendungan tersebut dapat memacu produktivitas pertanian di wilayah sekitar.
“Kita harapkan bendungan ini memberikan nilai tambah yang besar bagi para petani di Banten dalam menjamin ketersediaan air yang cukup sehingga makin produktif dan bisa menjaga ketahanan pangan,” ujar Presiden saat peresmian.
Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yaitu Pj. Gubernur Banten Al Muktabar dan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.
JAKARTA – Cakranusantara.net | Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat concern dalam memajukan masyarakat Papua. Karenanya tidak ada alasan dari berbagai negara dan organisasi internasional manapun untuk mengganggu stabilitas dan kedaulatan Indonesia. Apalagi sampai mengatasnamakan hak asasi manusia maupun kesejahteraan masyarakat.
Perhatian pemerintah terhadap Papua antara lain ditunjukan melalui peningkatan alokasi Dana Otonomi Khusus, yang semula 2 persen menjadi 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. DAU Nasional pada tahun 2022 dianggarkan mencapai Rp 378 triliun, sehingga Dana Otsus Papua mencapai sekitar Rp 8,5 triliun. Naik 12,6 persen dibandingkan outlook APBN 2021 sebesar Rp 7,6 triliun.
“Dari 2,25 persen plafon DAU Nasional tersebut, sebanyak 1 persen diantaranya dialokasikan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik; peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; serta hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan 1,25 persen lainnya ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit 30 persen untuk belanja pendidikan dan 20 persen untuk belanja kesehatan,” ujar Bamsoet saat bertemu Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, H.E. Mr Kevin Jeffery Burnett, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Jumat (17/6/22).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menambahkan, pemerintah Indonesia juga akan memekarkan wilayah Papua dari semula 2 provinsi menjadi lima provinsi. Penambahan tiga provinsi tersebut yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat Papua.
“Dalam skala internasional, pemerintah Indonesia telah berencana mengundang Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk HAM, agar melihat secara langsung komitmen Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di Papua. Namun, karena masalah keamanan dan pandemi, kami harus membatasi perjalanan di Indonesia, sehingga menunda undangan. Komunikasi secara intens masih terjalin dengan Komisi HAM PBB,” tandas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini juga menegaskan bahwa Laut Natuna merupakan bagian dari kedaulatan perairan Indonesia. Tidak hanya berdasarkan keputusan UNCLOS 1982, sejak Juli 2016, putusan arbitrase internasional yang menangani sengketa perairan Laut China Selatan antara Filipina dengan Tiongkok juga sudah menggugurkan klaim Nine Dash Line yang selalu dijadikan dasar bagi Tiongkok untuk menguasai Laut China Selatan.
“Mahkamah Arbitrase menyatakan bahwa sekiranya hak tradisional berupa Nine Dash Line sebagaimana diklaim Tiongkok itu memang ada, maka hak tradisional itu telah gugur seiring dengan berlakunya UNCLOS 1982. Apresiasi juga perlu diberikan kepada pemerintah Selandia Baru yang dalam berbagai kesempatan secara terbuka menyuarakan dukungan terhadap keputusan tersebut. Mengingat antara Indonesia dan Selandia Baru memiliki kesamaan sebagai negara maritim, yang selalu menekankan kepada berbagai negara dunia untuk senantiasa menjunjung hukum internasional serta konvensi PBB tentang Hukum Laut,” tegas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengapresiasi ketertarikan Selandia Baru untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara). Sekaligus menjawab berbagai kekhawatiran yang dirasakan Duta Besar maupun para pelaku usaha lainnya terhadap kepastian kesinambungan pembangunan IKN.
“MPR RI saat ini sedang menyelesaikan substansi materi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Keberadaan PPHN akan memastikan kesinambungan pembangunan IKN Nusantara tidak hanya dilakukan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, melainkan juga dilanjutkan oleh berbagai presiden penggantinya. Sehingga para duta besar, diplomat, dan investor tidak perlu khawatir untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN Nusantara,” pungkas Bamsoet.
Serang – Cakranusantara.net | Mengawali rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Banten, Jumat, 17 Juni 2022, Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Baros, Kabupaten Serang, untuk menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan para pedagang.
“Ini isinya Rp1,2 (juta), buat uang minyak goreng Rp300 ribu, cukup nggak?” tanya Presiden kepada warga penerima manfaat.
Bantuan sebesar Rp1,2 juta yang diberikan Presiden merupakan Bantuan Modal Kerja (BMK) bagi para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Presiden berharap bantuan tersebut bisa digunakan dengan sebaik-baiknya sebagai tambahan modal usaha.
“Ini 1,2 juta sebaiknya dipakai tambahan modal usaha, atau yang Rp300 ribu untuk beli sembako utamanya minyak goreng,” tutur Presiden.
Warga yang menerima bantuan pun mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan pemerintah untuk meringankan beban yang dihadapi akibat pandemi.
“Terima kasih, Pak, terima kasih. Semoga bapak panjang umur, Pak” ujar warga.
Presiden pun berharap perekonomian di Tanah Air dapat tumbuh dengan baik sehingga pemerintah dapat terus memberikan bantuan untuk masyarakat yang terdampak pandemi.
“Semoga saja ke depan keuangan negara makin membaik sehingga anggaran bantuan bisa ditambah,” ucap Presiden
Selain memberikan bantuan sosial, dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi turut mengecek harga minyak goreng curah yang ada di Pasar Baros. Menurut Presiden, harga minyak goreng curah di pasar tersebut sudah relatif stabil di kisaran Rp14.000.
“Tadi saya ke pasar ini untuk mengecek harga minyak goreng curah. Saya lihat harga sudah baik, sudah Rp14 ribu, dicek sendiri. Beberapa kios sudah Rp14 ribu. Ini yang akan saya cek di beberapa pasar di provinsi yang lain,” ucap Presiden dalam keterangannya usai peninjauan.
Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum, dan Kepala Dinas Pasar Adang Rahmat.
Jakarta – Cakranusantara.net | Kantor Staf Presiden meluncurkan program Sekolah Staf Presiden (SSP) guna melahirkan 32 calon negarawan masa depan.
Sekolah Staf Presiden merupakan program inkubator kepemimpinan nasional bagi para pemimpin muda. Dengan materi pembelajar yang memiliki muatan strategis, taktis, dan praktis berdasarkan pengalaman kerja-kerja kantor kepresidenan.
Kantor Staf Presiden sebagai pengendali program prioritas nasional dan pengelola isu strategis membuka kesempatan bagi pemimpin muda untuk reskilling dan upskilling potensi besar yang dimiliki langsung dengan para mentor dari Kantor Staf Presiden.
Ayo Tuan dan Puan ikut dalam program Sekolah Staf Presiden angkatan 1. Untuk pendaftarannya di mulai pada 16 – 29 Juni untuk pendaftaran melalui website http://ksp.go.id/ Jangan sampai terlewatkan PSSP ini.
Bandung – Cakranusantara.net | Inspektur Koharmatau Marsekal Pertama (Marsma) TNI Didik Bangun Rahardjo, S.Sos., memimpin rapat koordinasi pemenuhan kebutuhan Inspektor di satuan kerja Koharmatau. Rapat dilaksanakan secara tatap muka dan Vicon, bertempat di ruang rapat Basyir Soerya Makoharmatau, Bandung.
Komandan Koharmatau Marsda TNI Eddy Supriyono, S.E.,M.M., dalam sambutannya yang dibacakan oleh Inspektur Koharmatau Marsma TNI Didik Bangun Rahardjo, S.Sos. mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan solusi terbaik mengatasi permasalahan Inspektor yang selama ini belum terpenuhi.
“Hal ini perlu dipikirkan untuk segera diatasi agar terpenuhinya personel yang berkualitas dalam quality control hasil produksi ataupun hasil pemeliharaan alutsista, baik yang berada di Depo-Depo Jajaran Koharmatau atau di satuan operasi dan pemeliharaan dibawah Komando Operasi” ujar Dankoharmatau. Kamis (16/6/2022).
Jakarta – Cakranusantara.net | Pengertian tentang Sistim Peradilan Pidana Anak (SPPA), Restoratif Justice (RJ) serta Diversi. Sebagaimana seperti kita ketahui saat ini Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kejaksaan maupun pihak Kepolisian, mengutamakan untuk melakukan RJ terlebih dahulu sebelum di bawa ke persidangan
Sistem Peradilan Pidana Anak.
Sistem peradilan pidana anak (SPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang sedang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional.
Perampasan kemerdekaan dan Pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.
Dalam SPPA adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
Terhadap anak yang belum berumur 12 tahun, tidak dapat dilakukan proses peradilan pidana, tapi anak dikembalikan kepada orang tuanya. Jika anak yang berhadapan hukum itu sudah berusia 12 sampai 14 tahun maka hukumannya dapat berupa pendidikan formal dan pembinaan didalam Lembaga Pembinaan Anak (LPA).
Untuk anak yang sudah berusia 15 hingga 17 tahun dapat menjalani proses peradilan pidana anak dan hukuman atas tindak pidananya dapat berupa pidana penjara, dengan dikurangi setengah dari ancaman pidana maksimum dari pasal yang dilanggar. Pidana mati atau seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada anak, tetapi diganti dengan pidana penjara maksimum 20 tahun penjara.
Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun), yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana terhadap anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2020 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Termasuk jenis-jenis tindak pidana dalam KUHPidana yang dilkukan oleh Anak.
Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/ atau dialami;
2. Keadilan Restoratif Justice
RJ merupakan salah satu kekhususan dari peradilan pidana anak ini tujuannya adalah untuk mencapai Keadilan Restoratif yaitu Keadilan yang dikembalikan kepada pelaku dan korban.
Menurut pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, wajib mengutamakan keadilan RJ. Yaitu penyelesaian perkara tindak pidananya wajib melibatkan pelaku, korban atau keluarga masing-masing pelaku dan keluarga korban termasuk pihak lain yang terkait seperti pembina atau pendamping anak, secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali seperti semula, bukan suatu pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan sianak (mengganti rugi atas kerugian korban baik fisik maupun Nok fisik).
Biasanya dalam peradilan pidana, kepentingan si korban sudah diwakili oleh negara melalui penyidik dan penuntut, apa yang menjadi keinginan si korban untuk memperoleh suatu keadilan atas perbuatan pelaku tindak pidana itu.
Sementara penyidik dan penuntut berasumsi bahwa rasa keadilan si korban sudah terakomodir melalui putusan pengadilan yang terberat yang dijatuhkan pada pelakunya, meskipun korban berpendapat bahwa ras keadilannya bukan hanya soal berat ataupun ringannya hukuman yang dijatuhkan pada pelaku, tetapi lebih tertuju pada penggantian sejumlah kerugian atau lebih jelasnya uang untuk pengobatan dan ganti rugi yang dapat diterima oleh si korban.
Maka pada peradilan pidana anak hal itu atau keadilan si korban lebih diakomodir karena diberi kesempatan dan ruang pada korban untuk mengutarakan apa saja kemauannya atas tindak pidana yang dilakukan oleh si anak sebagai sang pelaku tindak pidana tersebut.
Keadilan Restoratif Justice ini dapat di capai melalui program Diversi yang mempertemukan pelaku dengan korban secara langsung guna mencapai kesepakatan tentang penyelesaian tindak pidana yang sudah dilakukan oleh pelaku diluar persidangan.
Hanya saja perlu diketahui bahwa tidak semua tindak pidana dapat dilakukan Diversi, tetapi terbatas hanya pada tindak pidana anak yang ancaman pidananya maksimal 7 tahun, jika ancaman pidananya melebihi 7 tahun, maka proses peradilan pidananya akan tetap terus berjalan hingga menjadi suatu putusan, kalau ada perdamaian diantara kedua belah pihak dalam peradilan pidana ini, hal itu akan menjadi pertimbangan hukum dari Hakim, dapat lebih meringankan hukuman yang dijatuhkan pada si anak pelaku tindak pidana itu.
3.Adapun Tujuan Diversi adalah sebagai berikut.
1). Untuk mencapai perdamaian antara si korban dan pelaku anak.
2). Untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan atas tindak pidana yang dilakukannya.
3). Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak pelaku tindak pidana.
4). Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.
5). Mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi.
Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak sesuai (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA).
Selanjutnya dalam hal itu, anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/ wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial yang tercantum pada (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas Tahun).
Sebaliknya dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/ wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/ wali.
4. Proses Pemeriksaan Anak.
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial.
Penyidik adalah Penyidik Anak;
Jaksa Penuntut Umum adalah Jaksa Penuntut Umum Anak;
Hakim adalah Hakim Anak;
Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan/ atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial;
Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak.
Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung (Jagung) atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jagung.
Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan penyidik.
Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi.
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:
Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan pengulangan tindak pidana;
Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak))
Diversi sendiri bertujuan:
Mencapai perdamaian antara pelaku dan korban anak;
Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak;
Dalam proses Diversi itu sendiri tentu ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan/ atau orang tua/ wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan RJ yang mengandung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
Dari hasil kesepakatan diversi perdamaian dapat berupa dengan/ atau mengganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/ wali, keikutsertaan dalam pendidikan/ pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat.
Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan.
Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.
4. Proses Pemeriksaan Anak
Penyidik, JPU, Pembimbing Kemasyarakatan dan/ atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan/ atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku; Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:
Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;
Penahanan dapat dilakukan dengan syarat: Umur anak 14 (empat belas) tahun keatas yang Diduga telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.
Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa (dewasa) terhadap penahanan anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:
Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;
Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;
Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.
Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan
Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya.
Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan.
Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/ wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua/ wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/ atau pembimbing kemasyarakatan.
Bahwa pada saat memeriksa anak korban/ atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban/ atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau JPU dan Advokat/ atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau teleconference (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/ wali/ pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.
5. Sanksi Pidana Anak.
Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya.
Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:
Pidana pokok yang terdiri dari
a. pidana peringatan;
b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan);
c. pelatihan kerja;
d. pembinaan dalam lembaga dan penjara;Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.
Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti denan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun.
Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ dari maksimun pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun JPU tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK).
Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi, berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal Anak melakukan tindak pidana dan tidak dapat dilakukan Diversi untuk memperoleh Restorative Justice, baik karena tidak dicapainya kesepakatan atau perdamaian dengan keluarga korban maupun karena ancamaan pidana atas tindak pidana yang dilakukan diancam 7 tahun atau lebih, maka proses peradilan pidana pada sianak tetap berjalan dengan ketentuan sebagai berikut.
Anak yang berusia 12 -13 tahun ancaman pidananya di kembalikan ke orangtuanya dengan kewajiban melapor dalam waktu tertentu dan mengikuti pembinaan dari pendamping. Dan anak yang berusia 14 – 15 tahun mengikuti pembinaan didalam lembaga pembinaan anak sementara dalam kurun waktu tertentu dan bagi anak yang berusia 15 – 17 tahun dapa dijatuhkan pidana penjara dengan ketentuan ancaman pidana maksimal dikurangi setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa, dan tidak boleh di jatuhkan pidana mati tapi diganti dengan pidana penjara paling lama 10 tahun (pengganti dari hukuman 20 tahun penjara).
Surakarta – Cakranusantara.net | Bertempat di Pendopo Rumah Dinas Walikota Surakarta (Loji Gandrung) Jl. Slamet Riyadi Kelurahan Penumping Kecamatan Laweyan, Kodim 0735/Surakarta melaksanakan Pembinaan Komunikasi Cegah Konflik di Wilayah Kota Surakarta Tahun 2022 dengan tema ” Sinergitas Komponen Masyarakat Dalam Mencegah Konflik Sosial” yang diikuti 80 orang peserta, Rabu (15/06/2022)
Hadir dalam kegiatan tersebut Waasintel Kasad Bidang Manajemen Intel Brigjen TNI Antoninho Rangel da Silva, S.I.P. M.Han, Danlanud Adi Soemarmo Marsma Agus Setiawan S.T, Danrem 074/Wrt Kolonel Inf Achiruddin, S.E. M.Han. dan segenap Jajaran Forkopimda Kota Surakarta, serta Perwakilan tokoh Masyarakat,Tokoh Agama dan elemen masyarakat Kota Surakarta.
Dalam sambutannya Waasintel Kasad Bidang Manajemen Intel Brigjen TNI Antoninho Rangel Da Silva, S.I.P. M.Han. mengucapkan terima kasih kepada Dandim beserta jajaran atas penyelenggaraan kegiatan di wilayah Kota Surakarta, serta mengucapkan rasa terima kasih kepada narasumber dan terutama bapak Walikota dan bapak Wakil Walikota yang telah menyediakan tempat yang sangat megah ini sehingga dapat berkumpul dalam rangka sharing tentang situasi yang berkembang saat ini yang terutama konflik sosial yang akan terjadi.
“Kami berharap kita dapat berdiskusi dengan harapan bisa terbangun sinergitas dan kerjasama yang integratif antara aparat keamanan dan masyarakat.”tegasnya.
Sementara itu Dandim 0735/Surakarta Letkol Inf Devy Kristiono S.E, M.Si saat dikonfirmasi awak media menegaskan dengan adanya program binkom cegah konflik sosial kali ini, diharapkan dapat memahami bahaya ancaman, gangguan, serta hambatan dan tantangan konflik sosial.
“Dengan adanya kegiatan ini kita akan dapat menempatkan diri untuk tetap menjaga mematuhi dan mentaati seluruh aturan yang sudah diterapkan, sehingga tidak terpengaruh untuk melakukan tindakan yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara.”tuturnya.
“Kami mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat dan selalu bekerja sama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di berbagai permasalahan yang terjadi.”pungkas Dandim.
Pati – Cakranusantara.net | Ribuan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (APDEPSI) serta seluruh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Se Kabupaten Pati, melakukan kegiatan aksi damai penyampaian pendapat di muka umum.
Aksi demo yang digelar di halaman depan Pendopo Kabupaten Pati, kemudian di lanjutkan di halaman depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, berjalan dengan lancar dan mendapat pengawalan ketat dari Aparat Penegak Hukum (APH). Kamis (16-06-2022)
Isi penyampaian aksi orasi demo terkait Penguatan Tupoksi Kelembagaan dan Kelayakan Kesejahteraan BPD, sebagai pelaksanaan fungsi Pemerintah di tingkat Desa serta menuntut kenaikan tunjangan yang layak seperti di Kabupaten lainnya.
Sementara, pandoyo Ketua Pasopati saat di wawancarai mengatakan, saya memberikan Apresiasi kepada teman-teman BPD yang hari ini telah berjuang agar ada peningkatan tunjangan untuk mereka, pada intinya ini bermula dari proporsi ADD yang terlalu minim dari DAU.” Ungkapnya.
Lebih Lanjut, saya selaku Ketua Pasopati akan mengerahkan massa lebih besar lagi dari ini, yang akan di ikuti Kepala Desa (Kades), Perangkat Desa, RT dan Rw untuk menyampaikan Aspirasi kepada teman-teman Anggota DPRD agar ada perhatian dan keperpihakan Anggaran untuk Desa.
“kita akan bersinergi dengan BPD,RT Dan Rw agar Desa di perdayakan, lebih maju dan mendapatkan perhatian yang lebih besar dari Pemerintah.” Lanjutnya.
Untuk menunjukan rasa kompak antar BPD se Kabubupaten Pati, di akhir demo semua anggota BPD sepakat menitipkan Stempel di depan pendopo Pati.
“Jika mulai hari ini Kamis (16-06-2022) apabila Pemerintahan Desa masih ada Stempel dan Tanda tangan semuanya adalah palsu,” ungkap salah satu anggota BPD yang ikut demo.
