Terima Komisioner KPU, Ketua MPR RI Ingatkan Agar Berbagai Kendala yang Berpotensi Menghambat Pemilu Serentak 2024 Dapat di Atasi

Nasional|oleh

Juni, 13, 22

JAKARTA – Cakranusantara.net | Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi optimisme Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari yang menegaskan, bahwa Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak 2024 akan berjalan lancar sesuai tahapan yang telah ditetapkan KPU melalui PKPU Nomor 3/2022.

Namun antisipasi tetap harus dilakukan untuk menghadapi berbagai potensi yang dapat mengganggu tahapan Pemilu. Sebagaimana ketentuan Pasal 431 ayat 1 dan Pasal 432 ayat 1 UU Nomor 7/2017, dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian/seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan/Pemilu susulan.

Untuk itu, KPU, pemerintah pusat, dan DPR RI harus segera menyelesaikan berbagai persoalan yang masih mungkin terjadi, agar jangan sampai mengganggu tahapan Pemilu 2024.

“Sebagaimana disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy’ari, berbagai persoalan yang dihadapi dalam Pemilu 2024 antara lain terkait hadirnya UU Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), pemekaran provinsi di Papua, hingga status DKI Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara,” ujar Bamsoet usai menerima Komisioner KPU, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (13/6/22).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, dan Arsul Sani. Sementara Komisioner KPU yang hadir antara lain, Hasyim Asy’ari, Idham Holik, Betty Epsilon Idroos, dan Parsadaan Harahap.

Ketua DPR RI ke-20 menjelaskan, sesuai ketentuan Pasal 13 UU Nomor 3/2022 tentang IKN, bahwa IKN Nusantara hanya melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, dan Anggota DPD. Tidak ada Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota serta Provinsi maupun Gubernur-Wakil Gubernur.

“Lokasi IKN Nusantara yang mengambil sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian lagi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, bisa mempengaruhi komposisi jumlah penduduk, jumlah pemilih, serta perhitungan daerah pemilihan di Kalimantan Timur, maupun kondisi nasional pada umumnya. Begitupun dengan pemekaran provinsi di Papua. Penyelesaiannya apakah melalui revisi UU Pemilu atau cara lainnya, harus dibahas secepat mungkin,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, sesuai Pasal 41 ayat 2 UU IKN menyatakan bahwa paling lama 2 tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, UU Nomor 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Artinya akan merubah status Jakarta yang tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibukota, sehingga bisa berdampak pada mekanisme Pemilu di Jakarta, termasuk suara pemilih luar negeri yang harus segera diputuskan. Apakah tetap masuk Jakarta atau masuk di IKN sebagai Ibukota baru.

“Sesuai UU Nomor 29/2007, Jakarta hanya melakukan pemilihan untuk memilih Presiden-Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, serta Gubernur/Wakil Gubernur. Tidak ada pemilihan untuk Walikota/Bupati dan DPRD Tingkat II/Kota-Kabupaten. Sesuai Pasal 19 UU Nomor 29/2007, Walikota/Bupati yang berada di wilayah DKI Jakarta diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Perubahan status Jakarta, bisa jadi akan merubah formula pemilihan umum yang diselenggarakan di Jakarta,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, perubahan status Jakarta, bisa jadi juga akan memunculkan daerah otonom baru tingkat Kabupaten/Kota, yang juga bisa berdampak pada proses Pemilu.

Sekaligus mempengaruhi formula daerah pemilihan, apakah Luar Negeri akan tetap ikut dalam Daerah Pemilihan Jakarta, atau diubah dengan formula lain. Sebagaimana Malaysia yang mengatur bahwa pemilih di luar negeri masuk dalam daerah pemilihan sesuai asal domisili yang tertera dalam kartu penduduknya.

(Jr-CN)

Presiden Jokowi Serahkan Bonus Pada Atlet Peraih Medali SEA Games Ke-31 Vietnam

Olahraga|oleh

Juni, 13, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Presiden Joko Widodo menerima sekaligus memberikan bonus dan apresiasi kepada para atlet SEA Games ke-31 Vietnam, di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 13 Juni 2022.

Presiden Jokowi mengaku bangga atas raihan medali yang berhasil dibawa pulang oleh para atlet ke Tanah Air.

“Dari 499 atlet, 408 memperoleh medali. Artinya, 82 persen atlet yang kita kirimkan ini membawa medali pulang ke Tanah Air,” ujar Presiden.

Presiden kemudian menuturkan pentingnya membangun ekosistem olahraga dengan kerja fokus untuk memberikan hasil yang lebih baik. Menurutnya, meski jumlah atlet yang dikirimkan tidak sebanyak pada gelaran SEA Games sebelumnya, tetapi hasil yang diperoleh pada tahun ini meningkat.

“Kalau kita lihat, seperti yang saya sampaikan yang lalu sebelum berangkat, 2015 kita peringkat ke-5, 2017 peringkat ke-5, 2019 peringkat ke-4, dan sekarang kita masuk peringkat ke-3 meskipun kita hanya mengirimkan 499 atlet,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyerahkan bonus dan apresiasi kepada para atlet, pelatih, dan asisten pelatih yang telah mengharumkan nama Indonesia.

“Para atlet yang kita berikan kurang lebih Rp. 130,5 miliar, kemudian untuk pelatih dan asisten pelatih Rp. 32 miliar, sebuah angka yang juga tidak sedikit,” tambahnya.

Adapun bonus dan apresiasi secara simbolis diberikan Presiden kepada para perwakilan atlet peraih medali dari 9 cabang olahraga yaitu:

1. Ihram, peraih medali emas tunggal cabang olahraga dayung mendapatkan bonus sebesar Rp. 500 juta;

2. Riau Ega, peraih medali emas ganda cabang olahraga panahan mendapatkan bonus sebesar Rp. 400 juta;

3. Derrick Michael Xzavierro, peraih medali emas beregu cabang olahraga bola basket mendapatkan bonus sebesar Rp. 350 juta;

4. Ceyco Georgia Zefanya, peraih medali perak tunggal cabang olahraga karate mendapatkan bonus sebesar Rp. 300 juta;

5. Susanto Megaranto, peraih medali perak ganda cabang olahraga catur mendapatkan bonus sebesar Rp. 240 juta;

6. Dhita Juliana, peraih medali perak beregu cabang olahraga voli pantai mendapatkan bonus sebesar Rp. 210 juta;

7. Azzahra Permatahani, peraih medali perunggu tunggal cabang olahraga renang mendapatkan bonus sebesar Rp. 150 juta;

8. Raudani Fitra, peraih medali perunggu ganda cabang olahraga kano mendapatkan bonus sebesar Rp. 120 juta; dan

9. Gian Kurnadi, peraih medali perunggu beregu cabang olahraga esport mendapatkan bonus sebesar Rp. 105 juta.

Sebagai penutup, Presiden berharap prestasi para atlet yang berlaga di SEA Games ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi para atlet lain untuk terus berjuang dalam mengharumkan nama bangsa dan negara.

“Semoga ini memberikan inspirasi, memberikan motivasi, kepada atlet-atlet yang lain untuk nantinya di ajang internasional apapun bisa mengharumkan nama bangsa dan negara,” tandasnya.

Untuk diketahui, pada gelaran SEA Games ke-31 Vietnam, kontingen Indonesia berhasil meraih 69 medali emas, 91 medali perak, dan 81 medali perunggu.

Dengan raihan tersebut kontingen Indonesia berada di peringkat ketiga perolehan medali, di bawah tuan rumah Vietnam di posisi pertama dan Thailand di posisi kedua.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Hadir pula Ketua KOI Raja Sapta Oktohari, Chef de Mission (CdM) Ferry Kono, dan Wakil CdM Ade Lukman.

(Jr-CN)

Kontes Vespa Hut Bhayangkara di Lhokseumawe, Ini Pemenangnya

Daerah|oleh

September, 5, 22

 

LHOKSEUMAWE – Cakranusantara.net | Dalam rangka memeriahkan HUT ke 76 Bhayangkara, Polres Lhokseumawe menggelar kontes Vespa, kegiatan tersebut berlangsung di Mapolres Lhokseumawe.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto SIK MH melalui Kasi Humas, Salman Alfarisi SH MM mengatakan, dalam kontes tersebut sebanyak 217 orang ikut mendaftar.

Adapun pemenang kontes vespa tersebut, ujar Salman, terbagi dalam beberapa kelas yaitu Kelas Original pemenangnya,

Juara I atas nama Fandi dari Sumatera Utara dengan Nomor Polisi BK 5028 AFA,

Juara II atas nama M. Suryatno dari Sumatera Utara dengan Nomor Polisi BK 6850 XAC dan

Juara III atas nama Juhari dari Kabupaten Pidie dengan Nomor Polisi BL 6458 PB.

Sementara, lanjut salman, untuk Kelas Restorasi pemenangnya.

Juara I atas nama Riski Wahyudi dari Kota Lhokseumawe dengan Nomor Polisi BL 4770 NB,

Juara II atas nama Satria dari Kota Lhokseumawe dengan Nomor Polisi H 6282 VK dan

Juara III atas nama Heri Saputra dari Aceh Utara dengan Nomor Polisi BK 3261 DA

Dalam acara tersebut, ungkap Salman, dilaksanakan Pengucapan Ikrar dan Pemasangan Helm Tertib Berlalu lintas kepada perwakilan komunitas.

Selain itu juga ada kegiatan Rolling Thunder (konvoi) keliling Kota Lhokseumawe, Games Vespa Lambat dan Bongkar Pasang Ban Depan Vespa dan Lucky Draw yang dimenangkan oleh 10 peserta Skuteris.

(Jr-CN)

Bamsoet Dorong Atlet E-Sport Indonesia Raih Prestasi Internasional

Olahraga|oleh

Juni, 12, 22

JAKARTA – Cakranusantara.net | Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo menuturkan meskipun E-Sport sebagai cabang olahraga prestasi belum lama diresmikan di Indonesia, namun dari sisi prestasi ternyata cukup membanggakan.

Beberapa Tim E-Sport Indonesia telah sukses mengukir prestasi dalam berbagai turnamen bergengsi di tingkat internasional. Bahkan pada ajang SEA GAMES Vietnam tahun 2022 yang lalu, kontingen Indonesia berhasil meraih medali emas untuk kategori tim dan medali perak untuk kategori perorangan.

“Namun saya menghimbau, berbagai raihan prestasi tersebut tidak membuat kita cepat berpuas diri. Karena setelah SEA GAMES Vietnam, kita sudah harus bersiap menyongsong berbagai event internasional selanjutnya. Seperti ASIAN GAMES tahun 2022 di China, dan Olimpiade tahun 2024 di Perancis. Jika kita tidak sigap mempersiapkan diri, kita akan tertinggal dari negara-negara lain yang telah melahirkan tim-tim E Sports kelas dunia. Seperti Belanda, Inggris, Kanada, Amerika, Ukraina, China, dan Rusia,” ujar Bamsoet, Minggu (12/6/22).

Turut hadir antara lain Danjen Kopassus Mayjen TNI Iwan Setiawan dan Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak.Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang, Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, E-Sport telah menjadi magnet baru dalam bidang olahraga dan menjadi salah satu cabang olahraga yang paling cepat pertumbuhannya di Indonesia. Hingga saat ini, diperkirakan Indonesia memiliki sekitar 104 juta pemain game.

“Tahun 2025, jumlahnya diperkirakan akan bertambah hingga 127 juta pemain. Banyaknya jumlah gamers ini tentunya berdampak pada besarnya pasar game di Indonesia, di mana saat ini kita menempati peringkat 16 besar di dunia, dan sekaligus menjadi yang terbesar di Asia Tenggara,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini memaparkan, pesatnya pertumbuhan olahraga E-Sport di Indonesia ditopang oleh beberapa faktor. Pertama, tingginya angka penetrasi internet di Indonesia. Tercatat, pada tahun awal Januari 2022, tingkat penetrasi internet di Indonesia menyentuh angka 205 juta user atau 73,7 persen dari total populasi. Bahkan Internet-World-Stats menyebutkan pada akhir Maret 2021, tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 76,8 persen, atau lebih dari 212 juta user.

“Faktor kedua, banyaknya jumlah gamer di Indonesia. Laporan dari We Are Social pada bulan Januari 2022, Indonesia tercatat sebagai negara dengan rasio jumlah gamer terbesar ketiga di dunia. Dimana dari pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun, sekitar 94,5 persen di antaranya memainkan video game di internet. Diperkirakan, dari sekitar 274,5 juta gamer di Asia Tenggara pada tahun 2021, sekitar 43 persennya atau lebih dari 118 juta adalah gamer asal Indonesia,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum SOKSI ini menambahkan, faktor pendukung ketiga, dibentuknya Pengurus Besar e-Sport Indonesia (PB ESI) pada bulan Januari 2020, sebagai induk organisasi yang menaungi seluruh organisasi E-Sport di Indonesia. Selanjutnya, pada bulan Agustus 2020, E-Sport telah diakui secara resmi sebagai olahraga prestasi oleh KEMENPORA dan KONI. Faktor keempat, adanya dukungan dari berbagai pihak, dalam membangun sinergi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan berbagai event perlombaan E-Sport di Indonesia.

“Saya yakin dan percaya, kita memiliki potensi dan sumberdaya yang dapat kita eksplorasi dan kita optimalkan. Visi untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin E-Sports di kawasan Asia bahkan di dunia, bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. Kuncinya adalah pada kesungguhan dan etos kerja kita, dengan mengedepankan aspek sinergi dan kolaborasi, serta adanya dukungan dan keberpihakan dari segenap pemangku kepentingan,” pungkas Bamsoet.

(*/Jr-CN)

Polres Metro Jaya Bersama 3 Pilar Gelar Patroli Gabungan

Institusi|oleh

Juni, 12, 22

JAKARTA – Cakranusantara.net | Polres Metro Jakarta Barat bersama 3 pilar Jakarta Barat kembali menggelar kegiatan patroli gabungan skala besar.

Apel patroli gabungan skala besar ini dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasma Royce dan dilaksanakan di lapangan sepak bola kebon jeruk Jakarta Barat serta diikuti sebanyak 171 personel gabungan baik TNI-Polri, Satpol PP, Dishub, pemadam kebakaran maupun citra bhayangkara.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasma Royce mengatakan, setiap harinya kami Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan kegiatan patroli skala sedang.

Di malam akhir pekan ini khususnya kami bersama 3 pilar dan citra bhayangkara melaksanakan patroli skala besar dimana aktivitas masyarakat semakin meningkat.

“Hal itu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya aksi kriminalitas maupun kejahatan jalanan lainnya,” ujar Kombes pol Pasma Royce saat dikonfirmasi, Sabtu (11/6/2022).

Pasma menjelaskan, dalam kegiatan patroli skala besar malam ini kami membagi sebanyak 4 UKL.

“Patroli yang kita laksanakan kita prioritaskan tempat yang menjadi titik kumpul masyarakat (pusat keramaian) maupun wilayah yang rawan terjadinya aksi kriminalitas,” ucap pasma.

Dari 4 UKL ini nantinya sebagai titik akhir ada dipolres Metro Jakarta BaratDia menambahkan dalam patroli skala besar ini petugas gabung akan berpatroli menyisir jalan raya, komplek pertokoan, pemukiman warga untuk mencegah terjadinya aksi kriminalitas.

“Kami juga menerjunkan kendaraan taktis (Rantis) dalam patroli skala besar,” terangnya.

Selesai kegiatan kita lakukan apel konsolidasi kembali di mako Polres metro jakarta baratKegiatan preventif ini sebagai langkah untuk pencegahan secara dini agar masyarakat dalam melaksanakan aktivitas nya merasa aman dan nyaman.

“Tak hanya itu saja kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat yang berada di pusat keramaian untuk selalu berhati-hati,” tutupnya.

(Humas)

Kalapas Pati Dampingi Wamen Kemenkumham RI Kunjungani Lapas Purwodadi

Institusi|oleh

Juni, 12, 22

Purwodadi – Cakranusantara.net | Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwodadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Turut mendampingi kunjungan Wamenkumham, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, A. Yuspahruddin, Kepala Divisi (Kadiv) Pemasyarakatan, Supriyanto, Kepala Divisi Administrasi, Jusman, Ka Lapas Pati Febie Diw Hartanto beserta Kepala UPT Se Eks Karesidenan Pati Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia overload.

Jumlah totalnya, lebih dari 100 ribu narapidana. Itu diungkapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) RI Prof. Eddy. ”Iya banyak. 100 ribu lebih (napi, red) kok,” katanya saat menyambangi Lapas Kelas IIB Purwodadi Grobogan.

Menurut Wamenkum HAM meskipun statusnya lapas, namun penghuni di Lapas Purwodadi tidak hanya narapidana namun juga ada tahanan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Karena penghuninya ada juga yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya Lapas Purwodadi juga menjalankan fungsi rutan,” jelasnya.

Kalau lapas menjalankan fungsi rutan, lanjut Prof. Eddy, tidak menjadi soal, tapi yang menjadi masalah adalah jika rutan menjalankan fungsi lapas.

”Yang kasihan itu rutan yang menjalankan fungsi menjadi lapas. Karena apa? Itu terkait anggaran. Kalau rutan tidak memiliki anggaran pembinaan, kalau lapas punya,” kata Edward.

Edward menyatakan hal tersebut menjadi perhatiannya. Pihaknya pun segera berkomunikasi dengan Kementrian Keuangan. Dengan begitu, ke depan rutan juga memiliki anggaran pembinaan.

”Itu yang harus kami bicarakan dengan Menteri Keuangan. Yang mana, meskipun rutan, harus juga diberikan (anggaran, red) untuk pembinaan. Karena di sana tidak hanya tahanan, tapi juga narapidana,” terangnya.

(Miswar/CN)

Peserta Catar Kemenkumham Memasuki Tahapan SKD

Institusi|oleh

Juni, 11, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Seleksi Calon Taruna (Catar) Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memasuki tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Sebanyak 19.390 peserta SKD mengikuti tes dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), hasil kerja sama Kemenkumham dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sistem ini merupakan tes berbasis komputer sehingga nilai peserta bisa dipantau oleh masyarakat melalui live score di Youtube Official CAT BKN.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan penggunaan sistem CAT menunjukkan komitmen Kemenkumham untuk melakukan seleksi secara transparan dan tanpa kecurangan.

“Seleksi ini sangat transparan. Setiap orang bisa melihat nilai peserta secara real time. Panitia atau peserta tidak bisa curang mengubah nilai,” ujar Andap, Sabtu (11/06) di Jakarta.

Soal SKD berjumlah 110 soal berjenis pilihan ganda. Bobot nilainya adalah nol hingga lima poin untuk tiap soal. Setiap kali peserta memilih jawaban benar, maka nilai peserta pada live score langsung berubah secara otomatis.

“Jika peserta memilih jawaban yang benar, maka nilainya akan berubah secara otomatis. Jika salah, maka nilainya tidak berubah karena jawaban salah mendapat bobot nilai nol,” jelasnya.

Live score hanya bisa diakses oleh masyarakat, bukan peserta yang sedang mengikuti tes di dalam ruangan. Peserta dapat melihat nilai akhirnya sendiri setelah peserta menekan tombol “selesai” pada komputer tes. Andap terus mengingatkan peserta untuk mempersiapkan diri dengan baik dan tidak percaya pada semua pihak yang menawarkan kelulusan tes dengan meminta bayaran.

“Tak henti-hentinya saya ingatkan agar peserta dan keluarga jangan percaya pada orang yang meminta sejumlah uang dengan janji kelulusan seleksi. Andalkan saja doa dan kemampuan diri sendiri,” tutur Andap.

Kemenkumham terus melakukan seleksi yang transparan dan bersih dari kecurangan untuk menghasilkan kader Kemenkumham yang berkemampuan tinggi serta memiliki loyalitas.

“Semoga dapat terpilih putera-puteri Indonesia terbaik dari yang terbaik untuk memberikan pengabdian di Kemenkumham,” pungkasnya.

Panitia juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melaporkan aduan jika menemui dugaan kecurangan selama rangkaian seleksi catar.

Layanan pengaduan dapat diakses melalui aplikasi SIAP Kumham yang tersedia di Play Store. Adapun soal SKD terdiri dari tiga kategori soal yaitu Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensia Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi. Lokasi tes dilakukan pada 33 provinsi yang memiliki Kantor Wilayah Kemenkumham. Setiap provinsi memiliki jadwal tes masing-masing dalam rentang waktu 9-27 Juni 2022.

Peserta yang lolos SKD nantinya akan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya yaitu seleksi kesehatan; seleksi kesamaptaan; seleksi psikotes; dan seleksi wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan.

(Humas/CN)

Kapolri Cup, Pati TNI Polri dan Media Sukseskan Event Nasional dan Internasional

Institusi|oleh

Juni, 11, 22

Depok – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka kegiatan lomba menembak bersama TNI-Polri dan insan media di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Acara ini merupakan salah satu rangkaian dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-76 pada 1 Juli 2022.

“Baru saja kita melaksanakan kegiatan kejuaraan menembak. Dimana, didalamnya yang ikut kegiatan lomba ini adalah rekan-rekan dari TNI, Polri, dan media, ada teman-teman Pimred, Wapimred, Korlip, wartawan dan Dewan Pers. Saya kira hari ini kegiatan yang cukup lengkap dan solid,” kata Sigit. Sabtu (11/6/2022).

Sigit menegaskan, TNI-Polri serta insan Pers merupakan mitra strategis dalam menghadapi segala bentuk situasi dan kondisi yang berkembang di Negara Indonesia.

Diantaranya, dikatakan Sigit, media bersama TNI-Polri bersama-sama berjuang melakukan penanganan Pandemi dan arus mudik Lebaran 2022 untuk masyarakat, dengan perannya masing-masing.

“Selama ini kita TNI-Polri dan media selalu sama-sama di lapangan. Khususnya penanganan masalah beberapa waktu lalu, Pandemi, kemudian, masalah mudik yang mungkin sebagian masyarakat libur, tapi kita semua berada di lapangan, ditengah-tengah masyarakat untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Oleh sebab itu, Sigit menyatakan, dengan adanya lomba menembak ini, diharapkan soliditas dan sinergitas antara TNI, Polri dan awak media, dapat terus meningkat serta terjaga dengan baik kedepannya.

“Dan juga kedepan, banyak sekali kegiatan yang tentunya kami harus bersama-sama. Sehingga kegiatan hari ini, dalam rangka lebih meningkatkan soliditas, dan sinergitas antara kita semua, TNI, Polri dan teman-teman media. Sehingga kita semua bisa melaksanakan tugas secara bersama-sama di lapangan. Tentunya tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing,” ucap mantan Kapolda Banten tersebut.

Dengan adanya sinergitas dan soliditas tersebut, Sigit menekankan, TNI, Polri dan media dapat ikut menyukseskan serta mengawal seluruh agenda berskala nasional maupun internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia kedepannya.

Kegiatan yang memerlukan sinergitas TNI, Polri dan media diantaranya, kata Sigit adalah Presidensi G-20, Idul Adha, Hari Bhayangkara, Hari Kemerdekaan Indonesia, Pemilu serentak tahun 2024, dan event-event lainnya.

“Sehingga untuk melaksanakan ini semua, tentunya kita harus tingkatkan kesatuan. Dan ini juga kesempatan bagi kita untuk mengingatkan bahwa pengalaman yang ada pada tahun 2019, sisa-sisa dari Pileg, Pilpres dan Pilkada menyisakan polarisasi harus kita antisipasi dan cegah bersama,” tutur Sigit.

Belajar dari pengalaman yang ada, Sigit menekankan bahwa, pelaksanaan pesta demokrasi 2024 mendatang harus dilandasi dengan semangat menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

Apalagi, event politik itu, menurut Sigit, terjadi ketika seluruh dunia bahkan Indonesia sedang menghadapi dampak global yang berkembang.

“Jadi kita harapkan tahun 2024, kita semua mendorong agar yang diutamakan adalah semangat persatuan dan kesatuan. Jadi semangat hari ini, kita ingin betul-betul bisa kita glorifikasi menjadi semangat bersama menghadapi event-event yang tadi saya sebutkan. Baik event nasional, internasional maupun event perhelatan politik,” papar Sigit.

“Mudah-mudahan kita terus menjaga soliditas dan sinergitas ini dan menjadi contoh bahwa semangat yang kita lakukan hari ini, juga kita harapkan bisa diikuti rekan-rekan kita yang akan menjadi peserta, tim pendukung dan tim yang ikut turun ke dalam event politik mendatang. Dan ini adalah pesan dari kita semua,” tambah Sigit sekaligus mengakhiri.

(Jr-Red01)

Waspada..!! Kejahatan Klitih Merajalela

Opini|oleh

Juni, 11, 22

Opini – Cakranusantara.net | Kejahatan merupakan suatu fenomena yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Merebaknya kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat semakin memprihatinkan.

Tipe Kejahatan yang sering terjadi dan dapat disaksikan secara terbuka dan dilakukan di tengah masyarakat yang saat ini ramai di berbincangkan di media social adalah kejahatan yang disebut dengan Klitih.

Awalnya klitih bukanlah sebuah kejahatan, melainkan sebuat kegiatan yang berarti aktivitas berkeliling keluar rumah tanpa tujuan yang jelas untuk mengisi waktu luang.

Ada juga yang menyebut klitih merupakan penyebutan terhadap Pasar Klitikan Yogyakarta yang diartikan sebagai kegiatan aktivitas yang tidak jelas dan bersifat santai sambil mencari barang bekas dan Klitikan.

Pemahaman klitih dalam masyarakat secara universal saat ini sudah berubah, klitih yang awalnya menjadi sebuah kegiatan yang menarik dan santun, sekarang menjadi sebuah kejahatan yang sangat berbahaya.

Klitih saat ini diartikan sebagai subuah kejahatan yang dilakukan oleh anak muda/pelajar yaitu anak usia SMP sederajat dan SMK sederajat yang rata-rata masih dibawa umur.

Memang ironis kalau kita melihat kejadian-kejadian baru-baru ini, aksi kejahatan jalanan atau klitih di Jalan Gedongkuning, Kota Yogyakarta, Minggu dini hari (3/4/2022) menewaskan pemuda berusia 18 tahun yang merupakan anak seorang anggota DPRD di Kebumen Jawa Tengah.

Bukan pertama kali ini saja kejahatan jalanan sekelompok remaja di Yogyakarta atau Klitih menyebabkan korban jiwa. Berdasarkan catatan Jogja Police Watch, ada lima korban tewas akibat aksi gerombolan Klitih di Yogyakarta selama lima tahun belakangan.

Kalau kita lihat tentang kejadian kejahatan jalanan atau klitih yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur menjadi problematika tersendiri bagi hukum dan social masyarakat.

Satu sisi aturan KUH Pidana dalam pasal Pasal 338 KUHP, yaitu: Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tetapi disisi lain ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 29 ayat (1) yaitu penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

Kemudian dalam Pasal 1 angka (7) menyebutkan diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Kosekuensinya kalau menggunakan undang-undang perlindungan anak, maka tersangka kan dihukum lebih ringan bahkan bisa saja hanya di kembalikan lagi kepada orang tuaya.

Itulah kemungkinan yang menjadi berat bagi keluarga KorbanKalau kita melihat dalam sisi pandang korban, tentunya aturan KUH Pidana itu yang diharpkan dapat digunakan dan tidak perlu melakukan diversi.

Tetapi kalau kita melihat dari sisi pandang tersangka, maka Undang-Undang Perlindungan anak lah yang seharusnya di gunakan karena pelakunya adalah anak dibawah umur.

Itu menjadi perdebatan yang sangat krusial, mengingat kejadian kejahatan jalanan atau klitih menimbulkan korban jiwa dan pelaku sendiri adalah masih dibawah umur.

Menurut saya, harus ada aturan hukum yang baru untuk mengakomodir aturan hukum yang ada, apabila ada kejahatan jalanan yang dilkukan oleh anak dibawah umur dan menimbulkan korban juwa.

Bukan berarti kita berharap akan ada korban jiwa kembali, melainkan upaya untuk mengatisipasi apbila ada kejadian yang sama dengan tujuan untuk keadilan disemua pihak.

Disini juga saya mencoba untuk mengajak bersama-sama melakukan upaya Preventif sebelum adanya kejadian kejahatan jalanan atau klitih tersebut. Upaya Preventif yang lakukan adalah dengan cara melibatkan keluarga dan masayarakat sekitar/lingkungan terdekat.

Keluarga menjadi salah satu factor utama untuk menjaga setiap anaknya masing-masing agar supaya tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal termasuk tindakan kejahatan jalanan atau klitih. masyarakat sekitar/ lingkungan terdekat juga memiliki factor yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kejahatan jalanan atau klitih tersebut.

Oleh karena itu, mari bersama-sama untuk menjaga keluarga dan masyarakat sekitar/lingkungan terdekat Kita agar tidak ada lagi kejadian kejahatan jalan atau klitih yang menimbulkan korban jiwa.

(Red)

Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Bersama AHBI Jakarta Laksanakan PKPB

Pendidikan|oleh

Juni, 11, 22

Yogyakarta – Cakranusantara.net | Baru dan pertama kalinya di Yogyakarta Pendidikan Khusus Pengacara Bank (PKPB). Pendidikan ini merupakan perdana dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dengan Akademi Hukum Bisnis Indonesia (AHBI) Jakarta.

Kegiatan dilaksanakan di Grand Sarila Yogyakarta mulai 6 s/d 9 Juni 2022 yang lalu, pemateri pendidikan dalam Petrus Loyani, S.H., M.H., MBA., CBL., CTL. yang merupakan senior berbakat dan berpengalaman di bidang Perpajakan, Keuangan dan Perbankan lebih dari 30 tahun dan juga merupakan Direktur AHBI sekaligus sebagai Ketua Perkumpulan Pengacara Bank Indonesia (Perbankindo).

Pendidikan Khusus Pengacara (PKPB), ini diikuti peserta yang terkonfirmasi dari sejumlah elemen meliputi Akademisi Ir. A.A. Alit Merthayasa M.S., Ph.D., CPHCM, CHRMP, CL; Advokat Dion Leonardo Kaloka Saputra, S.H.; Advokat Dading Firzky Immanuel, S.H., M.H.; Advokat HJ.Carlina Liestyani, S.H.; Advokat R. Vito Prasetyo, S.H.; Advokat Ariance Boboy, S.H., M.H.; dan Profesional Dr. Patisina, ST, M.Eng., HRM., CI., CT., NLP. Advokat Dr. Agoes Parera, S.E., S.H., M.M., M.H., CFP.

“Dengan adanya program PKPB ini para peserta diharapkan dapat memahami seluk-beluk perbankan yang berkembang dewasa ini dan seiring dengan perubahan-perubahan terjadi akibat kebijakan pemerintah, tentang ekonomi, politik dan hukum maka diharapkan para pengacara khusus Bank berperan sebagai problem solver bagi para debitur dalam menghadapi masalah dengan kreditur maupun sebaliknya kreditur ketika menghadapi debitur yang bermasalah.” Ungkap Dr. Agoes Parera selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, diakhir percakapannya.

Para Advokat yang menjadi peserta program PKPB ini, akan mendapatkan gelar professional Certified Bank Lawyer (CBL). Sedangkan, bagi peserta non advokat akan mendapatkan gelar professional Certified Bank Consultan (CBC).

Profesi Khusus Pengacara Perbankan, tergolong bukan pengacara umum yang konvensional, akan tetapi lebih khusus, atau dapat dikatakan sebagai Pengacara Spesialis Bank dengan ciri pendekatan kekhususan, yaitu : 3 E (Exclusive, Expensive, Excellent), inilah menjadi pilihan bagi PKPB.

Lebih lanjut para peserta yang sudah menempuh PKPB angkatan pertama ini telah bersepakat untuk menjadi anggota PERBANKINDO dengan membentuk Kantor Pengacara Bank di Yogyakarta, untuk mengedukasi dan mengadvokasi kepada para Kreditur maupun Debitur dengan membantu menganalisis menangani dan menyelesaikan sengketa hukum perbankan antara Debitur dan Kreditur, dalam menghadapi kasus kasus kredit macet yang dihadapi antara kreditur dan debitur, membantu merancang pengajuan pinjaman oleh debitur secara profesional dibackup sepenunya.

Kegiatan pendidikan ini lebih menekankan pada dua hal yaitu dalam rangkah melakukan edukasi dan advokasi secara benar dan profesional, melakukan analisis yang konprehensif dengan memcarikan gap gap antara teori atau UU / peraturan / ketentuan yang berlaku terkait dengan praktik – pratik dilapangan / kasus hukum yang terjadi akibat tidak mencerminkan keadilan (iustum),” Ujarnya.

Kampus Merdeka, sehakekat dengan program kebijakan Kemenristekdikti dimasa pandemi. dalam upaya menghasilkan produk mahasiswa lulusan sarjana yang handal dan profesional dalam bidang studinya.

Kami menberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa, dosen alumni serta civitas akademisi dimana saja dan khususnya Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dengan program pemitan untuk belajar dan praktik guna menambah kopentensi yang dimiliki.

Disamping itu dalam bidang Pengabdian, Fakultas hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, membuka seluas kepada para advokat dari organisasi Advokat apapun, para pebisnis, profesinal muda berbakat, para dosen dan pengajar untuk memberi nilai tambah bagi diri pribadi untuk mengikuti pendidikan khusus pengacara Bank (PKPB) atau Pendidikan Khusus Pengacara Pajak (PKPP) dengan investasi 10 Juta dan 12,5 Juta bagi peserta untuk kebaikan dan kemaslatan bagi masyrakat bangsa dan negara.” Pungkasnya.

(Yn:03/Red)