Polisi Sita Sejumlah Miras saat Operasi Razia Pekat Mansinam

Maret, 27, 22

Sorong–cakranusantara.net| Operasi Pekat Mansinam Polres sorong kota,yang terdiri dari satuan reskrim,satuan sabhara dan satuan narkoba berhasil menyita sejumlah minuman keras (miras). Dalam Operasi ini dilaksanakan di seputaran lokalisasi malanu yang dipimpin langsung oleh Kasat narkoba.

Dari hasil Pekat Mansinam Polres sorong kota polda Papua Barat,yang di pimpin Iptu Abdul Bayu Ananda S.Tr.K, S.ik dengan sasaran lokalisasi, sehingga kami dapat menyita beberapa minuman berakohol jenis bir yang tidak mempunyai ijin. di lokalisasi malanu kota sorong papua barat.

Kemudian dari hasil pemantauan media yang di wawancarai melaluimelalui Kanit PPA Ipda Dessy mengatakan,bahwa kegiatan operasi ini dilaksanakan untuk menjamin keamanan warga selama bulan Ramadan.

“Dalam operasi pekat tersebut, didapati sejumlah miras yang tidak mempunyai ijin dan beberapa para pekerja yang berada di lokalisasi,” tuturnya dalam siaran pers yang diterima media kami di malam ini, sabtu 26 Maret 2022.

Sehinga dalam operasi razia tersebut kami juga mengimbau kepada masyarakat, untuk tetap ikut serta dalam menjaga kamtibmas di sekitar lingkungan sendiri agar tetap aman dan kondusif. Khusus untuk pramuria kami hanya mendata dan memberikan bimbingan.

“Tak hanya pada bulan Ramadan saja, tapi secara berkelanjutan, sehingga lingkungan pun aman dan nyaman,” kata Ipda Desy Sejane.

Selanjutnya menurut kanit II satuan narkoba bahwa dari hasil operasi razia pekat mansinam tersebut kami dari polres sorong kota terbagi dua yaitu dari reskrim khusus untuk mendata para pekerja yang berada di lokalisasi tersebut dan satuan narkoba menyita beberapa minuman berakohol yang tidak mempunyai ijin sebanyak 315 botol bir sehingga miras miras tersebut kami bawa sebagai barang bukti ke polres sorong kota,”kata Aiptu Ricard.(Tim/Red)

DPC Peradi Magelang Gelar Jamuan, Ini Pesan Penting Penasehat

Maret, 28, 22

Magelang-cakranusantara.net| DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Peradi (Persatuan Advokat Indonesia) Gelar acara jamuan makan malam bersama dengan Penasehat Advokat, sekaligus mendapatkan pesan dan himhauan.

Prof. Dr. Otto Hasibuan S. H., M. M., Selaku Ketua Dewan Penasihat Ikadin Pusat Memberikan pesan kepada Cak To (Dr. (Cand) Sunarto, S.H., M.H. Yang hendak maju menjadi Ketua DPC Peradi Semarang periode 2022-2027 Untuk terus berperan aktif dalam organisasi Peradi, meskipun Cak To dibutuhkan sebagai Korwil Peradi Jawa Tengah.

“Semestinya Cak To di butuhkan di  Korwil, namun DPC Peradi Semarang saat ini lebih membutuhkan Cak To untuk dapat mensinergikan dengan DPN (Dewan Pimpinan Nasional) Peradi.”himbaunya. Sabtu (26/03/2022)

Selain itu Prof. Dr. Otto Hasibuan S. H., M.M., juga berpesan dan menghimbau kepada seluruh Advokat untuk dapat mensukseskan Cak To menjadi Ketua DPC Peradi Semarang Periode 2022-2027.”Pesan Otto.

Himbauan itu disambut dengan gegap gempita oleh sekitar 50 advokat yang turut hadir pada acara jamuan makan malam tersebut.

(*/Red)

Pentingnya Membangun Corporate Branding, Ini Alasannya

Maret, 26, 22

SEMARANG-cakranusantara.net| Penting untuk membangun Corporate Branding guna membentuk citra positif sebuah organisasi, tidak terkecuali di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sementara untuk menciptakan hal tersebut, diperlukan manajemen media yang baik.

Sejalan dengan itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SEK-1.HH.01.03 Tahun 2022 tentang Manajemen Pemberitaan, Advertorial, Pemantauan dan Penanganan Media di Lingkungan Kemenkumham.

Untuk memberikan pemahaman terkait regulasi dimaksud, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Setjen berkolaborasi dengan Kanwil Kemenkumham Jateng menggelar sosialisasi, Jum’at (25/03).

Kegiatan terpusat di aula lantai 3 Kanwil Kemenkumham Jateng. Terselenggara langsung dan virtual, diikuti oleh seluruh Pengelola Kehumasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) se Jawa Tengah.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin menegaskan pentingnya strategi manajemen media. Hal itu disampaikan sebelum membuka kegiatan secara resmi.

“Strategi manajemen media penting untuk membangun citra positif kepada masyarakat. Oleh karena itu saya ajak seluruh Kepala UPT untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola manajemen media,” ujarnya memberikan sambutan.

Yuspahruddin menilai, berita-berita positif tentang kinerja organisasi perlu disampaikan ke ruang publik untuk meng-counter berita negatif yang muncul.

“Saya pikir banyak hal yang bisa diekspose, yang bisa dipublikasikan, yang bisa diinformasikan kepada masyarakat tentang prestasi dan kinerja kita. Jangan sampai kita punya berita yang banyak tapi tidak mau disampaikan (diberitakan),” tegasnya.

Untuk itu bersegeralah berinovasi agar kita terus bisa memproduksi berita positif. Bisa menunjukkan bahwa kita bekerja,” sambungnya.

Seremonial pembukaan kegiatan diikuti langsung oleh Kepala Divisi Administrasi Jusman, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Supriyanto, Pejabat Administrasi dan Kepala UPT se Eks Karesidenan Semarang.

Masuk ke inti kegiatan, Koordinator Humas Setjen Tubagus Erif Faturahman sebagai narasumber memaparkan materi tentang Manajemen Pemberitaan, Advertorial, Pemantauan dan Penanganan Media di Lingkungan Kemenkumham.

Sejalan dengan arahan Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tubagus kembali menegaskan perlunya keaktifan dalam memproduksi berita.

“Hal positif itu tidak bisa diketahui, tidak bisa diterima masyarakat kalau kita tidak yang memberitakannya. Kalau kita yang menyampaikan secara masif melalui media massa atau media sosial,” tegasnya membuka pemaparan.

Selain itu, dia juga menggarisbawahi perlu mengolah sebuah materi yang normatif menjadi berita yang enak untuk dikonsumsi oleh publik.

Dalam paparannya, Tubagus menjabarkan tentang manajemen pemberitaan, advertorial, pemantauan media dan penanganan media.

(*/Red)

Yasonna Berikan Paspor untuk WNI Keturunan Filipina

Maret, 26, 22

Davao–cakranusantara.net| Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyerahkan paspor beserta izin tinggal special non immigrant visa kepada perwakilan warga negara Indonesia yang berasal dari warga negara keturunan / Persons of Indonesian Descent (PIDs). Acara penyerahan paspor dilakukan secara simbolis di Lapangan Upacara KJRI Davao, Filipina.

“Ini merupakan capaian dan prestasi dalam pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya terhadap warga keturunan Indonesia di Mindanao yang telah lama tinggal dan menetap di Filipina, bahkan sebelum Indonesia merdeka,” kata Yasonna, di Davao, Sabtu (26/3/2022).

Yasonna menjelaskan, pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina sepakat untuk menyelesaikan permasalahan undocumented citizen warga negara keturunan di masing-masing wilayah perbatasan dalam forum Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) Indonesia – Filipina, di Jakarta, pada tahun 2014 lalu.

Selain PIDs, yang dimaksud sebagai warga negara keturunan tersebut adalah Persons of the Philippines Descent (PPDs) di Sulawesi Utara. Atas dasar itu, pemerintah Filipina melalui Department of Justice (DOJ) bekerjasama dengan pemerintah Indonesia melalui KJRI Davao City, dengan asistensi UNHCR Filipina, telah menginisiasi program pendaftaran dan konfirmasi kewarganegaraan terhadap 8.745 warga keturunan Indonesia (Persons of Indonesian Descent-PIDs) di Mindanao Selatan pada tahun 2016 sampai dengan saat ini.

“Kita cukup bergembira karena dari program pendaftaran dan konfirmasi kewarganegaraan tersebut telah diperoleh jumlah 3.345 orang yang terkonfirmasi sebagai WNI, di mana 466 di antaranya berstatus warga negara ganda,” ujar Yasonna.

“Sedangkan 2.758 orang terkonfirmasi sebagai WN Filipina dan sisanya sebanyak 2.400 orang tidak hadir dan tidak melanjutkan proses,” sambung Guru Besar Ilmu Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tersebut.

Yasonna menuturkan, KJRI Davao City telah menerbitkan 1.259 Dokumen Perjalanan RI atau Paspor. Dari jumlah tersebut, 835 orang telah mendapatkan endorsement special non-immigrant visa/ 47 (a) (2) dari Department of Justice.

“Yang lebih menggembirakan lagi, semua prosesnya tidak dipungut biaya, baik terhadap penerbitan endorsement maupun penerapan visa dengan masa berlaku lima tahun,” ungkap Yasonna.

Menkumham RI mengapresiasi KJRI Davao City atas capaian dan kerja kerasnya dalam melaksanakan peran secara maksimal untuk pelayanan dan perlindungan kepada warga negara Indonesia di wilayah kerjanya.

Menurut Yasonna, pengurusan pendaftaran dan penegasan status terhadap 8.745 warga keturunan Indonesia di Mindanao memiliki tantangan tersendiri mengingat kontur dan luas wilayah, keterbatasan SDM dan infrastruktur pendukung, serta ancaman keamanan hingga pola pikir masyarakat Indonesia yang berasal dari PIDs tentang pentingnya memiliki legal dokumen di Filipina.

“Dengan semangat melayani, kawan-kawan telah melaksanakan perannya dengan maksimal. You did well. Thank you! Namun demikian, kita tidak boleh terlena dan berpuas hati terhadap apa yang telah kita capai ini. Masih ada warga keturunan Indonesia yang belum terselesaikan penegasan status dan izin tinggalnya,” ujar Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan tersebut.

“Juga masih terdapat kewajiban memilih kewarganegaraan terhadap anak-anak dengan status warga negara ganda (terbatas). Saya harapkan seluruh pihak tetap dapat bekerjasama dan bersinergi dalam mengawal dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara tuntas,” pungkasnya.

Dalam kegiatan penyerahan paspor, Yasonna didampingi Duta Besar RI untuk Filipina, Konjen RI untuk Davao City, dan Chief of State Counsel (mewakili Secretary of Justice).

(*/Red)

Bangunan Talud Winong, Dispermades dan DPUPR Angkat Bicara

Maret, 26, 22

PATI-cakranusantara.net| Menyikapi berita yang sempat terbit sebelumnya terkait pekerjaan bangunan Talud Desa/ Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah Kepala (Ka) Dispermades dan DPUPR angkat bicara.

Menurut tanggapan Ka (Kepala) Dispermades (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Sudiyono saat di konfirmasi sejumlah Wartawan di ruang kerjanya mengatakan, semestinya pelaksanaannya ya disesuaikan dengan RAB nya, pihaknya akan menindak lanjuti akan masukan ini, pada intinya status kami disini membantu memfasilitasi proses-prosesnya, karna itu merupakan kewenangan provinsi bukan Kabupaten. Sabtu (26/03/2022).

“Saya akan menindak lanjuti terkait pembangunan itu, dan ini merupakan sebuah masukan, apakah bangunan itu sudah sesuai Spesifikasi atau tidak dan juga RAB nya seperti apa,”terangnya.

Kemudiaan kami akan berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi yang seterusnya akan memeriksa, jika terbukti terjadi kerugian Negara, pasti nanti akan diminta memperbaiki/ menambah Volume atau mengembalikan Uang.

Kami tidak memiliki kewenangan apapun untuk itu, karena dalam pengawasan sendiri merupakan kewenangan dari Inspektorat Provinsi,”Tegasnya.

Disinggung masalah pemasangan papan kegiatan serta prasasti dalam pelaksanaan bangunan menjawab, itu wajib di jalankan, karena aturannya dari pak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah jelas, dan itu juga sudah di sosialisasikan, namun waktu sosialisasi ada yang di wakilkan ke Sekertaris Desa (Sekdes) atau TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), jadi miss nya disitu.

“Masalah pemasangan papan kegiatan dan prasasti itu Wajib mungkin karena waktu sosialisasi Kadesnya di wakili TPK ataupun yang lainnya dan kemungkinan hal itu tidak di sampaikan ke Kades,”Ujarnya.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pati melalui Kasi (Kepala Seksi) Talud dan Jalan Hasto Utomo Kepada awak media mengatakan, jika itu tidak kewenangan DPUPR, karna itu bukan Bantuan Keuangan (Bankeu) Kabupaten melainkan Banprov (Bantuan Provinsi), statusnya DPUPR hanya sebatas mem Verifikasi saja, masalah RAB (Rancangan Anggaran Belanja) itu kewenangan Desa itu sendiri yang menentukan,”Jawabnya.

Edit Baca Juga; https://www.cakranusantara.net/infrastruktur/pekerjaan-talud-desa-winong-diduga-menggunakan-dana-ghoib/

(Ar-Mh-Tim)

Pengisian Sekdes Tlogorejo Disinyalir ada Kongkalikong, Ini Jawaban Kades

Januari, 17, 23

 

PATI – cakranusantara.net | Pengisian perangkat Desa Tlogorejo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah disinyalir ada Kongkalikong. Pasalnya, Pengabdian salah satu calon Sekretaris Desa (Sekdes) saat uji publik ditolak oleh panitia.


Padahal dari pengabdian yang pernah dilakukan, Abdul Khakim pernah menduduki posisi sebagai pengurus Karang Taruna periode 2014 – 2019 dan Anggota LPMD periode 2020 – 2025, yang itu bisa dijadikan sebagai nilai point untuk syarat pendaftaran, hanya saja dari pihak panitia menganggap itu tidak sah.


“Saya merasa kecewa dengan keputusan Panitia yang membatalkan pengabdian saya, apa yang diminta Panitia sudah saya penuhi, hanya surat keterangan dari Kepala Desa yang kurang,”Ungkap Abdul kepada media beberapa waktu lalu.

Dirinya mengaku, Sudah meminta keterangan pada kepala desa, hanya saja tidak diberikan dengan dalih pengabdian tidak sesuai dengan tata tertib Panitia, bahkan Kades juga meminta agar mundur saja sebagai calon perangkat Desa.


“Saya juga sudah menyurati Panwascam, dan pihak Panwascam mengatakan surat yang dilayangkan itu salah alamat,”Katanya.


Terpisah Kepala Desa Tlogorejo Supar ketika dikonfirmasi bahwa Abdul Khakim ketika membuat surat pernyataan ada 3 lembar, yakni surat pernyataan dirinya, pernyataan saksi minimal 3 yang bermaterai dan surat pernyataan dari Kepala Desa (Kades).


“Abdul Khakim ini daftarnya mepet dan kurang jeli, dan membuat surat pernyataan di kantor waktu pendaftaran, hanya membuat surat pernyataan dan membawa 3 orang saksi, sementara saat uji publik tidak sesuai dengan Perbup dan ditolak oleh Panwascam,”Kata Supar melalui pesawat selulernya Jumat (25/3/2022).

Meski begitu, Lanjut Supar, Khakim mengembalikan berkasnya ke pinitia, hanya saja panitia tidak berani menerima pengabdian itu karena mengacu pada Perbup, namun Khakim ini statusnya masih ikut karena sebagai syarat formal pendaftaran sebagai calon.


“Bukannya saya tidak merealisasi, itu salah kalau ada tanggapan seperti itu, namun SK awal 2020 Pemerintah Kabupaten Pati melalui Camat memerintahkan semua lembaga yang ada di Desa untuk memperbarui organisasi yang sudah ada, dan saat itu Khakim juga ada SKnya, tapi mungkin hilang, karena organisasi yang lain semua ada SKnya,”Ungkap Supar.


Sebelumnya, Lanjut Supar, Khakim sempat menghubungi via WA untuk menanyakan soal SK itu, hanya saja hal itu sudah diarahkan ke mantan Sekdes, karena tidak mungkin Kades menyimpan SK itu, dan ketika uji publik dipertanyakan, namun ternyata Khakim tidak menanyakan ke mantan Sekdes.


“Ini kesalahannya Khakim, dan waktu di Tata Pemerintahan saya disalahkan disuruh membuat SK lagi, namun saya tidak berani, dan Khakim lalu koordinasi ke Camat dan perangkat Desa, namun dicarikan tidak ada arsipnya, dan diarahkan membuat surat pernyataan, karena Khakim kepepet waktunya, hanya membuat surat pernyataan tanpa ada materai dan 3 saksi saja, bahkan tanpa meminta surat pernyataan dan tanda tangan dari Kades, karena memang saya tidak pernah dimintai, dan memang saat itu waktunya mepet.”Jelas Supar.

Diketahui, Pendaftaran pengisian perangkat desa dibuka sejak 2 Maret 2022, dan ditutup 9 Maret 2022. Panitia menetapkan lima orang calon perangkat desa yang akan mengisi Jabatan Sekdes. Kelima calon tersebut adalah Catur Wahyuningsih, Iwan Antoni yang merupakan suami istri, Fitri Boni Wulandari, Lia cahyaningsih dan Abdul Khakim.

(Mury)

Jaga Integritas Advokat Muda, Ini Pesan Cak To

Maret, 28, 22

Semarang-cakranusantara.net| Upaya untuk membentuk advokat muda yang konsen ke arah keprofesian hukum terus dilakukan. Hal itu terungkap dalam Diskusi Rutinan Profesi Hukum SIliwangi Institute yang diselenggarakan di Kantor “DS Attorneys & Co” yang di Jalan Mega Raya III No. 717 Kel. Bringin, Ngaliyan, Kota Semarang, pada Jumat (25/03).

Pada kesempatan itu hadir pula H. Bun Yani, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua DPN Peradi bidang Pengangkatan dan Penyumpahan yang akrab disapa Bang Bun. Serta dihadiri juga oleh Sunarto, S.H., M.H. selaku Dewan Penasihat Siliwangi Institute sekaligus Korwil Peradi Jateng atau yang akrab disapa Cak To.

Nur Iman,S.H, advokat muda yang sekaligus Direktur Eksekutif Siliwangi Institute menyebut, acara ini bertujuan untuk membentuk kader yang konsen ke arah keprofesian hukum. Yaitu dengan membekali ilmu agar intelektual para kader-kader penegak hukum terjaga, mempunyai integritas dan akuntable yang berguna bagi masyarakat dan negara.

“Selain itu, diskusi ini juga mempunyai tujuan untuk membangun dan memberdayakan jaringan antar profesi hukum untuk menuju masyarakat madani,” ucap Nur Iman,S.H.

Dikatakan, diskusi yang berlangsung selama dua jam ini berlangsung secara interaktif dan informatif membedah putusan pengadilan. Dimana peserta yang hadir terdiri dari berbagai elemen keilmuan hukum.

“Antara lain, para advokat muda, advokat magang, lulusan hukum, dan mahasiswa hukum,” sambung Nur Iman, S.H. yang memandu langsung acara tersebut.

Di akhir sesi ditutup dengan pesan dan harapan dari Cak To. Advokat senior yang digadang-gadang bakal memimpin DPC Peradi Semarang itu berpesan bahwa penegak hukum jangan sekali-kali meninggalkan budaya literasi dan diskusi.

“Dua hal itu merupakan modal penting bagi seseorang yang masuk dalam dunia keprofesian hukum khususnya advokat,” pesan Sunarto, S.H.,M.H.

Acara tersebut dilanjutkan dengan sambutan dan pesan dari Bang Bun. Ia merespon acara ini dengan baik dan senantiasa mendukung hal-hal yang baik. Bang Bun juga memberikan motivasi kepada para peserta yang ingin terjun di dunia profesi hukum khususnya advokat.

“Dimana advokat saat ini merupakan salah satu profesi favorit bagi seorang sarjana hukum selain PNS dan sektor swasta lainnya. Peminat profesi advokat saat ini semakin meningkat karena dinilai sangat baik untuk prospek kedepannya. Dimana mau tidak mau semua orang pasti akan membutuhkan seorang advokat,” kata Bang Bun.

Ia juga memberikan informasi tentang syarat menjadi advokat. Dimana ada sebelum menjadi advokat, seorang lulusan hukum harus mengikuti Profesi Khusus Pendidikan Advokat (PKPA) dilanjutkan dengan Ujian Profesi Advokat (UPA).

Dan jika seseorang lulus ujian dan berumur 25 tahun maka akan diangkat dan disumpah menjadi advokat di Pengadilan Negeri Tinggi dimana ia bertempat tinggal. Ia juga memberikan informasi tambahan bagi mahasiswa hukum yang sudah lulus dari kampus namun belum mendapatkan ijazah dan hendak mengikuti PKPA ataupun UPA.

“Syarat legalisir ijazah dapat di ganti menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari kampus dimana ia kuliah,” tutupnya.

(*/Red)

Tour of Area, Tour of Duty: Sertijab Wadan Koharmatau

Maret, 25, 22

Bandung-cakranusantara.net| Jabatan Wakil Komandan ( Wadan) Koharmatau diserahterimakan dari Marsekal Pertama TNI Trikorjawan Eko Irianto, S.Sos., kepada Marsekal Pertama TNI Joseph Rizki Prabowo, S.T., S.I.P., yang berlangsung di Gedung Budiharjo, bertindak selaku inspektur upacara Komandan Koharmatau, Marsda TNI Eddy Supriyono, S.E, M.M. Jumat (25/4). Selesai acara sertijab dilanjutkan acara passing in dan passing out parade.

Dankoharmatau dalam sambutannya mengatakan _tour of area_ maupun _tour of duty_ merupakan suatu hal yang biasa, dimaksudkan untuk penyegaran baru bagi pejabat yang bersangkutan.

Ditambahkan oleh Komandan, bahwa jabatan Wadan Koharmatau, merupakan jabatan yang sangat penting dan strategis untuk membantu dan memberikan saran serta masukan kepada Komandan Koharmatau dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengambil suatu kebijakan.

Jabatan ini merupakan titik sentral terpenting yang berpengaruh secara langsung terhadap sukses atau tidaknya tugas yang diemban.” Ujar Marsda Eddy mengakhiri sambutannya.

(Pen Koharmatau)

Pekerjaan Talud Desa Winong Diduga Menggunakan Dana Ghoib

Maret, 25, 22

PATI-cakranusantara.net| Pekerjaan talud Desa/ Kecamatan winong, RT 4 RW 2 serta sebrang jalan RT 5 RW 1, Kabupaten Pati, Jawa Tengah diduga menggunakan dana Ghoib. Pasalnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dilengkapi dengan papan kegiatan.

Ironisnya. Pekerjaan yang seharusnya di kerjakan pada tahun 2021 lalu, justru baru sekarang di selesaikan oleh pemerintah Desa (Pemdes) Winong, proyek tersebut menuai tanda kutip dan tanda tanya.

Data yang terhimpun tim awak media ini, Sekertaris Desa (Sekdes) Winong kepada awak media mengatakan, Pembangunan talud tersebut merupakan Anggaran dari Banprop (Bantuan Provinsi) Tahun Anggaran (TA) 2021 senilai 200 Juta yang baru di kerjakan sekarang (Maret 2022), Rabu (23/03/2022).

Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut diduga tidak memenuhi spesifikasi, nampak batu yang di gunakan batu karang atau batu putih tidak batu belah, kurangnya perapian dinding talud serta belum di sertai Prasasti.

Hingga berita ini di terbitkan, sebelumnya Kepala Desa (Kades) Winong Ujok saat di konfirmasi awak Media melaui Pesan singkat WA serta telpon Via WhatsApp (WA) tidak ada jawaban sama sekali, guna meminta keterangan lebih lanjut.

(Tim-Red)

Jalan Sumbermulyo Winong Jadi Wisata Jeglongan Sewu, Ini Jawaban DPUPR Pati

Maret, 25, 22

PATI-cakranusantara.net| Jalan poros Desa Sumbermulyo, Kecamatan winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah jadi wisata Jeglongan Sewu dan belum ada perbaikan.

Ironisnya. terlebih saat musim hujan seperti ini akses jalan tersebut penuh genangan air. Hal ini menjadi keluhan para pengguna jalan khususnya warga Desa Sumbermulyo.

Kades Sumbermulyo, Sutrisno saat di temui awak media mengatakan, jika akses Jalan poros Desa Sumbermulyo yang rusak cukup Parah sebelah timur Balaidesa bekisar sepanjang 1.3 KM dan terpisah sebelah barat sekitar 400 Meter, namun itu merupakan jalan DPUPR mas jadi Desa tidak memiliki kewenangan sama sekali.

“Tak sedikit penguna Jalan yang keluhkan kerusakan jalan itu, disisi lain kendaraan juga bisa lebih cepat mengalami kerusakan, terlebih kendaraan jenis Mobil Pribadi (Sedan) sering tersangkut Bampernya, sehingga harus ekstra hati-hati karena bisa mengakibatkan kerugian Materiil jika tersangkut, karna harus membenahi kondisi mobilnya,”Tuturnya. Kamis (24/03/2022).

Sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pati melalui Kasi Jalan Hasto Utomo kepada awak media mengatakan, jika itu nanti ikutnya winong gempolsari mas, ada anggaran 1 M (Milyar) dan ini baru tahap lelang,”jawab singkatnya.

(Tim/Red)