Ribuan Insan Pers dari Berbagai Media dan Organisasi Koalisi Wartawan Indonesia Bersatoe

Maret, 25, 22

JAKARTA-cakranusantara.net| Ribuan insan Pers dari berbagai media dan organisasi kewartawanan yang mengatasnamakan Koalisi Wartawan Indonesia Bersatoe menggelar aksi Intelektual dan berwawasan di 2 titik, yakni didepan Gedung Dewan Pers dan Mabes Polri, Kamis (24/32022).

Tuntutan yang digaungkan oleh Koalisi Wartawan Bersatoe bermula adanya pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PWI Lampung yang juga mengaku ahli pers Dewan Pers serta Hendry Ch Bangun Wakil Ketua Dewan Pers yang dianggap mengaburkan konstitusi UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Kami menuntut Pertanggungjawaban Dewan Pers yang dianggap telah menyimpang dari amanah konstitusi UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers.”Kata Munif Aktifis Pers Jawa Timur paska orasinya di depan gedung dewan Pers.

Sementara aktifis pers Jawa Tengah Ardhi Solehudin yang juga peserta aksi asal Banyumas menyayangkan gedung Dewan Pers yang dibanggakan telah dihuni para Aparat Sipil Negara (ASN) Kominfo.

“Dewan Pers yang harusnya menjadi simbul demokrasi, transparansi dan supremasi hukum tidak punya nyali untuk menemui aksi Demo Ribuan aksi kami, bahkan setelah perwakilan peserta aksi dipersilahkan masuk, tidak ada seorangpun pengurus Dewan Pers, yang ada hanya ASN Kominfo. “Jelas Ardhi.

Dia menilai, gedung dewan pers telah menjadi olahan ngawur dewan pers, dimana gedung milik para insan pers justru di isi para ASN Kominfo, jangan-jangan pengurus Dewan pers termasuk ketuanya sudah menjadi ASN. “Cibir Ardhi.

Aksi demo Insan Pers hari ini merupakan endapan konflik panjang akibat dari peraturan Dewan Pers yang telah melanggar konstitusi UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers, terkait Verivikasi Perusahaan Pers dan UKW Dewan Pers.Rasa kecewa para insan Pers sedikit terobati ketika aksi lanjutan ke Mabes Polri langsung direspon dan diterima masuk beberapa perwakilan peserta aksi. Dalam mediasi tersebut disimpulkan Mabes Polri selama ini tak mengetahui kalau produk Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Verifikasi Media tidak terkandung di dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.Berdasarkan keterangan Kasubag Yanduan, Kompol Agus Priyanto menyesalkan Polres Lampung Timur dan Polda Lampung melakukan kriminalisasi terhadap rekan-rekan wartawan dan seorang Ketua umum PPWI.

“Kami juga menyesalkan peristiwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polres Lampung Timur dan Polda Lampung terhadap rekan-rekan wartawan dan ketum PPWI, padahal Wilson Lalengke juga sudah banyak membantu kita TNI/Polri mengembangkan SDM melalui pelatihan jurnalistik pada anggota-anggota kami. “Ungkap Agus.

Untuk itu, lanjut Agus, kriminalisasi terhadap wartawan akan segera disikapi dan segera ditindaklanjuti langsung ke Kapolri, “segera kami sikapi ya, dan langsung kami sampaikan ke Kapolri. “Ucapnya.

Ini empat (4) Tuntutan Koalisi Wartawan Indonesia Bersatoe;

1. Pidanakan Iskandar Zulkarnain Ketua Dewan Kehormatan PWI Lampung yang juga mengaku Ahli Pers Dewan Pers atas ucapannya yang viral telah melakukan pengaburan konstitusi dari UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sehingga menimbulkan provokasi serta kegaduhan dan mematik kemarahan insan pers Indonesia;

2. Menghapus aturan verifikasi media dan UKW Dewan Pers yang telah jelas keluar dari konstitusi amanah UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;

3. Singkirkan para oknum pengurus Dewan Pers yang tak sejalan dengan Visi dan Misi dibentuknya Dewan Pers Independen;

4. Cabut SK Presiden, serta Nota Kesepahaman TNI/Polri, Pemerintah dengan Dewan Pers;

(*/Jr’-Red)

Kadiv Humas Polri Paparkan Tantangan Polri di Era Digital

Maret, 24, 22

JAKARTA-cakranusantara.net| Satuan Kerja (Satker) Divisi Humas Polri menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) pada 22-23 Maret 2022. Dalam kesempatan itu, diantaranya membahas soal tantangan yang akan dihadapi Polri di era digital.

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, Polri sebagai institusi pelayan masyarakat dengan spektrum luas melakukan banyak perubahan terkait fungsi dan dinamika Polri di era digital.

“Perkembangan teknnologi komunikasi, yang menyebabkan terjadinya perubahan budaya atau cara manusia mengkonsumsi media, mau tidak mau juga harus diikuti oleh Polri,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (24/3).

Di era digital dan perkembangan teknologi informasi, kata Dedi, pihaknya juga mengantisipasi segala tantangan dan segala bentuk dinamika yang terjadi di media. Dengan adanya keterbuakan informasi, masyarakat saat ini dengan cepat bisa mengakses dan mendapatkan informasi yang berkembang.

“Tentu saja model kehumasan yang hanya pasif menanggapi apa yang ada di media massa atau media sosial, rasanya sudah tidak pantas lagi ada pada masa kini. Selain itu, bermain dalam platform tunggal, rasanya juga sudah amat ketinggalan jaman dan sulit untuk menyeleraskan dengan perkembangan masyarakat secara umum,” ujar Dedi.

Dedi mengungkapkan, dari hasil diskusinya dengan pakar komunikasi, Rahmat Edi Irawan, segala kesiapan yang telah dilakukan dalam penanganan humas di institusi Polri, sudah on the track.

“Polri adalah institusi pemerintahan yang terus menyelaraskan diri mereka dengan teknologi komunikasi yang terbaru, dan juga terus menyiapkan sumber daya manusia terbaik di bidang ini. Jadi, jangan ragukan kemampuan Polri dengan Presisinya dalam melayani masyarakat Indonesia,” tutup Dedi.

(*/Red)

Oknum Anggota DPRD Klaten Diduga Melakukan Makelar Perizinan Serta Pelecehan Seksual

Maret, 25, 22

Klaten-cakranusantara.net| Anggota DPRD Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Diduga melakukan tindakan makelar percaloan perizinan Tambang serta diduga telah melakukan tindak pelecehan seksual terhadap seorang wanita sipil.

Data yang dihimpun media ini, Hal tersebut sempat viral pada pemberitaan pada sejumlah media, namun seakan terbungkam dan belum ada penanganan, sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan?…, Kamis (24/03/2022).

Akhirnya tim investigasi sejumlah media cetak maupun online terjun ke lapangan. Ironisnya di Kantor DPRD Kabupaten Klaten belum ada satupun petugas yang berjaga hingga memasuki ruang utama Kantor DPRD Klaten, selain itu juga belum ada yang bisa ditemui guna mendapatkan informasi lebih lanjut. Sedangkan waktu sudah menunjukkan pada pukul 11.15 WIB.

Merasa tidak mendapatkan informasi dari kantor DPRD Klaten, kami (tim Media) menuju ke Kantor DPC Partai Demokrat. Edi selaku pengurus Partai Demokrat Kabupaten Klaten memberikan klarifikasi terkait kasus tersebut sudah di limpahkan ke Dewan Pengurus Daerah (DPD).

“kita dari tim Investigasi DPC partai Demokrat telah memberikan tim pencari fakta, atas permasalahan yang diduga innesial (HS-red) anggota partai dan juga menjabat sebagai anggota DPRD ke pihak DPD partai, silahkan rekan-rekan awak media untuk melanjutkan meminta keterangan ke DPD,” ujar edi.

Sementara innesial (SNT-red) selaku Korban merasa permasalahan tersebut seakan tanpa ada ujungnya. Korban berharap permasalahan yang menimpanya segera mendapatkan respon serius dari pihak terkait,”harapnya.

(Endro L/Red-tim)

Lapas Pati Gelar Kegiatan Donor Darah

Maret, 24, 22

PATI–cakranusantara.net| Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-58 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun 2022, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati bekerja sama dengan PMI Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengadakan kegiatan donor darah. Kamis (24/03/2022) pukul 08.30 WIB.

Kegiatan donor darah Petugas Pemasyarakatan merupakan wujud kepedulian terhadap sesama dan wujud solidaritas sosial serta merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih diberikan kesehatan.

Donor darah ini diikuti 22 pegawai Lapas yang dilaksanakan di ruang meeting Lapas Pati.

Sebelum diambil darahnya, pegawai menuju meja skrining untuk dilakukan pemeriksaan tekanan darah, Hb dan anamnesa oleh Petugas PMI, kemudian peserta donor yang lolos skrining menuju ruangan donor untuk dilakukan pengambilan darah dan setelah selesai dilakukan observasi selama 5 menit.

(*/Red)

13 Bank Diajak Merubah Budaya Kerja dengan EHR System

Maret, 24, 22

Malang-cakranusantara.net| EHR System menjalin kerjasama dalam bentuk penandatanganan MoU dengan Bank BPR. Penandatanganan itu berlangsung di Hotel Montana Malang, Jawa Timur, Rabu (23/3/2022).

Teken MoU antara EHR System dengan Bank BPR tersebut bersamaan pada saat sosialisasi Budaya Kerja bagi jajaran pegawai Bank BPR. Dalam kesempatan ini dihadiri oleh 13 Direktur Bank BPR yang tergabung dalam grup BPR Pitu+.

Founder Startup EHR system dari CV Anugrah Karya Indonesia, Wahyu Muji Kristianto mengatakan untuk menghadapi teknologi digital saat ini di era 5.0 diperlukan upaya perubahan yang mendasar. Ini kaitannya dengan pola budaya kerja bagi pegawai Bank BPR+.

“Kerjasama dan penandatanganan kontrak itu dimaksudkan guna mempersiapkan dan merubah budaya kerja Bank BPR berbasis digital good corporate govermance dan persiapan untuk menyambut era digital 5.0,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, dirinya menjelaskan bahwa EHR system merupakan aplikasi tata Kelola karyawan khusus Bank BPR sebagai pihak mitra kerja. Selain diisi dari Founder Startup EHR system, sosialisasi ini juga mengundang PT Digital Karya Anoa.

Perwakilan dari perusahaan tersebut menambahkan di samping menyesuaikan pola budaya kerja di tengah persiapan teknologi digital di era 5.0, juga perlu diimbangi dengan pemanfaatan media sosial.

“(perlu diketahui) pentingnya dunia media sosial sebagai sarana promosi dan branding bagi perusahaan yang sangat efektif di era digital ini,” papar perwakilan PT Digital Karya Anoa.

Kerjasama tersebut diharapkan dapat menjadi gebrakan dan persiapan bagi Bank BPR untuk mempersiapkan diri di era digital 5.0. Di sisi lain sebagai momentum titik balik untuk mendongkrak kinerja Bank BPR di tengah persaingan dengan perusahaan fintech lainnya.

Sebagai informasi Bank BPR+ itu beranggotakan yang terdiri dari PT BPR Tugu Artha Sejahtera, PT BPR Delta Artha Kencana, PT BPR Tridanasakti, PT BPR Kridadhana Citranusa, PT BPR Sadhya Muktiparama, PT BPR Dwi Cahaya Nusa Perkasa, KBPR Amanah, PT BPR Eka Dana Mandiri, PT BPR Putera Dana, PT BPR Centraldjaja Pratama, PT BPR Dana Lestari, PT BPR Kawan dan PT BPR Adiartha Reksacitra.

(*/Red)

Bangun Citra Positif Organisasi, Kakanwil Kemenkumham Jateng Beri Penguatan Tusi Humas

Maret, 24, 22

SEMARANG-cakranusantara.net| Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi humas di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Kepala Kantor Wilayah A. Yuspahruddin memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran Kepala UPT dan Pengelola Kehumasannya, Kamis (24/03).

Dalam arahan secara virtual tersebut, Kakanwil menyampaikan bahwa suksesnya publikasi kepada masyarakat tidak lepas dari peran humas. Humas mempunyai peran sangat besar sebagai ujung tombak organisasi dalam menyampaikan informasi dan citra positif kepada masyarakat luas, salah satu caranya yaitu dengan memanfaatkan media sosial seperti Twitter.

“Para kepala UPT dimohon membuat Twitter dan aktif memposting berita kegiatan UPT maupun Kanwil. Buat berita sebanyak-banyaknya paling tidak sehari satu berita, share ke media online dan medsos,” imbau Kakanwil.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Divisi Admnistrasi Jusman meminta seluruh Kepala UPT mendorong pengelola kehusamannya untuk lebih bergerak dengan cepat dan perbanyak publikasi di media online maupun media sosial.

Turut menghadiri pengarahan dari ruang kerja Kakanwil, Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, Kepala Lapas Kelas I Semarang Tri Saptono Sambudji, Kepala Bagian Program dan Humas Budhiarso Widhyarsono, dan Kepala Sub Bagian HRBTI Hazmi Saefi.

(*/Red)

Koharmatau gelar Rakernis Tahun Anggaran 2022

Maret, 24, 22

Bandung-cakranusantara.net| Komandan Koharmatau Marsda TNI Eddy Supriyono, S.E., M.M., memimpin Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Koharmatau, yang berlangsung di Gedung Boedihardjo. Kamis (24/3/2022).

“Rakernis yang kita selenggarakan saat ini adalah dalam rangka penetapan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan serta untuk menyamakan visi, misi dan persepsi program kegiatan kedepan, yang tentunya harus sejalan dengan kebijakan-kebijakan pimpinan yang telah disampaikan baik dalam Rapim TNI-Polri maupun Rapim TNI AU yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu,”ujar Komandan Koharmatau marsda TNI Eddy Supiyono, S.E, M.M saat memimpin Rakernis yang berlangsung satu hari tersebut.

Dibagian lain Marsda TNI Eddy menyampaikan bahwa Kita perlu melakukan trobosan sebagai upaya dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal, oleh karenanya, perlu dibangun budaya kinerja di Koharmatau dan Depohar Jajaran yang berkarakter, tegas, benar, berani dan bertanggungjawab guna mewujudkan kemandirian pemeliharaan alutsista yang berkualitas yang merupakan tugas utama kita.”Ungkap Dankoharmatau mengakhiri sambutannya .

(Pen Koharmatau)

Kemenkumham Jateng Jalin Koordinasi Dengan BNNP

Maret, 24, 22

Semarang-cakranusantara.net| Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Supriyanto terus bekerjasama dan berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jateng untuk penyidikan dan pemeriksaan narapidana apabila ada indikasi keterkaitan tentang narkoba, Rabu (23/03).

Ini adalah wujud komitmen Divisi Pemasyarakatan untuk menanggulangi dan menggagalkan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun di luar Lapas dengan berkoordinasi secara berkelanjutan.

Supriyanto menjelaskan upaya ini dilakukan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Lapas dan Rutan.

“Tujuannya untuk meminimalisir dan mendeteksi dini adanya gangguan kamtib dalam Lapas,” jelas Supriyanto.

Lebih lanjut, Supriyanto menjelaskan sejumlah petugas Lapas di UPT pada lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah terus berupaya memerangi narkoba di Lapas dengan menggagalkan penyelundupan narkoba ke dalam Lapas. Ini merupakan sinergitas antara pihak Lapas dengan aparat penegak hukum dalam rangka untuk berperang melawan narkoba.

(*/Red)

PN Pati Ganjar Pelaku Penggelapan Uang BBM PT SHA

Maret, 24, 22

PATI-cakranusantara.net| Pengadilan Negeri (PN) Pati gelar sidang putusan nomor perkara 154/Pid.B/2021/PN Pti menyatakan terdakwa Dwi Wahyu Setiawan bin Alm. Sunadi (Dwi) secara sah terbukti dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana “Penggelapan”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua. Pada (8/11/21) lalu.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pati yang menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Dwi dengan pidana penjara dua tahun kurungan. Selain itu PN Pati juga menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Sebelumnya, beberapa barang bukti diantaranya berupa Enam lembar surat pengantar pengiriman BBM jenis solar, Satu lembar kwitansi invoice dan satu lembar invoice PT. SHA Solo pada 10 Juli 2020, Satu lembar surat pengawasan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan direktorat penghubungan Laut, kantor unit penyelenggara Pelabuhan kelas lll Juana pada 07 Juli 2020.

Ditambah lagi, 4 lembar bukti pengiriman uang melalui E.Bangking Bank BCA pengirim atas nama Rebo dengan nomor rekening (norek) 89401817** kepada penerima atas nama Dwi dengan norek 8940270*** sebesar 80 juta pada Tanggal 1 Juli 2020 pukul dan Rp 145 juta pada 08 Juli 2020 dari bukti transfer bank BCA cabang Juana serta Satu buah HP merk OPPO warna biru metalik tipe A 54, IMEI (slot 1) nomor: 861280057569176 dan (slot 2) Nomor : 861280057569168 dengan nomor SIM card Nomor: 081225558***.

Kemudian dikembalikan kepada saksi atas nama Rina Fatmawati binti Sulistyo berupa 4 lembar bukti pengiriman uang e-banking bank BCA pengirim atas nama Ngatruah dengan Norek 8940169*** kepada penerima atas nama Dwi norek 8940181*** nilai sebesar Rp 70 Juta pada 1 Juli 2020, 1 bendel foto copy Grosse akta Pendaftaran kapal nomor 5725 tanggal 25 April 2013 nama Kapal motor Nelayan Raya Rohmad Barokah dengan nama pemilik Rebo warga jalan bendar RT 001/001 Desa Bendar, Kecamatan Juana, Jawa Tengah, 5 lembar print out rekening tahapan Bank BCA KCP Juana, periode Juli 2020- Agustus 2020 nasabah atas nama Dwi norek 8940270597 jl raya jati Sidoarjo RT 003/001 Sidoarjo Jawa timur serta 1 buat HP merk Oppo.

Sementara Rina Fatmawati selaku Kepala Cabang Semarang PT. SHA menyatakan, Perusahaan menerima semua keputusan terbaik dari hakim. Pihaknya berharap agar kedepan tidak lagi terjadi hal semacam ini.

“Ini sebagai bentuk pelajaran, supaya kedepan untuk tenaga – tenaga pemasaran agar lebih selektif dalam membina hubungan suplyer khususnya terhadap calo/broker BBM yang meresahkan,” harap Rina (23/3/2022).

(Ar-Mds-Red)

Sikapi Perbaikan Ruas Jalan Pantura, Jalur Alternatif Hanya Untuk Motor dan Kendaraan Pribadi

Maret, 24, 22

Pati-cakranusantara.net| Bupati Pati Haryanto undang sejumlah pihak guna membahas dampak perbaikan jalan pantura Pati. Selain membahas kemacetan yang terjadi di jalan raya pantura, Bupati juga larang kendaraan besar melintas di jalan desa. Hal itu diungkapkan Bupati saat memimpin rapat di Ruang Joyo Kusumo, Rabu (23/03/2022).

Hadir dalam rapat tersebut, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Pujo Winarno, Kepala Dishub Pati, Kasatpol PP Pati, Satlantas Polres Pati, Perwakilan Kodim Pati, DPUTR Pati, Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria, Kepala BPKAD, Kepla DLH serta Staf PPK 3.2 Jateng.

Untuk mengurai kemacetan tersebut, Bupati Haryanto mengeluarkan sejumlah kebijakan. Hal itu dilakukan agar dampak pembangunan jalan pantura tidak mengganggu lalulintas di jalan Kabupaten bahkan jalan desa. Selain dapat membahayakan pengguna jalan lain, Haryanto menyebut kendaraan berat yang melebihi tonase juga dapat memperparah kondisi jalan yang tidak keperuntukanya.

“Kita undang sejumlah pihak, Cabang Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, kemudian rekanan kita undang, karena beberapa hari ini setelah dibangunnya jalan pantura, kan terjadi kemacetan.

Sehingga kita berharap dibangun tetapi juga tidak memberikan dampak kepada infrastruktur yang lain. Oleh karena ada dua agenda yang satu masalah penambangan, yang kedua adalah masalah mengurai kemacetan,” tegas Haryanto.

Dari beberapa analisa di lapangan dan kajian yang dilakukan, untuk mengurai kemacetan yang terjadi di jalan raya Pati Juwana Batangan bahkan hingga ke perbatasan Rembang tersebut, Bupati merekomendasikan agar spot-spot proyek pengecoran tidak terlalu panjang. Agar nantinya arus lalulintas tidak terganggu.

Kemudian, sisi berm yang semula dilalukan penggalian hingga menyebabkan kemacetan panjang tersebut untuk dihentikan sementara sambil menunggu proses pengecoran selesai.

“Oleh karena itu, kami juga perintahkan kepada Kepala Dishub kerjasama dengan Lantas, karena jalan alternatif ini banyak yang rusak, sehingga hanya diperbolehkan untuk kendaraan pribaadi maupun sepeda motor. Bis kemudian muatan berat tidak boleh melintas jalur alternatif Jaken Jakenan sampai ke Sampang, kemudian Kuniran sampai ke karangrejo. Itu cukup untuk kendaraan pribadi dan sepeda motor.” Katanya.

Haryanto menegaskan jika jalan-jalan alternatif yang tidak diperuntukkan kendaraan berat terus dilalui, maka akan memunculkan persoalan- persoalan baru kerusakan jalan yang semakin parah.

Sehingga Bupati Haryanto segera perintahkan kepala Dishub agar bergantian menjaga dan mengarahkan pengguna jalan untuk mengurai kemacetan.

“Saya perintahkan Kepada Dishub mulai hari ini dijaga dengan tanda larangan maupun dijaga oleh petugas, Dishub sama petugas setempat, Polsek, Satpol PP maupun melibatkan dengan tenaga yang ada, polisi lalulintas,” pungkasnya. (*/Penda)