Desa Ngagel Mendapatkan Anggaran 1 Milyar dari DPUPR

Maret, 19, 22

PATI- cakranusantara.net| Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah Segera mendapatkan pembangunan jalan senilai 1 Milyar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten pati.

Kepala Seksi (Kasi) Jalan Hasto Utomo mengatakan, DPUPR tahun ini menganggarkan untuk perbaikan jalan Tayu-Dukuhseti dengan lokasi Desa Ngagel.

“Dimana untuk lokasi pekerjaan jalan Tayu – Dukuhseti difokuskan di dekat pasar Ngangel dengan anggaran sebesar Rp. 1 Milyar. Dalam perencanaanya akan dimunculkan tayang minggu depan.”kata Hasto.

Dana Alokasi khusus (DAK) bukan hanya jalan Tayu – Dukuhseti, yang mendapatkan ada 7 paket, itu akan tayang juga dalam minggu depan kemungkinan sebelum lebaran bisa selesai tergantung cuacanya.

“Setelah rekanan sebagai pemenang lelang ya segera dilaksanakan semoga tidak kena refocusing dan cuaca bisa mendukung agar pekerjaan bisa maximal. Kita berdoa saja agar sebelum lebaran bisa selesai”, Tutupnya.

(Dn-Red)

Lutfi Akui Kalah dari Mafia Minyak Goreng

Maret, 19, 22

Jakarta-cakranusantara.net| Persoalan langka dan mahalnya harga minyak goreng di pasaran diakui Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi disebabkan oleh mafia dan spekulan yang bermain mengambil keuntungan.

Oleh karena itu, Lutfi meminta maaf bahwa pihaknya tidak bisa menangani persoalan minyak goreng ini.”Dengan permohonan maaf Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat,” ucapnya dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Kamis (17/3).

Terkait dengan mafia ini, Lutfi mengakui bahwa dirinya memiliki keterbatasan wewenang dalam undang-undang untuk mengusut tuntas. Menurutnya kebijakan yang bisa ia lakukan hanya sebatas mengatur pasokan.

Oleh karena itu, ia meminta bantuan kepada Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri untuk menindak mafia dan para spekulan tersebut.”Sementara ini kami punya datanya tapi saat ini sedang diperiksa oleh polisi, oleh Satgas Pangan, tetapi keadaannya sudah menjadi sangat kritis dan ketegangan yang mendesak,”imbuhnya.

Ia meyakini ada mafia dan spekulan yang menimbun dan menyelundupkan minyak goreng. Pasalnya, stok minyak goreng yang sudah digelontorkan usai penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Domestic Market Obligation (DMO), seharusnya sudah mencukupi kebutuhan masyarakat.

(*/Mc)

Kodim 0718/Pati Memiliki Dandim Baru

Maret, 18, 22

Salatiga-Komandan Korem 073/Makutarama Kolonel Arm Putranto Gatot Sri Handoyo S.Sos., M.M., memimpin langsung upacara serah terima jabatan (Sertijab) Komandan Kodim 0718/Pati, dari pejabat lama Letkol Czi Adi Ilham Zamani, S.E., M.I.Pol., kepada Letkol Inf Catur Irawan. S.I.P., serta tradisi prajurit Korem 073/Makutarama. Bertempat di Aula Makorem, jalan Diponegoro No. 28 Salatiga. Jawa Tengah. Jumat. (18/03/2022).

Hadir pada acara serahterima tersebut, para Dandim jajaran Korem 073/Makutarama, Kasatdisjan, para Kasi, Pasi, Ka Korum Yonif 410/Alugoro, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 073 PD IV/Diponegoro, Ibu Wakil ketua, Ketua Persit Cabang jajaran Korem.

Prosesi acara serahterima Dandim 0718/Pati ditandai dengan penyerahan tanda jabatan dan tongkat komando.

Dalam sambutannya, Danrem menyampaikan, seperti kita ketahui bersama moment pergantian pejabat di lingkungan TNI AD, merupakan suatu hal yang biasa dalam upaya pembinaan organisasi guna menciptakan suatu iklim kerja yang baik dan produktif serta berdaya guna.

“Berbekal wawasan, pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, saya yakin Letkol Czi Adi Ilham Zamani, S.E., M.I.Pol., dan Letkol Inf Catur Irawan. S.I.P., mampu menjalankan amanah yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya”,tegas Danrem.

Sebagai prajurit Teritorial merupakan suatu kewajiban dalam membangun sinergi dengan setiap stakeholder yang ada tiap elemen maupun level diwilayah binaan, terlebih wilayah Kodim 0718/Pati yang sangat luas.

Selaku Komandan Korem 073/Makutarama dan seluruh jajaran, saya mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Letkol Czi Adi Ilham Zamani, S.E., M.I.Pol., beserta istri atas pelaksanaan tugas sebagai Komandan Kodim 0718/Pati secara maksimal selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan dan Letkol Inf Denver Micha Harriadhy Napu beserta istri sebagai Kasi Intel Korem 073/Makutarama selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, yang penuh dedikasi dan pengabdian yang tulus ikhlas dalam bertugas di jajaran Korem 073/Makutarama, diiringi harapan dan doa semoga lebih sukses dan berhasil di tempat penugasan yang baru sebagai Wakazidam XVIII/Kasuari dan sebagai Dandim 0706/Temanggung Korem 072/Pamungkas.

Selanjutnya kepada Letkol Inf Catur Irawan. S.I.P., beserta istri. Saya selaku Komandan Korem 073/Makutarama mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di jajaran Korem 073/Makutarama dan Selamat atas kepercayaan yang diberikan TNI AD untuk mengemban tugas dan tanggung jawab pada jabatan yang baru.

Saya yakin dan percaya dengan bekal pengalaman tugas sebagai Danyonif 407/Padma Kusuma Brigif-4/Dewa Ratna Kodam IV/Diponegoro yang baik untuk menjadi seorang Komandan Kodim yang mumpuni, sehingga kehadiran saudara dapat meningkatkan kinerja organisasi dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik serta senantiasa dapat mempersembahkan karya-karya terbaiknya.

(Penrem)

Dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dirotasi, Ini Daftarnya

Maret, 18, 22

Pati-cakranusantara.net| Bupati Pati Haryanto, mengangkat dua pejabat pimpinan tinggi (Petinggi) pratama, 8 pejabat administrator dan 21 pejabat pengawas. Dua pimpinan tinggi pratama tersebut adalah Muhtar dan Indriyanto. Jum’at (18/03/2022).

Muhtar dirotasi dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, ke jabatan barunya sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sementara jabatan lama Muhtar kini ditempati Indriyanto, yang sebelumnya merupakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017, JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan instansi, setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Lebih lanjut Bupati mengatakan bahwa rotasi adalah sesuatu yang wajar. Hal ini, menurutnya, sebagai bagian dari proses penyegaran serta pengisian jabatan yang kosong.

“Tujuan rotasi dan promosi ialah untuk menambah pengetahuan, pengalaman, serta untuk penyegaran. Kalau ada kekosongan kita akan isi,” terangnya.

Haryanto berharap nantinya dari rotasi itu, kinerja menjadi lebih maksimal. Dan ia ingin ada koordinasi antara pejabat lama dengan pejabat yang baru, sehingga kinerja instansi yang dipimpin, menjadi lebih optimal.

“Saya harap antar pejabat lama dan pejabat baru saling berkoordinasi, serta menjadi guru sekaligus orang yang dituakan di instansinya,” jelasnya.

Sedangkan untuk rotasi jabatan, akan tetap berlangsung hingga masa jabatan berakhir. Hal ini lantaran masih banyak jabatan kosong di beberapa instansi.

“InsyaAllah sampai saya purna masih ada rotasi. Karena masih ada yang harus diisi,” tutupnya.

(*/MC)

KEJI..!! Wartawan tidak Perlu Takut Dikriminalisasi, Selagi Patuhi Ini

Maret, 18, 22

Rokan Hilir-cakranusantara.net| Direktur Utama Lembaga Pendidikan Wartawan, Pekanbaru Journalist Center (PJC), Drs. Wahyudi El Panggabean, M.H., mengatakan ketaatan pada Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) akan membebaskan wartawan dari delik pidana.

“Jadi, wartawan tidak perlu takut dikriminalisasi, sepanjang prosesi kinerja jurnalistiknya tunduk pada KEJI,” katanya, dalam Seminar Anugerah Jurnalistik Kominfo, 2022, Kabupaten Rokan Hilir, Rabu (16/3).

Seminar Jurnalistik yang pertama sejak 10 tahun terakhir itu dibuka langsung Bupati Rohil, Afrizal Sintong, S.IP, bersama Wabup Rohil H.Sulaiman, dihadiri Plt.Kadis Kominfo Rohil, Indra Gunawan,S.E..Dua Pembicara tampil dalam seminar yang berlangsung sekitar 200 menit itu: Drs.Wahyudi El Panggabean, MH., dan Advokat Asmanidar, S.H., selaku Ahli Hukum Pers.

Berbicara di hadapan sekitar 75 orang Pimpinan Organisasi Pers, Pemimpin Media dan Wartawan di Aula Bappeda Rohil, Wahyudi menyebut ketaatan wartawan pada KEJI merupakan harga mati.

“Sebab, sebagian besar konflik wartawan dengan narasumber, kemudian diproses hukum, bersumber dari dugaan pelanggaran KEJI,” kata Wahyudi yang juga Hakim Ethik Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Pekanbaru itu.

Wahyudi kemudian memberi illustrasi: Jika Wartawan diibaratkan senjata, “Maka Kode Etik adalah ‘buku petunjuk’ penggunaan senjata itu,” jelas Wahyudi yang mantan Wartawan Majalah Forum Keadilan, Jakarta itu.

Dengan demikian katanya, terus belajar memahami KEJI dan meningkatkan skill jurnalisme merupakan keharusan bagi seseorang yang ingin menjadi wartawan profesional.

Yang paling utama jelasnya menguji kebenaran informasi sebelum ditulis dan menjaga azas perimbangan dalam menulis berita. Jangan sampai seorang wartawan imbau wahyudi harus melukai seseorang yang dia beritakan. Sekalipun orang tersebut adalah pelaku kejahatan. “Karena wartawan hanya diberi wewenang menginformasikan. Bukan melukai. KEJI tidak memberi hak wartawan untuk menyakiti,” tegasnya.

Mengingat Profesi Wartawan adalah pekerjaan mulya dan terhormat, mohon teman-teman para wartawan untuk mempelajari lagi KEJI dan ilmu wartawan.

“Tidak perduli di media mana Anda bekerja. Tidak masalah berapa pun usia Anda hari ini. Belajar ilmu jurnalis dan terus berlatih adalah satu-satunya alterntif,” kata penulis buku-buku jurnalis itu.

Di era supermodern kini, katanya hanya wartawan yang terus belajar dan berlatih yang mampu beradaftasi dengan kemajuan teknologi.

Wahyudi mengakui, menjadi wartawan profesional membutuhkan tekad dan keberanian.

“Keberanian dimiliki wartawan jika mencintai profesi ini dengan mendalam,” katanya.

Saat ini katanya, banyak yang mengaku sebagai wartawan tanpa memiliki appresiasi yang mendalam terhadap tugas-tugas jurnalistik.

“Akibatnya, wartawan dijadikan sarana untuk semata-mata berburu uang. Trik ini sangat rentan pada pelanggaran etik dan pelanggaran hukum,” tuturnya.

Untuk meminimalisasi tindakan-tindakan kontraintegritas itulah katanya institusi Dewan Pers menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). UKW itu kata Wahyudi sangat penting sebagai alat ukur untuk mengetahui apakah seorang wartawan sudah kompeten atau tidak, di bidangnya.

Meskipun masih ada wartawan yang lulus UKW katanya, tidak representatif dengan skill jurnalisme yang dimilikinya.

“Toh, saat ini UKW itu tetap saja menjadi seperangkat alat ukur kompetensi untuk para wartawan,” tegas Wahyudi.

(A-R/Jr’)

Kepala Otorita IKN Akan Susun Organisasi yang Lincah dan Bertata Kelola Baik

Maret, 18, 22

Jakarta-cakranusantara.net| Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya membuat organisasi yang dipimpinnya menjadi institusi yang lincah dan memiliki tata kelola yang baik. Saat ini pihaknya tengah menggodok hal tersebut bersama dengan kementerian/lembaga terkait.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Otorita IKN yang hadir bersama Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, dalam keterangan persnya usai diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 18 Maret 2022.

“Kalau untuk soal institusi memang sekarang sedang digodok bersama dengan kementerian/lembaga terkait. Kami ingin memastikan juga nanti ada satu bentuk yang benar-benar lincah, namun masih tadi memenuhi kaidah-kaidah tata kelola yang baik sehingga kita benar-benar memiliki satu institusi yang istilahnya lincah atau agile tapi dengan governance yang baik,” ujar Bambang Susantono.

Bambang menambahkan bahwa sejak awal pihaknya ingin memastikan agar tata kelola dari Otorita IKN dapat berlangsung dengan baik. Hal tersebut dikarenakan menurutnya, tata kelola yang baik merupakan salah satu prasyarat yang cukup utama untuk menarik investor.

“Makin kita memiliki satu governance yang baik, makin investor percaya bahwa kita punya kredibilitas dan tentunya nanti trust-nya akan terbangun,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa di dalam organisasi yang dipimpinnya setidaknya ada Otorita IKN sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus sebagai regulator, juga ada badan usaha yang akan mengurusi pelaksanaan pembangunan dan menarik investor. Dengan demikian, diharapkan pola-pola kerja sama antara pemerintah dengan swasta atau investasi swasta bisa berlangsung lebih dinamis. Bambang berharap, payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur soal organisasi yang dipimpinnya bisa segera terbit.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan segera selesaikan untuk Perpres organisasi ini karena memang ini sudah ditunggu. Kalau kami berdua ingin secepatnya ya Pak Dhony karena makin cepat tentu kami akan makin punya teman-teman, akan punya tim yang lebih kuat lagi dan lebih bisa mendorong percepatan dari kami untuk melakukan delivery,” lanjutnya.

Di samping itu, Bambang mengatakan bahwa pihaknya juga melaksanakan konsultasi publik dalam pembentukan struktur Otorita IKN agar lebih baik. Dengan adanya konsultasi publik tersebut, Bambang berharap dapat sekaligus menyerap aspirasi dari masyarakat.

“Dengan konsultasi publik tentunya kita ingin menyerap juga dari masyarakat juga. Ini merupakan rangkaian dari empat Perpres dan dua rancangan peraturan pemerintah yang sedang digarap oleh kementerian dan lembaga. Mudah-mudahan secepatnya,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait dengan mundurnya SoftBank sebagai salah satu calon investor dalam pembangunan IKN, Bambang mengatakan bahwa hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat. Pihaknya sendiri tetap optimistis bahwa dengan membangun struktur Otorita IKN yang baik, investor akan datang dengan sendirinya.

“Mitra-mitra itu berbagai macam. Ada institusi besar, ada yang tingkatnya menengah, ataupun juga investor yang kelasnya juga mungkin hanya pada satu sektor atau pada satu jenis tertentu. Misalnya investor dalam pendidikan, kesehatan, atau komersil area. Jadi mohon juga masyarakat tidak usah terlalu khawatir dengan satu mundur karena ini merupakan proses, proses dari satu kerja sama dengan swasta yang sebetulnya biasa di dunia pembangunan seperti ini,” tandasnya.

Dalam pertemuan dengan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

(*/Jr’)

Ratusan Botol Miras di Sita Timsus Pasopati Polres Pati

Maret, 18, 22

PATI-cakranusantara.net| Menjelang bulan suci Ramadan, Timsus Pasopati Polres Pati menyita ratusan botol minuman keras (miras) ilegal.Hal tersebut disampaikan Kasi Humas Polres Pati Iptu Sukarno, Kamis (17/3/2022).

Total 114 botol miras berbagai jenis dan merek (didominasi arak) tersebut didapatkan dalam operasi pekat (penyakit masyarakat) yang digelar Timsus Pasopati pada Selasa (15/3/2022) malam lalu.

Operasi tersebut dipimpin oleh Ipda Moh Musyafak didampingi Aiptu Suroso serta diikuti tujuh personel Timsus Pasopati.

“Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menciptakan dan memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat jelang puasa Ramadan dan hari raya Idulfitri,” kata Iptu Sukarno.

Sebanyak 114 botol miras tersebut didapatkan petugas di dua lokasi. Polisi mendatangi kedua lokasi tersebut setelah mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada warung yang menjual minuman keras tanpa izin.

Lokasi pertama ialah warung milik Toni Priyanto (39) di Jalan Raya Pati-Kudus, Desa Margorejo RT 2 RW 1.“Di lokasi ini, setelah melakukan penggeledahan petugas mendapati 87 botol miras jenis arak,” ucap Iptu Sukarno.

Lokasi kedua ialah warung rica-rica milik Mohamad Saripul Huda (30) di Dukuh Tebon, Desa Dadirejo RT 1 RW 2, Kecamatan Margorejo.

Di sana petugas mendapati 27 botol miras, terdiri atas 9 botol Mansion 700ml,11 botol Mansion 350ml, dua botol anggur merah, serta enam botol arak putih dalam kemasan botol 1,5 liter.

Iptu Sukarno berharap, dengan operasi ini, situasi jelang Ramadan bisa kondusif. (*/Red)

Pelantikan DPD PPNI Kabupaten Pati, Perawat Miliki Andil Besar

Maret, 18, 22

Pati-cakranusantara.net| Dengan didampingi Wakil Bupati Saiful Arifin, Bupati Pati Haryanto hadiri pelantikan Dewan pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Pati periode 2022-2027, Kamis (17/3) di Safin Hotel.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut ketua DPW PPNI jawa Tengah Ns.Kurnia Yuliastuti,M.Kep, Sekretaris DPW PPNI Jawa tengah Dr.Edy Soesanto,S.Kep.,M.Kes, Ketua IDI Kabupaten Pati, perwakilan Polres Pati, Perwakilan Kodim Pati, Kadin Pati serta tamu undangan.

Pada kesempatan itu, Bupati Pati Haryanto mengucapkan selamat kepada Ketua DPD PPNI Kabupaten Pati yang baru, H.Bunari serta pengurus DPD PPNI Kabupaten Pati yang baru saja dilantik.

Menurutnya, ini merupakan momen yang sangat istimewa. Karena momen pelantikan ini sekaligus menjadi momen hari ulang tahun PPNI yang ke 48.“Pada pagi hari ini kita ada dua agenda yang sangat penting, momen yang luar biasa dan mungkin jarang sekali.

Pelantikan bersamaan denga ulang tahun PPNI yang ke 48. Jadi momennya adalah sangat tepat dan cukup bagus,” sebut Haryanto.

Haryanto menyebut, pengabdian pelayanan di bidang kesehatan adalah hal yang sangat beresiko.

Oleh karena itu, kehadiran PPNI yang ada di Kabupaten Pati adalah organisasi yang menjembatani komunikasi antara teman sejawat ataupun dengan pemerintah.

Di akhir kegiatan, seremonial pemotongan tumpeng dilakukan oleh Wakil Bupati Pati Saiful Arifin yang langsung diberikan kepada Ketua DPD PPNI Kabupaten Pati H.Bunari.

Saiful Arifin berpesan agar Ketua DPD PPNI kabupaten Pati nantinya dapat ngayomi,ngayemi dan ngayani bagi anggota dan organisasi yang dipimpinnya.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, semoga Pak Ketua DPD PPNI Kabupaten Pati diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menahkodai dan membawa organisasi ini kearah yang lebih baik,” tandas Wakil Bupati.

(*/Rw)

Presiden Jokowi Sampaikan Tiga Tantangan Besar dalam Transisi Energi

Maret, 17, 22

Jakarta-cakranusantara.net| Setiap negara memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda dalam mentransformasikan sistem energi. Transisi energi bukan hanya tentang perubahan pemanfaatan dan penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbarukan, tetapi menyangkut aspek yang sangat-sangat kompleks dari ilmu pengetahuan dan tehnologi sampai dengan aspek sosial ekonomi dan lingkungan.

Saat menyampaikan pidato kunci pada S20 High Level Policy Webinar on Just Energy Transition, sebagaimana ditayangkan pada YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 17 Maret 2022, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa transisi energi akan mengubah banyak hal sehingga dibutuhkan strategi tepat untuk mengidentifikasi tantangan yang ada.

“Transisi energi akan mengubah banyak hal: perubahan pekerjaan, skenario pembangunan, orientasi bisnis dan lainnya. Karena itu, dibutuhkan strategi dan mekanisme yang tepat untuk mengidentifikasi tantangan saat ini dan tantangan di masa ke depan agar transisi energi rendah karbon yang adil dan merata dapat terlaksana dengan baik,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi memandang bahwa ada tiga tantangan besar dalam transisi energi yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak. Pertama terkait dengan akses energi bersih, dunia menghadapi kenyataan bahwa tidak semua warga dunia memiliki akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern.

“Kita harus mendorong energi bersih untuk semua, terutama energi untuk elektrifikasi dan _clean cooking_, _leaving no one behind_,” imbuhnya.

Tantangan kedua, terkait dengan masalah pendanaan, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa proses transisi membutuhkan dana yang sangat besar. Transisi energi membutuhkan proyek-proyek baru, artinya juga dibutuhkan investasi yang baru. Karena itu dibutuhkan eksplorasi mekanisme pembiayaan yang tepat agar tercipta keekonomian, harga yang kompetitif, dan tidak membebani masyarakat.

Tantangan ketiga adalah dukungan riset dan teknologi. Menurut Presiden Jokowi, dalam transisi energi diperlukan peran ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan teknologi baru yang lebih efisien dan lebih kompetitif sehingga bisa menurunkan biaya dan meningkatkan nilai tambah pada produk industri energi baru terbarukan.

Selain itu, diperlukan persiapan berbagai kompetensi dan keahlian dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi sehingga tersedia SDM yang unggul untuk mendukung transisi energi.

“Saya optimistis dibalik semua tantangan itu ada sejumlah peluang yang terbuka lebar. Kemampuan kita mengatasi tantangan transisi energi akan membuka peluang baru dan lapangan kerja baru, peningkatan kebutuhan keahlian inovasi teknologi dan digitalisasi, terbukanya peluang ekonomi baru ekonomi hijau untuk mempercepat pemulihan global,” jelasnya.

Karena itu, Presiden Jokowi berharap G20 dapat menjembatani dan mendorong negara-negara berkembang dan maju pada keanggotaan G20 untuk mempercepat proses transisi energi, memperkuat sistem energi global yang adil dan berkelanjutan dalam suatu kesepakatan global.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa negara yang bebannya berat harus dibantu dan diberikan kemudahan, negara yang sudah siap bisa jalan terlebih dahulu sambil membantu negara lain yang belum mampu.

“Kita harus membangun lebih banyak kolaborasi untuk mempermudah akses layanan energi yang terjangkau, menciptakan inovasi teknologi dan terobosan pendanaan, merumuskan strategi yang konsisten dan berkelanjutan.

Terakhir, saya harapkan webinar ini akan menghasilkan gagasan-gagasan yang implementatif untuk mendorong tercapainya kesepakatan global yang kuat dan fokus untuk mewujudkan ekosistem transisi energi yang berkeadilan,” tandasnya.

(*/Jr’)

Lapas Pati Tindak Lanjuti Keputusan Dirjend Pemasyarakatan Tentang SPPN

Maret, 17, 22

PATI-cakranusantara.net| Tindak lanjuti keputusan Direktorat Jenderal (Dirjend) Pemasyarakatan tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) serta kegiatan Sosialisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) oleh Dirjend Pemasyarakatan berhubungan dengan disahkannya Permenkumham tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, CMK, PB, CB, dan CMB, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati menyelenggarakan Sosialisasi SPPN kepada Warga Binaan Pemasyarakatan, Rabu, (16/03).

Kasi Binadik Giatja Lapas Pati, Topan Ahmad Hadian, beserta Kasubsi Registrasi Bimkemas, Krismiyanto dan staf turut hadir pada acara yang diselenggarakan di aula tersebut.

Topan menyampaikan bahwa SPPN ini disusun untuk memberikan petunjuk kepada petugas pemasyarakatan dalam penyelenggaraan pembinaan dan penilaian terhadap perilaku narapidana yang mengedepankan objektivitas.

Penilaian terhadap perilaku narapidana dilakukan berdasarkan data-data akurat yang ada di lapangan dan tercatat, dengan menggunakan pembinaan berdasarkan fakta.

“Ikuti pola pembinaan yang ada di Lapas, sekarang ini sudah ada sistem yang nantinya menilai warga binaan secara akurat, jangan sampai ada yang tidak bisa diusulkan remisi maupun hak integrasinya karena dirinya sendiri yang tidak mengikuti pembinaan yang ada,” tutur Topan.

Topan menambahkan pada akhirnya, penilaian yang objektif dan terukur terhadap perubahan perilaku narapidana ini akan mendorong pemenuhan hak-hak narapidana dan kebutuhan program pembinaan serta pengawasan yang sesuai dengan aspek-aspek narapidana yang sudah dinilai.

“Kalau sistem ini bisa berjalan baik dan optimal, maka penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang pembinaan narapidana akan dapat terwujud dengan lebih baik,” tutup Topan.

(NDA)